Laporan UNRWA: Israel Intimidasi Beberapa Karyawan agar Akui Terkait dengan Hamas

Redaksi    Senin, Maret 11, 2024    Comment   

Laporan UNRWA: Israel Intimidasi Beberapa Karyawan agar Akui Terkait dengan Hamas

Seorang tentara Israel memasukkan kamera ke dalam lubang di halaman kompleks UNRWA di mana militer menemukan terowongan yang menurut Israel digunakan Hamas untuk menyerang pasukannya selama operasi darat di Gaza, 8 Februari 2024 .(Foto: AP)

JAKARTA - Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Pengungsi Palestina melaporkan bahwa beberapa staf yang dibebaskan dan dikembalikan ke Gaza setelah ditahan oleh Israel dilaporkan dipaksa oleh otoritas Israel untuk memberikan pernyataan palsu. Israel mengintimidasi mereka untuk mengaku bahwa badan tersebut memiliki keterkaitan dengan Hamas, dan mereka terlibat dalam serangan 7 Oktober.

Pernyataan tersebut dimuat dalam laporan Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB (United Nation Relief and Works Agency/UNRWA) pada Februari yang didapat Reuters. Laporan tersebut juga mengungkapkan secara rinci tentang tuduhan perlakuan yang tidak manusiawi dalam penahanan Israel yang dibuat oleh warga Palestina yang tidak diidentifikasi, termasuk beberapa yang bekerja untuk UNRWA.

Direktur komunikasi UNRWA Juliette Touma mengatakan badan tersebut berencana untuk menyerahkan laporan setebal 11 halaman yang tidak dipublikasikan itu kepada badan-badan di dalam dan di luar PBB yang khusus mendokumentasikan potensi pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

“Ketika perang berakhir, perlu dilakukan serangkaian penyelidikan untuk menginvestigasi semua pelanggaran hak asasi manusia,” katanya.

Seorang perempuanPalestina dan seorang anak melihat lokasi serangan udara Israel di sebuah gedung di Rafah di selatan Jalur Gaza, 9 Maret 2024. (Foto: Reuters)

Dokumen tersebut mengatakan Israel menahan beberapa staf UNRWA Palestina. Disebutkan pula bahwa mereka mendapatkan perlakuan tidak manusiawi dan pelecehan, termasuk pemukulan fisik, penyiksaan dengan metode penyiraman air (waterboading), dan ancaman kekerasan terhadap anggota keluarga.

“Anggota staf UNRWA menjadi sasaran ancaman dan paksaan oleh otoritas Israel saat berada dalam tahanan. Mereka diintimidasi untuk membuat pernyataan palsu terhadap badan tersebut, termasuk bahwa badan tersebut berafiliasi dengan Hamas dan bahwa anggota staf UNRWA ikut serta dalam kekejaman yang terjadi pada 7 Oktober 2023,” kata laporan itu.

UNRWA menolak permintaan Reuters untuk melihat transkrip wawancaranya yang berisi tuduhan pemaksaan pengakuan palsu.

Selain dugaan pelecehan yang dialami oleh anggota staf UNRWA, para tahanan Palestina menjelas tuduhan pelecehan tersebut, termasuk tindakan pemukulan, penghinaan, ancaman, serangan anjing, kekerasan seksual, dan kematian tahanan yang tidak mendapat perawatan medis, kata laporan UNRWA.

Warga Palestina menunggu bantuan kemanusiaan dijatuhkan oleh Angkatan Udara AS di Kota Gaza, Jalur Gaza, pada Sabtu, 9 Maret 2024. (Foto: AP)

Operasi dalam Krisis

UNRWA, yang memberikan bantuan dan layanan penting kepada pengungsi Palestina, berada di tengah krisis menyusul tuduhan Israel pada Januari bahwa 12 dari 13.000 stafnya di Gaza ikut serta dalam serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober.

Tuduhan Israel menyebabkan 16 negara, termasuk Amerika Serikat (AS), menghentikan pendanaan UNRWA senilai $450 juta. Akibatnya operasi UNRWA berada dalam krisis. UNRWA memecat beberapa anggota stafnya, dengan alasan bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk melindungi kemampuan badan tersebut dalam memberikan bantuan kemanusiaan. PBB pun menggelar penyelidikan internal independen atas tudingan itu.

Norwegia, yang terus membiayai lembaga tersebut, mengatakan pada 6 Maret bahwa banyak negara yang menghentikan pendanaan untuk UNRWA sedang mempertimbangkan ulang untuk memberikan bantuan lagi.

Reuters tidak dapat mengkonfirmasi secara independen laporan mengenai pemaksaan staf UNRWA dan penganiayaan terhadap tahanan, meskipun tuduhan perlakuan buruk tersebut sesuai dengan deskripsi warga Palestina yang dibebaskan dari tahanan pada Desember, Februari dan Maret yang dilaporkan oleh Reuters dan sejumlah media berita lainnya.

Seorang pekerja UNRWA mendorong gerobak di kamp pengungsi Aida di Betlehem di Tepi Barat yang diduduki Israel, 5 Februari 2024. (Foto: REUTERS/Mussa Qawasma)

Saat dimintai komentar oleh Reuters mengenai berbagai tuduhan dalam laporan tersebut, juru bicara militer Israel tidak secara spesifik menanggapi tuduhan bahwa staf UNRWA diintimidasi. Namun ia mengatakan bahwa Pasukan Pertahanan Israel bertindak sesuai dengan hukum Israel dan internasional untuk melindungi hak-hak warga sipil para tahanan.

Keluhan nyata mengenai perilaku tidak pantas diteruskan ke pihak berwenang terkait untuk ditinjau, dan penyelidikan untuk setiap kematian seorang tahanan oleh polisi militer tetap akan dilakukan, kata juru bicara tersebut. Ia juga mengatakan Israel menyangkal klaim umum dan tidak berdasar tentang pelecehan seksual terhadap tahanan.

Juru bicara itu mengatakan para tahanan yang dibebaskan berada di bawah kendali Hamas dan dapat dipaksa untuk mengecam Israel atau mengambil risiko “bahaya.”

Menanggapi pernyataan mengenai kredibilitas para tahanan tersebut, Touma mengatakan bahwa laporan itu didasarkan pada "kesaksian langsung yang disampaikan oleh orang-orang kepada kami. Dalam beberapa kasus, jelas ada dampak fisik pada tubuh orang-orang tersebut. Dan juga dampak psikologis. Jadi inilah yang telah didokumentasikan."

UNRWA memberikan layanan pendidikan, kesehatan dan bantuan kepada sekitar 5,7 juta pengungsi Palestina yang terdaftar di seluruh Timur Tengah. Sejauh ini AS merupakan donor terbesar yang mencapai sebesar $1,4 miliar setiap tahun.

Tentara Israel melontarkan tuduhan baru kepada UNRWA pada 4 Maret. Mereka menuding lembaga itu mempekerjakan lebih dari 450 "operasi militer" Hamas dan kelompok bersenjata lainnya. Mereka mengklaim telah memberikan informasi intelijen ini kepada PBB.

Interogasi

Kemudian pada hari itu, kepala UNRWA memperingatkan tentang "gerakan yang disengaja dan terpadu" yang bertujuan untuk menutup operasi lembaga tersebut. Ia merujuk kepada komentar Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dan penghancuran infrastruktur lembaga itu di Gaza.

Ditanya tentang tuduhan terbaru dari Israel, Touma mengatakan bahwa UNRWA mendorong setiap entitas yang memiliki informasi tentang tuduhan terhadap staf UNRWA untuk berbagi informasi tersebut dengan penyelidikan yang sedang dilakukan oleh badan pengawas PBB.

Seorang tentara Israel berlari ke dalam lubang yang membuka jalan masuk terowongan kecil ke kompleks UNRWA, Gaza, Kamis, 8 Februari 2024. (Foto: AP)

Touma mengatakan kepada Reuters bahwa dokumen tersebut didasarkan pada wawancara yang dilakukan badan itu dengan puluhan warga Palestina yang dibebaskan dari penahanan Israel dan menerima bantuan dari UNRWA.

Dia mengatakan tidak dapat memberikan angka yang lebih rinci dan tidak tahu berapa banyak tahanan yang melontarkan tuduhan pelecehan atau dipaksa untuk mengatakan bahwa UNRWA memiliki hubungan dengan Hamas.

Laporan tersebut berfokus pada tahanan yang dibawa keluar dari Gaza untuk diinterogasi dalam waktu lama sebelum dikembalikan ke Gaza melalui perbatasan Kerem Shalom dari Desember hingga Februari.

