Berita Borneotribun.com: PUPR Hari ini -->
Tampilkan postingan dengan label PUPR. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label PUPR. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 18 November 2023

Pemkab Sanggau Berkomitmen Benahi Kawasan Kumuh

Foto : Kepala DPCKTRP Kabupaten Sanggau, Didit Richardi.
SANGGAU – Dinas Perumahan Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan (DPCKTRP) Kabupaten Sanggau kembali berkomitmen untuk melakukan penataan wilayah kumuh di Kota Sanggau.

Salah satu langkah yang direncanakan adalah mengusulkan anggaran kepada Kementerian PUPR untuk mendukung upaya penataan kawasan tersebut.

"Kita berupaya untuk mengajukan anggaran guna penataan kawasan kumuh, seperti di area Arongk Belopa hingga Sungai. Desainnya sudah disiapkan dan akan kita ajukan kepada Kementerian PUPR," ujar Kepala DPCKTRP Kabupaten Sanggau, Didit Richardi.

Didit juga menjelaskan bahwa saat ini, hanya Kabupaten Kubu Raya yang telah merasakan manfaat dari anggaran penataan kawasan kumuh melalui dana APBN di Kalimantan Barat. 

Kabupaten tersebut telah memenuhi persyaratan yang diminta oleh Kementerian PUPR.

"Salah satu persyaratan yang diminta adalah pembuatan Perda kawasan kumuh dan desain yang dapat dipahami oleh kementerian. Saat ini kita masih pada tahap desain 2D, sementara Kubu Raya sudah 3D. Mereka telah berhasil berkomunikasi dengan kementerian sehingga mendapatkan dana," ungkapnya.

Menurut Didit, Kabupaten Sanggau akan belajar dari pengalaman Kabupaten Kubu Raya dalam mendapatkan dana pengentasan permukiman kumuh.

Ia menekankan pentingnya pendekatan yang terpadu dalam penanganan kawasan kumuh oleh Kementerian PUPR, seperti yang telah dilakukan pada Kabupaten Kubu Raya.

Rabu, 08 Maret 2023

Kultur Tanah Turun, Kadis PUPR Bengkayang Sebut Ini Jembatan Lama

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bengkayang, Martinus Pones.
Bengkayang, Kalbar - Akses jembatan Kecamatan Monterado di Desa Beringin Baru mengalami tanah turun.

Jembatan tersebut merupakan akses utama warga untuk beraktivitas dan menuju Kota Singkawang.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bengkayang, Martinus Pones ketika diwawancarai langsung di TKP oleh awak media mengatakan, sebenarnya yang menyebabkan jembatan ini bukan amblas tapi kultur tanah turun karena konstruksi jembatan yang sudah lama.

"Jembatan ini adalah jembatan lama, terus terjadi kerusan di opkritnya akibat daripada derasnya curah hujan yang tinggi sehingga menyebabkan amblas dibeberapa titik opkritnya sehingga mengakibatkan tanahnya turun," kata Martinus Pones, Rabu (8/3/2023).

Ponpes juga menyebutkan jika jembatan tersebut bukanlah kegiatan PEN.



"Jembatan ini bukan kegiatan PEN tapi kalau untuk jalan iya," Ucapnya.

"Mari kita saling kerjasama, bahu-membahu untuk menjaga jalan ini jangan sampai putus, karena kalau putus arus lalu lintas barang terhambat dan tidak bisa dilewati dan arus ekonomi warga akan terhambat," Ajaknya.

Menurut Pones, setelah 
mendengar berita, Dinas PUPR Kabupaten Bengkayang langsung turun kelapangan untuk melakukan langkah-langkah antisipasi supaya jembatan tersebut bisa difungsikan.

