Berita Borneotribun.com: Partai Demokrat Hari ini -->
Tampilkan postingan dengan label Partai Demokrat. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Partai Demokrat. Tampilkan semua postingan

Selasa, 06 Februari 2024

Gibran Rakabuming Raka Jalin Komunikasi dengan SBY dan AHY di Cikeas

Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka ANTARA FOTO//M Risyal Hidayat
Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka ANTARA FOTO//M Risyal Hidayat
JAKARTA - Calon Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka, melakukan pertemuan dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), di kediaman mereka di Cikeas, Jawa Barat, pada hari Senin.

Dalam pertemuan itu, Gibran terlihat mengenakan kemeja panjang berwarna biru, sementara AHY memakai pakaian batik berwarna hitam dengan corak emas. Kedua belah pihak terlihat ramah saat bertemu.

Setibanya di kediaman SBY, Gibran diterima dengan hangat oleh SBY yang langsung menyambutnya dengan bersalaman. Gibran pun memberi salam kepada SBY sambil menundukkan kepala, mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan.

"Matur nuwun sudah diterima pagi ini," ucap Gibran kepada SBY.

"Monggo-monggo," balas SBY.

Kemudian, keduanya masuk ke dalam rumah untuk melanjutkan pembicaraan.

Partai Demokrat merupakan salah satu partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM), yang mengusung Prabowo-Gibran sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024.

Saat ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk Pilpres 2024, yaitu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Masa kampanye Pemilu 2024 berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, dengan masa tenang pada 11-13 Februari. Pemungutan suara dilaksanakan serentak pada 14 Februari 2024.

Warta: Antara/Walda Marison
Editor: Yakop

Senin, 22 Januari 2024

BREAKING NEWS: Mantan Ketua DPC Fraksi Partai Demokrat Kabupaten Landak Meninggal Dunia

BREAKING NEWS: Mantan Ketua DPC Fraksi Partai Demokrat Kabupaten Landak Meninggal Dunia
Mantan Ketua DPC Fraksi Partai Demokrat Kabupaten Landak Meninggal Dunia.
LANDAK – Politisi senior Partai Demokrat sekaligus Mantan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Landak 2005-2022, Frans Adisius, D. Ajeng, SH.MH meninggal dunia di rumah sakit Mitra Medika Pontianak. Senin 22 Januari 2024.

Menurut informasi Mantan Ketua DPC Fraksi Partai Demokrat ini menghembuskan napas terakhirnya sekitar Pukul 12.05 Wib.

Diketahui Politisi Partai Demokrat kelahiran 10 Oktober 1965 ini meninggal Dunia saat usianya memasuki 59 Tahun. Menurut keterangan salah satu keluarga yang tidak mau di sebutkan namanya, Politisi Partai Demokrat tersebut sudah lama mengalami sakit yang di deritanya.

"Iya pak, beliau juga setiap Minggu cuci darah di rumah sakit," singkat nya.

Selanjutnya, jenasah akan di semayamkan di rumah duka di Desa Darit, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak.

Penulis: Tino

Senin, 06 November 2023

Rapat Kerja Cabang Demokrat Sekadau: Momen Deklarasi Capres-Cawapres Prabowo-Gibran

Rapat Kerja Cabang Demokrat Sekadau, Momen Deklarasi Capres-Cawapres Prabowo-Gibran.
SEKADAU – Rapat Kerja Cabang DPC Partai Demokrat Kabupaten Sekadau. Berlangsung di Gedung Kateketik Sekadau Jalan Panglima Naga Komplek Pasar Baru pada hari Senin, 6 November 2023.

Agenda Rakercab Senin (6/11) pagi sekira 09.30 adalah Konsolidasi pengurus DPC, PAC, Anggota DPRD, Calon Legislatif, dan Kader Partai se-Kabupaten Sekadau Menuju Pemilu 2024. Sekaligus deklarasi capres-cawapres RI periode 2024-2029 Prabowo-Gibran.

Rakercab hari ini dibuka oleh Ketua PD Partai Demokrat Provinsi Kalbar, Ermin Elviani, S.H. dan diharapkan bisa menjadi penyemangat dan energi bagi para kader dan pengurus partai Demokrat dalam rangka menuju pemilu 2024.

Ketua DPC Partai Demokrat Kab. Sekadau Aron, S.H., dalam sambutannya menyampaikan, Pemilu tentu tidak lama lagi, menguras tenaga, dan membutuhkan strategi untuk memenangakan partai demokrat pada pemilu 2024.

"Melalui kebijakan-kebijakan politik, mari kita berbuat yang terbaik kepada masyarakat di Kab. Sekadau ini." ucap Aron yang juga Bupati Sekadau.

Beliau berharap kepada semua rekan-rekan, dengan kekompakan kita semua, saya yakin pada pemilu 2024 mendatang kita pasti dapat memenangkan pemilu. Untuk memastikan bahwa mulai saat ini, kerja sudah harus kita lakukan, karena target kita untuk dapil kita memiliki target 10 kursi untuk DPR Kabupaten, adapun untuk DPR provinsi ada 4 kursi, serta 10 kursi untuk DPR RI.

Ketua PD Partai Demokrat Provinsi Kalbar, Ermin Elviani, S.H. mengatakan, Partai demokrat merupakan rumah bagi kita semua

"saya meminta agar Rakercab ini jangan hanya seremonial saja, namun sebagai momentum harmonisasi dalam menyusun dan memperkuat organisasi."

Acara dilanjutkan dengan pengenalan caleg DPRD Kabupaten Sekadau di 3 dapil, DPR Provinsi Kalimantan Barat. Sekaligus Penyampaian Strategi pemenangan capres-cawapres RI oleh Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Sekadau.

Kita tidak memungkiri bahwa sekarang memasuki dunia teknologi, biar masyarakat mengetahui dan mengenal caleg Demokrat maka teman-teman memanfaatkan dan gunakan media sosial untuk berkampanye.

Kalau kita bisa menguasai medan perang maka partai Demokrat akan menang. Saya berharap rekan-rekan gencar bergerak sampai ke ranting-ranting. bekerja, kita satu komando, di Kabupaten harus punya suara banyak.

