Berita Borneotribun.com: PBB Hari ini -->
Tampilkan postingan dengan label PBB. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label PBB. Tampilkan semua postingan

Senin, 29 Januari 2024

Tuduhan Israel Picu Negara Barat Hentikan Pendanaan UNRWA

Pengungsi Palestina menerima bantuan makanan di kantor UNRWA di kota Rafah, Jalur Gaza selatan, Minggu (28/1).
Pengungsi Palestina menerima bantuan makanan di kantor UNRWA di kota Rafah, Jalur Gaza selatan, Minggu (28/1).
JAKARTA - Tuduhan Israel terhadap 12 pegawai Badan PBB untuk Bantuan Pengungsi Palestina, atau UNRWA, dalam serangan Hamas pada 7 Oktober lalu, telah mencetuskan reaksi dari sejumlah negara Barat yang memutuskan untuk sementara menghentikan pendanaan mereka. 

Langkah ini telah memicu perdebatan mengenai peran lembaga penyedia bantuan kemanusiaan terbesar di Gaza.

Amerika Serikat, sebagai donor terbesar UNRWA, menjadi negara pertama yang mengumumkan penangguhan pada Sabtu (27/1), menyebutkan bahwa pada tahun 2022, AS memberikan bantuan sebesar $340 juta (Rp5,3 triliun).

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan bahwa sembilan dari 12 staf UNRWA yang diduga terlibat telah dipecat, satu staf dipastikan tewas, dan dua lainnya masih perlu diidentifikasi. PBB masih terus menyelidiki tuduhan Israel tersebut.

Sejumlah negara lainnya seperti Inggris, Kanada, Australia, Jerman, Italia, Belanda, Swiss, dan Finlandia juga telah mengumumkan penangguhan bantuan mereka, yang mencakup hampir 60% dari anggaran UNRWA pada tahun 2022.

Di sisi lain, Norwegia dan Irlandia menyatakan akan terus mendanai UNRWA, sementara negara donor lainnya masih belum mengambil keputusan.

Menyikapi penangguhan pendanaan tersebut, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak negara-negara yang telah menangguhkan pendanaan mereka untuk setidaknya menjamin kelangsungan operasi UNRWA.

Namun, Duta Besar Israel untuk PBB Gilar Erdan menyerukan kepada semua negara donor untuk tetap menangguhkan dukungan mereka dan menuntut investigasi mendalam terkait keterlibatan semua staf UNRWA. 

Ia mengkhawatirkan bahwa dana yang diberikan negara-negara donor bisa jadi digunakan untuk aksi terorisme dan jatuh ke tangan Hamas, bukan warga Gaza.

Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shoukry juga mengekspresikan kekecewaannya terhadap keputusan negara-negara donor tersebut, menyatakan bahwa hal itu akan menambah penderitaan warga Palestina. 

Hal ini memicu negara-negara anggota Liga Arab untuk mengadakan pertemuan darurat di Kairo, Mesir, guna membahas isu tersebut.

Di Gaza, berita tentang penangguhan pendanaan untuk UNRWA telah memantik kekhawatiran para pengungsi Palestina yang bergantung pada bantuan UNRWA. 
Fatin Safi, seorang pengungsi dari Gaza, menyatakan kekhawatirannya akan situasi yang semakin memburuk di Gaza.

UNRWA sendiri telah menjadi pemasok utama makanan, air, dan tempat tinggal bagi warga sipil selama konflik Israel-Hamas. 

Menurut Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini, lebih dari dua juta dari total 2,3 juta penduduk Gaza bergantung pada program-program UNRWA untuk bertahan hidup, termasuk makanan dan tempat tinggal.

Oleh: VOA Indonesia
Editor: Yakop

Menteri Luar Negeri Israel Ajak Negara-Negara Hentikan Pendanaan UNRWA

Warga Palestina membawa karung-karung berisi tepung yang mereka ambil dari truk bantuan di dekat pos pemeriksaan Israel di tengah krisis kelaparan, di Kota Gaza, Sabtu, 27 Januari 2024. (Foto: Hossam Azam/Reuters)
Warga Palestina membawa karung-karung berisi tepung yang mereka ambil dari truk bantuan di dekat pos pemeriksaan Israel di tengah krisis kelaparan, di Kota Gaza, Sabtu, 27 Januari 2024. (Foto: Hossam Azam/Reuters)
JAKARTA - Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, menyerukan penggantian Badan Pengungsi Palestina dari PBB dengan lembaga yang lebih berfokus pada perdamaian dan pembangunan sejati. 

Seruan ini muncul setelah tuduhan terlibatnya anggota staf UNRWA dalam serangan teror Hamas pada 7 Oktober. 

Katz mengajak negara-negara untuk menghentikan pendanaan terhadap UNRWA, mengacu pada langkah serupa yang diambil oleh AS, Australia, Kanada, Inggris, Italia, dan Finlandia.

Pihak Inggris mengonfirmasi penundaan sementara pendanaan untuk UNRWA sambil menyelidiki tuduhan tersebut. 

Kantor Luar Negeri Inggris juga mengecam serangan 7 Oktober sebagai tindakan terorisme yang keji. 

AS, Australia, dan Kanada telah menghentikan pendanaan mereka terhadap UNRWA setelah Israel menuduh 12 staf UNRWA terlibat dalam serangan tersebut.

Anak-anak mengamati puing-puing bangunan yang dihancurkan oleh Israel dalam pengeboman di Rafah, Gaza, Sabtu, 27 Januari 2024. (Foto: AFP)
Anak-anak mengamati puing-puing bangunan yang dihancurkan oleh Israel dalam pengeboman di Rafah, Gaza, Sabtu, 27 Januari 2024. (Foto: AFP)
UNRWA, didirikan untuk membantu pengungsi perang tahun 1948, menyediakan layanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan kepada warga Palestina di berbagai wilayah. Namun, tuduhan terhadap stafnya telah memicu kontroversi dan penyelidikan internal.

Reaksi terhadap seruan Israel tersebut bervariasi. Kementerian Luar Negeri Palestina mengkritiknya sebagai kampanye menentang UNRWA, sementara Hamas mengutuk pemecatan staf berdasarkan informasi yang didapat dari pihak Israel.

Hussein al-Sheikh, sekretaris jenderal Organisasi Pembebasan Palestina, menyerukan negara-negara yang menghentikan dukungan mereka terhadap UNRWA untuk membatalkan keputusan tersebut, mengingat pentingnya bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina.

Sementara itu, situasi di Gaza semakin tegang dengan eskalasi kekerasan. Pada Sabtu, 174 warga Palestina dilaporkan tewas dan 310 lainnya luka-luka dalam 24 jam terakhir. 

Militer Israel menyatakan telah menargetkan komandan Hamas di Gaza selatan, sementara Hamas dan kelompok Jihad Islam Palestina menyatakan melakukan serangan balasan terhadap Israel.

Serangan-serangan ini menyebabkan dampak besar bagi pengungsi Palestina di Gaza, terutama dengan kondisi cuaca yang buruk. 

Kondisi tersebut semakin memperparah kesulitan bagi warga di tengah konflik yang berkepanjangan.

Militer Israel membantah tuduhan bahwa mereka menyerang fasilitas medis, sementara warga Palestina mengatakan bahwa serangan tersebut terjadi dekat rumah sakit terbesar di Gaza selatan, menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap layanan kesehatan.

Kondisi terus memanas di kawasan tersebut, dengan serangkaian tindakan militer dan serangan balasan, meningkatkan ketegangan dan memperburuk situasi kemanusiaan yang sudah sulit.

Beberapa informasi dalam laporan ini disediakan oleh The Associated Press, Agence France-Presse, dan Reuters.

Oleh: VOA Indonesia
Editor: Yakop

Sabtu, 27 Januari 2024

Pengadilan Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tidak Memutuskan Gencatan Senjata di Gaza

Hakim di Mahkamah Internasional (ICJ) memutuskan tindakan darurat terhadap Israel menyusul tuduhan Afrika Selatan bahwa operasi militer Israel di Gaza adalah genosida yang dipimpin negara, di Den Haag, Belanda, 26 Januari 2024. REUTERS/Piroschka van de Wouw
Hakim di Mahkamah Internasional (ICJ) memutuskan tindakan darurat terhadap Israel menyusul tuduhan Afrika Selatan bahwa operasi militer Israel di Gaza adalah genosida yang dipimpin negara, di Den Haag, Belanda, 26 Januari 2024. REUTERS/Piroschka van de Wouw
JAKARTA - Pengadilan tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada hari Jumat tidak sampai pada keputusan yang memerintahkan gencatan senjata di Gaza dalam kasus genosida, namun menuntut agar Israel berusaha menghindarkan kematian dan kerusakan dalam serangan militernya di daerah kantong kecil di pesisir pantai tersebut.

Afrika Selatan mengajukan kasus tersebut, yang merupakan inti dari salah satu konflik paling sulit diselesaikan di dunia, dan telah meminta Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) untuk memerintahkan Israel supaya menghentikan operasinya.

