Berita Borneotribun.com: Jokowi Hari ini -->
Tampilkan postingan dengan label Jokowi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Jokowi. Tampilkan semua postingan

Selasa, 15 Juni 2021

Jokowi Targetkan DKI Jakarta Capai Kekebalan Kelompok pada Agustus

Jokowi Targetkan DKI Jakarta Capai Kekebalan Kelompok pada Agustus
Penumpang duduk di stasiun kereta sambil menunggu untuk kembali ke kampung halaman menjelang perayaan Idul Fitri, sebuah kegiatan yang dikenal dengan sebutan "mudik", di tengah pandemi COVID-19, di Jakarta, 5 Mei 2021. (Foto: Reuters)

BORNEOTRIBUN JAKARTA - Presiden Joko Widodo menargetkan DKI Jakarta mencapai kekebalan kelompok (herd immunity) pada Agustus mendatang. Mungkinkah?

Presiden Joko Widodo menginginkan DKI Jakarta mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok pada Agustus mendatang. Guna mencapai hal ini, katanya, pemerintah akan melakukan akselerasi program vaksinasi COVID-19 warga di Ibu Kota, mengingat vaksinasi bagi masyarakat umum berusia 18 tahun ke atas sudah dimulai.

Pada awalnya, target vaksinasi massal masyarakat umum di DKI Jakarta ditetapkan sekitar 5.000 orang per hari. Namun kemudian, Jokowi menginginkan, mulai minggu depan Pemprov DKI Jakarta bisa melakukannya sebanyak 100 ribu dosis per hari.

Presiden Jokowi Imbau Pemda Riau tingkatkan penanganan pandemi di wilayahnya. (Foto: Courtesy/Biro Pers)

“Seratus ribu per hari, karena kita ingin mengejar herd immunity, kekebalan kelompok. Dan, kita harapkan dengan jumlah yang tadi sudah kita targetkan, di bulan Agustus nanti sudah bisa mencapai kekebalan kelompok, dan kita harapkan penyebaran COVID-19 di DKI Jakarta bisa kita hambat dan kita kurangi,” kata Jokowi usai meninjau program vaksinasi massal COVID-19, di Waduk Pluit, Jakarta, Senin (14/6).

Ia pun optimis target itu bisa tercapai karena jumlah vaksin yang tersedia sejauh ini mencukupi.

“Saya tadi sudah berbicara dengan Menteri Kesehatan, dengan Gubernur DKI Jakarta untuk manajemen pelaksanaannya dan persiapan jumlah vaksinnya. Dan, dari hitung-hitungan saya kira Insya Allah semuanya lancar,” tuturnya.

Percepatan program vaksinasi COVID-19, ujar Jokowi, dilakukan karena warga DKI Jakarta merupakan salah satu kota yang warganya mempunyai interaksi sosial dan mobilitas masyarakat yang cukup tinggi. Percepatan vaksinasi ini salah satunya dilakukan di Rumah Susun Tanah Tinggi, di Jakarta Pusat.

Seorang perempuan menghembuskan napas ke dalam plastik GeNose C19 untuk tes COVID-19 sebelum mudik Lebaran, di sebuah stasiun kereta di Jakarta, 5 Mei 2021. (Foto: Ajeng Dinar Ulfiana/Reuters)

Menurutnya, rumah susun ini merupakan kawasan padat yang interaksi antar warganya cukup tinggi, sehingga diberikan prioritas untuk vaksinasi. Jokowi pun mengakui bahwa target herd immunity yang ingin dicapai pada Agustus nanti di DKI Jakarta cukup ambisius.

“Saya juga tadi telah menyampaikan kepada Gubernur DKI Jakarta, untuk nanti di akhir Agustus target 7,5 juta penduduk di Jakarta harus sudah tervaksinasi," katanya.

"Ini memang target yang sangat ambisius, tetapi mau tidak mau kita harus menuju ke sana untuk mencapai kekebalan kelompok, herd immunity dan saya berharap kerja keras semuanya baik di tingkat wali kota, kecamatan, kelurahan dan seluruh puskesmas dan rumah sakit yang ada di DKI Jakarta, karena DKI ini juga sama, interaksi antarmasyarakatnya tinggi, mobilitas masyarakatnya juga tinggi sehingga kecepatan vaksinasi sangat menentukan sekali penyebaran dari COVID-19,” papar Jokowi.

Herd Immunity Sulit Dicapai

Ahli Epidemiologi dari Universitas Griffith Australia Dicky Budiman mengatakan target Presiden Jokowi tidak akan tercapai. Ia menjelaskan, di beberapa negara yang cakupan vaksinasi COVID-19 sudah luas sekalipun, seperti Israel dan Amerika Serikat, sampai saat ini herd immunity belum tercapai. Menurutnya, walaupun jangkauan vaksinasi nanti sudah mendekati target bukan berarti herd immunity serta merta akan terjadi.

Epidemiolog Universitas Griffith, Australia, Dicky Budiman, dalam tangkapan layar. (Foto: VOA/Nurhadi Sucahyo)

“Karena ada isu lain seperti masalah bahwa berapa lama vaksin itu bertahan? Kemudian bagaimana vaksin itu efektif dalam mencegah penularan? Belum lagi yang sekarang menjadi ancaman serius adalah adanya varian baru seperti halnya varian delta yang memenuhi kriteria sebagai super strain yang memporak porandakan pada negara yang tadinya pandeminya terkendali,” ungkapnya kepada VOA.

Maka dari itu, kata Dicky sebuah negara tetap harus mensinergikan beberapa strategi untuk mengendalikan pandemi COVID-19 yakni dengan memperkuat aspek testing, isolasi, karantina dan dukungan perawatan yang memadai. Kemudian vaksinasi harus dilakukan secara massif dan agresif dengan strategi yang tepat dan dengan vaksin yang sudah terbukti efektif melawan varian baru.

“Jadi bicara pengendalian pandemi ini bukan hanya masalah vaksinasi saja. Jadi salah besar kalau kita hanya menitikberatkan pada program vaksinasi karena tidak ada negara yang terbukti bisa aman dari serangan gelombang akibat adanya varian baru hanya dengan mengandalkan vaksinasi. Contoh Australia bisa relatif aman karena pintu perbatasan betul-betul ditutup, 3T benar-benar menguat dan sekarang vaksinasi, dan strategi lockdownnya dilakukan dengan cepat, efektif. Ini yang harus dijadikan pelajaran bagi semua negara,” paparnya.

Dicky menyampaikan bahwa target herd immunity sangat sulit dicapai. Apalagi, katanya, belum ada vaksin COVID-19 yang terbukti aman untuk anak-anak dan ibu hamil.

Para komuter yang mengenakan masker wajah berjalan ke peron kereta mereka di stasiun kereta Tanah Abang di Jakarta pada 18 Agustus 2020. (Foto: AFP/Adek Berry)

“Kemudian fakta bahwa vaksin untuk anak belum ada, dalam artian yang memenuhi kriteria untuk benar-benar memproteksi, mencegah penularan, relatif aman, termasuk yang sudah di-approved WHO kan belum ada," katanya.

"Yang artinya ada 32 persen dari populasi (anak) dunia ini yang belum bisa di-cover. Selain itu belum ada vaksin untuk ibu hamil, ini yang menjadi masalah. Jadi saya menyarankan kita ini jangan sekali-kali membicarakan herd immunity pada jangka pendek, herd immunity umumnya ditempatkan dalam strategi jangka panjang,” pungkas Dicky. [gi/ab]

Oleh: VOA

Minggu, 13 Juni 2021

Buka Pesta Kesenian Bali ke-43, Presiden: Kunci Utama Pemulihan Bali ialah Kemampuan Tangani Pandemi

Buka Pesta Kesenian Bali ke-43, Presiden: Kunci Utama Pemulihan Bali ialah Kemampuan Tangani Pandemi
Presiden Jokowi membuka Pesta Kesenian Bali ke-43, secara virtual, Sabtu (12/06/2021) (Foto: BPMI Setpres)

BORNEOTRIBUN JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) membuka Pesta Kesenian Bali ke-43, Sabtu (12/06/2021) secara virtual. Penyelenggaraan acara yang melibatkan ribuan seniman dari berbagai komunitas dengan protokol kesehatan ketat dan terukur tersebut menjadi bukti bahwa pandemi tidaklah menjadi penghalang bagi masyarakat Bali untuk tetap berkreasi.

“Penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali ke-43 ini merupakan bukti bahwa dalam tekanan pandemi yang sangat berat, kreativitas dan produktivitas masyarakat Bali tetap tumbuh dan tampil dengan cara-cara baru untuk terus mewarnai panggung seni dunia,” ujar Presiden dalam sambutannya.

