Berita Borneotribun.com: Jokowi Hari ini -->
Tampilkan postingan dengan label Jokowi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Jokowi. Tampilkan semua postingan

Minggu, 14 Agustus 2022

Jokowi Berkeluh Kesah Beratnya Subsidi Energi yang Tembus Rp502 Triliun

Jokowi Berkeluh Kesah Beratnya Subsidi Energi yang Tembus Rp502 Triliun
Para pengemudi antre untuk mengisi bahan bakar di SPBU Pertamina di Jakarta, 17 November 2014. (BorneoTribun/Reuters)
BorneoTribun Jakarta - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini harus menanggung subsidi energi yang tembus hingga Rp502 triliun.

Dengan masih adanya krisis energi, kemungkinan subsidi energi tersebut akan terus membengkak. Akankah APBN kuat?

Presiden Joko Widodo kembali menyinggung beratnya beban APBN yang harus menanggung subsidi energi hingga Rp502 triliun.

Dengan masih adanya ketidakpastian kondisi global yang kemungkinan akan berdampak kepada kenaikan harga energi pada tahun ini, Jokowi tidak yakin bahwa anggaran negara akan mampu menyokong subsidi lebih besar lagi.

Presiden Joko Widodo di Moskow
Presiden Joko Widodo di Moskow, Rusia 30 Juni 2022. (BorneoTribun/Alexander Zemlanichenko via REUTERS)

Jokowi mengklaim, bahwa tidak ada negara selain Indonesia yang memberikan subsidi energi dengan nilai sebesar ini.

“Angka subsidi kita untuk energi memang terlalu besar. Cari negara yang subsidinya sampai Rp502 triliun, karena kita harus menahan harga Pertalite, gas, listrik, termasuk Pertamax, gede sekali. Tapi apakah angka Rp502 triliun ini masih terus kuat bisa kita pertahankan? Ya kalau bisa ya alhamdulilah, baik. Artinya rakyat tidak terbebani, Tapi kalau memang APBN tidak kuat bagaimana?,” ungkap Jokowi usai melakukan pertemuan dengan para Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (12/8).

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan angka Rp502 triliun tersebut merupakan besaran angka subsidi sekaligus kompensasi.

Angka tersebut jauh melebihi pagu awal yang telah disepakati pemerintah dan DPR dalam APBN 2022 sebesar Rp152,5 triliun.

Lebih lanjut Presiden Jokowi ini pun lantas membandingkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) negara lain yang sudah terlebih dahulu menaikkan harga BBM hingga dua kali lipat. Apabila harga minyak mentah dunia terus mengalami kenaikan, apakah pemerintah akan menaikkan harga BBM subsidi?

“Kan negara lain harga BBM-nya sudah Rp17 ribu-Rp18 ribu, sudah naik dua kali lipat semuanya. Ya memang harga keekonomiannya seperti itu. Jadi tadi kami menyampaikan kepada beliau-beliau mengenai fakta dan angka itu. Kalau kita masih ada income negara dari komoditas, masih baik, ya kita jalanin, tapi kalau tidak?,” tuturnya.

Pemerintah Harus Tetap Berikan Subsidi Energi

Ekonom dari lembaga Celios, Bhima Yudhistira, mengungkapkan dalam kurun waktu periode 2015-2019 anggaran subsidi energi banyak dialihkan pemerintah untuk program lain.

Maka dari itu, ia menilai sebenarnya masyarakat sudah cukup banyak mengalah. Jadi pemerintah sudah seharusnya tetap menanggung subsidi energi , apalagi perekonomian di Tanah Air masih belum pulih sepenuhnya akibat dihantam pandemi COVID-19.

Seorang pekerja di SPBU Pertamina memegang uang
Seorang pekerja di SPBU Pertamina memegang uang saat sepeda motormengisi BBM bersubsidi di Jakarta, 31 Oktober 2014. (BorneoTribun/Reuters)

Lebih jauh Bhima menilai bahwa seharusnya subsidi energi ini tidak akan terlalu membebani APBN, apabila pemerintah bisa melakukan pengawasan yang lebih baik agar tidak terjadi kebocoran subsidi, seperti halnya yang terjadi pada solar dan juga elpiji.

Terkait gas elpiji tiga kilogram misalnya, semua orang bisa membeli tanpa terkecuali, sehingga bisa dipastikan subsidinya tidak tepat sasaran.

“Belum ada kenaikan harga BBM jenis subsidi saja, dari mulai Januari kita menghadapi elpiji 12 kg naik, BBM non-subsidi Pertamax juga sudah naik cukup signifikan, itu saja inflasinya hampir menyentuh lima persen, di Juli. Apalagi kalau subsidi kuotanya berkurang atau subsidinya berkurang sehingga harganya naik di level masyarakat. Ini akan memicu kenaikan inflasi yang siginifikan dan itu tidak bisa diobati dengan jaring pengaman sosial yang ada sekarang. Mau ngasih berapa bantuan cash kepada masyarakat untuk kompensasi?,” ungkapnya kepada VOA.

Selain itu, pemerintah juga kerap memprioritaskan proyek besar strategis nasional yang tidak berdampak langsung dengan hajat hidup orang banyak dan stabilisasi harga bahan pokok di dalam negeri, seperti salah satunya proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung atau pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang juga cukup membebani anggaran negara.

Maka dari itu, ia menyarankan keuntungan atau windfall profit komoditas yang didapat oleh negara pada tahun ini harus diatur sedemikian rupa dalam manajemen fiskal untuk mengatasi pembengkakan subsidi energi tersebut.

Bhima mengatakan jika pemerintah bisa menghemat berbagai proyek yang tidak terlalu prioritas atau penting untuk dijalankan, maka masih akan ada ruang fiskal yang lebih besar untuk menambah alokasi subsidi BBM.

“Ya harus dipertahankan, karena stimulus ekonomi sekarang untuk menjaga inflasi tetap terkendali adalah subsidi energi, bukan hanya BBM tapi tarif listrik untuk golongan 900 VA ke bawah, dan juga elpiji tiga kg, mau tidak mau harus dilakukan di tahun 2022. Harapannya kalau di 2023 sudah mulai turun harga minyak mentah, maka secara otomatis subsidi energi bisa mengalami penurunan,” pungkasnya. [gi/ah]

Rabu, 10 Agustus 2022

Bupati: Nama Terminal Kijing Pelabuhan Mempawah Sesuai Kearifan Lokal

Presiden RI saat meresmikan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak.
Presiden RI saat meresmikan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak.

BORNEOTRIBUN PONTIANAK - Bupati Mempawah, Kalimantan Barat, Erlina menyatakan nama Terminal Kijing Pelabuhan Mempawah sudah sesuai kearifan dan kemauan masyarakat lokal.

"Nama pelabuhan yang diresmikan Presiden RI hari ini sudah sesuai kearifan lokal. Nama daerah telah melekat di situ," ujarnya di Mempawah, Kalimantan Barat, Selasa.

Ia tidak memungkiri ada pihak yang ingin nama lain. Namun ia menegaskan yang sudah diresmikan sudah sesuai.

"Nama pelabuhan sekarang sudah sesuai," ujar Erlina.

Sebelumnya saat peresmian, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa ada usulan perubahan nama pelabuhan, maka ia mempersilakan agar usulan tersebut diajukan kepada pemerintah pusat.

"Saya kira seluruh aspirasi yang ada akan kita tampung, tapi pada hari ini tadi telah kita resmikan," kata Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi mengatakan kehadiran pelabuhan ini akan memperkuat daya saing Kalimantan Barat.

