Berita Borneotribun.com: Berita Daerah Hari ini -->
Tampilkan postingan dengan label Berita Daerah. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Berita Daerah. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 09 Oktober 2021

Pasca Bentrok, Polisi Tingkatkan Patroli di Perbatasan Majalengka-Indramayu


Patroli Pasca Bentrok dua kelompok petani

BorneoTribun Majalengka, Jawa Barat Pasca bentrokan antara dua kelompok petani di perbatasan Majalengka-Indramayu, Jawa Barat, yang menyebakan dua orang warga Majalengka, tewas tersebut, hingga saat ini kepolisian Polres Majalengka disiagakan di beberapa titik lokasi.

Selain itu kepolisian Polres Majalengka juga terus berpatroli yang ditingkatkan baik Siang maupun malam, kali ini Patroli malam ini di sekitar perbatasan masuk dan keluar Kabupaten Majalengka atau di sekitar area tempat kejadian, Jumat malam (8/10/2021).

"Saat ini permasalahan tersebut sedang ditangani Polres Indramayu. Karena, Tempat Kejadian Perkara (TKP) masuk wilayah Kabupaten Indramayu," ungkap Kapolres Majalengka, AKBP Edwin Affandi.

Menurut Edwin, ada sekitar 50 personel yang berpatroli di sekitar TKP bentrok yang menewaskan dua warga Kecamatan Jatitujuh, Kabupaten Majalengka itu.

Seusai terjadinya bentrok di sekitar PG Jatitujuh, pihaknya melakukan peningkatan pengamanan di wilayah tersebut.

"Kami telah menugaskan sekitar 50 personel untuk secara bergantian melaksanakan patroli dan pengamanan ke objek-objek di sekitar tempat penanaman tebu," ujar Edwin.

Dia menjelaskan, patroli tersebut sebagai lanjutan dari imbauan yang sebelumnya disampaikan kepada masyarakat.

Dia sudah meminta secara langsung kepada masyarakat sekitar untuk tidak terpancing hasutan yang mungkin muncul disebarkan pihak-pihak tidak bertanggung jawab.

"Kami maksudkan agar tidak terjadi lagi serangan ataupun ada provokasi-provokasi dari warga. Polres Majalengka juga telah mendatangi korban duka bersama pak Bupati dan Dandim, untuk memberikan imbauan kepada warga agar tidak terprovokasi," ucapnya.

Seperti diketahui, perselisihan lahan berujung maut terjadi di perbatasan Kabupaten Indramayu dan Majalengka, pada Senin (4/10/2021). Perselisihan itu mengakibatkan dua warga asal Kabupaten Majalengka bernama Suhenda dan Yayan meninggal dunia.

Dua korban merupakan kelompok dari kemitraan PG Jatitujuh yang mana berselisih lahan dengan kelompok Forum Komunikasi Masyarakat Indramayu Selatan (F-Kamis) Kabupaten Indramayu. Peristiwa tersebut terjadi di petak 112 wilayah Kerticala, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu.

Untuk diketahui, pascabentrokan antara dua kelompok petani di perbatasan Majalengka-Indramayu, Jawa Barat, yang menyebakan dua orang warga Majalengka, tewas tersebut, hingga saat ini kepolisian Polres Majalengka disiagakan di beberapa titik lokasi.

Reporter : Eric

Rabu, 06 Oktober 2021

Polemik Masjid Agung Nurul Islam Singkawang Kian Meruncing


Muhammad Abdurahman

BorneoTribun Singkawang, Kalbar Sebagaimana yang disampaikan anggota DPRD Kota Singkawang Paryanto dibeberapa media online terkait tidak terakomodirnya anggaran pembangunan Masjid Agung Nurul Islam pada APBD Perubahan Kota Singkawang Tahun Anggaran 2021. 