Dalam penyelenggaraan kali ini, Pesta Kesenian Bali mengangkat tema “Purna Jiwa: Prananing Wana Kerthi” yang berarti bahwa jiwa yang paripurna merupakan napas pohon kehidupan. Kepala Negara sangat mengapresiasi pilihan tema yang tersebut.

“Saya juga mengapresiasi pilihan tema yang mengajak pemuliaan flora fauna dan seluruh keragaman hayati, menebarkan semangat konservasi, serta hidup harmoni dengan alam untuk penyembuhan peradaban dari pandemi,” kata Presiden.

Presiden mengatakan, warisan-warisan susastra yang mengingatkan datangnya wabah dan mengajarkan cara untuk mencegah dan beradaptasi perlu dibuka kembali dan dikembangkan untuk diambil pelajaran dan kaitannya terhadap pandemi yang sedang terjadi saat ini.

Selain itu, Kepala Negara menegaskan bahwa kunci utama dari pemulihan ekonomi Bali ialah kemampuan kita dalam menangani pandemi di mana disiplin terhadap protokol kesehatan harus terus diterapkan, vaksinasi dilakukan secara cepat dan masif, serta PPKM mikro berbasis banjar dan desa adat di Bali harus diefektifkan untuk mencegah penularan.

“Kita tunjukkan pada dunia bahwa Bali adalah destinasi wisata yang sangat aman untuk dikunjungi,” ucapnya.

Lebih jauh, Kepala Negara turut mengapresiasi upaya pemerintah daerah, para seniman, dan seluruh masyarakat Bali yang mampu untuk terus berkarya, mengekspresikan seni, dan terus mengembangkan estetika dan tradisi adiluhung kebudayaan Bali dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan terukur. 

(BPMI SETPRES/UN)

Jumat, 11 Juni 2021

Jalan Tol Ruas Semarang – Demak Urai Kemacetan dan Atasi Rob Kaligawe

Jalan Tol Ruas Semarang – Demak Urai Kemacetan dan Atasi Rob Kaligawe
Presiden Jokowi meninjau pembangunan jalan tol ruas Semarang-Demak, di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Jumat (11/06/2021) sore. (Foto: BPMI Setpres/Lukas)

BORNEOTRIBUN JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meninjau pembangunan jalan tol ruas Semarang-Demak yang berlokasi di wilayah Sidogemah, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah (Jateng), Jumat (11/06/2021) sore.

Kepala Negara menyampaikan, keberadaan jalan tol ini diharapkan dapat mengurai kemacetan yang kerap terjadi di Jalan Raya Kaligawe, Semarang.

“Jalan tol ini kita harapkan akan mengurangi kemacetan lalu lintas secara signifikan Kaligawe dan Bandar Udara Ahmad Yani, ini yang sudah berpuluh-puluh tahun selalu macet, baik karena kendaraan-kendaraan besar yang semuanya melewati jalur ini,” ujarnya dalam keterangan pers usai peninjauan.


Tak hanya itu, keberadaan jalan tol ini juga berfungsi untuk mengatasi banjir rob yang juga kerap menggenangi Kaligawe.

“Keistimewaan jalan tol ini adalah multifungsi, selain meningkatkan konektivitas, Jalan Tol Semarang – Demak seksi 1 ini juga akan berfungsi untuk pengendalian banjir rob dengan adanya fungsi kolam retensi dan adanya nanti tanggul laut,” ujarnya.

Selain itu, imbuh Presiden, juga dilakukan pengembangan area yang tadinya terendam sehingga menjadi kering.

“Yang masih terendam nantinya semuanya akan kering dan bisa digunakan, baik untuk kawasan industri dan pendukungnya serta pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru,” imbuhnya.

Ruas Tol Semarang – Demak sepanjang 26,7 kilometer terbagi menjadi dua seksi, yaitu Seksi 1 Kaligawe – Sayung sepanjang 10,39 kilometer dan Seksi 2 Sayung-Demak sepanjang 16,31 kilometer. Ruas tol ini merupakan bagian dari jaringan Jalan Tol Trans Jawa koridor Pantai Utara Jawa yang akan menghubungkan Semarang, Demak, Rembang, Tuban, dan Gresik.

Untuk pengerjaan Seksi 1, ujar Presiden, adalah dukungan dari pemerintah, sedang Seksi 2 dibangun dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Pada saat beroperasi nanti, keberadaan jalan tol ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitar.

“Kita harapkan ini segera bisa diselesaikan, sehingga sekali lagi mendorong pertumbuhan ekonomi di provinsi Jawa Tengah,” pungkas Presiden.

Dalam peninjauan ini, Presiden didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, serta Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. 

(TGH/UN)

Presiden Tinjau Vaksinasi Bagi 1.000 Orang di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang

Presiden Tinjau Vaksinasi Bagi 1.000 Orang di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang
Presiden Jokowi meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 massal di Pelabuhan Tanjung Emas, Kota Semarang, Jateng, Jumat (11/06/2021). (Foto: BPMI Setpres/Lukas)

BORNEOTRIBUN JAKARTA - Usai meninjau perkembangan pembangunan Bandar Udara Jenderal Besar Soedirman di Kabupaten Purbalingga, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melanjutkan rangkaian kunjungan kerjanya di Jawa Tengah (Jateng) dengan meninjau pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 massal di Pelabuhan Tanjung Emas, Kota Semarang, Jumat (11/06/2021).

Vaksinasi kali ini menyasar sebanyak 1.000 orang yang terdiri dari pekerja pelabuhan, masyarakat di sekitar pelabuhan, hingga warga difabel.

“Siang hari ini kita melakukan vaksinasi sebanyak 1.000 orang, yang kita targetkan nanti satu minggu ini 4.000 (orang),” ujar Presiden dalam keterangan pers usai peninjauan.

Presiden menyampaikan, Pelabuhan Tanjung Emas ini memiliki tingkat aktivitas dan interaksi dan mobilitas yang sangat tinggi, mulai dari aktivitas bongkar muat, pergerakan kapal, pergerakan penumpang, hingga aktivitas petugas-petugas yang ada di pelabuhan.

Oleh karena itu, melalui pelaksanaan vaksinasi ini Kepala Negara berharap dapat menciptakan kekebalan komunal memberikan pelindungan bagi pekerja dan masyarakat sekitar pelabuhan.

“Kita harapkan adanya percepatan vaksinasi ini bisa melindungi para petugas, para pelayan publik, para  pekerja di Pelabuhan Tanjung Emas dan kita harapkan segera terjadi kekebalan komunal (herd immunity). Dan kita berharap semuanya, Penyebaran COVID-19 bisa kita hambat dan kita hilangkan,” pungkasnya.

Hadir mendampingi Presiden dalam agenda ini antara lain Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi. 

(TGH/UN)

Presiden: Bandara Soedirman Dorong Pertumbuhan Ekonomi Jateng Bagian Selatan

Presiden: Bandara Soedirman Dorong Pertumbuhan Ekonomi Jateng Bagian Selatan
Presiden didampingi Ibu Negara Iriana Jokowi meninjau progres pembangunan Bandara JB Soedirman Purbalingga, Jumat (11/06/2021) pagi. (Foto: BPMI Setpres/Lukas)

BORNEOTRIBUN JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi)  berharap keberadaan Bandar Udara Jenderal Besar Soedirman (Bandara JB Soedirman) yang berada di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah (Jateng) akan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi di wilayah Jawa Tengah khususnya bagian selatan.

“Kita harapkan bandara ini akan memberikan kontribusi menumbuhkan ekonomi tidak hanya di Kabupaten Purbalingga, tetapi juga di Banyumas, di Cilacap, kemudian Banjarnegara, kemudian Wonosobo, dan juga daerah sekitarnya, termasuk Kebumen,” ujarnya usai meninjau perkembangan pembangunan bandara tersebut, Jumat (11/06/2021) pagi.

Diungkapkan Presiden, meskipun proses pembangunannya masih terus berlanjut, namun Bandara JB Soedirman telah beroperasi sejak awal bulan Juni ini. Bandara ini beroperasi sejak 1 Juni 2021 dan telah melakukan penerbangan perdana pada tanggal 3 Juni 2021.

“Meskipun terminalnya belum selesai, tetapi minggu yang lalu telah mulai dilakukan penerbangan dari Jakarta ke Purbalingga, kemudian dari Purbalingga ke Surabaya oleh Citilink, dan kita melihat juga penumpangnya lebih dari 70 persen, alhamdulillah,” ungkapnya.

Dengan telah dioperasikannya bandara ini, Presiden berharap mobilitas orang dan barang di wilayah Jawa Tengah bagian selatan akan menjadi lebih baik, sehingga akhirnya akan memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut.

