Berita Borneotribun.com: Jakarta Hari ini -->
Tampilkan postingan dengan label Jakarta. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Jakarta. Tampilkan semua postingan

Minggu, 04 Juli 2021

Pemakaman Rachmawati di Samping Ibu Fatmawati

Pemakaman Rachmawati di Samping Ibu Fatmawati
Foto: Didi Mahardika selaku anak dari Rachmawati Soekarnoputri beserta keluarga memberikan salam perpisahan terakhir di pemakaman umum Karet Bivak, 3 Juli 2021. (Foto: VOA/Indra Yoga)

BORNEOTRIBUN JAKARTA - Rachmawati Soekarnoputri yang tutup usia hari Sabtu (3/7) pukul 06.45 WIB di RSPAD Gatot Subroto dimakamkan di TPU Karet Bivak, Jakarta Pusat. 

Sesuai wasiatnya, ia dimakamkan di samping makam Ibu Fatmawati, ibundanya yang meninggal dunia pada tahun 1980. 

Upacara pemakaman berlangsung singkat dan mengikuti protokol kesehatan karena Rachmawati sebelumnya diketahui terjangkit virus corona.

Hanya keluarga inti yang datang langsung ke pemakaman, antara lain putra Rachmawati, Didi Mahardhika dan istri. 

Guntur Soekarnoputra mengutus menantunya Joy Kameron, sementara Megawati Soekarnoputri mengutus putra pertamanya Mohammad Rizki Pratama. 

Dengan berbagai pertimbangan, termasuk mematuhi protokol kesehatan dan pembatasan sosial terkait COVID-19, abang dan kakak kandung Rachmawati itu memutuskan mengikuti upacara pemakaman dari rumah secara daring. Ada pula Banyu Biru, putra sahabat keluarga Eros Djarot. 

Sekjen PDI-Perjuangan Hasto Kristayanto dalam keterangan tertulis yang dikirimkan pada VOA menyampaikan duka cita mendalam Megawati dan keluarga besar Soekarno. 

“Ibu Megawati Soekarnoputri sangat berduka. Ibu Rachmawati adalah adik beliau, yang tumbuh dan sama-sama besar di Istana Negara, belajar menarik bersama dan juga berjuang guna meneladani keseluruhan pemikiran dan perjuangan Bung Karno, proklamator dan bapak bangsa Indonesia. Semoga husnul khotimah,” demikian petikan pernyataan itu.

Lebih jauh Hasto mengatakan Megawati telah berkomunikasi langsung dengan putra tertua Rachmawati, Rommy Soekarnoputro, untuk menyampaikan belasungkawa dan doa terbaik.

 “PDI Perjuangan mengucapkan duka cita mendalam. Kami mendoakan Ibu Rachmawati dan Partai memberikan penghormatan terbaik bagi almarhumah.”   

Terjangkit COVID-19 Rachmawati menghembuskan nafas terakhirnya setelah menjalani serangkaian perawatan kesehatan selama lebih dari satu minggu karena terjangkit virus corona. 

“Beliau dirawat di RSPAD sepulangnya dari menghadiri dua acara, yaitu haul Bung Karno dan ulang tahun Polisi Militer Angkatan Darat Juni lalu. Ia merasa tidak enak badan, setelah diperiksa diputuskan dirawat di RSPAD. Penyakit bawaannya seperti stroke dan asthma semakin menyulitkan ketika ia terjangkit COVID. Kurang lebih jam 6.45 dipanggilNya,” ujar Eros Djarot, sahabat Rachmawati dan Megawati.

Dikenal Nasionalis Sejati Diah Pramana Rachmawati Soekarno lahir pada 27 September 1950. 

Ia merupakan Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Bung Karno dan salah seorang pendiri Universitas Bung Karno. 

Ia juga pernah mendirikan Partai Pelopor. Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Rachmawati pada tahun 2007-2009 dipercaya menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden.

Ia pernah bergabung dengan Partai Nasdem pada tahun 2013, namun kemudian berpisah jalan pada tahun 2014. 

Setahun kemudia ia bergabung dengan Partai Gerindra dan hingga September 2020 menjadi Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra yang langsung berada di bawah Ketua Umum Prabowo Subianto. 

Pertengahan Juni lalu Rachmawati didaulat menjadi Ketua Dewan Pembina Tim Mutiara Hitam oleh Persipura Jayapura.

Masyarakat luas mengenal Rachmawati Soekarnoputri sebagai tokoh politik yang sangat nasionalis dan berbeda haluan dengan kakaknya, Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri. 

Perbedaan itu tampak jelas ketika Rachmawati, dalam pendeklarasian Partai Pelopor di Jakarta pada Agustus 2002, secara terang-terangan menyebut “Megawati hanyalah anak biologis Soekarno, bukan anak ideologis.” 

Sebagai orang yang dekat dengan Megawati dan juga Rachmawati, Eros Djarot mengatakan sebenarnya keduanya sama-sama sangat mencintai Indonesia, tetapi dengan cara berbeda. 

“Yang satu, yaitu Rachmawati, lebih pada menerjemahkan ideologi Bung Karno secara kesumsum – ketulang dan sumsum – begitu ya.. Sementara Mbak Mega melihatnya sebagai proses yang perlu diadaptasi dengan keadaan sekarang. Keduanya mempunyai langkah dan pandangan berbeda tentang bagaimana mengelola negeri ini. Tetapi keduanya sama-sama sangat mencintai Indonesia,” ujar Eros. [em/iy/ah]

Oleh: VOA

536 Ibu Hamil Terjangkit COVID, POGI Rekomendasikan Vaksinasi

Foto: Seorang ibu hamil datang untuk tes swab virus corona COVID-19 di Surabaya pada 21 Juli 2020. (Foto: AFP/Juni Kriswanto)

BORNEOTRIBUN JAKARTA - Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) mencatat 536 ibu hamil terinfeksi virus corona sepanjang April 2020 hingga Mei 2021.

Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) merekomendasikan vaksinasi corona terhadap ibu hamil. 

Ketua POGI Ari Kusuma Januarto mengatakan lembaganya mencatat setidaknya ada 536 ibu hamil yang terinfeksi virus corona sepanjang April 2020 hingga Mei 2021. 

Foto: Ketua POGI Ari Kusuma Januarto. (Foto: VOA/Sasmito)

Sekitar tiga persen di antaranya meninggal dan 4,5 persen masuk ruang gawat darurat atau Intensive Care Unit (ICU).

Selain itu, menurut Ari, 51 persen dari 536 ibu hamil tidak bergejala atau orang tanpa gejala. 

Kondisi tersebut membuat virus berpotensi menular kepada keluarga ibu hamil ataupun dokter dan tenaga kesehatan.

"Dari 536 orang, 72 persen ditemui pada usia 37 minggu. Artinya terlambat diketahui atau baru datang. Padahal kita tahu itu masa akan melahirkan jelas membutuhkan fasilitas atau dirujuk," jelas Ari Kusuma Januarto dalam konferensi pers daring, Jumat (2/7/2021).

Ari menambahkan ibu hamil merupakan salah satu kelompok yang rentan tertular virus corona. 

Kata dia, hal ini diperkuat data Dinas Kesehatan Jakarta yang menunjukkan sekitar 1.600 ibu hamil dinyatakan positif virus corona dari 15 ribuan ibu hamil yang dites PCR (polymerase chain reaction). 

Seribu di antaranya yang dinyatakan positif membutuhkan fasilitas rujukan.

"Ini kita juga bisa bayangkan fasilitas-fasilitas. Sementara kita sekarang belum punya rumah sakit yang benar-benar khusus," tambahnya.

Foto: Dokter kandungan-ginekologi Ika Sri Purnamaningsih (tengah) dan perawat memakai alat pelindung saat memeriksa ibu hamil di RSIA Tambak, Jakarta, 22 April 2020. (Foto: AFP/Adek Berry)

Sekjen POGI Budi Wiweko menambahkan vaksinasi terhadap ibu hamil aman dilakukan. 

Hal tersebut berdasar studi observasi di Amerika Serikat terhadap 35 ribuan ibu hamil yang divaksin Pfizer dan Moderna pada Desember 2020 hingga Februari 2021. 

Hasilnya sebagian besar ibu hamil merasakan nyeri pada tempat suntikan dan kelelahan.

"Yang relatif lebih tinggi pada ibu hamil adalah nyeri pada tempat suntikan. Kalau lain-lain sebanding, bahkan ibu hamil dibandingkan lebih sedikit dibandingkan pada ibu tidak hamil," jelas Budi Wiweko.

Budi menambahkan hasil studi observasi juga menunjukkan terdapat kasus keguguran berkisar 12,6 persen, kematian di bawah usia 5 bulan 0,1 persen, dan kelainan lain, seperti persalinan prematur dan bayi kecil.

Namun, menurutnya ini masih dalam kategori wajar karena berasal dari studi observasi yang dilakukan secara acak dari ibu hamil.

Selain itu, kata Budi, pihaknya juga berkaca kepada organisasi profesi di dunia seperti Royal College of Obstetricians and Gynecologists dan American College of Obstetricians and Gynecologists yang menunjukkan keamanan vaksinasi terhadap ibu hamil.

Juru Bicara Vaksinasi dari Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi mengatakan pemerintah masih menunggu rekomendasi dari Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) soal vaksinasi ke ibu hamil.

VOA sudah berusaha meminta tanggapan ke juru bicara BPOM soal rekomendasi vaksinasi kepada ibu hamil. 

Namun, belum ada tanggapan dari BPOM terkait hal ini hingga berita ini diturunkan. [sm/ah]

Oleh: VOA

Sabtu, 03 Juli 2021

Rachmawati Soekarnoputri Wafat


Rachmawati Soekarnoputri (Ist)

BorneoTribun Jakarta Politikus Rachmawati Soekarnoputri meninggal dunia. Kabar duka ini disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto, Sabtu (3/7/2021).