Muhammad Abdurahman Selaku Ketua Harian Partai Golkar dan LSM Fatwa Langit kembali angkat bicara permasalahan yang terjadi internal dalam pengurusan dan yayasan masjid Agung Kota Singkawang.

Selaku Umat Muslim yang berdomisili di Kota Singkawang yang notabene pemakai masjid tersebut sangat menyayangkan ketiadaan anggaran hibah dari pemerintah Kota Singkawang tahun 2021 untuk pembangunan masjid pasti berdampak terhadap keberlangsungan pembagunan masjid itu sendiri.  

"Harapan kita masjid Agung Singkawang bisa selesai tepat waktunya," Ucap Abdurrahman.

Muhammad Abdurahman juga mengatakan 

"Walau demikian kita juga tidak bisa secara sepihak langsung menjustifikasi pemerintah karena tidak menganggarkan dana hibah tahun ini," Lanjutnya.

Pada prinsipnya selagi masih ada konflik internal antara pengurus yayasan dan pengurus masjid. Apalagi para pihak  berujung saling lapor ke Aparat Penegak Hukum. Maka dana hibah yang diberikan pemerintah sangat berisiko terseret dalam persoalan hukum itu pula.

"Sejujurnya saya katakan, potensi munculya persoalan hukum baik kepada pemberi maupun kepada penerima hibah itu ada," Katanya.

Asumsinya, terkait perubahan akte pengurus Yayasan Nurul Islam baru tercatat di Kementrian Hukum dan HAM pada tahun 2021. Sementara pada tahun 2020 Pemkot telah mengganggarkan hibah 6 Miliar kepada penerima hibah  yayasan Nurul Islam.

Penomena ini berpotensi terhadap timbulnya persoalan hukum? Pertanyaannya, bagaimana dengan  legalitas hukum terhadap segala  administrasi yang telah diterbitkan pengurus yayasan, baik pada saat proses usulan, penerimaan dan pertanggungjawaban pengunaan dana hibah, termasuk penunjukan panitia pembagunan masjid, serta administrasi lainnya yang telah diterbitkan oleh  pengurus yayasan.

Sebelum terjadi  perubahan akta pengurus yayasan di KEMENKUMHAM? Apabila secara administrasi  legalitas pengurus yayasan dianggap bermasalah maka secara otomatis proses administrasi yang telah dibuat batal demi hukum.

"Disamping itu juga ada potensi persoalan lain, yakni terkait ketua panitia pembagunan masjid. Secara kebetulan Ketua panitia pembagunan yang ditunjuk yayasan merupakan pejabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kingkawang," Tegas Abdurahman.

Sekda Singkawang dalam jabatannya merupakan ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan selaku Tim Verifikasi Rencana Kegiatan  Anggaran Pemerintah Daerah (RKAPD). Hal ini dapat menimbulkan Conflict Of Interest dan persepsi dimasyarakat awam bahwa pihak yang menganggarkan, memverifikasi dan melaksanakan kegiatan adalah pihak yang sama.

Reporter : Rinto Andreas
Editor      : Hermanto

Senin, 04 Oktober 2021

Apresiasi Dana PEN, Sekretaris KNPI Minta Walikota Singkawang Mesti Jeli


Sekretaris KNPI Ghazali

BorneoTribun Singkawang, Kalbar KNPI Kota Singkawang angkat bicara dan memberikan atas mengapresiasikan tentang pinjaman Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Minggu (3/10/2021).

Awak media mencoba menghampiri Sekretaris KNPI Kota Singkawang Ghazali yang mengapresiasikan pinjaman Dana PEN di Kota Singkawang ini.

Menurutnya, dengan adanya pinjaman Dana PEN di Kota bisa membantu pembangunan khususnya di Kota Singkawang.

"Banyak yang bertanya terkait pinjaman Dana PEN baik apa buruk ?. Menurut kami dana PEN sangat bermanfaat sekali untuk menutupi biaya beban masyarakat yang di akibatkan dari dampak pandemi covid 19 yang sangat mengganggu ekonomi bahkan mengganggu keberlangsungan pembangunan yang diakibatkan merosotnya pendapatan daerah," Kata Ghazali.