Dalam keputusan yang sangat dinanti-nantikan yang dibuat oleh panel terdiri dari 17 hakim, Mahkamah Internasional memutuskan untuk tidak membatalkan kasus tersebut – dan memerintahkan enam tindakan sementara untuk melindungi warga Palestina di Gaza.

"**Pengadilan sangat menyadari besarnya tragedi kemanusiaan yang terjadi di wilayah tersebut dan sangat prihatin dengan terus hilangnya nyawa dan penderitaan manusia**," kata hakim ketua Joan E. Donoghue.

Keputusan hari Jumat ini hanya bersifat sementara; dibutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mempertimbangkan seluruh kasus yang diajukan oleh Afrika Selatan. Israel menolak tuduhan genosida dan meminta pengadilan membatalkan tuduhan tersebut.

Sementara kasus ini berlanjut ke pengadilan, Afrika Selatan telah meminta para hakim "**sebagai hal yang sangat mendesak**" untuk menerapkan apa yang disebut sebagai tindakan sementara.

Dalam daftar teratasnya, Afrika Selatan mengajukan permintaan agar pengadilan memerintahkan Israel "**segera menghentikan operasi militernya di Gaza dan terhadap Gaza**." Namun pengadilan menolak melakukan hal itu.

Afrika Selatan juga meminta Israel untuk mengambil "**langkah-langkah yang wajar**" untuk mencegah genosida dan memberikan akses pada bantuan yang sangat dibutuhkan.

Pengadilan memutuskan bahwa Israel harus berusaha membatasi kematian dan kerusakan.

Dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis, Perdana Menteri Palestina Mohammed Shtayyeh mengatakan dia berharap keputusan tersebut akan "**mencakup tindakan segera untuk menghentikan agresi dan genosida terhadap rakyat kami di Jalur Gaza… dan aliran bantuan yang cepat untuk menyelamatkan orang-orang yang kelaparan dan terluka, dan sakit dari ancaman kematian perlahan yang mengancam mereka**."

Pada hari Kamis, juru bicara pemerintah Israel Eylon Levy mengatakan bahwa Israel mengharapkan pengadilan untuk membatalkan "**tuduhan palsu dan tidak masuk akal**."

Israel sering memboikot pengadilan internasional dan penyelidikan PBB karena dianggap tidak adil dan bias. Namun kali ini, mereka mengambil langkah yang jarang dilakukan, yaitu mengirimkan tim hukum tingkat tinggi – sebuah tanda betapa seriusnya mereka menangani kasus ini dan kemungkinan adanya ketakutan bahwa perintah pengadilan untuk menghentikan operasi akan menjadi pukulan besar bagi posisi negara itu di dunia internasional.

Seorang pejabat Israel mengatakan bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berkumpul dengan para pejabat tinggi hukum, diplomatik, dan keamanan pada hari Kamis untuk mengantisipasi keputusan tersebut. Dia mengatakan Israel yakin dengan kasusnya namun mendiskusikan "**semua skenario**." Pejabat itu berbicara tidak menyebutkan jati dirinya karena dia membahas pertemuan rahasia.

Israel melancarkan serangan udara dan darat besar-besaran di Gaza setelah militan Hamas menyerbu komunitas Israel pada 7 Oktober yang menewaskan sekitar 1.200 orang, sebagian besar warga sipil, dan menculik 250 orang lainnya.

Serangan tersebut telah menghancurkan sebagian besar wilayah Gaza dan memaksa hampir 85 persen dari 2,3 juta penduduknya meninggalkan rumah mereka.

Lebih dari 26.000 warga Palestina telah terbunuh, kata Kementerian Kesehatan di daerah kantong yang dikelola Hamas itu pada hari Jumat. Kementerian tidak membedakan jumlah korban tewas antara kombatan dan warga sipil, namun mengatakan sekitar dua pertiga dari mereka yang tewas adalah perempuan dan anak-anak.

Militer Israel mengklaim sedikitnya 9.000 orang yang tewas dalam konflik hampir empat bulan itu adalah militan Hamas.

Para pejabat PBB telah menyatakan kekhawatirannya bahwa akan semakin banyak orang yang meninggal karena penyakit, dan setidaknya seperempat penduduknya menghadapi kelaparan.

Menjelang putusan tersebut, Marieke de Hoon, seorang profesor hukum internasional di Universitas Amsterdam, mengatakan bahwa menurutnya kemungkinannya kecil pengadilan akan membatalkan kasus ini karena batasan hukum yang harus diselesaikan oleh Afrika Selatan pada tahap awal ini lebih rendah daripada batasan hukum yang hendak diterapkan untuk memutuskan patut tidaknya tuduhan tersebut.

"**Standarnya…bukan, apakah telah terjadi genosida, tapi standarnya lebih rendah**," katanya. "**Apakah masuk akal bahwa ada risiko genosida yang akan menimbulkan tanggung jawab Israel untuk mencegah genosida?**."

Namun De Hoon juga tidak menyangka pengadilan dunia itu akan memerintahkan diakhirinya operasi militer Israel. "**Tadinya saya kira mereka akan enggan untuk menyerukan gencatan senjata penuh, karena saya pikir mereka akan menyadari bahwa hal itu di luar kemampuan mereka saat ini**," katanya dalam sebuah wawancara telepon.

Langkah-langkah sementara yang diambil oleh Mahkamah Internasional mengikat secara hukum, namun tidak jelas apakah Israel akan mematuhinya.

Tanggapan AS, sekutu utama Israel, atas perintah apa pun merupakan

 kuncinya, karena AS memiliki hak veto di Dewan Keamanan PBB dan dengan demikian dapat memblokir tindakan-tindakan yang bertujuan memaksa Israel untuk patuh.

AS mengatakan Israel mempunyai hak untuk membela diri, namun juga menyatakan perlunya negara itu melindungi warga sipil di Gaza dan mengizinkan lebih banyak bantuan yang masuk ke kawasan itu.

Kasus genosida ini menyerang identitas nasional Israel, yang didirikan sebagai negara Yahudi setelah pembantaian enam juta orang Yahudi oleh Nazi selama Perang Dunia II.

Identitas Afrika Selatan sangat penting dalam membawa kasus ini. Partai yang berkuasa, Kongres Nasional Afrika, telah lama membandingkan kebijakan Israel di Gaza dan Tepi Barat dengan sejarah mereka sendiri di bawah rezim apartheid yang didominasi oleh minoritas kulit putih, yang membatasi sebagian besar orang kulit hitam pada "**tanah air**" mereka sebelum berakhir pada tahun 1994.

Jumat, 26 Januari 2024

PBB Kecam Insiden Pesawat Militer Rusia di Perbatasan Rusia-Ukraina

Fragmen jet militer Sukhoi Su-34 terlihat di lokasi kecelakaan. Dewan Keamanan PBB dijadwalkan mengadakan pertemuan darurat pada Kamis (25/1) setelah sebuah pesawat transpor militer Rusia jatuh di dekat perbatasan Rusia-Ukraina.(Foto: AFP)
Fragmen jet militer Sukhoi Su-34 terlihat di lokasi kecelakaan. Dewan Keamanan PBB dijadwalkan mengadakan pertemuan darurat pada Kamis (25/1) setelah sebuah pesawat transpor militer Rusia jatuh di dekat perbatasan Rusia-Ukraina.(Foto: AFP)
JAKARTA - Dewan Keamanan PBB menggelar pertemuan darurat pada Kamis (25/1) menyusul kejadian dramatis jatuhnya pesawat transpor militer Rusia di dekat perbatasan Rusia-Ukraina. Kecelakaan tersebut memicu tuntutan akan penyelidikan menyeluruh dari kedua negara terlibat.

"Pesawat itu membawa 74 orang, 65 di antaranya adalah orang Ukraina yang menjadi tawanan perang yang akan dipertukarkan," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia dalam sebuah pernyataan.

Menanggapi tragedi ini, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov menuduh Ukraina atas insiden tersebut. "Tawanan perang Ukraina diangkut ke kawasan Belgorod untuk pertukaran tahanan yang disepakati antara Moskow dan Kyiv," ujarnya kepada wartawan. "Alih-alih, pihak Ukraina malah meluncurkan rudal pertahanan udara dari kawasan Kharkiv, menargetkan pesawat dan ini merupakan serangan yang fatal."

Di sisi lain, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menyatakan bahwa pemerintahannya menyerukan penyelidikan internasional terkait kejadian tersebut. "Semua fakta harus dibuktikan," kata Zelenskyy. "Sebisa mungkin, mengingat pesawat itu jatuh di wilayah Rusia yang berada di luar kendali kami."

Zelenskyy menambahkan, "Rusia mempermainkan nyawa para tawanan perang Ukraina, perasaan kerabat mereka, dan emosi masyarakat kita."

Militer Ukraina belum memberikan tanggapan langsung terhadap klaim Rusia, namun mengonfirmasi bahwa telah terjadi insiden terkait pendaratan pesawat militer Rusia di Belgorod. Mereka juga menyatakan bahwa akan menargetkan pesawat-pesawat militer Rusia yang diduga membawa rudal untuk serangan pada masa mendatang.