“Telah berpulang kepada Tuhan yang maha kuasa, Ibu Hj Rachmawati Soekarnoputri. Tadi pagi pukul 06.20 WIB di RSPAD Gatot Soebroto,” kata Bambang.

Bambang menyebutkan bahwa Rachmawati meninggal karena sakit. “Setelah sakit beberapa lama,” katanya.

Berita duka belum berhenti menerpa bangsa Indonesia di tengah pandemi Covid-19.

Kali ini, berita duka datang dengan meninggalnya salah seorang putri Proklamator RI, Ir Soekarno.

Kabar berita duka ini juga disiarkan lewat twitter yang disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad melalui akun twitter @Don_dasco, Sabtu pagi.

“Berita duka, Innalilahi wa innaillaihi rojiun, Pada 3 Juli 2021, sekira pukul 06.45 WIB, Telah wafat Ibu Rachmawati Soekarnoputri di RSPAD,” cuit Sufmi Dasco Ahmad yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra ini.

Rachmawati Soekarnoputri, bernama lengkap Diah Pramana Rachmawati Soekarno adalah politikus dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Rachmawati juga pendiri dan Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Bung Karno, serta pendiri Partai Pelopor.

Ia adalah putri dari presiden pertama Republik Indonesia Ir. Soekarno yang lahir 27 September 1950. (Red)

Jumat, 02 Juli 2021

PPKM Darurat Pukulan Berat bagi Sektor Pariwisata

PPKM Darurat Pukulan Berat bagi Sektor Pariwisata

BORNEOTRIBUN JAKARTA - Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat 3-20 Juli 2021 diperkirakan akan memukul sektor pariwisata. 

Namun, sejumlah pihak berharap kebijakan ini akan berdampak positif dalam jangka panjang. 


Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Panjaitan memastikan, program pariwasata, khususnya di Bali, tidak akan dilaksanakan sesuai rencana. 

Meski pemerintah sebelumnya menetapkan untuk mendongkrak bisnis sejumlah daerah tujuan wisata dan mendorong program  vaksin secepatnya bagi pelaku wisata, merebaknya varian Delta mengubah prioritas itu. 

“Saya kira, enggak mungkin dibuka lagi dengan adanya  Delta ini. Jadi kita tidak berpikir ke situ lagi sekarang, kita sekarang berpikir bagaimana menurunkan, dengan menyuntik sebanyak mungkin, protokol kesehatan. Itu sekarang yang sedang kita lakukan,” kata Luhut, Kamis (1/6). 


Berharap Pembatalan Terakhir Pemerintah, khususnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memang beberapa kali menjanjikan pembukaan Bali untuk wisatawan mancanegara. 

Secara khusus kementerian ini bahkan mendorong vaksinasi pelaku wisata di tiga lokasi wisata pilihan sebagai salah satu persiapan. Wacana itu setidaknya mulai muncul sejak Maret 2021 lalu. 

Pengamat pariwisata Taufan Rahmadi bisa melihat kekecewaan pelaku pariwisata Bali terkait perkembangan yang terjadi. 

“Sekarang dengan kondisi PPKM Darurat, padahal Juni sudah batal, Juli tentu batal, bisa dibayangkan bagaimana Bali dan daerah lain,” kata Taufan. 


Pada 1 Juli, kata Taufan, Thailand sudah membuka pintu bagi wisatawan asing. Ratusan wisatawan dari berbagai negara mengikuti program percontohan ini, yang dilaksanakan dengan prosedur yang ketat. 

Artinya, tambahnya lagi, Indonesia mengalami ketertinggalan dalam upaya serupa. Namun, karena pemerintah sudah menetapkan kebijakan pengetatan baru yang lebih keras, Taufan berharap hasilnya akan positif bagi sektor pariwisata.

“Saat ini sudah menjadi keputusan presiden, kita harus mematuhi  itu. Saya berharap kebijakan pemerintah saat ini terkait PPKM Darurat Jawa-Bali, adalah kebijakan yang terakhir. Kita berharap nantinya tidak ada lagi keputusan seperti ini. Di Bali misalnya, jangan sampai ada ketiga kalinya dijanjikan untuk dibuka internasional tetapi tidak terjadi lagi,” kata Taufan kepada VOA. 


Jika sekarang diberlakukan PPKM Darurat, Taufan mengibaratkan sebuah proses kembali dari awal. 

Karena itu seluruh pihak harus konsisten dengan aturan yang sudah ditetapkan. Jika semua konsisten, tujuan untuk mengatasi lonjakan kasus dapat tercapai. 

Pada gilirannya, destinasi wisata populer di tanah air, yang sudah berjuang untuk menekan kasus COVID-19, bisa kembali beroperasi dan menjalani kehidupan sesuai standar yang baru terkait pandemi. 

“Mudah-mudahan dengan PPKM Darurat ini Bali masuk ke zona hijau. Ketika masuk zona hijau dan bisa dipertahankan, berarti tidak ada alasan lagi untuk tidak membuka penerbangan internasional ke Bali. Disinilah Kemenparekraf bisa memastikan proses kedatangan wisatawan itu sesuai dengan protokol kesehatan,” tambah Taufan.

Paradigma yang dipakai, lanjut Taufan, adalah hidup berdampingan dengan COVID-19. 

Nusa Tenggara Barat, lanjut Taufan, akan segera mengeluarkan Peraturan Gubernur terkait zona wisata hijau. 

Langkah ini, dinilainya bisa menjadi contoh. Jika PPKM Darurat berhasil, Kemenparekraf juga dapat mengeluarkan kebijakan serupa, dengan menetapkan zona wisata hijau di Indonesia. 

Kebijakan ini memuat destinasi wisata mana saja yang dapat dikunjungi wisatawan asing, dengan kebijakan bubble destination, untuk menekan potensi penularan, sehingga memberi rasa aman baik bagi wisatawan asing maupun pelaku wisata dalam negeri. 

Dukungan Kemenparekraf Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno sendiri mendukung penuh kebijakan pemerintah terkait PPKM Darurat. 

Dia meminta seluruh destinasi wisata dan sentra ekonomi kreatif ditutup sementara. 

"Penanganan COVID-19 harus didukung secara totalitas. Jadi kita satu komando, sebagai kementerian yang membawahi 13 sub sektor pariwisata dan 17 sub sektor ekonomi kreatif, kami menginstruksikan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk mematuhi PPKM Darurat,” ujar Sandiaga dalam keterangan resmi untuk media. 


Seiring keputusan itu, sejumlah program seperti Work From Bali, pembukaan Bali Kembali, promosi Wisata Vaksin di Bali, hingga travel corridor arrangement akan ditunda. 

Bali Sebenarnya Siap Dalam sesi penjelasan kepada media yang dilakukan Kemenparekraf, Senin (28/6), Gubernur Bali I Wayan Koster menyampaikan sejumlah data, terkait kesiapan menerima wisatawan kembali.

“Tiga zona yang sudah divaksin 100 persen, yaitu Ubud, Sanur dan Nusa Dua. Ini memang mendapat prioritas untuk divaksinasi. Sudah dua kali vaksin tiga wilayah ini, yang bisa dikunjungi sebagai destinasi wisata,” kata Koster. 

Bali sendiri membutuhkan sekitar enam juta dosis vaksin bagi lebih tiga juta warganya.

Dari jumlah kebutuhan itu, menurut Koster, Bali sudah menerima empat juta dosis. 

Sebanyak 71 persen warganya sudah menerima vaksindosis pertama, dan 24 persen sudah lengkap hingga ke tahap kedua. 

“Tidak bisa dipercepat, karena jadwalnya mengikuti persyaratan dari vaksin pertama dan vaksin kedua,” ujarnya.

Koster meyakinkan ke pemerintah pusat, bahwa vaksinasi terbukti mengurangi dampak infeksi COVID-19.

Meski angka kasus naik, ujarnya, pasien rata-rata hanya bergejala ringan dan tidak membutuhkan perawatan rumah sakit. 

Namun sepertinya, lonjakan kasus akibat varian Delta kali ini, mengubah seluruh rencana yang telah dimatangkan pemerintah di sektor pariwisata, setidaknya hingga dua pekan lalu. [ns/ab]

Oleh: VOA

Selasa, 29 Juni 2021

Polri Gelar Pelatihan 2.284 Orang untuk Jadi Tracer COVID-19

Polri Gelar Pelatihan 2.284 Orang untuk Jadi Tracer COVID-19
Polri Gelar Pelatihan 2.284 Orang untuk Jadi Tracer COVID-19.

BORNEOTRIBUN JAKARTA - Baharkam Polri menggelar pelatihan terhadap 2.284 orang untuk menjadi tracer Covid-19 atau virus corona. Kegiatan tersebut dilakukan mulai 29 Juni hingga 1 Juli 2021 mendatang. 

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengungkapkan bahwa, pelatihan tersebut dilakukan kepada personel Polri dan elemen masyarakat yang merupakan mitra kepolisian.

"Peserta sebanyak 2.284 orang. dengan rincian Relawan Senkom 530 orang, Bintara PMJ 270 orang, Baja SPN Lido 552 orang, Baja SPN Jabar 539 orang, Baja SPN Banten 192 orang dan Baja SPN Jateng 201 orang," kata Argo dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Selasa (29/6/2021).

Menurut Argo, pelatihan ribuan orang sebagai tracer ini merupakan bentuk tanggung jawab dan kewajiban dari seluruh personel Korps Bhayangkara kepada masyarakat dalam menjalankan tugasnya di tengah Pandemi Covid-19.