"Pelabuhan ini akan memperkuat daya saing dari produk-produk unggulan yang dihasilkan oleh Provinsi Kalimantan Barat, karena di sini memiliki kekuatan besar Crude Palm Oil (CPO), alumina, bauksit, dan produk-produk lainnya," ujar dia.

Pembangunan Terminal Kijing dilakukan sejak tahun 2016 dan selesai pada Mei 2022 dengan menghabiskan anggaran sebesar Rp2,9 triliun. Pelabuhan ini sendiri merupakan pelabuhan terbesar di Pulau Kalimantan yang memiliki kapasitas 500 ribu TEUs dan 8 juta non-peti kemas.

Dalam peresmian turut mendampingi Presiden Jokowi dan Ibu Iriana yakni Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Erick Thohir, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, Wakil Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, Bupati Mempawah Erlina, dan Direktur Utama Pelindo Arif Suhartono.

(DD/ANT)

Presiden Jokowi Minta Masyarakat Tidak Berobat Keluar Negeri

Presiden Jokowi di dampingi Ibu Negara Iriana dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Erick Thohir, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Sekretaris Militer Presiden Marsdya TNI M. Tonny Harjono, Komandan Paspampres Marsda TNI Wahyu Hidayat dan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin saat meresmikan gedung baru RSUD Soedarso di Pontianak.
Presiden Jokowi di dampingi Ibu Negara Iriana dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Erick Thohir, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Sekretaris Militer Presiden Marsdya TNI M. Tonny Harjono, Komandan Paspampres Marsda TNI Wahyu Hidayat dan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin saat meresmikan gedung baru RSUD Soedarso di Pontianak.

BORNEOTRIBUN PONTIANAK - Presiden Joko Widodo meminta masyarakat tidak berobat keluar negeri karena saat ini pemerintah sudah menyiapkan rumah sakit modern di daerah.

"Saya sangat sedih jika mendengar ada masyarakat kita yang sakit dan berobat keluar negeri dan untuk di Kalbar, masih banyak yang berobat ke negara tetangga. Mulai hari ini, jangan lagi berobat ke luar negeri, karena Kalbar sudah ada rumah sakit modern yang bisa melayani masyarakat," kata Jokowi saat meresmikan Gedung RSUD Soedarso Pontianak, Selasa.

Jokowi mengatakan pemerintah pusat dan daerah telah melakukan gotong royong untuk membangun Gedung RSUD Soedarso yang dilengkapi dengan peralatan modern.

"Tadi saya sudah cek semua kondisi ruangan di gedung baru ini. Gedung RSUD Soedarso ini mulai dibangun menggunakan APBD Kalbar sejak 2019 itu, memiliki dua tower dengan masing-masing enam lantai. Kami dari pusat menyiapkan alat kesehatan di gedung itu dengan biaya Rp200 miliar lebih," tuturnya.

Presiden menambahkan, Gedung RSUD Soedarso dengan dua menara tersebut memiliki 277 tempat tidur serta 14 kamar operasi. Selain itu gedung baru RS tersebut juga dilengkapi dengan ruang ICU, NICU, PICU dan ICCU.

Pembangunan Gedung RSUD Soedarso yang baru merupakan gagasan dari Gubernur Kalbar Sutarmidji yang berkeinginan Kalbar memiliki RS yang lebih representatif.

Pembangunan di sektor kesehatan ini, juga sekaligus sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

"Saya juga sangat mendukung kebijakan Pemprov Kalbar yang akan menerapkan operasional rumah sakit tersebut tanpa kelas, agar semua masyarakat mendapatkan pelayanan yang sama dan berkualitas. Mudah-mudahan rumah sakit ini memberikan manfaat besar bagi masyarakat Kalbar, sehingga tidak berobat keluar negeri lagi," kata Jokowi.

(RO/ANT)

Jokowi minta masyarakat manfaatkan BMK untuk modal usaha

Prseiden Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana menyerahkan bantuan tunai kepada masyarakat di Pasar Sungai Duri, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, Selasa (9/8/2022).
Prseiden Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana menyerahkan bantuan tunai kepada masyarakat di Pasar Sungai Duri, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, Selasa (9/8/2022).

BORNEOTRIBUN PONTIANAK - Presiden Joko Widodo mengingatkan masyarakat penerima Bantuan Modal Kerja (BMK) untuk memanfaatkan dana tersebut sebagai modal usaha agar bisa berkembang dan memenuhi kebutuhan penerimanya.

"Uang bantuan ini jangan dibelikan handphone (telepon seluler), kalau bisa dipakai untuk tambahan modal kerja, modal usaha. Kalau enggak ya dipakai untuk kebutuhan-kebutuhan yang produktif, jangan dipakai untuk beli pulsa," kata Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo saat menyerahkan BMK dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng kepada peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di Pasar Sungai Duri, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, Selasa.

Saat memberikan bantuan, Presiden berpesan kepada masyarakat agar memanfaatkan BMK senilai Rp1,2 juta yang diberikan sebagai tambahan modal kerja atau modal usaha.

Bantuan tersebut, katanya, juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang produktif.

Untuk BLT, Presiden menyarankan penerimanya memanfaatkan untuk pembelian sembako.

"Ibu-ibu ini ya, yang Rp300 ribu silakan untuk pembelian sembako dan minyak goreng ya, namanya untuk bantuan sosial," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menyampaikan bahwa pemerintah akan menghitung kembali anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk pemberian bantuan kepada PKH.

"Nanti kalau APBN-nya ada uang lebih nanti akan kita, insyaallah akan kita tambahkan," kata Jokowi.

Selain penyerahan BMK dan BLT kepada peserta PKH, Presiden juga memberikan bantuan kepada para pedagang kaki lima dan pedagang pasar sembari berkeliling dan menyapa para pedagang.

Turut mendampingi Presiden dan Iriana, yaitu Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, Wakil Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, dan Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis.

(RO/ANT)

Gubernur: RSUD Soedarso siap berikan pelayanan operasi bedah jantung

Kedatangan Presiden Joko Widodo disambut Gubernur Kalbar Sutarmidji di Kalimantan Barat, Selasa (9/8/2022).
Kedatangan Presiden Joko Widodo disambut Gubernur Kalbar Sutarmidji di Kalimantan Barat, Selasa (9/8/2022).

BORNEOTRIBUN PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji mengatakan RSUD Dokter Soedarso Pontianak siap memberikan pelayanan operasi bedah jantung terbuka dengan bimbingan dari Rumah Sakit Jantung Nasional Harapan Kita Jakarta.

"Untuk itu, saat ini sedang dilaksanakan pembangunan Gedung Jantung Terpadu yang bersumber dari dana Dana Alokasi Khusus (DAK), untuk melengkapi Gedung Laboratorium Kateterisasi atau Cathlab yang sudah ada saat ini," kata Sutarmidji dalam sambutannya pada peresmian Gedung Baru RSUD Soedarso oleh Presiden Joko Widodo di Pontianak, Selasa.

Dengan demikian, lanjutnya, diharapkan RSUD Soeharso Pontianak sudah dapat memberikan pelayanan operasi bedah jantung mulai 2023 mendatang.

Dia menambahkan bangunan baru RSUD Dokter Soedarso terdiri atas dua gedung, dengan masing-masing gedung terdapat enam lantai dan terdapat 277 buah tempat tidur, yang dibangun menggunakan APBD Tahun 2019, 2020, dan 2021 sebesar Rp205,31 miliar.