Video kecelakaan yang diunggah di media sosial memperlihatkan pesawat jatuh dari angkasa dalam posisi miring sebelum meledak dan membentuk bola api raksasa saat menghantam tanah di Belgorod, wilayah di pedesaan di Rusia Barat yang bersalju.

Belgorod berbatasan dengan Kharkiv, wilayah Ukraina. Kedua pihak telah melakukan banyak pertukaran tahanan sejak Rusia menginvasi Ukraina hampir dua tahun yang lalu.

Rabu, 06 April 2022

DK PBB akan Bahas Pembunuhan Warga Sipil di Ukraina

DK PBB akan Bahas Pembunuhan Warga Sipil di Ukraina
Tentara berjalan di tengah tank Rusia yang hancur di Bucha, di pinggiran Kyiv, Ukraina, Minggu, 3 April 2022. (Foto: AP)


BorneoTribun Jakarta -- Dewan Keamanan PBB diperkirakan akan memfokuskan pertemuan hari Selasa pada pembunuhan warga sipil di Ukraina, sehari setelah Presiden AS Joe Biden mengatakan presiden Rusia Vladimir Putin harus menghadapi mahkamah kejahatan perang.


Sidang hari Selasa (5/4)mencakup brifing dari Sekjen PBB Antonio Guterres dan kepala badan kemanusiaan PBB Martin Griffiths, serta pidato Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy.


Inggris mendapat giliran menjadi presiden dewan bulan ini. Duta Besar Inggris untuk PBB Barbara Woodward mengatakan kepada wartawan bahwa isu pembunuhan warga sipil selama Rusia menginvasi Ukraina akan menjadi pokok bahasan utama.


Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba, Senin (4/4) larut malam mengatakan ia membahas isu tersebut bersama dengan Guterres, termasuk situasi di Bucha, di pinggiran ibu kota Ukraina, di mana kekejaman yang dituduhkan dilakukan pasukan Rusia itu ditemukan dalam beberapa hari ini.

Seekor anjing berkeliaran di sekitar rumah yang hancur dan kendaraan militer Rusia, di Bucha dekat Kyiv, Ukraina, Senin, 4 April 2022. (Foto: AP/Efrem Lukatsky)


“Menekankan bahwa Ukraina akan menggunakan semua mekanisme PBB yang tersedia untuk mengumpulkan bukti dan menuntut pertanggungjawaban penjahat perang Rusia,” cuit Kuleba.


Moskow telah membantah tuduhan mengenai pembunuhan warga sipil di Bucha. Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov menyebut hal tersebut sebagai “provokasi anti-Rusia yang diatur.” Duta Besar Rusia untuk PBB mengatakan dia akan memberikan “bukti faktual” pada pertemuan Dewan Keamanan hari Selasa (5/4).


Seorang juru bicara perusahaan satelit Maxar Technologies menyebutkan dalam sebuah pernyataan hari Senin bahwa foto-foto yang dikumpulkan mengenai Bucha pada pertengahan Maret mengukuhkan dan mendukung “video-video dan foto-foto di media sosial belakangan ini yang memperlihatkan mayat-mayat tergeletak di jalan-jalan dan ditinggalkan di tempat terbuka selama berpekan-pekan.”


Kementerian Pertahanan Inggris Selasa menyatakan pasukan Ukraina telah merebut kembali daerah-daerah di bagian utara negara itu setelah “memaksa pasukan Rusia untuk mundur dari daerah-daerah di sekitar Chernihiv dan di sebelah utara Kyiv.” Kementerian menambahkan bahwa pasukan Rusia itu “kemungkinan besar akan membutuhkan penambahan dan perbaikan peralatan yang signifikan” sebelum dapat bertempur di bagian timur Ukraina.

Orang-orang berdiri di samping kuburan massal di Bucha, di pinggiran Kyiv, Ukraina, Senin, 4 April 2022. (Foto: AP/Rodrigo Abd)


Kepala Staf Umum Ukraina menyatakan Donetsk dan Luhanks di bagian timur kini menjadi fokus Rusia sewaktu pasukan Rusia menggalang kembali kekuatan dengan tujuan membangun “kontrol penuh” atas wilayah-wilayah tersebut.


Gambaran kehancuran yang tertinggal di Bucha dan daerah-daerah pinggiran kota lainnya telah memicu kecaman terhadap Moskow.


Italia dan Denmark, Selasa (5/4) mengumumkan mereka mengusir diplomat Rusia, menyusul langkah serupa yang dilakukan Lithuania, Prancis dan Jerman.


“Anda mungkin ingat saya dikritik karena menyebut Putin sebagai penjahat perang,” kata Biden kepada wartawan hari Senin. “Well, kenyataannya, Anda lihat apa yang terjadi di Bucha. Ini membenarkan bahwa ia adalah penjahat perang. Tetapi kita harus mengumpulkan informasi.”


“Orang ini brutal dan apa yang terjadi di Bucha sungguh keterlaluan, dan semua orang melihatnya,” kata Biden mengacu pada Putin, sewaktu pemimpin AS itu kembali ke Washington setelah berakhir pekan di negara bagian asalnya, Delaware. “Ya, saya akan terus menambahkan sanksi.”


Departemen Luar Negeri AS menyatakan bahwa Washington, atas permintaan Ukraina, akan mendukung tim jaksa multinasional yang akan mengumpulkan bukti kekejaman yang dituduhkan.


Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen hari Senin (4/4)mencuit bahwa Uni Eropa akan mengirim para penyelidik ke Ukraina untuk membantunya “mendokumentasikan kejahatan perang.”


Von der Leyen dan kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell berencana mengunjungi Kyiv pekan ini untuk bertemu Zelenskyy menjelang kegiatan menggalang dana dan bantuan lain bagi pengungsi Ukraina dan mereka yang telantar di dalam negeri.


Zelenskyy mengunjungi Bucha hari Senin, menyampaikan kepada rakyatnya melalui siaran televisi nasional bahwa kini semakin sulit untuk merundingkan diakhirinya perang dengan Rusia karena kekejaman yang dilakukan pasukan Moskow semakin jelas. [uh/ab]


Oleh: VOA Indonesia

Jumat, 10 September 2021

PBB Bertemu Taliban untuk Pastikan Bantuan Tetap Mengalir ke Afghanistan

PBB Bertemu Taliban untuk Pastikan Bantuan Tetap Mengalir ke Afghanistan. 

BorneoTribun Internasional -- Kepala Urusan Kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa Martin Griffiths mengumumkan bahwa minggu ini ia akan bertemu dengan para pemimpin senior Taliban di Afghanistan untuk berdiskusi beberapa hal, termasuk diantaranya adalah mengenai kebutuhan pekerja bantuan dan soal jaminan bantuan masuk ke negara tersebut. 

“Saya menyampaikan kepada Taliban dengan sangat jelas apa yang dibutuhkan oleh badan-badan kemanusiaan di seluruh dunia di setiap negara untuk beroperasi di mana pun di dunia,” kata Martin Griffiths kepada para wartawan dalam jumpa pers via video Selasa (7/9) dari Doha, Qatar. 

Jaminan yang dimintanya itu termasuk keselamatan dan keamanan bagi staf pria dan wanita yang bekerja bagi organisasi-organisasi kemanusiaan nasional dan internasional; akses tanpa hambatan ke orang-orang yang membutuhkan; kemampuan untuk mempekerjakan siapa saja yang mereka inginkan; dan agar fasilitas mereka tidak ditempati atau digunakan untuk tujuan militer.  

Sekitar 18 juta warga Afghanistan membutuhkan makanan, air bersih, perawatan kesehatan dan bantuan mendesak lainnya, mengingat musim dingin akan segera tiba. 

Pada hari Senin (13/9) depan, PBB akan mengadakan konferensi donor di Jenewa untuk menggalang total $606 juta untuk mendanai operasi kemanusiaan di Afghanistan hingga bulan Desember. 

Pekan lalu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan bahwa “bencana kemanusiaan membayangi” di negara yang terletak di wilayah Asia Selatan tersebut. 

PBB juga ingin agar Taliban menghormati komitmennya secara konsisten di seluruh negeri. 

Organisasi kemanusiaan yang beroperasi di berbagai bagian Afghanistan telah melaporkan pengalaman yang berbeda dengan otoritas Taliban setempat. 

Sebagian, misalnya, telah membatasi pergerakan perempuan dan anak perempuan, sementara di beberapa daerah lain tidak.

PBB biasanya menggunakan jasa penerbangan dari bandara untuk upaya kemanusiaan, memindahkan pasokan dan pekerjanya. Griffiths mengatakan penerbangan itu akan dilanjutkan “dalam beberapa hari.” [lt/em/rs]

VOA

Sabtu, 10 Juli 2021

PBB: Kerusuhan di Haiti Perburuk Krisis Kemanusiaan

PBB: Kerusuhan di Haiti Perburuk Krisis Kemanusiaan
Juru bicara PBB, Stéphane Dujarric.

BORNEOTRIBUN - Juru bicara PBB, Stephane Dujarric hari Jumat (9/7) mengatakan seorang utusan khusus badan dunia itu telah menghubungi para pemimpin Haiti untuk menyerukan dicapainya “kompromi politik inklusif guna menjaga stabilitas dan memetakan jalan ke depan.” 