Ghazali menilai Pemerintah Daerah di paksa melakukan penyesuaian dan di paksa untuk inovatif dalam pengelolaan ekonomi serta menjaga keberlangsungan hidup masyarakat.

Pandemi menyebabkan tidak sedikit pelaku usaha yang gulung tikar termasuk pelaku usaha terkait  kebutuhan kontruksi. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya fluktuasi harga bahkan menyebabkan melambungnya harga bahan bangunan hingga mencapai 30 persen. 

"Dapat kita bayangkan apabila kita membangun di masa yang akan datang betapa mahalnya harga kontruksi untuk kita membangun jalan. Pinjaman PEN menjadi tepat dan dianggap solusi untuk melakukan pembangunan insfratruktur ditengah tidak stabilnya nilai bahan bangunan kontruksi bahkan menyebabkan deviasi harga yang terlalu tinggi," Tegas Ghazali.

"Dan masyarakat Kota Singkawang wajib mengawasi  terkait proses pembangunan yang di biayai menggunakan Dana PEN," Lanjutnya. 

Dalam hal ini, Walikota Singkawang juga semestinya lebih jeli dalam membaca situasi dan tidak menyia-nyiakan peluang yang di berikan oleh Pemerintah Pusat. 

Sebagai mana kita ketahui program Dana Pen ini adalah program pemerintah pusat untuk membantu pemerintah daerah dalam menjaga  keberlangsungan jalannya roda Pemerintah Daerah lebih khususnya menjaga stabilitas ekonomi di seluruh penjuru Indonesia. Bahkan sekarang ini hampir seluruh daerah menginginkan bantuan pinjaman Dana PEN ini di kucurkan untuk seluruh daerah dan tidak sedikit juga pemerintah daerah se-Indonesia mengajukan pinjaman Dana PEn ini.

Perlu kita ketahui bahwa pinjaman PEN ini di berikan kepada BUMN yang membidangi masing-masing BUMN yang di tunjuk menyalurkan kepada pemerintah daerah .

Terkait pembiayaan ada dua yang di biayai antara lain bantuan langsung kepada masyarakat dan ada bantuan pen yang di peruntukan untuk pembangunan insfratruktur.  

Nah, kebetulan kota Singkawang mengambil posisi pada pembiayaan insfratruktur yang dilakukan kerjasama pinjaman dengan PT.SMI (persero) dan pemerintah kota singkawang
tetap mengawal bantuan PEN kepada masyarakat secara langsung .   

"Jadi jika di nilai pinjaman Dana PEN ini tepat atau tidak di lakukan di masa pandemi dapat dikatakan ini tepat dalam kondisi penuh ketidakpastian pada saat ini sehingga dapat mempercepat akselerasi pembangunan infrastruktur sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi Kota Singkawang ," Tandas  Sekretaris KNPI Kota Singkawang ini.

Reporter : Rinto Andreas
Editor      : Hermanto

Minggu, 03 Oktober 2021

Perseteruan Meruncing, Aktivis Dekhi : Pemulihan Ekonomi Itu Penting


Aktivis Dekhi Armadhani

BorneoTribun Singkawang, Kalbar Perseteruan antara Walikota Singkawang dan Partai Hanura Singkawang kian meruncing.  Seperti dalam pemberitaan di media online pada 3 Oktober 2021 kemarin, Partai Hanura akan melayangkan Somasi kepada Walikota Singkawang akibat dari pernyataannya di dalam rapat paripurna Pandangan Akhir (PA) Fraksi terhadap 3 Raperda pada Kamis (30/9/2021) lalu.

Dalam PA Fraksi terhadap 3 Raperda tersebut Fraksi Hanura juga menyinggung tentang dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang jumlahnya sangat fantastis lantaran tahun sebelumnya sudah melakukan peminjaman sebesar Rp 200 Miliar tanpa mekanisme persetujuan DPRD.

