Legislatif Setujui Perubahan Anggaran Apbd Provinsi Kalbar TA 2022

Redaksi    Jumat, September 30, 2022    Comment   

Legislatif Setujui Perubahan Anggaran Apbd Provinsi Kalbar TA 2022

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat dr. Harisson M.Kes., menghadiri Rapat Paripurna Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Provinsi Kalbar Tahun 2022.(borneoPontianak/Adpim Pemprov Kalbar)

borneoPontianak – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat dr. Harisson M.Kes., menghadiri Rapat Paripurna Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Provinsi Kalbar Tahun 2022, di Balairung Sari Kantor DPRD Provinsi Kalbar, Kamis (29/9/2022).

Rapat Paripurna Perubahan APBD ini dalam rangka menyusun penyesuaian pendapatan dan belanja daerah yang menjadi kewenangan daerah.

“Ada peningkatan pendapatan daerah sekitar Rp.248 Miliar, yang berasal dari beberapa sumber pajak. Kita juga melakukan penyesuaian belanja yang bersifat mandatory, Insentif daerah yang kita dapat sekitar Rp.10,831 Miliar untuk mengendalikan Inflasi dan penganggaran 2 persen dari DAU untuk pengendalian Inflasi, jadi totalnya sekitar Rp 6 Triliun lebih,” ungkap Sekda Kalbar.

Lebih lanjut beliau memaparkan,  bahwa Anggaran Belanja dalam Perubahan APBD tahun anggaran semula direncanakan sebesar Rp. 5,6 Triliun lebih setelah melakukan pembahasan ulang karena mengalami peningkatan sekitar Rp. 292 Miliar lebih, sehingga  total Anggaran Belanja sekitar Rp. 5,9 Triliun lebih."

"Hal ini dikarenakan adanya mandatory dan keperluan mendesak berkenaan dengan terbitnya beberapa aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.

“Dari Sisi Pembiayaan Daerah disampaikan bahwa,  Penerimaan Pembiayaan semula sebesar Rp. 341 Miliar lebih menjadi Rp. 386 Miliar lebih yang bersumber dari sisa lebih perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2021 sesuai hasil audit BPK RI."

"Sedangkan pengeluaran pembiayaan tidak mengalami perubahan yaitu Rp. 50 Miliar untuk penyertaan modal daerah pada PT. Bank Kalbar,” ungkap Harisson.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar Ir. H. Suriansyah, M.M.A.,  yang memimpin Rapat Paripurna tersebut, mengutarakan bahwa dari pihak legislatif menyetujui perubahan Anggaran APBD tersebut berdasarkan dari penyampaian delapan fraksi yang ada di DPRD Provinsi Kalbar.

“Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan persetujuan bersama DPRD Provinsi dan Pemerintah Provinsi, memutuskan menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 bertambah sebesar Rp. 289 Miliar lebih,” ujar Anggota Partai Gerindra. (yk/aws)

Motivasi DWP Terapkan Gaya Hidup Go Green

Redaksi    Kamis, September 29, 2022    Comment   

Motivasi DWP Terapkan Gaya Hidup Go Green

Acara Seminar Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kalimantan Barat. (BorneoPontianak/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)

BorneoPontianak, Kalbar - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., membuka acara Seminar Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kalimantan Barat di Hotel Golden Tulip Pontianak, Kamis (29/9/2022).

Seminar yang mengangkat tema "Menuju Masyarakat Ramah Lingkungan dengan Go Green untuk Kalbar Bersih, Teduh, Hijau dan Lestari" ini terselenggara berkat kerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat.

Go Green merupakan salah satu bentuk gaya hidup menjadi lebih Eco-Friendly atau ramah lingkungan. Sehingga, lebih sadar terhadap lingkungan sekitar dengan mengubah gaya hidup yang dapat mengurangi tingkat polusi dan volume sampah yang dibuang.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., membuka acara Seminar Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kalimantan Barat. (BorneoPontianak/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)

Menyikapi hal tersebut, Dharma Wanita Persatuan sebagai organisasi terbesar memiliki peran yang strategis dalam membantu pemerintah mewujudkan lingkungan yang bersih dan bebas dari polusi dengan membiasakan diri melakukan aktifitas yang Eco-Friendly dan dapat dimulai dari rumah tangga.

"Semoga materi yang disampaikan dapat memberikan pencerahan bagi seluruh peserta dan menjadi motivasi dalam mewujudkan kehidupan yang ramah lingkungan, dimulai dari rumah masing-masing,” jelas Sekda Prov. Kalbar.

