AS Mulai Serangan Udara di Timur Tengah sebagai Pembalasan Terhadap Serangan Pangkalan di Yordania

Redaksi    Minggu, Februari 04, 2024    Comment   

AS Mulai Serangan Udara di Timur Tengah sebagai Pembalasan Terhadap Serangan Pangkalan di Yordania

Presiden AS Joe Biden dan ibu negara Jill Biden menghadiri penyerahan jenazah tiga tentara AS yang terbunuh di Yordania dalam serangan pesawat tak berawak yang dilakukan militan yang didukung Iran, di Pangkalan Angkatan Udara Dover di Dover, Delaware, AS, 2 Februari 2024.

JAKARTA - Amerika Serikat (AS) telah memulai serangan udara di Timur Tengah sebagai pembalasan atas serangan pesawat tak berawak yang fatal terhadap pangkalan Amerika di Yordania pada Minggu lalu.

"Pasukan Komando Pusat AS [CENTCOM] telah melakukan serangan udara di Irak dan Suriah terhadap Pasukan Quds Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) Iran dan kelompok-kelompok milisi afiliasinya. Pasukan militer AS menyerang lebih dari 85 sasaran, dengan banyak pesawat termasuk pembom jarak jauh yang diterbangkan dari Amerika Serikat,” kata CENTCOM dalam sebuah pernyataan pada Jumat (2/2).

Presiden AS Joe Biden mengeluarkan pernyataan tak lama setelah serangan itu.

“Sore ini, atas arahan saya, pasukan militer AS menyerang sasaran di fasilitas di Irak dan Suriah yang digunakan IRGC dan milisi afiliasinya untuk menyerang pasukan AS,” Biden dalam pernyataannya pada Jumat malam.

"Respons kami dimulai hari ini. Ini akan berlanjut pada waktu dan tempat yang kami pilih. Amerika Serikat tidak menginginkan konflik di Timur Tengah atau di mana pun di dunia. Tapi biar semua orang yang ingin menyakiti kami mengetahui hal ini: Jika Anda menyakiti orang Amerika, kami akan membalasnya."

Menteri Pertahanan Lloyd Austin juga mengeluarkan pernyataan.

"Presiden telah mengarahkan tindakan tambahan untuk meminta pertanggungjawaban IRGC dan milisi yang berafiliasi atas serangan mereka terhadap Pasukan AS dan Koalisi. Hal ini akan terjadi pada waktu dan tempat yang kita pilih,” katanya dalam sebuah pernyataan.

Militer AS mengatakan pihaknya menyerang “operasi komando dan kendali, pusat-pusat, pusat intelijen, roket dan rudal, serta tempat penyimpanan kendaraan tak berawak, dan fasilitas rantai pasokan logistik dan amunisi kelompok milisi dan sponsor IRGC mereka yang memfasilitasi serangan terhadap pasukan AS dan koalisi.”

Media pemerintah Suriah di Damaskus melaporkan bahwa “agresi AS” terhadap beberapa lokasi di daerah gurun dan di sepanjang perbatasan Suriah-Irak telah memakan korban jiwa.

Presiden Joe Biden dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin, di antara pejabat pemerintah AS lainnya, telah menjelaskan dalam beberapa hari terakhir bahwa akan ada respons militer beberapa tahap, pasca kematian pertama orang Amerika akibat serangan dalam apa yang oleh sebagian orang digambarkan sebagai perang proksi yang semakin meningkat dengan milisi dukungan Iran di wilayah tersebut.

Serangan hari Minggu (25/1) lalu di sebuah pangkalan di Yordania menewaskan tiga tentara AS dan melukai lebih dari 40 lainnya. Terdapat lebih dari 165 serangan terhadap pasukan AS di Timur Tengah sejak pertengahan Oktober.

“Saya tidak akan membahas tindakan spesifik yang akan kami ambil dan seperti apa responsnya. Hal pertama yang Anda lihat bukanlah hal terakhir yang Anda lihat,” kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby kepada VOA pada hari Rabu.

“Saya pikir setiap kali Anda kehilangan tentara AS di luar negeri dalam suatu operasi, hal ini memberikan tekanan tambahan pada pemerintahan mana pun, baik dari Partai Demokrat atau Republik untuk mengambil tindakan tegas,” kata Jeremi Suri, seorang profesor sejarah di Universitas Texas di Austin kepada VOA.

“Masalah besar yang dihadapi pemerintah adalah bagaimana memiliki kebijakan pencegahan yang kuat tanpa melakukan eskalasi di seluruh wilayah dan (kemudian) sulit untuk mengatasi hal tersebut. Menurut saya, pilihan yang mereka ambil sejauh ini bagus,” kata Suri.

Konflik terbaru di Timur Tengah dipicu hampir empat bulan lalu oleh teroris Hamas dan kelompok militan lainnya yang menyeberang dari Gaza ke Israel dan membantai 1.200 warga Israel, sebagian besar warga sipil, di rumah mereka, di festival musik, dan di tempat lain.

Kembalinya tentara AS yang terbunuh

Indikasi pertama pengeboman balasan pada hari Jumat terjadi beberapa menit setelah penyerahan jenazah tiga tentara cadangan Angkatan Darat AS di Pangkalan Angkatan Udara Dover di negara bagian Delaware.

Presiden Biden dan ibu negara Jill Biden menyaksikan selama 15 menit ketika tim pengangkut yang terdiri dari tujuh tentara yang mengenakan sarung tangan putih dalam formasi dua baris berbaris perlahan menuju pesawat angkut militer C5 Galaxy untuk mengambil satu per satu peti mati yang dibungkus dengan bendera Amerika.

Mereka membawa masing-masing koper sekitar 100 meter menuju kendaraan, perlahan-lahan melewati seorang presiden yang tampak muram dan meletakkan tangan kanannya di dada. Warga sipil lainnya, termasuk ibu negara dan Austin, juga turut berduka cita, begitu pula anggota parlemen yang hadir dan anggota keluarga yang berduka.

Kehadiran presiden pada acara penyerahan jenazah tersebut terjadi di tengah optimisme bahwa Hamas dan Israel perlahan-lahan bergerak menuju kesepakatan untuk membebaskan sandera yang ditahan oleh Hamas di Jalur Gaza dengan imbalan pembebasan tahanan Palestina oleh Israel dan gencatan senjata.

Perang Israel-Hamas

Israel tanpa henti membombardir Gaza sebagai respons terhadap serangan teror 7 Oktober. Respons tersebut telah menewaskan lebih dari 27.000 warga Palestina dan melukai 66.000 lainnya, menurut Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas. Para pejabat di PBB mengatakan perang tersebut telah menciptakan bencana kemanusiaan dengan sekitar seperempat dari 2,3 juta penduduk Gaza menderita kelaparan.

Pasukan Pertahanan Israel meng

atakan pada hari Jumat bahwa mereka menyerang kompleks militer Hizbullah dan truk yang menyimpan senjata di Lebanon selatan.

Jet tempur menyerang kompleks di dekat desa Lida dan truk yang ditabrak berada di dekat desa Shuba, menurut militer Israel (IDF). Operasi ini menyusul peluncuran roket ke Israel utara dari Hizbullah pada hari sebelumnya.

Pemberontak Houthi mengatakan pihaknya menembakkan rudal balistik pada hari Jumat (2/2) di kota pelabuhan Laut Merah Eilat di Israel. IDF mengatakan sistem pertahanan udara Arrow miliknya telah mencegat rudal permukaan-ke-permukaan di Laut Merah.

Tiga Tentara Amerika Tewas dalam Serangan di Yordania, Gedung Putih Siapkan Respon Terhadap Serangan di Timur Laut Yordania

Redaksi    Selasa, Januari 30, 2024    Comment   

Tiga Tentara Amerika Tewas dalam Serangan di Yordania, Gedung Putih Siapkan Respon Terhadap Serangan di Timur Laut Yordania

Presiden Amerika Joe Biden.

JAKARTA - Gedung Putih menanggapi serangan drone musuh yang menewaskan tiga tentara Amerika dan melukai puluhan lainnya di Yordania.

Presiden Amerika Joe Biden hari Senin (29/1) melangsungkan pertemuan dengan anggota tim keamanan nasionalnya di Gedung Putih untuk membahas perkembangan terbaru pasca serangan pesawat nirawak terhadap instalasi pasukan Amerika di timur laut Yordania, dekat perbatasan Suriah. Serangan itu menewaskan tiga tentara Amerika dan melukai puluhan lainnya.

Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan, Menteri Pertahanan Lloyd Austin, Direktur National Intelligence Avril Haines, dan Kepala Staf Gedung Putih Jeff Zients adalah sebagian pejabat yang hadir dalam pertemuan itu. Belum ada keterangan dari hasil pertemuan ini.

Namun dalam dua konferensi pers terpisah, juru bicara Dewan Keamanan Nasional dan juru bicara Pentagon, sama-sama mengatakan Amerika akan "menanggapi" serangan itu. Tetapi belum ada rincian soal waktu, bentuk, dan luasnya tanggapan yang dimaksud.

"Kami tidak menginginkan perang lagi," kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS John Kirby, hari Senin (29/1).

"Kami tidak ingin mengeskalasi, namun kami pasti akan melakukan apa yang perlu dilakukan untuk melindungi diri kami sendiri, untuk melanjutkan misi ini dan merespons dengan tepat serangan-serangan ini."

Ketika drone musuh terbang mendekati sasaran pada ketinggian rendah, salah satu drone Amerika juga sedang terbang kembali menuju pangkalan AS kecil di kawasan gurun itu, yang dikenal dengan nama Tower 22. 