“Kita harapkan mobilitas orang, mobilitas barang, mobilitas logistik akan menjadi lebih baik, sehingga akhirnya akan memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi pada wilayah di Jawa Tengah bagian selatan ini,” ujarnya.

Bandara JB Soedirman ini memiliki landasan pacu atau runway sepanjang 1.600 meter dengan lebar 30 meter. Presiden menilai pengoperasian yang telah dimulai meskipun pembangunan masih terus berjalan juga membuat bandara ini menjadi lebih produktif.

“Ini bagus, saya senang, meskipun terminalnya masih terminal darurat, belum selesai, tetapi airport-nya sudah dipakai. Saya kira ini akan lebih produktif seperti itu daripada kita menunggu terminal harus selesai, kemudian baru dilakukan penerbangan,” ujarnya.

Kepala Negara pun berharap metode serupa dapat diterapkan dalam pembangunan bandara lainnya di Tanah Air. “Saya kira cara-cara cepat seperti ini yang akan terus kita lakukan terhadap juga airport-airport yang lain yang dalam proses dibangun,” tandasnya.

Tampak mendampingi Presiden dalam agenda ini antara lain Ibu Negara Iriana Jokowi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, dan Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi. 

(TGH/UN)

Bertolak ke Purbalingga Gunakan Pesawat ATR, Presiden Akan Tinjau Bandara Soedirman

Bertolak ke Purbalingga Gunakan Pesawat ATR, Presiden Akan Tinjau Bandara Soedirman
Presiden Jokowi bertolak ke Jateng dalam rangka kunjungan kerja, Jumat (11/06/2021) pagi. (Foto: BPMI Setpres/Lukas)

BORNEOTRIBUN JAKARTA - Menggunakan Pesawat ATR, Presiden Jokowi beserta Ibu Negara Iriana pada bertolak menuju Provinsi Jawa Tengah (Jateng) untuk melakukan kunjungan kerja (kunker), Jumat (11/06/2021).

Dengan menggunakan Pesawat Khusus ATR 72-600, Presiden dan rombongan lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 07.00 WIB.

“Pagi hari ini Bapak Presiden pertama kali kunker ke lokasi di Purbalingga akan melihat perkembangan pembangunan Bandar Udara Soedirman. Pagi hari ini Bapak Presiden akan berangkat bersama rombongan menggunakan ATR 72-600 di mana tentunya kami menyesuaikan dengan kondisi bandara di sana,” ujar Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono, sebelum keberangkatan.

Setibanya di Bandara Jenderal Besar Soedirman, Kabupaten Purbalingga, Kepala Negara diagendakan untuk meninjau perkembangan pembangunan bandara tersebut. Bandara Jenderal Besar Soedirman sendiri telah mulai beroperasi sejak 1 Juni 2021 dan melakukan penerbangan komersil perdananya pada 3 Juni 2021.

Selanjutnya, Presiden akan lepas landas menuju Pangkalan Udara Utama TNI AD Ahmad Yani, Kota Semarang. 

Setibanya di Semarang, Kepala Negara langsung bergerak menuju terminal penumpang Pelabuhan Tanjung Emas untuk meninjau jalannya pelaksanaan vaksinasi massal yang diperuntukkan bagi pengguna kapal laut, pekerja pelabuhan, masyarakat di sekitar pelabuhan, hingga warga difabel.

Dalam kunjungan kerja kali ini, Kepala Negara juga direncanakan untuk memberikan pengarahan kepada Forkopimda se-Provinsi Jawa Tengah terkait penanganan pandemi COVID-19. Pengarahan akan berlangsung di Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah.

“Bapak Presiden sangat memperhatikan perkembangan kondisi COVID-19 di Indonesia, maka Bapak Presiden secara langsung akan memberikan pengarahan. Kita ketahui sebelumnya juga Bapak Presiden berkunjung ke Provinsi Riau dan Kepulauan Riau di mana lokasi tersebut beliau memberikan pengarahan langsung kepada para bupati, wali kota, dan tentunya jajaran pemerintahan provinsi,” jelas Kasetpres.

Selain itu, Presiden Joko Widodo juga akan meninjau pembangunan jalan tol ruas Semarang-Demak yang berlokasi di wilayah Sidogemah, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak.

Turut serta dalam penerbangan menuju Provinsi Jawa Tengah Menteri Sekretaris Negara Pratikno. 

(BPMI SETPRES/UN)

Presiden Jokowi meninjau pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 massal di Pelabuhan Sunda Kelapa

Presiden Jokowi meninjau pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 massal di Pelabuhan Sunda Kelapa
Presiden Jokowi saat meninjau vaksinasi COVID-19 massal, di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta, Kamis (10/06/2021). (Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr)

BorneoTribun Jakarta -- Presiden RI Jokowi meninjau pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 massal di Pelabuhan Sunda Kelapa, Provinsi DKI Jakarta, Kamis (10/06/2021).

Jokowi meminta agar pelaksanaan vaksinasi COVID-19 secara massal terus dilaksanakan dan dengan jumlah cakupan yang lebih banyak.

“Hari ini peserta vaksin kurang lebih 1.000 orang dan kita harapkan ini akan terus berlanjut dengan tambahan jumlah yang lebih banyak lagi,” ujarnya.

Vaksinasi yang digelar di Pelabuhan Sunda Kelapa kali ini, ungkap Presiden, menyasar para pekerja pelabuhan dan masyarakat maritim yang ada di sekitar pelabuhan.

“Mereka adalah orang yang interaksinya tinggi, baik sebagai ABK, baik yang bekerja bongkar muat, artinya ada interaksi dengan ABK yang kapalnya/perahunya berasal dari pulau yang lain,” imbuhnya.

Oleh karena itu, Kepala Negara mengharapkan agar vaksinasi yang diberikan dapat melindungi para pekerja pelabuhan dan masyarakat di sekitar pelabuhan sekaligus menekan laju pandemi.

“Dengan vaksinasi ini kita harapkan ada perlindungan terhadap para pekerja di Pelabuhan Sunda Kelapa ini, dan kita harapkan penyebaran COVID-19 bisa kita cegah,” tandasnya.

Saat peninjauan Presiden didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Pelabuhan merupakan daerah dengan interaksi dan mobilitas orang dan barang yang tinggi yang berasal dari berbagai wilayah baik dalam dan luar negeri. Oleh karena itu, saat memimpin Rapat Terbatas mengenai penanganan pandemi pada tanggal 24 Mei 2021 lalu, Presiden  menginstruksikan jajaran terkait untuk memprioritaskan pelaksanaan vaksinasi di kawasan tersebut.

“Arahan Bapak Presiden bahwa untuk kapal dan pelabuhan diprioritaskan untuk dilakukan vaksinasi,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto usai Rapat Terbatas. 

(FID/UN)

Kamis, 10 Juni 2021

Pedagang Protes ke Jokowi Soal Pajak Sembako: Ini Gila

KARAWANGPORTAL
Pedagang Protes ke Jokowi Soal Pajak Sembako: Ini Gila


KARAWANGPORTALJakarta - Ikatan pedagang pasar indonesia alias IKAPPI memprotes rencana pemerintah untuk menerapkan pajak sembako. Ikappi berharap pemerintah menghentikan rencana penerapan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN bahan pokok.

"Kami memprotes keras upaya-upaya tersebut. Dan sebagai organisasi penghimpun pedagang pasar di Indonesia kami akan melakukan upaya protes kepada Presiden Jokowi agar Kementerian terkait tidak melakukan upaya-upaya yang justru menyulitkan anggota kami (pedagang pasar)," ujar Ketua Umum Ikappi Abdullah Mansury dalam keterangan tertulis, Rabu, 9 Juni 2021.

Menurut dia, pemerintah harus mempertimbangkan banyak hal sebelum menggulirkan kebijakan. Apalagi kebijakan tersebut digulirkan pada masa pandemi dan situasi perekonomian saat ini yang sedang sulit.

Terlebih Ikappi mencatat lebih dari 50 persen omzet pedagang pasar menurun. Pemerintah pun dinilai belum mampu melakukan stabilitas bahan pangan di beberapa bulan belakangan ini.

"Harga cabai bulan lalu hingga Rp 100 ribu, harga daging sapi belum stabil mau dibebankan PPN lagi? Gila. Kami kesulitan jual karena ekonomi menurun, dan daya beli masyarakat rendah. Mau ditambah PPN lagi, gimana tidak gulung tikar?" kata Abdullah.