"Untuk saat ini kita lihat kontruksi sementara hanya Penimbunan dan Perbaikan, supaya jembatan ini dapat di fungsikan kembali. Kedepannya kalau kita melihat dari konstruksinya yang sudah lama itu memang harus kita ganti, mudah-mudahan Pemda kabupaten bengkayang masih punya anggaran di perubahan. Ya, mudah-mudahan di perubahan kami bisa menggantikan dengan kontruksi Box karena Jembatan ini kurang dari 6 meter jadi ngak perlu lah pake Box Jembatan itu secara tehnisnya makanya saya langsung turun ke lapangan dan bisa menganalisis langkah-langkah apa yang akan kita lakukan. Sekarang kita sedang menunggu material untuk menimbun yang anjlok," Pungkasnya Martinus Pones.

Martinus Pones berharap kedepannya dimana jalan PEN tersebut sudah bagus dan mulus.


"Saya minta kepada masyarakat untuk bisa bahu-membahu dengan para perangkat desa untuk menjaga supaya tidak terjadi kecelakaan. Ya paling tidak parit yang disekitar rumah mereka bersih supaya jalan ini panjang umurnya. Kalau kita selalu mengharapkan pemerintah biasanya kami terbentur masalah Anggaran karena jalan Bengkayang ini total keseluruhannya sangat panjang mencapai 1.280 km yang harus kami tangani dengan anggaran yang sangat-sangat terbatas. Kita berharap semua partisipasi masyarakat karena ini bukan duit pinjaman. Kita juga berharap bisa mendatangkan pertumbuhan perekonomian yang sangat luar biasa untuk warga," Tukas Pones.

Turut hadir dalam peninjauan tersebut diantaranya Kepala Desa Monterado, Kepala Desa Beringin Baru, dan Tim Pelaksana kegiatan PEN Kabupaten Bengkayang.

Oleh : Rinto Andreas
Editor : R. Hermanto 

Selasa, 17 Januari 2023

Audiensi Jalan Tanjung-Penanjung, Ini Tanggapan DPRD dan Dinas PUPR Kabupaten Sekadau

Zainal, Wakil Ketua DPRD Sekadau Fraksi Golkar.
Sekadau, Kalbar - Masyarakat Desa Tanjung menggelar audiensi dengan DPRD Kabupaten Sekadau terkait dengan kondisi jalan Tanjung-Penanjung yang rusak parah di ruang Rapat Komisi DPRD Kabupaten Sekadau, Selasa (17/1/2023).

Audiensi tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Sekadau Radius Effendi didampingi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sekadau Zainal dan dihadiri Komisi Gabungan DPRD Kabupaten Sekadau.


Audiensi bersama masyarakat Desa Tanjung.


Pada kesempatan tersebut, Kepala Desa Tanjung, Syamsudin mengatakan kondisi jalan menuju Desa Tanjung ini cukup parah. 

"Untuk ruas jalan tersebut sekitar 5-6 Km kondisi kerusakannya cukup parah," Kata Syamsudin.

Kades juga berharap kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau untuk dapat mengalokasikan anggaran untuk perbaikan Jalan Tanjung - Penanjung.

"Kami berharap kepada Pemerintah Daerah untuk meningkatkan anggaran dalam rangka memperbaiki akses menuju Desa Tanjung," Harap Syamsudin. 

Menanggapi hasil audiensi bersama perwakilan masyarakat Desa Tanjung, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sekadau, Zainal mengatakan bahwa usulan dari masyarakat meminta agar ada peningkatan anggaran dalam rangka memperbaiki akses jalan Tanjung-Penanjung akan ditindaklanjuti. 

"Kami akan melanjutkan usulan masyarakat kepada Pemerintah Daerah aerah. Dan kita sama-sama menjaga Jalan Tanjung-Penanjung agar bisa dilewati oleh kendaraan," Ujar Zainal.


Heri Handoko, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sekadau.


Pada kesempatan itu juga, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sekadau, Heri Handoko juga mengatakan dalam seminggu terakhir ini sudah dilakukan perbaikan dari pelaksana pekerjaan di Madya yakni CV. Orang Mualang.

"Secara fungsional jalan sudah dapat dilewati, tapi karena dananya bersifat bantuan jadinya kita tidak bisa terlalu berharap dengan material dan kualitas pekerjaan, tetapi kita menjamin CV. Orang Mualang dapat menangani jalan tersebut," Ungkapnya.

