Berita Borneotribun.com: Jakarta Hari ini -->
Tampilkan postingan dengan label Jakarta. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Jakarta. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 21 Agustus 2021

Saat Petani Milenial Cerita ke Presiden Soal Prospek Cerah Bertani Porang

Saat Petani Milenial Cerita ke Presiden Soal Prospek Cerah Bertani Porang
Presiden Joko Widodo didampingi Mentan Syahrul Yasin Limpo dan Seskab Pramono Anung berdialog dengan perwakilan petani porang, saat berkunjung ke PT Asia Prima Konjac, Madiun, Jatim, Kamis (19/08/2021). (Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev)

BORNEOTRIBUN JAKARTA -- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kerap menyempatkan diri berdialog dengan masyarakat, baik petani, nelayan, pedagang, maupun masyarakat umum lainnya, untuk mendengar dan menyerap aspirasi mereka. Saat berkunjung ke PT Asia Prima Konjac, salah satu pabrik pengolahan porang di Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur, Kamis (19/08/2021), Presiden juga berdialog dengan sejumlah perwakilan petani porang.

Yoyok Triyono, demikian petani muda itu memperkenalkan diri, adalah petani porang generasi ketiga di rumahnya. Ia mengikuti jejak kakek dan ayahnya untuk menjadi seorang petani. Di hadapan Kepala Negara, Yoyok bercerita mengenai bagaimana menggiurkannya prospek bercocok tanam umbi-umbian yang sedang naik daun tersebut sehingga menarik minat anak-anak muda di Madiun untuk menggelutinya.

“Petani milenial, petani muda di desa kami—mungkin di wilayah Madiun—kalau zaman dulu lulus sekolah cari kerja di kota. Kalau sekarang tidak Pak, lulus sekolah jadi petani porang, tiga tahun berjuang bertani porang, setelah tiga tahun bawa pulang mobil,” ujar Yoyok bercerita.

“Kalau dengar ceritanya yang terakhir tadi, semua ingin jadi petani porang jangan-jangan nanti,” kata Presiden diiringi gelak tawa mereka yang hadir.

Yoyok baru mulai menanam porang dari tahun 2010 dan awalnya hanya memiliki lahan seluas 0,3 hektare, warisan dari ayahnya. Sekarang, luas lahan yang dimilikinya telah mencapai 3 hektare. Menurutnya, porang adalah komoditas yang sangat menjanjikan karena tidak hanya umbinya saja yang laku. Selain itu, porang juga cukup mudah untuk ditanam.

“Alhamdulillah [tahun] 2020 Bapak Menteri sudah melepas varietas Madiun 1 dan penangkarnya kami semua, Pak. Jadi berbudidaya tanaman porang tanam sekali, bisa dipanen tahun kedua atau tahun ketiga. Setelah itu bertahap setiap tahun tanpa harus tanam lagi,” jelas Yoyok.

Banyaknya anak muda yang ingin menggeluti porang juga diamini oleh Didi Kuswandi, seorang petani dari Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun. Menurutnya, saat ini banyak generasi milenial yang pandangannya terhadap petani telah berubah.

“Dulunya petani ini seolah-olah menjadi cita-cita pelarian saja, namun hari ini semua berbondong-bondong ingin menjadi petani porang. Termasuk saya Bapak Presiden, sudah lama di luar negeri, balik ke kampung menjadi petani,” ujar Warsito.

Porang atau dalam bahasa latin disebut amorphopallus muelleri blume merupakan tanaman umbi-umbian yang memiliki banyak keunggulan. Selain rendah kalori dan juga bebas gula, porang bisa diolah menjadi berbagai bahan makanan hingga bahan kosmetik.

Presiden Joko Widodo menilai komoditas ini sebagai produk yang menjanjikan dan memiliki masa depan cerah. 

Kepada para petani muda, Presiden menitipkan pesan agar tidak hanya mengerjakan di lahan pertaniannya saja, tetapi juga bisa mengolahnya hingga pascapanen. 

Kepala Negara pun mendorong agar para petani bisa mengolah umbi porang menjadi barang jadi, misalnya menjadi keripik, seperti halnya yang dilakukan PT Asia Prima Konjac pada awal berdirinya. 

“Saya kira proses-proses seperti itu yang pemerintah inginkan. Jangan sampai nanti yang mengolah itu di Jepang, atau di Cina, atau di Korea Selatan, atau di Eropa, nggak. 

Kita harus mengolah sendiri, ada hilirisasi, ada industrialisasi, sehingga nilai tambah betul-betul ada di dalam negeri,” jelas Presiden. 

Selain mudah ditanam dan mudah dipelihara, porang juga memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Warsito, seorang petani dari lereng Gunung Wilis bercerita kepada Presiden bahwa dari satu hektare lahan ia bisa memperoleh 15 hingga 20 ton umbi porang dalam rentang waktu tanam 8 bulan. “Dari angka itu rupiahnya berapa kalau boleh tahu?” tanya Presiden. 

“Kurang lebih sekitar Rp35-40 juta,” jawab Warsito. 

Di akhir dialog tersebut, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa pemerintah ingin membangun sebuah ekosistem yang saling menguntungkan di mana selain masyarakatnya untung, lingkungan sekitarnya juga dapat terjaga dengan baik. 

Untuk itu, ia mendorong Menteri Pertanian untuk membuat perencanaan besar terkait prospek porang sebagai sebuah primadona komoditas pertanian baru. 

“Kalau dulu karena masyarakat di sekitar Perhutani tidak sejahtera, akhirnya yang dilakukan adalah penebangan. Tetapi kalau ini nanti bisa betul-betul masif berkembang di seluruh wilayah Jawa atau di luar Jawa, saya kira akan betul-betul mengurangi masyarakat kita untuk merambah atau merusak hutan. Saya kira arah ke depannya akan seperti itu. 

Artinya, memang porang ini sangat menjanjikan dan sekali lagi saya harapkan Pak Menteri ada sebuah target-target angka yang harus kita punyai sehingga para petani ini betul-betul memiliki sebuah panduan arah ke mana porang ini akan dibawa,” beber Presiden. 

Pertanian sendiri merupakan salah satu sektor yang tetap bisa tumbuh di tengah pandemi Covid-19. Berdasarkan catatan, Presiden menyebut komoditas pertanian di kuartal I tahun 2021 bisa tumbuh 2,95 persen di saat sektor yang lain jatuh. 

“Oleh sebab itu, saya terus menyampaikan kepada Pak Menteri Pertanian agar yang namanya porang ini betul-betul diperhatikan, ada rencana jangka sedang dan jangka panjang, jangan sampai ekspornya dalam bentuk mentahan atau umbi-umbian, kalau bisa nilai tambah itu ada di dalam negeri,” tandasnya. (BPMI SETPRES/UN)

Setelah Sinovac, Pemerintah Datangkan Vaksin COVID-19 Pfizer dan AstraZeneca Lewat Jalur Komersial

Menkes Budi Gunadi Sadikin (Sumber: Tangkapan Layar YouTuber Sekretariat Presiden)
Menkes Budi Gunadi Sadikin (Sumber: Tangkapan Layar YouTuber Sekretariat Presiden)

BORNEOTRIBUN JAKARTA -- Pemerintah terus bekerja keras untuk memastikan keamanan pasokan vaksin COVID-19, melalui semua jalur dan mekanisme yang tersedia, dalam rangka pelaksanaan vaksinasi nasional yang menargetkan 208 juta rakyat Indonesia. 

Melalui jalur komersial, pemerintah akan mendatangkan empat jenis vaksin yaitu Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, dan Novavax. 

Setelah vaksin Sinovac yang telah datang dalam beberapa tahap, vaksin Pfizer dan AstraZeneca melalui jalur ini juga mulai tiba di Tanah Air. 

“Kedatangan Pfizer sebesar 1,5 juta dosis dan AstraZeneca sebesar 567 ribu dosis ini adalah kedatangan pertama dari vaksin business to business-nya kita. 

Dari empat jenis vaksin yang dilakukan secara business to business, tiga sudah mengirimkan dosis pertamanya dan sudah mengirimkan beberapa juga. 

Pertama adalah Sinovac yang sudah mulai dari tanggal 13 Januari,” ujar Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, dalam keterangan persnya, Kamis (19/08/2021), secara virtual. 

Menkes memperkirakan, hingga akhir tahun ini pemerintah akan mampu mendatangkan sebanyak 50 juta dosis vaksin Pfizer serta 20-30 juta dosis vaksin AstraZeneca melalui jalur komersial. 

“Diharapkan sampai akhir tahun kita bisa memperoleh 50 juta dosis dari Pfizer secara business to business, sekitar 20-30 juta vaksin business to business dari AstraZeneca, untuk melengkapi 175 juta dosis vaksin Sinovac,” tuturnya. 

Sedangkan untuk vaksin Novavax, Budi menjelaskan bahwa pemerintah masih menunggu persetujuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat atau FDA untuk pengiriman 50 juta dosis vaksin. 

“Diharapkan akan keluar persetujuannya dalam waktu singkat ini,” imbuhnya. 

Selain melalui jalur komersial, pemerintah juga mendatangkan vaksin melalui skema kerja sama multilateral dan bilateral, salah satunya adalah melalui Aliansi Vaksin GAVI yang didukung oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO. 