Sebelumnya, pemerintah berencana menjadikan bahan pokok atau sembako sebagai objek pajak. Dengan demikian, produk hasil pertanian, peternakan, perkebunan, dan kehutanan bakal menjadi barang kena pajak yang dikenai tarif pajak pertambahan nilai (PPN). Kebijakan itu akan tertuang dalam perluasan objek PPN yang diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Meski demikian, sejauh ini pemerintah belum menentukan tarif mana yang akan diberlakukan. Terdapat beberapa opsi yang menjadi pertimbangan, yakni PPN Final 1 persen, tarif rendah 5 persen, atau tarif umum 12 persen.

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, bahan pokok menjadi kelompok barang yang dikecualikan sebagai objek pajak. Peraturan Menteri Keuangan No. 99/2020 menyebutkan setidaknya ada 14 kelompok barang yang tidak dikenai tarif PPN, di antaranya adalah beras dan gabah, jagung, sagu, garam konsumsi, gula konsumsi, susu, kedelai, telur, sayur-sayuran, dan buah-buahan.

CAESAR AKBAR | BISNIS

Ditargetkan Beroperasi Tahun 2022, Presiden: Progres Pembangunan LRT Jabodebek Capai 84,7 Persen

Ditargetkan Beroperasi Tahun 2022, Presiden: Progres Pembangunan LRT Jabodebek Capai 84,7 Persen
Presiden Jokowi didampingi Menhub Budi Karya Sumadi saat meninjau progres pembangunan LRT Jabodebek, Rabu (09/06/2021). (Foto: Biro Pers Setpres/Muchlis Jr)

Jakarta - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melakukan peninjauan pembangunan lintas rel terpadu (LRT​) Jabodebek (Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi), Rabu (09/06/2021), pagi. Dalam peninjauan Presiden yang didampingi Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi melakukan uji coba perjalanan LRT dengan rute dari Stasiun Harjamukti, Cibubur menuju Stasiun Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Pinang Ranti, Jakarta.

Kepala Negara menyampaikan hingga saat ini pembangunan LRT Jabodebek (Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi) tersebut telah mencapai hampir 85 persen dan ditargetkan dapat beroperasi pada tahun 2022 mendatang.

“Pagi hari ini saya berkunjung untuk melihat progres perkembangan pembangunan LRT Jabodebek. Sudah selesai kurang lebih 84,7 persen progres pembangunannya dan kita harapkan nanti di bulan April 2022 sudah mulai uji coba dan akan kita mulai untuk operasional itu bulan Juni 2022. Tadi kita mencoba keretanya halus, nyaman, kecepatannya juga baik, dapat dikatakan tanpa suara, nyaman sekali.” ujarnya dalam keterangan pers usai peninjauan.

Presiden menyampaikan, pembangunan LRT ini adalah bagian dari upaya pemerintah mewujudkan sistem transportasi massal yang terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi perjalanan dari satu daerah ke daerah lain.

“Kenapa LRT ini kita bangun? Kita ingin membangun transportasi massal yang terintegrasi, MRT, LRT, kereta bandara, Bus Transjakarta, semuanya terintegrasi, sehingga terjadi efisiensi dalam orang bepergian dari satu titik ke titik yang lain. Kita harapkan setelah ini selesai, kita akan masuk pada titik-titik yang lain,” ujarnya.

Presiden mengungkapkan, rangkaian LRT yang dinaikinya merupakan produk lokal yang diproduksi oleh BUMN PT INKA (Industri Kereta Api), sedangkan konstruksinya dikerjakan oleh PT Adhi Karya. Sementara untuk operasional nantinya akan dilaksanakan oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI).

“Tadi saya sudah mencoba LRT yang ini 100 persen dikerjakan oleh PT INKA (Industri Kereta Api), yang nanti akan dioperasikan oleh PT KAI. Jadi semuanya dikerjakan di di Indonesia, termasuk juga pembangunan konstruksinya oleh PT Adhi Karya,” ungkapnya.

Kepala Negara menilai pengalaman dalam membangun konstruksi dan juga kereta LRT ini merupakan fondasi bagi Indonesia untuk terlibat dalam proyek pembangunan LRT dan kereta di negara lain.

“Pengalaman dalam pembangunan seperti ini juga yang kita butuhkan, sehingga kita memiliki pengalaman membangun konstruksi LRT, pengalaman membangun keretanya oleh PT INKA, yang ini nanti akan menjadi sebuah fondasi apabila kita membangun LRT, membangun kereta untuk negara-negara lain. Sekarang kan kita juga ekspor kereta ke Bangladesh ke Filipina dan kita harapkan LRT juga akan seperti itu,” tandas Presiden. 

(TGH/UN)

Selasa, 08 Juni 2021

Presiden Jokowi Tutup Keran Investasi Industri Miras

Presiden Jokowi Tutup Keran Investasi Industri Miras
Petugas memusnahkan botol miras yang disita dari toko-toko pinggir jalan di Jakarta 29 Agustus 2008. (Foto: REUTERS/Supri)

BorneoTribun Jakarta -- Setelah sempat menuai kritik dari berbagai pihak, akhirnya Presiden Joko Widodo resmi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) yang melarang investasi baru untuk industri minuman keras.

Presiden Joko Widodo akhirnya memutuskan industri minuman alkohol menjadi bidang usaha yang tertutup untuk investasi. Keputusan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 49 Tahun 2021 yang telah ditandatanganinya dan berlaku sejak diundangkan pada 25 Mei 2021.

Perpres ini merupakan revisi dari Perpres Nomor 10 Tahun 2021 yang terdapat dalam Undang-Undang tentang Cipta Lapangan Kerja.

“Bahwa dalam rangka pembatasan pelaksanaan Penanaman Modal serta pengendalian dan pengawasan minuman yang mengandung alkohol, perlu dilakukan perubahan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2O21 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal,” demikian bunyi salah satu pertimbangan yang dikutip VOA, di Jakarta, Selasa (8/6).

Dalam pasal 2 ayat (2) huruf b Perpres Nomor 49 Tahun 2021 disebutkan bahwa bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal adalah Industri Minuman Keras Mengandung Alkohol (KBLI 11010), Industri Minuman Mengandung Alkohol: Anggur (KBLI 11020), dan Industri Minuman Mengandung Malt (KBLr 1 1031).

Sebelumnya, dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2021 disebutkan bahwa penanaman modal pada ketiga sektor ini masih diperbolehkan apabila investasi dilakukan di empat provinsi, yakni Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Utara, dan Papua. Namun, peraturan ini menuai ktirik dari berbagai pihak terutama organisasi masyarakat (ormas) keagamaan seperti Muhammadiyah, Nahdatul Ulama (NU), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Jokowi pun pada Maret lalu mengatakan akan mencabut aturan tersebut karena mempertimbangkan sejumlah usulan dari berbagai pihak.

“Bersama ini saya sampaikan, saya putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut," kata Jokowi lewat tayangan video YouTube Sekretariat Presiden, di Jakarta, Selasa (2/3).

Kepercayaan Investor

Dihubungi oleh VOA, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Importir dan Distributor Minuman Indonesia (APIDMI), Ipung Nimpun, mengatakan revisi Perpres terkait investasi untuk industri minuman beralkohol tersebut bisa menimbulkan preseden yang kurang baik di mata investor. Menurutnya, perubahan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak konsisten dengan peraturan yang dibuat.

Dia mengatakan seharusnya pemerintah mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk masukan dari para pakar, sebelum mengeluarkan sebuah peraturan.

“Itu menurut saya bisa jadi preseden yang kurang bagus dimata investor domestik dan internasional karena kalau ada investor yang mau investasi, itu berpikir jangan-jangan nanti setelah saya investasi besar, tahu-tahu peraturannya dicabut,” ujar Ipung.

Ipung menilai Perpres Nomor 10 Tahun 2021 ini sebenarnya bisa mengembangkan industri minuman beralkohol tradisional seperti arak Bali dan Cap Tikus yang merupakan minuman beralkohol tradisionaldari Minahasa. Dengan aturan itu, industry minumam beralkohol tradisional bisa mendapatkan kepastian berusaha dan kepastian hukum.

Lanjutnya, dengan membuka keran investasi di industri tersebut justru akan menguntungkan bagi Indonesia seperti misalnya membuka lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat.

“Misalnya, dari Eropa yang biasa mengekspor minuman beralkohol masuk ke Indonesia, karena di sini kan belum ada produk sekelas itu, sehingga perlu ada impor," kata Ipung.

Menurutnya, jika investor melihat adanya peluang ekonomi dalam hal ini, maka mereka dapat berinvestasi dengan membuat pabrik alkohol, misalnya untuk diproduksi dan dipasarkan di Tanah Air, atau bahkan di kawasan Asia.