Penutupan UNRWA

Laporan tersebut mengatakan UNRWA berhasil mendokumentasikan pembebasan 1.002 tahanan di Kerem Shalom yang berusia enam hingga 82 tahun pada 19 Februari.

Serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober menewaskan 1.200 orang di Israel dan mengakibatkan 253 orang lainnya diculik, menurut penghitungan Israel. Lebih dari 30.000 orang di Jalur Gaza tewas selama serangan balasan Israel, menurut otoritas kesehatan di Gaza yang dikuasai Hamas.

UNRWA mengutuk serangan 7 Oktober tersebut, dan mengatakan bahwa tuduhan Israel terhadap badan tersebut adalah pengkhianatan terhadap nilai-nilai PBB dan orang-orang yang dibantu UNRWA.

Para penyelidik PBB mengatakan pada 29 Februari bahwa mereka memperkirakan akan segera menerima materi dari Israel sehubungan dengan tuduhannya bahwa staf UNRWA adalah anggota Hamas.

Israel mengatakan UNRWA harus ditutup.

Reuters sebelumnya telah mewawancarai warga Palestina yang ditahan Israel selama konflik. Mereka melaporkan adanya penganiayaan. Mereka termasuk tiga pria yang mengatakan bahwa mereka dan sesama tahanan dipukuli, ditelanjangi hingga pakaian dalam, dan disundut rokok.

Salinan laporan yang dilihat oleh Reuters tidak memuat foto atau mengidentifikasi nama para tahanan. [ah/ft]

Sumber: VOA Indonesia

Editor: Yakop

Tuduhan Israel Picu Negara Barat Hentikan Pendanaan UNRWA

Redaksi    Senin, Januari 29, 2024    Comment   

Tuduhan Israel Picu Negara Barat Hentikan Pendanaan UNRWA

Pengungsi Palestina menerima bantuan makanan di kantor UNRWA di kota Rafah, Jalur Gaza selatan, Minggu (28/1).

JAKARTA - Tuduhan Israel terhadap 12 pegawai Badan PBB untuk Bantuan Pengungsi Palestina, atau UNRWA, dalam serangan Hamas pada 7 Oktober lalu, telah mencetuskan reaksi dari sejumlah negara Barat yang memutuskan untuk sementara menghentikan pendanaan mereka. 

Langkah ini telah memicu perdebatan mengenai peran lembaga penyedia bantuan kemanusiaan terbesar di Gaza.

Amerika Serikat, sebagai donor terbesar UNRWA, menjadi negara pertama yang mengumumkan penangguhan pada Sabtu (27/1), menyebutkan bahwa pada tahun 2022, AS memberikan bantuan sebesar $340 juta (Rp5,3 triliun).

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan bahwa sembilan dari 12 staf UNRWA yang diduga terlibat telah dipecat, satu staf dipastikan tewas, dan dua lainnya masih perlu diidentifikasi. PBB masih terus menyelidiki tuduhan Israel tersebut.

Sejumlah negara lainnya seperti Inggris, Kanada, Australia, Jerman, Italia, Belanda, Swiss, dan Finlandia juga telah mengumumkan penangguhan bantuan mereka, yang mencakup hampir 60% dari anggaran UNRWA pada tahun 2022.

Di sisi lain, Norwegia dan Irlandia menyatakan akan terus mendanai UNRWA, sementara negara donor lainnya masih belum mengambil keputusan.

Menyikapi penangguhan pendanaan tersebut, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak negara-negara yang telah menangguhkan pendanaan mereka untuk setidaknya menjamin kelangsungan operasi UNRWA.

Namun, Duta Besar Israel untuk PBB Gilar Erdan menyerukan kepada semua negara donor untuk tetap menangguhkan dukungan mereka dan menuntut investigasi mendalam terkait keterlibatan semua staf UNRWA. 

Ia mengkhawatirkan bahwa dana yang diberikan negara-negara donor bisa jadi digunakan untuk aksi terorisme dan jatuh ke tangan Hamas, bukan warga Gaza.

Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shoukry juga mengekspresikan kekecewaannya terhadap keputusan negara-negara donor tersebut, menyatakan bahwa hal itu akan menambah penderitaan warga Palestina. 

Hal ini memicu negara-negara anggota Liga Arab untuk mengadakan pertemuan darurat di Kairo, Mesir, guna membahas isu tersebut.

Di Gaza, berita tentang penangguhan pendanaan untuk UNRWA telah memantik kekhawatiran para pengungsi Palestina yang bergantung pada bantuan UNRWA. 

Fatin Safi, seorang pengungsi dari Gaza, menyatakan kekhawatirannya akan situasi yang semakin memburuk di Gaza.

UNRWA sendiri telah menjadi pemasok utama makanan, air, dan tempat tinggal bagi warga sipil selama konflik Israel-Hamas. 

Menurut Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini, lebih dari dua juta dari total 2,3 juta penduduk Gaza bergantung pada program-program UNRWA untuk bertahan hidup, termasuk makanan dan tempat tinggal.

Oleh: VOA Indonesia

Editor: Yakop

Menteri Luar Negeri Israel Ajak Negara-Negara Hentikan Pendanaan UNRWA

Redaksi    Senin, Januari 29, 2024    Comment   

Menteri Luar Negeri Israel Ajak Negara-Negara Hentikan Pendanaan UNRWA

Warga Palestina membawa karung-karung berisi tepung yang mereka ambil dari truk bantuan di dekat pos pemeriksaan Israel di tengah krisis kelaparan, di Kota Gaza, Sabtu, 27 Januari 2024. (Foto: Hossam Azam/Reuters)

JAKARTA - Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, menyerukan penggantian Badan Pengungsi Palestina dari PBB dengan lembaga yang lebih berfokus pada perdamaian dan pembangunan sejati. 

Seruan ini muncul setelah tuduhan terlibatnya anggota staf UNRWA dalam serangan teror Hamas pada 7 Oktober. 

Katz mengajak negara-negara untuk menghentikan pendanaan terhadap UNRWA, mengacu pada langkah serupa yang diambil oleh AS, Australia, Kanada, Inggris, Italia, dan Finlandia.

Pihak Inggris mengonfirmasi penundaan sementara pendanaan untuk UNRWA sambil menyelidiki tuduhan tersebut. 

Kantor Luar Negeri Inggris juga mengecam serangan 7 Oktober sebagai tindakan terorisme yang keji. 

AS, Australia, dan Kanada telah menghentikan pendanaan mereka terhadap UNRWA setelah Israel menuduh 12 staf UNRWA terlibat dalam serangan tersebut.

Anak-anak mengamati puing-puing bangunan yang dihancurkan oleh Israel dalam pengeboman di Rafah, Gaza, Sabtu, 27 Januari 2024. (Foto: AFP)

UNRWA, didirikan untuk membantu pengungsi perang tahun 1948, menyediakan layanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan kepada warga Palestina di berbagai wilayah. Namun, tuduhan terhadap stafnya telah memicu kontroversi dan penyelidikan internal.

Reaksi terhadap seruan Israel tersebut bervariasi. Kementerian Luar Negeri Palestina mengkritiknya sebagai kampanye menentang UNRWA, sementara Hamas mengutuk pemecatan staf berdasarkan informasi yang didapat dari pihak Israel.

Hussein al-Sheikh, sekretaris jenderal Organisasi Pembebasan Palestina, menyerukan negara-negara yang menghentikan dukungan mereka terhadap UNRWA untuk membatalkan keputusan tersebut, mengingat pentingnya bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina.

Sementara itu, situasi di Gaza semakin tegang dengan eskalasi kekerasan. Pada Sabtu, 174 warga Palestina dilaporkan tewas dan 310 lainnya luka-luka dalam 24 jam terakhir. 

Militer Israel menyatakan telah menargetkan komandan Hamas di Gaza selatan, sementara Hamas dan kelompok Jihad Islam Palestina menyatakan melakukan serangan balasan terhadap Israel.

Serangan-serangan ini menyebabkan dampak besar bagi pengungsi Palestina di Gaza, terutama dengan kondisi cuaca yang buruk. 

Kondisi tersebut semakin memperparah kesulitan bagi warga di tengah konflik yang berkepanjangan.

Militer Israel membantah tuduhan bahwa mereka menyerang fasilitas medis, sementara warga Palestina mengatakan bahwa serangan tersebut terjadi dekat rumah sakit terbesar di Gaza selatan, menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap layanan kesehatan.

Kondisi terus memanas di kawasan tersebut, dengan serangkaian tindakan militer dan serangan balasan, meningkatkan ketegangan dan memperburuk situasi kemanusiaan yang sudah sulit.