Drone AS itu kemungkinan secara tidak sengaja membiarkan drone musuh melintas, menurut laporan awal yang dikutip oleh salah seorang pejabat secara anonim, karena tidak berwenang memberikan tanggapan.

Kirby menegaskan, sehari setelah Biden berjanji akan "menuntut pertanggungjawaban semua pihak pada waktu dan dengan cara sesuai pilihan kami," bahwa pemerintah AS tidak ingin terlibat dalam konflik lain di Timur Tengah.

Namun Kirby juga menekankan bahwa kesabaran Amerika semakin tipis setelah selama lebih dari dua bulan pasukan AS di Irak, Suriah dan Yordania, serta kapal Angkatan Laut AS dan kapal-kapal komersial di Laut Merah diserang kelompok-kelompok proksi Iran. 

Kelompok-kelompok tersebut, termasuk pemberontak Houthi di Yaman dan Kataeb Hezbollah di Irak, mengatakan bahwa serangan-serangan tersebut merupakan tanggapan terhadap operasi militer Israel yang masih berlanjut di Gaza.

Menteri Intelijen Iran Ismail Khatib hari Senin (29/1) mengatakan kelompok-kelompok militan yang didukung Iran telah membuat keputusan sendiri tentang bagaimana menghadapi "kehadiran agresif" Amerika di kawasan itu.

"(Kelompok) perlawanan di kawasan ini mengambil tindakan terhadap kehadiran agresif Amerika berdasarkan keputusan dan kebijakannya sendiri. Mereka bertindak berdasarkan apa yang mereka anggap benar."

Pernyataan itu disampaikan sehari setelah serangan pesawat nirawak Sabtu malam (27/1) yang menewaskan tiga tentara Amerika dan melukai puluhan lainnya di timur laut Yordania, dekat perbatasan Suriah.

Presiden Joe Biden pada hari Minggu (28/1) mengatakan Amerika "akan menanggapi" serangan tersebut. Biden menyalahkan milisi yang didukung Iran atas korban jiwa pertama di pihak Amerika setelah berbulan-bulan serangan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok semacam itu terhadap pasukan Amerika di seluruh Timur Tengah, sejak dimulainya perang Israel-Hamas pada 7 Oktober lalu.

Dengan meningkatnya risiko eskalasi militer di wilayah tersebut, para pejabat Amerika berupaya mengidentifikasi secara pasti kelompok yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. 

Namun mereka menilai salah satu kelompok yang didukung Iran berada di balik serangan tersebut.

Sejumlah personel Amerika telah luka-luka, termasuk beberapa yang mengalami cedera otak traumatis, dalam serangan itu. [em/rd/jm]

Oleh: VOA Indonesia

Editor: Yakop

Presiden AS Joe Biden Berhasil Lawan Kanker Kulit, Siap Kembali Beraksi di Pilpres 2024?

Redaksi    Senin, Maret 06, 2023    Comment   

Presiden AS Joe Biden Berhasil Lawan Kanker Kulit, Siap Kembali Beraksi di Pilpres 2024?

Presiden Joe Biden memberi keterangan pers kepada para jurnalis sebelum menaiki helikopter kepresidenan, Marine One, di halaman South Lawn, Gedung Putih, Washington, 11 Januari 2023. (Foto: Susan Walsh/AP Photo)

WASHINGTON DC - Presiden AS Joe Biden sukses menjalani operasi pengangkatan sel basal kanker kulit dari dadanya pada bulan Februari yang dilaporkan oleh dokter Gedung Putih, Kevin O’Connor. 

Menurut surat dari dokter Gedung Putih yang dikutip oleh Reuters, seluruh jaringan kulit yang terkena kanker berhasil diangkat dan Biden tidak memerlukan perawatan lanjutan. 

Sel basal karsinoma merupakan jenis kanker kulit yang paling umum.

Biden akan terus dipantau oleh dokter kulit sebagai bagian dari perawatan kesehatannya, meskipun bekas operasi pada kulitnya sudah sembuh. 

Para dokter sebelumnya menyatakan bahwa Presiden AS yang berusia 80 tahun itu sehat dan siap menjalankan tugas setelah menjalani tes kesehatan. 

Mereka telah mengangkat lesi kulit berukuran kecil dari dadanya dan mengirimnya untuk tes biopsi.

Dalam suratnya, O’Connor menjelaskan bahwa lesi sel basal karsinoma umumnya tidak menyebar atau metastasis. 

Kesehatan Biden menjadi sorotan karena dia sedang mempertimbangkan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan presiden 2024. 

Istrinya, Jill Biden, telah mengumumkan rencananya untuk maju sebagai kandidat presiden pada pemilu mendatang, namun Biden sendiri belum memberikan pernyataan resmi mengenai pencalonannya. [ft/pp]

Oleh: VOA Indonesia/Editor: Yakop

Joe Biden Tekan Pemimpin Negara Baltik untuk Lawan Rusia, Konflik Ukraina Dipengaruhi?

Redaksi    Senin, Maret 06, 2023    Comment   

Joe Biden Tekan Pemimpin Negara Baltik untuk Lawan Rusia, Konflik Ukraina Dipengaruhi?

Presiden AS Joe Biden berjalan meninggalkan Gedung Putih selepas berbicara dengan para wartawan di Washington, pada 24 Februari 2023. (Foto: Reuters/Evelyn Hockstein)

JAKARTA - Dalam laporan dari The Wall Street Journal, disebutkan bahwa Presiden Amerika Serikat Joe Biden memberikan tekanan kepada pemimpin negara-negara Baltik selama kunjungannya ke Warsawa.

Hal itu karena sering mengeluarkan seruan untuk mengalahkan Rusia serta terlihat mengedepankan sikap rasis terhadap orang Rusia.

Tindakan dari negara-negara tersebut dapat memiliki dampak negatif pada upaya menyelesaikan konflik di Ukraina secara diplomatis. 

Beberapa anggota NATO dari Eropa Timur khawatir bahwa Ukraina akan terbujuk untuk melakukan negosiasi daripada melanjutkan konflik.

Sebelumnya, mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump berjanji untuk menyelesaikan konflik Ukraina dalam waktu satu hari jika ia terpilih sebagai kepala negara. 

Namun, ia tidak menjelaskan bagaimana caranya. 

Trump juga menyebut bahwa Amerika Serikat telah memberikan bantuan senilai 140 miliar dolar kepada Ukraina, sedangkan negara-negara NATO hanya memberikan sebagian kecil bantuan tersebut. 

Menurut Trump, konflik di Ukraina lebih penting bagi NATO karena lokasi konflik tersebut. 

Pada bulan Februari, Trump juga menyatakan bahwa Amerika Serikat tidak perlu mengirimkan bantuan militer yang besar ke Kiev.

Editor: Yakop

Marianne Williamson Mencalonkan Diri sebagai Oposisi Utama Joe Biden dalam Pemilihan Presiden 2024 dengan Slogan "Sebuah Awal Baru" dan "Ganggu Sistemnya"

Redaksi    Minggu, Maret 05, 2023    Comment   

Marianne Williamson Mencalonkan Diri sebagai Oposisi Utama Joe Biden dalam Pemilihan Presiden 2024 dengan Slogan "Sebuah Awal Baru" dan "Ganggu Sistemnya"

Pengarang Marianne Williamson berbicara di hadapan para tamu saat meluncurkan kampanye pemilihan presiden di Washington, Sabtu, 4 Maret 2023. (Foto: Jose Luis Magana/AP Photo)

AMERIKA SERIKAT - Pengarang Marianne Williamson memulai kampanye untuk maju sebagai calon presiden Amerika Serikat pada Sabtu (4/3). Williamson menjadi politisi Partai Demokrat pertama yang secara resmi menantang Presiden Joe Biden untuk pemilihan presiden 2024.

"Kita merasa tidak puas dengan negara ini, kita khawatir tentang negara ini," kata Williamson di hadapan lebih dari 600 pengunjung saat memulai kampanyenya di Washington DC.

"Adalah tugas kita untuk menciptakan visi keadilan dan cinta yang sangat kuat sehingga dapat mengalahkan kekuatan kebencian, ketidakadilan, dan ketakutan," tambahnya.

Williamson lebih dikenal sebagai pengarang buku-buku panduan motivasi diri. Pada pemilihan presiden 2020, kampanyenya lebih mirip ajakan untuk penyembuhan spiritual daripada upaya untuk memenangkan pemilih.

Williamson, yang berusia 70 tahun, sebelumnya menjadi penasihat spiritual Oprah Winfrey. Dia diperkirakan akan menjadi oposisi utama, menunjukkan kuatnya dukungan politisi Demokrat di belakang Biden.

Pada Sabtu (4/3), Williamson menyindir Biden, yang sering menggunakan kereta api Amtrak, dengan mengadakan acara kampanye di Union Station di Washington dengan panggung yang dibuat seperti ruang kerja presiden.

Sebelum pemilihan pada November lalu, Biden berpidato di Union Station. Saat itu, dia mengerahkan politisi Demokrat untuk mengajak para pemilih menolak ekstremisme politik dan mengatakan bahwa "demokrasi itu sendiri" sedang dipertaruhkan.

Williamson mengatakan bahwa ia akan berkampanye di negara bagian yang mengadakan pemilihan awal dalam kalender pemilihan 2024. Kampanyenya kali ini diusung dengan dua slogan, yaitu "Sebuah Awal Baru" dan "Ganggu Sistemnya".