Pernyataan ini disampaikan dua hari setelah pembunuhan Presiden Haiti Jovenel Moise oleh sejumlah tersangka tentara bayaran.

“Utusan Khusus Sekjen PBB Helen La Lime telah menghubungi para pemimpin Haiti dan tokoh-tokoh lain yang berselisih di sana untuk menekankan perlunya mencapai kompromi politik yang inklusif guna menjaga stablitas dan memetakan jalan ke depan bagi Haiti. Solusi untuk tantangan Haiti akan datang dari Haiti sendiri. Kami terus mendukung Haiti dan rakyatnya.” 

Dujarric menambahkan penerbangan bantuan kemanusiaan telah dibatalkan minggu ini karena masalah keamanan. Lebih jauh Dujaric mengatakan akibat pembunuhan itu, upaya mengatasi lonjakan kasus virus corona menjadi berisiko.

“Situasi ini juga mengancam upaya memberikan bantuan kemanusiaan, khususnya makanan dan air bersih, pada orang-orang yang terpaksa meninggalkan rumah mereka dan mengungsi ke tempat yang lebih aman karena serangan-serangan kelompok kriminal. Beberapa penerbangan bantuan 'UN Humanitarian Air Service' pada tanggal 7 dan 8 Juli telah dibatalkan dan Departemen Keamanan dan Keselamatan PBB telah membatasi perjalanan darat staf kemanusiaan PBB," ujarnya.

Ia menambahkan, bahwa anggota-anggota Humanitarian Country Team sedang mengkaji kesiapsiagaan dan rencana kontijensi.

Organisasi Migrasi Internasional IOM dan mitra-mitra kemanusiaan kami memperkirakan, hingga 4 Juli lalu sekitar 18.000 orang terpaksa mengungsi dari daerah metropolitan Port-au-Prince.

Dari jumlah itu 14.700 orang telah mengungsi sejak pecahnya bentrokan antar kelompok pada awal Juni.

Mitra-mitra kami untuk urusan kemanusiaan sedang merancang strategi dan anggaran untuk mendukung strategi itu.

Pihak berwenang Haiti telah menangkap lebih banyak tersangka dalam insiden pembunuhan Presiden Jovenel Moise, dengan menyerbu Kedutaan Besar Taiwan di mana beberapa tersangka diyakini berlindung di sana.

Dua warga Amerika keturunan Haiti dan sejumlah mantan tentara Kolombia yang diduga terkait dengan plot itu juga telah ditangkap.

Kepala Polisi Nasional Haiti Leon Charles mengatakan secara keseluruhan 17 orang telah ditahan dan 8 lainnya sedang dicari. [em/pp]

VOA

Minggu, 20 Juni 2021

PBB Serukan Setop Penjualan Senjata kepada Myanmar

PBB Serukan Setop Penjualan Senjata kepada Myanmar
Tentara Myanmar berjalan di sepanjang jalan selama protes terhadap kudeta militer di Yangon, Myanmar, 28 Februari 2021. (Foto: Reuters)

BorneoTribun Internasional - Sidang Umum PBB pada Jumat (18/6) menyerukan penghentian aliran senjata ke Myanmar dan mendesak militer di sana agar menghormati hasil pemilihan November. Reuters melaporkan, Sidang Umum PBB juga menyerukan membebaskan tahanan politik, termasuk pemimpin Myanmar Aung Suu Kyi.

Sidang Umum PBB mengadopsi sebuah resolusi dengan dukungan dari 119 negara, beberapa bulan setelah militer menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi yang terpilih. Belarus adalah satu-satunya negara yang menentang resolusi itu sementara 36 negara lain abstain, termasuk China dan Rusia.

“Risiko perang saudara dalam skala besar nyata,” kata utusan khusus PBB untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener kepada Sidang Umum setelah pemungutan suara. “Waktu sangat sedikit dan peluang untuk membalikkan kudeta militer ini semakin kecil.”

Dubes Uni Eropa untuk PBB Olof Skoog mengatakan, resolusi PBB ini mengirim pesan kuat: “Resolusi mendelegitimasi junta militer, mengecam pelecehan serta kekerasan yang dilakukannya terhadap rakyatnya sendiri, dan memeragakan isolasinya negara itu dimata dunia.”

Sekjen PBB Antonio Guterres sebelumnya pada Jumat (18/6) mendesak Sidang Umum agar bertindak. “Kita tidak bisa hidup di sebuah dunia di mana kudeta militer menjadi norma. Hal ini sama sekali tidak bisa diterima," katanya.

ASEAN memimpin usaha diplomatik untuk mencari jalan keluar dari krisis ini tetapi terpecah pada Jumat (18/6) sehubungan langkah PBB ini.

Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, serta juga dubes Myanmar untuk PBB Kyaw Moe Tun, yang mewakili pemerintah sipil di sana, memberi suara dukungan, sementara Brunei, Kamboja, Laos, dan Thailand abstain. [jm/pp]

Oleh: VOA

Jumat, 18 Juni 2021

AS Awasi Pengaruh China di PBB

AS Awasi Pengaruh China di PBB
Dubes AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield di Ankara, Turki, 4 Juni 2021.

BorneoTribun Internasional - Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Rabu (16/6), memastikan kepada Kongres bahwa ia akan memantau dan menindak apa yang disebutnya “pengaruh tidak baik” China terhadap lembaga dunia itu.

China bersikap agresif dan memaksa dalam memanfaatkan kekuatannya di PBB,” kata Dubes Linda Thomas-Greenfield kepada Komite Urusan Luar Negeri DPR Amerika.

Ditambahkannya, Beijing memberlakukan sebuah “pendekatan yang otoriter terhadap multilateralisme.”

Thomas-Greenfield mengacu pada serangkaian tindakan, termasuk pengaruh China di tiga organisasi PBB di mana warga mereka berperan, dan pemanfaatan diplomasi vaksin COVID-19 oleh Beijing untuk menekan negara-negara yang lebih miskin.

“Kami akan melawan secara keras terhadap usaha-usaha seperti itu,” katanya.

Dia mendesak para anggota Kongres agar melakukan investasi di PBB guna memulihkan pengaruh AS di sana, yang menurun selama masa pemerintahan Trump.

“Musuh-musuh dan pesaing-pesaing kita melakukan investasi di PBB. Kita tidak bisa bersaing kecuali kalau kita melakukan hal itu pula,” kata Thomas Greenfield.

Lebih dari 40 anggota Kongres menanyai diplomat veteran itu selama lebih dari empat jam ketika berlangsung sidang dengar seputar prioritas pemerintahan Biden untuk terlibat dengan PBB.

Banyak dari mereka mengungkapkan keprihatinan dengan persekusi minoritas Muslim Uighur di Provinsi Xijiang, China.

Kelompok-kelompok HAM telah menuduh China mengirim lebih dari satu juta warga Uighur ke kamp-kamp tahanan. China mengatakan fasilitas itu dimaksudkan sebagai “pusat pendidikan kejuruan” dan untuk mencegah penyebaran ekstremisme keagamaan dan serangan teroris. [jm/em]

Jumat, 04 Juni 2021

Laporan PBB Peringatkan akan Terjadinya Permainan Kekuatan Taliban

Laporan PBB Peringatkan akan Terjadinya Permainan Kekuatan Taliban
Pasukan keamanan Afghanistan mengambil posisi dalam baku tembak antara Taliban dan pasukan keamanan Afghanistan di Provinsi Laghman, Afghanistan, 1 Maret 2017.

BorneoTribun Internasional -- Taliban tampaknya siap untuk mengambil alih paksa apa yang tidak mereka dapatkan melalui negosiasi setelah pasukan Amerika Serikat (AS) dan koalisi menyelesaikan penarikan pasukan dari Afghanistan. Hal itu diungkapkan dalam penilaian baru berdasarkan intelijen dari negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Laporan yang dikeluarkan pada Kamis (3/6) oleh tim pemantau sanksi PBB untuk Afghanistan, memperingatkan bahwa walaupun Taliban secara teknis masih mematuhi ketentuan perjanjian tahun lalu dengan AS, mereka telah memperketat cengkeraman pada kekuasaan, melakukan kontrol langsung atas lebih dari setengah dari pusat administrasi distrik di negara itu sambil memperebutkan atau mengendalikan hingga 70 persen wilayah di luar daerah perkotaan.

Badan intelijen negara-negara anggota PBB memperingatkan ini mungkin baru permulaan.

“Retorika Taliban dan laporan persiapan aktif Taliban untuk musim pertempuran musim semi menunjukkan kelompok itu kemungkinan akan meningkatkan operasi militer untuk 2021, terlepas dari apakah serangan musim semi diumumkan atau tidak,” kata laporan PBB.

Intelijen menunjukkan komandan Taliban juga telah mengumpulkan pasukan di sekitar kota-kota utama, siap untuk menyerang, sebagai bagian dari strategi untuk “membentuk operasi militer kelak ketika tingkat pasukan asing yang meninggalkan negara itu tidak lagi dapat merespons secara efektif.”