“Dari GAVI kita sudah menerima vaksin AstraZeneca di awal dan kita akan juga menerima vaksin Pfizer dan Sinovac yang rencananya akan di kita terima mulai bulan ini juga,” ungkapnya. 

Selain itu, Indonesia juga menerima dukungan vaksin dari Pemerintah Belanda melalui skema kerja sama bilateral yang akan datang dalam beberapa tahap. Untuk tahap pertama, telah tiba sebanyak 450 ribu dosis vaksin AstraZeneca pada hari ini, Kamis (19/08/2021). 

“Saya dalam hal ini mengucapkan terima kasih Pak Dubes [Kerajaan Belanda untuk Indonesia], atas nama pemerintah Indonesia dan juga rakyat Indonesia atas generosity dari teman-teman Belanda dan rakyat Belanda yang telah menyumbangkan dan akan kita terima jam 7 nanti pertamanya sebesar 450 ribu dosis,” ujar Menkes. (FID/UN)

Selasa, 17 Agustus 2021

PPKM Diperpanjang, Pemerintah menambah kapasitas pengunjung mal dari 25 persen menjadi 50 persen

PPKM Diperpanjang, Pemerintah menambah kapasitas pengunjung mal dari 25 persen menjadi 50 persen
PPKM Diperpanjang, Pemerintah menambah kapasitas pengunjung mal dari 25 persen menjadi 50 persen. 

BorneoTribun Jakarta -- Pemerintah memutuskan memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4, 3, dan 2 sepekan hingga 23 Agustus 2021.

Dalam hal ini, pemerintah juga merevisi sejumlah aturan pembatasan PPKM salah satunya menambah kapasitas pengunjung pusat perbelanjaan atau mal dari 25 persen menjadi 50 persen.

“Atas arahan Presiden, maka PPKM Level 4 3 2 diperpanjang hingga 23 Agustus. Terdapat tambahan kab/kota yang masuk level 3, sebanyak 8 kabupaten/kota,” ujar Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam konferensi pers virtual Evaluasi PPKM, Senin (16/8).

Di masa perpanjangan PPKM hingga 23 Agustus 2021 ini, pemerintah menambah kapasitas pengunjung pusat perbelanjaan atau mal dari 25 persen menjadi 50 persen.

“Pemerintah akan tingkatkan kapasitas mal jadi 50 persen dan beri akses dine-in 25 persen atau hanya 2 orang per meja selama seminggu ke depan,” ujar Luhut.

Dirinya mengungkapkan pelonggaran tersebut berlaku di wilayah PPKM level 3 dan level 4 uji coba. Kebijakan itu diambil sejalan dengan penerapan protokol kesehatan (prokes) di mal yang dinilai sudah disiplin.

“Hasil evaluasi penerapan protokol kesehatan di mal sudah disiplin, ini sekaligus mendisiplinkan kita semua. Pemerintah akan perluas cakupan kota untuk bisa uji coba ini,” ujarnya.

Selain menjalankan protokol kesehatan, pengunjung mal perlu mengunduh aplikasi PeduliLindungi untuk membantu screening pengunjung.

“Ini akan membiasakan masyarakat hidup disiplin secara terdigitalisasi,” ujar Luhut.

Kemudian, aturan perpanjangan PPKM hingga 23 Agustus 2021 ini juga menyesuaikan kondisi masing-masing wilayah.

(yk/wol/cnnindonesia/ari/d2)

Senin, 16 Agustus 2021

Presiden Minta Menkes Turunkan Biaya Tes PCR

Presiden Minta Menkes Turunkan Biaya Tes PCR
Presiden Joko Widodo.

BORNEOTRIBUN JAKARTA -- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin untuk menurunkan biaya pemeriksaan RT-PCR (Real Time Polymerase Chain Reaction). Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan pengetesan (testing) COVID-19 yang terus dilakukan pemerintah.

“Salah satu cara cara untuk memperbanyak testing adalah dengan menurunkan harga tes PCR. Dan, saya sudah berbicara dengan Menteri Kesehatan mengenai hal ini, saya minta agar biaya tes PCR ini berada di kisaran antara Rp450-550 ribu,” kata Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (15/08/2021).

Selain itu, Presiden juga meminta agar hasil tes tersebut dapat diketahui dalam waktu kurang dari 24 jam. “Saya minta agar tes PCR bisa diketahui hasilnya dalam waktu maksimal 1×24 jam. Kita butuh kecepatan,” pungkasnya.

Sebelumnya Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Surat Edaran Nomor HK. 02.02/I/3713/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR). Surat edaran tersebut disahkan oleh Plt. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Abdul Kadir pada tanggal 5 Oktober 2020.

Dalam surat edaran tersebut, ditetapkan batasan tarif tertinggi untuk pemeriksaan RT-PCR termasuk pengambilan swab adalah Rp900 ribu. Batasan tarif tersebut berlaku untuk masyarakat yang melakukan pemeriksaan RT-PCR atas permintaan sendiri/mandiri.

Batasan tarif tertinggi itu tidak berlaku untuk kegiatan penelusuran kontak atau rujukan kasus COVID-19 ke rumah sakit yang penyelenggaraannya mendapatkan bantuan pemeriksaan RT-PCR dari pemerintah atau merupakan bagian dari penjaminan pembiayaan pasien COVID-19. (FID/UN)

Sabtu, 14 Agustus 2021

Kapolri Imbau Warga Medan yang Terpapar COVID-19 Dirawat di Isoter Karena Aman dan Nyaman

Kapolri Imbau Warga Medan yang Terpapar COVID-19 Dirawat di Isoter Karena Aman dan Nyaman
Kapolri Imbau Warga Medan yang Terpapar COVID-19 Dirawat di Isoter Karena Aman dan Nyaman. 

BORNEOTRIBUN JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengimbau kepada warga Medan, Sumatera Utara (Sumut), yang terpapar Covid-19, untuk menjalani perawatan di lokasi Isolasi Terpusat (Isoter). Menurutnya, tempat tersebut jauh lebih aman dan nyaman bagi pasien yang terjangkit virus corona. 

Hal itu disampaikan Sigit saat memimpin rapat dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bersama Forkopimda Medan, Sumut, Sabtu (14/8/2021).

"Mengimbau dan mengajak masyarakat yang Isoman untuk melakukan isolasi di isoter yang telah disediakan. Di lokasi isoter pasien langsung dalam pengawasan tenaga kesehatan," kata Sigit dalam arahannya. 

Kapolri Imbau Warga Medan yang Terpapar COVID-19 Dirawat di Isoter Karena Aman dan Nyaman. 

Mantan Kapolda Banten ini juga menyatakan, dengan isolasi di isoter, maka hal itu dapat melindungi keluarga dan kerabat dari paparan virus corona. Selain itu, isoter juga dilengkapi dengan segala fasilitas yang membuat masyarakat merasa nyaman dan tenang. Sehingga, pemulihan bakal cepat terjadi. 

Oleh sebab itu, Sigit mendorong Forkopimda Medan, untuk menambah jumlah lokasi isoter dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada. Serta, melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa isolasi di isoter lebih baik untuk percepatan pemulihan. 

"Menambah tempat tidur di isolasi terpadu dengan memanfaatkan Balai Diklat, GOR dan Gedung sekolah. Mengimbau dan mengajak masyarakat yang Isoman untuk melakukan isolasi di isoter yang telah disediakan," ujar mantan Kabareskrim Polri ini.

Disisi lain, Sigit menekankan kepada Forkopimda Medan untuk menjaga momentum pertumbuhan perekonomian di tengah Pandemi, dengan tetap menerapkan strategi pengendalian virus corona. Ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 7,07 persen. Sedangkan, Sumut perekonomiannya mulai tumbuh sekira 4,95 persen di saat Pandemu Covid-19.

"Momentum pertumbuhan ekonomi ini harus kami jaga dengan kesehatan sebagai modal dasar. Jika kasus Covid-19 bisa ditekan, pertumbuhan ekonomi dapat kembali berjalan normal," ucap Sigit.

Strategi mitigasi atau pengendalian Covid-19 yang harus diperkuat antara lain, protokol kesehatan yang ketat seperti 3M (mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak), penguatan 3T (Testing, Tracing, dan Treatment). Dan terakhir, adalah melakukan akselerasi atau percepatan vaksinasi. 

Dalam kunjungan kerjanya ke Medan, Sumut, Panglima dan Kapolri juga menyempatkan melakukan peninjauan langsung ke salah satu lokasi isoter di Hotel Soechi. Mereka melakukan pemantauan terkait dengan proses atau alur penanganan warga yang terpapar virus corona. 

Di tempat isoter itu, terdapat sejumlah fasilitas yang tersedia, diantaranya adalah, jumlah kamar dan tempat tidur sebanyak  247. Lalu, tabung oksigen berukuran besar sebanyak 50 tabung, sehingga diyakini, kebutuhan oksigen masih mencukup.

Adapun mekanisme Isoter, yaitu pasien suspect Covid-19 atau pasien dengan hasil Swab Antigen positif atau PCR datang ke pendaftaran untuk segera ditangani dokter dan perawat.

Melakukan skrining terhadap pasien. Kriteria pasien isoter yang diterima, OTG atau memiliki keluhan ringan dengan saturasi oksigen >90 persen. Apabila memenuhi kriteria lanjut isolasi sampai 10 sampai dengan 14 hari. Jika terjadi perburukan atau muncul gejala lainnya seperti saturasi oksigen <90%, langsung dilakukan rujukan ke RS lainnya yang tersedia kamar.