Negara bagian tersebut termasuk New Hampshire, yang mengancam akan menentang rencana Komite Nasional Demokrat yang didukung Biden agar Carolina Selatan memimpin kontestasi pencalonan.

"Saya pernah mencalonkan diri sebagai presiden. Saya tidak naif tentang kekuatan-kekuatan yang tidak berniat mengizinkan siapa saja untuk terlibat dalam wacana yang tidak sesuai dengan agenda mereka," kata Williamson.

"Saya mengerti bahwa dalam pikiran mereka, hanya pihak-pihak yang sebelumnya mengarahkan mobil yang membawa kita masuk ke parit ini, yang bisa dianggap memenuhi syarat untuk membawa kita keluar," tambahnya.

Luke Stowell, seorang musisi dan mahasiswa di American University di Washington, duduk di baris depan dalam acara Williamson. Stowell mengatakan, "Dia (Williamson) memiliki pesan yang bagus dalam memadukan semua prasangka dan struktur sosial, yang menurut saya, menghambat banyak orang setiap hari."

Duduk di sebelah Stowell adalah Ivan Claudio, seorang mahasiswa fakultas hukum di American University. Claudio mengatakan jika Biden terpilih kembali, maka ia akan berusia hampir 90 tahun ketika masa jabatannya berakhir.

Duduk di sebelah Stowell adalah Ivan Claudio, mahasiswa fakultas hukum American University. Claudio mengatakan jika Biden menang masa jabatan kedua, dia akan berusia akhir 80an ketika menyelesaikan jabatannya.

"Menurut saya, hal itu sangat mengkhawatirkan."

Presiden Biden akan berusia 86 tahun pada akhir masa jabatannya yang kedua, menjadikannya presiden tertua dalam sejarah AS. Menurut jajak pendapat The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, sebagian besar warga AS - termasuk para politisi Demokrat - mengatakan bahwa mereka tidak ingin Biden mencalonkan diri kembali. [ft/ah]

Editor: Yakop

Biden menjadi pribadi dengan serangan terhadap Putin

Redaksi    Kamis, April 14, 2022    Comment   

Biden menjadi pribadi dengan serangan terhadap Putin

Biden menjadi pribadi dengan serangan terhadap Putin.

BorneoTribun Jakarta -- Presiden Biden meningkatkan tekanan pada Vladimir Putin , menargetkan pemimpin Rusia, keluarganya, dan lingkaran dalamnya dengan kata-kata dan tindakan.  

Pemerintahan Biden telah memberikan sanksi kepada Putin sendiri, putri-putrinya dan beberapa teman pribadinya serta para pembantu utamanya dalam upaya untuk menekan pemimpin Rusia itu atas invasi negaranya ke Ukraina. 

Biden juga telah meningkatkan retorikanya dengan Putin , menyebutnya sebagai penjahat perang, mengatakan dia tidak bisa tetap berkuasa dan yang terbaru menggambarkan tindakannya sebagai genosida pada hari Selasa.  

Retorika keras telah mencakup beberapa momen tanpa naskah — seperti ketika Biden dalam pidatonya di Warsawa, Polandia, menganjurkan untuk mengakhiri kekuasaan Putin di Rusia. Gedung Putih dengan cepat terpaksa menarik kembali komentar-komentar itu, dan Biden, kembali ke tanah Amerika beberapa hari kemudian, mengatakan dia tidak mendorong perubahan dalam kebijakan AS. 

Baru-baru ini, pembicaraan keras itu kembali mengangkat alis di luar negeri — dan beberapa kritik implisit. 

Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam sebuah wawancara dengan penyiar France 2 menolak untuk menggunakan istilah "genosida" ketika merujuk pada perang Rusia di Ukraina.  

“Saya ingin terus mencoba, sebanyak yang saya bisa, untuk menghentikan perang ini dan membangun kembali perdamaian. Saya tidak yakin bahwa eskalasi retorika mendukung tujuan itu, ”kata Macron.  

Biden telah menunjukkan sedikit tanda kekhawatiran atas komentar kerasnya, yang kadang-kadang dikritik oleh para analis di luar Macron karena berpotensi menyudutkan Putin .  

Selama pidato hari Selasa di Iowa, Biden meratapi bahwa orang Amerika seharusnya tidak merasakan pukulan di dompet mereka karena “seorang diktator menyatakan perang dan melakukan genosida di belahan dunia lain.”  

Ini menandai pertama kalinya Biden atau pejabat AS secara terbuka menyebut invasi Putin ke Ukraina dan kekejaman yang dihasilkan sebagai genosida. 

Biden kemudian menjelaskan bahwa pernyataan itu bukan omong kosong dan cerminan kemarahannya atas tindakan Putin , meskipun ia mengindikasikan penentuan resmi genosida belum dibuat oleh pemerintah AS.  

Sekretaris pers Gedung Putih Jen Psaki mengatakan pada briefing hari Rabu bahwa Biden akan mengizinkan proses hukum yang diperlukan seputar kemungkinan genosida, tetapi dia mendasarkan komentarnya pada pelaporan dan intelijen yang muncul tentang apa yang terjadi di Ukraina. 

Psaki menunjuk ke kekejaman yang dilaporkan di Bucha, pemboman stasiun kereta api di Mariupol yang menewaskan puluhan warga sipil dan laporan PBB bahwa setidaknya ada 4.450 korban sipil sejak Rusia melancarkan invasi pada pertengahan Februari. 

"Kami juga telah melihat, saya pikir dari awal ini, retorika Kremlin dan media Rusia menyangkal identitas rakyat Ukraina," kata Psaki. “Jadi presiden berbicara dengan apa yang kita semua lihat, apa yang dia rasakan sangat jelas dalam hal kekejaman yang terjadi di lapangan.” 

Evelyn Farkas, pejabat tinggi pertahanan untuk Rusia, Ukraina, dan Eurasia selama pemerintahan Obama, mengatakan Biden kemungkinan mendapatkan lebih banyak informasi daripada publik—dari Ukraina dan intelijen AS—yang mengarah ke beberapa komentarnya yang paling nyaring.  

“Presiden memiliki hak dan harus menggunakan mimbarnya untuk membuat penilaian yang dia anggap akurat secara politik dan geopolitik,” katanya.  

Tetapi retorika Biden telah memicu beberapa kritik.  

"Saya khawatir komentar tersebut semakin mengurangi prospek diplomasi apa pun yang mungkin ada," kata Michael O'Hanlon, rekan senior di Brookings Institution, tentang komentar genosida.  

“Ditambah lagi, saya khawatir pemerintahan ini, seperti yang terakhir, menyalahgunakan istilah genosida — menerapkannya misalnya pada perlakuan China terhadap Uyghur juga. Ini merendahkan istilah dan membingungkan pembunuhan massal – sudah cukup buruk – dengan upaya untuk memusnahkan orang secara sistematis,” katanya. 

Psaki mengatakan pada hari Rabu bahwa AS akan selalu mendukung pembicaraan damai dan menolak anggapan bahwa Putin akan memutuskan untuk tidak berpartisipasi dalam pembicaraan damai “karena beberapa kata yang keluar dari mulut presiden Amerika Serikat.” 

Farkas berpendapat bahwa tidak ada kerugian dari retorika keras Biden terhadap Putin , mencatat bahwa AS perlu membantu Ukraina mengalahkan Rusia secara militer untuk mengakhiri perang.  

“Jika saya adalah Joe Biden, saya tidak akan pernah ingin menjabat tangan Vladimir Putin lagi,” katanya. 

Dia juga mengatakan bahwa kritik Biden terhadap Putin dapat membantu menyatukan sekutu dan Amerika untuk mendukung Ukraina. 

Memang, jajak pendapat Universitas Quinnipiac  yang  dirilis pada hari Rabu menemukan bahwa lebih dari 8 dari 10 orang Amerika percaya bahwa Putin adalah penjahat perang.  

Kremlin membalas pada hari Rabu, menyebut komentar itu tidak dapat diterima dan menuduh Biden munafik. 

Pejabat Gedung Putih menyalahkan Putin atas kenaikan harga gas di dalam negeri, dengan alasan pemimpin Rusia adalah orang yang bertanggung jawab atas ketidakstabilan di pasar minyak dan mengakibatkan kenaikan biaya. 

Dan pemerintah tidak hanya memberikan sanksi kepada Putin tetapi juga orang-orang terdekatnya. Pemerintah pekan lalu mengumumkan akan membekukan aset dua putri dewasa Putin, Maria Putin a dan Katerina Tikhonova.  

Sanksi sebelumnya telah menargetkan oligarki Rusia dan pejabat Kremlin yang merupakan sekutu dan anggota lingkaran dalam Putin ketika AS berupaya meningkatkan tekanan padanya secara langsung dan mengubah opini publik terhadapnya di antara elit Rusia. 

Dalam potensi pukulan lain untuk Putin secara pribadi, Ukraina pada hari Selasa mengumumkan penangkapan Viktor Medvedchuk, sekutu dekat dan teman Putin , dan memposting foto dirinya tampak acak-acakan. Medvedchuk sebelumnya memimpin gerakan politik pro-Moskow di Ukraina. 

Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, yang berbicara dengan Biden pada hari Selasa, memuji deklarasi Amerika bahwa serangan Rusia adalah “genosida,” dengan mengatakan itu adalah bukti kepemimpinan yang sebenarnya. 

Pejabat Gedung Putih telah merobohkan pembicaraan tentang perubahan rezim atau mengakhiri konflik dengan mencopot Putin dari kekuasaan, menjauhkan diri dari saran Senator Lindsey Graham (RS.C.) agar Putin dibunuh dan membantah komentar Biden di Polandia berasal dari tempat moral. kebiadaban. 

