Ganjar Pranowo Soroti Pentingnya Kesetaraan di Hajatan Rakyat Makassar

Redaksi    Rabu, Januari 31, 2024    Comment   

Ganjar Pranowo Soroti Pentingnya Kesetaraan di Hajatan Rakyat Makassar

Kunjungan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo ke Makassar, Selasa (30/1/2024). ANTARA/HO-TPN

MAKASSAR - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menyoroti pentingnya kesetaraan akses terutama dalam pendidikan dan kesehatan bagi perempuan dan penyandang disabilitas. Pernyataan ini disampaikan saat menghadiri acara Hajatan Rakyat di Makassar, Selasa.

"Di banyak titik yang saya temui di Indonesia timur (mengeluhkan) untuk kesetaraan. Mulai dari pendidikannya sama, lapangan kerjanya termasuk pelatihan-pelatihan yang diharapkan," ungkap Ganjar dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Selasa.

Ganjar menegaskan bahwa persoalan kesetaraan merupakan isu penting untuk memastikan bahwa semua individu memiliki hak dan tanggung jawab yang sama.

"Ini isu-isu yang menurut saya jadi penting, agar semua punya hak yang sama, punya tanggungjawab sama. Mereka berhak, negara wajib memenuhi itu dan ini menjadi sesuatu yang kita perjuangkan untuk Indonesia ke depan," ujarnya.

Selain itu, Ganjar juga menyoroti pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik, yang menjadi harapan besar masyarakat Indonesia. 

"Ada harapan besar masyarakat menuju masa depan, satu tata kelola pemerintah mesti baik. Itu harapan masyarakat. Negeri tanpa kolusi korupsi dan nepotisme, negeri yang taat akan aturan, negeri yang punya peradaban tinggi. Tentu itu ekspetasi yang luar biasa," tambahnya.

Ganjar menyatakan bahwa dalam setiap kampanyenya, ia selalu mengangkat isu-isu kesetaraan, terutama terkait peran perempuan. 

"Saya angkat (selalu) dalam kampanye saya, satu kesetaraan terkait dengan peran perempuan. Mulai dari akses pendidikan, pekerjaan, termasuk hak-hak perempuan yang mesti mereka dapatkan," katanya.

Pemilihan Umum (Pilpres) 2024 akan melibatkan tiga pasangan calon, di antaranya adalah Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3. 

Masa kampanye berlangsung dari 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, diikuti oleh masa tenang pada 11-13 Februari 2024. Pemungutan suara Pemilu 2024 akan berlangsung serentak pada 14 Februari 2024.

Sumber: Antara/Fianda Sjofjan Rassat

Editor: Yakop

Peringatan OTDA, Kemendagri Ajak Tingkatkan Dedikasi Dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Robiantinus Hermanto    Sabtu, April 29, 2023    Comment   

Peringatan OTDA, Kemendagri Ajak Tingkatkan Dedikasi Dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Momen peringatan hari otonomi daerah di Anjungan City Of Kota Makassar, Sulsel.

Makassar, Sulsel - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Otonomi Daerah (Otda) menggelar acara puncak peringatan Hari Otda ke XXVII yang mengusung tema "Daerah Maju, Indonesia Unggul" yang diselenggarakan di Anjungan City Of Kota Makassar, Sabtu (29/4/2023).

Kegiatan tersebut turut dihadiri langsung Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M.,M.H., bersama Bupati Mempawah Hj. Erlina S.H., M.H., serta seluruh Kepala Daerah Gubernur, Bupati/Walikota dan Forkopimda Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D. melalui amanatnya mengatakan bahwa, acara yang dihadiri lebih dari 70 persen kepala daerah seluruh provinsi di Indonesia pada hari ini merupakan kegiatan yang sangat luar biasa.

Ini salah satu momentum upacara yang terbesar yang dihadiri oleh kepala daerah, dimana sebelumnya pada bulan Januari lalu diadakan di Sentul secara indoor dan di Makasar inilah acara terbesar yang dilakukan secara outdoor. 