"Itu akan menguntungkan Indonesia dari sisi investasi, seperti rekrutmen tenaga kerja, misalnya. Sekarang memang repotnya itu kalau ditarik ke ranah di luar bisnis, misalnya, ranah agama tertentu, ya memang susah kalau suatu industri itu dikait-kaitkan dengan yang diluar ranahnya,” pungkasnya. [gi/ft]

Oleh: VOA

Rabu, 02 Juni 2021

Hadapi Peningkatan Rivalitas Antarideologi, Presiden: Perkokoh Nilai Pancasila dalam Berbangsa

Hadapi Peningkatan Rivalitas Antarideologi, Presiden: Perkokoh Nilai Pancasila dalam Berbangsa
Presiden Jokowi memimpin upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2021, Selasa (1/6/2021) pagi, dari Istana Kepresidenan Bogor, Jabar. (Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev)

BORNEOTRIBUN JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa Peringatan Hari Lahir Pancasila adalah momentum untuk mengokohkan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Peringatan Hari Lahir Pancasila di setiap tanggal 1 Juni harus benar-benar kita manfaatkan untuk mengokohkan nilai-nilai Pancasila dalam bermasyarakat, dalam berbangsa, dan dalam bernegara,” ujarnya saat menyampaikan amanat pada upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2021, Selasa (01/06/2021), secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Kepala Negara menyampaikan, meskipun telah menyatu dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak negara ini berdiri, namun tantangan yang dihadapi Pancasila tidaklah semakin ringan. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah meningkatnya rivalitas antarideologi.

“Globalisasi dan interaksi antarbelahan dunia tidak serta merta meningkatkan kesamaan pandangan dan kebersamaan. Yang harus kita waspadai adalah meningkatnya rivalitas dan kompetisi, termasuk rivalitas antarpandangan, rivalitas antarnilai-nilai, dan rivalitas antarideologi,” ujarnya.

Kepala Negara menilai, ideologi transnasional cenderung semakin meningkat dan memasuki berbagai lini kehidupan masyarakat dengan berbagai cara dan strategi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga mempengaruhi lanskap kontestasi ideologi.

Revolusi Industri 4.0, imbuhnya, juga telah menyediakan berbagai kemudahan dalam berdialog serta berinteraksi dan berorganisasi dalam skala besar lintas negara. Di saat  konektivitas 5G melanda dunia, maka interaksi antardunia juga akan semakin mudah dan cepat.

“Kemudahan ini bisa digunakan oleh ideolog-ideolog transnasional radikal untuk merambah ke seluruh pelosok Indonesia, ke seluruh kalangan, dan ke seluruh usia, tidak mengenal lokasi dan waktu. Kecepatan ekspansi ideologi transnasional radikal bisa melampaui standar normal ketika memanfaatkan disrupsi teknologi ini,” ujarnya mengingatkan.

Menghadapi tantangan tersebut, Kepala Negara menegaskan, perluasan dan pendalaman nilai-nilai Pancasila tidak bisa dilakukan dengan cara-cara biasa.

“Diperlukan cara-cara baru yang luar biasa, memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama Revolusi Industri 4.0. Dan, sekaligus Pancasila harus menjadi fondasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkeindonesiaan,” tegasnya.

Untuk itu, Presiden pun mengajak semua elemen bangsa bersama-sama memperkokoh nilai-nilai Pancasila dalam mewujudkan cita-cita Indonesia maju.

“Saya mengajak seluruh aparat pemerintahan, tokoh agama, tokoh masyarakat, para pendidik, kaum profesional, generasi muda Indonesia, dan seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu padu dan bergerak aktif memperkokoh nilai-nilai Pancasila dalam mewujudkan Indonesia Maju yang kita cita-citakan. Selamat memperingati Hari Lahir Pancasila, selamat membumikan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” pungkasnya. 

(FID/UN)

Presiden Jokowi Pimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila

Presiden Jokowi Pimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila
Presiden Jokowi memimpin upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2021, Selasa (1/6/2021) pagi, dari Istana Kepresidenan Bogor, Jabar. (Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev)

BORNEOTRIBUN JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memimpin upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2021, Selasa (1/6/2021) pagi. Presiden bertindak selaku inspektur upacara dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, sedangkan pelaksanaan upacara dipusatkan di halaman Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri RI, DKI Jakarta, yang diikuti oleh peserta dengan jumlah terbatas.

Bertindak selaku perwira upacara Brigjen TNI Novi Helmy Prasetya yang saat ini bertugas sebagai Kepala Staf Komando Garnisun I Jakarta, sedangkan sebagai Komandan Upacara adalah Kolonel Infanteri Muhammad Imam Gogor, asisten operasi Paspampres.

Kepala Negara terlihat mengenakan pakaian adat dari Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan dilengkapi dengan masker bewarna hitam.

Jalannya upacara diawali dengan laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara yang dilanjutkan dengan mengheningkan cipta. “Untuk mengenang jasa para pahlawan dan pejuang-pejuang bangsa, Mengheningkan Cipta, mulai,” ujar Presiden.

Rangkaian selanjutnya adalah pembacaan teks Pancasila oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo yang diikuti oleh pembacaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani.

Kemudian Presiden Jokowi selaku inspektur upacara menyampaikan amanat yang dilanjutkan dengan pembacaan doa oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.

Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini mengusung tema “Pancasila dalam tindakan bersatu untuk Indonesia tangguh”.

Turut mengikuti upacara di halaman Gedung Pancasila antara lain Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi selaku tuan rumah dan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi. Juga hadir sejumlah prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, tenaga kesehatan, serta pelajar yang bertindak selaku bagian dari pasukan upacara dengan menerapkan protokol kesehatan.

Upacara juga diikuti secara virtual oleh para pimpinan lembaga negara, menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, hingga sejumlah kepala daerah.

Sebelumnya, dalam unggahan di akun Twitter pribadi @Jokowi, Kepala Negara mengatakan bahwa bangsa Indonesia yang besar ini telah melayari berbagai zaman dengan berpedoman kepada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Berpegangan pada nilai-nilai itu pula, kini bangsa Indonesia tengah berupaya melewati masa-masa sulit di tengah pandemi.

“Berpegangan pada nilai-nilai itu, dengan persatuan dan gotong royong, kita akan kembali melewati masa-masa sulit ini dan keluar sebagai pemenangnya,” ucap Presiden pada cuitan yang diunggah pada Selasa (01/06/2021). (FID/UN)

Kamis, 27 Mei 2021

Inilah Tiga Arahan Presiden Jokowi untuk BPKP dan Pengawas Internal Pemerintah

Inilah Tiga Arahan Presiden Jokowi untuk BPKP dan Pengawas Internal Pemerintah
Presiden Jokowi memberikan arahan pada Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/05/2021) pagi. (Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr)

BORNEOTRIBUN JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan tiga arahan bagi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta seluruh jajaran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk menjamin tercapainya program pembangunan pemerintah yang tetap akuntabel, efektif, dan efisien.

“Saya ingin menegaskan bahwa akuntabilitas, efektivitas, efisiensi dari belanja itu hal yang sangat penting. Tetapi lebih dari itu, saya ingin menekankan beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian BPKP dan seluruh jajaran APIP,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/05/2021) pagi.

Pertama, Kepala Negara meminta BPKP dan APIP untuk terus melakukan serta meningkatkan pengawalan dalam rangka percepatan belanja pemerintah. BPKP dan APIP juga diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk merealisasikan dan mempercepat belanja pemerintah.

Hingga bulan Mei 2021 ini, ungkap Presiden, realisasi belanja pemerintah baik pusat maupun daerah masih relatif rendah, yakni sekitar 15 persen untuk realisasi APBN dan 7 persen untuk APBD. Serapan anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) juga masih rendah, yaitu sekitar 24,6 persen. Begitu juga dengan realisasi pengadaan barang dan jasa dari kementerian/lembaga yang pada kuartal satu masih sekitar 10,98 persen, sementara untuk pemerintah daerah masih kurang dari 5 persen.

“saya minta BPKP dan seluruh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melihat betul, mencari penyebab lambatnya realisasi belanja ini, ini ada apa, memberikan solusi, carikan solusinya, menawarkan jalan keluar untuk mengatasi masalah ini. Ini tugas dalam mengawal belanja tadi. Lalu mengawal agar kementerian, lembaga, dan pemda bisa merealisasikan belanjanya dengan cepat dan akuntabel,” ujarnya.

Kedua, Kepala Negara menginstruksikan BPKP dan APIP untuk terus meningkatkan pengawasan terhadap kualitas perencanaan program. Pengawalan terhadap perencanaan program harus dilakukan sejak awal sehingga program yang direncanakan memiliki tolok ukur keberhasilan yang jelas dan bermanfaat bagi masyarakat. Perencanaan program juga harus adaptif dan dapat disesuaikan dengan situasi serta kondisi saat ini.