Melanjutkan sambutan, beliau mengatakan Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kalimantan Barat harus turut berpikiran hebat dan mencari cara agar kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat bisa terus meningkat. 

“Kemudian, melaksanakan/membudayakan perilaku "Go Green" yang dimulai dari lingkungannya merupakan bentuk masyarakat yang peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan," tutup dr. Harisson, M.Kes.

Kegiatan seminar ini turut dihadiri Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, Ir. Adi Yani, M.H., Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kalimantan Barat, Ny. Windy Prihastari Harisson, dan Para Pengurus Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kalimantan Barat.(ian/irf)

Sambut Kedatangan Anggota Vi BPK Ri di Kalbar

Redaksi    Rabu, September 28, 2022    Comment   

Sambut Kedatangan Anggota Vi BPK Ri di Kalbar

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) dr. Harisson M.Kes. Sambut Kedatangan Anggota Vi Bpk Ri Di Kalbar. (Borneotribune/Adpim Pemprov Kalbar)

Borneotribune, Pontianak - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) dr. Harisson M.Kes., menyambut kedatangan Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CFrA., CSFA., di Gedung VIP Bandara Supadio Pontianak, Rabu (28/9/2022).

Kedatangan Anggota VI BPK RI tersebut, dalam rangka menghadiri Serah Terima Jabatan Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kalbar, sebelumnya dijabat Rahmadi S.E., M.M., Ak., CA., CSFA., kepada Wahyu Priyono S.E., M.M., Ak., CA., CSFA. di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Kalbar sore hari ini.

Dalam penyambutan tersebut, Sekda Prov Kalbar turut didampingi Inspektur Provinsi Kalbar Dra. Marlyna M.Si. (ian/aws)

Aruk Border Festival Daya Tarik Wisatawan Mancanegara

Yakop    Sabtu, September 24, 2022    Comment   

Aruk Border Festival Daya Tarik Wisatawan Mancanegara

Aruk Border Festival Daya Tarik Wisatawan Mancanegara. (borneotribuncom/Adpim Pemprov Kalbar)

borneotribuncom, Sambas - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat dr. Harisson M.Kes., membuka kegiatan Aruk Border Creative Festival dan Tradisi Semangat Kebangsaan, di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, Sajingan, Kabupaten Sambas, pada hari Sabtu (24/9/2022).

Kegiatan yang merupakan rangkaian dari Festival Wonderful Temajuk yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Kalbar berkolaborasi bersama Kepolisian Daerah Kalbar. Sekda Kalbar mengungkapkan PLBN Aruk adalah pintu masuk dari beranda terdepan negara Indonesia, dimana PLBN tidak hanya secara fisik menampilkan jati diri bangsa tapi juga menampilkan cerminan keramahtamahan bangsa Indonesia.

"Sebagaimana kita lihat tadi pada saat pengibaran Bendera Merah Putih, merupakan upaya kita untuk membangun kebanggaan dan keramahtamahan Indonesia terhadap negara tetangga kita Malaysia. Hal ini juga sebagai wujud kesiapan kita untuk menerima semua tamu yang akan masuk ke Negara Indonesia," ungkap Harisson.

Dirinya juga menyampaikan melalui data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa jumlah wisatawan mancanegara ke Provinsi Kalbar khususnya melalui PLBN Aruk meningkat pesat dibandingkan tahun 2021 lalu. Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara berdampak bagi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Meskipun demikian harus diimbangi dengan kesiapan objek wisata dan produk ekonomi kreatif kita dalam menerima wisatawan yang berkunjung.

"Dengan periode yang sama di tahun 2022 meningkat menjadi 3.601 orang wisatawan mancanegara. Para pengelola objek wisata dan pelaku ekonomi kreatif harus dapat menampilkan sesuatu yang khas  dan unik untuk menjadi daya tarik bagi wisatawan mancanegara yang datang. Sehingga wisatawan mancanegara menjadi tertarik untuk berkunjung kembali dan lebih lama di daerah kita. Event yang kita lakukan pada hari ini adalah satu upaya Pemprov Kalbar dengan Polda Kalbar dan pihak lainnya untuk menarik minat wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Kalbar," jelas Harisson.