Jangan banyak tidur, kita harus bergerak hingga tanggal 14 Februari 2024. Seusai dari sini, teman-teman memberitahukan keluarga bahwasanya celeg ini dari partai Demokrat

Tanamkan pada diri teman-teman, "Tugas saya membesarkan partai di kabupaten Sekadau" Jangan saling rebut sesama kader, jangan ada pertikaian pinta Aron

Hadir Dalam Kegiatan, Anggota DPRD Provinsi Kalbar Fraksi Partai Demokrat Simon Fetrus Si S.Kom, Anggota DPRD Provinsi Kalbar Usman S.Sos., M. Si., Anggota DPRD Kab. Sekadau Fraksi Partai Demokrat sekaligus Sekretaris DPC Partai Demokrat Kab. Sekadau dan Ketua DAD Kab. Sekadau, Jeffray Raja Tugam S.E., Ketua Bawaslu Kab. Sekadau, Komisioner KPU Kab. Sekadau, Danramil 1204-15/Sekadau Hilir, Letda Inf Hendrikus, Para Ketua Partai Koalisi Indonesia Maju, Yodi Setiawan (Gerindra), Muslimin (Golkar), Thomas Teguh (PSI).

Rabu, 02 Agustus 2023

Ini Sosok Politisi Milenial Partai Demokrat Landak Yang Siap Bertarung di Pemilu 2024

Ini Sosok Politisi Milenial Partai Demokrat Landak Yang Siap Bertarung di Pemilu 2024.
Foto Eka Rizki Nugraha bersama Ketua DPD Partai Demokrat Kalbar, Ermin Elviani.
LANDAK - Kepala Badan Komunikasi Strategis DPC Partai Demokrat Kabupaten Landak Eka Rizki Nugraha mengatakan dirinya siap maju untuk menjadi caleg dalam Pemilu yang akan di selenggarakan serentak pada 2024 mendatang.

Sosok Eka Rizki Nugraha merupakan Politisi Milenial Partai Demokrat aktif, Politisi Muda, Pegiat Media Sosial, dan juga Pegiat Kegiatan Sosial ini bertekad untuk memberikan gelombang perubahan pada generasi Politik jika nanti dirinya terpilih sebagai wakil rakyat.

"Saya berpesan kepada anak muda khususnya anak muda di Kabupaten Landak, menjelang tahun politik 2024 anak muda harus bisa memilih dan memilah Wakil Rakyat khususnya untuk kemajuan di Kabupaten Landak," kata Eka Rizki Nugraha, dikutip dari keterangan pers nya, Rabu 2 Agustus 2023.

Menurutnya, sesuai semboyan Partai Demokrat karena "MUDA ADALAH KEKUATAN", sebab masa yang akan datang di Tahun 2045 generasi muda atau generasi milenial akan menjadi generasi emas.

Untuk itu, saatnya kaum muda berpatisipasi dalam menentukan arah politik Indonesia, khususnya untuk anak muda di Kabupaten Landak harus bisa menentukan pilihan yang potensial terutama dalam hal peduli terhadap Rakyatnya dan aktif di segala bidang.

"Mari kita sebagai generasi muda sudah saatnya memberikan Inovasi yang baik, berani berpatisipasi di dunia politik demi kemajuan kabupaten Landak kita tercinta ini. Dan saya berharap generasi muda yang sekarang lebih mengedepankan pilihan sesuai mata kepala sendiri bukan ikut-ikutan orang lain," tutup Eka Rizki Nugraha. (Tim)

Minggu, 23 Juli 2023

Siap Maju Menjadi DPRD Provinsi Kalbar Tahun 2024, Ini Yang Akan di Lakukan Bang Tobing?

tokoh Pemuda Milenial yang Berasal dari Banyuke Hulu, Kabupaten Landak, Tobing atau yang biasa di sapa Bang Tobing
Tokoh Pemuda Milenial yang Berasal dari Banyuke Hulu, Kabupaten Landak, Tobing atau yang biasa di sapa Bang Tobing.
LANDAK - Salah satu tokoh Pemuda Milenial yang Berasal dari Banyuke Hulu, Kabupaten Landak, Tobing atau yang biasa di sapa Bang Tobing siap maju untuk bertarung menjadi Caleg DPRD Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) Dapil 5 (Kabupaten Landak) pada Pemilu 2024 mendatang.

Dengan mendayung perahu Partai Demokrat dan berbekal pengalaman dalam bidang politik. Modal itulah yang membuat tekadnya maju, melangkah, dan berjuang dalam Pemilu DPRD Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) Tahun 2024.

Dirinya juga bertekad memberikan angin perubahan yang kreatif dan inovatif di era digitalisasi, agar bisa berkontribusi dalam memajukan Kabupaten Landak di bidang Pembangunan fisik/ non fisik, Bidang Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat.

"Atas dorongan dan dukungan masyarakat yang mendukung saya, insyaAllah saya akan bertarung di Pemilu 2024 nanti. Keinginan saya agar bisa berkontribusi di segala bidang untuk kemajuan Kabupaten Landak, kemudian agar pemuda milenial juga bisa menjadi generasi yang bisa di andalkan dan di unggulan," kata Tobing saat di temui, Sabtu (22/7/2023).

Tokoh Pemuda yang juga merupakan Ketua Ormas Laskar Garuda Bersatu (Ladatu) Kalbar ini juga Diketahui sering berbagi untuk membantu warga masyarakat yang mengalami kesusahan di daerahnya. Dengan dorongan warga masyarakat yang di berikan kepada dirinya bahkan agar bisa memperluas membantu masyarakat. bang Tobing merasa pemuda milenial harus mengisi kursi legislatif di Provinsi dan melakukan perubahan.

"Saya lihat anak muda yang duduk di legislatif tingkat Provinsi itu masih nihil, dengan semangat dan angin segar untuk  Kabupaten Landak saya siap untuk mengubah nasib masyarakat menjadi lebih baik lagi," tutup Tobing dengan singkat.