Presiden mencontohkan, saat turun ke lapangan dirinya kerap menemui adanya pembangunan infrastruktur seperti bendungan atau pelabuhan yang tidak disertai dengan perencanaan matang mengenai pengembangan wilayah sekitar. Seperti tiadanya fasilitas irigasi sawah di area pertanian yang berada di sekitar wilayah bendungan atau tidak adanya akses jalan untuk menuju pelabuhan yang baru saja dibangun

“Hal ini menyebabkan tidak optimalnya daya ungkit program yang dilaksanakan dan masyarakat juga yang dirugikan karena tidak mendapatkan manfaat dari program itu. Karena itu saya perintahkan, saya instruksikan agar BPKP dan APIP kementerian, lembaga, dan daerah kawal dari hulu, sejak awal pada saat perencanaan terus diikuti hal-hal seperti ini. Tidak sekadar mengulang-ulang terus. Kita ini mengulang-ulang perencanaan dari tahun-tahun sebelumnya sehingga tidak pas, tidak adaptif terhadap situasi hari ini,” ujarnya.

Ketiga, Presiden menekankan kepada BPKP dan APIP agar memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas data yang dikelola oleh pemerintah. Integrasi dan sinkronisasi basis data antarprogram perlu dikawal untuk meningkatkan keandalan data sehingga program-program yang dijalankan pemerintah dapat tepat sasaran.

Akurasi data masih menjadi persoalan dalam pelaksanaan program pemerintah sampai hari ini yang dapat berdampak luas. Presiden mencontohkan, data untuk bantuan sosial yang tidak akurat dan tumpang tindih membuat penyaluran menjadi lambat dan tidak tepat sasaran.

“Data pemerintah pusat dan pemerintah daerah sering juga tidak sambung, ini yang terus harus kita perbaiki. BPKP harus membantu mengawal peningkatan kualitas data yang dikelola pemerintah. Kawal integrasi, kawal sinkronisasi basis data antarprogram untuk meningkatkan keandalan data. Manfaatkan laboratorium data forensik dan data analitik yang dimiliki BPKP,” tuturnya.

Dalam sambutannya, Kepala Negara juga mengingatkan kepada para menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah agar menjamin BPKP dan seluruh jajaran APIP dapat bekerja secara independen dan profesional. Diingatkan juga untuk memberikan akses dan informasi yang akurat untuk mempermudah kerja pengawasan.

“Saya tekankan kepada Bapak-Ibu Menteri, Kepala Lembaga, Kepala Daerah tindak lanjuti dengan serius rekomendasi dari hasil pengawasan BPKP dan APIP. Jangan dibiarkan berlarut-larut, membesar dan akhirnya nanti bisa menjadi masalah hukum,” ujarnya.

Di lain pihak, Presiden juga mengingatkan BPKP serta seluruh jajaran APIP untuk membantu mencapai tujuan pembangunan pemerintah, bukan menakut-nakuti dan mencari-cari kesalahan. Seluruh jajaran pengawas intern pemerintah harus bertindak dan mengawasi sebelum terjadi sebuah kesalahan sehingga kerja sama antara pemerintah dan pengawas intern pemerintah dapat berjalan dengan baik untuk mewujudkan program pembangunan pemerintah.

“Di masa sulit seperti sekarang ini kita perlu bekerja cepat, perkuat sinergi, perkuat kolaborasi, perkuat checks and balances, saling bekerja sama, saling koreksi, saling memperbaiki agar program-program pemerintah berjalan efektif, masyarakat mendapatkan manfaat sebesar-besarnya, bangsa kita bisa segera bangkit dari pandemi,” pungkas Presiden Jokowi. 

(FID/UN)

Presiden: Fungsi Pengawasan BPKP Harus Jamin Tercapainya Tujuan Program Pemerintah

Presiden: Fungsi Pengawasan BPKP Harus Jamin Tercapainya Tujuan Program Pemerintah
Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/05/2021) pagi. (Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr)

BORNEOTRIBUN JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa peran utama dari sistem yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ialah menjamin tercapainya sasaran pokok pembangunan secara akuntabel, efektif, dan efisien. Oleh karena itu, orkestrasi yang seirama sejak mulai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan program harus terkelola dengan sangat baik dalam rangka mencapai tujuan tersebut.

“Mengikuti prosedur itu penting, ya, penting. Tetapi jauh lebih penting adalah tercapainya target-target yang telah ditetapkan. Sekali lagi, juga ini harus secara akuntabel, efektif, dan efisien,” ujarnya saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawas Intern Pemerintah (PIP) Tahun 2021, Kamis (27/05/2021) pagi, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Disampaikan Kepala Negara, rakyat menunggu hasil dari program yang dijalankan pemerintah, sekaligus menunggu manfaat dari setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah. Karena itu, pengawasan yang dilakukan juga harus menjamin sejak awal pelaksanaan bahwa tidak ada serupiah pun yang disalahgunakan.

Presiden pun kembali menegaskan bahwa tidak akan menoleransi adanya penyelewengan dalam penggunaan anggaran, terlebih di tengah berbagai upaya yang dilakukan untuk mempercepat penanganan dan bangkit dari pandemi COVID-19 yang melanda saat ini.

“Berkali-kali saya sampaikan, saya tidak akan memberikan toleransi sedikit pun terhadap adanya penyelewengan anggaran. Apalagi di saat kita seperti sekarang ini, semuanya harus dihemat dalam rangka menghadapi pandemi, di saat kita semuanya sedang bekerja keras untuk mempercepat pemulihan kesehatan dan pemulihan ekonomi,” ujarnya.

Lebih lanjut Kepala Negara menyampaikan, tahun 2021 ini merupakan tahun percepatan pemulihan ekonomi nasional (PEN). Untuk program tersebut, pemerintah telah menyiapkan dana PEN yang mencapai Rp700 triliun. Dana tersebut harus segera direalisasikan untuk mendorong pertumbuhan dan bangkitnya ekonomi nasional.

“Kuartal pertama ekonomi kita tumbuh masih minus 0,74. Target kita di kuartal kedua melompat menjadi kurang lebih 7 persen. Bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang gampang, oleh sebab itu, orkestrasinya ini harus betul-betul terkelola dengan baik,” ujarnya.

Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021 mengusung tema “Kawal Efektivitas Belanja, Pulihkan Ekonomi” yang sejalan dengan tujuan pada tahun pemulihan ekonomi nasional ini. Selain peserta yang hadir di Istana Kepresidenan Bogor, Rakornas ini juga dihadiri secara virtual oleh peserta dari Auditorium Ghandi, Gedung BPKP, serta di tempat masing-masing.

Dalam kegiatan ini Presiden didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh. 

(FID/UN)

Dharmasanti Trisuci Waisak 2021, Presiden: Patuhi Protokol Kesehatan Upaya Peroleh Berkah Kesehatan

Dharmasanti Trisuci Waisak 2021, Presiden: Patuhi Protokol Kesehatan Upaya Peroleh Berkah Kesehatan
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

BORNEOTRIBUN JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi penerapan protokol kesehatan dan kesederhanaan umat Buddha dalam memperingati Trisuci Waisak 2565 Tahun Buddhis yang berlangsung masih dalam suasana pandemi COVID-19 saat ini.

Hal tersebut disampaikannya mengawali sambutan pada Dharmasanti Trisuci Waisak 2565 Tahun Buddhis, Kamis (27/05/2021) pagi, secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

“Saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada umat Buddha yang tetap menerapkan protokol kesehatan, menghindari kerumunan dalam beribadah, mengurangi mobilitas selama libur hari raya, dan menyelenggarakan peringatan Trisuci Waisak secara virtual. Kepatuhan menerapkan protokol kesehatan merupakan praktik keagamaan yang mulia, menghormati dan menghargai sesama umat manusia, bersama-sama berupaya memperoleh berkah kesehatan,” ujarnya.

Presiden meminta perayaan Trisuci Waisak ini harus dijadikan momentum untuk memperkokoh komitmen untuk menghormati makna hakiki hidup dan kehidupan, menjalankan praktik-praktik kebenaran untuk meraih keharmonisan, serta mengajarkan dharma sebagai pedoman untuk menunaikan tugas dan kewajiban.

“Dengan menjalankan dharma, umat Buddha mendapatkan kesempatan menata keseimbangan batinnya, memuliakan keagungan Tuhan Yang Maha Welas Asih, memuliakan harkat dan martabat kemanusiaannya sebagai umat beragama,” tuturnya.