Laporan PBB lebih lanjut memperingatkan bahwa tidak banyak bukti yang menunjukkan bahwa Taliban telah berbuat banyak untuk memutuskan hubungan dengan kelompok teror al-Qaida, seperti yang dipersyaratkan oleh perjanjian dengan AS. [lt/em]

Oleh: VOA

Rabu, 26 Mei 2021

Biden-Putin akan Bertemu dalam KTT di Jenewa

Biden-Putin akan Bertemu dalam KTT di Jenewa
Presiden Rusia Vladimir Putin mendengarkan Presiden AS Joe Biden dalam KTT iklim virtual melalui tautan video di Moscow, Rusia, 22 April 2021. (Foto: Alexei Duzhinin/Sputnik/Kremlin via Reuters)

BorneoTribun Internasional -- Presiden Amerika Joe Biden dan Presiden Rusia Vladimir Putin akan bertemu untuk pertama kali 16 Juni di Jenewa. Rencana pertemuan itu diumumkan oleh kedua pihak. Tidak ada terobosan yang diperkirakan dari hubungan yang renggang ini.

Jenewa adalah tempat banyak organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berkantor. Di kota di Swiss itu pula berlangsung konferensi tingkat tinggi (KTT) bersejarah antara pemimpin Uni Sovyet Mikhail Gorbachev dan Presiden Ronald Reagan pada 1985.

“Kedua pemimpin akan membahas sejumlah isu yang mendesak, sementara kami berusaha memulihkan kepastian dan stabilitas dalam hubungan Amerika–Rusia,” kata Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki.

Kremlin sudah mengonfirmasi rincian KTT ini, dan mengatakan, Putin dan Biden akan membahas “isu-isu terkait stabilitas strategis,” juga “mengatasi konflik kawasan” serta pandemi COVID-19.

Biden, yang akan melakukan lawatan internasional pertama sebagai presiden, akan pergi ke Jenewa segera setelah menghadiri KTT terpisah dengan sekutu-sekutu Barat dalam kelompok G7, Pakta Pertahanan Atlantik Utara (North Atlantic Treaty Organization/NATO), dan Uni Eropa.

Pertemuan tatap muka langsung dengan pemimpin Rusia datang di tengah-tengah tingkat ketegangan yang belum pernah terjadi, di mana Amerika mengendurkan ambisi dan sekadar menjaga hubungan di mana kedua pihak saling memahami dan bisa bekerja sama dalam bidang-bidang tertentu. Tidak seperti pada 2009 ketika Biden menjabat wakil president, pemerintahan Obama waktu itu menyatakan “awal yang baru” dengan pemerintahan Putin, harapan dari KTT kali ini jauh lebih rendah.[jm/ka]

Oleh: VOA

Selasa, 25 Mei 2021

Dirjen WHO Beri Penghormatan kepada 115 Ribu Pekerja Medis yang Gugur

Dirjen WHO Beri Penghormatan kepada 115 Ribu Pekerja Medis yang Gugur
Dirjen WHO Beri Penghormatan kepada 115 Ribu Pekerja Medis yang Gugur.

BorneoTribun Internasional -- Pimpinan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) membuka sidang Majelis Kesehatan Dunia tahunan badan tersebut di Jenewa, Senin (24/5) dengan memberikan penghormatan kepada 115.000 pekerja perawatan kesehatan di seluruh dunia yang gugur dalam tugasnya memerangi pandemi COVID-19.

Dalam komentarnya kepada badan pembuat keputusan WHO itu, Direktur Jenderal Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan petugas kesehatan dan perawatan di dunia mempertaruhkan nyawa selama hampir 18 bulan. Ia mengatakan mereka telah menyelamatkan nyawa yang tak terhitung jumlahnya dan berjuang untuk orang lain dan meski memberikan upaya terbaiknya namun kemudian meninggal.

Tedros mengatakan ia senang jumlah kasus baru dan kematian turun selama tiga minggu berturut-turut, namun memperingatkan, dunia tetap dalam situasi yang sangat berbahaya.

Ia mengatakan, "Kita harus tahu jelas: pandemi belum berakhir, dan tidak akan berakhir sampai dan kecuali penularan dikendalikan di setiap negara terakhir."

Sekjen WHO itu sekali lagi mengecam negara-negara terkaya di dunia atas apa yang disebutnya sebagai "skandal ketidakadilan" dalam pengiriman vaksin COVID-19 yang "menyebabkan pandemi terus melanda". Ia mencatat 75 persen lebih dari semua dosis vaksin diberikan hanya di 10 negara.

Ia meminta negara-negara anggota untuk mendukung upaya besar-besaran untuk memvaksinasi setidaknya 10 persen populasi di setiap negara selambatnya bulan September, dan “upaya vaksinasi hingga Desember” untuk sekurangnya 30 persen populasi pada akhir tahun.

Sebelumnya, Taiwan mengecam, apa yang disebutnya sebagai "ketidakpedulian" WHO terhadap hak kesehatan masyarakat di negara pulau itu. Taiwan tidak diundang ke sidang Majelis Kesehatan Dunia karena menurut Taiwan, WHO mendapat tekanan dari China.

Dalam pernyataan bersama, Menteri Luar Negeri Taiwan Joseph Wu dan Menteri Kesehatan Chen Shih-chung mengatakan, “Sebagai badan kesehatan internasional profesional, Organisasi Kesehatan Dunia harus melayani kesehatan dan kesejahteraan semua umat manusia dan tidak menyerah pada kepentingan politik anggota tertentu.”

Taiwan tidak diikutsertakan dalam sebagian besar organisasi internasional seperti WHO karena China keberatan dan menganggap pulau berpemerintahan sendiri itu sebagai bagian dari wilayahnya dan bukan negara merdeka.

Pada hari Minggu, harian Wall Street Journal melaporkan bahwa tiga ilmuwan dari Institut Virologi Wuhan China, atau WIV, di Wuhan, dirawat di rumah sakit pada November 2019 - sebulan sebelum China mengkonfirmasi kasus virus corona pertamanya. Berita tersebut kemungkinan akan menyulut kembali teori bahwa virus tersebut mungkin lolos dari laboratorium China.

India, Senin (24/5) menjadi negara ketiga yang melampaui 300.000 kematian terkait COVID-19, setelah kementerian kesehatan melaporkan lebih dari 4.000 kematian karena COVID-19 dalam 24 jam sebelumnya. AS mencatat hampir 590.000 kematian, sementara Brasil mendekati 450.000. Pusat Data Virus Corona Universitas Johns Hopkins melaporkan 3,4 juta kematian akibat COVID-19 secara global.

India, Senin juga melaporkan 222.315 kasus baru COVID-19 dalam periode 24 jam terakhir, penurunan signifikan untuk negara di Asia Selatan itu yang hanya beberapa minggu lalu mengalami lebih dari 400.000 infeksi baru harian. Namun, pejabat kesehatan masyarakat yakin jumlah korban di India kemungkinan tidak semuanya dihitung karena sumber daya pengujian yang terbatas.

Johns Hopkins Coronavirus Resource Center, Senin pagi melaporkan, 167 juta infeksi COVID-19 global. Di AS terdapat lebih banyak infeksi daripada di negara lain dengan 33 juta kasus. India menyusul dengan 26,7 juta, sedangkan Brasil berada di urutan ketiga dengan 16 juta kasus. [my/lt]

Oleh: VOA

Senin, 24 Mei 2021

Pejabat PBB Prihatin dengan Krisis Kemanusiaan di Gaza

Pejabat PBB Prihatin dengan Krisis Kemanusiaan di Gaza
Situasi di Gaza pasca perang sangat memprihatinkan, di mana sedikitnya 300 gedung, termasuk 1.000 unit rumah, hancur.

BorneoTribun Internasional - Pejabat-pejabat PBB hari Minggu (23/5) menunjukkan keprihatinan mereka dengan skala kehancuran di Gaza, pasca gencatan senjata yang mengakhiri pertempuran terbaru antara Israel dan kelompok militan Hamas.

Koordinator Kemanusiaan PBB untuk Wilayah Palestina, Lynn Hastings, mengatakan sekitar 300 gedung di Gaza, termasuk 1.000 unit rumah, hancur. Ditambahkannya, enam rumah sakit dan 11 klinik layanan kesehatan rusak, dan satu rumah sakit tidak dapat berfungsi karena kurangnya layanan listrik.

logo
KONFLIK TIMUR TENGAH
Pejabat PBB Prihatin dengan Krisis Kemanusiaan di Gaza
1 jam yang lalu
Situasi di Gaza pasca perang sangat memprihatinkan, di mana sedikitnya 300 gedung, termasuk 1.000 unit rumah, hancur. 
Situasi di Gaza pasca perang sangat memprihatinkan, di mana sedikitnya 300 gedung, termasuk 1.000 unit rumah, hancur.

Lihat komentar

Pejabat-pejabat PBB hari Minggu (23/5) menunjukkan keprihatinan mereka dengan skala kehancuran di Gaza, pasca gencatan senjata yang mengakhiri pertempuran terbaru antara Israel dan kelompok militan Hamas.