Selasa, 04 April 2023

Minta Perlindungan Hukum, DPC Demokrat Datangi PN Ketapang

Pengurus Partai Demokrat Ketapang saat berada di halaman PN Ketapang seusai menyerahkan surat perlindungan hukum, Senin (3/3/23)
Pengurus Partai Demokrat Ketapang saat berada di halaman PN Ketapang seusai menyerahkan surat perlindungan hukum, Senin (3/3/23).
Ketapang  - Sejumlah kader Partai Demokrat kabupaten Ketapang, Kalbar mendatangi Pengadilan Negeri (PN) Ketapang, Senin siang, 3 April 2023 sekitar pukul11.30 wiba.

Kedatangan mereka dipimpin ketua DPC Partai Demokrat Ketapang, H Rasmidi, SE, MM didampingi sekretaris, Dodi Kurniawan dan para wakil ketua dintaranya H Nizarwan Achmad, Dewi Yulianti kemudian Kepala Bapilu Jeno Leo, anggota DPRD Ketapang Fraksi Partai Demokrat, Yangkim serta pengurus organisasi Srikandi Demokrat Ketapang. 

Menurut Rasmidi, kedatangan mereka ke PN Ketapang dengan satu tujuan yakni menyampaikan surat permohonan perlindungan hukum pada Mahkamah Agung (MA).

Perlindungan hukum tersebut terkait dengan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko soal kepengurusan Partai Demokrat dibawah pimpinan Agus Harimuti Yudhoyono (AHY).

Rasmidi mengatakan, langkah ini adalah inisiatif DPC Partai Demokrat Ketapang dalam memberikan dukungan moril pada Ketua Umum partai yang syah.

"Langkah ini murni inisiatif kami setelah mendengar langsung arahan Ketum saat commander call kemarin," ungkap Rasmidi. 

"Menurut kami, kisruh yang sekarang ini skrg terkesan KSP Moeldoko sengaja menciptakan situasi yg keruh menjelang pemilu ini," sambung Rasmidi. 

Anggota dewan provinsi Kalbar tersebut juga menjelaskan, sikap itu diambil karena menganggap bukti-bukti yang dibawa untuk kembali mengajukan PK sudah pernah dipakai pada proses pengadilan sebelumnya.

"Karena ada poin-poin yang mereka ajukan, merupakan bukti yang sudah pernah pada proses sebelumnya. Jadi empat novum itu sudah pernah dipakai di pengadilan," tandasnya.

Pihaknya berharap, agar Mahkamah Agung dapat mengambil keputusan bijak, karena menurutnya pengurus partai yang sah sudah berjalan dengan proses panjang dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

"Karena kami adalah partai yang jelas, berbadan hukum, mempunyai Ketua Umum yang jelas, seluruh pengurus DPD dan DPC nya jelas bahkan hingga ke desa-desa struktur kita semuanya jelas," pungkas Rasmidi. 

Penulis: Muzahidin

Jumat, 16 September 2022

Demokrat Ketapang Satu Komando, Rasmidi Bawa Persoalan Rakyat

Demokrat Ketapang Satu Komando, Rasmidi Bawa Persoalan Rakyat
Ketua DPC partai Demokrat Ketapang Kalbar, Rasmidi. (BorneoTribun/Muzahidin)
Borneo Tribun, Ketapang - Ketua DPC partai Demokrat Ketapang Kalbar, Rasmidi  hadir di kegiatan Rapimnas partainya pada Kamis dan Jum'at, 15-16 September 2022 di Jakarta Convention Center (JCC). 

Rasmidi membocorkan isu penting yang diamanahkan pada dirinya oleh masyarakat Ketapang. Isu itu yakni tetap konsisten menolak kenaikan BBM bersubsidi terutama di wilayah Ketapang dan Kalimantan Barat. 

"Kenaikan BBM ini membuat masyarakat susah, harga barang menjadi naik, lapangan kerja terbatas. Kami menolak kenaikan itu, dan ini bagian dari agenda dalam Rapimnas," kata Rasmidi, via pesan tertulis pada Borneo Tribun, Jumat (16/09/22). 

Alasannnya menurut Rasmidi, khusus di Ketapang, masyarakat perhuluan Ketapang tidak merasakan dampak subsidi BBM ini. 

Pasalnya, mereka membeli tetap dengan harga yang dijual para pengecer atau warung-warung di tempat mereka.

"Sementara harga subsidi tersebut hanya berada di tingkat SPBU. Sedangkan masyarakat di pedalaman membelinya tidak di SPBU tetapi di pengecer dan warung-warung dengan harga berbeda dari SPBU," kata Rasmidi. 

Isu berikutnya yang sangat penting kata anggota DPRD provinsi Kalbar ini adalah mendukung ketua Umum AHY sebagai kontestan Pilpres 2024. 

"Dua hal ini agenda penting yang wajib kami perjuangkan. Karena ini harapan rakyat," tukasnya. 

Mengutip kalimat Ketua umum AHY, Rasmidi menyampaikan, Demokrat bersama rakyat memperjuangkan perubahan dan perbaikan. 

Atas instruksi itu, jajaran DPC Demokrat Ketapang menurut dia tegak lurus dengan perintah Ketua Umum. "Kita taati dan laksana," ujarnya. 

Rasmidi juga menjelaskan, saat Rapimnas itu, ada tiga isu utama yang disampaikan para kader. Yakni, pertama soal ekonomi dan kesejahteraan rakyat, kedua, demokrasi dan kebebasan sipil dan ketiga keadilan dan penegakan hukum. 

"Dan 3 isu itulah yang disampaikan pak ketum ke kami. Demokrat bersama rakyat memperjuangkan perubahan dan perbaikan. Kita satu komando," pungkasnya. 

Reporter: Muzahidin

Sabtu, 10 September 2022

Ketua Demokrat Ketapang Sebut Partainya Seksi di HUT ke-21

Ketua Demokrat Ketapang Sebut Partainya Seksi di HUT ke-21
Foto jajaran pengurus partai Demokrat Ketapang saat acara HUT ke-21. (BorneoTribun/Muzahidin)
BorneoTribun Ketapang - Puncak rangkaian perayaan HUT Partai Demokrat ke-21 digelar DPC Demokrat Ketapang pada Jum'at malam (09/09/22). Momen ini dijadikan ajang kebangkitan partai untuk menang dalam Pileg dan Pilkada 2024 terutama di provinsi Kalbar. 