Sebaliknya, fokusnya adalah menghukum Putin dan menjadikan Rusia paria global. 

“Saya tidak ingin jalan keluar untuk Vladimir Putin . Saya rasa itu bukan urusan kami,” kata kepala staf Gedung Putih Ron Klain kepada Chuck Todd dari NBC minggu ini. “Kekhawatiran kami adalah menghukum agresi Rusia dan membela hak-hak Ukraina untuk memiliki masa depan yang layak mereka dapatkan.”

(YK/ER)

Presiden Biden mengumumkan $800 juta untuk bantuan Ukraina, termasuk Artileri, Helikopter

Redaksi    Kamis, April 14, 2022    Comment   

Presiden Biden mengumumkan $800 juta untuk bantuan Ukraina, termasuk Artileri, Helikopter

Presiden AS, Joe Biden.

Borneo Tribun, New York -- Presiden Biden hari Rabu mengumumkan bahwa pemerintahannya akan memberikan $800 juta bantuan keamanan tambahan ke Ukraina, termasuk artileri, helikopter dan pengangkut personel lapis baja.  

Biden mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa dia memberi tahu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tentang bantuan baru itu melalui panggilan telepon pada Rabu pagi.  

“Militer Ukraina telah menggunakan senjata yang kami sediakan untuk efek yang menghancurkan. Saat Rusia bersiap untuk mengintensifkan serangannya di wilayah Donbas, Amerika Serikat akan terus memberi Ukraina kemampuan untuk mempertahankan diri,” kata Biden .

 

“Paket bantuan baru ini akan berisi banyak sistem senjata yang sangat efektif yang telah kami sediakan dan kemampuan baru yang disesuaikan dengan serangan yang lebih luas yang kami harapkan akan diluncurkan Rusia di Ukraina timur,” katanya. “Kemampuan baru ini termasuk sistem artileri, peluru artileri dan pengangkut personel lapis baja. Saya juga telah menyetujui transfer helikopter tambahan.” 

Pentagon mengatakan secara lebih spesifik bahwa paket bantuan itu mencakup 11 helikopter Mi-17, 300 drone Switchblade, 200 pengangkut personel lapis baja M113, 18 Howitzer dan 40.000 peluru artileri, 10 radar kontra-artileri, 500 rudal Javelin, kapal pertahanan pantai tak berawak dan peralatan pelindung. jika terjadi serangan senjata kimia atau biologi.

Biden juga mengatakan bahwa AS akan membantu mentransfer "kemampuan signifikan" dari sekutu lain ke Ukraina, tanpa memberikan perincian spesifik tentang kemampuan itu.  

Pengumuman resmi Rabu datang setelah outlet berita termasuk The Hill melaporkan bahwa Biden diperkirakan akan menyetujui tambahan $750 juta dalam bantuan militer untuk Ukraina untuk memerangi invasi Rusia.  

Sebuah sumber mengatakan kepada The Hill pada Rabu pagi bahwa paket bantuan itu diharapkan termasuk artileri Howitzer. 

AS telah memberikan $1,7 miliar bantuan keamanan ke Ukraina sejak invasi Rusia dimulai hampir tujuh minggu lalu.  

Tetapi Ukraina telah meminta persenjataan dan sistem tambahan untuk mengusir serangan Rusia. Sebelum panggilannya dengan Biden pada hari Rabu, Zelensky memposting video ke Twitter meminta sistem pertahanan udara tambahan, pesawat tempur, artileri, kendaraan lapis baja dan tank dari AS dan sekutunya.  

“Kebebasan harus dipersenjatai lebih baik daripada tirani,” katanya dalam video, yang diposting dalam bahasa Inggris dan Ukraina. “Persenjatai Ukraina sekarang untuk mempertahankan kebebasan.”  

AS telah meningkatkan bantuan keamanan ke Ukraina sejak invasi dimulai. Pekan lalu, pemerintahan Biden membantu memfasilitasi transfer sistem pertahanan udara S-300 era Soviet dari Slovakia ke Ukraina dengan memposisikan ulang sistem rudal Patriot AS di Slovakia.

Ada pertanyaan yang mengarah pada pengumuman resmi tentang apakah helikopter akan dimasukkan dalam paket baru, tetapi pernyataan Biden menjelaskan bahwa itu akan dimasukkan. 

"Tidak jelas untuk sementara waktu dari pihak mereka apakah mereka menginginkan helikopter tambahan," kata sekretaris pers Gedung Putih Jen Psaki kepada wartawan, Rabu. “Hari ini, mereka menjelaskan bahwa mereka menginginkan mereka masuk.”

Sekretaris pers Pentagon John Kirby mengatakan kepada wartawan bahwa 11 helikopter Mi-17 era Soviet yang termasuk dalam paket awalnya ditujukan untuk Afghanistan.    

Kirby juga mengatakan AS sedang menjajaki cara untuk melatih pasukan Ukraina pada beberapa sistem yang disediakan.

 “Kami percaya bahwa kami dapat menyusun pelatihan yang tepat untuk beberapa sistem ini dengan sangat, sangat cepat,” kata Kirby, mencatat bahwa sistemnya tidak terlalu rumit.

Kirby menjelaskan bahwa keputusan tentang bantuan apa yang akan diberikan datang langsung dari percakapan baru-baru ini antara pejabat AS dan Ukraina dan mengatakan Pentagon akan mengirimkan persenjataan dan peralatan baru "secepat mungkin."  

Pada saat yang sama, Biden telah menolak panggilan dari Ukraina untuk memasok negara itu dengan jet tempur. Pemerintah menolak rencana bulan lalu yang akan melibatkan pengiriman jet MiG-29 dari Polandia ke Ukraina karena khawatir hal itu akan meningkatkan ketegangan dengan Rusia.  

Evelyn Farkas, pejabat tinggi pertahanan untuk Rusia, Ukraina, dan Eurasia selama pemerintahan Obama, mengatakan kepada The Hill pada hari Rabu bahwa AS harus memasok Ukraina dengan pesawat tempur, persenjataan yang lebih ofensif, dan persenjataan maritim yang lebih baik.  

“Kami ingin membanjiri Ukraina dengan bantuan militer sehingga kami dapat membawa ini ke kesimpulan militer yang cepat,” katanya. 

Setelah gagal merebut Kyiv, Rusia telah menarik pasukan dari sekitar ibukota Ukraina dan diperkirakan akan memfokuskan serangan di selatan dan timur, termasuk wilayah Donbas.

(YK/ER)

Joe Biden Akan Terima PM Singapura di Gedung Putih

Redaksi    Rabu, Maret 30, 2022    Comment   

Joe Biden Akan Terima PM Singapura di Gedung Putih

Bendera Singapura dan bendera Amerika dipasang di atas meja pertemuan Menhan AS Lloyd Austin dengan PM SIngapura Lee Hsien Loong di Pentagon, Washington, 28 Maret 2022. (AP/Andrew Harnik)

BorneoTribun.com - PM Singapura Lee Hsien Loong akan mengunjungi Presiden Joe Biden di Gedung Putih untuk menyoroti hubungan strategis yang diharapkan para pejabat pemerintah akan bermanfaat sementara Biden menghadapi tantangan di kedua belahan dunia.

Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki mengatakan Biden dan Lee akan membahas beberapa isu sewaktu mereka bertemu hari Selasa ini, termasuk di antaranya perang di Ukraina dan “kebebasan di laut,” isu kunci di kawasan di mana Beijing telah membuat klaim teritorial atas sebagian besar Laut China Selatan.

Singapura adalah negara di Asia Tenggara yang langka. Negara ini menjatuhkan sanksi-sanksi terhadap Rusia karena menginvasi Ukraina. Sanksi-sanksi itu mencakup restriksi sejumlah ekspor dan larangan terhadap berbagai lembaga keuangan untuk berbisnis dengan bank-bank Rusia.

Pada saat bersamaan, Biden telah berupaya memperdalam hubungan di Asia sebagai pengimbang pengaruh China yang kian besar. Presiden dari partai Demokrat ini pada awalnya dijadwalkan menerima beberapa pemimpin nasional negara-negara anggota ASEAN pekan ini, tetapi pertemuan tingkat tinggi itu telah ditunda.

Wakil Presiden Kamala Harris mengunjungi Singapura pada Agustus lalu, mengumumkan perjanjian yang menyangkut keamanan siber, perubahan iklim serta isu-isu rantai pasokan. [uh/ab]

Oleh: VOA Indonesia

Presiden Amerika Joe Biden Luncurkan upaya Baru Perangi Kejahatan Senjata Api

Redaksi    Jumat, Februari 04, 2022    Comment   

Presiden Amerika Joe Biden Luncurkan upaya Baru Perangi Kejahatan Senjata Api

Senapan berburu dipajang di Firearms Unknown, toko senjata di Oceanside, California, AS, 12 April 2021. (Foto: REUTERS/Bing Guan)

BorneoTribun AS - Presiden Amerika Joe Biden pada hari Kamis (3/2) meluncurkan upaya baru untuk memerangi kejahatan dengan senjata api, meningkatkan penuntutan terhadap pelaku kejahatan dengan kekerasan dan memulai upaya baru untuk melacak aliran senjata ilegal dan memburu penjualan senjata ilegal.

Biden mengunjungi Kota New York dan berbicara dengan walikota baru kota itu, Eric Adams, seorang mantan kapten polisi, yang pada bulan pertamanya menjabat harus bergulat dengan pembunuhan dua anggota polisi dan penembakan terhadap satu anggota lainnya.