"Dimana ini sebagai bentuk amal dan tanggung jawab kita terhadap masyarakat. Khususnya sebagai anggota Polri adalah kewajiban kita untuk melaksanakan hal tersebut," ujar Argo.

Sebab itu, Argo menekankan, jajaran kepolisian harus bisa bertugas secara profesional dan memahami tugas sebagai tracer. Selain itu, Argo mengimbau kepada jajarannya untuk tetap menjaga diri sendiri saat bertugas.

"Agar rekan-rekan paham betul akan apa saja yang harus dilakukan. Yang pertama menjaga diri kita sendiri, kemudian membuka mata dan telinga, dan mendata siapa saja yang terkonfirmasi positif, jangan pasif," ucap Argo.

Argo juga menyampaikan apresiasi kepada elemen masyarakat mitra polisi karena telah mau turut serta dan berperan aktif menjadi seorang tracer. 

"Agar selalu melakukan langkah-langkah yang tepat dan proaktif tetapi tetap menjaga protokol kesehatan yang seharusnya," tutup Argo.

Editor: Yakop

Wakili Kalbar, Borneotribun.com Ikuti Pelatihan Penguatan Bisnis Media Online Bersama AMSI


Pelatihan penguatan management, bisnis dan keberlanjutan media online

BorneoTribun Jakarta Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) menggelar pelatihan untuk penguatan manajemen, bisnis dan keberlanjutan media online (Digital Media Management, Business Development and Sustainability). Sebanyak 75 peserta dari 30 media lokal dan nasional hasil seleksi mengikuti pelatihan yang berlangsung sejak Senin, 22 Juni lalu dan akan berakhir 29 Juni 2021.

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan, program ini dibuat agar media digital tidak hanya survive, tapi juga berkembang di tengah badai digital. Untuk itu, materi pelatihan membahas hulu hingga hilir, dari peta media hingga ekosistem digital. “Kita harus tahu DNA masing-masing media, dan bagaimana operasional hingga monetisasinya,” kata Wens, Senin (28/6/2021).

Pelatihan Manajemen, Pengembangan Bisnis, dan Keberlanjutan Media Digital ini mendapat dukungan dari Internews dan USAID MEDIA. Sebelum training, AMSI telah menggelar ToT (Training of Trainers) untuk menyusun materi, kurikulum hingga modul dengan mendatangkan banyak kalangan. Agency nasional, asosiasi publisher, dosen, peneliti hingga para praktisi yang berpengalaman mengelola media digital.

 “Goal pelatihan ini adalah membangun media yang sehat kontennya, dan kuat bisnisnya ke depan,” kata Wakil Ketua I AMSI, Suwarjono, sekaligus penanggung jawab program menambahkan. 

Terdapat 7 materi utama yang diberikan kepada peserta pelatihan yang berlangsung secara daring ini yaitu: Business Environment, Brand Development, Business Management, Content Development, Distribution Development, Audience Development dan Revenue Development. 

“Jadi kita membedah dari A-Z media digital. Dari visi awal membangun media, manajemen, konten, distribusi hingga bisnis model,” kata Jono.

Sekretariat AMSI menerima 49 pendaftar dari 18 wilayah di Indonesia, seperti Papua, Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sulwasi Selatan, Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jakarta.  Setelah melalui proses seleksi 30 tim media dinyatakan lolos mengikuti pelatihan. Mereka dibagi menjadi dua kelompok. 

Pelatihan pertama dengan tema Business Environment telah berlangsung pada 21 Juni 2021. Ini dimoderatori oleh Suwarjono (Editor in Chief Suara.com) dan pembicara tamu Wahyu Dhyatmika (Editor in Chief Majalah Tempo). Dwi Eko Lokononto (Editor in Chief Berita Jatim) telah mengisi tema Brand Development pada 22 Juni 2021. Sedangkan Suwarmin (Direktur Bisnis dan Konten Solopos.com) mengisi tema Business Management pada 23 Juni 2021.

Pada hari keempat kegiatan, tema Content Development dibawakan oleh I Nengah Muliarta (Dewan Redaksi Beritabali.com) dan Machroni Kusuma (Editor in Chief Berita Indonesia Link). Tema Distribution Development dibawakan oleh Irna Gustiawati (Editor in Chief Liputan6.com) dan Yuli Sulistyawan (GM Content Tribunnews) dibawakan pada 25 Juni 2021. 

Sejumlah pimpinan media seperti, Iin Yumiyati (Editor in Chief News Haibunda.com dan Deputy Director Detik.com), Citra Dyah Prastuti (Editor in Chief KBR.id) dan Maryadi (VP Business & Digital Katadata) akan mengisi materi workshop sesi Senin (28 Juni) dan Selasa (29 Juni).

Setelah pelatihan ini, AMSI akan memilih 10 tim media untuk mendapatkan pendampingan (mentorship) oleh praktisi media online Jakarta. Kegiatan intensif ini akan diberikan selama tiga bulan untuk pendalaman materi dan praktik pengembangan media sesuai kebutuhan media lokal. 

Disisi lain, Robiantinus Hermanto selaku Wakil Pimpinan Redaksi BorneoTribun.com mengaku sangat termotivasi dengan adanya pelatihan penguatan Bisnis Media Online yang diselenggarakan oleh Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) ini.

"Luar biasa, sebuah kebanggaan tersendiri bagi BorneoTribun.com bisa mengikuti pelatihan ini. Apalagi kami hanya sebuah media lokal yang terbilang masih seumur jagung," Pungkasnya.

Borneotribun.com asal kabupaten Sekadau Kalimantan Barat merupakan salah satu dari 30 media yang lolos dari 49 media yang mendaftar dari 18 wilayah di Indonesia. (*)



Senin, 28 Juni 2021

Pengisian Awal Juli 2021, Bendungan Ladongi Siap Penuhi Kebutuhan Irigasi di Kolaka Timur

Pengisian Awal Juli 2021, Bendungan Ladongi Siap Penuhi Kebutuhan Irigasi di Kolaka Timur
Pengisian Awal Juli 2021, Bendungan Ladongi Siap Penuhi Kebutuhan Irigasi di Kolaka Timur.

BORNEOTRIBUN JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan tahap akhir pembangunan Bendungan Ladongi yang berada di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara (Sultra). Saat ini progres pembangunannya sudah mencapai 90,28 persen dan direncanakan dapat dilakukan pengisian air awal atau impounding pada Juli 2021.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pengelolaan sumber daya air dan irigasi terus dilanjutkan dalam rangka mendukung produksi pertanian yang berkelanjutan.

“Dengan demikian pembangunan bendungan yang diikuti oleh pembangunan jaringan irigasinya dibangun dengan biaya besar dapat bermanfaat karena airnya dipastikan mengalir sampai ke sawah-sawah milik petani,” ujarnya, dikutip dari laman resmi Kementerian PUPR, Minggu (27/06/2021).

Pembangunan bendungan yang dimulai sejak 2016 dengan masa pelaksanaan hingga akhir 2021 ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi aliran Sungai Ladongi sebagai sumber daya air di Kabupaten Kolaka Timur. Biaya pembangunan bendungan ini bersumber dari APBN melalui skema kontrak tahun jamak tahun 2016-2021 senilai Rp1,14 triliun.

Bendungan Ladongi akan menahan aliran Sungai Ladongi dengan kapasitas tampung 45,95 juta meter kubik dan luas genangan serta area sabuk hijau sebesar 246,13 hektare. Nantinya air yang tertampung akan dimanfaatkan untuk mengairi areal sawah dengan layanan irigasi seluas 3.604 hektare secara kontinu di Kolaka Timur. Bendungan ini juga berfungsi menyalurkan air saat musim kemarau guna mencegah terjadinya kekeringan pada areal persawahan sehingga dapat meningkatkan hasil produksi pertanian di daerah tersebut.

Selain dinikmati petani, Bendungan Ladongi juga memiliki manfaat sebagai sumber air baku sebesar 0,12 meter kubik per detik serta potensi sumber pembangkit energi listrik sebesar 1,3 megawatt dan pariwisata yang dapat menumbuhkan ekonomi lokal. Bendungan ini juga berfungsi sebagai pengendali banjir di wilayah hilir Sungai Ladongi dengan menahan air yang berlimpah saat musim hujan sebesar 132,25 meter kubik per detik.

Selain Bendungan Ladongi, di Sultra juga tengah dibangun Bendungan Ameroro yang sedang on going serta menyusul pembangunan bendungan baru yakni Bendungan Pelosika.

(HUMAS KEMENTERIAN PUPR/UN)

Minggu, 27 Juni 2021

Vaksinasi COVID-19 Harian Tembus 1,3 Juta Dosis

Vaksinasi COVID-19 Harian Tembus 1,3 Juta Dosis
Vaksinasi COVID-19 Harian Tembus 1,3 Juta Dosis.

BORNEOTRIBUN JAKARTA - Pemerintah telah berhasil mencapai target 1,31 juta vaksinasi per hari pada Sabtu (26/06/2021), lebih awal dari target yang ditetapkan Presiden yaitu mulai di bulan Juli. Target vaksinasi tersebut dicapai berkat usaha optimal dan gotong royong Kementerian Kesehatan dengan semua pihak terutama TNI-Polri, pemerintah daerah, serta BUMN dan pihak swasta yang turut membantu.

Kenaikan tersebut terutama ditopang oleh operasi satu juta vaksinasi yang digelar serentak di seluruh wilayah Indonesia oleh TNI-Polri.

“Secercah berita baik, Indonesia berhasil melakukan 1,3 juta vaksinasi per hari yang dicapai kemarin [Sabtu]. Terima kasih untuk TNI-Polri, pemerintah daerah, BUMN dan pihak swasta yang turut membantu,” ujar Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Minggu (27/06/2021).