Tak hanya itu saja, kegiatan Aruk Border Creative Festival juga membentangkan Bendera Merah Putih sepanjang 100 Meter yang dibawa oleh para peserta Offroader dan TNI-Polri.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Anggota DPR RI Dapil Kalbar, Asia Sidot, Wakapolda Kalbar Brigjen Pol. Asep Safrudin, Wakil Bupati Sambas Fahrur Rofi, Kepala PLBN Aruk, Purwoto, Konsulat Jenderal RI, Raden Sigit Wicaksono dan Forkompinda Kabupaten Sambas, serta para peserta Offroader. (aws)

Menatap Indonesia Emas 2045

Redaksi    Jumat, September 23, 2022    Comment   

Menatap Indonesia Emas 2045

Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar dr. Harisson M.Kes bersama Rektor Universitas Tanjungpura Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si., mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Republik Indonesia Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P., saat memberikan Kuliah Umum. (BorneoTribun/Adpim Pemprov Kalbar)

BorneoTribun Pontianak - Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar dr. Harisson M.Kes bersama Rektor Universitas Tanjungpura Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si., mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Republik Indonesia Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P., saat memberikan Kuliah Umum Kuliah Umum yang bertemakan ‘Internalisasi Revolusi Mental: Memperkuat Integritas Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045" ini di Universitas Tanjungpura Pontianak, Kamis (22/9/2022).

Menteri Menko PMK mendorong Universitas Tanjungpura Pontianak untuk turut berkontribusi dalam upaya pembangunan Sumber Daya Manusia guna mewujudkan kualitas generasi Indonesia Emas 2045.

“Saya meminta dan mengajak para dosen, tenaga pendidik dan mahasiswa untuk dapat tampil sebagai garda terdepan dalam memberikan kontribusi efektif, kreatif dan inovatif kepada masyarakat. Kita harus menjadi manusia Indonesia yang penuh dengan SDM berkualitas unggul, Inovatif, berakhlak mulia, serta memiliki karakter Pancasila, secara adaptif terhadap tantangan perubahan global, terutama dalam memasuki era Revolusi 5.0,” ungkap Muhadjir Effendy di hadapan para mahasiswa.

Menurutnya, melalui kampus-kampus merupakan lokus strategis sebagai titik pusat pembentukan karakter dan peradaban yang sangat diperlukan guna kemajuan bangsa. Sebab rektor, dosen, tenaga pendidik dan mahasiswa dalam lingkup universitas menjadi pelopor dalam pengembangan SDM Generasi Emas 2045 di bidang pendidikan.

“Sebagai mahasiswa harus paham sejarah, kalian lah akan menjadi Generasi Emas Indonesia, sebab di tahun 2045 usia kalian yang sekarang menjadi mahasiswa, akan memasuki usia produktif dimana Indonesia berusia 100 tahun,” ujarnya.

“Kalau kita mampu memanfaatkan bonus demografi ini kita bisa menjadi negara yang maju. Namun jika tidak bisa dimanfaatkan, maka bonus demografi tersebut akan sia-sia,” ujar Pria yang juga pernah menjabat sebagai Mendikbud RI ini.

Ditempat yang sama, Sekda Prov Kalbar  menjelaskan nanti di tahun 2045 Indonesia mengalami bonus demografi dimana negara tersebut memiliki usia produktif yang lebih banyak dan berharap Indonesia di tahun 2045 akan menjadi negara yang maju dibandingkan negara lainnya, maka perlu disiapkan dari sekarang.

“Karena akan mengisi dan memimpin di tahun 2045 pada saat Indonesia Emas itu adalah generasi yang lahir pada tahun 1980 sampai 2027, jadi kalau di UNTAN ini yang sedang kuliah adalah mahasiswa-mahasiswi yang nanti akan bekerja dan memimpin Indonesia di tahun 2045, oleh sebab itu harus benar-benar kita disiapkan,” jelas Harisson.

Rangkaian acara tersebut kemudian ditutup dengan Penanaman Pohon bersama di kawasan lingkungan Universitas Tanjungpura Pontianak yang menggambarkan Aksi Nyata Revolusi Mental.

(ian/aws)

Pelaku Usaha Harus Berani Ekspor Keluar Negeri

Redaksi    Rabu, September 21, 2022    Comment   

Pelaku Usaha Harus Berani Ekspor Keluar Negeri

Pelaku Usaha Harus Berani Ekspor Keluar Negeri/

BorneoTribun Pontianak - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes. menyampaikan bahwa pemerintah sedang melakukan percepatan pembangunan khususnya infrastruktur guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 

Hal ini terbukti beberapa waktu yang lalu Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah meresmikan Pelabuhan Internasional Kijing yang merupakan pelabuhan terbesar di Kalimantan. 

Seperti kita ketahui potensi ekspor hewan dan produk hewan Kalbar tercatat di tahun 2018-2022 terdapat 10 jenis komoditi yang telah di ekspor.