"Peringatan hari Otonomi Daerah ini memperingati perubahan sistem pemerintahan yang dimasa Orde Baru pada sistem sentralistik kewenangan semua besar di tingkat pusat, dan dengan adanya Otonomi Daerah maka sebagian kewenangan diserahkan ke daerah," ungkap Jend Pol. Tito Karnavian.

Dijelaskannya ada tiga urusan pemerintahan yang ada dalam sistem pemerintahan Indonesia, yaitu kewenangan absolut, kewenangan pemerintahan umum, dan kewenangan didelegasikan ke daerah.

Dalam praktek terjadi dinamika yang mana awalnya kita melihat otonomi daerah lebih banyak diberi kewenangan kepada tingkat II. Oleh karena itu, otonomi daerah dalam praktek implementasi yakni dari desentralisasi berubah menjadi sentralistis bukan pemberian sebagian kewenangan terjadi dinamika.

"Maka dari itu, jika kewenangan itu diberikan ke tingkat II ada masalah, dinaikan ke Gubernur juga ada masalah, kemudian ditarik sebagian di tingkat pusat ada lagi masalah. Namun disisi lain otonomi daerah ini apapun juga dinamikanya harus memberikan hasil yang baik", tutur Tito Karnavian.

Dirinya juga mengapresiasi kepada penerima penghargaan Penyelenggara pemerintahan terbaik, yaitu tiga Provinsi, 10 Kabupaten, dan 10 Kota. Ia berharap hal ini dapat memotivasi semangat daerah untuk terus melaksanakan tugas sesuai sistem pemerintahan otonomi daerah yang ada.

Ia menambahkan, bahwasanya daerah yang kuat secara fiskal skala besar tidak akan gampang menerima guncangan ketika terjadi permasalahan keuangan di Tingkat Pusat.

Pada kesempatan yang sama, Wagub Ria Norsan berharap di hari jadi Otonomi Daerah yang ke - 27 ini semakin jaya dan mengabdi untuk masyarakat.

"Saya Wakil Gubernur Kalbar mengucapkan selamat hari Otonomi Daerah semoga semakin jaya dan dapat mensejahterakan masyarakat Indonesia khususnya Kalimantan Barat dan mengabdi pada masyarakat," ujarnya.

Menutup kegiatan tersebut, dalam rangkaian Puncak Hari Otonomi Daerah XXVII semakin meriah dengan diberikannya penghargaan kepada Kepala Daerah yang meraih prestasi dan pertunjukan tarian kolosal Pakarena diatas 200 perahu nelayan.

(Rfa/RH)

Kepala LLDIKTI IX Andi Lukman Kunjungi Stand Universitas Terbuka Makassar di Sulawesi Education & Techno Expo 2023

Redaksi    Selasa, Februari 14, 2023    Comment   

Kepala LLDIKTI IX Andi Lukman Kunjungi Stand Universitas Terbuka Makassar di Sulawesi Education & Techno Expo 2023

Kepala LLDIKTI IX Andi Lukman Kunjungi Stand Universitas Terbuka Makassar di Sulawesi Education & Techno Expo 2023.

MAKASSAR - Kepala LLDIKTI Wilayah IX, Drs Andi Lukman, M.Si, usai pembukaan Pameran Pendidikan dan Inovasi Perguruan Tinggi ke-14 bertajuk, Sulawesi Education & Techno Expo 2023, Selasa 14 Februari 2023 mengunjungi stand Universitas Terbuka Makassar (UT) Makassar. 

Andi Lukman didampingi oleh Kepala Dinas Pendidikan, Dr Setiawan Aswad, M.Dev, Plg mewakili Gubernur Sulsel. 

Pada kesempatan itu Andi Lukman diterima oleh Direktur UT Makassar, Drs Hasanuddin, M.Si dan memberi informasi tentang UT selalu salah satu Pergurun Tinggi Negeri (PTN) diberi amanah oleh pemerintah menyelenggarakan dan pelopor sistem Pendidikan Jarak Jauh di Indonesia. 

Hasanuddin juga menjelaskan UT merupakan PTN ke-45  saat ini mengelola program studi mulai dari D3, S1, S2 dan S3 dan prodi yang dibina tersebut telah mendapat akreditasi dari BAN-PT. 