Selain itu juga ada pinjaman ke Bank Kalbar sebesar Rp 38,9 Miliar. Bahkan, direncanakan walikota akan melakukan peminjaman lagi di tahun 2022 sebesar Rp 50 Miliar yang prosesnya harus ditetapkan tahun ini.

“Pinjaman dana PEN itu sudah sering mendapat tanggapan dari masyarakat dan pegiat media sosial di Singkawang mengenai peruntukkannya yang seharusnya untuk memulihkan ekonomi nasional dan daerah. Ini uang besar yang harus ditanggung pengembaliannya selama 8 tahun melalui APBD,” kata Herry Kin yang membacakan PA Fraksi. 

“Pinjaman ya…nih Hanura sama tadi, Hanuranya jadi ragu-ragu ya atas setuju dan tidak… jangan ragu-ragu Pak Herry Kin ya… masa menyatakan setuju dan tidak aja gak mau, sekali-kalilah ngomong, kami terima, kami tolak, jangan jadi banci,” kata Tjhai Chui Mie disambut riuh tepuk tangan undangan yang hadir dalam sidang paripurna itu.

Menanggapi hal tersebut seorang Aktivis di Kota Singkawang Dekhi Armadhani mengatakan Wajar saja didalam proses berjalannya roda pemerintahan terjadi dinamika politik tapi jangan jadi baper serta harus paham dan mengerti essensi dari apa yang di sampaikan masing-masing pihak, baik itu dari Fraksi Hanura maupun dari Walikota Singkawang.

Menurutnya, saat ini yang terpenting  adalah ada permasalahan serius yang harus diperhatikan oleh semua pihak terutama Anggota DPRD Kota Singkawang yang mewakili seluruh masyarakat yaitu Pemulihan Ekonomi Nasional. 

"Pemerintah Pusat membuat kemudahan regulasi untuk di manfaatkan setiap daerah guna memulihkan ekonomi Nasional di masa pandemi Covid 19 ini dengan program dana PEN yang berbentuk Pinjaman dan harus di kembalikan. Ada hal-hal tertentu yang menjadi dasar boleh tidaknya penggunaan dana PEN, kami khawatir ada sesuatu dalam pengelolaan dana PEN di Kota Singkawang ini, kami takut ada penyalahgunaan," Ujar Dekhi Armadhani. 

Dekhi Armadhani juga mendesak DPRD Kota Singkawang untuk menanyakan dan memeriksa Penggunaan dana PEN tersebut kepada Pemerintah Kota Singkawang, karena Dana PEN ini siapa yang akan membayarnya ?.

"Tentunya uang kami dari Pajak dan retribusi lainnya yang akan di gunakan untuk membayarnya," Ucap Dekhi.

"Silahkan para Anggota DPRD Kota Singkawang untuk mempergunakan Hak-haknya yang sudah diatur didalam konstitusi, jangan setengah hati untuk menyuarakan suara kami," Tandas Dekhi.

Reporter : Rinto Andreas
Editor      : Hermanto

Kamis, 24 Juni 2021

Menurut Survey Cyrus? Polri Lebi Dipercaya Publik daripada KPK

Menurut Survey Cyrus? Polri Lebi Dipercaya Publik daripada KPK.

BORNEOTRIBUN JAKARTA - Lembaga survei Cyrus Network merilis hasil survei terkait kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga penegak hukum. Hasil survei Cyrus Network menyatakan publik lebih percaya kepada Polri ketimbang KPK.

Survei Cyrus Network ini dilakukan pada 28 Mei-1 Juni 2021. Jumlah responden dalam survei ini sebanyak 1.230 orang, yang tersebar secara proporsional pada 123 desa/kelurahan terpilih di 34 provinsi.