Biden mengatakan pemerintah federal akan mengirimkan $350 juta ke kota-kota di seluruh Amerika untuk menghadapi gelombang kejahatan yang meningkat selama dua tahun pandemi virus corona.

Partai Republik sering menuduh kalangan Demokrat seperti Biden bersikap lunak dalam pencegahan kejahatan dan berusaha memotong anggaran untuk penegakan hukum.

Tetapi Joe Biden sendiri menyatakan, “jawaban untuk menyelesaikan masalah ini bukan dengan menghentikan anggaran polisi.”

Kontrol kepemilikan senjata adalah salah satu masalah politik di Amerika yang paling kontroversial, dan Konstitusi Amerika menjamin hak kepemilikan senjata. Selama beberapa dekade, perdebatan sengit telah berlangsung mengenai sejauh mana hak itu dapat diatur atau dibatasi.

Terlepas dari pembunuhan massal yang sering terjadi di sekolah, mal, dan bisnis di Amerika, upaya di Kongres untuk memberlakukan kontrol yang lebih ketat terhadap kepemilikan senjata atau melarang penjualan senjata otomatis secara selama ini telah gagal.

Biden tidak mengumumkan upaya baru untuk mengendalikan kepemilikan senjata, tetapi mengatakan produsen senjata “harus bertanggung jawab.” Dia mengatakan, “saya kira sangat keterlaluan” bahwa penjualan rokok saja di AS dapat dikendalikan, tetapi penjualan senjata hanya dikendalikan pada tingkat yang terbatas.

Gedung Putih mengatakan dengan upaya baru itu, Departemen Kehakiman telah memerintahkan para jaksa federal di seluruh Amerika “meningkatkan sumber daya yang khusus didedikasikan untuk strategi penanganan kejahatan dengan kekerasan di distrik-distrik khusus... untuk menghilangkan kekerasan bersenjata yang sering terulang dari jalan-jalan kita.” [lt/em]

Oleh: VOA Indonesia

Bahas Afghanistan, Merkel Telepon Biden

Redaksi    Kamis, Agustus 19, 2021    Comment   

Bahas Afghanistan, Merkel Telepon Biden

Bahas Afghanistan, Merkel Telepon Biden. 

BORNEOTRIBUN JAKARTA -- Kantor Kanselir Jerman, Rabu (18/8), mengatakan Kanselir Angela Merkel berbicara melalui telpon dengan Presiden Joe Biden tentang situasi di Afghanistan. 

Dalam pembicaraan telpon itu, Merkel menekankan pentingnya mengevakuasi sebanyak mungkin warga Afghanistan yang mendukung upaya militer dan masyarakat madani Jerman selama ini. 

Kedua pemimpin “setuju untuk menerbangkan sebanyak mungkin orang yang membutuhkan perlindungan,” tambah kantor Merkel. 

Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas mengatakan sejak hari Minggu lalu (15/8) Jerman telah menerbangkan lebih dari 500 orang keluar dari Afghanistan, termasuk 200 warga Afghanistan, dan “kami akan terus melanjutkan hal itu dalam jumlah yang sama selama beberapa hari mendatang.” 

Maas mengatakan ada asumsi bahwa jangka waktu untuk penerbangan evakuasi itu akan terbatas, “tetapi semua yang berada di lapangan dalam posisi siaga, khususnya Amerika, yang berupaya menggunakan waktu ini sebaik mungkin.” 

Ditambahkannya, menurut informasi yang diperolehnya, saat ini ada ratusan – atau mungkin ribuan orang – yang berkumpul di luar gerbang bandara, dan terjadi aksi kekerasan sporadis. 

Maas mengatakan Jerman juga berusaha membawa pasokan makanan ke Kabul bagi mereka yang menunggu proses evakuasi, dan memiliki sebuah pesawat Medevac di kawasan itu. 

Menteri Pertahanan Annegret Kram-Karrenbauer mengatakan Jerman akan “melakukan apapun yang dapat dilakukan untuk mengevakuasi sebanyak mungkin staf lokal dari Kabul.” [em/jm]

VOA

Pemerintahan Biden mendesak Para Remaja agar Divaksinasi COVID-19

Redaksi    Minggu, Juli 18, 2021    Comment   

Pemerintahan Biden mendesak Para Remaja agar Divaksinasi COVID-19

Pemerintahan Biden mendesak Para Remaja agar Divaksinasi COVID-19. 

BORNEO TRIBUN AMERIKA -- Pemerintahan Biden mendesak para remaja agar divaksinasi COVID-19 melalui media sosial dan dengan bantuan selebritas populer di tengah kekhawatiran akan risiko yang ditimbulkan virus tersebut kepada kaum muda.

Olivia Rodrigo adalah penyanyi dan aktris, usia 18 tahun, yang album debutnya, Sour, kini menduduki No. 1 pada tangga lagu.

Ia memiliki 28 juta pengikut di seluruh platform media sosialnya.

Ia datang ke Gedung Putih Rabu untuk mempromosikan vaksinasi bagi kaum muda melalui video bersama Presiden Joe Biden dan Dr. Anthony Fauci, kepala penasihat medis Biden.

Rodrigo datang ke Gedung Putih sementara kasus virus corona kembali melonjak karena munculnya varian delta, terutama di kalangan orang yang tidak divaksinasi.

Varian delta jauh lebih menular daripada varian awal virus corona dan menjadi dominan di Amerika. Pada Juli, tercatat lebih dari 51% kasus baru COVID-19.

Delta juga dinyatakan sebagai varian yang dominan secara global pada Jumat.

Menurut hasil kajian University of California San Francisco yang dirilis Rabu, 25% orang usia 18 hingga 25 tahun enggan divaksinasi, meskipun data menunjukkan bahwa kelompok usia itu adalah yang paling mungkin menularkan virus ke orang lain.

Dalam upaya menjangkau lebih banyak anak muda, Biden dan Fauci juga muncul dalam video bersama bintang yang tenar di YouTube, menjawab pertanyaan tentang virus itu dan vaksin.

Inisiatif Gedung Putih lainnya mencakup bermitra dengan Tinder, aplikasi kencan populer, yang mengarahkan pengguna ke situs vaksinasi terdekat dan membantu mereka terhubung dengan pengguna lain yang divaksinasi.

Biden juga telah mengumumkan bahwa dia berencana mengirim lebih banyak vaksin ke dokter keluarga supaya tersedia vaksin bagi orang dewasa muda yang melakukan pemeriksaan sebelum kelas tatap muka dan acara olahraga dimulai September.

Meskipun kemungkinan mengalami gejala parah virus corona lebih rendah pada dewasa muda, mereka tetap berisiko sakit parah atau menularkan virus itu kepada orang yang tidak divaksinasi, yang lebih rentan terhadap dampaknya, misalkan dewasa yang lebih tua. Orang dewasa muda enggan divaksinasi karena khawatir akan efek samping atau keamanan vaksin. Sebagian lain merasa tidak perlu dilindungi dari virus corona karena kecil kemungkinannya untuk dirawat di rumah sakit. Sebagian lagi bersikap menunggu dan melihat dampak vaksin pada orang lain sebelum bersedia divaksinasi. [ka/pp]

VOA

Korea Utara: Pertemuan dengan AS Hanya Buang-Buang Waktu

Redaksi    Kamis, Juni 24, 2021    Comment   

Korea Utara: Pertemuan dengan AS Hanya Buang-Buang Waktu

Korea Utara: Pertemuan dengan AS Hanya Buang-Buang Waktu.

BorneoTribun Internasional - Korea Utara tidak mempertimbangkan untuk menjalin kontak dengan Amerika Serikat (AS) karena itu hanya akan membuang-buang waktu. Hal itu dikatakan oleh Menteri Luar Negeri Korea Utara Ri Son Gwon pada Rabu (23/6).  

“Kami bahkan tidak mempertimbangkan kemungkinan kontak apa pun dengan AS, apalagi melakukannya, karena tidak akan membawa kami ke mana-mana, hanya membuang-buang waktu yang berharga,” kata Ri dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh media pemerintah, KCNA.  

Dia membuat pernyataan itu setelah utusan baru AS untuk Korea Utara mengatakan di Seoul pada Senin (21/6) bahwa dia menantikan “tanggapan positif segera” dari Pyongyang untuk berdialog.  

Program senjata nuklir Korea Utara telah menjadi masalah yang sulit bagi Washington selama bertahun-tahun dan dalam upaya untuk mengubahnya, pemerintahan baru Presiden Joe Biden melakukan tinjauan kebijakan dan mengatakan akan mencari cara-cara yang “disesuaikan dan praktis” untuk membujuk Pyongyang melakukan denuklirisasi.  

Pada Selasa (22/6), saudara perempuan pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa AS tampaknya keliru menafsirkan sinyal dari Korea Utara. 

Kim Yo Jong, seorang pejabat senior partai yang berkuasa di Korea Utara, menanggapi penasihat keamanan nasional AS Jake Sullivan, yang pada Minggu (20/6) mengatakan dia melihat “sinyal menarik” dari pidato Kim Jong Un baru-baru ini tentang persiapan konfrontasi dan diplomasi dengan AS. [lt/mg]

Oleh: VOA

Bertemu di Jenewa, Pertemuan Biden-Putin Berlangsung Konstruktif

Redaksi    Jumat, Juni 18, 2021    Comment   

Bertemu di Jenewa, Pertemuan Biden-Putin Berlangsung Konstruktif

Presiden AS Joe Biden (kiri) dan Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan pertemuan puncak di Villa La Grange di Jenewa, Swiss hari Rabu (16/6).

