Berita Borneotribun.com: Derap Nusantara Hari ini -->
Tampilkan postingan dengan label Derap Nusantara. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Derap Nusantara. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 14 Januari 2023

Jokowi Berhasil Dongkrak Investasi Luar Jawa, Pembangunan Lebih Merata

Jokowi Berhasil Dongkrak Investasi Luar Jawa, Pembangunan Lebih Merata
Jokowi Berhasil Dongkrak Investasi Luar Jawa, Pembangunan Lebih Merata.
Jakarta -- Capaian investasi Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) di luar Pulau Jawa sangat menakjubkan. Hal tersebut berkat komitmen orang nomor satu di Indonesia tersebut dalam  mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Nusantara.

Pemerataan pembangunan melalui berbagai investasi ini bertujuan agar pembangunan tidak lagi Jawa Sentris namun menjadi Indonesia Sentris. Di era Jokowi pembangunan tersebar merata dari Sabang hingga Merauke tersentuh oleh berbagai pembangunan.

Menteri Investasi sekaligus Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menerangkan sejak masa kemerdekaan, realisasi investasi Indonesia berpusat di Pulau Jawa. Atas dasar itu, Jokowi menggenjot pembangunan khususnya di wilayah luar Jawa agar investasi dapat merata.

“Sejak Indonesia merdeka, investasi di Pulau Jawa lebih banyak. Karena itu Bapak Presiden Jokowi membangun Indonesia Sentris. Membangun Indonesia dari Aceh sampai Papua. Sehingga bisa mewujudkan pemerataan investasi,” ujar Bahlil di Universitas Kristen Maranatha Bandung, Kamis (12/01).

Pada realisasi investasi Indonesia di tahun 2021, Penanaman Modal Asing (PMA) paling banyak ada di wilayah-wilayah luar Jawa. Indonesia menerima investasi luar Jawa mencapai Rp 901 triliun.

“Dari 900,1 triliun tersebut Foreign Direct Investment kita itu sekitar 50,4 persen. Sementara sebaran investasi di luar Jawa 52 persen dengan nominal Rp 468,2 triliun dan di Jawa 48 persen atau Rp 432,8 triliun,” terangnya.

Pada tahun 2022, Jokowi kembali berhasil merealisasikan capaian investasi fantastis di wilayah-wilayah luar Jawa. Dari lima provinsi teratas, Sulawesi tengah menempati posisi pertama dengan nominal 5,1 miliar USD, disusul Jawa Barat (Jabar) 4,6 miliar USD, Maluku Utara 3,3 miliar USD, DKI Jakarta 3,1 miliar USD dan Riau 2,5 miliar USD.

Jokowi Sukses Tekan Laju Inflasi

Besarnya investasi Indonesia berdampak pada stabilitas ekonomi di tengah krisis global dan ancaman resesi yang menghantui negara-negara di dunia. 

Jokowi berhasil menekan laju inflasi Indonesia hingga jauh lebih baik dibanding negara-negara dunia. Bahkan jika disandingkan dengan negara G20, laju inflasi Indonesia menjadi salah satu yang terendah. 

“Kita lihat inflasi di negara lain sudah double digit. Argentina 97 persen, Turki, Rusia, juga tinggi. Indonesia sekarang masih jauh lebih baik,” ujar Bahlil.
Jokowi Berhasil Dongkrak Investasi Luar Jawa, Pembangunan Lebih Merata
Jokowi Berhasil Dongkrak Investasi Luar Jawa, Pembangunan Lebih Merata.
Di hadapan ribuan mahasiswa UKI, Bahlil juga mengungkapkan pertumbuhan ekonomi nasional mencatatkan tren sangat positif. Kepemimpinan Jokowi mampu membawa Indonesia menjadi deretan negara teratas dengan catatan pertumbuhan ekonomi terbaik. 

“Bagaimana kondisi ekonomi nasional kita, pada kuartal III pertumbuhan ekonomi kita 5,75 persen dan inflasi kita di bawah 6 persen. Ini adalah pertumbuhan ekonomi terbaik dibandingkan dengan negara G20 di dunia,” terang Bahlil.

Catatan gemilang pertumbuhan ekonomi nasional menurut Bahlil tak lepas dari kebijakan tepat yang mampu diambil oleh Jokowi. Menurutnya, Jokowi mampu menunjukkan leadership yang sangat luar biasa.