Sebanyak 277 buah tempat tidur itu untuk pelayanan di ruang instalasi gawat darurat, rawat inap, rawat inap maternal, kamar bersalin, Neonatal Intensive Care Unit (NICU), Perinatal Intensive Care Unit (PICU), Intensive Care Unit (ICU), High Care Unit (HCU), Intensive Cardio Care Unit (ICCU), perawatan perinatal, rawat inap observasi, serta kamar operasi.

"Untuk meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan tahun anggaran 2021 juga telah dibangun Gedung Haemodialisa yang bisa menampung 35 tempat tidur, Gedung Radiologi yang bersumber dari dana APBD, serta Gedung Isolasi Rawat Inap Infeksius yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus yang dapat menampung 40 tempat tidur highcare dan 60 tempat tidur isolasi, yang semuanya mempunyai tekanan negatif serta satu kamar operasi untuk pasien infeksius," jelasnya.

Dia mengatakan Kalimantan Barat adalah provinsi yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Kemudahan akses melalui transportasi darat mengakibatkan sebagian masyarakat berobat ke negara tetangga tersebut karena ada beberapa layanan yang belum tersedia di Kalimantan Barat.

Oleh karena itu, Pemprov Kalimantan Barat terus berupaya meningkatkan mutu dan jenis layanan kesehatan agar masyarakat tidak lagi berobat ke luar negeri atau ke luar daerah.

"Untuk tahun anggaran 2022 ini juga dilaksanakan pembangunan Gedung Radioterapi untuk memberikan pelayanan bagi pasien kanker, yang diharapkan dapat beroperasi pada tahun 2023. Sehingga, pasien yang memerlukan terapi kanker tidak lagi harus berangkat ke Malaysia atau pun Jakarta," katanya.

Pemprov Kalimantan Barat juga akan membangun Poliklinik Gigi dan Mata Modern sebagai upaya peningkatan layanan.

"Dalam kesempatan ini, saya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah memberikan bantuan alat kesehatan senilai Rp150 miliar," katanya.

RSUD Dokter Soedarso Pontianak telah ditetapkan sebagai RS tipe A rujukan nasional, sebagai RS pendidikan, dan sebagai fasilitas kesehatan tanpa kelas.

Dengan demikian, seluruh masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah, mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal dan berkualitas dari pemerintah, dengan didukung peralatan kesehatan modern.

"Untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, mohon perkenan Bapak Presiden untuk dapat memberikan bantuan kepada kami, Alat MRI (Magnetic Resonance Imaging)," ujarnya.

(AN/ANT)

Selasa, 09 Agustus 2022

Tangis haru warga sambut kedatangan Presiden di Pasar Sungai Duri

Masyarakat Sungai Duri, Kabupaten Bengkayang menunjukkan bantuan Presiden.
Masyarakat Sungai Duri, Kabupaten Bengkayang menunjukkan bantuan Presiden.

BORNEOTRIBUN PONTIANAK - Beberapa pedagang di Pasar Sungai Duri, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, menangis haru menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo ke tempat itu, Selasa.

“Inilah pertama kalinya Presiden singgah di kampung kami Pasar Sungai Duri. Belum pernah terjadi,” kata Apung, seorang pedagang sembako.

Perempuan berusia 52 tahun itu menangis haru saat Joko Widodo melintas di depan kedainya sambil dikerumuni warga.

“Terima kasih Pak Presiden. Anda hebat. Saya menangis karena terharu orang nomor satu di Republik ini mau masuk kampung kami,” katanya seraya menyeka airmata.

Riuh dan haru karena bahagia juga dirasakan Salimah (58), seorang pedagang sayur yang sempat bersalaman dengan Presiden.

“Untung betul saya hari ini disalami Pak Presiden,” katanya.

Menurut dia, walau dirinya tadi terhimpit di kerumunan massa tetapi dapat juga dia berada di posisi depan setelah ditarik kawannya sesama pedagang .

“Kak Salimah ini badannya udahlah kecil, terhimpit dengan kerumunan makanya tadi saya tarik dia. Alhamdulillah dapat tadi dia salaman dengan Pak Presiden,” ungkap Biyah, pedagang yang bersebelahan dengan Salimah.

Kehadiran Presiden Jokowi ke Pasar Sungai Duri selain bertemu langsung masyarakat juga menyalurkan bantuan untuk para pedagang berupa minyak goreng dan sembako.

Sebelum ke Pasar Sungai Duri, Presiden Jokowi didampingi sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar, Bupati Mempawah serta lainnya meresmikan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak.

(DD/ANT)

Joko Widodo kunker ke Kalbar

Presiden RI Joko Widodo dan Ibu Iriana beserta rombongan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Barat, Selasa (9-8-2022).
Presiden RI Joko Widodo dan Ibu Iriana beserta rombongan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Barat, Selasa (9-8-2022). 

BORNEOTRIBUN PONTIANAK - Presiden RI Joko Widodo dan Ibu Iriana beserta rombongan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Barat, Selasa.

Presiden Jokowi dan Ibu Iriana tiba di Bandara Internasional Supadio, Kabupaten Kubu Raya, sekitar pukul 08.18 WIB.

Presiden dan Ibu Iriana disambut langsung oleh Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji beserta Istri, Pangdam XII/Tanjungpura Mayjen TNI Sulaiman Agusto beserta istri, dan Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pol. Suryanbodo Asmoro beserta istri.

Presiden dan Ibu Iriana kemudian menuju Kabupaten Mempawah dengan menggunakan helikopter Super Puma TNI AU.

Presiden Joko Widodo diagendakan akan resmikan Pelabuhan Kijing di Kabupaten Mempawah. Selain itu, juga akan meresmikan bangunan baru RSUD Soedarso Pontianak.

(AD/ANT)

Presiden Jokowi: Jangan Sampai Kasus Brigadir J Merusak Citra Polri

Tangkap layar Presiden RI Joko Widodo di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Selasa (9-8-2022).
Tangkap layar Presiden RI Joko Widodo di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Selasa (9-8-2022).

BORNEOTRIBUN PONTIANAK - Presiden RI Joko Widodo menegaskan penyelidikan atas meninggalnya Brigjen Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J harus diselesaikan agar tidak merusak citra dan kepercayaan masyarakat kepada Polri.

"Ungkapkan kebenaran apa adanya agar tidak mengurangi kepercayaan masyarakat kepada Polri. Itu yang terpenting, citra Polri tetap harus kita jaga," kata Presiden Joko Widodo di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Selasa, (9/8/2022).

Hingga saat ini, penyidik ​​baru menetapkan dua tersangka dalam kasus tewasnya Brigadir J, yakni Bharada E dan Brigadir Ricky Rizal (RR). Keduanya didakwa melakukan pembunuhan berencana berdasarkan Pasal 340 jo. Pasal 351 ayat (3) jo. Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.

"Saya sudah katakan dari awal, sejak awal saya sampaikan penyelidikan menyeluruh. Jangan ragu-ragu. Jangan menutupi apa pun, ungkapkan kebenaran apa adanya," kata Presiden.

Dalam kasus ini, Inspektorat Khusus (Irsus) Tim Polri telah memeriksa 25 personel Polri yang melanggar prosedur tidak profesional dalam menangani tempat kejadian perkara (TKP) Duren Tiga, Jakarta Selatan.

Dari 25 orang tersebut, empat di antaranya ditempatkan di tempat khusus, salah satunya Irjen Pol. Ferdy Sambo menjalani pemeriksaan selama 30 hari di Markas Brimob, Kelapa Dua Depok.

Tim gabungan Itsus melakukan pemeriksaan khusus terhadap Irjen Pol. Ferdy Sambo atas dugaan melanggar prosedur dalam penanganan tindak pidana kematian Brigadir J di rumah dinas Kepala Divisi Propam Polri.

