Wakil Presiden RI Ada di Pontianak, Ma'ruf Serahkan Manfaat Beasiswa BPJS Ketenagakerjaan

Redaksi    Kamis, September 22, 2022    Comment   

Wakil Presiden RI Ada di Pontianak, Ma'ruf Serahkan Manfaat Beasiswa BPJS Ketenagakerjaan

Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin. 

BorneoTribun Pontianak, Kalbar - Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin hadir di Kota Pontianak untuk menyerahkan santunan manfaat program BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) kepada 10 orang peserta maupun ahli warisnya dengan total nilai mencapai Rp2,5 milyar. 

Santunan yang diberikan terdiri dari manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), serta manfaat beasiswa pendidikan anak dan Return to Work (RTW). Dalam penyerahan simbolis tersebut wapres turut didampingi oleh Ketua Dewan Pengawas BPJAMSOSTEK Muhammad Zuhri dan Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji.

Dalam keterangannya Ma'ruf Amin mengatakan bahwa kedatangannya ke Pontianak untuk menyerahkan beragam bantuan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan jaminan sosial kepada masyarakat.  Hal ini yang secara tidak langsung bertujuan untuk menekan angka kemiskinan di Indonesia.

Sementara itu Zuhri menjelaskan untuk Provinsi Kalimantan Barat, selama rentang waktu satu tahun hingga Agustus 2022,  BPJAMSOSTEK telah membayarkan manfaat seluruh program senilai Rp503 milyar dengan jumlah kasus lebih dari 75 ribu.

Pada periode yang sama BPJAMSOSTEK juga telah memberikan santunan beasiswa pendidikan kepada 926 anak pekerja dari jenjang TK hingga perguruan tinggi dengan total proyeksi nilai sebesar Rp42 miliar.

“Kami berterima kasih kepada bapak Ma’ruf Amin yang telah hadir memberikan santunan sekaligus semangat bagi para pekerja atau ahli waris yang telah kehilangan orang tercinta. Kami berharap santunan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk melanjutkan kehidupan serta pendidikan bagi anak peserta, sehingga mereka dapat mewujudkan cita-citanya," imbuh Zuhri.

Dengan beragam manfaat yang diberikan BPJAMSOSTEK tersebut, Zuhri mendorong seluruh kepala daerah termasuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk memastikan pekerja di wilayahnya terdaftar sebagai peserta BPJAMSOSTEK dengan melakukan penganggaran maupun menerbitkan regulasi pendukung. 

Hal ini selaras dengan Instruksi Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam Inpres nomor 2 tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Zuhri optimis dengan adanya sinergi yang baik dapat meningkatkan jumlah tenaga kerja yang terlindungi BPJAMSOSTEK di Provinsi Kalimantan Barat. Karena hingga Agustus 2022 baru mencapai 50% untuk sektor pekerja Penerima Upah (PU) dan 5,9% untuk pekerja Bukan Penerima Upah (BPU).

“Dengan semakin banyak pekerja yang menjadi peserta BPJAMSOSTEK, maka semakin nyata kehadiran negara untuk melindungi pekerja dari risiko kecelakaan kerja, kematian, serta menjamin pekerja memiliki hari tua yang sejahtera. Sehingga diharapkan mereka dapat bekerja dengan lebih aman yang berujung pada peningkatan produktivitas perekonomian di Kalimantan Barat,”pungkas Zuhri.

Deputi Direktur Bidang Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga. 

(yakop/ian)

Wapres Ma’ruf Amin jadi inspektur Upacara Penetapan Komcad 2022

Redaksi    Jumat, September 09, 2022    Comment   

Wapres Ma’ruf Amin jadi inspektur Upacara Penetapan Komcad 2022

Komponen Cadangan (Komcad) Tahun Anggaran 2022. (BorneoTribun/Ho-Setkab RI)

BorneoTribun Jakarta -- Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menjadi inspektur dalam Upacara Penetapan Komponen Cadangan (Komcad) Tahun Anggaran 2022, di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus), Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Kamis (08/09/2022). 