"Potensi ini harus segera kita manfaatkan, jangan sampai dengan adanya Pelabuhan Kijing itu kita menjadi penonton. Kita harus ikut disitu menjadi salah satu pengekspor", harap Harisson saat membuka Pelatihan Pelaku Usaha Peternakan Menuju Ekspor Tahun 2022 yang dilaksanakan di Hotel Ibis Pontianak, Rabu (21/9/2022).

Sekda Kalbar juga menegaskan kepada para pelaku usaha lebih kreatif dan inovatif serta mau menggali informasi dalam perdagangan ekspor komoditi peternakan ini.

"Jadi jangan kita jual di Kalimantan Barat ini saja. Jual domestik, lalu orang yang mengekspor, jangan! Kita sendiri yang harus mengekspornya dan untuk itu hari ini kita melakukan pelatihan ini. Kita juga harus pandai mengemas produk-produk," tegas mantan Kepala Dinas Kesehatan Prov Kalbar ini.

Kegiatan Pelatihan ini diharapkan agar para wirausahawan atau pemuda yang memiliki jiwa entrepreneur dapat belajar mekanisme ekspor dari hasil-hasil pertanian maupun peternakan serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk mengenali potensi ekspor untuk produk hewan atau ternak, mencari pasar ekspor, menyusun dokumen ekspor, teknik marketing serta menghitung harga sehingga mampu meningkatkan nilai dan keberagaman ekspor produk komoditi hewan atau ternak yang berdampak pada percepatan laju ekspornya di Kalimantan Barat. 

Sebagai informasi, sasaran kegiatan ini yaitu pelaku usaha baik perusahaan maupun perorangan, kelompok tani yang mengembangkan komoditas dan produk yang berasal dari hewan atau ternak yang potensial di pasar global.

(pian/irf)

4.248.807 dari 5.482.046 Penduduk Kalbar sudah Terdaftar menjadi Peserta JKN KIS

Redaksi    Selasa, September 20, 2022    Comment   

4.248.807 dari 5.482.046 Penduduk Kalbar sudah Terdaftar menjadi Peserta JKN KIS

Sebanyak 4.248.807 5.482.046 penduduk Kalimantan Barat sudah terdaftar menjadi peserta JKN KIS dari Semester I Tahun 2022 hingga 1 September 2022. 

Forum Komunikasi serta Monitoring dan Evaluasi Atas Penyediaan Fasilitas Kesehatan, Sarana Prasarana dan Sumber Daya Manusia dengan pemangku kepentingan di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)

BorneoTribun Pontianak - Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dilakukan secara gotong royong yaitu peserta yang mampu membantu peserta yang sakit melalui prinsip gotong royong.

Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan sejak 1 Januari 2014 hingga saat ini juga bertujuan dapat menumbuhkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., saat membuka Forum Komunikasi serta Monitoring dan Evaluasi Atas Penyediaan Fasilitas Kesehatan, Sarana Prasarana dan Sumber Daya Manusia dengan pemangku kepentingan di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022, Selasa (20/9/2022).

"Untuk BPJS Kesehatan, seharusnya ada relaksasi. Ada kebijakan untuk masyarakat yang memerlukan pelayanan. Tetapi, standar-standar tenaga yang dipersyaratkan oleh BPJS memang tidak terpenuhi. Ini yang hendaknya menjadi perhatian, harus ada jalan keluar,".

Forum Komunikasi serta Monitoring dan Evaluasi Atas Penyediaan Fasilitas Kesehatan, Sarana Prasarana dan Sumber Daya Manusia dengan pemangku kepentingan di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)

Berdasarkan data yang didapat dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat dari Semester I Tahun 2022 hingga 1 September 2022, sebanyak 4.248.807 (77,5%) dari 5.482.046 penduduk Kalimantan Barat sudah terdaftar menjadi peserta JKN KIS. 

Terdapat 553.367 kunjungan oleh peserta JKN di Prov Kalbar, baik ke poli rawat jalan maupun rawat inap di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut menghabiskan biaya sebesar Rp 592.339.221.949,-.

"Inti pertemuan ini adalah BPJS Kesehatan meminta Pemprov Kalbar menaikkan jumlah kepesertaan yang baru mencapai 77,50%. Angka ini merupakan cakupan kepesertaan terendah di seluruh Indonesia," terang dr. Harisson, M.Kes., di Ruang Rapat Praja II Kantor Gubernur Kalbar.