Survei dilakukan secara tatap muka dengan menggunakan metode multistage random sampling. Tingkat kepercayaan (significant level) survei ini adalah 95%, dengan margin of error sebesar +/- 2,85%

Berdasarkan survei tersebut, Polri menempati urutan pertama. Dari 4 lembaga penegak hukum, termasuk Polri, KPK menempati urutan paling buncit.

“Kami menemukan Polri menempati peringat teratas sebagai lembaga penegak hukum yang paling dipercaya oleh publik, dengan 86,2% responden mengaku percaya terhadap Polri,” kata Direktur Riset Cyrus Network Fadhli MR seperti dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (22/6/2021).

“Diikuti Mahkamah Agung dengan 85,9%, kemudian 82,2% responden percaya terhadap Kejaksaan Agung, dan 80,7% percaya terhadap KPK,” imbuhnya

Mengapa publik saat ini justru lebih percaya Polri ketimbang KPK? Fadhli menduga ada kaitannya dengan isu seputar KPK yang berembus belakangan ini.

“Selisihnya tipis-tipis, sebagian masih dalam rentang margin of error. Hanya tingkat kepercayaan terhadap KPK lebih rendah dibanding lembaga yang lain. Hal ini mungkin dipengaruhi ramainya isu seputar KPK belakangan ini,” sebut Fadhli.

Fadhli menyebut tingkat kepercayaan publik terhadap Polri meningkat dibanding survei sebelumnya. Berdasarkan survei Cyrus Network sebelumnya, tingkat kepercayaan publik terhadap Polri hanya 60-an persen.

“Angka ini naik meningkat jika dibandingkan dengan survei kami sebelumnya yang menunjukkan di angka 62,5%,” ucapnya.

Fadhli menambahkan peningkatan kepercayaan publik terhadap Polri bukan tanpa sebab. Dia menilai hasil survei Cyrus Network kali ini merupakan modal penting bagi Polri.

“Ini merupakan prestasi yang harus dipertahankan, dan terus ditingkatkan oleh segenap jajaran Polri, agar Polri bisa dekat dengan masyarakat dan profesional dalam menjalankan fungsinya,” sebut Fadhli.

Dalam survei tersebut juga terungkap harapan besar masyarakat terhadap Polri. Di antaranya sebesar 27,1% masyarakat berharap Polri lebih mengayomi, cepat, tanggap, dan dekat dengan masyarakat.

Kemudian 22% masyarakat berharap Polri semakin memperbaiki atau meningkatkan lagi pelayanan dan kinerja. Selain itu, 10,6% responden berharap Polri lebih memberikan keamanan di tengah masyarakat.

“Harapan tersebut bisa menjadi masukan penting bagi Polri agar ke depannya bisa semakin dicintai oleh masyarakat,” tutur Fadhli.

(Humas Polri/YK)

Selasa, 22 Juni 2021

DPAC GANN dan Kecamatan Tigaraksa Bagikan Masker Gratis


Camat Tigaraksa dampingi DPAC GANN bagikan masker dijalan raya

BorneoTribun TangerangBanten Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) Generasi Anti Narkotika (GANN) dan Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, membagikan Masker Gratis di depan kantor Kecamatan Tigaraksa, Selasa (22/6/2021).

Camat Tigaraksa Rahyuni dan Ketua GANN Tigaraksa Ujang Mustafa serta staff Kecamatan berikut jajaran GANN, turun langsung memberikan masker gratis dengan sasaran Masyarakat yang melintas baik pejalan kaki, maupun pengguna kendaraan Roda 2, Roda 4 atau lebih.

Camat Tigaraksa Rahyuni sangat antusias dan berterimakasih kepada DPAC GANN, yang sudah memperhatikan warganya dengan ada pembagian masker gratis ke pada pengguna jalan di wilayahnya. 