Acara ulang tahun partai berlambang bintang mercy ini diikuti seluruh kader dan pengurus partai diantaranya sekretaris dan Bendahara DPC, Pimpinan Anak Cabang (PAC) dan simpatisan partai.

Turut hadir juga perwakilan partai politik di Ketapang serta Bupati yang diwakili oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas. 

Rangkaian acara HUT ini ditandai dengan acara potong nasi tumpeng dan kue ulang tahun presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono kemudian diikuti dengan penyerahan hadiah lomba bola voli AHY Cup dan pemasangan jaket partai Demokrat kepada kader baru.

Ketua DPC Partai Demokrat Ketapang H.Rasmjdi, SE mengatakan DPC Demokrat  Ketapang tetap berprinsip berkoalisi dengan rakyat dengan memasang target tiap daerah pemilihan (dapil) harus ada perwakilan, 

"Target kami, akan berusaha membesarkan Partai memenangkan pemilu, di Ketapang masuk papan atas terutama di Kalbar dapat 4 besar dan mengincar unsur pimpinan di lembaga legislatif. Dan kita tetap berkoalisi dengan rakyat," kata anggota DPRD provinsi Kalbar tersebut. 

Saat ini menurut Rasmidi, Demokrat Ketapang dianggap partai yang seksi, buktinya banyak wajah baru yang bergabung dengan Demokrat Ketapang.

"Kantor kita saat ini sering didatangi masyarakat untuk diskusi tentang masalah bangsa dan negara dan persoalan daerah. Bahkan banyak pengurus partai sebelumnya keluar dan bergabung dengan Demokrat," ungkapnya. 

Ditanya imbas kenaikan BBM, menurut Rasmidi, sesuai dengan instruksi ketua umum, Demokrat konsisten menolak kenaikan BBM karena memberatkan rakyat. Meskipun BBM sudah disubsidi tetapi subsidi tersebut tidak dirasakan dampaknya bagi masyarakat Ketapang yang berdomisili di pedalaman Ketapang. 

"Karena BBM subsidi itu adanya di SPBU tetapi saat BBM tersebut sudah dijual oleh penyalur, harganya sama saja. Ditambah, upah dan harga komoditas hasil alam masyarakat pedalaman yang turun," kata Rasmidi.

Muzahidin.

Jumat, 09 September 2022

Meriahkan Hari Jadi Ke 21 di Sekadau, Partai Demokrat Gelar Aksi Sosial

Meriahkan Hari Jadi Ke 21, Partai Demokrat Gelar Aksi Sosial
Perayaan HUT Ke 21 Partai Demokrat Kabupaten Sekadau (Mus/Borneotribun)
Borneotribun Sekadau, Kalbar - Memperingati HUT Ke 21 Partai Demokrat diisi dengan kegiatan sosial berupa pengobatan dan sunatan massal yang diselenggarakan di dusun Bokak Sebumbun, Jumat (09/09/2022).

Partai berlambang mercy tersebut juga merayakan hari jadi partai bersama jajaran pengurus, anggota fraksi, kader, simpatisan, tokoh pemuda, Tokoh agama, fraksi-fraksi parpol lain dan tamu undangan yang dipusatkan di sekretariat DPC Partai Demokrat Jalan merdeka timur, sekadau hilir.

Bupati Sekadau yang juga Ketua DPD Partai Demokrat, Aron SH berharap acara yang digagas pengurus partai dapat memupuk soliditas para kader dengan masyarakat seperti yang tertuang dalam tema nasional HUT Demokrat 'Bersama rakyat memperjuangkan perubahan dan perbaikan'.

Aron juga menyampaikan ucapan selamat dan sukses HUT Ke 21 Partai Demokrat.

"Semoga di usia yang kian matang ini, Demokrat semakin dekat dengan masyarakat dan mampu memperjuangkan perubahan dan perbaikan ," Ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Sekadau, Jeffray Raja Tugam yang menjabat sebagai anggota DPRD Dapil 3 Belitang mengatakan saat ini masyarakat sangat membutuhkan bantuan pemerintah daerah untuk mengatasi persoalan yang bergejolak saat ini.
 
"Melalui momentum HUT Ke 21 Partai Demokrat ini, bersama kita saling bahu-membahu membantu masyarakat. Dan para kader untuk lebih peka terhadap kesulitan yang sedang dihadapi masyarakat," Pungkasnya.

Usai perayaan secara seremonial, kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan lokasi Bakti Sosial di balai dusun Bokak Sebumbun yakni pengobatan gratis, Vaksinasi Covid 19, pembagian kacamata baca untuk lansia, dan sunatan massal kepada 22 anak serta melaksanakan open Turnamen Volley Ball antar kampung (Tarkam).

Reporter: Mus
Editor: R. Hermanto

Jumat, 24 September 2021

Wagub Kalbar Dampingi Ahy Hadiri Peresmian Gedung Dpd Partai Demokrat Kalbar

Wagub Kalbar Dampingi Ahy Hadiri Peresmian Gedung Dpd Partai Demokrat Kalbar
Wagub Kalbar Dampingi Ahy Hadiri Peresmian Gedung Dpd Partai Demokrat Kalbar. 

BORNEOTRIBUN PONTIANAK - Pemerintah Daerah Gubernur Kalimantan Barat merupakan pembina partai politik yang ada di Kalimantan Barat. Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., saat memberikan sambutan pada acara Peresmian Kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Kalimantan Barat oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), di Jalan Parit Haji Husein II, Kamis (23/9/2021).

"Kami mengajak seluruh partai politik yang ada di Kalbar untuk saling bersinergi demi membangun Kalimantan Barat yang lebih baik. Dan kepada para kader Partai Demokrat, saya berpesan untuk berpolitik secara elegan dan santun, sehingga masyarakat akan simpatik. Saya meyakini hal itu, karena etika sangat penting. Masyarakat akan memilih kader yang terbaik untuk dijadikan pemimpin," ungkap H. Ria Norsan.