Menkes menyampaikan, pemerintah akan terus melakukan upaya untuk menjamin ketersediaan vaksin yang dibutuhkan untuk mengakselerasi vaksinasi.

“Vaksinasi menjadi salah satu upaya penting dalam mengurangi laju penyebaran virus sehingga mengurangi lonjakan kasus dan membawa kita keluar dari pandemi. Salah satu strategi pemerintah adalah mengupayakan ketersediaan vaksin dan mempercepat program vaksinasi sehingga semakin banyak masyarakat terlindungi,” ujarnya.

Hingga tanggal 26 Juni vaksinasi dosis pertama telah dilakukan pada lebih dari 27 juta orang dan vaksinasi dosis kedua pada lebih dari 13 juta orang. Kemenkes pun terus berupaya mempercepat pelaksanaan vaksinasi kepada masyarakat.

Selain membuka vaksinasi massal bekerja sama dengan semua elemen masyarakat, Kemenkes juga telah mengeluarkan surat edaran yang menginstruksikan seluruh pos pelayanan vaksinasi, Unit Pelaksana Teknis di bawah Kemenkes, seperti Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), rumah sakit vertikal, dan politeknik kesehatan di seluruh Indonesia untuk melakukan vaksinasi kepada semua target sasaran tanpa memandang domisili atau tempat tinggal pada Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Pemerintah juga terus mengupayakan ketersediaan vaksin baik lewat skema multilateral maupun bilateral demi mencukupi stok yang ada saat ini dan menjaga laju vaksinasi tetap tinggi di angka satu juta dosis per hari.

“Jadi, saya undang seluruh masyarakat Indonesia untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya karena hanya dengan vaksinasi dan melaksanakan protokol kesehatan yang ketat, kita dapat keluar dari pandemi,” ujar Menkes.

Menutup pernyataannya, Budi  mengucapkan terima kasih kepada tenaga kesehatan, baik itu dokter, petugas laboratorium, perawat, supir ambulance, dan relawan, atas kerja keras dan dedikasi yang diberikan di situasi seperti saat ini.

“Kami akan terus berupaya untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di seluruh Indonesia,” pungkasnya. 

(HUMAS KEMENKES/UN)

Ahli Epidemiologi: Masuknya Varian Delta dari India Mengerikan

Ahli Epidemiologi: Masuknya Varian Delta dari India Mengerikan
Seorang dokter merawat bayi yang dites positif virus corona Covid-19 di sebuah rumah sakit di Bogor pada 23 Juni 2021, ketika tingkat infeksi di Indonesia melonjak dan rumah sakit kebanjiran pasien baru. (Foto: AFP/Aditya Aji)

BORNEOTRIBUN JAKARTA - Ahli Epidemiologi mengakui lonjakan tinggi pengidap COVID-19 di Indonesia per harinya karena masuknya varian Delta dari India. Kecepatan dan masa inkubasi varian baru virus COVID-19 ini mengerikan.

Masuknya varian Delta virus COVID-19 dari India menyebabkan penderita COVID-19 di Indonesia melonjak cepat. Varian Delta yang lebih cepat dan lebih ganas penyebarannya ketimbang varian Alpha mengakibatkan belasan ribu orang terinfeksi pada Rabu (23/6) dan puncaknya Kamis (24/6) tembus 20 ribu penderita.

Karena membeludaknya pasien, sampai-sampai banyak penderita COVID-19 di rumah-rumah sakit ditangani di seleasar dan bahkan hingga ke halaman luar rumah sakit, seperti terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bekasi.

Seorang pasien COVID-19 duduk di atas velbed di tenda sementara di luar ruang gawat darurat rumah sakit pemerintah di Bekasi
Foto: Seorang pasien COVID-19 duduk di atas velbed di tenda sementara di luar ruang gawat darurat rumah sakit pemerintah di Bekasi, 25 Juni 2021. (Foto: REUTERS/Willy Kurniawan)

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) Lia Partakusuma mengaku kaget dengan lonjakan yang sangat tinggi pengidap COVID-19.

"Kita kaget juga tiba-tiba jumlah pasien yang datang ke rumah-rumah sakit ini dalam dua tiga hari ini sangat tinggi. Rumah sakit kewalahan untuk menerima karena walaupun fasilitas sudah ditambah, kita membutuhkan proses untuk pemindahan, kita membutuhkan proses untuk menambah SDM (sumber daya manusia), kita juga membutuhkan proses untuk adanya perluasan-perluasan area rumah sakit," kata Lia.

Jadi yang sekarang banyak dilakukan, lanjut Lia, terutama di rumah-rumah sakit di Jawa adalah mendirikan tenda dilengkapi ranjang di luar rumah sakit untuk merawat pasien COVID-19. Sehingga pasien-pasien COVID-19 tidak menunggu antrean terlalu lama di ruang unit gawat darurat (UGD).

Lia mengharapkan pasien COVID-19 bergejala ringan tidak terlalu panik dan sebetulnya tidak perlu ke rumah sakit sehingga rumah sakit tidak kelebihan daya tampung. Dia menyarankan pasien COVID-19 bergejala ringan bisa berkonsultasi dengan dokter lewat telepon selama melakukan isolasi mandiri.

Lia meminta masyarakat berempati kepada tenaga kesehatan yang sudah terlalu sibuk dan repot melayani pasien COVID-19 yang membeludak.

Menurut ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono, sudah terjadi penurunan artifisial atau semu pada Januari lalu, dari rata-rata 15 ribu penderita COVID-19 per hari menjadi lima ribuan orang karena pemerintah kabupaten/kota tidak mau dicap sebagai zona merah (berbahaya) untuk COVID-19.

Penurunan semua kasus COVID-19 pada Januari lalu itu, lanjut Tri karena ada upaya-upaya untuk menunda pelaporan harian, tidak ada pelacakan dan pengetesan yang baik.

Tri mengakui lonjakan tinggi pengidap COVID-19 di Indonesia per harinya karena masuknya varian Delta dari India. Dia menegaskan kecepatan dan masa inkubasi varian baru virus COVID-19 ini mengerikan. Di samping itu, varian Delta juga COVID-19 menyerang semua umur.

Foto: Seorang dokter merawat bayi yang dites positif virus corona Covid-19 di sebuah rumah sakit di Bogor pada 23 Juni 2021, ketika tingkat infeksi di Indonesia melonjak dan rumah sakit kebanjiran pasien baru. (Foto: AFP/Aditya Aji)

"Bayangin, kita berpapasan (dengan penderita COVID-19) dengan jalan cepat saja, mungkin menular. Walaupun berpapasan satu meter, itu dahsyatnya. Dahsyat kedua adalah masa inkubasinya. Masa inkubasi COVID-19 kan 3-7 hari. Dalam tiga hari aja dia (varian Delta) sudah bisa menimbulkan gejala. Ketiga, semua yang terserang varian baru itu minta ampun. Demamnya berbeda, sakitnya berbeda," ujar Tri.

Selain itu, lonjakan tinggi kasus COVID-19 di Indonesia juga dipengaruhi oleh kerapnya terjadi kerumunan saat berbelanja, salat tarawih dan salat Idulfitri, dan kerumunan ketika acara halal bihalal.

Tri menyarankan pemerintah menerapkan karantina wilayah terhadap daerah yang sudah memiliki penderita COVID-19 varian Delta, sehingga tidak menularkan ke wilayah lain.

Penderita COVID-19 varian Delta juga sebaiknya dirawat di lokasi terpisah bukan di rumah sakit bergabung dengan penderita COVID-19 varian Alpha.

Seorang pasien COVID-19 bernapas dengan masker non-rebreather di tenda darurat sebuah rumah sakit di
Foto: Seorang pasien COVID-19 bernapas dengan masker non-rebreather di tenda darurat sebuah rumah sakit di Jakarta, 24 Juni 2021. (Foto: REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana)

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia merupakan konsekuensi dari kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diambil oleh pemerintah pusat ketimbang karantina wilayah (lockdown) saat pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia Maret tahun lalu.

"Akibat kita memilih PSBB, kemudian COVID-19 awal-awalnya bisa ditangani tetapi dalam perkembangannya sulit untuk dikendalikan lagi. Karena (virus) COVID-19 itu banyak varian kemudian bermutasi. Jadi pilihan PSBB sebenarnya sudah nggak efektif untuk mengatasi penyebaran COVID," tutur Trubus.

Para perawat bersiap untuk merawat pasien COVID-19 di tenda perawatan yang didirikan di sebuah rumah sakit di Jakarta
Foto: Para perawat bersiap untuk merawat pasien COVID-19 di tenda perawatan yang didirikan di sebuah rumah sakit di Jakarta, Kamis, 24 Juni 2021. (Foto: Ajeng Dinar Ulfiana/Reuters)

Menurut Trubus, kedua jenis pilihan kebijakan untuk menangani pandemi COVID-19 tersebut terdapat dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan, yakni pasal 9 tentang karantina wilayah dan pasal 10 mengenai PSBB.

Trubus merasa aneh karena kebijakan PSBB yang sudah terbukti gagal menagatasi penyebaran virus COVID-19 masih dipertahankan dan tidak dievaluasi. Mestinya pemerintah mencari format baru untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang sudah memiliki banyak varian.

Trubus menyarankan pemerintah segera menerapkan karantina wilayah terhadap daerah-daerah yang sudah dimasuki varian Delta COVID-19. Menurutnya, pemerintah daerah harus diberi kewenangan untuk memutuskan sendiri apakah perlu melakukan karantina wilayah atau tidak.