Koordinator Kemanusiaan PBB untuk Wilayah Palestina, Lynn Hastings, mengatakan sekitar 300 gedung di Gaza, termasuk 1.000 unit rumah, hancur. Ditambahkannya, enam rumah sakit dan 11 klinik layanan kesehatan rusak, dan satu rumah sakit tidak dapat berfungsi karena kurangnya layanan listrik.

Warga Palestina merayakan gencatan senjata antara Israel dan Hamas yang dimediasi Mesir, di Jalur Gaza, Jumat, 21 Mei 2021.
BACA JUGA:
Diplomat Mesir Berusaha Perkuat Gencatan Senjata Israel-Palestina
“Masyarakat internasional bekerja keras mendistribusikan barang-barang penting, termasuk obat-obatan dan bahan bakar. Minggu ini saya mengeluarkan hampir 18 juta dolar dari dana kemanusiaan Palestina. Koordinator bantuan darurat di New York akan mengeluarkan tambahan anggaran 4,5 juta dolar. Ini semua untuk memulihkan akses masyarakat pada layanan paling dasar seperti perawatan kesehatan dan air bersih,” ujarnya.

Kepala Badan PBB Urusan Pengungsi Palestina, Philippe Lazzarini, mengatakan ia “sangat frustrasi dengan episode aksi kekerasan ektrem yang tidak berperikemanusiaan,” dan menambahkan hal itu “membuat kondisi di Gaza mundur beberapa tahun.”

Hamas dan beberapa kelompok bersenjata lainnya menembakkan lebih dari 4.000 roket ke arah Israel.

Israel membalas dengan melancarkan ratusan serangan udara terhadap apa yang disebutnya sebagai sasaran militan.

Lebih dari 250 orang tewas, sebagian besar warga Palestina. Namun Israel mengatakan sedikitnya 200 orang yang tewas itu adalah militan.

Gaza telah berada di bawah blokade Israel-Mesir yang melumpuhkan wilayah itu sejak kelompok militan Hamas merebut kekuasaan dari pasukan yang setia pada Otorita Palestina yang didukung secara internasional pada tahun 2007. [em/lt]

Oleh: VOA

Sabtu, 22 Mei 2021

Meski Gencatan Senjata Tercapai, RI Tetap Serukan Diakhirinya Pendudukan Israel

Meski Gencatan Senjata Tercapai, RI Tetap Serukan Diakhirinya Pendudukan Israel
Menlu RI Retno Marsudi membahas situasi Palestina-Israel dengan Presiden DK PBB Zhang Jun di markas PBB, New York, Kamis, 19 Mei 2021. (Courtesy: Twitter Menlu RI).

BorneoTribun Internasional -- Genjata senjata antara Israel dan Hamas telah tercapai, tetapi Indonesia bersama sejumlah menteri luar negeri, tetap menekankan perlunya dilangsungkan perundingan untuk menjawab isu utama yang memicu aksi kekerasan sebelas hari terakhir ini, yaitu pendudukan Israel.

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menyatakan hal itu dalam konferensi pers virtual dari New York, Kamis (20/5) malam.

“Dalam pertemuan para menteri luar negeri dengan Presiden Majelis Umum yang dipegang oleh Turki, semua menteri luar negeri menekankan pentingnya tekanan diberikan agar negosiasi dapat segera dilakukan, untuk meng-address core issue (menangani masalah utama.red), yaitu pengakhiran pendudukan,” ujar Retno.

Retno menegaskan “setelah gencatan senjata dilakukan, harus diberi tekanan agar negosiasi segera dilakukan untuk menyelesaikan isu mendasarnya.” Meski tidak menyebut nama menteri-menteri luar negeri yang sepakat dengannya, Retno mengatakan “jika core issue tidak dapat diselesaikan, para menteri luar negeri yakin situasi serupa akan terulang lagi dan terulang lagi.”

“Dalam kesempatan itu, saya sampaikan pentingnya semua negara yang hadir agar menggunakan pengaruhnya agar isu mendasarnya, yaitu penjajahan, dapat diselesaikan,” tegas Retno.

Israel pada Kamis (20/5) sore “telah menyepakati gencatan senjata bersama, tanpa syarat” dengan kelompok militan Hamas. Gencatan senjata yang dijadwalkan dimulai pada Jumat (21/5) pukul 02.00 waktu setempat ini, akan mengembalikan ketenangan di Israel dan Gaza.

Hamas meluncurkan ratusan roket ke arah Israel sejak 10 Mei lalu sebagai pembalasan atas pengusiran 28 keluarga Palestina di permukiman Sheikh Jarrah, penutupan salah satu gerbang utama menuju ke Masjid Al Aqsa, dan serangan brutal terhadap jemaah masjid pada bulan suci Ramadan.

Pemimpin Hamas Ismail Haniyeh menyampaikan alasan ini dalam surat tertanggal 18 Mei yang dikirimnya pada Presiden Joko Widodo.

Israel membalas serangan itu dengan melakukan serangan udara ke infrastruktur Hamas. Namun, Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan sedkitnya 230 orang tewas, termasuk 65 anak-anak dan 39 perempuan. Lebih dari 1.700 lainnya luka-luka.

Menurut badan advokasi Save the Children, sedikitnya 50 sekolah rusak dan enam lainnya hancur total. Sementara melakukan perbaikan, hampir 42 ribu anak kini tidak lagi bersekolah.

Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) mengatakan serangan Israel juga merusak sedikitnya 18 rumah sakit dan klinik, dan menghancurkan sebuah fasilitas kesehatan. Hampir separuh obat-obatan esensial juga telah habis.

Sementara di pihak Israel, sedikitnya 12 orang tewas, termasuk seorang anak laki-laki berusia lima tahu, seorang anak perempuan berusia 16 tahun dan seorang tentara. [em/ft]

Oleh: VOA

Indonesia Desak PBB Segera Ambil Tindakan Untuk Hentikan Kekerasan di Palestina

Indonesia Desak PBB Segera Ambil Tindakan Untuk Hentikan Kekerasan di Palestina
Menlu RI Retno Marsudi saat menyampaikan pernyataan dalam Debat Umum Sidang Pleno ke-67, Sidang Majelis Umum PBB yang berlangsung di Markas PBB, New York, AS, Kamis (20/05/2020). (Foto: Humas Kemlu)

BorneoTribun Jakarta -- Pemerintah RI melalui Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi menghadiri Debat Umum Sidang Pleno ke-67, Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (SMU PBB), Kamis (20/05/2021). Sidang Pleno yang berlangsung di Markas PBB, New York, Amerika Serikat ini membahas mata agenda 37 mengenai situasi di Timur Tengah dan agenda 38 mengenai isu Palestina.

Dalam pernyataan pembukaan, Menlu RI menegaskan bahwa kehadirannya ke Markas Besar PBB adalah demi kemanusiaan, demi keadilan masyarakat Palestina, dan untuk menyerukan penghentian kekerasan dan gencatan senjata demi menyelamatkan nyawa mereka yang tidak bersalah, termasuk perempuan dan anak-anak.

“Pendudukan dan agresi terus-menerus yang dilakukan Israel tidak hanya harus dikecam, tetapi juga merupakan pelanggaran berat terhadap hukum internasional. PBB harus segera mengambil tindakan nyata,” ujarnya dalam pernyataannya di hadapan negara anggota PBB yang hadir dalam sidang yang diselenggarakan secara fisik pertama yang dihadiri sejumlah Menteri Luar Negeri tersebut.

Dalam pertemuan yang dihadiri sebelas pejabat tingkat Menteri (Palestina, Indonesia, Turki, Pakistan, Arab Saudi, Qatar, Yordania, Kuwait, Maldives, Aljeria, Tunisia), Menlu RI menyerukan tiga langkah yang perlu dilakukan oleh PBB.

Pertama, penghentian kekerasan dan aksi militer guna mencegah jatuhnya lebih banyak korban. “Sidang Majelis Umum PBB perlu mendesak segera dilakukannya gencatan senjata yang berkelanjutan dan sepenuhnya dihormati. Segala cara harus ditempuh untuk meredakan situasi secepatnya, dan kami mendukung upaya Sekjen PBB terkait hal tersebut,” tegasnya.

Untuk mencegah terulangnya kebrutalan Israel di kemudian hari. Diperlukan kehadiran internasional (international presence) di Al-Quds guna memantau dan memastikan keselamatan rakyat Palestina di wilayah pendudukan. Kehadiran internasional tersebut juga bertujuan untuk melindungi status Al-Haram Al-Sharif sebagai tempat suci tiga agama.

Langkah kedua, yang diserukan Indonesia adalah memastikan akses bantuan kemanusiaan dan perlindungan warga sipil. SMU PBB bersama dengan badan-badan PBB lainnya perlu meningkatkan upaya untuk menyediakan bantuan kemanusiaan kepada warga Palestina yang terdampak.

“SMU PBB harus mendesak Israel membuka dan membolehkan akses pengiriman bantuan kemanusiaan, termasuk di Gaza yang telah dikepung selama lebih dari 13 tahun,” ujar Retno.