Civitas akademika UT mentargetkan beberapa tahun ke depan akan mencapai mahasiswa sebanyak 1 juta orang menyebar di Indonesia dan luar negeri. 

Mahasiswa UT juga tidak mengenal usia dan angkatan tahun selesai di SLTA dan selain itu UT juga menerima calon mahasiswa dari alumni pendidikan Paket C. 

Kepala LLDIKTI Wilayah IX, Andi Lukman merespon positif kehadiran UT  pada pameran pendidikan tinggi karena lewat momen ini UT sebagai salah satu PTN akan semakin populer dan dikenal meluas di kalangan calon mahasiswa baru. 

UT dapat jadi pilihan kuliah bagi calon mahasiswa yang hendak kerja sambil kuliah dan tidak perlu meninggalkan lokasi tempat kerja karena pembelajaran jarak jauh dan juga kuliah secara online, katanya. 

Pameran Pendidikan dan Inovasi Perguruan Tinggi 2023 dengan tema Serentak Bergerak Wujudkan Kampus Merdeka. Peserta pameran kali ini sebanyak 70 PTS dan PTN  dari wilayah kerja Kantor LLDIKTI IX serta 10 perguruan tinggi dari Jawa dan Bali.

(Yakop/Yahya)

Ecological Fiscal Transper Upaya Mereduksi Krisis Lingkungan Global

Redaksi    Selasa, Februari 07, 2023    Comment   

Ecological Fiscal Transper Upaya Mereduksi Krisis Lingkungan Global

Ecological Fiscal Transper Upaya Mereduksi Krisis Lingkungan Global.

Oleh: Prof Dr H Muhlis Madani, M.Si.

Guru Besar Ilmu Administrasi Publik Fisip Unismuh Makassar. 

MAKASSAR - Pembangunan sebagai agenda pemajuan peradaban manusia pada akhirnya akan tampil dengan wajah paradoks. Pada satu sisi menjanjikan perbaikan dan penyelesaian persoalan kehidupan manusia, namun pada sisi lain hadir dengan ancaman dan persoalan baru bagi kehidupan manusia.

Pembangunan dan sederet persoalan yang dihadirkan nyatanya telah mengkonfigurasi ulang kondisi ekologis, terlebih lagi dalam konteks relasi manusia dan alam.

Melalui Earth Summit Rio de Janeiro, negara negara di dunia mengakui bahwa pembangunan memiliki dampak yang besar terhadap lingkungan sehingga persoalan lingkungan dan pembangunan merupakan hal krusial yang mesti diselesaikan oleh masing masing negara.

Fenomena perubahan iklim jadi salah satu contoh yang menunjukkan bagaimana aktivitas pembangunan yang tidak setara memiliki efek tidak netral terhadap stabilitas kerja alam.

Terdapat relasi struktural antara degradasi lingkungan dengan laju pendapatan per kapita dalam artian upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi kerap kali bersinggungan dan berdampak negatif pada kualitas lingkungan.

Agenda pembangunan dan eksploirasi alam yang sarat akan antroposentris akan menghancurkan metabolisme ekosistem hingga menjadi faktor utama terjadinya malapetaka ekologi.

Degrasasi lingkungan merupkan bukti gagalnya model pembangunan konvensional ala modernisasi yang banyak digembar-gemborkan para pemimpin dunia sepanjang tahun 1970-an dan 1980-an

Krisis Lingkungan

Ecological Fiscal Transper (EFT), pada penerapannya merupakan salah satu upaya mereduksi krisis lingkungan global dengan instrumen penganggaran belanja dan pendapatan negara. EFT ini dipahami sebagai kebijakan ekonomi politik yang mampu merangsang tercapainya tujuan ekologis dalam riuhnya agenda pembangunan global.

EFT ini juga merupakan rangkaian dari trend penganggaran hijau yang menekankan perhitungan aspek pembiayaan lingkungan. Selain itu juga dinilai mampu mendorong kestabilan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian ekologi.