Tim telah memeriksa 10 saksi dan beberapa barang bukti terkait dugaan pelanggaran prosedur oleh Ferdy Sambo dalam penanganan TKP Duren Tiga.

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo juga mencopot tiga perwira dari jabatannya, yakni Irjen Polri. Ferdy Sambo dari jabatannya sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam), Brigjen Pol. Hendra Kurniawan dari Jabatan Kepala Biro Keamanan Dalam Negeri (Karo Paminal) Polri menjadi Kapolres Yanma, kemudian Brigjen Pol. Benny Ali dicopot dari jabatan Provost Karo Div Propam Polri menjadi Pati Yanma Polri.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan kepada wartawan bahwa sudah ada tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Selain Bharada E, juga ada seorang sopir dan ajudan Putri Chandrawathi berinisial Brigadir RR dan K.

(DLN/ANT)

Minggu, 07 Agustus 2022

Menpora apresiasi dedikasi Wali Kota Surakarta sukseskan APG 2022

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menpora Zainudin Amali (kiri) dalam acara Closing Ceremony APG 2022, di Stadion Manahan Solo, Sabtu (6/8/2022) malam.
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menpora Zainudin Amali (kiri) dalam acara Closing Ceremony APG 2022, di Stadion Manahan Solo, Sabtu (6/8/2022) malam.

BORNEOTRIBUN JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali secara khusus menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Wali Kota Surakarta sekaligus Ketua INASPOC, Gibran Rakabuming Raka atas kesuksesan ASEAN Para Games (APG) XI 2022 di Solo, Jawa Tengah.

Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mencurahkan dedikasinya dalam penyelenggaraan APG Solo 2022 sehingga mampu terselenggara dengan sukses, kata Menpora Amali di Solo, Minggu.

"Secara khusus kami sampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Wali Kota Surakarta Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai Ketua INASPOC," kata Menpora Amali.

Menurut Menpora, Gibran telah bekerja keras menyiapkan kegiatan APG 2022 ini dengan penuh dedikasi serta tanggung jawab beserta seluruh jajaran panitia dan sukarelawan yang tergabung dalam INASPOC.

"Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih," tambah Menpora.

Selain itu, Menpora Amali juga sampaikan terima kasih kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan para menteri Kabinet Indonesia Maju atas bantuan selama menyiapkan, pelaksanaan, hingga penutupan APG pada Sabtu (6/8) malam.

"Kami juga terima kasih kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju serta seluruh jajaran dan pimpinan lembaga yang membantu dan bergotong-royong sejak persiapan hingga pelaksanaan APG 2022," katanya.

Menpora juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah, khususnya Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo beserta jajaran Pemprov dan kabupaten/kota se-Jawa Tengah sehingga APG terselenggara dengan sukses.

Acara multi event olahraga disabilitas APG 2022 di Solo yang digelar 30 Juli--6 Agustus dengan diikuti 11 negara se-Asia Tenggara, dibuka oleh Wapres Ma'ruf Amin dan ditutup oleh Presiden RI Joko Widodo, di Stadion Manahan Solo, Sabtu (6/8), malam. Kontingen Indonesia berhasil mencatat sukses pelaksanaan dan sukses prestasi.

(BDM/ANT)

Sabtu, 06 Agustus 2022

Presiden Jokowi tutup ASEAN Para Games XI 2022 di Surakarta

Presiden Joko Widodo berangkat melakukan kunjungan kerja menuju Kota Surakarta, Jawa Tengah, dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (6/8/2022).
Presiden Joko Widodo berangkat melakukan kunjungan kerja menuju Kota Surakarta, Jawa Tengah, dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (6/8/2022).

BorneoTribun Jakarta - Presiden RI Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana bertolak menuju Kota Surakarta, Jawa Tengah, Sabtu, untuk melakukan rangkaian kunjungan kerja termasuk dijadwalkan menutup ASEAN Para Games XI 2022 di Stadion Manahan.

Presiden dan rombongan lepas landas menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 pukul 09.50 WIB dari Pangkalan TNI Angkatan Udara (AU) Halim Perdanakusuma, Jakarta, menuju Pangkalan TNI AU Adi Soemarmo di Kabupaten Boyolali.

ASEAN Para Games XI telah berlangsung selama sepekan sejak dibuka oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada Sabtu (30/7).

Usai penutupan ASEAN Para Games XI, Presiden Jokowi diagendakan bermalam di Kota Surakarta dan kembali ke Jakarta, Minggu (7/8).

Turut mendampingi Presiden dan Iriana dalam kunjungan itu antara lain Menteri BUMN Erick Thohir, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI M. Tonny Harjono, dan Komandan Paspampres Marsda TNI Wahyu Hidayat.

(RP/ANT)

Rabu, 03 Agustus 2022

Jokowi akan Bangun Pusat Pelatihan Olahraga di Ibu Kota Baru

Jokowi akan Bangun Pusat Pelatihan Olahraga di Ibu Kota Baru
Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali dan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Mochamad Iriawan bertemu Jokowi di Istana Merdeka.
BORNEOTRIBUN JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal segera membangun pusat pelatihan sepak bola di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Sebagai bagian dari dukungan nyata pemerintah untuk meningkatkan prestasi atlet nasional.

Demikian disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali dan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Mochamad Iriawan usai bertemu Jokowi di Istana Merdeka.

Menpora Zainudin Amali mengatakan Jokowi memberi perhatian serius terhadap perkembangan atlet Tanah Air. Pembangunan pusat pelatihan tersebut berkaitan dengan rencana Indonesia sebagai calon tuan rumah Olimpiade 2036 mendatang.

"Beliau (presiden) beberapa waktu yang lalu sudah memberikan arahan kepada saya untuk kita bidding menjadi tuan rumah Olimpiade 2036, tetapi proposal itu sudah mencantumkan pelaksanaannya ada di IKN," kata Menpora Zainudin di Istana Merdeka, Jakarta.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali dan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Mochamad Iriawan usai bertemu Jokowi di Istana Merdeka.
Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali dan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Mochamad Iriawan usai bertemu Jokowi di Istana Merdeka.

Menpora mengungkapkan nantinya pembangunan tidak hanya dikhususkan bagi sepak bola semata. Namun lebih dari itu juga turut diperuntukkan bagi cabang olahraga lainnya. 

"Bapak Presiden setelah melihat perkembangan sepak bola nasional makin baik, maka beliau memberikan arahan kepada saya dan Ketua Umum PSSI segera akan membangunkan training camp sepak bola kita," ungkap Menpora Zainudin.

Dia memaparkan pusat pelatihan akan dibangun secara lengkap. Nantinya, tambah dia, setiap fasilitas diperuntukkan bagi para atlet untuk mendukung semua menu latihan yang dibutuhkan.

"Di situ semuanya sudah lengkap, dan akan dilakukan di Ibu Kota Nusantara, ibu kota negara yang baru," kata Menpora Zainudin.

Kamis, 05 Mei 2022

Pemerintah Atur Cara Perolehan dan Pengelolaan Pertanahan IKN

Pemerintah Atur Cara Perolehan dan Pengelolaan Pertanahan IKN.

BORNEOTRIBUN -- Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara (IKN).


Dalam aturan yang ditandatangani pada 18 April 2022 itu, seperti yang dilihat dari laman Kementerian Sekretariat Negara di Jakarta, Rabu, disebutkan perolehan tanah di IKN dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu pelepasan kawasan hutan dan/atau pengadaan tanah.


Pasal 3 ayat 1 dalam Perpres tersebut dijelaskan pelepasan kawasan hutan dilaksanakan pada kawasan hutan di Kawasan Strategis Nasional (KSN) IKN yang berstatus hutan.


"Pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan dan memberikan perlindungan terhadap penguasaan tanah masyarakat, hak individu, atau hak komunal masyarakat adat," demikian disebutkan dalam Perpres tersebut.


Dalam pelaksanaannya, pelepasan kawasan hutan dilakukan paling lama tiga bulan sejak permohonan pelepasan Kawasan Hutan diterima dan dinyatakan lengkap dari Kepala Otorita IKN kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan (pasal 3 ayat 3).


Sementara itu, tata cara pelepasan kawasan hutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (pasal 3 ayat 8). Terkait pengadaan tanah, hal tersebut dapat dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum atau pengadaan tanah secara langsung.


Pengadaan tanah secara langsung diatur dalam pasal 10 ayat 1, yang berbunyi "Dalam rangka efisiensi dan efektivitas, perolehan tanah di IKN dapat dilakukan melalui pengadaan tanah secara langsung oleh Otorita IKN dengan pihak yang berhak dengan cara jual beli, hibah, pelepasan secara sukarela, ruislag, atau cara lain yang disepakati".


Selanjutnya, pasal 10 ayat 2 mengatur "Dalam hal pengadaan tanah secara langsung tidak tercapai kesepakatan, perolehan tanah di IKN menggunakan mekanisme pengadaan tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum".


Dalam Rencana Induk IKN disebutkan pembangunan IKN akan terjadi dalam lima tahap. 


Tahap I pada 2022-2024 ialah pembangunan perkotaan, pembangunan infrastruktur dasar, dan pembangunan ekonomi serta relokasi TNI, Polri dan BIN. Tahap II pada 2024-2029 berupa target fasilitas transportasi umum primer maupun sekunder yang sudah siap dipakai.


Selanjutnya, tahap III pada 2030-2034 ialah menyelesaikan sistem angkutan umum massal, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), instalasi pengolahan air minum (IPAM), fasilitas penunjang kota spons, pengolahan sampah, penambahan amenitas digital, dan perkotaan. Tahap IV, pada 2035-2039, merupakan pengembangan bidang pendidikan dan kesehatan serta penyelesaian pembangunan kereta api regional dan bendungan multiguna.


Terakhir, tahap 5 pada 2040-2045 ditandai dengan pengembangan industri berkelanjutan serta pertumbuhan penduduk yang telah stabil.


Pemerintah memperkirakan total kebutuhan anggaran untuk IKN mencapai Rp466 triliun, dimana anggaran itu akan dipenuhi melalui APBN sebesar Rp89,4 triliun, dari Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp253,4 triliun, serta dari pihak swasta sebesar Rp123,2 triliun. (ANT)

Jumat, 29 April 2022

Sosok Singkat Anggota KPU dan Bawaslu Yang Dilantik Presiden Jokowi

Sosok Singkat Anggota KPU dan Bawaslu Yang Dilantik Presiden Jokowi
Sosok Singkat Anggota KPU dan Bawaslu Yang Dilantik Presiden Jokowi.

BORNEOTRIBUN -- Presiden Joko Widodo telah melantik Anggota KPU dan Bawaslu untuk masa jabatan 2022-2027 pada Selasa 12 April 2022 di Istana Negara, Jakarta.


2 Pemilihan Umum (KPU), dan Keputusan Presiden RI Nomor 34P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).


Nama-nama yang dilantik sebagai Anggota KPU yakni Betty Epsilon Idroos, Hasyim Asy’ari, Mochammad Afifuddin, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik


August Mellaz.


Sementara, lima orang Anggota Bawaslu yang dilantik yakni Lolly Suhenty, Puadi, Rahmat Bagja, Totok Hariyono, Herwyn Jefler Hielsa Malonda.


Sosok-sosok yang menjadi Anggota KPU maupun Bawaslu terdapat nama petahana namun juga ada wajah baru. Meski wajah baru, mereka bukanlah baru di bidang kepemiluan.


Anggota KPU


Betty Epsilon Idroos


Betty Epsilon Idroos merupakan satu-satunya perempuan dari tujuh anggota KPU periode jabatan 2022-2027 yang dilantik presiden pada Selasa.


Betty bukan baru di kepemiluan, perempuan kelahiran Medan tersebut sudah menjadi konsultan media massa dan mobilisasi sosial KPU RI pada 2009 lalu.


Kemudian, Betty masih bersentuhan dengan kepemiluan dengan menjadi Tim asistensi Komisi II DPR untuk Panja Mafia Pemilu dan RUU Partai Politik, penyelenggara pemilu dan pemilu DPR, DPD dan DPRD pada kurun 2009-2013.


Pada 2013, Betty terpilih menjadi Anggota KPU DKI Jakarta periode sejak 2013, karier Betty terus menanjak hingga terpilih menjadi Ketua KPU DKI Jakarta.


Hasyim Asy’ari


Sosok Hasyim Asy’ari menjadi satu-satunya petahana yang kembali terpilih untuk periode jabatan 2022-2027.


Hasyim merupakan Anggota KPU Republik Indonesia periode 2017-2022. Dia juga merupakan Anggota KPU RI pergantian antar waktu periode 29 Agustus 2016-11 April 2017.


Pria kelahiran 49 tahun silam itu juga dicatat sebagai dosen pada Bagian Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang sejak 1998 sampai sekarang. 


Dia juga memiliki karier sebagai dosen pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang sejak 2013 sampai sekarang. Kemudian Dosen pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro (UNDIP).


Hasyim juga tercatat sebagai dosen pada Program Studi Doktor Ilmu Sosial, Konsentrasi Kajian Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip), Universitas Diponegoro (UNDIP).


Lebih lanjut, Dosen pada Program Doktor Ilmu Kepolisian, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Lembaga Pendidikan dan Latihan Kepolisian Republik Indonesia (Lemdiklatpolri).


Mochammad Afifuddin


Mochammad Afifuddin juga bukan nama baru di kepemiluan. Sejak 2017, ia terpilih sebagai anggota Bawaslu RI dan membidangi divisi pengawasan dan sosialisasi.


Beragam upaya pencegahan potensi pelanggaran pemilu, pengawasan tahapan pemilu, sosialisasi kebijakan Bawaslu, serta mempererat hubungan antar lembaga menjadi tugas utamanya.



Jauh sebelum itu, pada tahun 2011 ia sudah fokus lewat JPPR melakukan advokasi hak penyandang disabilitas dalam pemilu dalam program Generel Election for Disability Access(AGENDA) dan menjadi program manajer di program tersebut.


Tahun 2013-2015, dia diberi mandat menjadi Kornas JPPR dan selanjutnya, periode 2015-2017 menjadi salah satu anggota Dewan Pengarah JPPR.


Dia juga sempat menjadi pengajar tidak tetap di jurusan ilmu politik, Fisip UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saat itu selain aktif di JPPR juga mengajar mata kuliah komunikasi politik di program studi ilmu politik, FISIP UIN Jakarta.


Parsadaan Harahap


Parsadaan Harahap sudah terlibat kepemiluan sejak 2003. Dia pernah menjadi Anggota KPU Provinsi Bengkulu Periode 2003-2008, Anggota KPU Provinsi Bengkulu 2008-2012, Ketua KPU Provinsi Bengkulu 2011-2012 dan terakhir Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu Periode 2012-2022.


Sebelum menjabat penyelenggara pemilu, Parsa juga pernah menjadi Ketua Umum Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi Bengkulu 2001-2005.


Kemudian, Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat KNPI 2005-2008, Ketua Dewan Pengurus KNPI 2008-2011 dan Presidium MW KAHMI Provinsi Bengkulu Priode 2016-2021.