Foto: Seorang pasien COVID-19 terbaring di atas velbed di tenda sementara di luar ruang gawat darurat rumah sakit pemerintah di Bekasi, 25 Juni 2021. (Foto: REUTERS/Willy Kurniawan)

Trubus mencontohkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pernah berkali-kali mengajukan rencana untuk menerapkan karantina wilayah tetapi ditolak oleh pemerintah pusat.

Trubus mengakui kesadaran masyarakat memang rendah dalam pelaksanaan protokol kesehatan.

Namun dia menekankan hal itu terjadi karena pemerintah tidak konsisten dalam melaksanakan kebijakannya. Trubus menilai pemerintah tidak tegas dalam memberlakukan protokol kesehatan dan lemahnya penegakan sanksi. [fw/em]

Oleh: VOA

Kapolri, Panglima TNI dan Menkes Tinjau Rusun Nagrak dan PPKM di Semper Barat


Peninjauan Rusun Nagrak, Semper Barat, Jakarta

Borneotribun Jakarta Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meninjau tempat isolasi pasien COVID-19 di Rusun Nagrak Cilincing dan pos PPKM Mikro di Semper Barat hari ini, Minggu, (27/6/2021).

Dalam kunjungan kedua tempat tersebut, ketiganya melihat beberapa fasilitas dan kesiapan bagaimana penanganan COVID-19. Untuk di Rusun Nagrak Cilincing, dilaporkan Bed Occupancy Rate (BOR) sudah mencapai 75 persen. Dimana dari 1.020 tempat tidur yang tersedia sudah terisi 757 tempat tidur.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, guna menangani pasien COVID-19 di Rusun Nagrak, pihaknya akan menambah lagi tenaga kesehatan dari Polri. 

"Polri akan menambahkan nakes dari Polri," katanya.

Sementara itu, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan, Rusun Nagrek disiapkan untuk pasien COVID-19 yang tak bergejala atau ODG dan tanpa komorbid. 

"Namun akan disiapkan emergency dan ICU dan farmasi akan ditarik dari Wisma Atlet untuk memperkuat di Rusun Nagrak," ungkapnya.

Di lokasi PPKM Mikro di Semper Barat, Kapolri pun mempertanyakan beberapa penanganan jika ada pasien COVID-19 yang sedang melakukan isolasi mandiri hingga pengawasan terhadap orang keluar masuk perkampungan.

"Di setiap sekat langkahnya harus detail. Apabila ditemukan tanda-tanda hasil screening maka lakukan pengecekan dokter, sediakan tempat karantina untuk menunggu hasil dokter. Data di posko harus dilengkapi dengan data orang yang sakit," ujarnya.

Panglima juga meminta agar program vaksinasi terus dilakukan serta tracing terhadap pasien COVID-19 terus dimasifkan. 

"Batasi kegiatan masyarakat, tanamkan ke masyarakat untuk patuhi prokes. Posko PPKM juga harus dilengkapi peta situasi COVID-19," katanya. (*)

Wapres: Pembangunan Kesejahteraan Papua dan Papua Barat Prioritas Pemerintah

Wapres: Pembangunan Kesejahteraan Papua dan Papua Barat Prioritas Pemerintah
Wapres Ma’ruf Amin (Foto: Dokumentasi BPMI Setwapres)

BORNEOTRIBUN JAKARTA - Provinsi Papua dan Papua Barat adalah bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Sebagai komitmen pemerintah memajukan kesejahteraan di kedua wilayah tersebut, maka dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, serta Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2020  tentang Tim Koordinasi Terpadu  Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. 

Untuk itu, pemerintah menjadikan kebijakan tersebut sebagai prioritas, agar berbagai rencana aksi yang telah disiapkan dapat segera dilaksanakan.

“Pemerintah tidak hanya melihatnya sebagai suatu kewajiban untuk memperlakukan sama dengan daerah lain, tapi justru ingin lebih memberikan prioritas mempercepat,” ujar Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin, dikutip dari laman resmi Wapres, Minggu (27/06/2021).

Lebih jauh Wapres menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan program quick wins yang telah dipetakan hingga tahun 2024, mencakup bidang pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, usaha mikro dan kecil, ketenagakerjaan, infrastruktur, dan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) yang akan diimplementasikan secara sistematis dan bertahap.

“Masih banyak yang tertinggal kesejahteraan di Papua ini. Untuk itu, maka kita buat langkah-langkah dengan program jangka panjang, menengah, dan pendek untuk mempercepat langkah-langkah ini,” tegasnya.

Wapres pun mencontohkan upaya percepatan yang berbentuk quick wins tersebut. Untuk bidang pendidikan ada program Papua Pintar, antara lain pembangunan sekolah asrama di tujuh wilayah adat, berbagai program beasiswa dari  Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Afirmasi Pendidikan Menengah (ADem), Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik),  dan Biaya Pendidikan Mahasiswa Miskin Berprestasi (Bidikmisi), Kebijakan Khusus Untuk Guru, serta Pusat Kajian Bertaraf Internasional di Universitas Cenderawasih, penyiapan sumber daya manusia di Universitas Papua, serta pembangunan perguruan tinggi negeri baru di Biak Numfor dan Jayawijaya.

Sementara di bidang kesehatan ada program Papua Sehat, di antaranya kemudahan akses berobat di delapan kabupaten di Papua Barat, seperti Sorong, Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Maybrat, Tambrauw, dan Sorong Selatan. 

Selain itu ada program peningkatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di tujuh wilayah adat, pengembangan Institut Kesehatan Papua, penguatan Puskesmas Plus, rumah layak untuk masyarakat, penanganan anak terlantar, dan penanganan stunting.

Terkait pendanaan, Wapres menjelaskan bahwa untuk program percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua sudah ada di setiap kementerian/lembaga yang menangani.

“Sebenarnya semua kementerian sudah punya [anggaran], sejak awal beranggapan bahwa sumber pendanaan untuk percepatan pembangunan adalah mengoptimalkan anggaran yang memang sudah ada,” ujarnya.

Adapun rencana untuk berkunjung ke Papua dan Papua Barat, Wapres mengungkapkan sedang menunggu konfirmasi dan koordinasi dari pihak keamanan dan pemerintah daerah untuk bisa segera berkunjung menemui para tokoh Papua sehingga dapat berdialog terkait upaya penyejahteraan di wilayah tersebut.

“Saya akan berencana ke Papua untuk bertemu dengan tokoh-tokoh lokal. Sedang diatur untuk waktu yang tepat dengan pemerintah daerah, dengan pihak keamanan,” pungkasnya. 

(BPMI SETWAPRES/UN)

Sabtu, 26 Juni 2021

Presiden Jokowi Targetkan 2 Juta Dosis Vaksinasi Harian di Bulan Agustus

Presiden Jokowi Targetkan 2 Juta Dosis Vaksinasi Harian di Bulan Agustus
Presiden Jokowi meninjau pelaksanaan vaksinasi massal yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Sabtu (26/06/2021). (Foto: BPMI Setpres/Rusman)

BORNEOTRIBUN JAKARTA - Presiden Jokowi terus meminta jajarannya untuk mengakselerasi vaksinasi COVID-19 agar segera tercapai kekebalan komunal atau herd immunity dalam menghadapi pandemi COVID-19. Pada bulan Agustus, pemerintah menargetkan vaksinasi harian sebanyak 2 juta dosis.

Hal tersebut disampaikannya saat meninjau pelaksanaan vaksinasi massal yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Sabtu (26/06/2021) pagi.

“Hari ini bersyukur kita bisa melaksanakan vaksinasi massal di seluruh Tanah Air dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Memang target hari ini adalah satu juta vaksin untuk rakyat yang kita harapkan nanti akan terus menuju di bulan Juli dan di bulan Agustus target kita nanti dua juta vaksin,” ujarnya.

Vaksinasi di GBK sendiri menyasar sedikitnya 8 ribu masyarakat umum. Tak hanya di GBK, vaksinasi massal juga diselenggarakan secara serentak di 14 Komando Daerah Militer (Kodam) di seluruh Indonesia, yang turut ditinjau Kepala Negara melalui konferensi video.

Melalui konferensi video itu, Presiden Jokowi menginstruksikan jajaran TNI-Polri untuk turut menyukseskan program vaksinasi sekaligus tetap menjaga kedisiplinan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan.

“Saya titip kepada jajaran TNI dan Polri, Kodam, Polda, agar bersama-sama dengan pemerintah daerah ikut mendisiplinkan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan, utamanya memakai masker, utamanya menjaga jarak. Tindakan lapangan, langkah-langkah lapangan dalam rangka kedisiplinan ini sangat penting,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Negara juga berdialog dengan Panglima Kodam (Pangdam) V/Brawijaya dan Pangdam IX/Udayana.

“Kami laporkan, untuk di Jawa Timur, untuk alokasi vaksin yang kami terima adalah 209 ribu, terdiri dari Sinovac sejumlah 61 ribu dan merek AstraZeneca sejumlah 148 ribu,” ujar Pangdam V/Brawijaya Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Suharyanto melaporkan kepada Presiden.

Ditambahkan Suharyanto, selain vaksinasi yang rutin digelar setiap hari, pada waktu tertentu pihaknya juga menggelar serbuan vaksinasi dengan target penerima yang lebih banyak.

“Sistem pelaksanaannya, kami setiap hari melaksanakan vaksinasi, ada vaksinasi yang rutin dengan kekuatan 1.000-2.000 orang, kemudian serbuan vaksinasi dalam hari-hari tertentu dengan kekuatan 3.000-5.000 orang,” ujarnya.

Pangdam V/Brawijaya juga melaporkan bahwa di Jawa Timur telah dibentuk tim vaksinator gabungan yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, TNI, dan Polri untuk melakukan layanan vaksinasi jemput bola.