EFT ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan multilevel governance, dalam artian tidak hanya terpusat pada satu lembaga pemerintahan saja, namun melibatkan seluruh tingkatan organisasi pemerintah baik lokal manupun nasional dari entitas terendah sampai pada puncak struktur kekuasan.

Di Indonesia EFT terutama di tunjukkan untuk mengapresiasi dan mendorong peningkatan kinerja pemerintah dalam pengelolaan lingkungan. Konteks Indonesia, transfer fiskal hadir sebagai strategi tata kelola lingkungan berbasis anggaran yang dirancang untuk mengoptimalkan penyelesaian persoalan lingkungan.

Secara periodik di Indonesia diskursus mengenai EFT mulai berkembang 2017, kemudian dikembangkan menjadi tiga skema dasar yakni; Transfer Anggaran Nasional-Provinsi Berbasis Ekologi (TANE), Transfer Anggaran Provinsi-Kabupaten/Kota berbasis Ekologi (TAPE) dan Transper Anggaran Kabupaten-Desa Berbasis Ekologi (TAKE).

TANE merupakan skema transfer anggaran dari pemerintah pusat kepada provinsi. Pemberian skmea anggaran ini berdasarkan pada capaian pemerintahj daerah dalam upaya pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Selain TANE, kerangka EFT juga dapat terwujud dalam TAPE dan TAKE sebagai skmea transper fiska. Keduanya memuat indokator kinerja pemerintah daerah dalam perlindungan lingkungan hidup, meski pun demikian tiap daerah memiliki indikator kinerja yang berbeda.

Pada konteks lokal, Provinsi Sulsel salah satu daerah dijadikan piloting penerapan kebijakan transfer fiskal berbasis ekologi. Hal demikian disebabkan pemerintah Provinsi Sulsel merupakan salah satu daerah yang menginisiasi adanya Transper Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi (TAPE) sejak 2018.

Dana Rp 300 Milyar

Tahun anggaran 2022 pemerintah Provinsi Sulsel menerapkan kebijakan TAPE dengan besaran dana Rp 300 Milyar berfokus pada isu pembangunan rendah karbon, yang mana masuk kedalam isu-isu strategis RPJMD 2018-2023 dan juga sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU).

Adapun kritetia mekanisme pelaksanaan TAPE di Sulsel yakni; penurunan emisi gas rumah kaca sebanyak 35 persen; perubahan tutuan vegetasi 35 persen; pertanian berkelanjutan 15 persen, energi baru terbarukan dan konservasi 15 persen.

Di Sulsel TAPE merupakan tindak lanjut (MoU) antara pemerintah provinsi Sulsel dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas dalam mendukung Pembangunan Rendah Karbon, juga membantu pencapaian target dan indikator terkait lingkungan hidup yang ditetapkan dalam RPJMD periode 2018-2023.

Meski demikian Sulsel sendiri pada regulasi terkait transfer anggaran berbasis ekologi masih dalam tahap Ranpergub. Pada beberapa pemerintah kabupaten dan kota telah merumuskan peraturan yang mengikat pelaksanaan TAKE, dua di antaranya pemerintah Kabupaten Maros dan Kota Parepare.

Transfer Fiskal Berbasis Ekologi di Indonesia masih terbilang baru, bahkan upaya pelembagaan skema insentif fiskla berbasis ekologi massif dilakukan pada dua tahun terakhir. Pelembagaan transfer fiskal berbasis ekologi mampu dilaksanakan secara berkelanjutan dengan menyusun kerangka kebijakan dalam agenda perencanaan dan penganggaran.

Skema transfer fiskal berbasis ekologi diletakkan pada dokumen perencanaan dan penganggaran sepeprti RJPD, RPJMD atau RKPD dalam konteks pemerintahan daerah. Hal demikian mendorong pengintegrasian kebijakan fiskal berbasis ekologi dengan upaya pembangunan yang dilakukan pemerintah.

Degradasi lingkungan semakin nata dihadapa mata semua, karena itu diperlukan rangkaian regulasi yang bertujuan memitigasi persoalan lingkungan, salah satunya kebijakan anggaran berbasis lingkungan hidup.