Penetapan dilakukan terhadap 2.974 orang yang telah melakukan serangkaian proses untuk menjadi komponen cadangan.

Dalam amanatnya, Wapres menyampaikan bhawa sistem pertahanan merupakan kebutuhan mendasar bagi sebuah negara untuk menegakkan kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah, serta melindungi keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman.

“Saya ucapkan selamat atas penetapan Komponen Cadangan Tahun 2022. Semoga Allah subhanahu wa ta’ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan inayah-Nya dan meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan untuk mejaga kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan NKRI,” ujarnya.

Komponen Cadangan (Komcad) Tahun Anggaran 2022. (BorneoTribun/Ho-Setkab RI)

Di lingkungan strategis internasional dan nasional yang dinamis, imbuh Wapres, pertahanan dan daya tangkal nasional mutlak untuk diperkuat. 

Oleh karena itu, meningkatkan sistem keamanan Indonesia bukan hanya tugas yang diemban oleh kalangan militer saja, namun seluruh elemen bangsa.

“Salah satu perwujudannya adalah penguatan Komponen Cadangan SDM yang berasal dari rakyat. Saya memandang, Komponen Cadangan merupakan strategi antisipatif agar kita siap menghadapi ancaman dan gangguan terhadap kehidupan bangsa,” ujarnya.

Selain menjadi kekuatan tambahan, ujar Wapres, Komponen Cadangan juga merupakan upaya dalam memperkuat rasa nasionalisme bagi masyarakat.

“Komponen Cadangan juga merupakan salah satu ikhtiar bangsa untuk mempersiapkan kekuatan rakyat sekaligus champions, pemenang, di berbagai bidang yang memiliki dan menunjukkan kecintaan pada tanah air,” tuturnya.

Wapres menambahkan, sejalan dengan amanat Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

“Setelah menyelesaikan pelatihan, anggota Komponen Cadangan agar tetap menjaga mandat sebagai Komponen Cadangan seraya terus menjadi inspirasi bela negara bagi masyarakat,” pungkasnya.

Hadir dalam acara ini Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Kepala Staf Angkatan Darat Dudung Abdurachman, Kepala Staf Angkatan Laut Yudo Margono, Kepala Staf Angkatan Udara Fadjar Prasetyo, dan Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum.

Sebanyak 2.974 orang Komponen Cadangan dibagi menjadi lima batalyon yang dilatih di masing-masing matra. 

Matra Darat sebanyak 450 orang dilatih di Resimen Induk Daerah Militer (Rindam) II/Sriwijaya, 500 orang di Rindam VI/Mulawarman, dan 500 orang di Rindam XIV/Hasanuddin. 

Sedangkan Matra Laut sebanyak 499 orang dilatih di Komando Pendidikan Marinir (Kodikmar) Surabaya. 

Kemudian Matra Udara sebanyak 500 orang di Pusat Pendidikan dan Latihan Komando Pasukan Gerak Cepat  (Pusdiklat Kopasgat), Bandung. 

Selain itu 50 orang dilatih di Pusat Pendidikan Korps Wanita TNI Angkatan Darat (Pusdik Kowad) dan 475 orang Kadet Universitas Pertahanan (Unhan) di Unhan RI.

(yk/un)

Ma'ruf Amin Dukung Dalam Penambahan Personel Densus 88

Redaksi    Rabu, Februari 23, 2022    Comment   

Ma'ruf Amin Dukung Dalam Penambahan Personel Densus 88

Wakil Presiden RI Prof. Dr. K. H. Ma'ruf Amin.

BorneoTribun Jakarta - Rencana Polri untuk menambah personel Densus 88 mendapat respon positif. Wakil Presiden RI Prof. Dr. K. H. Ma'ruf Amin melalui juru bicara Masduki Baidowi sangat mendukung rencana Polri untuk memperkuat Densus 88.