Forum Komunikasi serta Monitoring dan Evaluasi Atas Penyediaan Fasilitas Kesehatan, Sarana Prasarana dan Sumber Daya Manusia dengan pemangku kepentingan di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)

Latar belakang diselenggarakannya kegiatan ini yaitu dalam rangka memastikan pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya peserta JKN, dapat terlaksana dengan baik, sesuai standar dan ketentuan yang berlaku, serta dirasakan oleh seluruh masyarakat Kalbar, melalui penyediaan fasilitas kesehatan, pemenuhan komitmen dan standar pelayanan minimal, serta peningkatan mutu layanan kesehatan.

(pian/irf)

Bersama BI Perkuat Sinergi Pengendalian Inflasi

Redaksi    Jumat, September 16, 2022    Comment   

Bersama BI Perkuat Sinergi Pengendalian Inflasi

Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kalimantan Barat menggelar acara Media Briefing Kegiatan Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Kalimantan Barat.

Acara Media Briefing Kegiatan Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Kalimantan Barat. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)

BorneoTribun Pontianak - Acara Media Briefing Kegiatan Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Kalimantan Barat dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat dr. Harisson, M.Kes., didampingi Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Frans Zeno, S.STP., bersama Kepala Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Agus Chusaini di Kantor BI Kalbar, Kamis (15/9/2022). 

Implementasi GNPIP dilakukan di seluruh Provinsi di Indonesia termasuk Kalimantan Barat. GNPIP ini bertujuan untuk mendorong implementasi langkah-langkah pengendalian inflasi yang well calibrated, well planned, well communication, dan berdampak nasional.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat dr. Harisson, M.Kes. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)

Dalam penyampaiannya, Sekda Prov Kalbar mengatakan bahwa Pemprov Kalbar sangat mengapresiasi kepada Perwakilan Bank Indonesia yang telah menginisiasi pelaksanaan  Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Kalimantan Barat tanggal 19 September 2022 yang akan dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Barat dan Para Bupati/Walikota se-Kalimantan Barat. 

"Kegiatan ini merupakan bagian penting sebagai komitmen dan upaya kita Pemerintah Provinsi/Kab/Kota serta didukung oleh Bank Indonesia untuk memperkuat sinergi TPID melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan Mempercepat Stabilitas Harga," ungkap Harisson.

Sekda juga menjelaskan bahwasanya Pemerintah Daerah terus berupaya menjaga kontinuitas rantai pasok, ketersediaan kebutuhan bahan pokok serta melakukan serangkaian program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Hal ini upaya tetap menjaga daya beli masyarakat dengan Bantuan Sosial bagi masyarakat miskin dan berpendapatan rendah, Gelar Pangan Murah dan Operasi Pasar untuk menjaga stabilitas harga serta bersama Pemerintah Kab/Kota dan PT. POS Indonesia memfasilitasi Program Pusat melalui penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM dan Bantuan Subsidi Upah (BSU).

Pada kesempatannya, Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kalbar Agus Chusaini menjelaskan bahwa apa yang kita laksanakan hari ini sebagai tindak lanjut arahan Presiden RI dalam Rakornas, pada tanggal 10 Agustus 2022, dimana Bank Indonesia mencanangkan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). 

GNPIP merupakan wujud nyata sinergi dan komitmen bersama Bank Indonesia, Tim Pengendali Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID), pelaku industri, serta masyarakat untuk mengelola tekanan inflasi dari sisi suplai dan mendorong produksi dalam rangka mendukung ketahanan pangan secara integratif, masif, dan berdampak nasional. 

Adapun program unggulan yang akan diimplementasikan di Kalimantan Barat antara lain melakukan pemberian PBSI berupa bantuan bibit, alsintan dan seprotan. 

Operasi Pasar dan Pasar Murah, Pencanangan Komitmen Kerjasama Antar Daerah, Edukasi Inflasi, Penguatan Koordinasi dan Komunikasi.

(pian/pianrfa)

Pemprov Kalbar Tindaklanjuti Aspirasi Buruh Ke Pemerintah Pusat

Redaksi    Kamis, September 15, 2022    Comment   

Pemprov Kalbar Tindaklanjuti Aspirasi Buruh Ke Pemerintah Pusat

Pemerintah Provinsi Kalbar menindaklanjuti aspirasi Buruh tentang penolakan atas keputusan Pemerintah Pusat yang telah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada Pemerintah Pusat.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar dr. Harisson M.Kes., menerima audiensi dari Gabungan Aliansi Serikat Pekerja dan Buruh Kalimantan Barat. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)

BorneoTribun Pontianak- Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar dr. Harisson M.Kes., menerima audiensi dari Gabungan Aliansi Serikat Pekerja dan Buruh Kalimantan Barat, di Ruang Rapat Wagub Kalbar, Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (14/9/2022).