Beberapa informasi dalam laporan ini disediakan oleh The Associated Press, Agence France-Presse, dan Reuters.

Oleh: VOA Indonesia

Editor: Yakop

Kecaman Jokowi Terhadap Pernyataan PM Israel

Redaksi    Sabtu, Januari 27, 2024    Comment   

Kecaman Jokowi Terhadap Pernyataan PM Israel

Presiden Jokowi (Foto: BPMI Setpres)

JAKARTA - Presiden Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), mengeluarkan kecaman keras terhadap pernyataan Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, yang menolak solusi dua negara dalam isu Israel-Palestina.

Dalam pernyataannya di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (26/01/2024), Jokowi menegaskan, “Pernyataan ini sama sekali tidak dapat diterima.”

Selain itu, Jokowi juga mengutuk keras serangan Israel terhadap kamp pengungsi Khan Younis di Gaza yang telah mengakibatkan banyak korban jiwa dan luka-luka. 

“Sudah terlalu panjang daftar pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh Israel,” tambahnya.

Sebelumnya, Jokowi menerima laporan dari Menteri Luar Negeri, Retno LP Marsudi, mengenai partisipasinya dalam debat terbuka Dewan Keamanan PBB yang membahas isu Gaza. Retno juga menolak tegas pernyataan PM Netanyahu dalam debat tersebut.

“Sebelum berangkat ke New York, saya telah menyampaikan ke Menlu untuk terus membawa suara tegas Indonesia dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Harus tegas disampaikan,” ungkap Jokowi.

Tak hanya itu, Jokowi menegaskan penolakan Indonesia terhadap masuknya kapal Israel ke wilayah Indonesia. 

“Sekali lagi saya menegaskan kembali pelabuhan-pelabuhan di Indonesia tidak akan digunakan untuk melayani kepentingan Israel,” tandasnya.

Antony Blinken Minta Perlindungan Warga Sipil di Gaza, Serangan Israel di Gaza: 20 Orang Tewas dan 150 Cedera

Redaksi    Sabtu, Januari 27, 2024    Comment   

Antony Blinken Minta Perlindungan Warga Sipil di Gaza, Serangan Israel di Gaza: 20 Orang Tewas dan 150 Cedera

Warga Palestina berdiri di tengah puing-puing masjid dan bangunan yang runtuh akibat pemboman Israel di sekitar kota Rafah di selatan Jalur Gaza pada 24 Januari 2024. (Foto: AFP)

JAKARTA - Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pada Kamis (25/1) kembali menyerukan perlindungan warga sipil, menyusul serangan maut terhadap sebuah tempat perlindungan PBB di Gaza. Seruan itu muncul saat ada laporan bahwa tembakan Israel menghantam kerumunan orang Palestina yang sedang menunggu bantuan.

"Saya menyerukan agar perlindungan terhadap warga sipil di Gaza dijamin sepenuhnya, termasuk perlindungan terhadap fasilitas kemanusiaan yang sangat penting," tegas Blinken dalam pernyataannya.

Sedikitnya 20 orang tewas dan 150 lainnya cedera akibat serangan Israel terhadap kerumunan orang yang sedang menunggu bantuan kemanusiaan di Kota Gaza, menurut para pejabat kesehatan Gaza. Israel mengatakan sedang menyelidiki laporan tersebut.

Pernyataan tersebut diikuti oleh gerak maju pasukan Israel di Khan Younis, yang meninggalkan ribuan warga Gaza mencari tempat perlindungan yang aman. Keadaan semakin genting setelah tembakan tank Israel menyerang fasilitas yang menampung 43 ribu pengungsi Palestina, menurut laporan PBB.

Di Angola, Blinken menegaskan kembali pentingnya melindungi fasilitas-fasilitas seperti itu. "Kami telah mengkomunikasikan hal ini kepada pihak Israel, dan menurut pemahaman saya, mereka sedang menyelidiki insiden ini," katanya.

Israel, sementara itu, mengklaim bahwa bangunan yang menjadi target serangan adalah tempat di mana Hamas beroperasi.

Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memperkuat rencananya untuk mendirikan zona penyangga di sepanjang perbatasan dengan Gaza. "Hamas datang untuk memusnahkan kami; kami akan memusnahkan mereka. Kami akan memperdalam akar kami di negara kami, kami akan menyingkirkan musuh-musuh kami. Kami akan berada di sini, dan mereka tidak akan berada di sana," tegas Netanyahu.

Tidak seperti rencana Netanyahu, AS tidak mendukung zona penyangga yang akan mencakup wilayah Palestina. Hal ini memunculkan kekhawatiran akan memperlebar kesenjangan antara Israel dan sekutunya.

Robert Blecher, direktur program Future of Conflict di International Crisis Group, mengungkapkan ketegangan di Washington. "Tingkat frustrasi di DC meningkat. Dan penyebabnya antara lain karena PM Israel Netanyahu secara terbuka; secara khusus menolak permintaan yang telah diajukan AS. Saya yakin Washington merasa tidak enak memberikan dukungan yang hampir-hampir tak terbatas, dukungan tanpa syarat, untuk apa yang dilakukan Israel dan membiarkan perdana menteri negara itu praktis meludahi wajah Anda," ujarnya.

Israel telah menolak desakan Washington mengenai pembentukan negara Palestina setelah perang berakhir. Ini memicu peringatan dari Sekjen PBB Antonio Guterres. "Penolakan ini dan pengingkaran hak untuk tetap adil kepada rakyat Palestina akan memperpanjang tanpa batas konflik yang telah menjadi ancaman besar bagi perdamaian dan keamanan global," tuturnya.

Dalam bulan-bulan yang banyak menimbulkan korban dalam konflik yang telah berlangsung puluhan tahun itu, Palestina memperkirakan hampir 26 ribu orang tewas akibat kampanye militer Israel di Gaza sejak 7 Oktober, ketika Hamas menyerang berbagai target di Israel, menewaskan 1.200 orang dan menyandera 240 orang lainnya. [uh/ab]

Afrika Selatan Tuntut Israel di ICJ atas Serangan Gaza

Redaksi    Jumat, Januari 26, 2024    Comment   

Afrika Selatan Tuntut Israel di ICJ atas Serangan Gaza

Dengar pendapat publik mengenai kasus genosida Afrika Selatan terhadap Israel dimulai di ICJ di Den Haag, Belanda, pada 11 Januari 2024. ANTARA/Dursun Aydemir-Anadolu

JAKARTA - Israel mengharapkan bahwa Mahkamah Internasional (ICJ) akan menolak tuduhan genosida yang diajukan terhadap negara itu terkait dengan konflik di Jalur Gaza. 

Juru bicara pemerintah Israel, Eylon Levy, menyatakan keyakinannya kepada wartawan pada hari Kamis (25/1), "Kami memperkirakan ICJ akan menolak tuduhan palsu dan tidak masuk akal ini."

Pengadilan yang berbasis di Den Haag, Belanda, dijadwalkan untuk memberikan putusan atas gugatan genosida yang diajukan oleh Afrika Selatan terhadap Israel pada hari Jumat. 

Afrika Selatan mengajukan gugatan tersebut pada 29 Desember 2023, menuntut ICJ untuk mengeluarkan perintah terhadap Israel atas dugaan pelanggaran Konvensi Genosida selama serangan di Gaza.

Afrika Selatan menuntut sembilan perintah sementara dari ICJ, termasuk penghentian operasi militer Israel di Gaza dan langkah-langkah untuk mencegah genosida warga Palestina serta memastikan bantuan kemanusiaan tersedia bagi para pengungsi.

Serangan Israel di Jalur Gaza, yang dimulai setelah serangan oleh kelompok Hamas Palestina pada 7 Oktober 2023, telah menyebabkan ribuan kematian dan luka-luka di antara warga Palestina dan Israel. 

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), perang tersebut telah menciptakan situasi krisis kemanusiaan di Gaza, dengan sebagian besar penduduk menjadi pengungsi dan infrastruktur yang rusak parah.

Indonesia Kecam Keras Pengumuman Israel Bangun Permukiman Baru Yahudi di Tepi Barat

Redaksi    Kamis, Februari 16, 2023    Comment   

Indonesia Kecam Keras Pengumuman Israel Bangun Permukiman Baru Yahudi di Tepi Barat

Indonesia Kecam Keras Pengumuman Israel Bangun Permukiman Baru Yahudi di Tepi Barat.