Menurut Wakil Presiden RI selama ini Densus 88 telah berkinerja efektif dan profesional dalam pencegahan dan penindakan terhadap kejahatan terorisme. Penguatan Densus 88 melalui penambahan personelnya sangat tepat mengingat kejahatan terorisme tidak hanya terbatas dari gerakan berbasis agama, tetapi juga gerakan sparatis bersenjata (KKB) di Papua yang juga berpotensi menimbulkan gangguan Kamtibmas yang cukup massif. Selasa (22/2/22).

Sementara itu stabilitas Kamtibmas sangat dibutuhkan untuk mendukung kerja-kerja pemerintah membangun kesejahteraan seluruh wilayah Papua. Oleh karena itu kehadiran personel Densus yang proporsional di Papua sangat dibutuhkan untuk mendukung pembangunan kesejahteraan di wilayah Timur NKRI itu.

Seperti telah disampaikan Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., bahwa penambahan personel Densus itu diperkirakan 1.500 sampai 2.000 personel. Kemudian personel Densus itu akan ditempatkan di 34 Provinsi tanah air guna mengantisipasi tindak kejahatan aksi terorisme.

Bahkan pengamat terorisme UI Ridwan Habib menilai penambahan personel Densus 88 dapat memperkuat pencegahan kejahatan terorisme. Dia mengusulkan agar di tiap provinsi ditempatkan sebanyak 100 personel Densus.

Jadi menurut dia penambahan personel Densus tidak boleh kurang dari 3.300 personel. Oleh karena itu, rencana Kapolri menambah personel Densus 88 sudah sangat tepat untuk menjaga Indonesia dari ancaman terorisme.

Adapun adanya kekhawatiran soal rencana penambahan personel Densus 88 tidak perlu dibesar-besarkan. Densus 88 yang merupakan bagian kesatuan Polri selalu terbuka untuk mendapat kontrol dan masukan dari masyarakat. Selama ini setiap tindakan hukum Densus 88 selalu disampaikan ke publik.

Sebagaimana Polri yang selalu siap merespon kritikan dan masukan masyarakat, demkian juga Densus 88 yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Polri.

Wapres: Pembangunan Kesejahteraan Papua dan Papua Barat Prioritas Pemerintah

Redaksi    Minggu, Juni 27, 2021    Comment   

Wapres: Pembangunan Kesejahteraan Papua dan Papua Barat Prioritas Pemerintah

Wapres Ma’ruf Amin (Foto: Dokumentasi BPMI Setwapres)

BORNEOTRIBUN JAKARTA - Provinsi Papua dan Papua Barat adalah bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Sebagai komitmen pemerintah memajukan kesejahteraan di kedua wilayah tersebut, maka dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, serta Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2020  tentang Tim Koordinasi Terpadu  Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. 

Untuk itu, pemerintah menjadikan kebijakan tersebut sebagai prioritas, agar berbagai rencana aksi yang telah disiapkan dapat segera dilaksanakan.

“Pemerintah tidak hanya melihatnya sebagai suatu kewajiban untuk memperlakukan sama dengan daerah lain, tapi justru ingin lebih memberikan prioritas mempercepat,” ujar Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin, dikutip dari laman resmi Wapres, Minggu (27/06/2021).

Lebih jauh Wapres menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan program quick wins yang telah dipetakan hingga tahun 2024, mencakup bidang pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, usaha mikro dan kecil, ketenagakerjaan, infrastruktur, dan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) yang akan diimplementasikan secara sistematis dan bertahap.

“Masih banyak yang tertinggal kesejahteraan di Papua ini. Untuk itu, maka kita buat langkah-langkah dengan program jangka panjang, menengah, dan pendek untuk mempercepat langkah-langkah ini,” tegasnya.

Wapres pun mencontohkan upaya percepatan yang berbentuk quick wins tersebut. Untuk bidang pendidikan ada program Papua Pintar, antara lain pembangunan sekolah asrama di tujuh wilayah adat, berbagai program beasiswa dari  Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Afirmasi Pendidikan Menengah (ADem), Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik),  dan Biaya Pendidikan Mahasiswa Miskin Berprestasi (Bidikmisi), Kebijakan Khusus Untuk Guru, serta Pusat Kajian Bertaraf Internasional di Universitas Cenderawasih, penyiapan sumber daya manusia di Universitas Papua, serta pembangunan perguruan tinggi negeri baru di Biak Numfor dan Jayawijaya.