Sb: Humas Polda Kalbar

Kamis, 12 Agustus 2021

Mendagri Keluarkan Surat Edaran Pedoman Teknis Peringatan HUT RI Ke-76


Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Benni Irwan

BorneoTribun Jakarta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengeluarkan Surat Edaran (SE) kepada Gubernur, Bupati/Walikota se-Indonesia. Surat bernomor 0031/4297/SJ tanggal 10 Agustus 2021 itu memuat Pedoman Teknis Peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2021.

Surat Edaran itu dikeluarkan dengan memperhatikan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 003.1/4212/SJ tanggal 5 Agustus 2021 tentang Pedoman Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) Tahun 2021 dan mengingat kondisi pandemi Covid-19, sehingga diatur hal-hal teknis pelaksanaan Perayaan HUT ke-76 Kemerdekaan RI Tahun 2021. 

“Perayaan HUT Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 2021 agar dilaksanakan secara sederhana tanpa mengurangi kekhidmatan atas peringatan hari bersejarah bagi Negara Republik Indonesia,” kata Mendagri sebagaimana dikutip dalam poin pertama surat edaran tersebut. 

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Benni Irwan menjelaskan, hal teknis lainnya juga diatur melalui Surat Edaran tersebut. Salah satunya, kegiatan seremonial diminta untuk dilaksanakan maksimal 30 (tiga puluh) orang dengan protokol kesehatan yang ketat. Selain itu, diimbau pula agar kegiatan seremonial tersebut mengutamakan penggunaan teknologi informatika atau melalui media virtual. 

Berikutnya, kata Benni, Surat Edaran juga memuat ketentuan agar tidak mengadakan perlombaan yang berpotensi menimbulkan kerumunan. 

“Kami minta agar tidak mengadakan perlombaan yang dapat menimbulkan kerumunan dan rawan mengakibatkan penularan Covid-19.  Kalaupun tetap ingin ada perlombaan, silakan kemas bentuk perlombaan yang dapat memanfaatkan teknologi informatika atau melalui media virtual,” pungkas Benni.

Sumber : Puspen Kemendagri

335 Tokoh Raih Anugerah Tanda Kehormatan Dari Presiden Jokowi


Penganugerahan tanda kehormatan oleh presiden Joko Widodo

BorneoTribun Jakarta Presiden Joko Widodo menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Mahaputera, Bintang Budaya Parama Dharma, dan Bintang Jasa kepada 335 penerima atas jasanya dalam penanganan pandemi Covid-19. Acara penganugerahan digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 12 Agustus 2021, dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Dalam penganugerahan ini, terdapat 13 perwakilan penerima tanda kehormatan yang hadir secara fisik di Istana Negara, Jakarta. Perwakilan tersebut terdiri dari unsur mantan pejabat negara, pengusaha, ilmuwan, WNI (warga negara Indonesia), WNA (warga negara asing), para tenaga medis, dan para tenaga kesehatan. 

Tanda kehormatan Bintang Mahaputera dianugerahkan kepada 5 penerima dengan berdasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76/TK Tahun 2021 yang ditetapkan tanggal 4 Agustus 2021.

Penerima Bintang Mahaputera ialah sebagai berikut:
1. Penerima Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera Adipradana yaitu almarhum Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M. dan almarhum I Gede Ardika;
2. Penerima Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera Utama yaitu Antonius Sujata, S.H., M.H.;
3. Penerima Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera Nararya yaitu Drs. H. Maradaman Harahap, S.H., M.H. dan Dr. (H.C.) Dipl.-ing Jacobus Busono.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo juga menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Budaya Parama Dharma kepada almarhum RT Kusumokesowo. Penganugerahan ini didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/TK Tahun 2021 yang ditetapkan tanggal 4 Agustus 2021.

Selanjutnya, Kepala Negara pun menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Jasa kepada total 329 penerima dengan berdasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78/TK Tahun 2021 yang ditetapkan tanggal 4 Agustus 2021.

Secara lebih rinci, tanda kehormatan Bintang Jasa Utama dianugerahkan kepada 4 penerima, Bintang Jasa Pratama kepada 258 penerima, dengan rincian profesi dokter sebanyak 105 penerima dan profesi perawat/tenaga kesehatan sebanyak 153 penerima. 

Sementara itu, Bintang Jasa Nararya dianugerahkan kepada 67 penerima dengan rincian profesi dokter sebanyak 9 penerima dan profesi perawat/tenaga kesehatan sebanyak 58 penerima.

Adapun perwakilan penerima Bintang Jasa yang hadir secara fisik adalah sebagai berikut:
1. Penerima Tanda Kehormatan Bintang Jasa Utama yaitu almarhum Drs. H. Rusdi Sufi, Prof. Dr. Dr.h.c. mult. Goldammer Johann Georg Andreas, Dr. Ishadi SK, M.Sc., dan Eurico Guterres, S.E., M.M.;
2. Penerima Bintang Jasa Pratama almarhum Dr. dr. Adnan Ibrahim, Sp.PD dan Ngadiah, S.K.M; serta
3. Penerima Bintang Jasa Nararya yaitu almarhum Soehendro, S.K.M., M.Kes.


Reporter : Eric**
Editor      : Hermanto

Rabu, 11 Agustus 2021

Lantik AS SDM, Kapolda Aceh dan Kadiv TIK, Kapolri: Dukung dan Tuntaskan Program Pemerintah Tangani COVID-19

Lantik AS SDM, Kapolda Aceh dan Kadiv TIK, Kapolri: Dukung dan Tuntaskan Program Pemerintah Tangani Covid-19
Lantik AS SDM, Kapolda Aceh dan Kadiv TIK, Kapolri: Dukung dan Tuntaskan Program Pemerintah Tangani Covid-19. 

BORNEOTRIBUN JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi melantik sejumlah jabatan perwira tinggi (pati) Kepolisian. Diantaranya adalah, AS SDM, Kapolda Aceh dan Kadiv TIK.

Selain itu, Kapolri juga melantik sejumlah perwira yang naik pangkat setingkat lebih tinggi atau Korps Raport. Diantaranya, ada enam Brigjen yang naik menjadi Irjen. Sementara, 20 Kombes dilantik menjadi Brigjen. 

Dalam amanatnya, Sigit meminta kepada seluruh pati yang dilantik hari ini, untuk fokus mendukung seluruh kebijakan Pemerintah terkait dengan penanganan Pandemi Covid-19 atau virus corona. 

"Kepada pejabat yang baru dan yang telah dilantik, kita semua sedang menghadapi situasi sulit. Pemerintah bekerja keras untuk menanggulangi Covid-19. Saya minta fokus upaya langkah-langkah mendukung Pemerintah untuk segera kami tuntaskan," kata Sigit. 

Eks Kapolda Banten itu menekankan, seluruh jajaran kepolisian harus berinovasi dan menyiapkan langkah-langkah penanganan dan pengendalian Covid-19 sekaligus Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). 

"Oleh karena itu, laksanakan secara maksimal, sungguh-sungguh dan sekaligus Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Saya yakin rekan-rekan mampu. Berikan yang terbaik untuk institusi. Bagi rekan-rekan yang melaksanakan kenaikan pangkat tentunya membawa implikasi beban tugas semakin berat," ujar mantan Kabareskrim Polri ini.

Lebih dalam, Sigit berharap, seluruh jajaran Kepolisian harus melakukan yang terbaik untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Sebagaimana, semangat dari Polri Presisi (Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan).

"Lakukan yang terbaik untuk institusi tercinta berikan pelayanan kepada masyarakat dengan Polri Presisi, sehingga dipercaya masyarakat sesuai dengan harapan masyarakat," ucap Sigit.

Selain itu, Sigit menegaskan untuk para jajaran Kapolda agar memahami situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (sitkamtibmas) yang menjadi karakteristik wilayah masing-masing. Serta dampak-dampak yang bisa ditimbulkan.

"Harapannya masyarakat menjadi aman. Laksanakan tugas dengan baik," tutur Sigit. 

Diketahui, dalam pelantikan tersebut, Irjen Wahyu Widada resmi menjabat As SDM, Irjen Ahmad Haydar sebagai Kapolda Aceh dan Irjen Slamet Uliandi selaku Kadiv TIK.

Humas Polda Kalbar

Selasa, 10 Agustus 2021

Menparekraf Dorong DANA Menjadi Lokomotif dalam Upaya Digitalisasi UMKM

Menparekraf Dorong DANA Menjadi Lokomotif dalam Upaya Digitalisasi UMKM
Menparekraf Dorong DANA Menjadi Lokomotif dalam Upaya Digitalisasi UMKM. 

Hadirkan DANA Connect sebagai wadah yang mempertemukan pelaku UMKM dengan para pemangku kepentingan sekaligus ajang untuk peningkatan literasi keuangan digital

BorneoTribun Jakarta -- Senin, 9 Agustus 2021 – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mendorong dompet digital DANA sebagai perusahaan teknologi keuangan untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak guna menjadi lokomotif dalam proses digitalisasi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia. 