Pria kelahiran 1972 tersebut bisa dikatakan bukan orang baru dalam kepemiluan, sebelum dilantik sebagai Anggota KPU RI pada Selasa 12 April 2022, dia dicatat sudah berkiprah 19 tahun sebagai penyelenggara pemilu.


Yulianto Sudrajat


Yulianto Sudrajat juga sudah lama berkecimpung sebagai penyelenggara pemilu sebelum dilantik menjadi Anggota KPU Republik Indonesia.


Dia memulai karier sebagai Anggota KPU Kabupaten Sukoharjo pada 2008-2013. Kemudian Yulianto terpilih kembali menjadi Anggota KPU Kabupaten Sukoharjo untuk periode keduanya.


Kariernya menanjak menjadi Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah pada 2017. Kemudian dia terpilih sebagai Ketua KPU Jawa Tengah.


Sebelum terlibat di kepemiluan, Yulianto pernah menjadi wartawan Radar Jember 2001 dan Deputy Branch Manager PT Tiga Serangkai Surakarta pada kurun 2003-2007.


Idham Holik


Idham Holik mulai menjadi penyelenggara pemilu pada 2003 sebagai Anggota KPU Bekasi. Ia menjabat sebagai Anggota KPU Bekasi sampai 2018.


Bahkan, Idham Holik dipercaya menjabat Ketua KPU Bekasi dari 2013 hingga 2018. Sampai sebelum dilantik menjadi Anggota KPU RI, Idham Holik menjabat sebagai Anggota KPU Jawa Barat.


Selain itu dia pun menjadi Anggota Tim Pemeriksa Daerah Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu pada Provinsi di Indonesia untuk periode 2021-2022.


August Mellaz


August Mellaz juga sudah lama terlibat di kepemiluan. Dia menjadi Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu dan Demokrasi. Selain aktif pada organisasi kepemiluan dia juga ikut terlibat membantu pemerintah, KPU, Bawaslu dan DKPP untuk penelitian maupun kajian kepemiluan.


Dia memberikan sumbangan pemikiran terkait dengan isu-isu kepemiluan, baik itu dalam bentuk artikel, jurnal, maupun menjadi pembicara dalam berbagai ruang diskusi publik.


Anggota Bawaslu


Kemudian, lima sosok Anggota Bawaslu yang dilantik presiden yakni Lolly Suhenty, Puadi, Rahmat Bagja, Totok Hariyono, Herwyn Jefler Hielsa Malonda juga merupakan orang-orang yang sudah terlibat di kepemiluan.


Lolly Suhenty


Perempuan kelahiran Cianjur, Jawa Barat itu merupakan aktivis perempuan yang fokus menyuarakan isu perempuan, kesetaraan, antikorupsi, serta partisipasi. Ibu tiga anak ini juga dikenal sebagai aktifis muda Nahdlatul Ulama (NU).


Sebelum terjun ke bidang kepemiluan, Lolly pernah menjadi tenaga ahli Dewan Perwakilan Rakyat (DPD) RI. Lolly juga aktif di berbagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan.


Dia pernah menjabat sebagai Sekretaris Eksekutif Kaukus Perempuan Parlemen RI. Dia juga sempat mengemban jabatan sebagai Sekretaris Eksekutif Kaukus Perempuan DPD RI, hingga aktif di Divisi Advokasi Kebijakan Publik Sekretariat Nasional Koalisi Perempuan Indonesia.


Pengalaman di bidang kepemiluan, Lolly pernah menjadi Timsel Calon Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota Se-DKI Jakarta (2016), Timsel Calon Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota (Mentawai, Kampar, Musi Banyuasin, Mesuji, Bekasi, Jepara, Batang, Tapin, Kupang, Bau- Bau dan Sampang, 2010 dan 2012).


Pada 2018, dia terpilih menjadi anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat periode 2018-2023. Lolly mengampu Divisi Hubungan Masyarakat.


Puadi


Puadi mulai di dunia kepemiluan saat menjadi Panwaslu Kota Jakarta Barat 2012-2014 dan dia juga pernah menjadi TPD dan DKPP Provinsi DKI Jakarta.


Kemudian, Puadi dipercaya menjadi Anggota Bawaslu DKI Jakarta. Saat menjadi Anggota Bawaslu DKI Jakarta dia turut aktif dalam melakukan kerja pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada 2018 yang menjadi perhatian nasional.


Setahun kemudian, turut aktif menjadi penyelenggara pemilu yang berupaya menampilkan keadilan dengan mengawasi tiap tahapan Pemilu 2019 sebagai pemilu serentak untuk kali pertama yang menggabungkan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif.


Puadi pun menjadi tim pemeriksa daerah (TPD) yang menjaga kode etik penyelenggara pemilu sebagai bagian Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu di daerah.


Rahmat Bagja


Pria kelahiran Medan pada 1980 merupakan petahana yang terpilih kembali manjadi Anggota Bawaslu periode 2022-2027. Bagja bahkan pada 2022-2027 ini dipercaya sebagai Ketua Bawaslu.


Sebelum menjadi Anggota Bawaslu 2017-2022, Bagja dicatat menjadi Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia dan Tenaga Ahli MKD DPR RI.


Saat mahasiswa pun ia aktif dalam gerakan mahasiswa untuk era reformasi. Pada pertengahan 2003, ia pernah menjadi Peneliti Junior pada Pusat Konstitusi Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, dan diawasi oleh Prof Jimly Ashshiddiqie dengan keterlibatan pada proyek penelitian dari MPR RI untuk melakukan analisis terhadap produk hukum MPR.


Bagja juga memiliki perhatian yang besar terhadap isu-isu demokrasi, konstitusi, good governance, dan hak asasi manusia.


Totok Hariyono


Dirinya bukan orang asing bagi penyelenggara pemilu di Jawa Timur, sebab sebelum terpilih menjadi Anggota Bawaslu RI Periode 2022-2027, Totok menjabat sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur.


 Ia bertugas memimpin divisi penyelesaian sengketa. Tak hanya itu, Totok memang sudah lama di bidang kepemiluan. Terhitung pada 2005, ia pernah menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Pilkada Kabupaten Malang, Jatim.


 Berlanjut pada tahun 2008 ia menjadi Panwaslu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jatim. Lalu, selama 2009-2014, Totok menjabat sebagai Anggota KPU Kabupaten Malang.


Herwyn Jefler Hielsa Malonda


Dunia kepemiluan bagi Herwyn bukanlah hal yang baru, ia memiliki sejumlah pengalaman yang telah ditempuh. Pada 2003-2004 Herwyn menjabat sebagai Wakil Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Minahasa, kemudian pada 2005-2008 menjadi Ketua Panwaslu Minahasa.


 Kariernya dalam dunia kepemiluan pun semakin menanjak dengan terpilihnya menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa selama 2008-2012, lalu pada 2012 Herwyn terpilih menjadi Ketua Bawaslu Sulut. (ANT)

Presiden Jokowi Tegaskan Dukungan Anggaran Untuk Pemilu 2024

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pemerintah mendukung pelaksanaan Pemilu 2024, termasuk dengan memberikan dukungan anggaran.


BORNEOTRIBUN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pemerintah mendukung pelaksanaan Pemilu 2024, termasuk dengan memberikan dukungan anggaran.

"Kita harus mempersiapkan pelaksanaan pemilu yang tahapannya akan dimulai Juni 2022, saya minta semua kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota mendukung tugas KPU dan Bawaslu termasuk dukungan anggaran," kata Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta, Kamis.

 

Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2022 yang dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappenas) Suharso Manoarfa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan pejabat terkait lainnya.

