Berita Borneotribun.com: Bumdes Hari ini -->
Tampilkan postingan dengan label Bumdes. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Bumdes. Tampilkan semua postingan

Jumat, 17 September 2021

Rapat pengurusan Bumdes Sukabangun, Muhammad Zaini: Selama Ini Bumdes Jalan di Tempat

Rapat pengurusan Bumdes Sukabangun, Muhammad Zaini: Selama Ini Bumdes Jalan di Tempat
Rapat pengurusan Bumdes Sukabangun, Muhammad Zaini: Selama Ini Bumdes Jalan di Tempat. 

BorneoTribun Ketapang, Kalbar -- Kepala Desa Sukabangun Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Muhammad Zaini Pimpin Rapat terkait tentang kepengurusan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), Rapat tersebut dilaksanakan di Aula Desa Sukabangun Pada Jum'at (17/9/2021)

Rapat yang dihadiri hampir seluruh anggota Bumdes, Ketua BPD beserta jajarannya,  sekdes, 3 Kadus yaitu 1,2 dan 3, babinsa,  LSM, media masa,  sempat memans, pasalnya ada beberapa anggota Bumdes diantaranya Khairul Saleh Bahwa dirinya tidak terima namanya terdaftar dalam kepengurusan,  karna menurut dia bahwa selama dari Tahun 2017 hingga sekarang ini dirinya tidak mengetahui jika dirinya ada dalam daftar tersebut.

Hal tersebut diklarifikasi oleh sekertaris Bumdes Sukabangun Hairudin. S., Kom, dirinya mengakui kalau rapat pertama kali itu terjadi ditahun 2019 bukan pada tahun 2017 sepeti Surat Keputusan Bumdes Pertama di Tahun 2017. " jika ada rapat pada tahun 2017 itu diluar sepengetahuannya,  silahlan ditanyakqn kepada yang lebih diatas kami" jelas dia

Saat dikonfirmasi oleh awak media borneotribun.com seusai rapat pengurus bumdes,  kades sukabangun Zaini menjelaskan kalau rapat tersebut sengaja dilakukan olehnya dikarenakan banyaknya laporan dari masyarakat tentang carut marutnya masalah bumdes,  mulai dari kepengurusan keanggotaan hingga penggunaan dana bumdes itu sendiri.

"Rapat kali ini kita yang meminta untak adakan rapat klarifikasi tentang bumdes mulai dar tahun 2.17 hingga 2021, karena selama ini banyak laporan dari masyarakat yang mempertanyakan kinerja Pengurusan Bimdes  yang jalan ditempat.  Kemudian saya kan Kades yang baru,  jadi tidak mau disalahlan oleh masyarakat dan lagi pula sya sendiri tidak tau masalah apa yang terjadi pada mereka. Untuk itu  kita akan jadwalkan rapat lanjutan, secepatnya kita akan jadwalkan"  Pungkas Zaini

Diketahui bahwa Bupati Ketapang Martin Rantan.SH. M., Sos melantik 91 Kepala Desa terpilih dari hasil pilkades serentak 2021 yang bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke76 dihalaman Kantor Bupati 17 Agustus lalu.  Salah satu dari 91 kades yang dilantik adalah kepala desa Sukabangun yaitu Muhammad Zaini. ***(jok)

Selasa, 08 Juni 2021

Mendes PDTT Dorong BUMDes Berorientasi Ekspor

Mendes PDTT Dorong BUMDes Berorientasi Ekspor
Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar. (Foto: Dokumentasi Humas Setkab)

BorneoTribun Jakarta -- Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mendorong terciptanya lebih banyak BUMDes yang berorientasi ekspor.

“Kita akan terus konsolidasi supaya semakin banyak Badan Usaha Milik Desa  (BUMDes) sedang menggalakkan komoditas ekspor, ini juga tergantung dengan data-data, tentang potensi desa, potensi unggulan desa,” ujar Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar, dikutip dari laman Kemendes PDTT, Selasa (08/06/2021).

Saat ini, ungkap Abdul Halim, sudah ada BUMDes yang melakukan ekspor. Salah satunya adalah BUMDes di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan komoditas ekspor vanila.