“Jadi tidak masyarakat yang dikumpulkan, tetapi tim vaksin ini yang mendatangi rumah ke rumah. Karena di berbagai wilayah Jawa Timur, misalnya mohon maaf di wilayah Madura, harus kita yang mendatangi masyarakat untuk divaksin karena kalau dikumpulkan hasilnya masih belum maksimal,” ujarnya.

Senada dengan Pangdam V/Brawijaya, Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Maruli Simanjuntak menyampaikan bahwa pihaknya juga memprioritaskan masyarakat di daerah yang sulit terjangkau.

“Seperti yang dilakukan oleh [Kodam] Brawijaya, kami lebih dominan di daerah-daerah juga yang tidak terjangkau. Kami punya sembilan Denkes (Detasemen Kesehatan) di Bali, NTT [Nusa Tenggara Timur], NTB [Nusa Tenggara Barat], sehingga masyarakat-masyarakat yang pinggir bisa kami jangkau,” ujar Maruli.

Menanggapi laporan para Pangdam tersebut, Presiden Jokowi pun menanyakan kesanggupan mereka untuk mengakselerasi vaksinasi jika diberikan pasokan vaksin sebanyak dua kali lipat.

“Sanggup, Bapak. Siap. Kami menunggu tambahan vaksin untuk Jawa Timur, kami akan melaksanakan secepat mungkin sehingga target dari pemerintah dua juta vaksin bisa segera terealisasi,” ujar Pangdam V/Brawijaya menjawab tantangan Presiden.

Jawaban senada juga dilontarkan oleh Pangdam IX/Udayana. “Kami sanggup, Pak. Kalau dikali dua juga kami masih mampu,” ujar Mayjen TNI Maruli Simanjuntak.

Menanggapi kesanggupan tersebut, Presiden pun menginstruksikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk memastikan pasokan vaksinnya.

“Terima kasih, Pangdam. Nanti untuk urusan tambahan vaksin akan saya sampaikan ke Panglima, ke Kapolri, dan juga utamanya yang punya vaksin, Menteri Kesehatan, agar segera sebanyak-banyaknya vaksin bisa disuplai ke daerah,” ujar Presiden.

Menutup dialog, Kepala Negara kembali mengimbau pemerintah daerah yang didukung oleh jajaran TNI dan Polri agar dapat selalu mendisiplinkan penerapan protokol kesehatan di masyarakat dalam segala kegiatan yang dilakukan di lapangan.

“Sekali lagi saya ingin menekankan, agar tindakan-tindakan lapangan, langkah-langkah di lapangan, mengontrol, mengecek semuanya yang berkaitan dengan COVID-19 ini dilakukan oleh Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, dan didukung oleh jajaran TNI dan Polri dalam rangka mendisiplinkan masyarakat, utamanya terhadap protokol kesehatan,” tandas Presiden.

Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan vaksinasi di Stadion Utama Gelora Bung Karno antara lain Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Ganip Warsito, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. 

(FID/UN)

Jumat, 25 Juni 2021

Peroleh WTP Sejak 2016, Presiden: Kelola Uang Rakyat Secara Transparan dan Akuntabel

Peroleh WTP Sejak 2016, Presiden: Kelola Uang Rakyat Secara Transparan dan Akuntabel.

BORNEOTRIBUN JAKARTA -- Presiden RI Joko Widodo menyampaikan saya syukurnya karena di tengah situasi yang berat akibat pandemi COVID-19 yang melanda pemerintah dapat memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020.

Hal tersebut diungkapkannya pada Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2020, dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2020, serta Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2020, di Istana Negara, Jumat (25/06/2021) pagi.

“Alhamdulillah opininya adalah Wajar Tanpa Pengecualian. WTP merupakan pencapaian yang baik di tahun yang berat. Ini WTP yang kelima yang diraih pemerintah berturut-turut sejak tahun 2016.,” ujarnya.

Presiden menegaskan, di tengah situasi yang belum sepenuhnya pulih ini pemerintah tetap berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas LKPP. Ditambahkannya, predikat WTP bukanlah tujuan akhir dari upaya peningkatan pengelolaan pembiayaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dilakukan tersebut.

“Kita ingin mempergunakan uang rakyat dengan sebaik-baiknya, dikelola dengan transparan dan akuntabel, kualitas belanja semakin baik, makin tepat sasaran, memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, oleh rakyat,” tegasnya.

Dalam upaya tersebut, tegas Kepala Negara, pemerintah akan sangat memperhatikan rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh BPK dalam mengelola pembiayaan APBN.

“Defisit anggaran dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman, dilaksanakan secara responsif, mendukung kebijakan countercyclical, dan akselerasi pemulihan sosial-ekonomi dikelola secara hati-hati, kredibel, dan terukur,” ungkapnya.

Menutup sambutannya, Presiden juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada BPK yang di tengah berbagai keterbatasan aktivitas dan mobilitas di masa pandemi telah melaksanakan pemeriksaan atas LKPP Tahun 2020 dengan tepat waktu. Kepala Negara juga menginstruksikan jajarannya untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh BPK.

“Saya minta kepada para menteri, para kepala lembaga, dan kepala daerah agar semua rekomendasi pemeriksaan BPK segera ditindaklanjuti dan diselesaikan,” tandasnya.

Dalam laporannya, Ketua BPK Agung Firman Sampurna menyampaikan, pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap 86 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN), termasuk pemeriksaan pada tingkat kuasa pengguna anggaran BUN dan badan usaha operator belanja subsidi.

Dari 86 LKKL dan LKBUN tersebut, 84 di antaranya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sementara dua lainnya masih memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

“Dari hasil pemeriksaan atas LKPP sebagai konsolidasi dari 86 LKKL dan satu LKBUN Tahun 2020 menunjukkan bahwa LKPP telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, sehingga opininya adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” tegas Firman.

Hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut di Istana Negara adalah Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan Ketua BPK Agung Firman Sampurna. Agenda ini juga diikuti secara virtual oleh pimpinan maupun pejabat dari kementerian/lembaga (K/L). 

(TGH/UN)

Kapolri Terbitkan E-Book Pedoman Manajemen Kontijensi Klaster COVID-19

Kapolri Terbitkan E-Book Pedoman Manajemen Kontijensi Klaster COVID-19
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono.

BORNEOTRIBUN JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menerbitkan e-book pedoman manajemen kontijensi penanganan klaster COVID-19 sebagai upaya pencegahan dan penanganan penyebaran virus Corona.
 
Buku panduan tersebut mengupas banyak hal terutama menyangkut penanganan klaster COVID-19 dengan tahapan 3T (tracing, testing dan Ttreatment) dan 5M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas).
 
Demikian diungkapkan Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono dalam keterangannya, Jumat (25/6/2021). Menurut Argo, buku ini merupakan salah satu bentuk kontribusi dan perjuangan Polri dalam mendukung pemerintah guna mencegah penyebaran COVID-19 yang semakin meluas. "Hal ini semata-mata dilakukan untuk menjunjung asas Salus Populi Suprema Lex Esto” bahwa keselamatan masyarakat sebagai hukum tertinggi," kata Argo.
 
Seperti diketahui, penyebaran COVID-19 belakangan mengalami peningkatan secara eksponensial. Hal ini dibuktikan dengan jumlah penambahan kasus terkonfirmasi positif dan jumlah kematian akibat COVID-19 yang tidak berbanding lurus dengan jumlah angka kesembuhan setiap harinya.
 
Terjadinya penambahan kasus COVID-19 tersebut karena adanya peningkatan aktifitas dan mobilitas masyarakat seperti saat menjelang/pasca Natal dan Tahun Baru, Hari Raya Idul Fitri, serta kegiatan masyarakat lainnya tanpa memperhatikan protokol kesehatan secara ketat.
 
Kegiatan masyarakat tersebut menyebabkan peningkatan kontak antara kelompok masyarakat dan terjadi snow ball effect.  Artinya satu orang dapat menyebarkan lebih dari dua orang sehingga menyebabkan klaster baru.
 
Dikatakan Argo, e-book tersebut menjelaskan hal-hal yang harus dipersiapkan dalam satu wilayah. Misalnya penentuan posko dan pengendalinya ketika kontinjensi terjadi. Memberdayakan Posko PPKM Mikro di desa kelurahan sebagai kepanjangan posko kontinjensi.
 
Lalu penyiapan sarana dan prasarana seperti ambulance, peralatan swab antigen, APD, obat-obatan, formular tracing, formulir pemantauan karantina/isolasi, media komunikasi, informasi, dan edukasi COVID-19. "Lalu penyiapan kebutuhan logistik atau dapur umum. Penentuan tempat isolasi terpusat dan rumah sakit rujukan," ungkap Argo.
 
Kemudian penutupan satuan wilayah terkecil seperti RT atau bisa beberapa RT dalam satu desa/kelurahan jika sudah ada yang terpapar. Lalu kecepatan assessment terhadap hasil PCR, ketepatan dan transparansi data.
 
Namun demikian, mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya itu menyadari segala upaya pencegahan dan penanganan sebaik apapun tidak dapat tercapai tanpa adanya dukungan dan kerjasama yang sinergis dari seluruh elemen masyarakat dan instansi terkait lainnya dalam menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
 
"Semua butuh kerjasama, gotong royong dan bahu membahu untuk bangkit melawan Covid-19. Prinsip utama penanganan Covid-19 adalah mengutamakan keselamatan masyarakat dan petugas," tutup jenderal bintang dua itu.(*)

Menuju PON XX Papua, Menpora: Persiapan Berjalan sesuai Rencana

Menuju PON XX Papua, Menpora: Persiapan Berjalan sesuai Rencana
Menpora Zainudin Amali (Foto: Dokumentasi Humas Setkab)

Menuju PON XX Papua, Menpora: Persiapan Berjalan sesuai Rencana

BORNEOTRIBUN JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali mengatakan bahwa persiapan fisik dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua, khususnya yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) telah berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

Hal tersebut disampaikannya dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang mengangkat tema “Mengintip Kesiapan PON XX Papua”,  secara virtual, Kamis (24/06/2021).