Instrumen fiskal tersebut dapat meningkatkan kapasitas pemerintah baik di level nasional maupun lokal dalam upaya konservasi dan pelestarian lingkungan. Model Desentralisasi fiskal dalam skema EFT menjadi salah satu instumen yang relevan untuk di terapkan di Indonesia.

Hal tersebut disebabkan EFT mampu mensinergikan antara kebutuhan pemerintah daerah dan kemampuan pemerintah pusat dalam upaya pelestarian lingkungan. Selain itu juga dapat mensinergikan kinerja pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga lingkungan hidup yang merupakan tanggung jawab bersama.

*Ringkasan pidato Pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Administrasi Publik Unismuh Makassar, dibacakan Senin 6 Februari 2023 dengan judul, Eco-Bases Budgeting Policy: Diskursus Ilmu Pengetahuan dan Praktik Kebijakan di Indonesia.

(Yahya)

Silaturahmi di Makassar, Ketua Umum PP Muhammadiyah Puji Kemajuan Unismuh Makassar

Redaksi    Senin, Januari 16, 2023    Comment   

Silaturahmi di Makassar, Ketua Umum PP Muhammadiyah Puji Kemajuan Unismuh Makassar

Silaturahmi di Makassar, Ketua Umum PP Muhammadiyah Puji Kemajuan Unismuh Makassar. (Ho-Yahya)

Makassar – Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof Haedar Nashir bersama istri, yang juga mantan Ketua Umum PP Aisyiyah Dr Noordjannah Djohantini bersilaturahmi bersama warga Muhammadiyah Sulawesi Selatan. Silaturahmi digelar di Balai Sidang Muktamar 47, Kampus Unismuh Makassar, Jl Sultan Alauddin, Ahad, 15 Januari 2023.

Makassar merupakan tempat bersejarah bagi Haedar dan Noordjannah, sebab di tempat ini keduanya terpilih sebagai pimpinan puncak organisasi Muhammadiyah dan Aisyiyah. 

“Pada tahun 2015, Pak Haedar terpilih sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah untuk pertama kali, sedangkan Ibu Noordjannah terpilih sebagai Ketua Umum Aisyiyah untuk kedua kali,” ungkap Dr Muh Syaiful Saleh, Wakil Ketua PW Muhammadiyah Sulsel, saat memberikan sambutan pengantar silturahmi.

Bukan hanya itu, kata Syaiful, keduanya juga pernah hadir di Makassar pada tahun 1985. Saat itu, keduanya hadir sebagai pengurus Pimpinan Pusat IPM dalam seminar perkaderan. 

“Pak Haedar hadir sebagai Wakil Ketua I PP IPM, sedangkan Bu Noordjannah sebagai Ketua Bidang di PP IPM. Saya saat itu jadi Ketua Pimpinan Daerah IPM Makassar,” tambah Syaiful.

Ternyata, lanjutnya, tidak lama setelah balik dari Makassar, Haedar dan Noordjannah berjodoh, dan menikah pada awal 1987.

Saat diberikan kesempatan menyampaikan ceramah, Haedar Nashir langsung menimpali Syaiful. Ia mengaku terpancing membahas kenangan. 

“Pertama kali saya ke Makassar tahun 1984, menghadiri Musywil IPM di Sinjai. Sejak itu saya punya kesan, bahwa warga Muhammadiyah di Sulsel punya fanatisme yang luar biasa,” ungkapnya. 

Menurutnya, bermuhammadiyah merupakan ikhtiar agar hidup lebih berguna dan bermaslahat. Ia mengutip Quran Surah Ali Imran 110, “Khairu Ummah itu bukan umat yang awam, melainkan umat yang terpilih. 

Khairu Ummah, kata Haedar, dicontohkan oleh pendiri Muhammadiyah, Ahmad Dahlan. “Kiai Dahlan bikin sekolah dengan mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu pengetahuan barat. Ia bikin sesuatu yang berbeda, itulah tadjid atau pembaruan,” ungkap Guru Besar Ilmu Sosiologi Univeversitas Muhammadiyah Yogyakarta ini.