Transformasi digital menjadi keniscayaan bagi UMKM agar mampu menghadapi tantangan di saat pandemi maupun di masa mendatang. Hal tersebut disampaikan Menparekraf dalam acara webinar DANA Connect seri kedua bertema “Bangkit dari Hantaman Pandemi: Meningkatkan Penjualan dengan Digitalisasi”.

“Pandemi telah menyadarkan kita untuk meningkatkan inovasi, adaptasi dan keterampilan, bukan saja dengan berjualan maupun melakukan pembayaran secara online, tetapi juga menciptakan konten-konten kreatif sehingga bisnis bisa terus berkesinambungan. Untuk menjadi bagian dari pandemic winners, UMKM harus bisa mengatasi pandemi dengan berinovasi dan bertransformasi. Salah satu strategi adalah dengan go digital. Mereka yang belum bertransformasi secara digital akan sangat merasakan dampak dari pandemi,” ujar Menparekraf.

Dalam kesempatan tersebut, Menparekraf memaparkan mengenai peran penting UMKM dalam perekonomian nasional, yang mana kontribusinya saat pandemi meningkat dari 60% menjadi 63% terhadap produk domestik bruto (PDB).  Hal ini salah satunya disebabkan karena keberhasilan UMKM untuk bisa menghadapi tantangan pandemi lewat transformasi digital. 

“Pelaku usaha yang tidak terdampak pandemi adalah mereka yang sudah bisa beradaptasi dan go digital. Berdasarkan data Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA), sebanyak 13,7 juta pelaku UMKM sudah masuk dalam ekosistem ekonomi digital. Namun, jumlah ini sebenarnya masih kurang karena hanya 12,5 % dari total pelaku usaha dan intensitas penggunaan teknologi digitalnya belum optimal,” kata Sandiaga.

Menparekraf mengakui tantangan berat dalam pemulihan ekonomi akibat adanya Varian Delta yang menambah dinamika penanganan virus Covid-19. Pemerintah telah menaikkan anggaran untuk mendukung pemulihan UMKM menjadi Rp 121 triliun tahun ini dari tahun lalu Rp 112,84 triliun, yang diharapkan menjadi pemicu pemulihan. Namun, menjadi tugas bersama untuk membantu UMKM termasuk 34 juta usaha di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif agar mereka bisa melakukan digital onboarding.

“Karena itu, kami berharap DANA menjadi lokomotif dalam menciptakan transformasi yang sifatnya kolaboratif guna membantu UMKM bertansformasi digital. Mungkin nanti bisa saja melibatkan Bank Indonesia. Apalagi, jika melihat data Bank Indonesia di Desember 2020, tercatat transaksi uang elektronik mencapai Rp 22,1 triliun. Angka ini naik sekitar 30 persen secara year on year,” tegas Sandiaga.

Menurut Menparekraf, ada tiga tantangan yang dihadapi UMKM dalam pengembangan usahanya. Tiga tantangan tersebut sebetulnya bisa dijembatani oleh DANA sebagai perusahaan teknologi keuangan. Tantangan pertama adalah akses terhadap SDM yang mumpuni, yang mana DANA bisa membantu melalui program peningkatan literasi digital seperti halnya melalui DANA Connect. Tantangan kedua adalah akses terhadap pasar, yang mana DANA juga bisa membantu menghubungkan para UMKM dengan pasar yang lebih luas. Tantangan ketiga adalah akses terhadap pembiayaan. DANA juga bisa berperan menjembatani para UMKM dengan ekosistem keuangan digital termasuk dengan sejumlah bank.

“Kami mengapresiasi inisiatif yang sudah dilakukan DANA selama ini, termasuk melalui ajang DANA Connect ini sebagai ajang sharing sehingga proses digitalisasi dunia usaha menjadi strategis. Ini menjadi strategi kita, bukan hanya untuk survive tapi juga bangkit dan jadi pemenang. Kami berharap DANA bisa terus berperan mendorong ekosistem keuangan digital dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai backbone infrastruktur pembangunan nasional,” tutur Sandiaga.

DANA Connect merupakan bagian dari inisiatif DANA sebagai jembatan bagi seluruh ekosistem ekonomi untuk menghubungkan seluruh pemangku kepentingan termasuk Pemerintah, lembaga keuangan, dan mitra pelaku UMKM dalam satu forum diskusi. DANA Connect sekaligus menegaskan komitmen inisiatif DANA untuk menghadirkan edukasi berkelanjutan bagi para mitra usaha, khususnya UMKM. DANA Connect diharapkan mampu meningkatkan literasi digital dan keuangan, memberikan inspirasi dan membangkitkan semangat untuk tetap berjuang dan bangkit dari hantaman pandemi, serta membuka kesempatan bagi komunitas ekonomi kreatif dan UMKM untuk berkolaborasi.

“Saat ini pengguna ini DANA sudah mencapai lebih dari 79 juta, termasuk 280 ribu UMKM yang menjadi mitra DANA Bisnis. Ini menandakan makin tingginya kepercayaan terhadap DANA yang juga tercipta berkat inovasi dan pengembangan teknologi yang kami lakukan. Kepercayaan tersebut sekaligus memberikan tanggung jawab kepada kami untuk tetap mampu menjalin komunikasi dengan teman-teman pelaku usaha, khususnya untuk berdiskusi dan mencari solusi bagaimana bisa terus berkarya sesuai dengan konteks saat ini, yang mana kesehatan menjadi prioritas bagi kita semua,” kata Vince Iswara, CEO dan Co-Founder DANA.

DANA Connect seri kedua yang digelar akhir Juli lalu mempertemukan lima pemilik usaha dari lima pulau besar di Indonesia untuk mewakili daerah masing-masing. Mereka berbagi tentang keunikan karakter dan budaya daerahnya, kesulitan di masa pandemi serta cara menghadapinya, dan harapannya ke depan. Dalam kesempatan tersebut, peserta webinar juga bisa mendengarkan pengalaman Firda Natasetiawan, Founder Kotakmusikmu.id dalam mengoptimalkan penggunaan DANA Bisnis untuk mengembangkan usaha. DANA Connect juga menghadirkan pakar kesehatan untuk memaparkan cara mengelola emosi di masa pandemi bagi pelaku UMKM.

DANA Connect akan terus hadir secara berkelanjutan sebagai wadah untuk mempertemukan seluruh ekosistem ekonomi guna mendukung UMKM yang semakin mandiri dan sehat. DANA tak lupa senantiasa mengajak seluruh UMKM untuk bertransformasi digital lewat fitur DANA Bisnis. Informasi lebih lanjut mengenai berbagai kemudahan fitur DANA Bisnis dapat ditelusuri di sini: https://www.dana.id/business.

Jumat, 30 Juli 2021

Warga di Pulau Seribu dapat 1.600 Masker dari Polres Kep Seribu


Polisi bagi masker

BorneoTribun Jakarta Dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19, Polres Kepulauan Seribu bersama jajaran HB dan Tiga Pilar terus melakukan himbauan protokol kesehatan dan membagikan masker gratis ke warga Pulau Seribu, Jumat (30/7).

Kasat Binmas Polres Kepulauan Seribu IPTU Abdul Kadir mengatakan, Masker kita dibagikan bersamaan dengan kegiatan himbauan protokol kesehatan 5M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas).

"Masker yang dibagikan hari ini sejumlah 1.600 pcs ke warga di delapan pulau pemukiman," kata Abdul Kadir.

Sementara Kapolsek Kepulauan Seribu Selatan AKP Wisnu Wardono menjelaskan, masker diberikan kepada warga yang berada diruang publik sejumlah 750 pcs, masker ke warga di Pulau Tidung, Pulau Pari, Pulau Lancang dan Pulau Untung Jawa secara serentak.

"750 pcs masker kita bagikan kepada warga Pulau Tidung, Pulau Pari, Pulau Lancang dan Pulau Untung Jawa," terang Wisnu.

Di lain tempat Kapolsek Kepulauan Seribu Utara AKP Asep Romli menerangkan, bahwa pihaknya membagikan masker di Pulau Kelapa, Pulau Harapan, Pulau Panggang dan Pulau Pramuka sejumlah 750 pcs.

"Masker kita bagikan secara door to door untuk menghindari kerumunan," terang Asep.

Tercatat, masker yang dibagikan secara serentak oleh Polres Kepulauan Seribu dan jajaran sejumlah 1.600 pcs dengan rincian Polres membagikan 100 pcs, Polsek Kepulauan Seribu Selatan 750 pcs dan Polsek Kepulauan Seribu Utara 750 pcs.

Sumber : Humas Res Kep Seribu

Kemenkumham Salurkan 46 Ribu Paket kepada Masyarakat Terdampak COVID-19

Kemenkumham Salurkan 46 Ribu Paket kepada Masyarakat Terdampak COVID-19
Kemenkumham Salurkan 46 Ribu Paket kepada Masyarakat Terdampak COVID-19. 

BorneoTribun Jakarta - Dalam dua tahun terakhir, pandemi COVID-19 telah merenggut banyak hal dari kehidupan kita. Tak pelak, kondisi ini pun memunculkan berbagai macam keprihatinan bagi masyarakat Indonesia, seperti naiknya angka kemiskinan yang dibarengi dengan melonjaknya pengangguran.

Data per 28 Juli 2021 pada laman https://covid19.go.id/, jumlah pasien yang terinfeksi positif COVID-19 secara nasional berjumlah 3.287.727 orang. Angka tersebut meningkat 47.791 kasus dibandingkan hari sebelumnya.