Wagub Kalbar Dampingi Ahy Hadiri Peresmian Gedung Dpd Partai Demokrat Kalbar. 

Wagub juga mengucapkan selamat atas peresmian kantor baru DPD Partai Demokrat Kalbar dan ucapan selamat datang kepada Ketua Umum Partai Demokrat beserta jajaran di Kalimantan Barat. 

"Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, saya mengucapkan selamat atas  peresmian Kantor baru Partai Demokrat Provinsi Kalimantan Barat.  

Mudah-mudahan gedung ini bisa menjadi tempat untuk memajukan Partai dan sebagai tempat berdiskusi, musyawarah, dan sebagainya.

Kemudian, selamat datang kepada Ketua Umum Partai Demokrat dan rombongan di Kalimantan Barat. Mudah-mudahan kunjungan ini akan terus berulang,” harap Wagub Kalbar. 

Di tempat yang sama, Ketua Umum Partai Demokrat menyampaikan sangat bersyukur, berbahagia, dan bangga. 

Wagub Kalbar Dampingi Ahy Hadiri Peresmian Gedung Dpd Partai Demokrat Kalbar. 

"Saya merasa sangat bersyukur, berbahagia, bangga, terharu, bercampur aduk menjadi satu. Bukan sesuatu yang berlebihan dan bukan tanpa alasan, karena peresmian Kantor DPD Partai Demokrat Provinsi Kalimantan Barat bukanlah sesuatu yang mudah dan sederhana," ungkap AHY. 

Selanjutnya, AHY juga mengamanatkan agar Kantor DPD Partai Demokrat Provinsi Kalbar selalu dijaga dan dimakmurkan bersama. Karena bukan hanya dibangun, tetapi juga dirawat dan dapat digunakan selamanya.(yk/irf) 

Kamis, 23 September 2021

Sutarmidji Terima Kunjungan Ketua Umum Partai Demokrat

Sutarmidji Terima Kunjungan Ketua Umum Partai Demokrat
Sutarmidji Terima Kunjungan Ketua Umum Partai Demokrat. 

BORNEOTRIBUN PONTIANAK - Bersinergi dan berkolaborasi, serta ingin menjadi bagian dari solusi yang baik untuk rakyat dan pembangunan daerah akan dilakukan untuk Provinsi Kalimantan Barat (Prov Kalbar). Hal itu ditegaskan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Tingginya pertumbuhan ekonomi Kalbar sebesar 10,81% di kuartal kedua tahun 2021 harus diimbangi dengan kondisi masyarakat dalam pembangunan, termasuk tantangan dan permasalahan lainnya yang ada di Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat, sudah saya bahas dengan Gubernur Kalbar,” ungkap AHY usai melaksanakan audiensi dan silaturahmi kepada Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum, di Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Rabu (22/9/2021).

AHY  dan Gubernur Kalbar membicarakan banyak hal, salah satunya panjang wilayah perbatasan Kalbar-Malaysia beserta semua tantangan kehidupan sosial dan lain-lain, termasuk kedaulatan negara. 

“Banyak hal yang ingin kami perbincangkan, seperti situasi pandemi yang semakin hari semakin terkontrol dan dapat dikelola dengan baik,” tutur Ketua Partai Demokrat.

AHY melakukan kunjungan kerja ke Kalbar selama 2 hari dan akan melakukan silaturahmi dengan sejumlah tokoh di Kalbar.

“Hari Kamis (23/9/2021) secara khusus saya akan mengunjungi Kantor Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Kalimantan Barat yang akhirnya memiliki rumah untuk rakyat dan rumah para kader. Saya berharap hal ini membawa kebaikan dan keberkahan untuk semua,”.

Sementara itu, Gubernur Kalbar mengutarakan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrat hanya sebagai momen silaturahmi membahas pertumbuhan ekonomi dan potensi daerah.

"Kami juga membahas pemekaran Provinsi Kalbar yang harus segera ditindaklanjuti dan membentuk Provinsi baru yaitu Provinsi Kapuas Raya. Ini disebabkan perbatasan darat antara Kalbar-Malaysia yang sangat panjang, yaitu 976 KM. Partai Demokrat memiliki wakil rakyat di DPR RI, Kami berharap Bapak AHY bisa menyampaikan hal tersebut kepada para anggotanya. Kemudian, saya juga memaparkan bagaimana sinergi Pemprov Kalbar dengan Anggota DPRD Prov Kalbar dari Partai Demokrat," ujar H. Sutarmidji.(*) 

Kamis, 02 September 2021

Gubernur Kalbar Terima Kunjungan Pengurus DPD Partai Demokrat Kalbar

Gubernur Kalbar Terima Kunjungan Pengurus DPD Partai Demokrat Kalbar
Gubernur Kalbar Terima Kunjungan Pengurus DPD Partai Demokrat Kalbar. 

BORNEOTRIBUN PONTIANAK - Gubernur  Barat, H. Sutarmidji S.H., M.Hum., menerima kunjungan para pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Kalimantan Barat (DPD PD Kalbar), di ruang kerjanya pada hari Selasa (31/8/2021) kemarin.

Ketua DPD PD Kalbar, Erma Suryani Ranik, mengutarakan kunjungan tersebut dimaksudkan untuk bersilahturahim serta menyampaikan informasi terbaru Partai Demokrat Kalbar kepada Gubernur Kalbar selaku pembina partai politik di Provinsi Kalimantan Barat.

"Kami pengurus Partai Demokrat bersama Ketua SC Partai Demokrat, Bapak Aron, menghadap Bapak Gubernur untuk memohon arahan terkait rencana kedatangan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, dalam rangka meresmikan kantor DPD PD Kalbar, serta perayaan ulang tahun Partai Demokrat ke-20 tahun," ungkap Erma Suryani Ranik.