Haedar berpesan agar warga Muhammadiyah di Sulsel mengikuti spirit pembaruan Ahmad Dahlan. “Jadi kalau sekarang kita lagi semangat bikin pesantren, bukan pesantren dengan gaya lama. Harus terinspirasi dengan tajdid Kiai Dahlan,” ungkapnya.

Muhammadiyah, kata Haedar, harus unggul secara kualitas. “Saat ini, Muhammadiyah memiliki 171 Perguruan Tinggi Muhammadiyah – Aisyiyah, juga harus unggul secara kualitas. Kita bersyukur  Unismuh Makassar masuk 5 besar universitas terbaik di Sulawesi, apalagi telah memiliki Fakultas Kedokteran yang telah terakreditasi A,” pungkasnya.   

Haedar menyebut, sekolah-sekolah Muhammadiyah juga harus memiliki kualifikasi unggul. “Apakah sekolah-sekolah Muhammadiyah sudah masuk 10 besar? Kita harus berkomitmen untuk meraih sesuatu yang lebih baik,” ungkapnya.

Apalagi, kata Haedar, tantangan zaman yang dihadapi semakin berat. “Sejarawan Yuval Noah Harari menyebut saat ini Homa Sapiens telah bergeser menjadi Homo Deus. Deus itu Dewa, dewanya adalah revolusi teknologi. Ada artificial intelligence, dan berbagai teknologi robotic,” kutip Haedar.

Tantangan tersebut, kata Haedar, harus disambut Muhammadiyah dengan semangat Fastabiqul Khaerat, berlomba-lomba berbuat kebajikan.

 

*Perkembangan Unismuh*

Acara ini diawali dengan Laporan Pelaksana Harian (Plh) Rektor Unismuh Prof Andi Sukri Syamsuri. Dalam laporannya, ia menyebut bahwa kehadiran Haedar Nashir ke Makassar merupakan kunjungan pertama pasca Muktamar 48 di Surakarta, pada November 2022 lalu.

Andis, sapaan akrab Wakil Rektor II Unismuh ini, menyampaikan bahwa Rektor Unismuh Prof Ambo Asse, dan para wakil rektor lainnya, sedang berada di Dubai dan Jeddah.

Dalam laporannya, Andis menyampaikan perkembangan akreditasi prodi di Unismuh. “Alhamdulillah, dari 51 prodi, Unismuh saat ini telah memiliki 18 prodi yang terakreditasi A dan Unggul. Ada yang Baik Sekali dan Baik, dan tidak ada lagi yang terakreditasi C,” ujarnya.

Ia juga melaporkan bahwa Kampus Unismuh di Jalan Ranggong seluas 938 meter, telah diserahkan secara resmi Direktorat Kekayaan Negara Kementerian Keuangan kepada Unismuh Makassar. “Semoga dapat kami manfaatkan untuk kemajuan kampus dan persyarikatan Muhammadiyah,” ujar Guru Besar Ilmu Linguistik itu.

Andis menambahkan,  Unismuh Makassar bakal menggelar Ujian Promosi Doktor pertama kali, pada Selasa, 17 Januari 2023. Ujian Promosi perdana Prodi S3 Pendidikan Agama Islam tersebut bakal dihelat di Balai Sidang Muktamar 47, Unismuh.

Perkembangan Rumah Sakit PKU Muhamamdiyah Unismuh Makassar tak luput dari laporan Plh Rektor Unismuh Makassar. 

“Kami telah merekrut karyawan sekitar 70 orang. Kami juga telah melakukan pembebasan lahan di belakang Rumah Sakit seluas 1,2 hektar, sebagai kelanjutan perluasan area Fakultas Kedokteran,” ungkap Andis.

Silaturahmi ini dihadiri Pengurus Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dan Aisyiyah Sulsel, Pimpinan Organisasi Otonom, Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan Aisyiyah Makassar, Gowa, dan Maros. Sejumlah rektor perguruan tinggi Muhammadiyah di Sulsel juga turut hadir.

(Yahya) 

Prof Yunus Idy Dikukuhkan Jadi Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Islam Makassar

Redaksi    Senin, Januari 16, 2023    Comment   

Prof Yunus Idy Dikukuhkan Jadi Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Islam Makassar

Prof Yunus Idy Dikukuhkan Jadi Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Islam Makassar.