Namun, sejak pemerintah menggulirkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4, terdapat tren penurunan mobilitas hampir di semua wilayah. 

Dimana pembatasan pergerakan masyarakat menjadi faktor penting salah satu upaya pemutusan transmisi COVID-19.

Bersyukur, kondisi kini pun berangsur membaik setelah diterapkannya PPKM. 

Kasus aktif, positivity rate, dan kasus harian menurun, serta terjadi peningkatan kesembuhan yang mulai terlihat pada pekan ketiga pelaksanaan PPKM. 

Peningkatan ini harus dibarengi dengan 
optimisme dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Masyarakat juga harus memberikan dukungan dari kebijakan yang dilakukan pemerintah, seperti mematuhi protokol kesehatan, PPKM, dan mengikuti vaksinasi.

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) 
berupaya membantu masyarakat dengan menyalurkan lebih dari 46 ribu paket secara nasional, serentak kepada masyarakat di seluruh Indonesia, agar dapat bertahan hidup di tengah pandemi yang belum menunjukkan tanda-tanda usai.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly mengatakan kebijakan pemerintah dengan membuat PPKM Level 4 bertujuan untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Kebijakan yang sedianya berakhir pada 25 Juli 2021 lalu ini, kini resmi 
diperpanjang hingga 2 Agustus 2021 mendatang.

Pemerintah sadar, kebijakan ini akan berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi sosial masyarakat, dan berdampak pada ketidakmampuan masyarakat yang kesulitan dalam mencari nafkah.

“Insan Pengayoman melalui program pemberian bantuan sosial “Kumham Peduli, Kumham Berbagi”, mencoba turut berempati kepada masyarakat dan ASN Kemenkumham yang terdampak pandemi COVID-19,” ujar Yasonna saat memberikan bantuan sosial secara 
simbolis, Kamis (29/07/2021) pagi.

Melalui program bantuan sosial yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal, tercatat Kemenkumham memberikan total bantuan sosial sebanyak 46.614 paket dan dana sosial sebesar 700 juta rupiah.

Paket tersebut diberikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, yang terdiri atas 43.558 kepala keluarga yang terdampak langsung pandemi COVID-19, serta kepada 3.056 orang ASN Kemenkumham yang terpapar COVID-19. 

Sedangkan dana sosial diberikan kepada tujuh Kantor Wilayah Kemenkumham yang saat ini menerapkan PPKM Level 4, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.

Adapun paket bantuan sosial Kumham Peduli Kumham Berbagi per orang diberikan dalam bentuk beras, minyak goreng, gula, mie instan, sarden, dan susu.

“Kegiatan kita pada hari ini adalah bagian dari kepedulian kepada masyarakat dan saudara 
kita sesama pegawai yang terpapar COVID-19. Ini merupakan bentuk kepedulian, jiwa sosial, 
rasa welas asih serta semangat untuk berbagi,” kata Yasonna di lapangan upacara Kemenkumham.

Kegiatan ini, kata Yasonna, selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo kepada para menteri untuk melakukan langkah-langkah maksimal dengan memberikan dukungan, yang salah satunya berupa pemberian bantuan sosial kepada masyarakat dan usaha mikro.

“Bantuan sosial tersebut tidak hanya menyentuh kepada masyarakat yang berada di wilayah perkotaan, namun juga kepada saudara-saudara kita yang berada di wilayah perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara lain,” ucap Yasonna.

“Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat membantu meringankan beban mereka yang secara langsung terdampak pandemi COVID-19,” kata Laoly. 

“Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh Insan Pengayoman yang telah peduli, mampu berbagi atas dasar keikhlasan dan kesadaran,” tutupnya.

Sementara itu Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Andap Budhi Revianto mengatakan selain terkonsentrasi di Kemenkumham dan wilayah Jabodetabek untuk unit pusat, kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid ini juga dilaksanakan secara serentak di Kantor Wilayah Kemenkumham seluruh Indonesia.

“Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian, semua pihak termasuk masyarakat harus mau bekerja sama, bergotong royong untuk menghadapi ujian yang berat ini,” kata Andap. 

“Kerja keras pemerintah Insya Allah bisa berhasil, jika disertai dengan dukungan dan kesadaran dari masyarakat,” lanjutnya.

“Pesan kami kepada seluruh masyarakat agar tetap waspada, jangan cemas, selalu berpikir 
positif yang disertai optimisme, selalu patuhi protokol kesehatan, dan mengikuti vaksinasi,”
tutupnya. (*)

Selasa, 27 Juli 2021

Dalam Vicon, Kabarhakam Tekankan Arahan Presiden Jokowi Soal PPKM Level 4

Kepala Operasi (Kaops) Aman Nusa II Lanjutan, Arief
Kepala Operasi (Kaops) Aman Nusa II Lanjutan, Arief. 

BORNEOTRIBUN JAKARTA -- Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Arief Sulistyanto memimpin video conference (vicon) kepada seluruh jajaran terkait penanganan pandemi Covid-19 di Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Senin (26/7).

Selaku Kepala Operasi (Kaops) Aman Nusa II Lanjutan, Arief menekankan beberapa arahan Presiden Joko Widodo selama penerapan PPKM Level 4 yang diperpanjang hingga 2 Agustus 2021. 

"Intensifkan hasil Ops Aman Nusa II, laksanakan dengan konsisten, proaktif dan koordinatif," tekan Arif dalam keterangan tertulis. 

Adapun penekanan arahan Presiden Joko Widodo yang harus dengan baik diterjemahkan di lapangan antara lain, pengaturan operasional pasar tradisional, PKL dan warung makan. Terkait hal ini, Arief menekankan agar betul-betul dikontrol terkait jam buka dan penegakan protokol kesehatannya. 

"Koordinasi dengan Pemda dan Dinas Pasar. Lakukan pengurangan jumlah pedagang di pasar lalu dibuatkan atau usulkan lokasi perluasan di luar pasar hingga pengaturan parkir," ujar Arief. 

Kemudian, sambung Arief, selama penerapan PPKM Level 4 bagaimana Peran Polri mengurangi beban masyarakat. Dalam hal ini, penyaluran bantuan sosial, sembako yang harus dikawal sepenuhnya hingga tepat sasaran. 

Arief, sebagaimana penekanan Presiden Jokowi juga meminta memetakan wilayah dengan angka kematian tinggi, dengan memantau peningkatan kapasitas RS, isolasi terpusat hingga peningkatan ketersediaan oksigen. 

Oleh karena itu, pelaksanaan Operasi Aman Nusa II Lanjutan ini Arief meminta agar jajaran berkoordinasi dengan Forkompimda, kolaborasi dan sinergitas. 

"Polri agar mendinamisasi sinergitas seluruh komponen. Dan tak kalah penting kesehatan dan keselamatan personel diutamakan," tandas Arief. 

Lalu kemudian, Arief menekankan dalam rangka peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap prokes merupakan aspek penting dalam penurunan jumlah kasus positif. Dengan cara, melakukan sosialisasi dan edukasi masif baik secara langsung dengan mobil patroli maupun melalui media sosial. 

"Dilakukan pada komunitas level terkecil, penegakan prokes dilakukan dengan cara humanis, hindari cara arogan," tekan Arief.

Dalam pelaksanaan 3T, Arief mengarahkan agar mengintesifkan pada level PPKM Mikro dengan berkoordinasi kepada 4 pilar. Lalu bentuk tracer untuk laksanakan tracing sekaligus melaksanakan sosialisasi atau edukasi prokes dan memastikan ketersediaan alat testing (antigen/PCR). 

Sejauh ini, kata Arief, jumlah tracer di 34 Polda berjumlah 61.217, yang terbagi 58,929 tracer di lapangan 2,288 tracer di ruang digital. 

Pelaksanaan vaksinasi juga turut menjadi atensi, untuk itu agar personel memperhatikan dan memastikan jumlah warga yang telah dilakukan vaksin. Arief menekankan agar akselerasi vaksinasi di elaborasi sehingga target herd immunity segera tercapai, di komunitas.(*) 

Sabtu, 24 Juli 2021

324 Pemda Serap Anggaran Bantuan di Bawah 15 Persen

324 Pemda Serap Anggaran Bantuan di Bawah 15 Persen
324 Pemda Serap Anggaran Bantuan di Bawah 15 Persen. 

BORNEOTRIBUN JAKARTA -- Serapan belanja perlindungan sosial dan dukungan ekonomi sebesar Rp25,46 triliun untuk pemerintah daerah masih rendah.

Sebanyak 324 dari total 542 pemerintah daerah baru menyerap di bawah 15 persen hingga Juli 2021.

Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ia juga mengatakan pemerintah daerah akan menggelontorkan bantuan sebesar Rp25,46 triliun pada masa pandemi ini.

Anggaran tersebut bersumber dari anggaran yang dialokasikan untuk belanja wajib dana transfer umum.

Rinciannya Rp12,1 triliun untuk perlindungan sosial dan Rp13,35 triliun untuk pemberdayaan ekonomi. Kendati demikian, kata Sri Mulyani, serapan anggaran pemerintah daerah untuk bantuan yang berupa perlindungan sosial dan dukungan ekonomi ini masih rendah.