Langkah ketiga adalah mendorong dilangsungkannya negosiasi multilateral yang kredibel berdasarkan parameter-parameter yang disepakati secara internasional untuk mencapai “solusi dua-negara”. SMU PBB memiliki kewajiban moral dan politis untuk memastikan terjadinya negosiasi perdamaian tersebut.

“Kita harus menghentikan upaya sistemik kekuatan penjajah (Israel) yang bisa jadi tidak akan menyisakan apapun untuk dinegosiasikan. Jangan sampai rakyat Palestina tidak lagi punya pilihan selain menerima ketidakadilan sepanjang hidup mereka, ” tegas Menlu.

Retno juga mengatakan bahwa segala bentuk ketidakadilan harus segera diakhiri. Dunia harus terus memberikan dukungan bagi kemerdekaan Palestina dan melawan ketidakadilan.

Menutup pernyataannya, Menlu RI menyerukan agar seluruh dunia bersatu memperjuangkan keadilan bagi Palestina dan diakhirinya pendudukan ilegal oleh Israel.

“Hari ini kita menyelenggarakan pertemuan ini untuk satu tujuan, yaitu memastikan keadilan bagi rakyat Palestina. Pertemuan ini akan dilihat sebagai ujian bagi multilateralisme. Kita harus tetap berkomitmen dan bersatu dalam upaya melawan aksi ilegal Israel demi mengakhiri pendudukan di Palestina,” pungkasnya,

Dalam pertemuan tersebut, Sekretaris Jenderal PBB menyerukan segera dilakukannya gencatan senjata khususnya di jalur Gaza. Sekjen PBB juga menyampaikan kesedihan yang mendalam terhadap rusaknya infrastruktur dasar di Gaza dan kepedihan yang dihadapi anak-anak. Saat ini, Sekjen PBB juga menggarisbawahi pentingnya terus mempertahankan status quo Yerussalem. Pembangunan pemukiman illegal, pengusiran dan perobohan rumah bertentangan dengan international humanitarian law dan HAM.

Selain Sekjen PBB, dari data daftar pembicara setidaknya terdapat 103 negara dan organisasi internasional yang menyampaikan pernyataan nasionalnya dalam Debat Umum Sidang Pleno, Majelis Umum PBB.

Dalam beberapa hari ke depan, Menlu Retno juga akan melakukan serangkaian pertemuan bilateral untuk menggalang dukungan internasional bagi Palesti​​na. 

(HUMAS KEMLU/UN)

Rabu, 19 Mei 2021

Desak PBB Bertindak Cepat Atasi Krisis di Gaza, Menlu RI Terbang ke New York

Desak PBB Bertindak Cepat Atasi Krisis di Gaza, Menlu RI Terbang ke New York
Menlu RI Retno Marsudi terbang ke New York untuk menghadiri pertemuan tentang krisis Israel-Palestina di sidang Majelis Umum PBB.

BorneoTribun Jakarta -- Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi hari Selasa (18/5) terbang ke New York untuk melangsungkan pertemuan tentang krisis Israel-Palestina di sidang Majelis Umum PBB. Sumber VOA di PBB mengatakan pertemuan itu akan berlangsung hari Kamis (20/5).

Sebelumnya dalam debat terbuka tentang isu Israel-Palestina di Dewan Keamanan PBB akhir pekan lalu, Indonesia telah menyerukan agar PBB segera mengambil tindakan cepat untuk meredakan situasi di Timur Tengah, menghentikan semua tindakan permusuhan dan ilegal, dan memastikan agar Israel mematuhi aturan hukum internasional dan resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan dengan hal itu.

Duta Besar Indonesia untuk PBB, Mohammad K. Koba dalam pernyataan tertulisnya mengatakan, “Dewan Keamanan PBB tidak dapat tinggal diam ketika dikonfrontir dengan ancaman terang-terangan terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Juga ketika terus terjadi aksi kekerasan serta pelanggaran terhadap hukum internasional dan resolusi Dewan Keamanan PBB, karena hal itu akan merusak kredibilitas dan legitimasi dewan.”

Indonesia Bertekad Hasilkan Keputusan Lebih Konkrit

Menggemakan pernyataan Organisasi Konferensi Islam OKI, Indonesia menyampaikan tekad “untuk melakukan tindakan dan mengambil keputusan di Majelis Umum PBB jika Dewan Keamanan gagal memenuhi fungsi tanggung jawabnya.”

Indonesia juga mengingatkan bagaimana menderitanya orang-orang di lapangan yang menghadapi langsung konsekuensi krisis yang terjadi ketika para diplomat menghabiskan waktu untuk berdebat.

“Situasi ini berpotensi memburuk dalam beberapa hari ke depan” dan terjadi di tengah situasi yang memprihatinkan akibat pandemi COVID-19, ujar Koba. Untuk itu Indonesia menyerukan kepada masyarakat internasional untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina dan menyerukan kepada Israel untuk tidak menghambat bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan di wilayah Palestina yang diduduki Israel dan kota Al Quds Al Sharif.

Merujuk pada pernyataan bersama Presiden Indonesia Joko Widodo, Sultan Brunei Darussalam Hasanal Bolkiah dan Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyidin Yassin, Duta Besar Indonesia Untuk PBB Mohammad K. Koba menggarisbawahi pentingnya upaya bersama untuk mencegah terulangnya kekejian serupa di masa depan.

“Presiden kami, bersama Perdana Menteri Malaysia dan Sultan Brunei Darussalam telah menyerukan kepada kedua pihak untuk menerima kehadiran sementara masyarakat internasional di kota Al Quds, untuk memonitor penghentian permusuhan di Wilayah Pendudukan Palestina,” tegasnya.

Ditambahkan bahwa, “Perluasan permukiman ilegal, pemaksaan pengusiran dan penghancuran bangunan-bangunan milik Palestina – yang dapat menimbulkan kerugian besar bagi penduduk di Wilayah Pendudukan Palestina – harus segera dihentikan karena “secara terang-terangan melanggar hukum internasional dan resolusi PBB yang relevan dengan hal itu, yang menjadi hambatan utama untuk mencapai resolusi damai.”

Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan sejak pertempuran berkecamuk pada 10 Mei lalu, sedikitnya 200 warga Palestina tewas, termasuk 59 anak-anak dan 35 perempuan. Sementara di pihak Israel, sedikitnya 10 orang tewas dalam serangan roket, termasuk seorang anak berusia enam tahun. [em/aa]

Oleh: VOA

Selasa, 18 Mei 2021

Menlu China 'Sesalkan' AS Blokir Pernyataan DK PBB soal Gaza

Menlu China 'Sesalkan' AS Blokir Pernyataan DK PBB soal Gaza
Menteri Luar Negeri China, Wang Yi

BorneoTribun Internasional -- China hari Minggu (16/5) menyatakan kekecewaan bahwa Amerika memblokir pernyataan Dewan Keamanan (DK) PBB tentang kekerasan Israel-Palestina sewaktu PBB mendesak upaya internasional yang lebih besar untuk menghentikan pertumpahan darah.

"Sayangnya, hanya karena halangan satu negara, Dewan Keamanan belum bisa berbicara dengan satu suara," ujar Menteri Luar Negeri Wang Yi pada sesi virtual. China memegang jabatan ketua bergilir DK PBB. "Kami meminta Amerika agar memikul tanggung jawab semestinya."

Amerika, sekutu utama Israel, menunda sesi DK itu dari minggu lalu dan menunjukkan sedikit antusiasme untuk menulis pernyataan.

Pemerintahan Presiden Joe Biden mengatakan sedang bekerja di belakang layar dan bahwa pernyataan Dewan Keamanan dapat menjadi bumerang.

Dalam sambutan terbuka, pemerintahan Biden dengan tegas mengatakan bahwa Israel dibenarkan untuk membela diri dalam menanggapi tembakan roket oleh Hamas, namun juga mendesakkan de-eskalasi.

Wang mendesak gencatan senjata segera dan meminta DK PBB "bertindak tegas," termasuk mengulangi dukungan bagi solusi dua negara.

Ia mengatakan bahwa China, yang telah memperluas perannya di dunia, akan dengan senang hati menjadi tuan rumah pembicaraan antara wakil-wakil Israel dan Palestina.[ka/lt]

Oleh: VOA

Senin, 26 April 2021

Kamala Harris akan Imbau PBB untuk Bersiap Hadapi Pandemi Berikutnya

Kamala Harris akan Imbau PBB untuk Bersiap Hadapi Pandemi Berikutnya
Wakil Presiden Kamala Harris berbicara di Gedung Kantor Eksekutif Eisenhower di kompleks Gedung Putih di Washington, 14 April 2021. (Foto: AP)

BorneoTribun Amerika -- Wakil Presiden Kamala Harris, Senin (26/4), akan menyampaikan kepada anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa saat ini adalah waktu bagi para pemimpin dunia untuk mulai bekerja serius tentang bagaimana mereka akan menanggapi pandemi global berikutnya.