BORNEOTRIBUN INTERNASIONAL - Presiden AS Joe Biden dan Presiden Rusia Vladimir Putin Rabu (16/6) melangsungkan pertemuan di Jenewa. Dalam konferensi pers usai pertemuan, Putin menyebut pertemuan itu “konstruktif,” sementara Biden mengatakan “pertemuan tatap muka ini penting agar tidak ada salah sangka” di antara kedua pemimpin.

Presiden AS Joe Biden dan Presiden Rusia Vladimir Putin hari Rabu (16/6) mengakhiri pertemuan puncak di Jenewa, Swiss, yang dipilih sebagai lokasi pembicaraan karena sejarah netralitas politik negara itu.

Joe Biden mengatakan pertemuan tatap muka selama empat jam dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Jenewa berlangsung “baik” dan “positif.” Sebagaimana dilaporkan Associated Press, dalam konferensi pers seusai pertemuan itu Biden menyatakan ada beberapa isu yang disepakati dan ada pula yang tidak. Namun yang pasti “pertemuan tatap muka ini penting agar tidak ada salah sangka” di antara kedua pemimpin.

Presiden AS Joe Biden memberikan konferensi pers usai pertemuan di Jenewa, Rabu (16/6).

“Penting untuk melangsungkan pertemuan secara langsung sehingga tidak ada kesalahan atau kesalahpahaman tentang apa yang ingin saya sampaikan. Saya telah melakukan apa yang harus saya lakukan. Pertama, mengidentifikasi bidang-bidang di mana kedua negara dapat mencapai kemajuan demi kepentingan bersama dan juga menguntungkan dunia. Kedua, mengkomunikasikan secara langsung, secara langsung apa yang menjadi kepentingan kita dan sekutu kita. Ketiga, menjabarkan secara jelas apa prioritas dan nilai-nilai kita; sehingga ia mendengarnya langsung dari saya.”

Lebih jauh Biden memuji suasana pertemuan di mana ia dan Putin sama-sama dapat langsung menyampaikan hal-hal yang mereka sepakati dan tidak “dalam suasana yang tidak hiperbolik.”

Putin Puji Pertemuan yang “Konstruktif”

Dalam konferensi pers terpisah, Putin juga memuji pertemuan yang disebutnya berlangsung “konstruktif,” dan bahwa pertemuan itu akan ditindaklanjuti dengan pertemuan duta besar dan diplomat kedua negara untuk membahas beberapa isu yang telah diangkat kedua pemimpin. Antara lain perjanjian soal pembatasan senjata nuklir atau dikenal sebagai perjanjian START yang baru dan akan berakhir pada 2026.

Presiden Rusia Vladimir Putin memberikan konferensi pers terpisah usai pertemuan di Jenewa, Rabu (16/6).

“Kami telah sepakat bahwa konsultasi tentang pembatasan hulu ledak nuklir akan dimulai di tingkat antar-kementerian di bawah wewenang Departemen Luar Negeri Amerika dan Kementerian Luar Negeri Rusia. Mitra-mitra kami akan bekerja untuk menentukan komposisi delegasi ini, lokasi dan frekuensi pertemuan itu.”

START adalah singkatan dari Strategic Arms Reduction Treaty atau Perjanjian Pengurangan Senjata Strategis. Perjanjian yang ditandatangani pada 2010 ini merupakan landasan pengendalian senjata di dunia. Perjanjian ini membatasi jumlah hulu ledak nuklir yang ditempatkan oleh Amerika dan Rusia, yaitu masing-masing 1.550 hulu ledak. Demikian pula jumlah rudal di darat dan di kapal selam, serta pesawat-pesawat pembom.

Departemen Luar Negeri pada awal Februari 2021 mengatakan Amerika akan menggunakan perpanjangan perjanjian START yang baru itu untuk memastikan pembatasan seluruh senjata nuklir Rusia. Perpanjangan ini berlaku untuk lima tahun, dan disepakati setelah pemerintahan Trump menarik diri dari dua perjanjian serupa, yang merupakan bagian dari pengunduran diri Amerika dari perjanjian-perjanjian internasional.

Putin Juga Sepakat Kembalikan Posisi Dubes Rusia & AS

Putin juga menyampaikan tercapainya kesepakatan awal untuk mengembalikan duta besar masing-masing ke posisinya. Rusia telah menarik pulang Duta Besar Rusia Untuk Amerika Anatoly Antonov tiga bulan lalu, sementara Duta Besar Amerika Untuk Rusia John Sullivan telah meninggalkan Moskow dua bulan lalu seiring memburuknya hubungan kedua negara. Putin mengatakan kedua duta besar diperkirakan akan segera kembali ke posisi semula dalam beberapa hari mendatang. Kedua hal ini menjadi isyarat pemulihan hubungan ke arah yang lebih baik.

Biden: Banyak Hal Tercapai dalam Perjalanan Pertama Ini

Pertemuan dengan Putin ini merupakan agenda terakhir Biden dalam lawatan selama lebih dari satu minggu ke Eropa untuk menghadiri KTT G-7 di Inggris, serta KTT NATO dan KTT Amerika-Uni Eropa di Brussels. Biden mengatakan dalam semua pertemuan penting itu ia telah menunjukkan kepada dunia bahwa Amerika telah kembali.

“Dalam seminggu terakhir ini, saya yakin, saya berharap, Amerika telah menunjukkan pada dunia bahwa kami telah kembali! Berdiri bersama sekutu-sekutu kami. Kami menggalang demokrasi untuk menunjukkan komitmen, menyelesaikan tantangan terbesar yang dihadapi dunia, dan kini menetapkan landasan yang jelas tentang bagaimana kami ingin berhubungan dengan Rusia, hubungan Amerika-Rusia. Bagaimana pun juga masih banyak pekerjaan di depan. Saya tidak mengatakan ini sudah selesai. Tetapi kita telah melakukan banyak hal dalam perjalanan kali ini.” [em/lt]

Oleh: VOA

Biden Cabut Larangan Aplikasi TikTok, WeChat

Redaksi    Sabtu, Juni 12, 2021    Comment   

Biden Cabut Larangan Aplikasi TikTok, WeChat

Presiden Biden memerintahkan Departemen Perdagangan AS untuk meninjau isu keamanan dari aplikasi TikTok dan WeChat logos. (Foto: ilustrasi).

BorneoTribun Jakarta - Presiden AS Joe Biden, pada hari Rabu (9/6), mencabut serangkaian perintah eksekutif era mantan Presiden Donald Trump yang berusaha melarang pengunduhan baru aplikasi WeChat dan TikTok, dan memerintahkan Departemen Perdagangan meninjau isu keamanan yang muncul dari kedua aplikasi tersebut dan aplikasi-aplikasi lain.

Pemerintahan mantan Presiden Trump sempat berusaha menghalangi pengunduhan aplikasi oleh pengguna baru dan melarang transaksi teknis lainnya, sehingga TikTok, aplikasi berbagi video pendek milik perusahaan China, serta WeChat mengatakan akan memblokir penggunaan aplikasi mereka di AS.

Pengadilan lantas memblokir perintah eksekutif yang tidak pernah sempat diberlakukan itu.

Sementara, tinjauan lainnya mengenai TikTok dalam kaitannya dengan keamanan nasional AS yang dimulai pada akhir 2019 masih berlangsung, kata pejabat Gedung Putih, tanpa bersedia memberikan rincian lebih lanjut. Gedung Putih masih merasa khawatir tentang risiko data pengguna TikTok, kata pejabat pemerintahan yang lain.

Perintah Biden itu mengarahkan Departemen Perdagangan untuk memantau aplikasi perangkat lunak seperti TikTok yang dapat memengaruhi keamanan nasional AS, sekaligus untuk mengeluarkan rekomendasi dalam kurun 120 hari untuk melindungi data AS yang diperoleh atau dapat diakses perusahaan-perusahaan yang dikendalikan oleh musuh asing.

TikTok menolak memberikan tanggapan, sementara WeChat tidak segera memberikan komentar.

WeChat, yang sudah diunduh setidaknya 19 juta kali oleh pengguna AS, digunakan secara meluas sebagai media penyedia layanan, gim dan fungsi pembayaran.

Michael Bien, pengacara utama untuk WeChat Users Alliance alias Aliansi Pengguna WeChat, yang melayangkan gugatan untuk memblokir perintah Trump, memuji pemerintahan Biden yang mencabut “larangan salah sasaran pada WeChat… yang telah menyebabkan penutupan sebuah platform komunikasi besar yang diandalkan jutaan orang di AS, yang belum pernah terjadi sebelumnya.”

Perintah eksekutif Biden yang baru mencabut perintah eksekutif terkait WeChat dan TikTok yang diterbitkan Trump Agustus lalu, bersama dengan perintah lainnya pada bulan Januari yang menyasar delapan aplikasi perangkat lunak komunikasi dan teknologi lainnya.

Perintah eksekutif Trump pada bulan Januari mengarahkan pejabatnya untuk melarang transaksi dengan delapan aplikasi asal China, termasuk Alipay milik Ant Group (688688.SS) juga QQ Wallet dan WeChat pay milik Tencent Holdings, meski tidak ada larangan yang dikeluarkan hingga sekarang.

Pemerintahan Trump berpendapat bahwa WeChat dan TikTok menimbulkan masalah keamanan nasional karena data pribadi sensitif pengguna AS dapat dikumpulkan oleh pemerintahan China.

Baik TikTok, yang memiliki 100 juta pengguna di AS, maupun WeChat membantah menciptakan masalah keamanan nasional.