Hal tersebut guna menyampaikan aspirasi tentang penolakan atas keputusan Pemerintah Pusat yang telah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) beberapa waktu yang lalu.

Koordinator Wilayah KSBSI Suherman mengatakan dengan menaikkan harga BBM, tentunya sangat berdampak terhadap kesejahteraan buruh/pekerja di Indonesia khususnya di Kalimantan Barat. 

Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar dr. Harisson M.Kes., menerima audiensi dari Gabungan Aliansi Serikat Pekerja dan Buruh Kalimantan Barat. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)

"Hal ini menambah beban biaya hidup dan sangat dirasakan oleh para buruh/pekerja yakni berdampak pada kenaikan biaya transport dan kenaikan kebutuhan pokok lainnya,” ungkap 

Selain itu, Suherman juga meminta kepada Pemerintah Daerah untuk  mengevaluasi dan mencermati serta memberikan solusi akibat dampak kenaikan harga BBM dengan membuat aturan yang keberpihakan kepada buruh/pekerja yang ada di kalbar.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar dr. Harisson M.Kes., menerima audiensi dari Gabungan Aliansi Serikat Pekerja dan Buruh Kalimantan Barat. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)

Pihaknya meminta Pemda Kalbar untuk meminta solusi atas kesenjangan yang akan timbul akibat dampak kenaikan BBM dengan menyediakan subsidi terhadap buruh/pekerja yang ada di Kalbar, sebelum adanya kenaikan upah dari pengusaha atau menunggu kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang akan diusulkan pada akhir tahun 2022 kepada Gubernur Kalbar untuk upah di tahun 2023 mendatang. 

"Kami juga berharap Pemda Kalbar dapat membuka lapangan kerja seluas-luasnya dan memberikan perlindungan bagi pekerja. Tidak hanya itu, sering juga ditemukan para buruh/pekerja bekerja melebihi batas jam kerja dan tidak dibayar upah lembur mereka. kami memohon untuk Pemda dilakukan penindakan yang adil bagi kami", harapnya mewakili para buruh.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar dr. Harisson M.Kes. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)

Ditempat yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar mengatakan bahwa aspirasi dari Gabungan Aliansi Serikat Pekerja dan Buruh Kalimantan Barat akan ditindaklanjuti ke Pemerintah Pusat.

“Mereka inikan menolak kenaikan harga BBM, maka kita Pemerintah Provinsi akan menyampaikan aspirasinya ke Pemerintah Pusat. Serikat buruh ini juga menolak tentang Omnibus Law berkenaan kluster ketenagakerjaan, ini juga akan kita sampaikan ke Pemerintah Pusat. Mereka juga menyampaikan permasalahan ketenagakerjaan seperti adanya perusahaan yang nakal tidak memasukkan pekerja/ buruh ke BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan serta upah lembur yang tidak dibayarkan, akan kita tindak lanjuti segera melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalbar,” ujar Harisson.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar dr. Harisson M.Kes., menerima audiensi dari Gabungan Aliansi Serikat Pekerja dan Buruh Kalimantan Barat. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)

Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar dr. Harisson M.Kes., menerima audiensi dari Gabungan Aliansi Serikat Pekerja dan Buruh Kalimantan Barat. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)

Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar dr. Harisson M.Kes., menerima audiensi dari Gabungan Aliansi Serikat Pekerja dan Buruh Kalimantan Barat. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)

(pian/aws)

Lantik Pejabat Fungsional Sekda Kalbar Pinta Implementasikan Nilai-Nilai ASN Berakhlak

Redaksi    Selasa, September 13, 2022    Comment   

Lantik Pejabat Fungsional Sekda Kalbar Pinta Implementasikan Nilai-Nilai ASN Berakhlak

Sekda Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes .

BorneoTribun Pontianak -- Agenda besar dalam reformasi birokrasi adalah salah satunya penataan kelembagaan. Dimana implementasinya berupa kebijakan penyederhanaan birokrasi dan melakukan penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional guna menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada masyarakat melalui adanya kebijakan penyederhanaan birokrasi dan penyetaraan jabatan.

Harapannya seluruh pejabat Fungsional yang dilantik ini maupun seluruh Pegawai untuk benar-benar mengimplementasikan nilai-nilai ASN BerAkhlak.

Jadi disitu ada berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaborasi. 

Ini harus menjiwai dari setiap pelaksanaan tugas setiap ASN yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Hal itu dikatakan Sekda Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes  saat memberikan arahan pada acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/janji Jabatan Pejabat Fungsional dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Aula Pendopo Gubernur Kalimantan Barat, Selasa (13/9/2022).