"Dalam waktu dekat ini akan diadakan lagi kontrak senilai Rp 200 juta untuk memperbaiki jalan tersebut, sehingga saat perayaan Idul Fitri masyarakat sudah bisa menggunakan akses jalan tersebut tanpa hambatan," Tukasnya. 

Oleh : Tim Liputan 
Editor : R. Hermanto 

Jumat, 24 Juni 2022

Menilik Program PUPR Sekadau Tahun Anggaran 2022


Plt Kadis PUPR Kabupaten Sekadau, Heri Handoko., S.T (Dok. Borneotribun)

Borneotribun Sekadau, Kalbar - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2022 akan merealisasikan program sesuai dengan Tupoksi_nya.


Hal itu diungkapkan Plt Dinas PUPR Kabupaten Sekadau, Heri Handoko menyampaikan untuk tahun 2022 Dinas PUPR akan merealisasikan program Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah yaitu Pembangunan Tangki Septik Tank skala Individual Pedesaan minimal 50 KK di Desa Lubuk Tajau Kecamatan Nanga Taman, Pembangunan Tangki Septik Tank skala Individual Pedesaan minimal 50 KK Desa Sungai Lawak Kecamatan Nanga Taman.


Selain itu, juga akan melaksanakan Pembangunan Jalan yaitu  Peningkatan Jalan Madya Simpang SP12  Landau Kodah, Peningkatan Jalan Nanga Mahap, Peningkatan Jalan Simpang SP2 - Belitang - Setuntung - SP5 Padak dan pembangunan Jembatan yaitu Pembangunan Jembatan Sungai Koman, Desa Tamang Tahap III.


“Berdasarkan Tupoksi, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sekadau Terdiri Dari Kedudukan, Tugas Dan Fungsi adalah membantu Bupati dan Wakil Bupati dalam membangun infrastruktur melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan urusan pemerintahan bidang penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah," Ujar Plt Kadis PUPR, Kamis (23/06/2022).


Dalam pelaksanaan tugas, Dinas PUPR berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan urusan pemerintahan bidang penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah sebagai bagian untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah.


“Tahun 2021, Capaian Program Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang  yaitu Meningkatnya kualitas Infrastruktur Sumber daya air, meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan, Peningkatan kualitas rencana Tata Ruang, meningkatnya pelayanan penerbitan jalan usaha jasa konstruksi  dan meningkatnya penyediaan air bersih,” Tandasnya.


Reporter : R. Hermanto 

Jumat, 11 Juni 2021

Empat Venue PON XX Diserahterimakan ke Pemprov Papua

Empat Venue PON XX Diserahterimakan ke Pemprov Papua
Foto: Humas Kementerian PUPR

BORNEOTRIBUN JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan pembangunan empat venue atau arena olahraga untuk mendukung pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Provinsi Papua tahun 2021. Keempat arena olahraga tersebut kemudian diserahterimakan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua, Kamis (10/6/2021).

Arena olahraga tersebut adalah Arena Aquatic dan Istora Papua Bangkit di kawasan Olahraga Kampung Harapan, Distrik Sentani Timur dan Venue Cricket dan Lapangan Hockey (indoor dan outdoor) di kompleks olahraga Doyo Baru, Distrik Waibu di Kabupaten Jayapura.

Pembangunan prasarana olahraga sebagai dukungan penyelenggaraan PON Papua merujuk pada amanat Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2017 tentang Dukungan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2020 di Provinsi Papua.

Venue Aquatic mulai dibangun sejak bulan Desember 2018 dengan alokasi anggaran sebesar Rp401 miliar. Venue ini dilengkapi fasilitas pool sesuai standar Federation Internationale de Natation (FINA) yang merupakan induk organisasi internasional olahraga renang.

Sedangkan Istora Papua Bangkit mulai dibangun sejak bulan November 2018 dengan memanfaatkan lahan seluas 33.016 meter di kawasan Olahraga Kampung Harapan. Pembangunannya membutuhkan biaya APBN sebesar Rp278,5 miliar. Di kompleks ini dibangun Stadion Utama Papua Bangkit yang dilengkapi dengan fasilitas standar internasional dan sarana pendukung lain, seperti lapangan latihan/pemanasan dan area parkir. Tepat pada HUT RI ke-75, struktur bangunan Istora Papua Bangkit meraih penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) untuk tiga kategori sekaligus.

