Targetkan 1.405 Unit Bedah Rumah di Riau, Total Anggaran sebesar Rp28,1 Miliar

Redaksi    Selasa, Mei 25, 2021    Comment   

Targetkan 1.405 Unit Bedah Rumah di Riau, Total Anggaran sebesar Rp28,1 Miliar

Unit rumah Program BSPS Kementerian PUPR (Foto: Humas Kementerian PUPR)

BorneoTribun Jakarta -- Targetkan 1.405 unit rumah tidak layak huni (RTLH) di Provinsi Riau masuk program Padat Karya Tunai (PKT) Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang populer dikenal sebagai bedah rumah.

Progam PKT dilaksanakan oleh Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Pelaksanaan program ini selain bertujuan untuk membuka lapangan kerja, mengurangi angka pengangguran, serta mempertahankan daya beli masyarakat juga bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat agar dapat tinggal di rumah layak huni. 

Tinggal di rumah layak huni tentunya membantu masyarakat untuk terhindar dari berbagai penyakit termasuk COVID-19.

“Hal ini merupakan bentuk perhatian pemerintah bagi masyarakat yang membutuhkan rumah, sekaligus mengurangi angka pengangguran di daerah-daerah. Tentunya kami berharap dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman,” ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dikutip dari laman Kementerian PUPR, Senin (24/05/2021).

Secara keseluruhan pada tahun 2021 Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran Rp23,24 triliun untuk PKT, di mana Rp2,46 triliun adalah untuk program BSPS dengan target 114.900 unit rumah di seluruh Indonesia

Untuk Provinsi Riau, alokasi anggaran Program BSPS adalah sebesar Rp28,1 miliar untuk membedah sekitar 1.405 unit RTLH yang tersebar di 10 Kota/Kabupaten dan 93 desa di Provinsi Riau. Saat ini progres fisik di lapangan sudah mencapai 30 persen.

Adapun sebaran program ini berada di Kabupaten Kampar 750 unit, Kabupaten Indragiri Hilir 90 unit, Kabupaten Kuantan Singingi 75 unit, Kabupaten Pelalawan 60 unit, dan Kabupaten Rokan Hulu 30 unit.

Selain itu juga dilaksanakan di Kabupaten Bengkalis 105 unit, Kabupaten Indragiri Hulu 165 unit, Kota Pekanbaru 15 unit, Kota Dumai 15 unit, dan Kabupaten Siak 100 unit.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan program BSPS ini merupakan stimulan dari pemerintah agar masyarakat mau meningkatkan kualitas rumahnya. Setiap penerima manfaat akan mendapat Rp20 juta yang dialokasikan pada pembelian bahan bangunan sebesar Rp17,5 juta dan pembayaran upah tukang sebesar Rp2,5 juta.

“Untuk total bantuan Program BSPS di Provinsi Riau yang sebesar Rp28,1 miliar akan digunakan untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp24,5 miliar dan Padat Karya Tunai (PKT) upah kerja tukang sebesar Rp3,5 miliar,” jelas Khalawi.

Khalawi menambahkan, untuk meningkatkan kualitas rumah masyarakat agar layak huni di Provinsi Riau, pihaknya telah menerjunkan petugas dari Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III dengan melaksanakan pendampingan pembentukan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) dan dokumen RP3KP yang nantinya akan mendorong pembangunan yang lebih tepat guna, tepat waktu, dan tepat sasaran.

“Dalam pendataan calon penerima bantuan Program BSPS,  Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III juga menggandeng pemerintah daerah sehingga bantuan yang diberikan tepat sasaran,” ujar Khalawi. 

(HUMAS KEMENTERIAN PUPR/UN)

Hilang dari Daftar Penerima, Puluhan warga Desa Mekar Sari gagal menerima Bantuan Bedah Rumah

Redaksi    Senin, Mei 03, 2021    Comment   

Hilang dari Daftar Penerima, Puluhan warga Desa Mekar Sari gagal menerima Bantuan Bedah Rumah

Puluhan warga Desa Mekar Sari gagal menerima Bantuan Bedah Rumah.

BorneoTribun Kubu Raya, Kalbar -- Puluhan warga Desa Mekar Sari, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya gagal menerima bantuan bedah rumah lewat program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Hal ini dikarenakan nama mereka hilang dari daftar penerima bantuan dan tiba-tiba diganti dengan nama orang lain.

Informasi ini disesalkan Ketua RT 001 RW 004 Dusun Sari Makmur Desa Mekar Sari, Darwis. Ia mengaku telah memperjuangkan warganya sejak setahun lalu untuk masuk dalam daftar.

“Seminggu lalu saya dapat informasinya dari TFL (Tenaga Fasilitator Lapangan) saat sosialisasi di desa. TFL bilang hanya kerja dan dapat arahan dari tim aspirasi,” ujarnya.

Tim Aspirasi dimaksud adalah dari anggota DPR RI, Sy Abdullah Alkadri, sebab diketahui BSPS ini hasil perjuangan dari Sy Abdullah Alkadri politisi Partai Nasdem yang duduk di senayan.

“Saya hubungi ke beliau. Dibilang kamu telat lapor ke saya, tapi nanti saya prioritaskan tahun depan,” katanya mengutip pernyataan Sy Abdullah Alkadri.

Janji manis ia dapatkan juga dari TFL bahwa tahun depan dapat lebih banyak untuk warganya. Namun Darwis menolak iming-iming tersebut.

“Saya berharap nama warga saya dikembalikan lagi menjadi penerima bantuan. Kasihan mereka sudah berharap sejak puluhan tahun, tiba-tiba namanya hilang,” tuturnya.

Apalagi, berkas syarat administrasi sudah lengkap semuanya dan sudah dilakukan survei bahkan telah terdaftar di SK.

Sementara itu Pemkab Kubu Raya menyatakan tidak tahu menahu prihal program BSPS tersebut karena tidak ada lagi kewenangannya.

“Mulai tahun 2021 secara juknis pemda tidak terlibat lagi dengan BSPS. Sebelum 2021 memang Pemda yang langsung menanganinya sebagai tim teknis,” ungkap Ketua Tim Teknis Bantuan Rumah Tak Layak Huni Kabupaten Kubu Raya, Juni Wardana.

Sehingga saat ini yang ditangani pemda disebutkan Juni adalah yang bersumber dari DAK dan APBD dengan sebutan program Rumah Tak Layak Huni (RTLH). Sedangkan BSPS anggarannya dari APBN murni. (KO/JH)