“Ini adalah pertarungan leadership. Isu dunia ini semua sama. Ini pertarungan kemampuan kepemimpinan, dan kita bersyukur kepada tuhan bahwa Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo mampu membawa Indonesia dari lubang kehancuran ekonomi,” pungkasnya.

Menurut data Kementerian Investasi, perkembangan inflasi negara-negara G20 menunjukkan kekhawatiran. Argentina mencapai inflasi hingga 97,4 persen, kemudian Turki 64,3 persen.

Sementara Indonesia mampu menekan laju inflasi di angka 5,5 persen. Angka tersebut jauh lebih baik di banding Rusia 11,6 persen dan Inggris 10,7 persen.

(Yakop/Im)

Senin, 09 Januari 2023

Berhasil Transformasi Pembangun Secara Adil, Jokowi Hapus Stigma Pembangunan Jawasentris

Berhasil Transformasi Pembangun Secara Adil, Jokowi Hapus Stigma Pembangunan Jawasentris
Berhasil Transformasi Pembangun Secara Adil, Jokowi Hapus Stigma Pembangunan Jawasentris.
Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai berhasil menghapus stigma terkait Jawasentris.

Pasalnya selama  delapan tahun Jokowi memimpin, pembangunan dilakukan secara menyeluruh dan merata.

Sebelumnya stigma terkait Jawasentris kerap didengungkan karena pembangunan dinilai hanya  dilakukan di Pulau Jawa saja.

Namun Jokowi mampu membuktikan mampu menghadirkan  pembangunan mulai dari Aceh hingga Papua.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) Fahrul Razi melihat Jokowi terus  berupaya untuk mewujudkan Indonesiasentris.

Selain pembangunan yang saat ini masif dilakukan,  perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) juga dinilai sebagai komitmen merealisasikan pemerataan  pembangunan.

Melalui perpindahan IKN ke Kalimantan Timur (Kaltim), Jokowi membenahi pembangunan yang hanya  sebelumnya terpusat di Pulau Jawa.

Dengan cara itu, stigma Jawasentris dapat dihapuskan.

“Jadi perubahan pergeseran ibu kota ke Kalimantan adalah hal bagaimana mencoba mesentralisasikan  Indonesia, bukan mensentralisasikan Pulau Jawa.

Selama ini kan jawanisasi, yang coba pemerintah  lakukan adalah Indonesianisasi,” ujar Fahrul.

Fahrul juga menuturkan bahwa perpindahan IKN adalah upaya untuk mencapai Indonesia Maju.  Menurutnya Jokowi telah membangun dasar untuk menuju kejayaan bangsa dan negara Indonesia.

“Untuk mencapai Indonesia maju, pusat ibu kota jangan di Pulau Jawa, harus di tengah, wilayah yang  dipilih tepat Kalimantan,” pungkasnya.

Selama beberapa tahun terakhir, pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah lebih banyak dilakukan di luar Pulau Jawa.

Luasnya wilayah Indonesia yang memiliki 38 provinsi, 514  kabupaten dan kota serta sekitar 17 ribu pulau, maka pembangunan tidak bisa hanya dilakukan di  Pulau Jawa saja.

Jokowi membuktikan pembangunan infrastruktur tersebut melahirkan titik-titik ekonomi yang baru.  Sebagai contoh, pembangunan Sirkuit Moto GP di Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB) yang berhasil  membawa perubahan ekonomi bagi masyarakat NTB.

Keberhasilan atau dampak dari pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah juga terlihat  di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Pantai yang indah berhasil menjadi sumber ekonomi baru  berkat adanya pembangunan infrastruktur yang memadai.

Di Pulau Papua, pemerintah juga telah membangun Jalan Trans Papua 3.534 km, Jalan Perbatasan  Papua 1.098 km dan Jembatan Youtefa 1,3 km.

Sementara untuk pengembangan SDM internal,  pemerintah melalui Kementerian PUPR di balai-balai teknis yang berada di Papua dan Papua Barat  sudah diisi oleh putra daerah asli sebagai Kepala Balai, Kepala Satker maupun PPK.

Kemudian, pemerintah juga menggelar Pelaksanaan program Padat Karya Tunai (PKT) untuk  mendistribusikan pendapatan bagi masyarakat Papua dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional akibat Pandemi COVID-19.