Pada bulan Februari, Reuters melaporkan bahwa sponsor-sponsor bergegas kembali ke TikTok setelah beberapa di antaranya sempat berhenti atau menunda langkah pasca pengumuman Trump Agustus lalu. Merek Chevrolet unggulan General Motors (GM) mulai beriklan di tikTok pada Februari melalui akunnya sendiri.

Pemerintahan Trump telah mengajukan banding atas perintah pengadilan yang memblokir larangan TikTok dan WeChat, namun setelah Biden menjabat pada Januari, Departemen Kehakiman AS diminta menghentikan proses banding.

Juru bicara Departemen Kehakiman AS menolak berkomentar. Laporan status banding itu akan jatuh tempo pada Jumat mendatang.

Perintah eksekutif Biden menyebut pengumpulan data warga Amerika “menimbulkan ancaman pemberian akses informasi tersebut kepada musuh asing.”

Perintah itu mengarahkan Departemen Perdagangan untuk “mengevaluasi secara berkelanjutan” setiap transaksi yang “menimbulkan risiko dampak bencana yang tidak semestinya terhadap keamanan maupun ketahanan infrastruktur penting atau ekonomi digital AS.”

Dalam 60 hari, perintah eksekutif Biden mewajibkan badan-badan intelijen dan keamanan Dalam Negeri AS untuk memberikan penilaian kerentanan dan ancaman terhadap data AS yang dikendalikan musuh asing kepada Departemen Perdagangan selama melakukan peninjauan.

Senator Partai Republik Josh Hawley mengatakan dalam unggahan Twitternya bahwa pencabutan perintah eksekutif Trump adalah “kesalahan besar yang menunjukkan kepuasan diri yang mengkhawatirkan terkait akses #China pada informasi pribadi warga Amerika, begitu pula pengaruh perusahaan #China yang semakin besar.”

Pekan lalu, Biden menandatangani perintah eksekutif yang melarang investasi AS di beberapa perusahaan China dalam sektor teknologi pertahanan dan pengawasan. Perintah itu menggantikan perintah serupa era Trump yang tidak bisa dipertahankan secara hukum. [rd/lt]

Oleh: VOA

Biden: Perang Lawan Korupsi adalah Kepentingan Inti Keamanan Nasional

Redaksi    Jumat, Juni 04, 2021    Comment   

Biden: Perang Lawan Korupsi adalah Kepentingan Inti Keamanan Nasional

Presiden AS Joe Biden berjalan untuk memasuki One di halaman Gedung Putih, 3 Juni 2021.

BorneoTribun Internasional - Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden secara resmi menetapkan perang melawan korupsi sebagai kepentingan inti keamanan nasional.

Biden pada Kamis (3/6) mengeluarkan memorandum keamanan nasional pertamanya, yang menguraikan agenda antikorupsinya.

“Korupsi mengancam keamanan nasional Amerika Serikat, pemerataan ekonomi, anti-kemiskinan global, dan upaya pembangunan. Dan demokrasi itu sendiri,” kata Presiden dalam arahannya.

“Namun, dengan mencegah dan melawan korupsi secara efektif dan menunjukkan manfaat dari pemerintahan yang transparan dan akuntabel, kita dapat mendapatkan manfaat penting bagi Amerika Serikat dan negara-negara demokrasi lainnya," imbuhnya.

Memorandum Biden itu berfungsi sebagai pemberitahuan resmi dari presiden “bahwa dia mengharapkan semua departemen dan lembaga federal yang relevan untuk meningkatkan langkah-langkah anti-korupsi dengan cara yang sangat spesifik,” kata seorang pejabat senior pemerintah kepada para wartawan dalam jumpa pers lewat telepon, Kamis (3/6).

Memo itu di antaranya menyerukan kepada lembaga-lembaga pemerintah untuk memerangi semua bentuk transaksi uang gelap di dalam negeri dan dengan sistem keuangan internasional. Memo itu juga menyerukan agar perusahaan-perusahaan AS melaporkan pelaku transaksi itu ke Departemen Keuangan dan mengurangi kerahasiaan keuangan di luar negeri.

Pendaftaran pemilik perusahaan atau Beneficial Ownership Registry di Departemen Keuangan itu dimaksudkan untuk secara efektif melarang aset terlarang disembunyikan di balik perusahaan cangkang anonim. [lt/em]

Oleh: VOA

Biden Siapkan Peran Lebih Besar Bagi Pasukan Penjaga Pantai

Redaksi    Kamis, Mei 20, 2021    Comment   

Biden Siapkan Peran Lebih Besar Bagi Pasukan Penjaga Pantai

Presiden Joe Biden memberi selamat kepada Kadet Daisy Anne Atayan, salah satu dari dua kadet wanita pertama selama pelantikan di Akademi Penjaga Pantai AS di New London, Conn., 19 Mei 2021. (Foto: AP)

BorneoTribun Amerika -- Presiden Joe Biden, Rabu (19/5), mengatakan pasukan Penjaga Pantai Amerika akan memainkan peran yang lebih besar dalam memastikan agar “setiap negara” menghormati norma-norma internasional di laut.

“Karena reputasi profesionalisme dan ketrampilan yang tidak tertandingi, Pasukan Penjaga Pantai akan menjadi elemen yang semakin penting dalam keterlibatan di Indo-Pasifik, untuk melindungi kehidupan, untuk melestarikan lingkungan dan untuk menjaga kedaulatan di seluruh wilayah,” ujar Biden dalam upacara kelulusan Akademi Penjaga Pantai Amerika.

“Di Teluk Arab, kita sedang dalam proses mengerahkan enam kapal penanggap cepat yang baru untuk menambah patroli di Asia Barat Daya. Keahlian Pasukan Penjaga Pantai membantu mitra di kawasan itu untuk menegakkan hukum maritim dan melakukan operasi pencarian dan penyitaan,” tambahnya.

Presiden juga mengeluarkan peringatan publik kepada China dan Rusia tentang perilaku mereka di laut, dengan mengatakan ia telah membahas keprihatinan itu dengan Presiden China Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin tentang pelanggaran prinsip-prinsip dasar maritim yang sudah lama ada, seperti kebebasan navigasi, yang digambarkannya sebagai “landasan ekonomi dan keamanan global.”

“Ketika negara-negara mencoba mempermainkan sistem atau mengakali peraturan (tip the rules) demi keuntungan mereka, hal itu membuat segalanya menjadi tidak seimbang,” ujar presiden. Ditambahkannya, “itulah mengapa kami sangat bersikukuh agar beberapa wilayah di dunia yang menjadi urat nadi perdagangan dan pengiriman tetap berada dalam kondisi aman; baik itu di Laut Cina Selatan, Teluk Arab, dan kini Kutub Utara.”

Menteri Luar Negeri Anthony Blinken pekan ini menghadiri pertemuan tingkat menteri Dewan Kutub Utara di Islandia, dan ada dukungan bipartisan yang signifikan di Kongres agar Pasukan Penjaga Pantai Amerika melakukan patroli hingga ke Kutub Utara.

“Rusia dan Partai Komunis China semakin meningkatkan pengaruh jahat mereka di kawasan itu, menguji kemampuan Amerika dan sekutu-sekutu kita,” ujar anggota Kongres dari faksi Republik Michael McCaul, yang mengepalai Komite Hubungan Luar Negeri DPR, hari Rabu (19/5).

"Sangat penting bagi pemerintah Amerika untuk mengakui persaingan strategis yang sedang terjadi di Kutub Utara, menyebut apa adanya dan bertindak cepat untuk mengatasinya, guna memastikan agar kawasan Kutub Utara tetap aman, ramah lingkungan dan stabil," tambah McCaul.

Biden mengatakan arus perdagangan global tanpa hambatan tidak akan berlanjut jika Amerika tidak mengambil peran aktif untuk menetapkan norma-norma perilaku “guna membentuk hal itu agar sesuai dengan nilai-nilai demokrasi, bukan otokrat.”

“Itu sebabnya kita akan terus mendukung Konvensi PBB tentang Hukum Laut yang menguraikan banyak prinsip utama yang memastikan agar perairan kita tidak dieksploitasi oleh satu negara, tetapi dapat dilestarikan demi kepentingan semua,” ujar Biden dalam pidato di New London, Connecticut. [em/lt]

Oleh: VOA

Netanyahu Tolak Seruan Biden untuk Redakan Ketegangan di Gaza

Redaksi    Kamis, Mei 20, 2021    Comment   

Netanyahu Tolak Seruan Biden untuk Redakan Ketegangan di Gaza

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam pengarahan kepada para duta besar untuk Israel, di pangkalan militer Hakirya, di Tel Aviv, Israel, Rabu,19 Mei 2021. (Foto: Sebastian Scheiner/Pool/AP)

BorneoTribun Internasional -- Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Rabu (19/5), menolak seruan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden untuk “menurunkan secara signifikan” pengeboman terhadap militan Hamas di Jalur Gaza dan mengarah pada gencatan senjata bagi bentrokan yang telah berlangsung selama sepuluh hari.

Sebaliknya, Netanyahu mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa dia “bertekad untuk melanjutkan operasi ini sampai tujuannya tercapai.”

Netanyahu mengatakan dia “sangat menghargai dukungan dari presiden Amerika,” tetapi Israel akan terus maju “untuk mengembalikan ketenangan dan keamanan kepada warga Israel.”

Menurut pejabat kesehatan setempat, pada Rabu (19/5) malam, jumlah korban tewas mencapai 227 di Gaza, termasuk 64 anak-anak. Dua belas orang tewas di Israel.