Harisson juga menyampaikan bahwa Pemerintah menginginkan birokrasi dapat dilaksanakan dengan menjadi lebih fleksibel dan cepat dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat dan dilaksanakan oleh jabatan-jabatan Fungsional yang didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Kepada saudara-saudara yang telah dilantik pada hari ini Harisson minta agar segera bekerja secara optimal dalam jabatan Fungsionalnya, serta meningkatkan kinerjanya guna tercapai tujuan organisasi tempat saudara bertugas, mengembangkan diri secara profesional, mengubah mindset, melaksanakan tugasnya sesuai keahlian, keterampilan dan mandiri serta bekerja tidak semata-mata hanya untuk memenuhi target pribadi yaitu Penilaian Angka Kredit (PAK) dan kenaikan jabatan serta kenaikan pangkat saja, akan tetapi juga bekerja tulus, sepenuh hati dan memahami substansi pekerjaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menutup sambutannya, Sekda Prov Kalbar juga mengingatkan kepada Perangkat Daerah untuk serius membina, mengarahkan dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan juga terhadap disiplin seluruh staf, termasuk Pejabat Fungsional di lingkungan Unit kerja masing-masing.

Acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/janji Jabatan Pejabat Fungsional dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Aula Pendopo Gubernur Kalimantan Barat. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)

Sebagai informasi, pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Pejabat Fungsional pada hari ini selain melantik Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Fungsional melalui mekanisme pengangkatan pertama yaitu sebanyak 141 Orang dan pejabat administrator kedalam Jabatan Fungsional melalui mekanisme penyetaraan yaitu sebanyak 10 Orang dan melalui mekanisme perpindahan sebanyak 10 Orang.

(pian/irf)

Pelepasan Jalan Sehat Keluarga Besar Disabilitas Tahun 2022, Ini Pesan Sekda Prov Kalbar

Redaksi    Senin, September 12, 2022    Comment   

Pelepasan Jalan Sehat Keluarga Besar Disabilitas Tahun 2022, Ini Pesan Sekda Prov Kalbar

Jalan Sehat yang diselenggarakan oleh Keluarga Besar Disabilitas Provinsi Kalimantan Barat di Kawasan Gelora Olah Raga Sultan Syarif Abdurrahman Pontianak. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)

BorneoTribun Pontianak - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes, Melepas Jalan Sehat yang diselenggarakan oleh Keluarga Besar Disabilitas Provinsi Kalimantan Barat di Kawasan Gelora Olah Raga Sultan Syarif Abdurrahman Pontianak. Minggu (11/9/2022). 

Acara Jalan Sehat dengan mengelilingi GOR satu putaran, yang diawali dengan Senam Massal dan olahraga bersama. 

Usai dilaksanakannya Jalan Sehat juga dilakukan Penyerahan Doorpress bagi peserta jalan Sehat dan Penyerahan Piala dan hadiah bagi Pemenang Pertandingan Catur bagi para penyandang disabilitas untuk kategori Putra dan Putri bagi Tuna Netra, Tuna Daksa, Tuna Rungu dan Tuna Wicara.

Pada Sambutannya Ketua National Paralympic Committee (NPC) Provinsi Kalbar Mustafa Saman menjelaskan bahwa NPC ini merupakan Olahraga bagi penyandang Disabilitas, dimana Visi NPC adalah mengangkat harkat dan martabat penyandang disabilitas dalam bidang olahraga.

"Hanya satu kendala yang kami hadapi yaitu dimana orang tua penyandang disabilitas masih sulit melepaskan anak-anaknya untuk bergabung kepada kami."

"Kami sebagai penyandang disabilitas ingin membanggakan orang tua, keluarga, Daerah dan Negara."

"Salah seorang atlet NPC Kami yang bernama Abdul Hadi yang berprestasi hingga mendapat medali perak dan atlet NPC lainnya yang sudah mendapatkan bonus dari Kemenpora RI dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat."

"Hal tersebut membuktikan bahwa Penyandang Disabilitas juga dapat berprestasi dan membanggakan kita semua", ungkapnya Mustafa.

Sekda Prov Kalbar pada kesempatannya mengharapkan agar Ketua National Paralympic Committee (NPC) Provinsi Kalbar untuk terus membina atlet-atletnya, supaya terus berprestasi. 

"Saya atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, akan terus mendukung NPC dalam membina atlet-atletnya, agar terus berprestasi pada event-event kegiatan di ajang Nasional maupun Internasional."