“Persiapan venue, persiapan tempat penginapan, kemudian transportasi dan berbagai hal itu saya kira sudah berjalan. Mana yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui pendanaan APBN, baik di Kemenpora maupun Kementerian PUPR [Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat], Kemkominfo [Kementerian Komunikasi dan Informatika], kemudian Kementerian Perhubungan dan lain-lain, saya kira itu sudah teralokasi,” ujarnya.

Menpora mengungkapkan, hal yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten dan kota juga sudah siap. Persiapan tersebut juga telah dilaporkan secara keseluruhan dalam Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 15 Maret silam, yang juga dihadiri oleh Gubernur Papua.

“Setelah kami memaparkan persiapan, kemudian Bapak Presiden bertanya kepada Gubernur Papua, “Pak Gubernur bagaimana”. Sangat singkat jawaban Pak Gubernur waktu itu, bahwa Papua siap menyelenggarakan PON 2021,” ungkapnya.

Lebih lanjut Zainudin menyampaikan, pihaknya terus berkoordinasi terkait kesiapan di lapangan. “Kami bahkan dari Kemenpora menempatkan orang di sana secara bergiliran, kita tugaskan untuk memantau di empat klaster tersebut,” tuturnya.

Menpora memaparkan, secara umumnya pembangunan fisik dalam rangka persiapan PON XX sudah tidak menjadi kendala. Termasuk juga  pengadaan beberapa peralatan cabang olahraga (cabor) yang menjadi tanggung jawab pihaknya.

“Untuk pengadaan peralatan cabor tentunya tidak semuanya ada di Kemenpora, ada juga di provinsi. Kemudian, juga terkait penyelenggaraan, saya yakin akan berjalan sesuai jadwal,” tegasnya.

Selain persiapan fisik, Zainudin juga mengingatkan mengenai penting persiapan PON XX yang bersifat nonfisik. Ditambahkan Menpora, pemain utama dari penyelenggaraan PON ini adalah Panitia Besar (PB) PON yang diketuai oleh Gubernur Papua. PB PON ini memiliki empat klaster, yakni di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Timika, dan Kabupaten Merauke.

“Tentu ini harus bisa terkoordinasi dengan baik supaya hajatan besar, hajatan olahraga nasional yang menjadi agenda empat tahunan ini bisa berlangsung dengan baik. Kalau tidak terjadi sinkronisasi gerak atau komunikasi ada yang terputus-putus, baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi, atau pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota, pasti akan mengganggu persiapan,” pungkasnya. 

(HUMAS KEMKOMINFO/UN)

Kamis, 24 Juni 2021

Menag Keluarkan Edaran Penyelenggaraan Salat Iduladha dan Kurban 1442 H

Menag Yaqut Cholil Qoumas (Foto: Dokumentasi Humas Setkab)

BORNEOTRIBUN JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 15 Tahun 2021 tentang penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan Salat Iduladha 1442 H/2021 M dan pelaksanaan kurban di masa pandemi COVID-19.

“Untuk memberikan rasa aman kepada umat Islam di tengah pandemi COVID-19 yang belum terkendali dan munculnya varian baru, perlu dilakukan penerapan protokol kesehatan secara ketat dalam penyelenggaraan Salat Iduladha dan pelaksanaan kurban 1442 H,” ujarnya, di Jakarta, Rabu (23/6/2021).

Menurut Menag, edaran ini dimaksudkan sebagai panduan dalam upaya pencegahan, pengendalian, dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 pada semua zona risiko penyebaran COVID-19. “Ini diterapkan dalam rangka melindungi masyarakat,” imbuhnya.

Edaran ini ditujukan kepada jajaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, pimpinan Ormas Islam, pengurus masjid dan musala, panitia peringatan hari besar Islam, serta masyarakat muslim di seluruh Indonesia.

“Pejabat Kementerian Agama di tingkat pusat melakukan pemantauan pelaksanaan Surat Edaran ini secara hierarkis melalui instansi vertikal yang ada di bawahnya,” pesan Menag.

Berikut ketentuan yang tertuang dalam SE 15/2021 tentang Penerapan Protokol Kesehatan dalam Penyelenggaraan Salat Hari Raya Iduladha dan Pelaksanaan Kurban Tahun 1442 H/2021 M:

1. Malam takbiran menyambut Hari Raya Iduladha pada prinsipnya dapat dilaksanakan di semua masjid/musala, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Dilaksanakan secara terbatas, paling banyak 10 persen dari kapasitas masjid/musala, dengan memperhatikan standar protokol kesehatan COVID-19 secara ketat, seperti menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan.

b. Kegiatan takbir keliling dilarang untuk mengantisipasi keramaian atau kerumunan.

c. Kegiatan takbiran dapat disiarkan secara virtual dari masjid/musala sesuai ketersediaan perangkat telekomunikasi di masjid/musala.

2. Salat Hari Raya Iduladha 10 Zulhijjah 1442 H/2021 M di lapangan terbuka atau di masjid/musala pada daerah Zona Merah dan Oranye ditiadakan.

3. Salat Hari Raya Iduladha 10 Zulhijah 1442 H/2021 M dapat diadakan di lapangan terbuka atau di masjid/musala hanya di daerah yang dinyatakan aman dari COVID-19 atau di luar Zona Merah dan Zona Oranye, berdasarkan penetapan pemerintah daerah (pemda) dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 setempat.

4. Dalam hal Salat Hari Raya Iduladha dilaksanakan di lapangan terbuka atau di masjid, sebagaimana dimaksud pada angka 3, wajib menerapkan standar protokol kesehatan COVID-19 secara ketat, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Salat Hari Raya Iduladha dilaksanakan sesuai dengan rukun salat dan penyampaian Khotbah Iduladha secara singkat, paling lama 15 menit.

b. Jemaah Salat Hari Raya Iduladha yang hadir paling banyak 50 persen dari kapasitas tempat agar memungkinkan untuk menjaga jarak antarshaf dan antarjemaah.

c. Panitia Salat Hari Raya Iduladha diwajibkan menggunakan alat pengecek suhu tubuh dalam rangka memastikan kondisi sehat jemaah yang hadir.

d. Bagi lanjut usia atau orang dalam kondisi kurang sehat, baru sembuh dari sakit atau dari perjalanan, dilarang mengikuti Salat Hari Raya Iduladha di lapangan terbuka atau masjid/musala.

e. Seluruh jemaah agar tetap memakai masker dan menjaga jarak selama pelaksanaan Salat Hari Raya IduIadha sampai selesai.

f. Setiap jemaah membawa perlengkapan salat masing-masing, seperti sajadah, mukena, dan lain-lain.

g. Khatib diharuskan menggunakan masker dan face shield pada saat menyampaikan Khotbah Salat Hari Raya Iduladha.

h. Seusai pelaksanaan Salat Hari Raya Iduladha, jemaah kembali ke rumah masing-masing dengan tertib dan menghindari berjabat tangan dengan bersentuhan secara fisik.

5. Pelaksanaan kurban agar memerhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. Penyembelihan hewan kurban berlangsung dalam waktu tiga hari, tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah untuk menghindari kerumunan warga di lokasi pelaksanaan kurban.

b. Pemotongan hewan kurban dilakukan di Rumah Pemotongan Hewan Ruminansia (RPH-R). Dalam  hal keterbatasan jumlah dan kapasitas RPH-R pemotongan hewan kurban dapat dilakukan di luar RPH-R dengan protokol kesehatan yang ketat.

c. Kegiatan penyembelihan, pengulitan, pencacahan daging, dan pendistribusian daging kurban kepada warga masyarakat yang berhak menerima, wajib memerhatikan penerapan protokol kesehatan secara ketat, seperti penggunaan alat tidak boleh secara bergantian.

d. Kegiatan pemotongan hewan kurban hanya boleh dilakukan oleh panitia pemotongan hewan kurban dan disaksikan oleh orang yang berkurban.

e. Pendistribusian daging kurban dilakukan langsung oleh panitia kepada warga di tempat tinggal masing-masing dengan meminimalkan kontak fisik satu sama lain.

6. Panitia Hari Besar Islam/Panitia Salat Hari Raya Iduladha  sebelum menggelar Salat Hari Raya Iduladha di lapangan terbuka atau masjid/musala wajib berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan unsur keamanan setempat untuk mengetahui informasi status zonasi dan menyiapkan tenaga pengawas agar standar protokol kesehatan COVID-19 dijalankan dengan baik, aman, dan terkendali.

7. Dalam hal terjadi perkembangan ekstrem COVID-19, seperti terdapat peningkatan yang signifikan angka positif COVID-19, adanya mutasi varian baru COVID-19 di suatu daerah, pelaksanaan SE ini disesuaikan dengan kondisi setempat.

(HUMAS KEMENAG/UN)

Kematian Anak Akibat COVID-19 di Indonesia Tertinggi di Dunia

Kematian Anak Akibat COVID-19 di Indonesia Tertinggi di Dunia
Anak-anak memakai masker pelindung berbaris saat kegiatan belajar mengajar di tengah wabah COVID-19 di Lebak, Provinsi Banten. (Foto: Antara/Muhammad Bagus Khoirunas/via Reuters)

BORNEOTRIBUN JAKARTA - Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menyerukan seluruh orang tua untuk waspada dan lebih menjaga anak-anak seiring meningkatnya jumlah kematian anak akibat pandemi virus corona, yang mencapai tingkat tertinggi di dunia.