Pada TA 2021 terdapat peningkatan anggaran PKT dari tahun sebelumnya,  yakni dari Rp 671 miliar menjadi 731 miliar.

Anggaran ini digunakan untuk 19 kegiatan yang akan  menyerap 27.967 tenaga kerja.

Tidak kalah penting, pemerintah melakukan pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar dengan  dukungan infrastruktur bidang PUPR di antaranya pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu di Skouw (Jayapura) dan Sota (Merauke), pembangunan infrastruktur dukungan  penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX serta pembangunan rumah khusus, air bersih,  jalan lingkungan, dan jembatan gantung di Kabupaten Asmat, Mappi dan Mamberamo Raya.

(Im/Yakop)

Jumat, 25 November 2022

Jokowi Puji Peran Penting Guru Bagi Masa Depan Bangsa

Jokowi Puji Peran Penting Guru Bagi Masa Depan Bangsa
Presiden Joko Widodo. (Ho-Indonesia Maju)
Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan peran penting guru bagi masa depan  bangsa. Hal itu disampaikan Jokowi dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional, 25  November 2022.

Jokowi menyampaikan, tantangan bangsa ke depan kian berat.

Pasalnya, kondisi ekonomi  dan geopolitik penuh ketidakpastian.

Jokowi menyebut, pendidikan menjadi tulang punggung dan tonggak menghadapi  tantangan dunia.

Mantan Walikota Solo ini mengatakan, pemerintah terus  mempersiapkan masa depan bangsa yang kompetitif.

“Kian ke depan, tantangan kian berat. Hanya dengan pendidikan yang baik, anak-anak  kita akan siap memasuki masa depan dengan kompetisi yang sengit,” ucap Jokowi melalui  akun Twitter-nya, Jumat (25/11/2022).

Lebih lanjut, Jokowi menyampaikan dalam menghadapi itu semua ada peran guru yang  sangat krusial.

Menurut Jokowi, guru menjadi tumpuan harapan utama dalam  menghadapi berbagai tantangan.

Jokowi menyebut, bangsa Indonesia memiliki berbagai harapan di masa depan. Guru  menjadi pilar utama dalam membentuk bangsa yang diinginkan.

“Para guru menjadi tumpuan kita untuk mempersiapkan dan menempa anak-anak  bangsa menghadapi tantangan dan mewujudkan harapan kita,” jelas Jokowi.

(Indonesia Maju/Yakop)

Kamis, 10 November 2022

Korlantas Polri Siapkan Pemberlakuan Ganjil Genap Saat KTT G20

Korlantas Polri Siapkan Pemberlakuan Ganjil Genap Saat KTT G20
Korlantas Polri Siapkan Pemberlakuan Ganjil Genap Saat KTT G20.
Jakarta - Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol. Firman Shantyabudi mengatakan rekayasa lalu lintas dengan pemberlakuan ganjil genap disiapkan saat puncak KTT G20 di Bali.

"Sistem pelat nomor mobil ganjil genap akan diberlakukan selama sepekan di 10 titik lokasi selama 11-17 November 2022 " katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Adapun 10 lokasi ganjil genap selama KTT G20 di Bali yakni:

1. Jalan Simpang Pesanggaran - Simpang Sanur.
2. Simpang Kuta - Simpang Pesanggaran
3. Simpang Kuta - Tugu Ngurah Rai
4. Tugu Ngurah Rai - Nusa Dua
5. Simpang Pesanggaran - Gerbang Benoa
6. Simpang Lapangan Terbang - Tugu Ngurah Rai
7. Jimbaran - Uluwatu
8. Jalan Tol Bali Mandara
9. Jalan Uluwatu Dua
10. Jalan Raya Kampus Universitas Udayana

“Manajemen traffic sudah kita laksanakan, direncanakan memang sudah dari beberapa rapat koordinasi kementerian, nanti tanggal 11-17 November 2022 ada manajemen traffic untuk waktu dan rute ruas jalan tertentu di Bali.” jelasnya.

Selain itu, kata dia, adanya pembatasan operasional angkutan barang. Hal itu dilakukan guna meminimalkan pergerakan kendaraan angkutan berat.

Sesuai Surat Edaran Ditjen Perhubdar Darat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengaturan Lalu Lintas, maka pemberlakuan aturan tersebut dilakukan mulai pukul 06.00 WITA sampai dengan pukul 22.00 WITA.