JAKARTA - Indonesia kecam keras keputusan Israel mengesahkan sembilan permukiman Yahudi di Tepi Barat dan rencana pembangunan 10.000 rumah baru di wilayah itu. 

Indonesia, Rabu (15/2) menyampaikan kecaman keras terhadap pengumuman kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akhir pekan lalu untuk membangun sembilan permukiman dengan total 10.000 rumah baru di Tepi Barat, dan melangsungkan pertemuan komite khusus dalam beberapa hari mendatang untuk mengotorisasi pembangunan tersebut.

Direktur Timur Tengah di Kementerian Luar Negeri Indonesia Bagus Hendraning Kobarsyih kepada VOA mengatakan keputusan ini jelas bertentangan dengan hukum internasional dan resolusi PBB terkait, serta menyulut ketegangan dan instabilitas di kawasan.

“Intinya begini, PBB sudah sepakat mengeluarkan resolusi untuk meminta Israel menghentikan proses illegal settlement (permukiman ilegal) yang selama ini dipaksakan oleh mereka (Israel.red) karena terbukti di masa lalu, hal ini akan memicu ketegangan."

"Ini yang dilanggar pemerintah sayap kanan Israel, pemerintahan Netanyahu itu."

"Walaupun kita baca beritanya bahwa hal ini masih harus disahkan oleh pengadilan, tapi saya kira pengadilan Israel akan banyak menyetujui hal itu, karena ini terkait kepentingan nasional mereka,” paparnya.

Tindakan Israel ini, lanjut Bagus, akan semakin mempersulit proses perundingan perdamaian karena Israel dinilai tidak serius menciptakan perdamaian di kawasan Timur Tengah.

Untuk itu komunitas internasional, ujarnya, sedianya bersatu untuk mendesak Israel menghentikan tindakan-tindakan tersebut dan terus mendesak terciptanya solusi dua negara.

Dia mengakui pembukaan hubungan diplomatik yang dilakukan sejumlah negara-negara Arab memang sedikit banyak berpengaruh terhadap upaya memberikan tekanan politik pada Israel, meskipun tetap tidak mengubah tujuan awal untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina.

Menurutnya solusi dua negara masih mungkin dilakukan sepanjang komitmen itu dipegang oleh masing-masing pihak. Solusi dua negara merupakan solusi politik yang diharapkan tidak menimbulkan kekerasan lanjutan.

Pengamat: Israel Jumawa

Diwawancarai secara terpisah, pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjajaran Teuku Rezasyah menilai Israel semakin berani mengambil langkah-langkah kontroversial seperti ini karena mengetahui tidak ada negara atau pun koalisi negara dan organisasi internasional yang mampu melawannya.

Satu hal yang dilupakan Israel, ujar Rezasyah, adalah semakin dalamnya kebencian terhadap Israel yang bisa jadi dilampiaskan pada warganya.

“Israel tidak memikirkan bahwa kebencian dunia bisa berkecamuk di banyak titik dunia. Sasarannya adalah barangkali warga negara Israel yang berkunjung sebagai wisatawan, kemudian sikap beringas anak-anak Palestina,” kata Rezasyah.

Semakin banyaknya permukiman Israel itu akan semakin memkecil luas wilayah Palestina secara sistematis, dan pada akhirnya menepis gagasan kemerdekaan Palestina, tambahnya. Oleh karena itu solusi dua negara yang terus diperjuangkan sedianya tidak saja menggunakan tekanan politik, tetapi juga tekanan ekonomi.

Deplu AS Merasa Terusik dengan Rencana Israel

Departemen Luar Negeri Amerika hari Senin (13/2) mengatakan sangat terusik dengan rencana Israel membangun permukiman baru Yahudi di wilayah Tepi Barat yang didudukinya.

Juru Bicara Deplu AS Ned Price mengatakan, “Kami sangat terusik dengan pengumuman Israel yang akan membangun ribuan permukiman dan memulai proses legalisasi secara retroaktif sembilan permukiman di Tepi Barat yang sebelumnya, berdasarkan hukum Israel sendiri, dinilai ilegal.

Sebagaimana pemerintah sebelumnya, kami sangat menentang tindakan sepihak yang memperburuk ketegangan dan menggerus kepercayaan antar pihak-pihak, dan merusak prospek solusi dua negara yang sedang dirundingkan.”

Lebih jauh ia mengungkapkan bagaimana Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam perjalannya ke kawasan itu baru-baru ini menggarisbawahi kembali “pentingnya semua pihak menahan diri dari tindakan-tindakan yang akan meningkatkan ketegangan dan menjauhkan dari perdamaian.”

Amerika menentang pembangunan permukiman di wilayah yang diklaim oleh Palestina. Saat ini lebih dari 700.000 warga Yahudi Israel tinggal di Tepi Barat dan Yerusalem Timur yang dikuasai Israel pasca perang tahun 1967.

Namun demikian Departemen Luar Negeri Amerika tidak memberikan indikasi langkah tegas yang akan diambil pemerintahan Biden terhadap pengumuman Netanyahu itu. [fw/em]

Oleh: VOA Indonesia

Editor: yakop

Tentang Perombakan Sistem Peradilan, Puluhan Ribu Warga Israel Berunjuk Rasa di Parlemen

Redaksi    Selasa, Februari 14, 2023    Comment   

Tentang Perombakan Sistem Peradilan, Puluhan Ribu Warga Israel Berunjuk Rasa di Parlemen

Warga Israel memprotes rencana pemerintah baru Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk merombak sistem peradilan, di luar Knesset, parlemen Israel, di Yerusalem, Senin, 13 Februari 2023. (AP/Ohad Zwigenberg)

ISRAEL - Puluhan ribu warga Israel turun ke jalan untuk memprotes rencana perombakan sistem peradilan yang diusulkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Kritikus menilai rencana itu akan menjadikan Israel negara diktator.

Puluhan ribu warga Israel berunjuk rasa, Senin (13/2) di depan gedung parlemen Israel (Knesset), Yerusalem, untuk menentang rencana Perdana Menteri Benjamin Netanyahu merombak sistem peradilan di negara itu. Mereka mengibarkan bendera Israel sambil meniup terompet dan meneriakkan kata “demokrasi” dan “tidak pada kediktatoran” dalam unjuk rasa tersebut.

Kepada kantor berita Associated Press, Eliad Shraga, ketua Gerakan untuk Pemerintahan Berkualitas, kelompok masyarakat sipil yang mengorganisir unjuk rasa itu, mengatakan bahwa mereka berkumpul untuk mendukung Mahkamah Agung Israel dan memberi peringatan kepada Knesset.

“Kami datang untuk berunjuk rasa menentang sebuah rancangan undang-undang yang sangat agresif, yang akan mengubah Israel dari negara demokrasi liberal menjadi negara diktator fasis. Rakyat [Israel] tidak siap dan tidak mau menerima perdana menteri, yang seorang terdakwa, mencoba melarikan diri dari proses peradilan dan, demi kepentingannya, mencoba mengubah seluruh sistemnya, untuk merusak cabang peradilan, merusak Mahkamah Agung,” jelasnya.

Mantan perdana menteri Israel Yair Lapid dan Ehud Olmert ikut berunjuk rasa.

Dalam orasinya, Lapid, yang memimpin pihak oposisi, mengatakan, “Kita tidak akan bersembunyi di rumah ketika mereka mencoba mengubah Negara Israel menjadi negara diktator yang kelam dan membungkam kita. Mereka tidak akan menutup mulut kita.”

Netanyahu, yang saat ini diadili atas tuduhan korupsi yang dibantahnya, mengatakan bahwa perubahan itu diperlukan untuk mengembalikan keseimbangan di dalam sistem peradilan dan mengekang para hakim aktivis yang telah melampaui batas kewenangan mereka dalam mencampuri urusan politik.

Rancangan undang-undang, yang akan memberi Netanyahu wewenang lebih besar untuk menunjuk hakim dan melemahkan kemampuan Mahkamah Agung dalam membatalkan legislasi atau regulasi yang bertentangan dengan cabang eksekutif pemerintahan, telah memicu gelombang demonstrasi di seantero Israel selama berminggu-minggu.

Pada Senin (13/2), setelah pemungutan suara, Komite Konstitusi Knesset memilih untuk mengirim bab pertama RUU tersebut ke sidang pleno untuk pemaparan pertama. Itu dilakukan setelah pada awal pertemuan, sebelum pemungutan suara, para anggota saling adu argumen dan berteriak, di mana beberapa anggota diusir secara paksa dengan teriakan “memalukan, memalukan.”