“Saya malu sebenarnya. Ketika saya olahraga rame-rame di Wisma Atlet, di tengah pasien yang banyak itu, saya merasa kenapa mesti ada di sini. Seperti nyesek aja di dalam hati, kenapa bisa kecolongan," ujar Renata Silalahi, penyintas COVID-19.

Padahal, katanya, Indonesia sudah melewati pandemi lebih dari setahun dan ia termasuk orang yang serius dalam menerapkan protokol kesehatan.

"Anak-anak bilang saya 'prokes bawel' karena aku terlalu bawel dan terlalu khawatir. Jadi kecolongan ini bikin saya sakit hati karena kita sudah menjaga sedemikian rupa," tuturnya.

Renata Silalahi adalah ibu dua anak yang baru saja diizinkan kembali ke rumah setelah menjalani perawatan selama dua minggu di Wisma Atlet Jakarta. Renata, yang berusia 46 tahun, baru merasakan gejala tertular COVID-19 ketika indra penciumannya mati rasa.

“Seminggu sebelum kita di-swab di puskesmas, anak saya sudah demam menggigil, tapi dikasih paracetamol demamnya hilang. Meski mereka tetap tidak mau makan," katanya.

"Lalu sakit tenggorokan, pilek sedikit, tidak ada batuk. Mereka masih tidak apa-apa. Seminggu setelah gejala itu, saya merasa tidak bisa merasakan apa-apa ketika mencium benda-benda yang biasa dipakai, seperti minyak telon atau minyak kayu putih," tambah Renata.

Ia bergerak cepat. Ia mendatangi puskesmas di Jagakarsa, yang langsung memisahkannya dari pasien lain dan melakukan uji swab. Hasilnya ia dan kedua anaknya yang berusia 7 dan 5 tahun dinyatakan positif COVID-19. Puskesmas memberinya dua alternatif, yaitu melakukan isolasi mandiri di rumah, tetapi pihak puskesmas tidak dapat membantu jika kondisi memburuk atau muncul penyakit lain; atau ia harus dirawat di rumah sakit. Beruntung ada tempat kosong di Wisma Atlet sehingga pada 4 Juni ia dapat dirawat di sana.​

Kematian Anak Akibat COVID-19

Dalam konferensi pers perhimpunan lima profesi dokter Indonesia pada 18 Juni, Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI mengatakan di tengah lonjakan kasus baru harian COVID-19, terjadi pula peningkatan tajam penularan dan bahkan kematian pada anak-anak.

Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI Prof. Dr. dr. Aman Bhakti Pulungan mengatakan data nasional menunjukkan konfirmasi COVID-19 pada anak berusia 0-18 tahun mencapai 12,5 persen.

“Artinya 1 dari 8 kasus konfirmasi COVID-19 adalah anak-anak. Data IDAI juga menunjukkan case mortality (tingkat kematian.red) mencapai 3 persen – 5 persen, jadi kita memiliki tingkat kematian tertinggi di dunia,” ujar Aman Pulungan. Ditambahkannya, dari seluruh data anak yang meninggal itu, 50 persen adalah balita.​

Kematian Anak Akibat COVID-19 di AS

Sebagai perbandingan dengan Amerika Serikat (AS), American Academy of Pediatrics pekan ini melaporkan bahwa sejak pandemi merebak hingga 17 Juni lalu, jumlah anak-anak yang tertular mencapai 14,2 persen dari total orang yang tertular di seluruh negara bagian, atau berarti sekitar 4,02 juta anak. Namun tingkat kematian anak akibat COVID-19 di AS adalah 0,22 persen. Tujuh negara bagian bahkan melaporkan tidak ada anak yang meninggal karena COVID-19.

Oleh karena itu Prof. Dr. dr. Aman Bhakti Pulungan menggarisbawahi pentingnya orang tua menjaga anak-anak mereka lebih ketat lagi. “Kapan lagi kita jadi orang tua menyayangi anak? Jadilah orang tua saat pandemi! Dampingi anak-anak kita. Hindari membawa anak ke luar rumah, kecuali dalam keadaan mendesak," tukasnya.

Ia menekankan pentingnya anak-anak untuk tinggal di rumah. Jikapun harus berkegiatan di luar rumah, hindari area dengan ventilasi tertutup, kepadatan dan risiko kontak erat.

"Penuhi hak anak untuk hidup dan untuk sehat, secara fisik dan mental, untuk masa depan yang lebih baik. Kita hidup untuk apa kalau bukan untuk anak? Jaga anak kita! Jaga anak kita! Jangan sampai ada yang sakit,” tegasnya.

IDAI juga mengajak warga untuk berperan aktif bersama pemerintah, mengawasi protokol kesehatan di tempat-tempat umum.

Renata Silalahi – yang tetap merasa “kecolongan” karena selama ini senantiasa mendampingi kedua anaknya belajar dan beraktivitas di rumah, serta memberikan makanan bergizi dan vitamin – mengatakan sempat pilu ketika harus menjalani isolasi dan perawatan di Wisma Atlet selama dua pekan. Namun ia menguatkan diri dengan memberi semangat pada anak-anaknya dan selalu berdoa. Terlebih karena dari enam anggota keluarganya, lima dinyatakan positif dan dirawat di lokasi berbeda.

“Ketika berangkat ke Wisma Atlet saya bawa bola, mainan, skuter anak-anak, buku. Apapun yang bisa membuat mereka gembira, karena kegembiraan juga obat.. Kalau malam saya ajak anak-anak naik ke lantai atas Wisma Atlet," katanya.

"Mereka suka karena kelihatan gedung-gedung tinggi Jakarta yang indah banget. Saya bilang sama anak-anak, anggap saja kita lagi liburan. Nikmati saja. Kami juga sempat merayakan ulang tahun bersama para perawat," ujar Renata.

Tak lupa ia menekankan perlunya berdoa. " Doa menguatkan kita untuk gak bernafsu akan hal apapun, menjaga dan memagari diri dengan doa," pungkasnya. [em/ah]

Sumber : VOA

Menurut Survey Cyrus? Polri Lebi Dipercaya Publik daripada KPK

Menurut Survey Cyrus? Polri Lebi Dipercaya Publik daripada KPK.

BORNEOTRIBUN JAKARTA - Lembaga survei Cyrus Network merilis hasil survei terkait kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga penegak hukum. Hasil survei Cyrus Network menyatakan publik lebih percaya kepada Polri ketimbang KPK.

Survei Cyrus Network ini dilakukan pada 28 Mei-1 Juni 2021. Jumlah responden dalam survei ini sebanyak 1.230 orang, yang tersebar secara proporsional pada 123 desa/kelurahan terpilih di 34 provinsi.

Survei dilakukan secara tatap muka dengan menggunakan metode multistage random sampling. Tingkat kepercayaan (significant level) survei ini adalah 95%, dengan margin of error sebesar +/- 2,85%

Berdasarkan survei tersebut, Polri menempati urutan pertama. Dari 4 lembaga penegak hukum, termasuk Polri, KPK menempati urutan paling buncit.

“Kami menemukan Polri menempati peringat teratas sebagai lembaga penegak hukum yang paling dipercaya oleh publik, dengan 86,2% responden mengaku percaya terhadap Polri,” kata Direktur Riset Cyrus Network Fadhli MR seperti dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (22/6/2021).

“Diikuti Mahkamah Agung dengan 85,9%, kemudian 82,2% responden percaya terhadap Kejaksaan Agung, dan 80,7% percaya terhadap KPK,” imbuhnya

Mengapa publik saat ini justru lebih percaya Polri ketimbang KPK? Fadhli menduga ada kaitannya dengan isu seputar KPK yang berembus belakangan ini.

“Selisihnya tipis-tipis, sebagian masih dalam rentang margin of error. Hanya tingkat kepercayaan terhadap KPK lebih rendah dibanding lembaga yang lain. Hal ini mungkin dipengaruhi ramainya isu seputar KPK belakangan ini,” sebut Fadhli.

Fadhli menyebut tingkat kepercayaan publik terhadap Polri meningkat dibanding survei sebelumnya. Berdasarkan survei Cyrus Network sebelumnya, tingkat kepercayaan publik terhadap Polri hanya 60-an persen.

“Angka ini naik meningkat jika dibandingkan dengan survei kami sebelumnya yang menunjukkan di angka 62,5%,” ucapnya.

Fadhli menambahkan peningkatan kepercayaan publik terhadap Polri bukan tanpa sebab. Dia menilai hasil survei Cyrus Network kali ini merupakan modal penting bagi Polri.

“Ini merupakan prestasi yang harus dipertahankan, dan terus ditingkatkan oleh segenap jajaran Polri, agar Polri bisa dekat dengan masyarakat dan profesional dalam menjalankan fungsinya,” sebut Fadhli.

Dalam survei tersebut juga terungkap harapan besar masyarakat terhadap Polri. Di antaranya sebesar 27,1% masyarakat berharap Polri lebih mengayomi, cepat, tanggap, dan dekat dengan masyarakat.

Kemudian 22% masyarakat berharap Polri semakin memperbaiki atau meningkatkan lagi pelayanan dan kinerja. Selain itu, 10,6% responden berharap Polri lebih memberikan keamanan di tengah masyarakat.

“Harapan tersebut bisa menjadi masukan penting bagi Polri agar ke depannya bisa semakin dicintai oleh masyarakat,” tutur Fadhli.

(Humas Polri/YK)

Hukum

Peristiwa

Kesehatan

Pemilu 2024

Lifestyle

Tekno