Selanjutnya, pembangunan arena Cricket dan lapangan Hockey (indoor dan outdoor) yang berada di atas lahan seluas 133.509 meter persegi menggunakan anggaran sebesar Rp288,3 miliar. Untuk Venue Hockey Outdoor telah menerima sertifikasi dari Federasi Hoki Internasional (FIH) pada 5 Agustus 2020 lalu, sebagai arena yang siap digunakan untuk pertandingan berskala Internasional.

Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti mengatakan kegiatan serah terima pengelolaan dilakukan sebagai upaya Kementerian PUPR agar venue yang telah selesai dibangun dapat segera dimanfaatkan dalam mendukung penyelenggaraan PON XX Papua Tahun 2021.

“Saya menitipkan pesan kepada rekan-rekan Pemprov Papua untuk menjaga, merawat, dan mengelola seluruh aset yang telah diserahterimakan ini dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Venue yang telah diserahterimakan tersebut, imbuhnya, dapat dimanfaatkan sebagai sarana latihan atlet Papua sebelum penyelenggaraan PON berlangsung. Bahkan setelah PON selesai juga dapat dipergunakan untuk kegiatan turnamen olahraga, baik tingkat provinsi maupun nasional.

“Apabila Pandemi COVID-19 telah usai, dengan kapasitasnya yang sangat memadai, Istora Papua Bangkit juga dapat dipakai untuk menggelar event konser musik. Sehingga harapannya, seluruh infrastruktur yang telah dibangun tidak hanya bermanfaat bagi peningkatan prestasi atlet Papua, tetapi juga mendorong geliat ekonomi di Bumi Cendrawasih,” ujarnya.

Pemprov Papua melalui Sekretaris Daerah Dance Yulian Flassy menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan pemerintah pusat dalam pengembangan olahraga di Papua melalui pembangunan infrastruktur.

“Pekerjaan rumah kita adalah bagaimana memanfaatkan infrastruktur yang sudah baik ini dapat mendorong pertumbuhan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Papua yang lebih baik, Torang Bisa,” ujar Dance. 

(HUMAS PUPR/UN)

Selasa, 18 Mei 2021

1.000 Unit Rumah Bagi Korban Bencana Banjir di NTT Ditargetkan Selesai Akhir September

1.000 Unit Rumah Bagi Korban Bencana Banjir di NTT Ditargetkan Selesai Akhir September
Pembangunan rumah dengan teknologi RISHA (Sumber: Humas Kementerian PUPR)

BorneoTribun Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mulai membangun hunian tetap (huntap) untuk merelokasi masyarakat terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Sesuai dengan instruksi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), bantuan rumah tahan gempa dengan teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) dengan tipe 36 Tunggal, akan disalurkan di dua wilayah yakni Kabupaten Lembata sebanyak 700 unit dan 300 unit di Kabupaten Flores Timur. Pembangunan ini ditargetkan selesai akhir September 2021.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan, rehabilitasi dan rekonstruksi pada wilayah terdampak bencana di NTT tidak hanya membangun kembali rumah yang rusak tetapi sebagai upaya untuk membangun kembali permukiman baru yang tangguh terhadap bencana.

“Pendekatannya adalah build back better, tidak sekadar membangun dengan kerentanan yang sama terhadap bencana, tetapi membangun lebih baik dan lebih aman dari sebelumnya,” ujarnya, dikutip dari laman Kementerian PUPR, Senin (17/05/2021).

Pembangunan inovasi RISHA didasari oleh kebutuhan akan percepatan penyediaan perumahan yang layak huni bagi masyarakat terdampak bencana dengan mengedepankan  kualitas bangunan sesuai dengan standar (SNI). 

RISHA adalah teknologi konstruksi knock down yang dapat dibangun dengan waktu cepat dengan menggunakan tiga jenis modul beton bertulang pada struktur utamanya.