RUU itu telah mengungkap perpecahan mendalam dalam masyarakat Israel, mengadu kekuatan ekonomi dan sebagian kalangan yang lebih liberal dengan para pendukung Netanyahu dan sekutu koalisi keagamaan dan nasionalis sayap kanannya.

Menanggapi unjuk rasa di gedung parlemen, Netanyahu merilis sebuah video hari Senin. Ia menuduh lawan politiknya menghasut dan “sengaja menyeret negara ke dalam anarki.”

Namun ia juga mengisyaratkan kemungkinan kompromi.

“Saya mengimbau kepada para pemimpin oposisi: hentikan. Berhenti dengan sengaja menyeret negara ini ke dalam anarki. Kendalikan diri Anda, tunjukkan rasa tanggung jawab dan kepemimpinan, karena Anda melakukan yang sebaliknya. Satu lagi, sebagian besar warga Israel tidak menginginkan anarki. Mereka menginginkan dialog yang substantif dan pada akhirnya mereka ingin persatuan,” jelasnya.

Kritikus mengatakan RUU tersebut berisiko menghancurkan mekanisme check and balances atau prinsip pemisahan kekuasaan dalam negara demokrasi, serta mengisolasi Israel dari dunia internasional karena pelemahan sistem peradilan, menyerahkan kekuasaan tak terkendali kepada cabang eksekutif dan membahayakan hak asasi manusia dan kebebasan sipil.

Pada Minggu (12/2) malam, dalam intervensi yang jarang terjadi, kepala negara Israel, Presiden Isaac Herzog, tampil di televisi menyampaikan permohonan untuk mencapai mufakat. Ian mengatakan bahwa amarah dan kekecewaan telah membuat Israel berada di ambang “keruntuhan konstitusional dan sosial.” [rd/ka]

Oleh: Voa Indonesia

Editor: Yakop

Jet Tempur Israel Melancarkan Serangan Ke Latakia Suriah - Pusat Rekonsiliasi Rusia

Redaksi    Senin, April 11, 2022    Comment   

Jet Tempur Israel Melancarkan Serangan Ke Latakia Suriah - Pusat Rekonsiliasi Rusia

Ilustrasi. Jet tempur Israel melancarkan serangan ke Latakia Suriah - pusat rekonsiliasi Rusia.

BorneoTribun Jakarta -- Empat jet tempur F-16 Israel menembakkan lima rudal ke sasaran di provinsi Latakia Suriah dari wilayah udara Lebanon. Rudal-rudal itu dicegat oleh pertahanan udara Suriah.

Hal tersebut dikatakan Oleg Zhuravlev, wakil kepala Pusat Rekonsiliasi Rusia dari Pihak-pihak yang Berlawanan di Suriah, Minggu (10/4) kemarin.

"Dari pukul 18:45 hingga 18:52 waktu setempat pada 9 April, empat jet tempur taktis F-16 angkatan udara Israel menembakkan lima peluru kendali ke fasilitas di wilayah provinsi Latakia Suriah," katanya.

Menurut Zhuravlev, sistem pertahanan udara Suriah menghancurkan tiga rudal.

Dia juga mengatakan bahwa dua tentara Suriah tewas dan satu lagi terluka akibat tembakan penembak jitu yang dilakukan oleh teroris dari Jdar al-Gab di posisi pasukan pemerintah di dekat pemukiman Dadih.

Pusat rekonsiliasi Rusia terus memenuhi tugas yang diberikan setelah selesainya kampanye militer di Suriah.

Petugas pusat secara teratur melakukan perjalanan di sekitar wilayah negara yang dibebaskan untuk menilai situasi kemanusiaan.

Upaya utama militer Rusia kini difokuskan pada bantuan kepada para pengungsi yang kembali ke rumah mereka dan evakuasi warga sipil dari zona de-eskalasi.

(YK/ER)

Rusia: Israel Tawarkan Diri Tengahi Krisis Ukraina

Redaksi    Senin, Februari 28, 2022    Comment   

Rusia: Israel Tawarkan Diri Tengahi Krisis Ukraina

Asap mengepul dari tank Rusia yang dihancurkan oleh pasukan Ukraina di sisi jalan di wilayah Lugansk pada 26 Februari 2022. (Foto: AFP)

BorneoTribun.com - Perdana Menteri Israel Naftali Bennett, Minggu (27/2), menawarkan diri untuk menjadi mediator untuk menengahi permusuhan Moskow. Kremlin mengatakan tawaran itu muncul dalam percakapan melalui telepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Tawaran itu terjadi menyusul permintaan Ukraina kepada Israel selama berbulan-bulan untuk menjadi perantara. Israel memiliki hubungan baik dengan Moskow dan Kyiv, dan Bennett secara terbuka telah menahan diri untuk memberikan komentar tentang pertempuran di Ukraina.

Seorang pejabat Israel mengatakan Bennett mengatakan kepada Putin bahwa Israel "siap membantu kapan saja, dan seperti yang diminta, untuk membantu menyelesaikan krisis dan mendekatkan kedua pihak."

Sementara menteri luar negeri Israel telah menggemakan kecaman Barat atas invasi Rusia ke Ukraina, Bennett memilih tidak berkomentar. Israel waspada terhadap bentrokan dengan Moskow, yang memiliki kekuasaan militer atas tetangganya Suriah.

Pernyataan Kremlin mengutip Putin yang mengatakan bahwa Rusia siap untuk mengadakan pembicaraan dengan Ukraina di Belarus, tetapi pihak Ukraina "tidak mengambil kesempatan itu." Minsk selaras dengan Moskow. Ukraina sejauh ini menolak mengadakan pembicaraan di Belarus, tetapi tetap membuka pintu untuk hal tersebut.

Israel adalah tempat bagi ratusan ribu imigran dari Rusia dan Ukraina. [ah]

Oleh: VOA Indonesia

Israel Dapati Booster Vaksin COVID-19 Sangat Mengurangi Risiko Infeksi

Redaksi    Senin, Agustus 23, 2021    Comment   

Israel Dapati Booster Vaksin COVID-19 Sangat Mengurangi Risiko Infeksi

Israel Dapati Booster Vaksin COVID-19 Sangat Mengurangi Risiko Infeksi. 

BORNEOTRIBUN JAKARTA -- Dosis ketiga vaksin COVID-19 buatan Pfizer secara signifikan meningkatkan perlindungan dari infeksi dan penyakit serius di kalangan warga berusia 60 ke atas di Israel, dibandingkan dengan mereka yang hanya menerima dua dosis. Temuan itu diumumkan oleh Kementerian Kesehatan pada Minggu (22/8). 

Data itu disampaikan dalam sebuah pertemuan panel kementerian yang beranggotakan para pakar vaksinasi pada Kamis (19/8) dan diunggah ke situsnya Minggu (22/8), meski rincian lengkapnya belum dikeluarkan. 

Temuan itu sejalan dengan beberapa statistik terpisah yang dilaporkan pekan lalu oleh penyedia layanan kesehatan Maccabi Israel, satu dari beberapa organisasi yang memberikan suntikan booster untuk mencegah varian delta. 

Hasil riset dari Institut Gertner dan Institut KI mendapati, di kalangan warga usia 60 tahun ke atas, perlindungan terhadap infeksi 10 hari setelah mereka menerima dosis ketiga meningkat empat kali lebih daripada setelah dua dosis vaksin.  

Sebuah suntikan ketiga bagi mereka yang berusia lebih dari 60 tahun, memberikan perlindungan dari penyakit serius dan rawat inap lima hingga enam kali lebih besar setelah 10 hari. 

Kelompok usia itu sangat rentan akan COVID-19 dan yang pertama kali disuntik di Israel ketika gerakan vaksinasi dimulai pada akhir Desember. [vm/pp]

VOA

Israel Resmi Buka Kedutaan Besar di Uni Emirat Arab

Redaksi    Rabu, Juni 30, 2021    Comment   

Israel Resmi Buka Kedutaan Besar di Uni Emirat Arab

Israel Resmi Buka Kedutaan Besar di Uni Emirat Arab.

BORNEOTRIBUN.COM - Israel hari Selasa (29/6) meresmikan kantor kedutaan besar di Uni Emirat Arab, sembilan bulan setelah kedua negara menandatangani perjanjian normalisasi. 

Menteri Luar Negeri Israel Yair Lapid hari Selasa (29/6) meresmikan Kedutaan Besar Israel di Uni Emirat Arab, menandai kunjungan tingkat tertinggi seorang pejabat Israel ke negara di Teluk Arab itu sejak normalisasi hubungan kedua negara sembilan bulan lalu. 