Presiden menilai, ajaran dharma sangat relevan dengan situasi pandemi saat ini, terutama dalam hal kepedulian terhadap sesama dan tumbuhnya kesadaran saling membantu antara satu dengan yang lainnya.

“Butir-butir keluhuran ajaran dharma juga sangat relevan dengan situasi pandemi saat ini, mengingatkan kita untuk terus melangkah di jalan kebaikan, mengendalikan diri dari perilaku buruk, meningkatkan kepedulian kepada sesama, serta membantu dengan tulus dan ikhlas,” ujarnya.

Mengakhiri sambutannya, Kepala Negara menyampaikan ucapkan Hari Raya Trisuci Waisak 2565 Tahun Buddhis kepada umat Buddha di Indonesia.

“Atas nama pemerintah, keluarga, dan pribadi, saya menyampaikan selamat memperingati Hari Trisuci Waisak Tahun 2021 atau 2565 Tahun Buddhis kepada seluruh umat Buddha di seluruh Tanah Air,” pungkasnya. 

(TGH/UN)

Rabu, 26 Mei 2021

Hari Trisuci Waisak, Presiden: Selalu Ada Cahaya Terang Sesudah Kegelapan

Hari Trisuci Waisak, Presiden: Selalu Ada Cahaya Terang Sesudah Kegelapan
Hari Trisuci Waisak, Presiden: Selalu Ada Cahaya Terang Sesudah Kegelapan.

BORNEOTRIBUN JAKARTA - Presiden Jokowi menyampaikan ucapan selamat Hari Trisuci Waisak 2565 Tahun Buddhis bagi umat Buddha. Perayaan yang jatuh bertepatan pada Rabu (26/05/2021) ini masih dilaksanakan di tengah suasana pandemi COVID-19 yang melanda.

“Untuk saudara-saudaraku umat Buddha, Tri Suci Waisak tiba saat dunia masih dicengkeram pandemi. Tapi kita semua percaya, selalu akan ada cahaya terang sesudah kegelapan, selalu ada kemudahan yang datang setelah kesulitan. Semoga kedamaian dan ketenangan senantiasa bersama kita,” ujar Presiden melalui akun twitter pribadinya @jokowi, Rabu (26/05/2021).

Perayaan kali ini dilakukan secara sederhana dengan menerapkan protokol kesehatan. Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas pun mengapresiasi komitmen dan kepatuhan umat Buddha dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19.

“Saya memberikan apresiasi kepada umat Buddha atas penyelenggaraan Perayaan Waisak 2565 Tahun Buddhis yang diperingati tanggal 26 Mei 2021 dan digelar secara sederhana sesuai anjuran pemerintah dan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini,” ujarnya, Rabu (26/05/2021).

Pada perayaan ini, Menag juga mengajak umat Buddha untuk terus merawat kerukunan dan persaudaraan. “Melalui momentum peringatan Hari Trisuci Waisak 2565 Tahun Buddhis ini, saya berpesan kepada seluruh umat Buddha untuk terus merekatkan tali persaudaraan antarsesama,” ujarnya.

Pesan merekatkan persaudaraan ini, imbuh Yaqut, sejalan dengan ajaran yang tertuang dalam Kitab Suci Dhammapada yang menyatakan bahwa “Kelahiran para Buddha merupakan sebab kebahagiaan. Pembabaran Ajaran Benar merupakan sebab kebahagiaan. Persatuan merupakan sebab kebahagiaan. Dan usaha perjuangan mereka yang telah bersatu merupakan sebab kebahagiaan”.

“Selamat Hari Raya Trisuci Waisak kepada seluruh umat Buddha Indonesia. Semoga umat Buddha sekalian dapat memiliki pikiran, ucapan, dan perilaku damai sebagai wujud nyata cahaya kebenaran dalam meningkatkan kualitas beragama dan kerukunan antarsesama,” pungkasnya. (UN)

Oleh: VOA

Kamis, 20 Mei 2021

Tinjau Vaksinasi Massal di Kepri, Presiden: Manajemen Distribusi Vaksin Berjalan Dengan Baik

Tinjau Vaksinasi Massal di Kepri, Presiden: Manajemen Distribusi Vaksin Berjalan Dengan Baik
Presiden Jokowi meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 massal, di PT Bintan Inti Industrial Estate (BIIE), Kabupaten Bintan, Kepri, Rabu (19/05/2021). (Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr)

BorneoTribun Jakarta -- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menilai manajemen distribusi vaksin COVID-19 di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) sebagai wilayah kepulauan berjalan dengan baik.

Hal tersebut disampaikan Presiden usai meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 massal, di PT Bintan Inti Industrial Estate (BIIE), Kabupaten Bintan, Kepri, Rabu (19/05/2021).

“Memang problemnya di sini adalah distribusi vaksin, karena ini adalah provinsi kepulauan, masuk ke pulau-pulau yang jaraknya memang tidak gampang dan sangat jauh. Misalnya, dari sini ke Natuna, dari sini ke Anambas, bukan jarak yang dekat. Tetapi saya melihat manajemen distribusinya berjalan dengan baik,” ujarnya.

Presiden berharap pelaksanaan vaksinasi yang terus digulirkan di provinsi ini dapat segera melindungi seluruh masyarakat dari pandemi.

“Kita harapkan ini juga akan cepat segera melindungi seluruh masyarakat dari penularan COVID-19. Kita harapkan juga segera tercapai herd immunity, tercapai kekebalan komunal dan penularan COVID-19 bisa kita hentikan, kita kurangi, kita cegah secepat-cepatnya,” ujarnya.

Penyelenggaraan vaksinasi massal di Kepri kali ini dilakukan di 67 titik yang menyasar kurang lebih 15.500 orang. Kepala Negara meminta Gubernur Kepri untuk berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan agar pasokan vaksin untuk kebutuhan vaksinasi masyarakat di wilayah ini tetap terjaga.

“Dan kita harapkan ke depan, saya tadi sampaikan ke Pak Gubernur, [kalau] habis vaksin segera telepon ke Menteri Kesehatan agar suplainya terus dan, sekali lagi, bisa menghentikan penularan COVID-19 di Provinsi Kepulauan Riau,” pungkasnya.

Dalam peninjauan kali ini Presiden Jokowi antara lain didampingi oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, dan Gubernur Kepri Ansar Ahmad. 

(FID/UN)

Rabu, 19 Mei 2021

22.736 Perusahaan Daftarkan Diri, Ketum Kadin: Animo Terhadap Vaksinasi Gotong Royong Tinggi

22.736 Perusahaan Daftarkan Diri, Ketum Kadin: Animo Terhadap Vaksinasi Gotong Royong Tinggi
Presiden Jokowi didampingi Mendag Muhammad Lutfi, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Ketum KADIN Indonesia Rosan Perkasa Roeslani, Gubernur Jabar Ridwan Kamil, dan Presdir Unilever Indonesia Ira Noviarti memantau pelaksanaan vaksinasi Gotong Royong, di pabrik PT Unilever Indonesia, Kawasan Industri Jababeka, Cikarang, Jabar, Selasa (18/05/2021) pagi. (Foto: BPMI Setpres/Lukas)

BorneoTribun Jakarta -- Ketua Umum Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Indonesia Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan inisiasi program vaksinasi Gotong Royong untuk pekerja dimulai saat pertemuan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dengan sejumlah pelaku usaha pada bulan Januari 2021 lalu. Dalam pertemuan tersebut antara lain dibahas mengenai upaya untuk segera mencapai kekebalan komunitas atau herd immunity guna menghadapi pandemi COVID-19

“Dari  pembicaraan kami timbullah kemudian ide dari Bapak [Presiden] mengenai vaksin mandiri waktu itu namanya, kemudian menjadi vaksin Gotong Royong. Alhamdulillah ini mendapatkan respons yang positif, tidak hanya dari para menteri, pemerintah, juga dari dunia usaha,” ujarnya sebelum mendampingi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melakukan peninjauan pelaksanaan perdana vaksinasi Gotong Royong untuk pekerja di pabrik PT Unilever Indonesia, Kawasan Industri Jababeka, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (18/05/2021).

Animo yang tinggi dari dunia usaha terhadap vaksinasi dengan skema ini, ungkap Rosan, ditunjukkan dengan banyaknya perusahaan yang mendaftar untuk mengikuti program ini.

“Itu terbukti dari begitu banyaknya perusahaan, sekarang ada kurang lebih 22.736 perusahaan yang terdaftar dan lebih dari 10 juta orang,” ungkapnya.

Rosan memprediksi, angka partisipasi tersebut akan terus bertambah seiring dengan berhasilnya guliran program vaksinasi Gotong Royong ini.