Israel dan militan Hamas di Jalur Gaza baku serang pada Rabu (19/5), meskipun banyak upaya oleh pihak-pihak regional dan internasional untuk melakukan gencatan senjata, termasuk upaya Biden dalam percakapan keempatnya dengan Netanyahu sejak permusuhan pecah pekan lalu.

Gedung Putih menyatakan bahwa Biden mengatakan kepada pemimpin Israel “dia mengharapkan penurunan yang signifikan hari ini dan menuju gencatan senjata.”

Gedung Putih tidak bersedia mengatakan apa yang akan terjadi jika Israel melanjutkan serangan pembomannya terhadap Gaza.

“Pendekatan kami adalah memastikan bahwa kami melakukan ini secara diam-diam, intensif, dengan cara diplomatik,” kata Gedung Putih.

Pada Rabu (19/5), Pentagon melaporkan bahwa Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin berbicara dengan mitranya dari Israel, Menteri Pertahanan Benny Gantz, untuk hari kedua berturut-turut.

Austin, sambil menegaskan hak Israel untuk membela diri, juga “mengungkapkan kembali keprihatinan yang mendalam atas hilangnya nyawa yang tidak berdosa,” menurut juru bicara Pentagon, John Kirby.

Sementara itu, kepada para diplomat asing, Netanyahu mengatakan, “kami saat ini sedang melakukan tindakan pencegahan sekuat mungkin.”

Pemimpin Israel itu menolak kritik terhadap kampanye udara Israel, dengan mengatakan pasukannya melakukan yang terbaik untuk menghindari korban sipil. Dia mengatakan pasukan Israel berusaha menggunakan “presisi yang tinggi” untuk menanggapi serangan, tetapi mereka tidak dapat mencegah semua kerusakan sebagai akibat samping.

Hamas mulai menembakkan serentetan roket ke Israel pada 10 Mei karena apa yang dikatakannya sebagai pelanggaran hak oleh Israel terhadap warga Palestina di Yerusalem. Warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki Israel dan 21 persen minoritas Arab di Israel melancarkan mogok umum pada hari Selasa sebagai aksi solidaritas dengan Hamas. [lt/em]

Oleh: VOA

Netanyahu Tolak Seruan Biden untuk Kurangi Serangan terhadap Militan di Gaza

Redaksi    Kamis, Mei 20, 2021    Comment   

Netanyahu Tolak Seruan Biden untuk Kurangi Serangan terhadap Militan di Gaza

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

BorneoTribun Internasional -- Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu Rabu (19/5) menolak seruan Presiden AS Joe Biden untuk "mengurangi secara signifikan" pemboman Israel terhadap militan Hamas di Jalur Gaza yang bisa mengarah pada gencatan senjata guna mengakhiri kekerasan yang sudah berlangsung 10 hari tersebut.

Sebaliknya, Perdana Menteri Netanyahu dalam sebuah pernyataan mengatakan "bertekad untuk melanjutkan serangan ini sampai tujuannya tercapai".

Netanyahu mengatakan bahwa ia "sangat menghargai dukungan dari presiden Amerika," tetapi Israel akan terus maju "untuk mengembalikan ketenangan dan keamanan bagi warga Israel."

Militan Israel dan Hamas di Jalur Gaza Rabu saling serang meskipun pihak-pihak regional dan internasional melakukan berbagai upaya untuk gencatan senjata, termasuk upaya Biden dalam percakapan keempatnya dengan Netanyahu sejak kekerasan itu pecah pekan lalu.

Gedung Putih mengatakan Biden menyampaikan kepada pemimpin Israel itu bahwa ia "mengharapkan penurunan yang signifikan sekarang guna mengarah pada gencatan senjata."

Gedung Putih menolak mengatakan apa yang akan terjadi jika Israel melanjutkan serangan pembomannya di Gaza. "Pendekatan kita adalah memastikan kita melakukan ini secara diam-diam, intensif, dengan cara diplomatik," kata Gedung Putih. [my/jm]

Oleh: VOA

Erdogan: Biden Berlumur Darah karena Dukung Israel

Redaksi    Rabu, Mei 19, 2021    Comment   

Erdogan: Biden Berlumur Darah karena Dukung Israel

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.

BorneoTribun Internasional -- Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan hari Senin (17/5) mengatakan, tangan Presiden AS Joe Biden "berlumur darah" karena mendukung Israel dalam konflik di Jalur Gaza.

Komentar presiden Turki tersebut merupakan salah satu kecaman terkerasnya terhadap Biden sejak Biden menjabat di Gedung Putih pada Januari.

Erdogan selama beberapa bulan terakhir berupaya memperbaiki hubungan dengan Washington dan menjangkau sekutu Barat lainnya setelah setahun berselisih keras.

Tapi ia secara langsung mengecam Biden dalam pidato yang disiarkan televisi secara nasional.

"Anda sedang menorehkan sejarah dengan tangan yang berlumuran darah. Anda memaksa kami untuk mengatakan ini. Karena kami tidak bisa diam lagi mengenai hal ini," kata Erdogan dalam pidatonya yang ditujukan kepada presiden AS.

Sementara itu, Presiden Joe Biden Senin (17/5) mengatakan akan berbicara dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu Netanyahu mengenai kekerasan Israel.

"Saya akan berbicara dengan perdana menteri Netanyahu dalam satu jam dan saya akan memberi tahu Anda setelah itu," katanya Senin pagi kepada wartawan di Gedung Putih, ketika ditanya apakah ia akan bergabung dengan seruan internasional lainnya untuk gencatan senjata di Israel.

Erdogan mendapat dukungan di seluruh Timur Tengah dengan secara vokal membela perjuangan Palestina selama 18 tahun pemerintahannya. Ia pekan lalu menuduh Israel melancarkan "terorisme" dan berjanji untuk menggalang dunia untuk membela Gaza.

"Hari ini kita menyaksikan Biden menandatangani penjualan senjata ke Israel," kata Erdogan, Senin mengacu pada laporan media AS tentang pengiriman senjata baru yang disetujui oleh pemerintahan Biden.

"Wilayah Palestina dilanda penganiayaan, penderitaan dan darah, seperti banyak wilayah lain yang kehilangan kedamaian dengan berakhirnya kekaisaran Ottoman. Dan Anda mendukungnya," kata Erdogan kepada Biden. [my/jm]

Oleh: VOA

Terkait COVID-19, Semakin Banyak Negara Larang Pendatang dari India

Redaksi    Senin, Mei 03, 2021    Comment   

Terkait COVID-19, Semakin Banyak Negara Larang Pendatang dari India

Bantuan peralatan untuk perawatan COVID-19 dari AS tiba di bandara Indira Gandhi, New Delhi (30/4).

BorneoTribun Amerika -- Semakin banyak negara yang untuk sementara melarang kedatangan dari India. Negara terpadat kedua di dunia itu terus mengalami lonjakan kasus COVID-19. Amerika melarang pendatang dari India mulai Selasa (4/5).

Presiden Amerika Joe Biden Jumat lalu mengumumkan pembatasan perjalanan baru terhadap India sehubungan epidemi COVID-19. Mulai Selasa, Amerika melarang sebagian besar warga, yang bukan warga Amerika, memasuki Amerika.

Pembatasan itu atas saran Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) Amerika dan diberlakukan mengingat "besar dan luasnya lonjakan pandemi COVID-19" di India," kata Gedung Putih.

Biden pada Jumat (30/4) menandatangani keputusan yang menerapkan pembatasan itu, yang pertama kali dilaporkan kantor berita Reuters. Dalam keputusan itu disebutkan bahwa India mencatat lebih dari sepertiga kasus baru virus corona global. Ditambahkan bahwa "diperlukan tindakan yang proaktif untuk melindungi kesehatan masyarakat dari pendatang yang memasuki Amerika Serikat" dari India.

Wakil Presiden Kamala Harris mengukuhkan Jumat sore bahwa Amerika akan membatasi perjalanan dari India mulai Selasa, 4 Mei. Alasannya, lonjakan luar biasa kasus COVID-19 di negara itu dan munculnya varian yang berpotensi berbahaya. "Tidak diragukan lagi orang-orang khawatir," ujar Harris.

Berada di landasan bandara Cincinnati, Ohio, Harris mengatakan langkah itu "atas saran CDC, pakar COVID-19 dan pakar medis, serta penasihat keamanan nasional." Ia juga mengatakan Amerika mengirim "pesawat dengan pasokan yang mencakup oksigen" Jumat malam.

"Kita bertanggung jawab, terutama Amerika, terkait orang-orang yang telah bermitra dengan kita selama bertahun-tahun, untuk membantu ketika orang sedang membutuhkan," imbuhnya.

Inggris, Jerman, Italia, Thailand, Singapura, Kanada dan Hong Kong juga melarang kedatangan dari India. Australia dan Selandia Baru sudah lebih dulu menerapkan larangan itu dan memperpanjangnya.

Menanggapi larangan Selandia Baru, juru bicara kementerian luar negeri India Arindam Bagchi mengatakan, "Mereka mengatakan bahwa ini adalah larangan sementara dan larangan ini tidak hanya untuk warga India tetapi juga untuk warga Selandia Baru di India."

Juga mulai 4 Mei, Irlandia mewajibkan karantina dua minggu bagi orang yang datang dari, atau transit di, India. Mereka yang keluar dari hotel karantina lebih cepat diancam denda, hukuman penjara, atau keduanya.

Sampai Minggu sore waktu Amerika, pusat data COVID-19 John Hopkins University mencatat hampir 20 juta kasus di India, nomor dua setelah Amerika Serikat. [ka/lt]

Oleh: VOA