"Saya mewakili instansi Kecamatan Tigaraksa berterimakasih kepada DPAC GANN Tigaraksa, yang sudah memperhatikan warga saya dengan membagikan Masker gratis kepada pengguna jalan. Jangan menilai seberapa harga masker, tapi wujud kepedulian dan jiwa sosial dari rekan-rekan GANN," terang Camat Tigaraksa.

Sementara Ketua DPAC GANN Tigaraksa Ujang Mustafa menerangkan, adapun Jumlah masker yang dibagikan sebanyak 250 masker kepada Masyarakat yang jalan Kaki atau yang menggunakan kendaraan Roda 2 maupun Roda 4 atau lebih.

“kegiatan ini adalah untuk menekan Penyebaran Covid 19 mengingat Pandemi Covid-19 sampai sekarang belum berakhir,” ujarnya.

"Dalam kegiatan bagikan masker kepada masyarakat pengguna jalan, kami selalu mengedukasi dan mensosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya selalu melakukan protokol kesehatan, apalagi sekarang PPKM Mikro yang mana ketentuan dan aturannya sudah di tuangkan dalam peraturan tersebut,” pungkas Ujang Mustafa. (**)

Editor : R. Hermanto

Senin, 21 Juni 2021

DPRD Sekadau Berduka, Teguh Arif Hardianto Tutup Usia


Jenazah masih di klinik anugerah sekadau

BorneoTribun Sekadau, Kalbar Kabar duka melanda DPRD Kabupaten Sekadau, Sekretaris Komisi III Teguh Arif Hardianto meninggal dunia karena Jantung di Klinik Anugerah Sekadau, Senin (21/6/2021).

Saat dikonfirmasi, dr Iswandi menyebutkan Alm Teguh Arif Hardianto meninggal karena Jantung.

"Almarhum kena serangan jantung,"ucapnya.

Sementara itu, Staf Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Samsul mengatakan almarhum sebelum menghembuskan nafas terakhir, sempat menghadiri rapat gabungan dikantor DPRD Sekadau.

"Beliau tadi sempat menghadiri rapat dikantor,"Pungkasnya.

Almarhum meninggal di usia 54 Tahun dengan jabatan terakhir sekretaris komisi III DPRD Sekadau, Ketua Fraksi Partai Nasdem dan juga Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Sekadau.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak keluarga.

Reporter : R. Hermanto

Sabtu, 19 Juni 2021

Tinjau Bangkalan Bareng Panglima TNI, Kapolri Paparkan Langkah Selamatkan Warga dari Risiko Covid-19


BorneoTribun Bangkalan, Jatim Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meninjau langsung penanganan Covid-19 atau virus corona di Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Sabtu (19/6/2021).

Dalam kesempatan itu, Sigit memaparkan soal langkah-langkah menyelamatkan warga dari risiko penyebaran virus corona yang belakangan ini melonjak pasca-libur Lebaran 2021 lalu. 

"Maka yang bisa dilakukan langkah-langkah selamatkan dari resiko yaitu, menjaga masyarakat jangan sampai tertular, mencegah laju penularan, kecepatan mengetahui kasus positif atau tidak dan dilakukan vaksinasi," kata Sigit di Gedung Serbaguna Rato Ebuh, Kabupaten Bangkalan, Madura. 

Menurut Sigit, Forkompimda setempat harus bergerak cepat memaksimalkan 3T (Testing, Tracing dan Treatment). Serta mengoptimalkan 5M (Memakai masker, Mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, Menjaga jarak, Menjauhi kerumunan, serta Membatasi mobilisasi dan interaksi).

Mantan Kabareskrim Polri ini menjelaskan, dengan dilakukan percepatan temuan kasus kontak erat ataupun aktif, maka keselamatan warga dari bahaya virus corona dapat segera dihindari. 

"Sayang dengan masyarakat Bangkalan bahwa beberapa waktu yang lalu telah terjadi klaster peningkatan Covid-19, terkait upaya pemerintah daerah masih ada kesulitan dalam penanganannya. Orang yang terlambat ketahuan maka risiko kematian samgat tinggi," ucap Sigit.