"Ada 324 daerah yang realisasi belanja perlindungan sosial dan dukungan ekonomi itu baru 6,2 persen. Ini berarti 59,8 persen daerah dari seluruh wilayah di Indonesia," jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers daring, Rabu (21/7/2021).

Sementara yang serapannya lebih dari 50 persen, kata Sri Mulyani, sebanyak 24 pemerintah daerah. Ia berharap pemerintah daerah dapat meningkatkan penyerapan anggaran untuk membantu masyarakat yang terdampak di tengah pandemi corona.

Sri Mulyani juga menyoroti realisasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa yang rendah yakni Rp6,11 triliun dari total anggaran Rp28,8 triliun pada Juli ini. Pemerintah menargetkan BLT Desa ini untuk 8 juta keluarga dengan bantuan sebesar Rp300 ribu selama 12 bulan.

"Jumlah desa yang baru menyerap di bawah 15 persen ada 163 daerah yang realisasinya hanya Rp938,3 miliar. Padahal anggarannya Rp11,51 triliun," tambah Sri Mulyani.

Kata Sri Mulyani, pemerintah daerah yang menyalurkan BLT Desa di atas 50 persen berjumlah 21 pemda. Di antaranya adalah Kabupaten Manggarai, Kota Denpasar, dan Kabupaten Sleman.

Mengapa Penyerapan Anggaran di Daerah Rendah?


Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan ada beberapa faktor yang menyebabkan penyerapan anggaran pemerintah daerah dan BLT desa rendah. Antara lain belum adanya sinkronisasi data dari pemerintah pusat dengan daerah dan kesulitan teknis administrasi dari pemerintah desa. Selain itu, kata dia, pelaksana teknis atau pejabat pembuat komitmen takut dipidana karena kesalahan administrasi.

"Jadi kalau ada pejabat ragu-ragu membuat keputusan pencairan anggaran itu ada asistensi. Nah ini yang harus dievaluasi kenapa ada kekhawatiran seperti itu," jelas Bhima kepada VOA, Rabu (21/7/2021).

Bhima merekomendasikan pemerintah pusat atau kementerian sosial membuat pusat data terpadu penerima bantuan yang dapat menjadi rujukan bagi semua daerah. Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya tumpang tindih data seperti yang terjadi saat ini. Untuk BLT Desa, Bhima merekomendasikan masyarakat untuk memantau langsung pengawasan penyaluran bantuan ini sehingga penerima bantuan bisa lebih merata.

Bhima juga merekomendasikan pemerintah pusat untuk turun langsung memberikan bantuan konsultasi kepada daerah yang kesulitan administrasi dalam penyerapan anggaran. Namun, ia menyarankan pemerintah memberi sanksi tegas jika terdapat pemerintah daerah yang sengaja menahan dana tersebut di tengah pandemi hanya untuk mendapat keuntungan bunga dari bank.

"Harus ada sanksi berat dari pemerintah pusat. Misalnya dananya dipangkas dan kepala daerahnya mendapat sanksi," tambah Bhima. [sm/em]

VOA




Minggu, 18 Juli 2021

Jenderal Listyo Sigit Prabowo Cek Pasien COVID-19 Terlayani dengan Baik di RS Polri dan Berikan Bansos ke Nakes

Jenderal Listyo Sigit Prabowo Cek Pasien COVID-19 Terlayani dengan Baik di RS Polri dan Berikan Bansos ke Nakes
Jenderal Listyo Sigit Prabowo Cek Pasien COVID-19 Terlayani dengan Baik di RS Polri dan Berikan Bansos ke Nakes. 

BORNEOTRIBUN JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan pengecekan langsung ke Rumah Sakit (Polri) Kramat Jati, Jakarta Timur, Sabtu (17/7/2021), malam. Ia ingin memastikan pasien yang dirawat di tempat itu terlayani dengan baik. 

Sebagai salah satu tempat rujukan pasien Covid-19, Sigit menekankan kepada para Dokter, perawat dan tenaga kesehatan lainnya di RS Polri, untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh elemen masyarakat tanpa pandang bulu. 


"Semua masyarakat diperlakukan sama ya, berikan pelayanan semaksimal mungkin itu adalah amal ibadah buat kita semua. Terima kasih," kata Sigit di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. 

Sigit mengaku bangga dengan perjuangan para tenaga kesehatan di RS Polri, yang telah berjuang dan berusaha semaksimal mungkin dalam merawat pasien Covid-19. Menurutnya, Dokter dan perawat telah memberikan yang terbaik untuk menyelamatkan masyarakat dari paparan virus corona. 

"Saya sebagai Kapolri bangga sekali dengan teman-teman semua, semuanya kerja dengan maksimal untuk menyelamatkan pasien," ujar Sigit. 

Dalam kesempatan itu, Sigit beserta rombongan juga mengecek Gedung Promoter II RS Polri untuk meninjau langsung fasilitas-fasilitas serta ketersediaan Bed Occupancy Rate (BOR).


Dalam pengecekannya, Sigit juga sempat memberikan perhatian kepada para perawat yang bertugas merawat pasien Covid-19. Mantan Kapolda Banten itu langsung melakukan interaksi dengan beberapa perawat RS Polri. 

Setelah mendengar terdapat tenaga kesehatan yang ikut terpapar Covid-19, Sigit mengingatkan para perawat dan Dokter, untuk tetap menjaga kesehatan dan melakukan perlindungan saat menangani warga yang terjangkit virus corona.
 
"Pak Dokter, Ibu Dokter serta para perawat kalian sebagai garda terdepan dalam penyembuhan Covid 19, jangan lupa selalu jaga kesehatan, menggunakan APD yang lengkap ketika penindakan serta tetap semangat," ucap Sigit. 

Setelah menyapa perawat di lobi gedung, Sigit melanjutkan pengecekan sejumlah fasilitas dan melihat alur mulai dari penerimaan hingga perawatan pasien yang terpapar virus corona. 

Mantan Kabareskrim Polri tersebut mengecek seluruh RS Polri, diantaranya Gedung Promoter I yang dijadikan tempat IGD transisi untuk menunggu ruangan sementara sebelum bergeser keruang rawat inap isolasi Covid-19.

Lalu, Gedung Promoter IV yang merupakan tempat ruang rawat inap isolasi pasien Covid-19. Ia selalu mengingatkan agar masyarakat mendapatkan pelayanan terbaik ketika datang ke RS Polri. 


Usai mengecek fasilitas untuk masyarakat, Sigit juga memberikan bantuan sembako dan vitamin kepada seluruh tenaga kesehatan yang berada di RS Polri. Hal ini sebagai wujud rasa perhatian dan kepedulian dari Korps Bhayangkara terhadap perjuangan para tenaga medis.

Pengecekan ke RS Polri tersebut dilakukan Kapolri usai dirinya berkeliling ke Pulau Jawa, guna memastikan pelaksanaan PPKM Darurat, vaksinasi massal, PPKM Mikro dan penyaluran bantuan sosial berjalan lancar. Adapun wilayah yang ditinjaunya, diantaranya adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). 

Kamis, 15 Juli 2021

Filipina dan Bahrain Larang Masuk Pelancong Indonesia Terkait Varian Delta

Filipina dan Bahrain Larang Masuk Pelancong Indonesia Terkait Varian Delta
Filipina dan Bahrain Larang Masuk Pelancong Indonesia Terkait Varian Delta. 

BORNEO TRIBUN JAKARTA -- Juru bicara Kepresidenan Filipina, Rabu (14/7), mengatakan negaranya akan melarang pelancong yang datang dari Indonesia untuk mencegah penyebaran varian Delta COVID-19 yang sangat menular.

Larangan itu akan berlaku untuk semua orang yang datang dari Indonesia atau mereka yang memiliki riwayat perjalanan terbaru ke Tanah Air, dan berlaku mulai 16 hingga 31 Juli, kata Harry Roque dalam sebuah pernyataan. 

Sementara itu, Badan Urusan Penerbangan Sipil Bahrain mengatakan pada Selasa (13/7) bahwa negara tersebut melarang masuk pelancong dari 16 negara, termasuk Indonesia, Tunisia, Iran, Irak, Meksiko, Filipina, dan Afrika Selatan terkait virus corona, Reuters mengutip kantor berita BNA melaporkan.

Di bulan Mei, Bahrain telah melarang pendatang dari negara-negara "Daftar Merah", termasuk India, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, dan Nepal.  

Namun, Bahrain mengecualikan warga negara dan penduduk dengan visa tinggal yang valid dari larangan tersebut. [ah/mr]

VOA

Rabu, 14 Juli 2021

POLRI Bersama FKDB Laksanakan Giat Sosialisasi PPKM Darurat di Wilayah Kerja 20 Provinsi

POLRI Bersama FKDB Laksanakan Giat Sosialisasi PPKM Darurat di Wilayah Kerja 20 Provinsi
POLRI Bersama FKDB Laksanakan Giat Sosialisasi PPKM Darurat di Wilayah Kerja 20 Provinsi. 