Ini merupakan kantor permanen Partai Demokrat Kalbar setelah 20 tahun keberadaannya. Selain itu, Erma Suryani Ranik turut mengundang Gubernur Kalbar untuk menghadiri kegiatan tersebut.

"Kami sangat berharap Bapak Gubernur berkenan hadir di acara tersebut. Kami juga akan menerapkan protokol kesehatan yang ketat karena masih dalam situasi pandemi Covid-19. Sementara itu, DPC PD di 14 kabupaten/kota akan mengikuti kegiatan tersebut secara daring," harapnya.

Tak hanya itu saja, Ketua DPD Partai Demokrat Kalbar menyampaikan rasa takjubnya terhadap Data Analytic Room, ketika diajak Gubernur untuk melihat berbagai data yang dimiliki Pemprov Kalbar.

"Saya bersama rombongan diajak Bapak Gubernur melihat ruang command center atau Data Analytic Room yang dimiliki Pemprov Kalbar. Kami sangat takjub dengan ruangan tersebut. Bapak Gubernur juga menunjukkan berbagai data, data desa mandiri, desa berkembang, serta cara cerdas memantau Kalbar," ujar Ketua DPD Partai Demokrat Kalbar.
"Kemudian, Bapak Gubernur juga memberikan arahan khusus kepada Bupati Sekadau, Bapak Aron, yang merupakan kader partai kami, untuk membuat ruangan seperti ini," tutup Erma Suryani Ranik.(*) 

Sabtu, 06 Maret 2021

Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko Terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat Versi KLB

Acara kongres luar biasa (KLB) partai Demokrat.

BorneoTribun Jakarta -- Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dalam acara kongres luar biasa (KLB) partai tersebut yang digelar di Hotel The Hill Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat.  

Moeldoko mengalahkan Marzuki Alie, setelah nama keduanya diajukan peserta KLB dalam sidang yang dilakukan. Namun saat Pimpinan Sidang, Jhoni Allen membacakan voting, dukungan peserta KLB lebih banyak diberikan kepada Moeldoko.

"Dengan ini memutuskan Bapak Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025," kata Pimpinan Sidang Jhoni Allen. Voting suara pemilihan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dalam Kongres Luar Biasa (KLB) di Hotel The Hill Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). 

KLB tersebut juga menetapkan Marzuki Alie yang merupakan mantan Ketua DPR RI, sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat periode 2021-2025.

"Sehingga dengan keputusan ini, maka Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dinyatakan demisioner," ujarnya.

Dilansir dari media lain, bahwa di lokasi, meski telah ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, Moeldoko belum berada di lokasi KLB, karena masih dalam perjalanan.

Karenanya, pihak peserta KLB langsung menghubungi Moeldoko melalui telepon seluler. Saat itu, dijelaskan kepadanya, bahwasanya dari hasil KLB namanya ditetapkan sebagai Ketua Umum. Moeldoko pun menerima hasil keputusan kongres tersebut.

"Saya terima, terima kasih," katanya.

Oleh: Antara

Moeldoko Jadi Ketua Umum Versi KLB, Upaya Kudeta AHY, Apakah Demokrat Pecah Internal?

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Foto: Riauaktual-com

BorneoTribun Jakarta -- Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat akhirnya digelar di The Hill Hotel and Resort Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara. KLB yang digagas sejumlah pendiri partai dan eks politikus Partai Demokrat itu bahkan telah memilih Moeldoko sebagai ketua umum melalui mekanisme voting.

"Memutuskan menetapkan pertama calon ketua tersebut atas voting berdiri maka Pak Moeldoko ditetapkan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat 2021-2026," ujar pimpinan rapat Jhoni Allen Marbun membacakan keputusan KLB, Jumat (5/3/2021) petang.

Munculnya nama Moeldoko membuat Partai Demokrat kini punya dua ketua umum, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Moeldoko. AHY terpilih dalam Kongres V pada 15 Maret 2020 di Jakarta, sedangkan Moeldoko dalam KLM di Deli Serdang, Sumut.

Pertanyaannya, apakah Partai Demokrat saat ini terpecah dalam dua kubu, antara pendukung AHY dan Moeldoko? Sebab, penggagas KLB Deli Serdang menyebut kegiatan mereka dihadiri 1.200 kader, meski tak disebutkan mewakili cabang atau daerah mana saja yang hadir.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago melihat bahwa KLB ini belum tentu dihadiri oleh pemegang suara Partai Demokrat. Dia beralasan, kader partai ini cukup solid untuk bisa dipecah belah.

"Saya mencermati dari perspektif masyarakat awam, melihat solidaritas di internal partai ini termasuk kuat. Agak kesulitan mereka untuk melakukan KLB saya lihat sekarang itu, dari sisi pesertanya, cacat prosedur, terlalu banyak kelemahan, dan mereka seperti tidak memenuhi syarat untuk menggelar KLB," ujar Pangi kepada wartawan, Jumat (5/3/2021).

Dia pun menilai, hingga saat ini Partai Demokrat tetap solid di bawah AHY, khususnya di jajaran DPC Partai Demokrat yang menurut dia sangat kuat.

"Kalau dikatakan sudah pecah atau ada dualisme kepemimpinan saya pikir enggak. Yang ada itu mungkin bukan benar-benar kader, atau mungkin ada sebagian yang dulu dipecat atau tidak mendapat posisi strategis," ujar Pangi.

Dia mengatakan, tak akan banyak internal Demokrat yang akan membela atau mendukung KLB di Deli Serdang. Alasannya, Demokrat bukanlah partai yang sedang terpuruk sehingga mudah dijatuhkan atau dipecah.

"Elektabilitas partainya kan nggak jelek-jelek amat, masih bagus, internal solid. Nah, seolah kemudian dibuat ini konflik internal, yang saya lihat tidak ada itu konflik internal," jela Pangi.

Dia melihat, alih-alih faktornya dari internal, yang bermain adalah pihak eksteral, dalam hal ini adalah Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko yang tak lain berada di pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Seharusnya Presiden tegur itu KSP, KSP itu kan lingkaran Istana. Kenapa Istana diam saja? Itu kan ketika AHY mengirimkan surat itu ibaratnya sudah menyerah tanpa syarat, meminta pengayoman, meminta perlindungan dari yang sedang berkuasa, tolong lindungi partai kami, jangan dirusak, jangan dihancurkan, tapi itu tak terbalas," ujar Pangi.