“Kalau ini sudah mulai berjalan, mereka sudah melihat hasilnya, akan lebih banyak lagi perusahaan akan ikut. Saya melihat angkanya akan menambah secara signifikan ke depannya,” ujarnya.

Bahkan, imbuh Rosan, sejumlah pelaku usaha juga berharap untuk agar dapat menyertakan masyarakat di sekitar operasional perusahaan dalam program ini secara gratis.

“Saya melihat ini akan lebih banyak lagi perusahaan mendaftar, registrasi di kami, akan lebih banyak lagi. Mereka sudah bilang kalau boleh tidak hanya pegawainya saja, tidak hanya keluarganya saja, tapi juga kalau misalnya masyarakat sekitar operasional mereka untuk mendapatkan vaksinasi  yang mereka berikan secara gratis, jadi animonya sangat luar biasa,” ujarnya.

Disampaikan Rosan, dunia usaha berharap agar pelaksanaan vaksinasi Gotong Royong ini bisa berjalan dengan cepat, karena vaksinasi merupakan salah satu faktor dominan yang akan memberikan dampak positif terhadap sektor kesehatan dan juga pemulihan ekonomi nasional.

“Dampaknya sangat besar dan dunia usaha, dalam hal ini KADIN dan seluruh asosiasi melihat kita bersama-sama dengan pemerintah, kita bersama-sama dengan perintah,’ pungkasnya.

Salah satu perusahaan yang ikut ambil bagian dari pelaksanaan vaksinasi Gotong Royong perdana ini adalah PT Unilever Indonesia. Presiden Direktur Unilever Indonesia Ira Noviarti menyampaikan, keikutansertaan perusahaan yang dipimpinnya dalam program ini adalah untuk membantu segera tercapainya kekebalan komunitas dan pulihnya ekonomi Indonesia.

“Motivasi kita sebenarnya ingin turut membantu menyukseskan program vaksinasi dari pemerintah, karena kita juga ingin agar herd immunity bisa dicapai dengan sesingkat-singkatnya. Dengan herd immunity yang singkat, kita juga bisa membuat masyarakat Indonesia bisa terhindar dari COVID-19 dan ekonomi kita bisa kembali pulih,” ujarnya Ira.

Ira mengungkapkan, untuk menyukseskan program vaksinasi ini, pihaknya tidak henti-hentinya memberikan pemahaman dan edukasi yang baik kepada karyawan beserta keluarganya untuk ikut berpartisipasi.

“Sejauh ini kalau kita lihat partisipasi yang akan mengikuti vaksin itu sangat menggembirakan. Kita hari ini akan memulai dengan 320 karyawan tapi kita akan teruskan di mana kita akan memvaksinasi kurang lebih 10 ribu dari karyawan dan juga keluarganya,” ungkapnya. 

(TGH/DND/UN)

Tinjau Vaksinasi Gotong Royong untuk Pekerja, Jokowi: Semoga Produksi Kembali Normal

Tinjau Vaksinasi Gotong Royong untuk Pekerja, Jokowi: Semoga Produksi Kembali Normal
Presiden Jokowi memantau pelaksanaan vaksinasi Gotong Royong, di pabrik PT Unilever Indonesia, Kawasan Industri Jababeka, Cikarang, Jabar, Selasa (18/05/2021) pagi. (Foto: BPMI Setpres/Kris)

BorneoTribun Jakarta -- Presiden RI Jokowi meninjau pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Gotong Royong untuk pekerja yang digelar perdana pada hari ini, Selasa (18/5/2021), di pabrik PT Unilever Indonesia, Kawasan Industri Jababeka, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dari Kawasan tersebut Kepala Negara juga memantau pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan melalui konferensi video.

“Pagi hari ini saya mengunjungi PT. Unilever yang bersama-sama dengan 18 perusahaan telah memulai Vaksinasi Gotong Royong. Jadi perusahaan-perusahaan memberikan vaksinnya kepada seluruh manajemen, karyawan dan pekerjanya, diberikan dengan gratis oleh perusahaan,” ujar Presiden usai peninjauan.

Pelaksanaan vaksinasi dengan skema ini terselenggara atas kerja sama pihak swasta yang dipelopori oleh Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia dengan pemerintah terutama Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Kesehatan.

“Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada KADIN dan seluruh perusahaan yang sudah terlibat dalam proses Vaksinasi Gotong Royong pada hari ini dan nanti hari-hari selanjutnya,” ujar Presiden.

Dengan dilaksanakannya vaksinasi kepada para pekerja ini, Kepala Negara berharap produktivitas di sektor industri dapat segera pulih kembali. “Kita harapkan terutama perusahaan, pabrik, industri semuanya bisa berproduksi dalam suasana yang normal kembali,” ujarnya.

Tak hanya itu, dengan adanya skema ini diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan vaksinasi nasional yang menargetkan 181,5 juta penduduk untuk mencapai kekebalan komunitas atau herd immunity.

“Vaksin Gotong Royong pada tahapan pertama, kita telah mendapatkan 420 ribu [dosis] vaksin dan segera saya perintahkan untuk dilaksanakan di lapangan. Kita harapkan nanti kita akan mendapatkan suplai vaksinnya lebih banyak, sehingga proses Vaksinasi Gotong Royong ini bisa mempercepat target dari vaksinasi yang ingin kita lakukan,” ujar Kepala Negara.

Melalui program vaksinasi yang digulirkan pemerintah kepada masyarakat yang dilengkapi dengan program vaksinasi Gotong Royong, Presiden berharap cakupan vaksinasi dapat mencapai 70 juta penduduk pada bulan Agustus – September mendatang.

Dengan tingkat cakupan vaksinasi yang tinggi dibarengi dengan upaya penanganan pandemi yang terus dilakukan baik di sektor kesehatan maupun ekonomi diharapkan kurva kasus COVID-19 akan terus menurun. Perekonomian nasional yang pada kuartal I-2021 masih kontraksi minus 0,74 juga diharapkan akan mencapai nilai positif, sejalan tren pembaikan yang ditunjukkan pada kuartal I.

“Vaksinasi ini juga kita harapkan bisa memulihkan ekonomi kita. Dengan kerja keras kita semuanya, kita berharap kuartal yang kedua 2021 bulan April, Mei, dan Juni ini, [pertumbuhan ekonomi] kita sesuai dengan target, yaitu kurang lebih tujuh persen bisa kita capai, karena produksi di semua lini perusahaan, unit usaha semuanya bisa bergerak normal kembali,” tandas Presiden Jokowi.

Dalam peninjauan kali ini Kepala Negara antara lain didampingi oleh Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Ketua Umum KADIN Indonesia Rosan Perkasa Roeslani, serta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. 



(FID/UN)

Jokowi Tinjau Vaksinasi Gotong Royong Perdana dan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Jokowi Tinjau Vaksinasi Gotong Royong Perdana dan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
ILUSTRASI.

Borneotribun Jakarta -- Presiden Jokowi akan mengunjungi Kawasan Industri Jababeka, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam rangka kunjungan kerja. Bersama rombongan terbatas, Kepala Negara berangkat dengan menempuh perjalanan darat dari Istana Kepresidenan Bogor pada Selasa (18/05/2021) pukul 08.00 WIB.

Lokasi pertama yang akan dikunjungi Presiden di kawasan industri tersebut ialah pabrik PT Unilever Indonesia yang menjadi salah satu perusahaan peserta program Vaksinasi Gotong Royong untuk Pekerja yang digelar perdana. 

Di sana, Kepala Negara diagendakan untuk meninjau jalannya program vaksinasi yang dilakukan secara serentak untuk pekerja dari belasan perusahaan yang tersebar di berbagai lokasi di Jabodetabek melalui konferensi video.

Setelah peninjauan itu, Presiden direncanakan untuk mengunjungi lokasi proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang masih berada di dalam kawasan industri. 

Titik pertama yang akan dikunjungi ialah Casting Yard #1 yang tepatnya berada di Kelurahan Wangunharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi.

Lokasi tersebut merupakan salah satu fasilitas pendukung produksi dan distribusi box girder yang digunakan sebagai penyusun struktur trase proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Dalam kunjungan ini, Presiden Jokowi juga akan meninjau lokasi Tunnel #1 kereta cepat Jakarta-Bandung yang berlokasi di Km 5+500 Tol Jakarta-Cikampek, Kelurahan Jaticempaka, Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi. 

Terowongan yang memuat dua lintasan kereta cepat tersebut memiliki panjang 1,8 kilometer dan melintas di bawah tol Jakarta-Cikampek. 

(BPMI SETPRES/UN)

Hukum

Peristiwa

Kesehatan

Pemilu 2024

Lifestyle

Tekno