Lebih jauh Mendes PDTT menyampaikan, di saat pandemi ini kunci kesuksesan dalam memulihkan ekonomi nasional di tingkat desa ada di BUMDes. Posisi BUMDes yang saat ini telah resmi berbadan hukum setara dengan BUMN dan BUMD, namun pada level yang berbeda.

“Jadi kalau misalnya bicara tentang pengelolaan air di tingkat nasional dikelola oleh BUMN, pengelolaan air di tingkat kabupaten atau provinsi dikelola oleh BUMD, pengelolaan air di tingkat Desa maupun antardesa dikelola oleh BUMDes ataupun BUMDes Bersama,” ujarnya.

Unit usaha BUMDes, imbuh Abdul Halim, baik di sektor wisata, jasa, simpan pinjam dan sebagainya, akan berkontribusi untuk memulihkan ekonomi nasional di tingkat desa.

Dalam pernyataannya Mendes PDTT juga menegaskan bahwa pihaknya tidak membatasi kerja sama yang dilakukan antardesa, bahkan lintas kabupaten maupun provinsi untuk membentuk BUMDes Bersama.

“BUMDes Bersama tidak dibatasi oleh kewilayahan, desa di Sidoarjo bisa membangun kerja sama dengan desa di NTT, bisa bekerja sama dengan desa di Papua, bisa membangun kerja sama dengan desa di Aceh,” tuturnya.

Abdul Halim menilai, hal tersebut dapat dilakukan apabila desa yang bekerja sama tersebut memiliki kesamaan potensi dan produk unggulan.

“Itu yang kemudian bisa saling memberikan dan saling menguntungkan. Dari mana kita bisa tahu ini? Kembali, kuncinya cuma satu, data, sekali lagi data,” ujarnya.

Untuk itulah, imbuh Mendes PDTT, pihaknya terus mendorong pemutakhiran data berbasis SDGs Desa. “Itulah makanya pemutakhiran data berbasis SDGs Desa adalah merupakan sebuah keniscayaan yang tidak bisa ditawar lagi, agar semua permasalahan, semua potensi yang ada di Indonesia yang dimiliki oleh desa bisa terakumulasi dengan baik dan kemudian terkelola dengan maksimal,” pungkasnya. 

(HUMAS KEMENDES PDTT/UN)

Sabtu, 24 April 2021

Berbagi Infaq, Komunitas LAWAS Beri Dampak Positif Untuk BUMDes


Indra Suherman, Pengurus LAWAS Sekadau Salurkan Infaq Kepada Warga

BorneoTribun Sekadau, Kalbar Kehadiran Komunitas Lawang Kuari Sedekah (Lawas) Sekadau memberikan dampak positif bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Semabi, Kecamatan Sekadau Hilir.

Dengan membeli beras lokal dari BUMDes Semabi yang kemudian disalurkan kepada warga kurang mampu di Sekadau, Kalbar.  

Seperti yang diungkapkan Salah satu pengurus LAWAS Sekadau, Indra Suherman mengatakan pihaknya bekerja sama dengan membeli beras lokal dari BUMDes Semabi. 

Sejak hadirnya komunitas ini penjualan beras lokal terus meningkat dalam jumlah besar.  

"Untuk Lawas hampir 1 ton setiap bulan yang disalurkan untuk menerima infaq," Katanya, Jumat (23/4/21) sore. 

Indra juga berharap mudah-mudahan ke depan nanti LAWAS bisa bekerja sama dengan BUMDes lainnya untuk membeli beras lokal dalam menyalurkan infaq.
  
"Alhamdulillah sejak LAWAS terbentuk ini sangat membantu penjualan beras lokal. Menurut pihak BUMDes memang terlihat adanya peningkatan selama 4 bulan terakhir ini," timpalnya.   

Hal senada juga diungkapkan Ketua LAWAS Sekadau, Erdy Mushardy yang mengatakan kegiatan penyaluran Infaq ini akan terus digalakkan untuk warga kurang mampu.

"Sudah tiga kali kita salurkan Infag, dan ini yang keempat kalinya. Mudah-mudahan kedepannya nanti LAWAS bisa bekerja sama dengan BUMDES-BUMDES Lainnya untuk  membeli beras produk LOKAL dalam penyaluran infag beras," Ucapnya, Sabtu (24/4/21).