Yair Lapid, bersama Menteri Kebudayaan Uni Emirat Arab Noura Al Kaabi, bergabung dengan Rabi Levi Duchman untuk meletakkan mezuzah di pintu kedutaan yang baru diresmikan. 

Mezuzah adalah perkamen atau kertas yang terbuat dari kulit, yang bertuliskan teks-teks agama dan dipasang di tiang pintu rumah Yahudi sebagai tanda keimanan atau doa. 

Biasanya mezuzah diletakkan terakhir kali di rumah atau kantor baru sebagai bagian dari peresmian tempat itu. 

Lapid mencuit “Israel tertarik pada perdamaian dengan semua tetangganya. Kami tidak akan kemana-mana. 

Timur Tengah adalah rumah kami. Kami tingal di sini dan kami menyerukan semua negara di kawasan untuk menyadari hal ini.” 

Ia kemudian bertemu dengan mitranya, Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan di ibu kota Abu Dhabi, dan kembali mencuit foto ketika ia bersalaman tak lama setelah pembukaan kantor kedutaan itu. 

AS Sambut Baik Pembukaan Kedubes Israel di UEA Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken menyambut baik pembukaan kantor itu dan menyebutnya sebagai hal yang “bersejarah.” 

“Kunjungan Lapid dan pembukaan kedutaan besar pertama Israel di sebuah negara Teluk merupakan hal yang signifikan bagi Israel, bagi Uni Emirat Arab dan kawasan yang lebih luas,” ujar Blinken dalam sebuah pernyataan. 

Sejumlah menteri Israel telah melawat ke Uni Emirat Arab sebelumnya, tetapi Lapid – yang baru ditunjuk sebagai menteri luar negeri – merupakan pejabat Israel yang paling senior yang melawat ke negara itu dalam kapasitas sebagai misi resmi. 

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel Lior Haiat mengatakan Lapid akan melangsungkan pertemuan dengan “lima menteri Uni Emirat Arab dalam kurang dari 30 jam.” 

Ia juga akan meresmikan kantor konsulat di Dubai. Sejak perjanjian normalisasi hubungan Israel dan Uni Emirat Arab yang dimediasi Amerika ditandatangani September lalu, kedua negara telah menandatangani sejumlah perjanjian mulai dari pariwisata, penerbangan dan layanan jasa keuangan. 

Beberapa Rencana Lawatan Dibatalkan Lawatan Lapid ini dilakukan hampir satu tahun setelah beberapa negara setuju untuk menormalisasi hubungan dengan Israel, dan merupakan lawatan susulan setelah serangkaian rencana kunjungan pejabat-pejabat Israel yang dibatalkan karena perebakan pandemi virus corona dan pertikaian diplomatik. 

Sebuah kunjungan resmi yang sudah direncanakan Maret lalu oleh ketika itu Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dibatalkan karena “perselisihan” dengan Yordania terkait penggunaan wilayah udaranya. 

Sebelumnya Netanyahu, yang telah digantikan oleh Naftali Bennett – seorang perdana menteri Yahudi yang nasionalis dan berasal dari pemerintahan koalisi – juga telah menunda lawatan ke Uni Emirat Arab dan Bahrain bulan Februari lalu karena pembatasan sosial terkait COVID-19. 

Kantor berita AFP mengutip suratkabar The Jerusalem Post melaporkan bahwa Netanyahu mencegah Menteri Luar Negeri Gabi Ashkenazi ketika itu untuk melawat ke Uni Emirat Arab agar tidak mengurangi perhatian publik menjelang pemilu pada bulan Maret. 

Pada Agustus 2020 mantan penasehat senior Gedung Putih Jared Kushner dan Penasehat Keamanan Dalam Negeri Meir Ben-Shabbat mencatat sejarah ketika terbang dari Tel Aviv ke Abu Dhabi dengan pesawat el Al. 

Kedua pihak melihat penerbangan itu sebagai suatu terobosan bagi tercapainya perdamaian di Timur Tengah. 

Normalisasi Hubungan Israel dengan 4 Negara Arab, Picu Kemarahan Palestina Selain dengan Uni Emirat Arab, Israel tahun lalu juga menormalisasi hubungan dengan Bahrain, Maroko dan Sudan. 

Langkah ini dikecam luas oleh Palestina. Perjanjian pemulihan hubungan itu melanggar kebijakan Liga Arab untuk tidak menjalin hubungan dengan Israel hingga negara itu berdamai dengan Palestina. 

Hazem Qassem, juru bicara Hamas, gerakan Islam di Pakistan yang memerintah di Gaza, mengatakan pembukaan Kedutaan Besar Israel itu menunjukkan bahwa Uni Emirat Arab “tetap” berbuat “dosa” dengan mewujudkan perjanjian normalisasi itu. 

Dalam perkembangan lainnya Bahrain pada hari Selasa juga menunjuk duta besar pertama untuk Israel. 

Lapid adalah mantan pembawa acara televisi berhaluan tengah yang dengan gigih menyatukan koalisi baru Israel, mengakhiri masa jabatan Netanyahu selama lebih dari satu dekade sebagai perdana menteri. 

Ia telah berupaya keras melepaskan diri dari kebijakan saingannya, dengan mengatakan pemerintahan Netanyahu telah melakukan “pertaruhan yang mengerikan” dengan hanya memusatkan perhatian pada Partai Republik saja. [em/jm]

Oleh: VOA

Serangan Israel Terhadap Hamas Mengancam Gencatan Senjata

Redaksi    Sabtu, Juni 19, 2021    Comment   

Serangan Israel Terhadap Hamas Mengancam Gencatan Senjata

Ilustrasi Gambar iStock.

BORNEOTRIBUN.COM - Pesawat Israel menyerang lokasi-lokasi Hamas di Gaza pada Kamis (17/6) malam setelah bom-bom balon diluncurkan dari wilayah kantong Palestina, untuk kedua kalinya pekan ini, sejak gencatan senjata yang rapuh mengakhiri 11 hari pertempuran maut bulan lalu.

Kekerasan ini merupakan ujian awal bagi pemerintahan perdana menteri baru Israel Naftali Bennett, yang koalisinya mulai berkuasa pada hari Minggu yang lalu dengan janji akan berfokus pada isu-isu sosial ekonomi dan menghindari pilihan kebijakan sensitif terhadap Palestina.

Gencatan senjata yang ditengahi Mesir yang menghentikan pertempuran antara Israel dan militan Gaza tampaknya tidak terancam langsung oleh serangan ini. Situasi tenang pada pagi hari setelah serangan udara Israel pada Kamis malam.

Anggota tim olahraga Bar Woolf Gaza tampil dengan api di atas reruntuhan bangunan yang hancur akibat serangan udara Israel baru-baru ini, di Beit Lahia, pada 26 Mei 2021. (Foto: AFP)

Tidak ada laporan mengenai korban pada salah satu pihak.

Kekerasan pada Rabu (16/6) dan Kamis (17/6) malam itu menyusul pawai di Yerusalem Timur pada hari Selasa (15/6) yang dilakukan kelompok-kelompok ekstrem kanan Israel, yang mengundang ancaman pembalasan oleh Hamas, kelompok militan yang berkuasa di Gaza.

Pekerja memindahkan puing-puing bangunan yang hancur akibat serangan udara Israel, di Kota Gaza, Selasa, 15 Juni 2021. Bangunan itu rusak bulan lalu selama perang 11 hari antara Israel dan kelompok militan Hamas yang menguasai Gaza. (Foto: AP)

Militer Israel menyatakan pesawatnya menyerang kompleks Hamas yang dipersenjatai di Gaza.

Militer menyatakan serangan-serangan itu dilakukan sebagai tanggapan atas peluncuran balon-balon yang bermuatan bahan pembakar. Dinas pemadam kebakaran Israel menyatakan bom balon itu menyebabkan lebih dari 20 kebakaran di lahan terbuka di komunitas-komunitas dekat perbatasan Gaza sejak Selasa.

Radio Militer Israel pada hari Rabu (16/6) melaporkan, Israel telah memberitahu para mediator Mesir bahwa keterlibatan langsung HAMAS dalam peluncuran balon itu akan membahayakan pembicaraan gencatan senjata jangka panjang. Para pejabat Israel tidak segera mengukuhkan laporan itu. [uh/ab]

Oleh: VOA

Hizbullah Peringati Penarikan Mundur Israel dari Lebanon

Redaksi    Senin, Mei 24, 2021    Comment   

Hizbullah Peringati Penarikan Mundur Israel dari Lebanon

Ribuan warga Palestina di Lebanon melambaikan bendera Palestina pada aksi mendukung Palestina di Beirut, Lebanon (18/5) lalu.