“kemudian arahan gubernur tentang tindak lanjut untuk pekerja (WFH) dan sekolah dilakukan melalui daring untuk mengurangi pergerakan masyarakat pada hari-hari atau jam-jam tertentu.” Jelasnya.

Hal itu, katanya, untuk mengurangi kepadatan arus lalu lintas, sekaligus memudahkan mobilitas para delegasi, kepala negara anggota G20 rekayasa, dan mengantisipasi antisipasi gangguan.

“Menjadi tugas kita melakukan rekayasa jalan ini apabila sewaktu-waktu terjadi gangguan, kita harus menyiapkan rute alternatif," katanya menegaskan.

Rekayasa lalu lintas dilakukan agar tidak mengganggu kegiatan dan aktivitas masyarakat sehingga tercipta situasi nyaman, aman, dan lancar, paparnya.

“Tentunya yang kita hadapi adalah situasi yang sangat dinamis, namun besar harapan kita tentunya informasi ini akan kita teruskan kepada masyarakat untuk mendapatkan dukungan kelancaran kegiatan operasi ini,” harapnya.

Oleh : Fauzi/Antara
Editor : Yakop

Selasa, 08 November 2022

Ketua MPR Minta Pemerintah Perkuat Pengamanan Siber KTT G20

Ketua MPR minta pemerintah perkuat pengamanan siber KTT G20
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. (ANTARA/HO-Humas MPR RI)
Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta TNI, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Intelijen Negara (BIN), dan Polri memperkuat pengamanan siber dalam pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang akan diselenggarakan pada 15-16 November 2022 di Bali.

"Saya meminta TNI, BSSN, BIN, dan Kepolisian memperkuat pengamanan siber G20 serta mengklasifikasikan modus dan pola serangan siber yang berpotensi muncul, sehingga seluruh aparat dapat lebih siap menangani serangan serupa saat KTT G20 berlangsung," kata Bambang Soestyo di Jakarta, Selasa.

Dia meminta TNI, BSSN, BIN, dan Kepolisian meminimalisir celah masuknya serangan siber dengan memberdayakan kemampuan teknologi informatika yang mumpuni.

Langkah itu menurut dia, untuk menangkal serangan siber, sehingga KTT G20 dapat berlangsung secara lancar dan aman.

Bamsoet meminta TNI, BSSN, BIN, dan Kepolisian mempersiapkan berbagai skenario, mulai dari preventif untuk mencegah masuknya serangan siber hingga skenario penanganan apabila serangan siber terjadi.

"Langkah itu agar pemangku kepentingan terkait dapat bergerak cepat apabila terjadi serangan siber dan masyarakat ataupun peserta KTT G20 tidak perlu khawatir," ujarnya.

Dia menilai seluruh pemangku kepentingan harus berkomitmen memperkuat sistem keamanan siber Indonesia khususnya dalam menjaga data pribadi dan data rahasia negara terutama ketika penyelenggaraan KTT G20 sebagai acara internasional.

Karena itu Bamsoet meminta pemerintah melakukan pemantauan dan simulasi pertahanan siber secara intens sebelum penyelenggaraan KTT G20.

Pewarta : Imam Budilaksono/Antara
Editor : Yakop

Minggu, 30 Oktober 2022

Upaya Mendatangkan Obat Gagal Ginjal Akut

Upaya Mendatangkan Obat Gagal Ginjal Akut
Pemerintah melakukan respons cepat guna menangani kasus gagal ginjal akut (GGA) yang kini jumlahnya mencapai 269 kasus dari 27 provinsi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mendatangkan obat antidotum Fomepizole untuk membantu proses penyembuhan pasien.
Upaya Mendatangkan Obat Gagal Ginjal Akut. 

Sabtu, 29 Oktober 2022

Kebijakan visa rumah kedua bagi WNA

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan kebijakan visa rumah kedua (second home visa) bagi warga negara asing (WNA), Selasa (25/10). Kebijakan ini diharapkan berkontribusi terhadap perekonomian nasional, terutama melalui sektor pariwisata.
Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan kebijakan visa rumah kedua (second home visa) bagi warga negara asing (WNA), Selasa (25/10). Kebijakan ini diharapkan berkontribusi terhadap perekonomian nasional, terutama melalui sektor pariwisata.

Hukum

Peristiwa

Kesehatan

Pemilu 2024

Lifestyle

Tekno