Sementara di bidang kesehatan ada program Papua Sehat, di antaranya kemudahan akses berobat di delapan kabupaten di Papua Barat, seperti Sorong, Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Maybrat, Tambrauw, dan Sorong Selatan. 

Selain itu ada program peningkatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di tujuh wilayah adat, pengembangan Institut Kesehatan Papua, penguatan Puskesmas Plus, rumah layak untuk masyarakat, penanganan anak terlantar, dan penanganan stunting.

Terkait pendanaan, Wapres menjelaskan bahwa untuk program percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua sudah ada di setiap kementerian/lembaga yang menangani.

“Sebenarnya semua kementerian sudah punya [anggaran], sejak awal beranggapan bahwa sumber pendanaan untuk percepatan pembangunan adalah mengoptimalkan anggaran yang memang sudah ada,” ujarnya.

Adapun rencana untuk berkunjung ke Papua dan Papua Barat, Wapres mengungkapkan sedang menunggu konfirmasi dan koordinasi dari pihak keamanan dan pemerintah daerah untuk bisa segera berkunjung menemui para tokoh Papua sehingga dapat berdialog terkait upaya penyejahteraan di wilayah tersebut.

“Saya akan berencana ke Papua untuk bertemu dengan tokoh-tokoh lokal. Sedang diatur untuk waktu yang tepat dengan pemerintah daerah, dengan pihak keamanan,” pungkasnya. 

(BPMI SETWAPRES/UN)

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Wapres: 40 Persen Alokasi untuk UMKM

Redaksi    Sabtu, Juni 19, 2021    Comment   

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Wapres: 40 Persen Alokasi untuk UMKM

Wapres Ma’ruf Amin (Foto: Dokumentasi BPMI Setwapres)

BORNEOTRIBUN JAKARTA - Pemerintah terus mendorong penggunaan produk dalam negeri khususnya produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Salah satunya adalah melalui kewajiban alokasi 40 persen bagi UMKM dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin dalam sambutannya pada Puncak Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), secara daring dari Kediaman Resmi Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (18/06/2021). Acara dengan tema “Kilau Digital Permata Flobamora” ini sendiri berlangsung di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Komitmen pemerintah untuk mengutamakan penggunaan produk lokal UMKM telah diamanatkan dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2021, yaitu dengan adanya kewajiban alokasi 40 persen bagi UMKM, dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa  pemerintah,” ujarnya.

Melalui Perpres ini, UMKM memiliki kesempatan untuk berperan lebih besar dan lebih luas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

“Pengawasan atas realisasi atau pelaksanaannya juga harus dipublikasikan secara transparan kepada masyarakat,” tegas Wapres.

Selain itu, ungkap Wapres, melalui Gernas BBI pemerintah juga terus menekankan pentingnya dan mendorong penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

“Ini merupakan bagian tak terpisahkan dari Gernas BBI karena pemerintah sangat serius, tidak saja dalam mendorong pertumbuhan tapi juga kemandirian ekonomi nasional,” ujar Wapres.

Melalui Gernas BBI, imbuh Wapres, pemerintah juga mendorong UMKM untuk masuk ke dalam pasar digital. Tahun 2020 lalu, Gernas BBI telah berhasil mengikutsertakan 3,7 juta pelaku UMKM bergabung dengan platform online untuk memasarkan produknya.

“Pemasaran produk UMKM secara online diharapkan mampu menciptakan multiplier effects yang memberikan manfaat lebih besar dan lebih luas bagi para pelaku UMKM sehingga mampu menyumbang pada peningkatan kesejahteraan dan perekonomian nasional,” ujarnya.

Tak hanya mendorong para pelaku UMKM untuk Go Digital, Gernas BBI juga diarahkan untuk mempersiapkan transformasi ekonomi menuju digitalisasi. Oleh sebab itu, Wapres menekankan bahwa penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan informasi menjadi hal paling mendasar dan mutlak untuk dipenuhi.