BorneoTribun Internasional - Pendukung Hizbullah hari Minggu (23/5) memperingati berakhirnya pertempuran di Gaza baru-baru ini dan sekaligus 21 tahun penarikan pasukan Israel dari Lebanon Selatan, dengan pawai di perbatasan Lebanon dan Israel.

Para pejuang dan pendukung kelompok militan itu berkumpul di pagar perbatasan yang menghadapi ke kota Metula, Israel. Mereka melambai-lambaikan bendera Palestina dan spanduk Hizbullah yang berwarna kuning terang, sambail meneriakkan slogan-slogan.

Kendaraan-kendaraan pasukan penjaga perdamaian PBB tampak berpatroli di kawasan itu selama acara pawai tersebut.

Anggota parlemen Lebanon dari blok Hizbullah, Ali Fayyad, menyamakan konflik di Gaza itu dengan konflik bersejarah Lebanon dan Israel, khususnya pada “siklus pencegahan dan penangkisan”

“Tidak ada keraguan lagi bahwa apa yang terjadi di Palestina merupakan peristiwa besar dan dalam beberapa hal menunjukkan apa yang telah dialami Lebanon selama bertahun-tahun. Sekarang ini merupakan hal normal di Palestina untuk melakukan hal-hal terakit keseimbangan dan penangkalan serupa dengan yang kami lalui. Saya ingat pada Juli 1983 dan April 1996, menuju pembebasan pada tahun 2000.”

Pasukan Israel ditarik dari Lebanon Selatan pada tahun 2000 setelah pendudukan selama 18 tahun sejak perang tahun 1982. [em/jm]

Oleh: VOA

Usai Genjatan Senjata, Ini Langkah Menhan Israel

Redaksi    Minggu, Mei 23, 2021    Comment   

Usai Genjatan Senjata, Ini Langkah Menhan Israel

Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz.

BorneoTribun Internasional -- Usai genjatan senjata, ini langkah Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz.

Dia mengatakan akan melakukan tindakan politik untuk memulai gerakan jangka panjang.

Hal ini untuk melemahkan ekstremis dan memperkuat hubungan kaum moderat.

"Genjatan senjata telah terjadi usai desakan dari berbagai negara," ungkapnya.

Diketahui, sedikitnya 230 warga Palestina dan 12 Warga Israel telah menjadi korban.

"Pada titik ini kampanye militer telah berakhir, dan waktunya telah tiba untuk aksi politik.  Direruntuhan rumah anggota senior Hamas dan reruntuhan terowongan sepanjang lebih dari 100 km ini, akan menjadi tugas kita untuk membangun realitas yang berbeda." tutupnya.

Reporter: Er

Warga Yahudi dan Arab Israel Bentrok di dalam Israel

Redaksi    Jumat, Mei 21, 2021    Comment   

Warga Yahudi dan Arab Israel Bentrok di dalam Israel

Sebuah sinagoga dibakar akibat kerusuhan antaretnis di kota Lod, Israel.

BorneoTribun Internasional -- Kekerasan di Gaza dan Yerusalem telah meluas ke komunitas di seluruh Israel. Kerusuhan pecah di sejumlah kota di mana orang Yahudi dan warga Muslim (etnis Arab-Israel) hidup berdampingan. Kekerasan terparah terjadi di Lod, kota di dekat Tel Aviv.

Polisi Israel bertugas dalam protes di Lod. Ini adalah kota di Israel di mana orang Arab dan Yahudi hidup berdampingan. Tetapi kini orang-orang yang bertetangga itu saling berselisih.

Yoel Frankenburg adalah penduduk Yahudi. "Saya sudah tinggal di sini 12 tahun. Selama ini kami hidup bertetangga dengan baik. Tetapi dalam beberapa hari ini mereka mencoba membunuh kami."

Seorang petugas damkar berdiri di dekat mobil polisi yang terbakar akibat kerusuhan antaretnis di kota Lod, Israel.

Wahel, penduduk Arab, mengungkapkan, “Tadi malam, mereka membakar rumah kami, bisnis kami, mobil kami. Dengan membawa senjata, mereka mendekati anak-anak kami. Mereka harus diusir dari sini. Kalau tidak, akan terjadi perang besar di Lod.”

Lima sinagog dibakar di Lod dalam dua hari. Presiden Israel mengutuk serangan itu sebagai pogrom, istilah yang digunakan untuk serangan terhadap orang Yahudi di Eropa pada abad ke-19.

Eden Maltzur, pria Yahudi, dalam perjalanan ke Lod ketika massa menimpuki mobilnya dengan batu.

“Untungnya di belakang saya tidak ada mobil. Jadi, saya mundur, injak gas segera pergi. Saya hampir menabrak orang dan mobil. Saya tidak melihat apapun. Saya melihat kematian, kematian. Tahukah kamu apa kematian itu? Orang-orang menimpuki saya dengan batu, melempar batu ke arah saya."

Di dekat Bat Yam, sekelompok orang Yahudi mengepung dan memukuli seorang pria Arab sehingga ia harus dirawat di rumah sakit. Seorang pria Yahudi yang dipukuli di Lod meninggal karena luka-lukanya.

Kerusuhan itu menyebar ke kota-kota lain di mana warga Arab, sekitar 20 persen dari populasi Israel, tinggal bersama orang Yahudi. Setelah bentrokan tiga malam, perdana menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan:

“Tidak ada yang bisa membenarkan orang Arab menghukum mati orang Yahudi dan tidak ada yang bisa membenarkan orang Yahudi menghukum mati orang Arab. Itu tidak bisa diterima. Itu bukan kita. Jangan lakukan kekerasan ini, kebiadaban ini. Kita akan mengembalikan ketertiban ke kota-kota Israel di mana pun, di semua kota."

Kembali ke Lod, penduduk Arab menghadapi pejabat kota dan menyalahkan mereka karena mendukung ekstremis Yahudi bersenjata, yang menurut mereka, dikerahkan ke Lod sebagai provokator.

Para pemimpin agama - Muslim, Kristen, Druze, dan Yahudi - mencoba menenangkan situasi. Masing-masing menyampaikan pesan video bahwa “Kekerasan bukanlah agama saya.”[ka/lt]

Oleh: VOA

Sejumlah Anggota DPR AS dari Demokrat Usul Blokir Penjualan Senjata $735 Juta ke Israel

Redaksi    Jumat, Mei 21, 2021    Comment   

Sejumlah Anggota DPR AS dari Demokrat Usul Blokir Penjualan Senjata $735 Juta ke Israel

Unjuk rasa pro-Palestina di tengah meningkatnya konflik bersenjata Israel-Palestina di Boston, Massachusetts, Selasa, 18 Mei 2021. (Foto: Brian Snyder/Reuters)

BorneoTribun Amerika -- Anggota-anggota Kongres Amerika Serikat (AS) dari faksi Demokrat hari Rabu (19/5) mengusulkan resolusi untuk memblokir penjualan senjata berpemandu presisi pada Israel, yang senilai $735 juta. Ini merupakan tanggapan simbolis terhadap konflik Israel dan kelompok Hamas yang berkuasa di Gaza.

Anggota DPR Alexandria Ocasio-Cortez, Mark Pocan, dan Rashida Tlaib adalah sponsor utama langkah itu, yang memiliki setidaknya enam sponsor lain, termasuk beberapa anggota faksi Demokrat yang berhaluan paling kiri di DPR.

Mereka termasuk di antara anggota Kongres yang menyerukan upaya AS yang lebih terpadu untuk menghentikan kekerasan, termasuk serangan udara Israel, yang telah menewaskan ratusan warga sipil, sebagian besar adalah warga Palestina yang tinggal di Jalur Gaza yang terkepung.

Pemerintahan Biden awal tahun ini telah menyetujui potensi penjualan senjata senilai $735 juta kepada Israel dan mengirimkannya ke Kongres untuk ditinjau secara resmi pada 5 Mei lalu. Berdasarkan undang-undang yang mengatur penjualan senjata kepada negara lain, anggota-anggota Kongres memiliki waktu 15 hari untuk menyampaikan keberatan.

“Ketika begitu banyak orang, termasuk Presiden Biden, mendukung gencatan senjata, kami seharusnya tidak mengirimkan persenjataan untuk melakukan 'serangan langsung' kepada Perdana Menteri Netanyahu, sehingga dapat memperpanjang aksi kekerasannya,” kata Ocasio-Cortez dalam pernyataannya.