Kamala akan melakukan pidato virtual keduanya di hadapan badan PBB sejak pelantikannya pada saat Amerika Serikat berhasil membuat kemajuan dalam program vaksinasi dan sebagian besar dunia berjuang untuk mendapatkan vaksin.

“Pada saat yang sama dunia bekerja untuk melewati pandemi ini, kita juga tahu bahwa kita harus bersiap untuk menghadapi pandemi berikutnya,” kata Kamala, berdasarkan kutipan pidato yang diperoleh Associated Press. Pidato tersebut akan dipandu oleh perwakilan tetap PBB untuk Argentina, Jepang, Norwegia, dan Afrika Selatan.

Pemerintahan Biden akan menandai 100 hari pertamanya menjabat pada minggu ini. Presiden Joe Biden dijadwalkan berpidato di depan Kongres pada Rabu (28/4) dan pasti akan menyoroti kemajuan yang telah dibuat pemerintahannya dalam menanggapi krisis kesehatan masyarakat terburuk di AS dalam lebih dari satu abad.

Kamala, menurut kutipan pidatonya, akan secara luas menguraikan bagaimana pemerintah AS dan negara lain harus mempertimbangkan untuk memfokuskan perhatian mereka. Langkah-langkah tersebut termasuk meningkatkan aksesibilitas ke sistem kesehatan, investasi dalam sains, petugas kesehatan dan kesejahteraan perempuan, dan peningkatan kapasitas untuk peralatan pelindung diri, dan pembuatan vaksin serta pengujian.

Kamala mengatakan banyak yang telah dipelajari selama setahun terakhir tentang kesiapsiagaan dan respons pandemi, tetapi tidak bijaksana untuk bersikap santai.

“Kami telah diingatkan bahwa status quo tidak cukup baik, dan inovasi memang jalan ke depan,” kata Kamala.

Duta Besar Biden untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, juga dijadwalkan untuk menyampaikan sambutan pada acara virtual pada Senin (26/4) dan bermaksud menyerukan kepada negara-negara untuk "membangun arsitektur kesiapsiagaan pandemi untuk masa depan."

“Hal yang dapat diambil dari tahun lalu ini jelas: Dunia hampir tidak dapat bertahan dari pandemi ini,” kata Thomas-Greenfield dalam kutipan dari sambutannya yang telah dipersiapkan. “Kita harus siap untuk (pandemi) berikutnya,” katanya. [ah/ft]

Oleh: VOA

Sabtu, 24 April 2021

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyebutkan Planet di Ambang Kehancuran

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyebutkan Planet di Ambang Kehancuran
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres menyampaikan pidato di majelis rendah parlemen Bundestag di Berlin, Jerman, 18 Desember 2020. (Foto: REUTERS/Hannibal Hanschke)

BorneoTribun Amerika -- Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres, Kamis (22/4), menyerukan upaya global untuk mengatasi perubahan iklim dalam acara virtual yang diselenggarakan AS.

Sekjen PBB memperingatkan para pemimpin dunia yang menghadiri KTT Iklim ini bahwa planet kita berada "di ambang kehancuran."

"Kita membutuhkan planet hijau, tetapi dunia dalam keadaan siaga. Kita berada di ambang kehancuran. Kita harus memastikan langkah selanjutnya berada di jalur yang benar. Para pemimpin di mana pun harus bertindak. Pertama, dengan membangun koalisi global untuk emisi bersih net-zero pada pertengahan abad - setiap negara, setiap wilayah, setiap kota, setiap perusahaan, dan setiap industri. Kedua, menjadikan dekade ini sebagai dekade transformasi," kata Guterres.

Ia mendesak negara-negara untuk menyerahkan kontribusi baru yang lebih ambisius dan ditentukan secara nasional untuk mitigasi, adaptasi dan keuangan, yang memaparkan tindakan dan kebijakan untuk 10 tahun ke depan yang selaras dengan jalur net-zero 2050.

Ia meminta para pemimpin untuk bertindak mengatasi perubahan iklim, dan menegaskan kembali posisinya untuk membangun koalisi global untuk emisi bersih net-zero pada pertengahan abad.

“Sejauh ini, hanya 18 hingga 24 persen dari pengeluaran pemulihan pandemi yang diperkirakan berkontribusi pada pengurangan emisi, polusi udara, atau memperkuat sumber daya alam. Triliunan dolar yang dibutuhkan untuk pemulihan COVID-19 adalah uang yang kita pinjam dari generasi mendatang. Kita tidak bisa menggunakan sumber daya ini untuk mengunci kebijakan yang membebani mereka dengan tumpukan hutang di planet yang rusak," kata Guterres.

“Mari kita sekarang memobilisasi kepemimpinan politik untuk bergerak maju bersama, mengatasi perubahan iklim, mengakhiri perang kita terhadap alam dan membangun kehidupan bermartabat dan kemakmuran bagi semua,” kata Guterres. [my/ka]

Oleh: VOA

Rabu, 21 April 2021

Mantan Sekjen PBB: DK PBB, ASEAN Harus Segera Ambil Langkah Terpadu soal Myanmar

Mantan Sekjen PBB: DK PBB, ASEAN Harus Segera Ambil Langkah Terpadu soal Myanmar
Mantan Sekjen PBB Ban Ki-moon

BorneoTribun Amerika -- Mantan Sekjen PBB Ban Ki-moon mengecam keras pertumpahan darah di Myanmar pada Senin (19/4). Ban mendesak Dewan Keamanan PBB dan blok regional ASEAN untuk segera mengambil langkah terpadu guna mencegah "kekejaman yang sedang berlangsung" dan eskalasi kekerasan lebih lanjut.

“Saya mengecam penggunaan kekerasan mematikan yang brutal terhadap warga sipil, dan penahanan Penasihat Negara Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint, serta ribuan demonstran." kata Ban dalam pertemuan tingkat tinggi Dewan Keamanan PBB, yang memfokuskan kerja sama antara PBB dan organisasi-organisasi regional seperti ASEAN.

Myanmar mengalami kekacauan dan kekerasan sejak militer menolak hasil pemilu November dan menggulingkan pemerintahan sipil pada 1 Februari. Mereka telah menahan pemimpin de fakto Suu Kyi dan beberapa pejabat tinggi lain dari Partai Liga Nasional bagi Demokrasi (NLD).

Kelompok-kelompok HAM mengatakan lebih dari 700 warga sipil, termasuk puluhan anak-anak, telah tewas di jalan-jalan dan di rumah mereka oleh militer yang menindak keras protes-protes.

Ban mengatakan ASEAN harus bersatu dalam merespon situasi itu dan stop menggunakan kebijakan 'tidak ikut campur' dalam urusan dalam negeri negara-negara berdaulat, untuk membenarkan kelambanan dalam menghadapi pelanggaran.

“ASEAN harus menunjukkan dengan jelas kepada militer Myanmar bahwa situasi sekarang ini begitu parah sehingga tidak bisa hanya dianggap sebagai masalah internal," kata Ban. "Penggunaan kekuatan mematikan oleh militer, dan pelanggaran HAM menjijikkan yang dilakukan terhadap warga sipil, tidak sesuai dengan Piagam ASEAN. Aksi-aksi itu jelas merupakan pelanggaran hukum internasional dan merupakan ancaman terhadap perdamaian, keamanan dan stabilitas di kawasan."

Blok regional itu akan mengadakan KTT khusus mengenai Myanmar pada 24 April di Indonesia. Ban mengatakan mereka harus segera "mengambil langkah terpadu," termasuk mengirim delegasi tingkat tinggi ke Myanmar untuk berdialog dengan para pihak.

Pemerintah bayangan Myanmar pada Minggu (18/4) mendesak para pemimpin Asia Tenggara untuk memberinya tempat dalam perundingan penting pekan depan, dan tidak mengakui rezim militer yang merebut kekuasaan lewat kudeta pada Februari.

Moe Zaw Oo, Wakil Menteri Luar Negeri NUG-Pemerintah Persatuan Nasional, mengatakan berhubung Christine Schraner Burgener, Utusan Khusus PBB untuk Myanmar, kini sedang mengjungi kawasan itu, para pemimpin ASEAN berusaha berkoordinasi dengan PBB untuk mengatasi krisis Myanmar.

Namun, katanya, "Penting agar dewan militer tidak diakui. Ini harus ditangani dengan hati-hati. ASEAN mungkin melakukan pendekatan dengan menawarkan bantuan kemanusiaan, ini tidak akan berhasil, konsekuensinya publik akan kehilangan kepercayaan," katanya kepada VOA.

Dia mengatakan, "Apabila ASEAN mau membantu memecahkan situasi Myanmar, mereka tidak akan mencapai apapun tanpa berkonsultasi dan berunding dengan NUG, yang didukung oleh rakyat dan memiliki legitimasi penuh."

Dia mengatakan sejauh ini NUG belum menerima undangan dari ASEAN.

Sebelum kudeta militer, Moe Zaw Oo menjabat sebagai ketua umum Liga Nasional Bagi Demokrasi (NLD) sekaligus penasihat Komisi Perdamaian Myanmar. [vm/jm]

Oleh: VOA

Hukum

Peristiwa

Kesehatan

Pemilu 2024

Lifestyle

Tekno