Pembangunan infrastruktur tersebut terus dilaksanakan pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) hingga ke seluruh penjuru Tanah Air. Dengan adanya jaringan koneksi internet, ujar Wapres, maka akses untuk memasuki ekosistem digital bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM, akan terbuka lebar

“Diharapkan pada tahun 2023, seluruh wilayah Indonesia sudah terjangkau internet. Keterbukaan akses digital ini diharapkan akan memberikan nilai tambah bagi karya dan kreasi lokal karena lahan bisnisnya mampu menembus pasar nasional dan bahkan pasar global. Di situlah letak nilai strategis dari transformasi ekonomi melalui digitalisasi yang merupakan salah satu prioritas pemerintah,” tuturnya.

Wapres pun mendorong para pelaku UMKM untuk dapat memanfaatkan berbagai platform digital yang ada untuk mendukung usaha yang dijalankan.

“Dalam era digital ini, UMKM juga harus memanfaatkan platform digital termasuk media sosial untuk mendukung perkembangan usahanya, serta mempermudah akses pada pembiayaan, distribusi, dan pemasaran produknya,” ujarnya.

Pelaku UMKM, juga dituntut untuk lebih adaptif, kreatif dan inovatif menciptakan produk yang sesuai dengan selera dan kebutuhan pasar.

Menutup sambutannya, Wapres berharap Gernas BBI dapat mendorong national branding produk lokal unggulan, sehingga menciptakan industri, kreasi dan inovasi baru serta pasar yang lebih besar sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Puncak Gernas BBI kali ini juga diharapkan dapat mendorong pemulihan ekonomi nasional, khususnya di Labuan Bajo, NTT, yang merupakan tempat gelaran berlangsung.

“Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, secara resmi Acara Puncak Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia “Kilau Digital Permata Flobamora” saya nyatakan dibuka. Saya berharap, kegiatan ini dapat memberikan hasil yang nyata guna mendukung pemulihan ekonomi nasional pascapandemi, dan mendukung pemulihan pariwisata nasional, khususnya Destinasi Super Prioritas Labuan Bajo, NTT,” tandasnya.

Hadir dalam acara ini Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Viktor Bungtilu Laiskodat. (UN)

Resmikan 1.014 BLK Komunitas, Wapres: Kembangkan Pelatihan Sesuai Kebutuhan Pasar dan Industri

Redaksi    Rabu, Juni 09, 2021    Comment   

Resmikan 1.014 BLK Komunitas, Wapres: Kembangkan Pelatihan Sesuai Kebutuhan Pasar dan Industri

Wapres Ma’ruf Amin dalam acara Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan serta peresmian BLK Komunitas Tahun 2020, di Pondok Pesantren Cipasung, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jabar, Selasa (08/06/2021). (Foto: Humas Kemnaker)

BorneoTribun Jakarta -- Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin meminta agar Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas  terus mengembangkan kejuruan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja dan dunia industri (link and match).

Hal tersebut disampaikannya saat memberikan sambutan pada Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan serta peresmian BLK Komunitas Tahun 2020, di Pondok Pesantren Cipasung, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa (08/06/2021).

“Langkah dan kebijakan pengembangan BLK Komunitas tentu saja perlu disesuaikan pula atau bersifat link and match dengan industri yang ada di sekitar BLK Komunitas,” ujarnya.

Perkembangan revolusi industri 4.0 dan teknologi digital yang semakin cepat telah mendisrupsi beragam sektor kehidupan, termasuk industri dan ketenagakerjaan. Wapres mencontohkan, disrupsi akibat pandemi COVID-19 dan perkembangan teknologi digital telah menghilangkan berbagai profesi pekerjaan yang sebelumnya bisa dilakukan oleh manusia dan digantikan oleh kecerdasan buatan. Hal tersebut juga harus diantisipasi oleh BLK Komunitas dalam menyiapkan program pelatihannya.