Sebab itu, eks Kapolda Banten itu menekankan soal pentingnya sinergitas dengan seluruh pihak dalam penerapan PPKM Mikro di wilayah tersebut. 

Selain itu, kata Sigit, upaya menyelamatkan warga dari virus corona yakni dengan proses percepatan vaksinasi seperti yang digagas oleh Pemerintah Indonesia. 

"Kedepan ada vaksinasi massal dan bantu edukasi dan sosialisasi ke masyarakat untuk mau di vaksin," ujar Sigit.

Senada, Panglima TNI juga meminta kepada seluruh pihak terkait untuk memperkuat pelacakan terhadap kontak erat maupun kasus aktif demi memutus mata rantai virus corona. 

"Tugas posko PPKM Mikro ditingkat desa berbasis rt/rw, pelacakan kontak erat, pengawasan ketat isolsi mandiri, menutup tempat umum, melarang kerumunan, membatasi keluar masun rt/rw, pencatatan harian," kata Hadi di kesempatan yang sama.

Sementara, Menkes Budi mengimbau terus kepada masyarakat untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan dan melakukan vaksin.

"Untuk memgurangi laju penularan, masyarakat harus tetap pakai masker, lalu 14 hari kedepan tinggal di rumah dan jangan takut di tes Swab dan jangan takut di vaksin atau suntik," ujar Budi.

Setelah pemaparan, rombongan tersebut melakukan peninjauan langsung ke lapangan dapur umum dan melihat langsung proses vaksinasi massal di Pelabuhan ASDP, Bangkalan, Madura, dengan target seribu orang. Nantinya, warga yang usai divaksin bakal diberikan paket sembako. (**)

Sepuluh Pejabat Polresta Resmi Berganti, Kapolresta Mataram Pimpin Upacara Sertijab


Borneotribun Mataram, NTB Polres Kota Mataram melaksanakan Upacara Serah Terima Jabatan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Kabag Ops, Kabag Ren, Kasat Samapta, Kasat Binmas, Kasat Tahti, Kapolsek Cakranegara, Kapolsek Ampenan, Kapolsek Lingsar, Kapolsek Gunungsari dan Kapolsek Pagutan di Lapangan Apel Polresta Mataram, Jumat (18/6/2021).

Mengingat saat ini sedang diberlakukan protokol kesehatan terkait Covid-19, upacara serah terima jabatan hanya diikuti perwakilan peserta yaitu para Kabag, Kasat, Kapolsek jajaran dan perwakilan personil Bag dan Satfung Polresta Mataram.

Seluruh peserta juga diwajibkan memakai masker dan menjaga jarak. Dalam upacara serah terima jabatan ini, Kabag Ops yang sebelumnya diemban oleh Kompol Rafles P Girsang, SIK diserahkan kepada Kompol Zaki Maghfur, SIK yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolsek Cakranegara. Kompol Rafles P Girsang mendapat promosi Jabatan sebagai Waka Polres Sumbawa.

Jabatan Kabag Ren yang dijabat oleh Kompol Imron Rosidi, SH kini diisi oleh Kompol Agus Dwi Ananto,SH yang sebelumnya menjabat sebagai Kabag Ren Polres Lombok Utara.

Kasat Samapta semula dijabat  Kompol I Gede Sumadra,SH, MH digantikan oleh Kompol  Antonius Faebuadodo Gea, SH, SIK. Selanjutnya jabatan Kasat Binmas dijabat oleh Kompol Tauhid, SH menggantikan Kompol Dahlan. Iptu I Made Sudarsa menjabat sebagai Kasat Tahti akan segera mengakhiri dinasnya digantikan Iptu Wahid Joni Atmaja.