Makassar -- Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Makassar (UIM), Prof Dr. H.Muhammad Yunus Idy, SH,MH dikukuhkan dalam rapat senat terbuka UIM, Jumat 13 Januari 2023 di Auditorium KH. Muhyiddin Zain UIM, menjadi Guru Besar Ilmu Hukum UIM.

Prof Yunus membacakan pidato pengukuhan dengan judul, Kebijakan Hukum dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia. 

Rapat senat dibuka oleh Rektor UIM, Dr Ir Hj A Majdah M Zain M.Si turut hadir Kepala LLDIKTI Wilayah IX, Drs.Andi Lukman, M.Si, Ketua Dewan Guru Besar Prof DR H Najmuddin H.A Safa MA dan para undangan lainnya. 

SK Guru Besar Prof Yunus dibacakan oleh Dr Ir Musdalifah MSi sebagai Wakil Rektor II bidang administrasi umum, keuangan dan pengembangan SDM.

Rektor UIM, Hj A Majdah M Zain pada sambutannya mengatakan, pengukuhan Guru Besar Prof Yunus sangat berbahagia dan pecah telur di UIM. Pencapaian ini semoga para dosen jadi termotivasi untuk segera mengusul jabatan fungsional tertinggi ini. 

Sosok Guru Besar di tengah masyarakat, jadi kunci jawaban terhadap persoalan sosial kemasyarakatan. Guru Besar ini tidak hanya dosen di dalam kelas tetapi diharapkan karya karyanya untuk menjawab soal kemasyarakatan dan keummatan.

Jabatan fungsional tertinggi Profesor ini bukan hanya jadi jenjang poin dan koin tetapi juga menjadi penguatan institusi. Pengukuhan Prof Yunus merupakan titik awal bagi kampus sehingga akan lahir lagi Guru Besar yang lain di UIM.

Setelah pengukuhan Prof Yunus, selanjutnya pada bulan ini juga Prof Ansar segera menyusul menjalani prosesi pengukuhan Guru Besar.

Wakil Ketua Yayasan Al Gazali UIM, Dr.K. H. Muammar Bakry, Lc., M.A pada sambutannya mengatakan, pengukuhan Prof Yunus berarti bertambah lagi guru besar kampus. Saat ini Sumber Daya Manusia (SDM) di Perguruan Tinggi merupakan andalan.

Tidak mungkin mencetak generasi yang baik kalau SDM dosen tidak sesuai dengan standar UU dan aturan yang berlaku. Jabatan Guru Besar merupakan kewajiban bagi seluruh dosen, katanya.

Kepala LLDIKTI Wilayah IX, Andi Lukman pada sambutannya mengatakan, tahun pertama menjalankan amanah, dosen LLDIKTI IX yang telah mencapai jabatan fungsional tertinggi yakni Profesor sebanyak 31 orang.

Prof Yunus yang baru saja dikukuhkan merupakan Guru Besar yang ke-31 dan di kampus UIM ada dua dosen yang meraih Guru Besar pada periode tahun pertama menjalankan tugas.

’’ Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi Bu Rektor UIM segera turut SK GB sehingga kami datang lagi hadiri pengukuhan GH di kampus ini ’’ katanya.

Pencapaian 31 Profesor itu menjadikan Kantor LLDIKTI IX saat ini terbanyak diseluruh Indonesia yang telah meraih puncak karier dosen. Pencapaian itu karena sesama dosen sudah muncul budaya saling mendampingi, menyemangati dan saling membagi informasi untuk pengurusan jabatan fungsional dosen.

Seorang GB harus menjadi teladan di tengah masyarakat dan senantiasa harus rendah hati. Pengukuhan Prof Yunus menambah SDM unggul di Kantor LLDIKTI IX, katanya. 

Nampak hadir dalam prosesi pengukuhan itu, Rektor Universitas Patompo, Dr. H. Muh Yunus, M.Pd, Rektor Unversitas Teknologi Akba Makassar (UNITAMA), Dr. H. Askar Taliang, M.Si , Rektor Universitas Pancasakti, Dr. H. Rusdin Nawi, M.Si, Ketua STIEM Bongaya, Dr. Andi Mappamiring Parenta,M.Si dan undangan lainnya.