“BLK Komunitas juga perlu berkolaborasi dengan kalangan akademisi serta industri agar mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi terkini guna mengantisipasi perkembangan dunia industri,” ujar Wapres.

Keberadaan BLK Komunitas, imbuhnya, juga diharapkan melahirkan tenaga tenaga kerja produktif yang mampu beradaptasi dengan dinamika perkembangan dunia saat ini, yang menuntut penguasaan iptek dan berbasis riset dan inovasi, agar dapat berkontribusi dalam menentukan kemajuan bangsa.

Selain itu, pelatihan yang digelar BLK Komunitas juga diharapkan dapat mendorong minat masyarakat untuk berwirausaha dan membuka lapangan kerja baru yang dapat menekan angka pengangguran.

“Program pelatihan vokasi yang selama ini telah dikembangkan sebanyak 23 jenis kejuruan di BLK Komunitas mendorong minat masyarakat untuk berwirausaha sehingga pada akhirnya dapat menekan angka pengangguran dan memulihkan perekonomian,” pungkas Wapres.

Senada dengan Wapres, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, adanya BLK Komunitas diharapkan dapat memberikan bekal keterampilan teknis produksi atau keahlian vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja bagi komunitas, pekerja, dan masyarakat umum.

BLK Komunitas adalah unit pelatihan vokasi pada suatu komunitas di Lembaga Pendidikan Keagamaan Non Pemerintah yang meliputi pondok pesantren, seminari, dhammasekha, pasraman, serta komunitas serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Keberadaan BLK Komunitas ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang kompeten dan berdaya saing, yang merupakan program prioritas pemerintah di bawah pimpinan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat ini.

Pada tahun 2020 Kemnaker telah membangun 1.014 BLK Komunitas, sehingga secara keseluruhan saat ini terdapat 2.127 BLK Komunitas yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Menaker mengungkapkan, pihaknya telah mengalokasikan program dan anggaran untuk bantuan biaya operasional, serta bantuan program paket pelatihan vokasi.

“Di samping itu, Kemnaker juga  menyiapkan program untuk melatih tenaga instruktur dan pengelola BLK Komunitas, agar mereka mampu mengelola BLK Komunitas dengan baik, ” ujarnya.

Menaker menambahkan, saat ini pihaknya telah mengembangkan program pelatihan vokasi di BLK Komunitas menjadi 23 kejuruan yakni kejuruan Teknik Otomotif; Teknik Pendingin (Refrigerasi); Teknik Las (Welding); Teknik Konstruksi Furnitur dan Kriya Kayu (Woodworking); Teknik Perkapalan; Instalasi Infrastruktur Telekomunikasi; Elektronika; Teknik Informatika; Robotika; Multimedia; Desain Komunikasi Visual; Pengolahan Hasil Pertanian (Agroindustri); Pengolahan Hasil Perikanan (Fishery Industry); Kesenian; Seni Kriya (Kerajinan Tangan); Teknik Batik; Desain Mode dan Tekstil (Tata Busana); Tata Rias; Bahasa; Perhotelan; Kesehatan Tradisional; Seni Kuliner; dan Hubungan Industrial.

“Sinergitas antara pemerintah dengan lembaga keagamaan, dunia industri, dan serikat pekerja/serikat buruh melalui program pembangunan BLK Komunitas ini diharapkan dapat menjadi tulang punggung dalam mencetak pekerja yang siap kerja,”  pungkas Menaker.

Acara ini antara lain dihadiri Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso, Bupati Tasikmalaya, serta Pimpinan Pondok Pesantren Cipasung. 

(HUMAS KEMNAKER/UN)

Resmikan Bank Wakaf Mikro Ponpes Cipasung, Wapres: Dorong Pemberdayaan Masyarakat Sekitar

Redaksi    Selasa, Juni 08, 2021    Comment   

Resmikan Bank Wakaf Mikro Ponpes Cipasung, Wapres: Dorong Pemberdayaan Masyarakat Sekitar

Wapres Ma’ruf Amin

BorneoTribun Jakarta -- Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin meresmikan pendirian Bank Wakaf Mikro (BWM) Pondok Pesantren (Ponpes) Cipasung Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa (08/06/2021). BWM ini merupakan upaya bersama pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mendorong pengembangan usaha mikro syariah serta pemberdayaan masyarakat sekitar pesantren.