Resolusi ini tampaknya tidak akan maju lebih jauh mengingat kantor Ketua DPR Nancy Pelosi mengontrol ketat undang-undang mana yang akan dilanjutkan hingga ke tingkat pemungutan suara, dan mana yang tidak. Para pemimpin kamar atau bidang di Kongres telah menyatakan dukungan untuk penjualan senjata pada Israel, termasuk tokoh nomor dua faksi Demokrat di DPR Steny Hoyer. Hoyer pada Selasa (18/5) terang-terangan mengatakan kepada wartawan bahwa ia mendukung penjualan senjata pada Israel itu.

Penjualan “Amunisi Serangan Langsung Bersama” atau “Joint Direct Attack Munitions” (JDAM) yang dibuat oleh Boeing Co. ketika itu dianggap sebagai sesuatu yang rutin, sebelum berawalnya aksi kekerasan sengit di kawasan itu.

Baik Partai Republik, maupun Partai Demokrat di Kongres, umumnya menyatakan dukungan kuat bagi Israel.

Israel telah menjadi penerima bantuan luar negeri Amerika terbesar sejak Perang Dunia Kedua, di mana saat ini bantuan militernya mencapai $3,8 miliar per tahun. [em/ft]

Oleh: VOA

Netanyahu Tolak Seruan Biden untuk Redakan Ketegangan di Gaza

Redaksi    Kamis, Mei 20, 2021    Comment   

Netanyahu Tolak Seruan Biden untuk Redakan Ketegangan di Gaza

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam pengarahan kepada para duta besar untuk Israel, di pangkalan militer Hakirya, di Tel Aviv, Israel, Rabu,19 Mei 2021. (Foto: Sebastian Scheiner/Pool/AP)

BorneoTribun Internasional -- Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Rabu (19/5), menolak seruan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden untuk “menurunkan secara signifikan” pengeboman terhadap militan Hamas di Jalur Gaza dan mengarah pada gencatan senjata bagi bentrokan yang telah berlangsung selama sepuluh hari.

Sebaliknya, Netanyahu mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa dia “bertekad untuk melanjutkan operasi ini sampai tujuannya tercapai.”

Netanyahu mengatakan dia “sangat menghargai dukungan dari presiden Amerika,” tetapi Israel akan terus maju “untuk mengembalikan ketenangan dan keamanan kepada warga Israel.”

Menurut pejabat kesehatan setempat, pada Rabu (19/5) malam, jumlah korban tewas mencapai 227 di Gaza, termasuk 64 anak-anak. Dua belas orang tewas di Israel.

Israel dan militan Hamas di Jalur Gaza baku serang pada Rabu (19/5), meskipun banyak upaya oleh pihak-pihak regional dan internasional untuk melakukan gencatan senjata, termasuk upaya Biden dalam percakapan keempatnya dengan Netanyahu sejak permusuhan pecah pekan lalu.

Gedung Putih menyatakan bahwa Biden mengatakan kepada pemimpin Israel “dia mengharapkan penurunan yang signifikan hari ini dan menuju gencatan senjata.”

Gedung Putih tidak bersedia mengatakan apa yang akan terjadi jika Israel melanjutkan serangan pembomannya terhadap Gaza.

“Pendekatan kami adalah memastikan bahwa kami melakukan ini secara diam-diam, intensif, dengan cara diplomatik,” kata Gedung Putih.

Pada Rabu (19/5), Pentagon melaporkan bahwa Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin berbicara dengan mitranya dari Israel, Menteri Pertahanan Benny Gantz, untuk hari kedua berturut-turut.

Austin, sambil menegaskan hak Israel untuk membela diri, juga “mengungkapkan kembali keprihatinan yang mendalam atas hilangnya nyawa yang tidak berdosa,” menurut juru bicara Pentagon, John Kirby.

Sementara itu, kepada para diplomat asing, Netanyahu mengatakan, “kami saat ini sedang melakukan tindakan pencegahan sekuat mungkin.”

Pemimpin Israel itu menolak kritik terhadap kampanye udara Israel, dengan mengatakan pasukannya melakukan yang terbaik untuk menghindari korban sipil. Dia mengatakan pasukan Israel berusaha menggunakan “presisi yang tinggi” untuk menanggapi serangan, tetapi mereka tidak dapat mencegah semua kerusakan sebagai akibat samping.

Hamas mulai menembakkan serentetan roket ke Israel pada 10 Mei karena apa yang dikatakannya sebagai pelanggaran hak oleh Israel terhadap warga Palestina di Yerusalem. Warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki Israel dan 21 persen minoritas Arab di Israel melancarkan mogok umum pada hari Selasa sebagai aksi solidaritas dengan Hamas. [lt/em]

Oleh: VOA

Israel Balas Serangan Roket dari Lebanon dengan Artileri

Redaksi    Kamis, Mei 20, 2021    Comment   

Israel Balas Serangan Roket dari Lebanon dengan Artileri

Militer Israel disiagakan dekat perbatasan Lebanon Rabu (19/4), pasca serangan 4 roket dari Lebanon ke Israel.

BorneoTribun Internasional -- Militer Israel Rabu (19/5) melancarkan serangan artileri ke "sejumlah target" di Lebanon sebagai tanggapan atas tembakan empat roket yang menurut militer Israel diluncurkan dari Lebanon ke Israel.

"Kami siap menghadapi skenario apa pun di front mana pun," kata militer Israel dalam sebuah pernyataan.

Militer Israel juga mengatakan pihaknya mencegat salah satu dari tembakan roket itu sementara "sisanya kemungkinan besar jatuh di daerah terbuka dan kosong."

Meskipun belum jelas siapa yang menembakkan roket tersebut, sumber keamanan di Lebanon mengkonfirmasi bahwa empat roket telah ditembakkan ke Israel dari sebuah desa dekat pantai selatan kota Tirus di Lebanon.

Belum ada laporan mengenai korban atau kerusakan atau dari kedua pihak.

Peluncuran roket hari Rabu menandai untuk ketiga kalinya roket ditembakkan dari Lebanon ke Israel sejak bentrokan antara Israel dan Palestina meletus pada 10 Mei.

Juru bicara militer Israel Hidai Zilberman, Selasa mengatakan militer Israel percaya faksi kecil Palestina bertanggung jawab atas serangan itu, bukan kelompok teroris Hizbullah, yang berpengaruh dan memiliki akses roket canggih di Lebanon selatan.

Gerilyawan Israel dan Hizbullah berperang pada tahun 2006 dan kelompok kecil Palestina di Lebanon, di masa lalu kadang-kadang menembak Israel.

Peluncuran roket hari Rabu dan serangan balasan itu terjadi sementara protes setiap hari terjadi di sepanjang perbatasan Lebanon-Israel untuk mengecam serangan mematikan Israel di Jalur Gaza. [my/jm]

Oleh: VOA

Netanyahu Tolak Seruan Biden untuk Kurangi Serangan terhadap Militan di Gaza

Redaksi    Kamis, Mei 20, 2021    Comment   

Netanyahu Tolak Seruan Biden untuk Kurangi Serangan terhadap Militan di Gaza

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

BorneoTribun Internasional -- Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu Rabu (19/5) menolak seruan Presiden AS Joe Biden untuk "mengurangi secara signifikan" pemboman Israel terhadap militan Hamas di Jalur Gaza yang bisa mengarah pada gencatan senjata guna mengakhiri kekerasan yang sudah berlangsung 10 hari tersebut.

Sebaliknya, Perdana Menteri Netanyahu dalam sebuah pernyataan mengatakan "bertekad untuk melanjutkan serangan ini sampai tujuannya tercapai".

Netanyahu mengatakan bahwa ia "sangat menghargai dukungan dari presiden Amerika," tetapi Israel akan terus maju "untuk mengembalikan ketenangan dan keamanan bagi warga Israel."

Militan Israel dan Hamas di Jalur Gaza Rabu saling serang meskipun pihak-pihak regional dan internasional melakukan berbagai upaya untuk gencatan senjata, termasuk upaya Biden dalam percakapan keempatnya dengan Netanyahu sejak kekerasan itu pecah pekan lalu.

Gedung Putih mengatakan Biden menyampaikan kepada pemimpin Israel itu bahwa ia "mengharapkan penurunan yang signifikan sekarang guna mengarah pada gencatan senjata."

Gedung Putih menolak mengatakan apa yang akan terjadi jika Israel melanjutkan serangan pembomannya di Gaza. "Pendekatan kita adalah memastikan kita melakukan ini secara diam-diam, intensif, dengan cara diplomatik," kata Gedung Putih. [my/jm]

Oleh: VOA