Bantuan rumah RISHA di Kabupaten Lembata disalurkan di Desa Waisesa I dan Desa Getto dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp85,5 miliar. Saat ini tengah dilakukan pematokan lahan, land clearing, dan pematangan lahan seluas 7,9 hektare untuk Waisesa I dan 6,04 hektare di Getto. 

Selagi menunggu material panel RISHA pada minggu ke-3 bulan Mei tiba dari Makassar, Kementerian PUPR membangun empat unit mock up RISHA dengan progres pada pekerjaan struktur atap.

Selanjutnya bantuan rumah RISHA di Flores Timur disalurkan di 3 titik Kecamatan Adonara yakni di Desa Oyangbarang dengan luas lahan 1,2 hektare,  Saosina 4,5 hektare, dan Nelelamadike 1,4 hektare. 

Kebutuhan anggaran di 3 lokasi tersebut sebesar Rp 37,8 miliar. Saat ini sudah dilakukan pengiriman mock up 2 unit ke lokasi dan pembuatan fondasi.

Langkah selanjutnya setelah pembangunan fisik huntap rampung adalah dimulainya proses penghunian yang akan diatur oleh masing-masing pemerintah daerah.

Selain di Lembata dan Flores Timur, beberapa kabupaten terdampak bencana lainnya, sesuai dengan persetujuan Menteri PUPR juga akan segera dibangun huntap RISHA. 

(HUMAS KEMENTERIAN PUPR/UN)

Rabu, 28 April 2021

Kementerian PUPR: 427 Km Ruas Tol Baru Ditargetkan Tuntas di 2021

Kementerian PUPR: 427 Km Ruas Tol Baru Ditargetkan Tuntas di 2021
Gerbang Tol Pamulang. (Foto: Dokumentasi Kementerian PUPR)

BorneoTribun Jakarta -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama mitra kerja dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) terus melanjutkan pembangunan sejumlah proyek jalan tol bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN). Kementerian PUPR juga menargetkan 427 km ruas tol baru tuntas di 2021.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, kehadiran jalan tol yang terhubung dengan kawasan-kawasan produktif seperti kawasan industri, pariwisata, bandara, dan pelabuhan akan dapat mengurangi biaya logistik dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri.


PSN ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 56/2018 tentang Perubahan Kedua atas Perpres 3/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN.

Secara keseluruhan, 64 proyek tol masuk dalam kategori PSN dan ruas-ruas lainnya yang penting dalam rangka peningkatan konektivitas.

Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja sekaligus Juru Bicara Kementerian PUPR mengatakan, bahwa hingga bulan April 2021 ini, tercatat panjang ruas tol yang sudah beroperasi mencapai 2.391 km terbagi dalam 62 ruas yang dikelola oleh BUJT.

Total tersebut merupakan akumulasi dari ruas tol yang tuntas dan dioperasikan pada periode 1978-2014 sepanjang 795 km, dilanjutkan periode 2015-2019 sepanjang 1.298 km.

Kemudian ditambah 246 km pada 2020 dan 54,69 km dari Januari hingga April 2021.

“Jumlah panjang jalan tol yang akan beroperasi masih akan terus bertambah lagi, ditargetkan 2021 sebanyak 19 ruas sepanjang 427 km yang telah dan akan tuntas, sehingga secara keseluruhan ada 2.764 km jalan tol yang akan selesai dan beroperasi di seluruh Indonesia di akhir 2021,” kata Endra, dikutip dari laman kemenpu.go.id, Rabu (28/04/2021).

Pada 2021 ini, dikatakan Endra dari Januari hingga April 2021, sudah ada tujuh ruas tol baru yang selesai sepanjang 54,69 km. Sisanya sebanyak 14 ruas tol sepanjang 373 km, ditargetkan tuntas hingga akhir tahun 2021. 

(HUMAS KEMENTERIAN PUPR/AIT/TAR)

Hukum

Peristiwa

Kesehatan

Pemilu 2024

Lifestyle

Tekno