“[Semoga] Bank Wakaf Mikro (BWM) di Pesantren Cipasung ini dapat segera beroperasi mewujudkan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di pesantren sekaligus mendorong peran pemberdayaan sosial ekonomi Pesantren Cipasung bagi masyarakat sekitarnya,” ujarnya saat menyampaikan sambutan.

Wapres menyampaikan, tak hanya sebagai pusat pendidikan dan dakwah, pesantren yang jumlahnya mencapai hampir 29 ribu dan tersebar di berbagai tempat di Tanah Air memiliki potensi besar dan mempunyai fungsi strategis di dalam pendampingan untuk mendorong pemberdayaan perekonomian masyarakat di lingkungan sekitarnya.

“Sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, BWM didirikan untuk menyediakan akses permodalan bagi masyarakat kecil yang belum memiliki akses kepada lembaga keuangan formal serta berperan untuk memberdayakan komunitas di sekitar pesantren dengan pola pendampingan,” ujarnya.

Dengan konsep tersebut, tutur Wapres, BWM diharapkan dapat secara nyata mendukung upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah.

“Target nasabah pembiayaan BWM adalah masyarakat miskin produktif yang tidak dapat mengakses lembaga keuangan formal. BWM hadir sebagai inkubator untuk mempersiapkan nasabah agar nantinya naik kelas menjadi pelaku usaha yang mampu mengakses lembaga keuangan formal dengan persyaratan pembiayaan yang lebih komplek, jadi sebagai anak tangga,” terangnya.

Lebih lanjut, Wapres mendorong pengembangan BWM untuk masuk ke dalam ekosistem digital. “Upaya pengembangan digitalisasi mulai dari proses layanan, pemasaran produk, sampai pengawasan diharapkan dapat mengakselerasi terwujudnya kelembagaan BWM yang profesional, akuntabel, serta mampu menghasilkan wirausahawan yang sukses dan mandiri dalam mengakses pasar berbagai produknya,” ujarnya.

Menutup sambutannya, Wapres Ma’ruf Amin menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk terus mendukung berbagai upaya akselerasi pengembangan BWM. Diungkap Wapres, ia telah meminta Kementerian/Lembaga untuk menyusun skema optimalisasi penggunaan APBN untuk dana bergulir, seperti Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan UMKM (LPDB-KUMKM), Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), serta Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (BLU PIP).

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan program BWM ini sekaligus merupakan platform bagi pondok pesantren yang selama ini fokus pada akidah dan dakwah pendidikan, untuk dapat mengoptimalkan perannya dalam dakwah ekonomi.

Sinergi antara BWM dan Balai Latihan Kerja (BLK) di Pondok Pesantren Cipasung ini, imbuhnya, akan dapat menjadi inkubator dalam penciptaan dan peningkatan kapasitas bagi usaha mikro masyarakat, melalui dukungan pendanaan dan pendampingan usaha.

“Kami harapkan BWM di Ponpes Cipasung ini memberikan manfaat kesejahteraan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat di sekitar pesantren dan dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Wimboh.

Wimboh mengatakan, pendirian BWM ini merupakan bentuk kontribusi OJK dan industri jasa keuangan dalam menyukseskan program-program pembiayaan dari pemerintah untuk kegiatan usaha mikro yang telah ada sebelumnya, seperti  UMi, Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar), Kredit Usaha Rakyat (KUR), KUR Nelayan, dan lainnya.

Hingga Juni ini telah berdiri 61 BWM di berbagai daerah dengan kumulatif penerima manfaat sebanyak 45 ribu lebih nasabah dan total pembiayaan Rp67,4 miliar.

Peresmian BWM ini dilakukan bersamaan dengan acara Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan dan Peresmian BLK Komunitas Tahun 2020. Turut hadir dalam acara ini antara lain Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. 

(HUMAS OJK/UN)