 

Sebelumnya Presiden Jokowi menyebut kebutuhan anggaran pemilu 2024 mencapai Rp110,4 triliun dengan rincian anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp76,6 triliun dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) senilai Rp33,8 triliun.

 

"Bantuan, baik dari APBN dan APBD agar Pemilu 2024 terselenggara dengan baik, sukses, dan lancar," tambah Presiden.

 

Presiden Jokowi mengakui pada tahun 2022 dan 2023 Indonesia akan menghadapi situasi yang tidak mudah serta situasi ekonomi dan politik global yang mengalami gejolak dan penuh ketidakpastian.

 

"Pandemi belum sepenuhnya berakhir, beberapa negara masih bergulat menekan penyebaran COVID-19, bahkan masih melakukan 'lockdown', kemudian terjadi gangguan 'supply chain' yang dampaknya ke mana-mana," ungkap Presiden.

 

Apalagi, menurut Presiden Jokowi, dunia dihantam perang antara Rusia dan Ukraina yang memunculkan krisis energi dan krisis pangan.

 

"Akhirnya inflasi global meningkat tajam dan pertumbuhan ekonomi global akan mengalami perlambatan," tambah Presiden.

 

Presiden Jokowi meminta para menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah agar betul-betul waspada, mengkalkulasi, dan menghitung secara detail langkah antisipasinya.

 

"Agar langkah antisipasinya benar, maka kita harus betul-betul siap kalau krisis ini berlanjut sampai tahun depan. Hati-hati semuanya, kita harus punya 'sense of crisis', jangan seperti biasanya, jangan 'business as usual', 'sense of crisis' harus ada pada diri kita semua sehingga kita harus ada perencanaan yang baik," jelas Presiden.

 

Selain itu Presiden Jokowi mengingatkan mulai 2023, pemerintah akan memulai lagi ketentuan defisit di bawah 3 persen produk domestik bruto (PDB).

 

"Karena itu perencanaan harus betul-betul detail, harus betul-betul tepat, lakukan angka penajaman belanja sehingga kualitas semakin baik, optimalkan penerimaan perpajakan," tambah Presiden.

 

Tidak ketinggalan, katanya, agenda-agenda strategis untuk peningkatan sumber daya manusia (SDM) harus terus berjalan.

 

"Percepatan kemiskinan ekstrem, angka stunting harus diturunkan, peningkatan kualitas SDM melalui transformasi di bidang kesehatan, peningkatan akses di bidang pendidikan, dan 'upskilling', 'reskilling' tenaga kerja agar semakin produktif dan kompetitif," tegas Presiden. (ANT)

Jumat, 22 April 2022

Sempat Dialog, Jokowi Serap Tiga Aspirasi Nelayan di Gresik

Sempat Dialog, Jokowi Serap Tiga Aspirasi Nelayan di Gresik
Presiden Jokowi saat berdialog bersama perwakilan nelayan di Dermaga Kapal Nelayan Bale Purbo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Rabu (20/04/2022). (Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev)


BorneoTribun Jakarta -- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Dermaga Kapal Nelayan Bale Purbo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Rabu (20/04/2022).


Dalam kunjungan tersebut Presiden menyempatkan diri berdialog dengan sejumlah perwakilan nelayan setempat yang menyampaikan tiga aspirasi.


“Tadi yang pertama, saya menemui para nelayan untuk melihat lebih detail mengenai hasil hariannya berapa, kemudian ada kesulitan-kesulitan apa. Sama, di sini kesulitan dalam mendapatkan solar, meskipun ada tetapi memang agak sulit."


"Sehingga tadi sudah diselesaikan oleh Pak Menteri Erick (Menteri BUMN), Pak Menteri KKP (Kelautan dan Perikanan), untuk dibuatkan SPBU kecil khusus untuk para nelayan yang dimiliki nanti, Pak Bupati tadi sampaikan, BUMD,” ujar Presiden.


Kedua, para nelayan juga menyampaikan mengenai pendangkalan di wilayah mereka. Presiden menyampaikan akan memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut.


“Nanti saya akan perintahkan Menteri PUPR untuk juga menyelesaikan,” ujarnya.


Terakhir, para nelayan mengeluhkan mengenai tanah di sekitar pantai yang tidak bisa disertifikatkan karena merupakan tanah oloran.


Presiden pun langsung memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menangani hal tersebut.


“Tanah oloran itu kayak tanah reklamasi itu tapi dari sedimen secara alami, katanya enggak bisa disertifikatkan. Tadi saya telepon langsung ke Menteri BPN, bisa. Jadi akan kita selesaikan,”  tandasnya.


Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan ini antara lain Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani.


(YK/FID/UN)

Tinjau Kampung Nelayan Bulak di Surabaya, Jokowi bagi Bantuan Langsung Tunai

Tinjau Kampung Nelayan Bulak di Surabaya, Jokowi bagi Bantuan Langsung Tunai
Presiden Jokowi meninjau langsung Kampung Nelayan Bulak, di Kota Surabaya, Rabu (20/04/2022). (Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev)

BorneoTribun, Jakarta -- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meninjau langsung Kampung Nelayan Bulak di Kecamatan Bulak, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Rabu (20/04/2022).


Presiden tampak disambut oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono saat tiba di lokasi.


Selain meninjau langsung aktivitas para nelayan, Presiden Jokowi juga berdialog bersama anggota forum nelayan setempat. Dalam dialog tersebut, para perwakilan nelayan antara lain menyampaikan permintaan mereka terkait dengan pemecah gelombang.


“Mereka minta untuk dibuatkan pemecah ombak dan nanti akan saya kirim segera tim dari PU ke sini,” ujar Presiden Jokowi.


Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga membagikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada para nelayan.


Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan tersebut antara lain Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.


(YK/UN)

Jokowi tegaskan Usut Tuntas Kasus Minyak Goreng di Indonesia

Jokowi tegaskan Usut Tuntas Kasus Minyak Goreng di Indonesia
Jokowi tegaskan Usut Tuntas Kasus Minyak Goreng di Indonesia.

BorneoTribun, Jakarta -- Jokowi tegaskan Usut Tuntas Kasus Minyak Goreng di Indonesia. Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta aparat hukum untuk mengusut tuntas para mafia minyak goreng.


“Kemarin dari Kejaksaan Agung sudah menetapkan empat tersangka urusan minyak goreng ini dan saya minta diusut tuntas sehingga kita bisa tahu siapa ini yang bermain ini bisa mengerti,” ujar Presiden dalam keterangan pers, di Pasar Bangkal Baru, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Rabu (20/04/2022).


Kendati pemerintah telah menyalurkan BLT Minyak Goreng, Presiden menilai bahwa saat ini minyak goreng masih menjadi masalah di tengah masyarakat. Ia pun berharap agar harga minyak goreng dapat kembali mendekati harga normal.


“Kita ingin harganya yang lebih mendekati normal. Jadi memang harganya tinggi, karena apa? Harga di luar, harga internasional itu tinggi banget sehingga kecenderungan produsen itu penginnya ekspor karena memang harganya tinggi di luar,” ujarnya.


Pemerintah sendiri telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi persoalan minyak goreng ini, antara lain melalui beragam kebijakan seperti penetapan harga eceran tertingi (HET) untuk minyak goreng curah dan subsidi ke produsen. Namun, Presiden melihat kebijakan tersebut belum berjalan dengan efektif dalam beberapa pekan ini.


“Di pasar, saya lihat minyak curah banyak yang belum sesuai dengan HET yang kita tetapkan. Artinya, memang ada permainan,” tegasnya.