BORNEO TRIBUN JAKARTA - Sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab FKDB dalam melaksanakan tugasnya sebagai Satuan Tugas (Satgas) Sosialisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, maka sejak tanggal 7 s.d hari ini, FKDB melaksanakan giat sosialisasi PPKM darurat di 20 provinsi  di Indonesia, diantaranya Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Bali, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Riau, Sulawesi Utara, DKI Jakarta/Banten, Sumatera Utara, Bengkulu, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Papua, dan Papua Barat

Kegiatan sosialisasi PPKM darurat tersebut dilaksanakan secara daring dan luring dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Adapun dalam giat tersebut, Satgas atau Sosialisator FKDB menyampaikan kembali paparan PPKM Darurat yang terdiri dari Inmendagri No. 15/16/17/18/19/20 Tahun 2021, paparan penerapan PPKM Darurat khusus wilayah DKI Jakarta, informasi STRP, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh satgas Opspus Aman Nusa II Polri, Kombes Pol. Iwan Setyawan, S.H.,S.I.K., M.Hum., dan diakhiri dengan pembagian masker kepada para peserta sosialisasi.

"Alhamdulillah berdasarkan laporan yang telah saya terima dari masing-masing sosialisator bahwa masyarakat khususnya di lingkungan kerja FKDB siap mendukung program PPKM Darurat dan siap melaksanakan prokes yang ketat" tegas Ketua Umum FKDB, H. Ayep Zaki, S.E.


"Selama masa PPKM Darurat ini, FKDB akan terus menghimbau kepada masyarakat terutama yang berada di lingkup unit kerja FKDB untuk terus menerapkan 5M dan mensosialisasikannya Kembali baik melalui media sosial atau lisan kepada kawan dan kerabat termasuk memasang banner 5M di masing-masing tempat" tutur Ayep Zaki.

Oleh: Jk

Selasa, 13 Juli 2021

Tahap Ke-21, 10 Juta Dosis Bahan Baku Vaksin Sinovac Tiba di Tanah Air

Tahap Ke-21, 10 Juta Dosis Bahan Baku Vaksin Sinovac Tiba di Tanah Air
Kedatangan Vaksin COVID-19 Tahap ke-21 di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Senin (12/07/2021) siang. (Foto: BPMI Setpres/Kris)

BORNEO TRIBUN - Pemerintah kembali mengamankan pasokan vaksin yang diperlukan untuk pelaksanaan vaksinasi nasional yang menargetkan sekitar 181,5 juta penduduk Indonesia guna mencapai kekebalan komunal (herd immunity) dalam menghadapi pandemi COVID-19.

Pada kedatangan tahap ke-21 ini, Senin (12/07/2021), tiba sebanyak  10 juta dosis vaksin COVID-19 produksi Sinovac dalam bentuk bahan baku atau bulk, melalui Bandar Udara (Bandara) Soekarno Hatta, Tangerang, Banten.

“Hari ini, 12 Juli 2021, kita kembali kedatangan 10.000.280 dosis bahan baku vaksin Sinovac. Kedatangan 10 juta dosis bahan baku vaksin Sinovac ini menambah jumlah vaksin Sinovac dalam bentuk bahan baku menjadi totalnya 115.500.280 dosis,” ujar Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan persnya menyambut kedatangan vaksin tersebut, Senin (12/07/2021) secara virtual.

Bahan baku vaksin ini, imbuh Budi, akan diolah menjadi vaksin jadi oleh Bio Farma. “Dalam satu bulan ke depan, kita akan memiliki 93 juta dosis vaksin jadi Sinovac,” imbuhnya.

Vaksin jadi tersebut, kemudian akan didistribusikan ke seluruh wilayah di Indonesia. Menkes pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung kedatangan hingga pendistribusian vaksin COVID-19 ke seluruh Tanah Air.

“Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung kedatangan vaksin ini hingga pendistribusiannya ke seluruh provinsi di Indonesia. Ini merupakan bagian dari upaya percepatan dan perluasan program vaksinasi untuk mempercepat terbangunnya kekebalan kelompok, termasuk untuk memenuhi target dua juta vaksin per hari di bulan Agustus,” ujarnya.

Percepatan vaksinasi, tutur Budi, menjadi salah satu bagian dari upaya pemerintah untuk menanggulangi lonjakan kasus COVID-19 yang saat ini tengah terjadi.

“Pelaksanaan protokol kesehatan dan pengetatan aktivitas masyarakat melalui kebijakan PPKM Darurat dan PPKM Mikro serta penguatan 3T tidak lengkap apabila aktivitas vaksinasi tidak berjalan dengan baik,” tuturnya.

Menutup pernyataannya, Menkes berharap dengan terus digulirkannya program vaksinasi yang dibarengi dengan upaya disiplin semua komponen bangsa dalam penerapan protokol kesehatan serta mematuhi kebijakan yang diambil pemerintah dalam penanganan pandemi, akan dapat menurunkan laju penularan dengan cepat dan mengendalikan pandemi jauh lebih baik.

“Oleh karena itu, mari masyarakat bergotong royong dengan pemerintah untuk menyukseskan program vaksinasi. Vaksin yang terbaik adalah vaksin yang sudah tersedia. Mari segerakan vaksinasi untuk percepatan mencapai kekebalan komunal,” tandasnya. 

(FID/UN)

Menlu RI: Pemerintah Terus Pastikan Ketersediaan Vaksin bagi Indonesia

Menlu RI: Pemerintah Terus Pastikan Ketersediaan Vaksin bagi Indonesia
Keterangan Pers menyambut kedatangan vaksin COVID-19 Moderna, Minggu (11/07/2021) secara virtual. (Sumber: Tangkapan Layar YouTube Sekretariat Presiden)

BORNEOTRIBUN JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno LP. Marsudi memastikan bahwa pemerintah akan terus bekerja keras untuk memastikan ketersediaan vaksin untuk keperluan vaksinasi bagi rakyat Indonesia. Guna mencapai kekebalan komunal atau herd immunity dalam menghadapi pandemi COVID-19, pemerintah menargetkan vaksinasi bagi sekitar 70 persen populasi atau 181,5 juta penduduk.

“Pemerintah akan terus bekerja keras untuk memastikan ketersediaan vaksin bagi Indonesia. Kesehatan dan keselamatan rakyat akan selalu menjadi prioritas,” ujarnya, dalam Keterangan Pers Bersama Kedatangan Vaksin COVID-19 Tahap Ke-20, Minggu (11/07/2021) secara virtual.

Sebanyak tiga juta dosis vaksin Moderna dalam bentuk jadi yang tiba melalui Bandar Udara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten ini merupakan dukungan kerja sama dari Pemerintah Amerika Serikat (AS) dengan skema doses-sharing atau berbagi dosis vaksin melalui jalur multilateral COVAX Facility.

Menlu mengungkapkan, jutaan vaksin dari jalur pengadaan komersial maupun dukungan internasional dan bilateral direncanakan akan tiba pada bulan Juli ini.

“Saat ini, Indonesia juga telah menerima tawaran dukungan dari beberapa negara, antara lain Jepang akan mengirimkan tahap kedua vaksin AstraZeneca, kemudian tawaran serupa datang dari Belanda, Inggris, Australia, dan Uni Emirat Arab untuk dose-sharing yang kedua,” ungkapnya.

Tak hanya vaksin, ujar Retno, tawaran dukungan dalam penanganan pandemi juga telah diterima Indonesia dari sejumlah negara sahabat.

“Dapat saya sampaikan juga, berbagai tawaran dukungan telah kita terima dari negara sahabat lain, yaitu dalam bentuk ventilator, oxygen concentrators, obat-obatan, dan peralatan medis lainnya,” ujarnya.

Sebelumnya, Indonesia telah menerima dukungan kerja sama dari Pemerintah Singapura berupa ventilator, tabung oksigen kosong kapasitas 50 liter, serta masker, sarung tangan, alat pelindung diri (APD), tutup kepala, dan alat kesehatan lainnya. Selain itu telah diterima juga dukungan kerja sama dari Australia berupa 1.000 ventilator.

“Dukungan dari Singapura melalui jalur laut juga telah berangkat dari Singapura dan menurut rencana akan tiba di Pelabuhan Tanjung Priok tanggal 14 Juli yang akan datang, yang antara lain berisi oxygen concentrators dan oxygen cylinders,” ujar Menlu.

Retno pun menyampaikan apresiasinya atas dukungan yang telah diberikan oleh negara-negara sahabat tersebut. “Solidaritas, kolaborasi, dan kerja sama adalah kunci agar dunia dapat segera lepas dari pandemi ini secara bersama. No one is safe until everyone is,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Duta Besar (Dubes) AS untuk Indonesia Sung Yong Kim juga menyampaikan bahwa dukungan melalui mekanisme doses-sharing ini merupakan upaya bersama negaranya dan Indonesia untuk melawan pandemi COVID-19.

“Atas nama Pemerintah AS dan masyarakat, saya dengan senang hati mengucapkan selamat kepada pemerintah dan masyarakat Indonesia atas kedatangan tiga juta dosis vaksin Moderna, dan sekitar satu juta dosis lainnya akan segera menyusul,” ujar Dubes AS.

Sung Yong Kim menambahkan, pengiriman vaksin melalui jalur multilateral COVAX Facility ini merupakan sebuah inisiatif global yang penting untuk mendukung negara-negara di dunia untuk mendapatkan akses ke vaksin COVID-19. 