Lima Jabatan Kapolsek di Jajaran Polresta Mataram juga  mengalami rotasi. Adapun Kapolsek yang berganti yakni Kapolsek Cakranegara Kompol Zaki Maghfur, SIK menggantikan Kompol Rafles P Girsang, SIK, sebagai Kabag Ops Polresta Mataram. Kapolsek Ampenan Kompol Raditya Suharta, SIK mendapat promosi Jabatan sebagai Kabag Ops Polres Lombok Utara digantikan oleh Akp Ricky Yuhanda. SE, SIK. Kapolsek Lingsar yang sebelumnya dijabat oleh Akp Dewi Komalasari, SH digantikan oleh Iptu I Ketut Artana,SH yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolsek Pagutan.

Kapolsek Gunungsari diserah terimakan dari Iptu Surya Irawan, SH kepada Iptu Agus Eka Artha Sudjana, SH yang sebelumnya menjabat PS. Kanit Idik 6 Sat Reskrim Polresta Mataram. Dan terakhir Kapolsek Pagutan diisi oleh Ipda Asri Putra Bahari, S.Tr,k. yang sebelumnya menjabat sebagai Kaur Bin Opsnal Sat Reskrim Polres Lombok Timur menggantikan Iptu I Ketut Artana,SH. 

Kapolresta Mataram Kombes Pol Heri Wahyudi, SIK dalam sambutannya, mengatakan bahwa mutasi jabatan merupakan hal yang biasa dan wajar dalam organisasi Polri. 

"Hari ini sepuluh Pejabat  diserahterimakan dan diambil sumpahnya. Mutasi jabatan dimaksudkan agar regenerasi, dinamika dan kesinambungan organisasi Polri tetap terjaga dan berjalan dengan baik," Beber Kapolresta.

Meskipun demikian mutasi tetap dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi pembinaan karier, pemberian pengalaman serta peningkatan kemampuan anggota.

Kapolresta kemudian meminta agar pejabat yang baru untuk  segera menyesuaikan dengan tugas baru yang diemban, utamanya terkait dengan upaya menekan penyebaran Covid-19.

Kapolresta juga mengajak seluruh personil Polresta Mataram untuk bersama-sama melakukan perubahan Budaya Polri menuju Profesionalisme untuk menumbuhkembangkan kepercayaan masyarakat.

Reporter : Adbravo
Editor : R. Hermanto

Denzibang 2/Palangkaraya turunkan Kopral bagi masker


BorneoTribun Palangkaraya, Kalteng Personel Zidam XII/Tpr melaksanakan kegiatan sosialisasi dengan masyarakat sekaligus imbauan dan pembagian masker kepada masyarakat kali ini Kopral Kepala Widodo turun untuk bekerjasama dengan satgas Covid Kelurahan di Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya untuk sama sama mengingatkan masyarakat yang belum mematuhi protokol kesehatan, Jumat (18/6/2021).

Kaurtuud Denzibang 2/Palangkaraya Letda Czi Galuh Ginanjar mengatakan kegiatan pembagian masker gratis ini dilakukan untuk menghimbau masyarakat agar lebih peduli terhadap pentingnya menjaga protokol Kesehatan dan agar bisa memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19.

Kami berharap dengan pembagian masker ini, masyarakat sadar akan pentingnya penggunaan masker terlebih saat beraktivitas di luar ruangan dan hindari kerumunan," kata Agus.

Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian TNI AD kepada masyarakat dan upaya mendisiplinkan melaksanakan protokol Kesehatan bagi masyarakat, hal ini juga dilakukan untuk melindungi diri sendiri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita agar selalu mematuhi protokol kesehatan dalam menghadapi Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) untuk pencegahan penyebaran virus korona atau Covid-19 di komplek perumahan ini sehingga kita semua berharap semoga pandemi ini cepat berakhir," ucapnya.

Reporter : Rinto Andreas
Editor : R. Hermanto

Hukum

Peristiwa

Kesehatan

Pemilu 2024

Lifestyle

Tekno