(YK/HRM)

Selasa, 19 April 2022

Jelang Libur Panjang, Pemerintah Imbau Masyarakat Tidak Ke Luar Negeri

Jelang Libur Panjang, Pemerintah Imbau Masyarakat Tidak Ke Luar Negeri
Presiden Jokowi memimpin Ratas Evaluasi PPKM di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (18/04/2022). (Foto: Humas Setkab/Agung)


Borneo Tribun, Jakarta -- Pemerintah mengimbau seluruh masyarakat untuk tidak bepergian ke luar negeri pada saat libur panjang hari raya Idulfitri.


Kondisi pandemi di luar negeri berbeda dengan di tanah air dan Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) dikhawatirkan dapat tertular virus jika bepergian ke sana.


Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon) Airlangga Hartarto dalam keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Senin (18/04/2022), di Istana Merdeka, Jakarta.


“Dengan adanya libur panjang, ini masyarakat juga diimbau untuk tidak bepergian ke luar negeri karena kita ketahui di negara lain situasinya tidak sama dengan di Indonesia, sehingga ada potensi penularan dari luar negeri,” ujarnya.


Airlangga menambahkan, pandemi saat ini belum berakhir sehingga masyarakat harus tetap waspada. Apalagi kasus di sejumlah negara juga mengalami peningkatanan, salah satunya di Tiongkok.


“Kita tetap harus waspada dan kita lihat di beberapa negara, termasuk di Shanghai, Cina itu terjadi kenaikan. Tentu kita tidak ingin bahwa kenaikan tersebut membawa virus yang nanti dibawa oleh PPLN kita ke dalam negeri,” ujarnya.


Senada, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin juga menyampaikan bahwa sejumlah negara tetangga lain juga mengalami lonjakan kasus, misalnya Republik Korea yang kasus hariannya mencapai ratusan ribu.


Untuk itu, Menkes mengingatkan agar masyarakat tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, terutama memakai masker.


“Arahan dari Bapak Presiden kita harus hati-hati dan waspada, jangan sombong dan jemawa. Kita bisa melakukan pergerakan dengan lebih normal tapi tetap harus hati-hati dan waspada. Paling penting adalah pakai masker.


Masker itu sudah menjadi gaya hidup, saya lihat. Ibu-ibu yang punya jilbab, jilbabnya cokelat masker cokelat, jilbabnya kuning maskernya kuning. Jadi saya rasa bukan sesuatu hal yang aneh lagi.


Menkes juga menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menghadapi pandemi ini sehingga tidak terjadi lagi lonjakan kasus COVID-19.


“Kita jaga terus, disiplin memakai masker. Tidak usah terlalu terburu-buru mengikuti negara-negara lain yang terlampau agresif tapi kemudian malah naik lagi (kasusnya).


Karena sayang, momentum perbaikannya sudah kita capai dan ini juga akan sangat mendorong momentum pertumbuhan ekonomi ke depannya,” tandasnya.


(YK/TGH/FID/JW/UN)

Presiden Ajak Masyarakat Hindari Puncak Arus Mudik

Presiden Ajak Masyarakat Hindari Puncak Arus Mudik
Presiden RI Joko Widodo.


Borneo Tribun, Jakarta -- Survei Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menunjukkan bahwa akan ada 23 juta mobil dan 17 juta sepeda motor yang akan digunakan oleh para pemudik tahun 2022 ini.


Jumlah yang sangat besar ini diperkirakan akan menimbulkan kemacetan parah.


Oleh karena itu, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengimbau masyarakat untuk mudik lebih awal untuk mengurangi kemacetan.


“Saya mengajak masyarakat untuk menghindari puncak arus mudik pada tanggal 28, 29, dan 30 April 2022."


"Saya mengajak masyarakat untuk mudik lebih awal, tentu saja menyesuaikan dengan jadwal libur dari tempat bekerja,” ujar Jokowi.


Kepala Negara menambahkan, pemerintah juga telah menyiapkan langkah untuk mengantisipasi kemacetan pada saat arus mudik.


“Pemerintah telah menyiapkan rekayasa lalu lintas melalui aturan ganjil genap, pemberlakuan satu arah (one way), dan larangan truk masuk jalan tol,” kata Jokowi.


Menutup pernyataannya, Presiden juga kembali mengingatkan masyarakat untuk tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.


“Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan utamanya memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak,” tandasnya.


(YK/TGH/UN)

Selasa, 12 April 2022

Pastikan Tepat Sasaran, Kemensos Ajak Masyarakat Turut Awasi Penyaluran BLT Minyak Goreng

Pastikan Tepat Sasaran, Kemensos Ajak Masyarakat Turut Awasi Penyaluran BLT Minyak Goreng
Presiden Jokowi mengecek langsung ketersediaan minyak goreng di sejumlah lokasi pasar dan toko swalayan, di DIY, Minggu (13/03/2022) pagi. (Foto: BPMI Setpres)


BorneoTribun Jakarta -- Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) menegaskan adanya pengawasan berlapis untuk memastikan penyaluran BLT Minyak Goreng tepat sasaran.


Menggunakan aplikasi berbasis teknologi digital, masyarakat juga bisa berpartisipasi melakukan pengawasan.


“Masyarakat bisa berpartisipasi melakukan pengawasan dengan mengakses situs cekbansos. Di dalamnya ada data penerima PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan Nontunai) yang tentu saja termasuk penerima BLT Minyak Goreng,” ujar Sekretaris Jenderal Kemensos Harry Hikmat, dikutip dari laman Kemensos, Senin (11/04/2022).


Harru menambahkan, laman cekbansos dapat diakses masyarakat dengan memasukkan nama sesuai KTP. 


Melalui aplikasi tersebut, masyarakat bisa mengecek apakah terdaftar sebagai penerima manfaat. Selain itu laman ini juga dilengkapi dengan menu “usul” dan “sanggah”.


“Jadi yang bersangkutan bisa mengusulkan kalau kedapatan exclusion error (layak tapi tidak menerima bantuan) dan menyanggah kalau menemukan indikasi inclusion error  (tidak layak tapi menerima bantuan),” ujarnya.


Lebih lanjut Harry menyampaikan, Kemensos juga menimbang kelayakan penerima bantuan dengan teknologi geo-tagging data spasial dari citra satelit.


Teknologi ini memungkinkan diperoleh gambar tampak depan dari rumah penerima bantuan.


“Kami juga menggunakan teknologi geo-tagging data spasial dari citra satelit. Dengan teknologi tersebut memungkinkan diketahui kondisi rumah. Di daerah di mana citra satelit kurang memadai, kami dibantu oleh Pejuang Muda yang juga melakukan tagging dengan mendatangi dan memotret rumah,” ujarnya.


Dalam pernyataannya, Harry juga mempersilakan kepada masyarakat untuk menggunakan kanal pengaduan berbasis digital yang sudah disiapkan pemerintah seperti Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SP4N Lapor! yang dapat melalui tautan www.lapor.go.id.


“Kanal pengaduan pelayanan publik secara nasional tersebut bisa menjamin hak masyarakat agar pengaduannya itu bisa ditindak lanjuti oleh instansi terkait,” ujarnya.


Harry menambahkan, pihaknya juga bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait untuk memastikan penyaluran tepat sasaran, seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kejaksaaan RI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).


“Kami juga didukung oleh aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, KPK, bahkan juga PPATK juga terlibat dalam memastikan kalau ada penyimpangan-penyimpangan, itu bisa terdeteksi sejak dini,” pungkasnya.


(YK/UN)

Hukum

Peristiwa

Kesehatan

Pemilu 2024

Lifestyle

Tekno