"Kami juga mengucapkan terima kasih kepada NPC dan Pengurusnya, yang telah melaksanakan kegiatan pada hari ini, Semoga kegiatan ini dapat menjadi motivasi serta memacu atlet-atlet NPC untuk terus berprestasi di dan membanggakan Kalimantan Barat", pesan Harisson.

Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat, Windy Prihastari, S.STP, M.Si, dan beberapa Kepala OPD di lingkungan Provinsi Kalimantan Barat, Direktur Utama Bank Kalbar, Rokidi,S.E, M.M, Perwakilan Forkopimda Provinsi Kalimantan Barat, Ketua KONI Kalimantan Barat, Fachruddin D. Siregar, Ketua KORMI Provinsi Kalimantan Barat, Adiyudha Pemana, Ketua National Paralympic Committee Provinsi Kalbar, Mustafa Saman, S.Hut, beserta Jajarannya, Para Aparatur Sipil Negara dilingkungan Provinsi Kalimantan Barat, Serta Masyarakat Kota Pontianak.

(pian/sma)

Apresiasi Sinergitas Pemprov Kalbar-Kanwil DJPb Kalbar

Redaksi    Kamis, September 08, 2022    Comment   

Apresiasi Sinergitas Pemprov Kalbar-Kanwil DJPb Kalbar

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan Diseminasi Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan II Tahun 2022 Provinsi Kalimantan Barat. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)

BorneoTribun Pontianak - Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan Diseminasi Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan II Tahun 2022 Provinsi Kalimantan Barat di Gedung Aula Kanwil DJPb Kalbar, Kamis (8/9/2022). 

Penyusunan KFR merupakan salah satu output Kajian Utama yang komprehensif, serta diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan fiskal di daerah dan menjadi masukan bagi perumusan kebijakan fiskal di level nasional. 

Acara ini diharapkan dapat menjadi media informasi yang bernilai strategis kepada pemangku kepentingan di lingkup Kanwil DJPb Kalbar serta sebagai wadah diskusi atau sharing untuk menajamkan data ekonomi dan Fiskal Regional di lingkup Kalimantan Barat. 

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes, didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Drs. Ignasius IK, S.H.,M.Si., hadir dalam kegiatan yang mengangkat tema: "Peran Fiskal dan Moneter untuk Menjaga Stabilitas Ekonomi dan Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Barat".

Turut hadir sebagai narasumber yakni Tenaga Pengkaji Perbendaharaan, Meiling, Ph.D., dan beberapa narasumber lain, Kepala Kanwil Dirjen Bea Cukai Kalimantan Barat, Hari Budi Wicaksono dan Kepala Kanwil DJKN, Edward Nainggolan, Kepala DJPb Kalbar, Imik Eko Putro, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalbar, Agus Chusaini, dan akademisi.

Dalam paparannya, Tenaga Pengkaji Perbendaharaan mengapresiasi kinerja Kanwil DJPb Kalimantan Barat atas tersusunnya KFR Triwulan II Tahun 2022 dan penyelenggaraan acara Diseminasi sebagai bentuk implementasi dari peran DJPb sebagai komunikasi dan sarana bagi penguatan dan sinergi antara Kementerian Keuangan dengan stakeholder pemerintah daerah. 

"Saya mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kepada Kanwil DJPb Kalimantan Barat melalui tim ekonominya dalam pertukaran data untuk dapat menyusun Kajian Fiskal Regional Kalimantan Barat,”.

Sementara itu, Sekda Prov Kalbar mengungkapkan Pemprov Kalbar berharap Diseminasi KFR Triwulan II Tahun 2022 ini dapat menjembatani Pemerintah Daerah (Pemda) dalam mendapatkan konsultasi, koordinasi, asistensi, pendampingan dan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Sehingga, Pemda bisa lebih transparan, akuntabel, serta tertib administrasi, dalam penyampaian laporan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam MoU yang telah disepakati bersama antara Kepala Kanwil DJPb Kalimantan Barat dengan Gubernur Kalimantan Barat pada bulan Maret 2022. 

"Hal tersebut tentu diimbangi dengan kewajiban kami selaku pemerintah daerah untuk dapat menyediakan data dan informasi berupa laporan-laporan keuangan dan kondisi fiskal di regional tepat waktu. Sehingga dapat menjadi bahan untuk bersama-sama kita diskusikan dan cari jalan keluar atas setiap isu yang ada di Kalimantan Barat,” tutup dr. Harisson, M.Kes. 

Selanjutnya, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat menyerahkan Buku Kajian Fiskal Regional (KFR) secara simbolis kepada Sekda Prov Kalbar, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat, dan Kepala Perwakilan BPS Kalimantan Barat.(Pian/Sma)