(Yahya)

Universitas Patompo Rintis Pembukaan Prodi Magister Pendidikan Biologi

Redaksi    Kamis, Januari 12, 2023    Comment   

Universitas Patompo Rintis Pembukaan Prodi Magister Pendidikan Biologi

Universitas Patompo Rintis Pembukaan Prodi Magister Pendidikan Biologi.

Makassar - Memenuhi desakan para alumni S1 Pendidikan Biologi serta stakholder lainnya maka civitas akademika kampus kini sedang merintis pembukan Prodi Magister Pendidikan Biologi. Berkas administrasi telah dirampungkan kini menunggu proses tahapan pada kantor LLDIKTI IX.

Alumni S1 Pendidikan Biologi Universitas Patompo jumlahnya cukup banyak sukses berkarier jadi guru dan profesi lainnya. Mereka ini setiap saat mendesak almamaternya untuk segera membuka Prodi S2 Pendidikan Biologi.

Demikian ditegaskan Wakil Rektor I Universitas Patompo, Drs H. Ahmad Hasyim, M.Si didampingi Wakil Rektor II, Dr Rahmawati, SE, M.Si kepada media Rabu sore 11 Januari 2023 di ruang kerjanya Jl. Inspeksi Kanal No.10, Tombolo, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90233.

Dijelaskan, rencana pembukaan Prodi Magister Pendidikan Biologi diharapkan dalam tahun 2023 izin operasional prodi baru ini akan segera turun dari Kemendikbudristek lewat kantor LLDIKTI Wilayah IX.

Saat ini Universitas Patompo termasuk perguruan tinggi swasta pertama di kantor LLDIKTI IX yang telah membuka Prodi Magister Pendidikan Ekonomi.

Menghadapi penerimaan mahasiswa baru 2023, pihak kampus targetkan akan terima mahasiswa baru 500 orang untuk 10 program studi. Tahun akademik ini prodi yang akan digenjot menjaring mahasiswa sebanyak mungkin adalah Prodi S1 Statistika, S1 Teknik Elektro, S1 Teknik Sipil serta S1 Ekonomi Pembangunan.

Panitia penerimaan mahasiswa baru 2023  akan segera turun ke daerah melakukan silaturrahim dengan SLTA dan stakholder lainnya. Selama ini mahasiswa dominan berasal dari daerah NTT, Mamasa, Makassar dan Gowa.

Pada wilayah basis asal mahasiswa selama ini akan terus dijalin komunikasi dan silaturrahim termasuk mengirim tim dari kampus ke daerah tersebut dengan melibatkan para mahasiswa dan alumni asal daerah yang selama ini dominan jadi mahasiswa di kampus.

Langkah strategis yang ditempuh menjaring mahasiswa baru yakni memperkuat promosi dan publikasi pada media massa dan media sosial. 

Selain itu bagi mahasiswa yang menjalani program magang atau KKP pada sekolah yang jadi lokasi magang juga dibekali informasi terbaru tentang kampus untuk bahan promosi dan sosialisasi.

Universitas Patompo kini mengelola 10 prodi yakni; S2 Pendidikan Ekonomi; S1 Pendidikan Ekonomi S1 Pendidikan Biologi, S1 Pendidikan Matematika; S1 Manajemen, S1 Akuntansi, S1 Ekonomi Pembangunan, S1Teknik Sipil, S1 Teknik Elektro, S1 Statistika.

Saat ini Universitas Patompo dipimpin oleh Rektor Dr. H. Muh Yunus, M.Pd didampingi Wakil Rektor I, Drs H. Ahmad Hasyim, M.Si; Wakil Rektor II, Dr Rahmawati, SE, M.Si; Wakil Rektor III, Dr. M. Sri Yusal SSi MSi. Ketua Yayasan Pembangunan Indonesia Makassar (YASPIM), Andy Chaeruddin Patompo.

(Yakop/Yahya)