Dia bisa memaklumi kalau kemudian Presiden Jokowi tak membalas surat tersebut, namun dia menilai Presiden harusnya bisa berbuat atau mengambil langkah yang lebih tegas.

"Artinya, kalau ini negara demokrasi, oposisi jangan dibuat seperti itulah, jangan disasar semua partai oposisi, jangan dibuat politik belah bambu. Demokrasi tanpa oposisi itu bullshit," tegas Pangi.

Dia juga menegaskan, dirinya tidak sedang membela AHY atau Partai Demokrat, namun sedang sedang berbicara soal demokrasi. Karena itu pula, dia berharap Presiden Jokowi tidak perlu membela Demokrat, tapi menyelamatkan demokrasi dan partai politik.

"Karena ada Moeldoko-nya di sana, kalau enggak ada Moeldoko kita tidak bisa menyebut nama Presiden di sini. Yang bisa menghentikan Moeldoko siapa? Kan presiden. Saya sangat menyayangkan," ujar Pangi memungkasi.

Sementara itu, Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari memberi penilaian berbeda. Dia melihat memang tata kelola dan demokrasi internal partai politik banyak bermasalah.

"Terkait tata kelola kita melihat partai politik masih dengan mudah diganggu pihak-pihak di luar partai, termasuk dari pemerintah. Kemudian, belum lagi jika KLB berhasil maka pemerintah dapat menentukan pengurus mana yang sah," ujar Feri kepada wartawan, Jumat (5/3/2021).

Selain itu, lanjut dia, demokrasi di internal partai sangat penting dikelola dengan baik agar perpecahan tidak terjadi. Sedangkan terkait kisruh yang terjadi di Partai Demokrat, dia mengatakan seharusnya pemerintah menghormati kepengurusan AHY di Partai Demokrat.

"Bagi anggota Partai Demokrat yang tidak setuju dengan AHY, silakan buat partai baru atau gabung saja dengan partai lain. Sebab menurut saya, langkah membuat dua kubu hanya akan merugikan masyarakat pemilih dan perwakilan masyarakat di parlemen," jelas Feri.

Sedangkan terkait dengan terpilihnya Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat dalam KLB di Sumut, dia melihat akan dibaca oleh publik bahwa yang memecah Partai Demokrat adalah Istana, di mana Istana itu bisa juga bisa dimaknai sebagai Presiden.

"Presiden harusnya menasihati bawahannya untuk tidak ikut campur tangan di partai lain, kecuali memang Jokowi turut merencanakan atau setidak-tidaknya merestui," pungkas Feri.

Penegasan juga datang dari Deputi Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani. Dia menegaskan, Demokrat sampai saat ini tetap solid. Sebanyak 34 DPD dan 514 DPC semuanya loyal dan setia pada kepemimpinan hasil kongres 2020. Lantas, bagaimana dengan KLB di Sumut?

"Itu abal-abal, yang mereka klaim peserta tidak punya legal standing. Karena peserta kongres harus mendapat mandat dari kepengurusan sah DPD dan DPC dan harus ketua. Contoh yang dari Sulteng, itu yang datang mantan DPC Palu yang pernah dipenjara dan pada Pileg kemarin dari NasDem. Tidak ada satu pun DPD yang hadir," beber Kamhar pada wartawan, Jumat (5/3/2021).

Dia juga merasa heran dengan terpilihnya Moeldoko sebagai Ketum Demokrat, lantaran ketum terpilih tak pernah hadir di lokasi acara.

"Di organisasi manapun, kan ada pemaparan visi misi calon, dan calon hadir. Jadi abal-abal. Kita tunggu saja, kalau Moeldoko mengklaim ketum, maka dia ketum abal-abal," tegas Kamhar.

Dia meyakini, Partai Demokrat akan mengambil langkah hukum dan langkah lainnya terkait dengan digelarnya KLB di Sumut. Pihaknya juga akan mengidentifikasi jika ada kader Demokrat yang terlibat dalam KLB di Sumut. Sementara untuk pemerintah, dia berharap bisa mengambil posisi yang jelas.

"Sedari awal ini bukan hanya gesekan internal, yang terbaca ada kekuatan di luar (Demokrat) yang ingin memanfaatkan kader atau mantan kader.

Pemerintah tidak boleh lakukan pembiaran, harus fair dari sisi sesuai UU. Menkumham juga harus tegas menolak pengesahan mereka," tutup Kamhar.

Seiring dengan digelarnya Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel and Resort Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021) hingga Minggu (7/3/2021) mendatang, sejumlah DPD dan DPC Partai Demokrat ramai-ramai mengecam acara tersebut dan menyatakan tetap loyal pada kepemimpinan AHY.

DPD Partai Demokrat Sumatera Utara (Sumut) misalnya, menegaskan DPC Partai Demokrat kabupaten/kota se-Sumut menolak pelaksanaan KLB ilegal yang digelar di Kecamatan Sibolangit.

"DPC Partai Demokrat di Sumut secara tegas menolak dan meminta kepolisian membubarkan, jika ada KLB ilegal Partai Demokrat di Sumut," ujar Pelaksana Tugas Ketua DPD Partai Demokrat Sumut Heri Zulkarnain Hutajulu, di Medan, Kamis (4/3/2021).

"Kami loyal dan setia pada kepemimpinan Ketum AHY, dan kepengurusan hasil Kongres V Partai Demokrat, 15 Maret 2020," imbuhnya.

Ketua DPC Partai Demokrat Kota Sibolga Efendi Marpaung juga menyampaikan hal yang sama. "Tidak ada itu KLB. Itu, sudah pasti ilegal. Mana ada KLB diselenggarakan oleh para mantan kader," ujar dia.