Tak lupa, Pengurus LAWAS juga menyampaikan Ucapan Selamat Menjalankan Ibadah Puasa kepada masyarakat dan anggota group LAWAS yang menjalankannya. ( Ms/Rh )







Senin, 25 Januari 2021

Bupati Loteng Ingin BUMDes Sebagai pengecer Pupuk, Suhaili ; Terlalu Banyak Permainan Selama Ini


Bupati Lombok Tengah, H Moh Suhaili FT

Borneotribun I Lombok Tengah - Wacana Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk memanfaatkan keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai pengecer pupuk, terutama pupuk bersubsidi kembali mencuat. Sebelumnya, pada 2019 wacana ini sudah mencuat dan sebagian besar BUMDes yang disiapkan sebagai pengecer sudah siap, termasuk surat izin dan lainnya. Hanya saja, sejauh ini Pemdes belum tahu apa alasan Pemkab belum mulai. 
 
Bupati Loteng, H Moh. Suhaili FT ketika dikonfirmasi belum lama ini menegaskan, bahwa sejauh ini pihaknya sedang mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan rencana yang sempat mencuat pada 2019 lalu dan direncanakan mulai pelaksanaannya 2020 tersebut. 

Nantinya kata dia, seperti apa pola usahanya, nanti akan diberikan keleluasaan kepada BUMDes. Hajatannya yakni agar bagaimana BUMDes ini bisa sebagai pengecer pupuk. Dan menurutnya itu sangat tepat dan bagus guna meminimalisir permainan oknum tertentu yang ingin mengambil keuntungan lebih besar pada penjualan pupuk itu sendiri. Terutama pada kuota pupuk bersubsidi. 
 
“Tidak seperti hari ini, kacau sekali pendistribusian dan penjualan pupuk kita. Makanya kita akan segera rembuk bersama soal itu,” singkat Politisi Partai Golkar itu. 
 
Sementara Kepala DPMD Loteng, Jalaludin juga mengaku bahwa sejak awal memang Pemkab sudah menyiapkan puluhan BUMDes di Loteng untuk dijadikan sebagai pengecer pupuk, terutama pupuk bersubsidi. Itu bagi desa yang dinilai kekurangan pengecer. Artinya, tidak semua BUMDes bisa sebagai pengecer. 

Ditanya terkait kendalanya sehingga belum juga terealisasi, Jalal mengaku belum tahu pasti seperti apa mekanismenya di dinas terkait dalam hal ini Dinas Pertanian. Yang jelas kata dia, BUMDes yang sudah dikumpulkan dulu itu sudah siap. Bahkan sebagian pengurusnya mengaku jika mereka sudah mengurus izin usaha dan lainnya ke dinas rerkait. 
 
“Untuk sementara, kita dorong silakan desa-desa ini berkreasi dulu untuk memfasilitasi para petani perihal pengadaan pupuk subsidi. Seperti yang diterapkan di Desa Teruwai, BUMDes-nya disana bekerjasama dengan pengecer dan kelompok tani,” terangnya, senin (25/1/21). 
 
“Terkait rencana awal itu, nanti kita berkoordinasi dengan Dinas Pertanian,” sambungnya. 
 
Dikatakan Jalal, bahwa secara umum DPMD sangat berharap agar BUMDes ini kreatif mengelola dana dan unit usahanya. Terutama usaha yang berkaitan dengan penguatan ekonomi masyarakat. Untuk itu, ia meminta agar Pemdes melakukan evaluasi rutin kepada unit-unit usaha yang dikelola BUMDes. 
DPMD sebutnya, kini telah menyusun modul atau panduan khusus yang berisikan tentang bagaimana tata kelola BUMDes yang baik. Yang mana, nantinya itu akan dibagi ke semua desa. 
 
“Kita tidak ingin BUMDes ini tidak jelas unit usahanya sehingga memicu kecurigaan masyarakat,” terangnya.( Ad )

Editor : Hermanto

Hukum

Peristiwa

Kesehatan

Pemilu 2024

Lifestyle

Tekno