(SLN/UN)

#PrayFromHome, Presiden: Usaha Lahiriah Harus Dibarengi Usaha Batiniah

#PrayFromHome, Presiden: Usaha Lahiriah Harus Dibarengi Usaha Batiniah
Presiden Jokowi pada acara #PrayFromHome: Dari Rumah untuk Indonesia, MInggu (11/07/2021) siang, secara virtual. (Foto: BPMI Setpres/Lukas)

BORNEOTRIBUN JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meyakini bahwa dalam menghadapi situasi sulit di tengah pandemi COVID-19 ini, selain berbagai upaya lahiriah yang terus dilakukan, juga diperlukan upaya batiniah dengan memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang.

Hal tersebut disampaikannya dalam acara doa bersama lintas agama bertajuk #PrayFromHome: Dari Rumah untuk Indonesia, yang dilaksanakan secara virtual, Minggu (11/07/2021) siang.

“Dalam menghadapi situasi sulit ini, selain ikhtiar dengan berbagai usaha lahiriah kita juga wajib melakukan ikhtiar batiniah. Memanjatkan doa, memohon pertolongan Allah Swt. agar beban kita diringankan, agar rakyat, bangsa, dan negara, juga dunia segera terbebas dari pandemi,” tuturnya.

Kepala Negara menyampaikan, saat ini seluruh dunia masih terus berjuang untuk bebas dari pandemi COVID-19, termasuk Indonesia. Dalam menghadapi pandemi ini, imbuhnya, diperlukan kerja sama seluruh komponen bangsa karena pemerintah tidak bisa bekerja sendirian.

“Semua pihak harus berkolaborasi, bekerja sama, saling tolong menolong, bergotong royong untuk mengatasi ujian yang maha berat ini,” imbuhnya.

Presiden pun menyampaikan terima kasih kepada seluruh elemen bangsa yang setia membangun optimisme dan semangat kebersamaan dalam berbagai gerakan kerelawanan sosial dan ekonomi demi meringankan beban masyarakat. Ia juga bersyukur atas pandangan ormas-ormas keagamaan yang senapas dengan kepentingan untuk menjaga kepatuhan umat dalam melaksanakan protokol kesehatan.

“Kerja keras pemerintah mengatasi persoalan wabah COVID-19 ini tidak mungkin berhasil tanpa dukungan dan kesadaran serta partisipasi masyarakat,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, atas nama pribadi dan pemerintah serta negara, Presiden juga menyampaikan ungkapan dukacita yang mendalam kepada seluruh korban pandemi yang wafat. Presiden mengajak semua pihak untuk mendoakan mereka, sekaligus mendoakan semua masyarakat yang sedang terpapar COVID-19 untuk segera bisa pulih kembali.

“Dari rumah masing-masing, mari kita tundukkan kepala, mengheningkan cipta, doa dari rumah, kita panjatkan dan berikhtiar ujian pandemi ini segera berakhir,” ujarnya.

Menutup sambutannya, Kepala Negara juga kembali meminta masyarakat untuk meyakinkan keluarga dan lingkungan terdekat untuk beraktivitas di rumah saja sebagai bagian dari upaya untuk menekan laju pandemi.

“Mengatasi persoalan COVID-19 merupakan ijtihad kebangsaan kita hari ini karena bertujuan menyelamatkan jiwa dan kemaslahatan kita bersama. Semoga Tuhan melindungi bangsa Indonesia dan menjadikan negara ini aman, maju, dan sejahtera,” pungkasnya.

Sementara itu, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dalam laporannya menyampaikan acara doa bersama ini dilakukan secara serentak dan diikuti oleh berbagai komponen bangsa, mulai dari pimpinan lembaga negara, menteri Kabinet Indonesia Maju, jajaran TNI-Polri, kepala daerah, pemuka agama, hingga lapisan masyarakat lainnya. Kegiatan ini adalah kelanjutan dari acara Hening Cipta Indonesia yang telah dilaksanakan pada Sabtu (10/07/2021) kemarin, pukul 10.07 WIB.

“Di tengah pandemi COVID-19 ini kami ingin mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk senantiasa berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing agar Allah Swt., agar Tuhan Yang Mahakuasa memberi rahmat, ampunan, dan perlindungan-Nya kepada bangsa Indonesia dan seluruh umat manusia,” ujar Menag.

Yaqut menambahkan, dalam agama diajarkan bahwa doa adalah senjata orang yang beriman, penenang jiwa, dan penumbuh optimisme di dalam kehidupan.

“Semoga kejadian luar biasa COVID-19 ini disegerakan berakhir. Sebagai orang yang beriman kita yakin bahwa hanya Tuhan yang bisa menolong dan menyelamatkan kita semua setelah semua usaha lahir dilakukan,” ujarnya.

Menag juga mengajak seluruh masyarakat untuk tetap waspada serta berikhtiar menjaga diri, keluarga, dan lingkungan di sekitar dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan melaksanakan peraturan yang telah dikeluarkan pemerintah. “Tingkatkan kedermawanan sosial, semangat berbagi, dan rela berkorban untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19,” pungkasnya.

Dalam acara #PrayFromHome:Dari Rumah untuk Indonesia ini, pembacaan doa dilakukan oleh enam orang pemuka agama, yaitu Quraish Shihab (Islam), Pendeta Lipius Biniluk (Protestan), Kardinal Suharyo (Katolik), I Nengah Dana (Hindu), Bhante Sri Pannavaro Mahathera (Buddha), dan Xs. Budi Santoso Tanuwibowo (Konghucu). 

(FID/UN)

3 Juta Dosis Vaksin Moderna Dukungan dari AS Tiba di Indonesia

Tiga Juta Dosis Vaksin Moderna Dukungan dari AS Tiba di Indonesia
Tiga Juta Dosis Vaksin Moderna Dukungan dari AS Tiba di Indonesia.

BORNEOTRIBUN JAKARTA - Pemerintah kembali mengamankan pasokan vaksin yang diperlukan untuk pelaksanaan vaksinasi nasional yang menargetkan sekitar 181,5 juta penduduk Indonesia guna mencapai kekebalan komunal (herd immunity) dalam menghadapi pandemi COVID-19.

Hari ini, Minggu (11/07/2021), tiba sebanyak 3 juta dosis vaksin COVID-19 Moderna dalam bentuk jadi, melalui Bandar Udara (Bandara) Soekarno Hatta, Tangerang, Banten. Vaksin ini merupakan dukungan kerja sama dari Pemerintah Amerika Serikat (AS) dengan skema doses-sharing atau berbagi dosis vaksin.

“Alhamdulillah, pada hari ini Indonesia telah menerima 3.000.060 dosis vaksin Moderna, dukungan kerja sama internasional dari Pemerintah Amerika Serikat melalui jalur multilateral COVAX Facility. Ini merupakan pengiriman tahap pertama vaksin Moderna dari Pemerintah Amerika Serikat,” ujar Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno LP Marsudi dalam keterangan pers menyambut kedatangan vaksin tersebut, Minggu (11/07/2021) secara virtual.

Menlu RI menambahkan, berdasarkan hasil komunikasi dengan Pemerintah AS, termasuk Menlu AS dan National Security Adviser AS, negara tersebut berkomitmen untuk memberikan 4.500.160 dosis vaksin kepada Indonesia melalui skema doses-sharing. Melalui Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Sung Yong Kim, Retno pun menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih dari Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah AS atas dukungan tersebut.

“Atas nama Pemerintah Indonesia, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Pemerintah Amerika Serikat yang telah berbagi dosis kepada Indonesia melalui COVAX Facility,” imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menlu RI juga mengucapkan terima kasih kepada pihak lain yang turut terlibat, yaitu COVAX Facility, WHO, GAVI, CEPI, dan UNICEF.

Lebih lanjut Retno menjelaskan, skema doses-sharing adalah bagian dari mekanisme multilateral untuk memastikan kesetaraan akses terhadap vaksin bagi semua negara. Hal ini, imbuhnya, secara terus-menerus dibahas dalam setiap pertemuan COVAX Facility.

“Indonesia secara konsisten mendukung mekanisme berbagi dosis tersebut, guna mempercepat pencapaian prinsip kesetaraan akses vaksin bagi semua negara,” ujarnya.

Dengan ketibaan vaksin Moderna hari ini, papar Menlu RI, Indonesia telah mengamankan sebanyak 122.735.260 juta dosis vaksin, baik dalam bentuk jadi maupun bahan baku. Adapun rinciannya adalah vaksin Sinovac sebanyak 108,5 juta dosis yang sebagian besar berbentuk bahan baku; AstraZeneca dalam bentuk vaksin jadi yang diperoleh dari jalur COVAX Facility sebesar 8.236.800 dosis dan 998.400 dosis merupakan dukungan doses-sharing bilateral dari Pemerintah Jepang; Sinopharm 2 juta dosis vaksin jadi, termasuk di dalamnya 500 ribu dosis dukungan Pemerintah Uni Emirat Arab; serta Moderna melalui dukungan doses-sharing Pemerintah AS melalui COVAX Facility sebanyak 3.000.060 dosis vaksin jadi.

Sebagai informasi, vaksin Moderna yang berbasis mRNA ini telah mendapatkan Emergency Use Authorization (EUA) atau izin penggunaan di masa darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan pada 2 Juli 2021 lalu.

Turut hadir dalam keterangan pers bersama tersebut, yaitu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Sung Yong Kim, Robert Gass dari UNICEF Indonesia, dan Paranie dari WHO Indonesia. 

(SLN/UN)

Hukum

Peristiwa

Kesehatan

Pemilu 2024

Lifestyle

Tekno