Hal senada disampaikan ajaran Partai Demokrat di Sumatera Barat. Anggota DPR-RI dari Fraksi Demokrat Dapil Sumbar II Rezka Oktoberia di Payakumbuh, Jumat mengatakan bahwa kegiatan deklarasi penolakan KLB telah selesai dilaksanakan di Kota Padang pada Kamis (4/3/2021) kemarin.

"Hal ini untuk memperkuat konsolidasi dan soliditas Partai Demokrat di Sumbar. Kami ingin tunjukkan kepada masyarakat Indonesia, khususnya Sumbar, bahwa kami partai Demokrat tetap solid bersama Ketum AHY," kata Rezka, Jumat (5/3/2021).

Penolakan juga datang dari DPD Partai Demokrat Nusa Tenggara Timur (NTT). Sekretaris DPD Partai Demokrat NTT Ferdinandus Leu memastikan seluruh Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan kader solid mendukung partai di bawah kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Kami pastikan bahwa seluruh Ketua DPC yang ada di 22 kabupaten/kota solid dan tegak lurus dengan kepemimpinan AHY. Seluruh Ketua DPC sudah menandatangani pernyataan loyalitas dan kebulatan tekad mendukung AHY," kata Ferdinandus di Kupang, Jumat (5/3/2021).

Sementara DPD Partai Demokrat Jawa Barat menyerukan delegitimasi KLB yang yang diinisiasi oleh beberapa pendiri partai berlambang bintang mercy itu.

"Kami, para pengurus Partai Demokrat di Jawa Barat menyerukan kepada seluruh pengurus DPD dan DPC Partai Demokrat di seluruh Indonesia pun melakukan hal yang sama," ungkap Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Jabar Asep Wahyuwijaya alias AW di Bogor, Jumat (5/3/2021).

Menurutnya upaya delegitimasi dari para pemilik suara sah di partainya akan memberikan pesan yang kuat kepada negara bahwa KLB yang diselenggarakan tersebut abal-abal.

"Bahwa KLB yang diselenggarakan oleh kelompok politisi liar itu adalah 'abal-abal' dan dagelan yang amat tidak lucu karena tak dihadiri oleh pemilik suara sah yang sesungguhnya," ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPRD Jawa Barat itu.

Pesan yang lebih tegas datang dari Partai Demokrat Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang menegaskan akan memecat kadernya secara tidak hormat apabila memaksakan untuk datang ke acara KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara.

"Kalau ada yang terbukti menghadiri acara tersebut dipastikan dicabut keanggotaannya. Kita tegas, ketika ada yang berangkat ke KLB itu langsung kita pecat," kata Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bekasi Romli di Cikarang, Jumat (5/3/2021).

Tak hanya pengurus daerah, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga menegaskan bahwa KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara, ilegal. AHY juga menyebut para peserta KLB bukanlah pemilik suara yang sah.

"Sekali lagi saya sampaikan, peserta KLB ilegal di Deli Serdang, Sumatera Utara, bukanlah pemilik suara yang sah," kata AHY dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (5/3/2021) malam.

AHY mengungkapkan, sebagian besar peserta KLB merupakan mantan kader yang dipecat. Selain itu, ada sejumlah kader yang sudah tidak lagi aktif.

"Mereka kebanyakan adalah para mantan kader yang sudah dipecat, sudah diberhentikan tetap secara tidak hormat. Saya tidak perlu jelaskan satu per satu siapa saja orangnya, yang tentu itu juga menjadi bagian dari kedaulatan partai kami dan kemudian ada juga sejumlah mantan kader atau kader yang sudah lama tidak aktif lagi," tuturnya.

"Bahkan, sudah pindah partai tiba-tiba kembali menggunakan jaket Demokrat, jaket biru Demokrat seolah-olah mereka adalah kader aktif seolah-olah mereka adalah kader yang memiliki hak suara yang sah. Bukan. Saya bisa pastikan itu," sambung AHY.

AHY mengakui memang ada sejumlah Ketua DPC yang terlibat dalam KLB tersebut. Namun, dia menegaskan, para Ketua DPC tersebut telah di-Plt-kan.

"Ada memang sejumlah ketua DPC yang terpapar gerakan pengambilalihan kepemimpinan partai Demokrat yang saat ini. Tetapi semua itu ada 34 yang saya catat berdasarkan laporan dari lapangan dan dari berbagai sumber mereka juga sudah di-Plt sebelum KLB dimulai," katanya.

Karena itu, AHY kembali menegaskan tidak ada kader pemilik suara yang sah yang ikut dalam KLB tersebut. Dia memastikan 93 persen pemilik suara sah di DPD dan DPC Demokrat setia terhadap kepemimpinannya dan menolak KLB.

"Artinya mereka tidak melakukan penerbangan atau perjalanan ke Sumatera Utara. Fakta di lapangan sekali lagi hanya sekitar 7 persen dan itu pun sudah kita ganti. Sudah di-Plt. Kami bisa buktikan dokumen-dokumennya," ungkap AHY.

Kesal karena selalu diganggu oleh pihak yang disebut kader pengkhianat, Partai Demokrat mengirimkan surat permohonan perlindungan hukum dan pencegahan tindakan inkonstitusional ke Kapolri, Menteri Hukum dan HAM, serta Menko Polhukam. Surat ini dikirim seiring dengan perkembangan Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara.

Kepala Badan Komunikasi Strategis Herzaky Mahendra Putra mengatakan, surat itu ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Sekjen Teuku Riefky Harsya. Pada surat tersebut Partai Demokrat menguraikan alasan-alasan permohonan itu.

Pertama, Partai Demokrat sudah menyelenggarakan Kongres V pada 15 Maret 2020 di Jakarta.

"Kongres V tersebut dihadiri oleh seluruh pemilik suara yang sah yaitu seluruh Ketua DPD, seluruh Ketua DPC dan seluruh Ketua Organisasi Sayap yang terdaftar dalam AD/ART Partai Demokrat. Pelaksanaannya sudah memenuhi dan mencapai kuorum sesuai AD/ART Partai Demokrat," kata Herzaky di Jakarta, Jumat (5/3/2021).

Kongres tersebut, lanjut dia, secara aklamasi memilih Ketua Umum Partai Demokrat periode 2020-2025. Selain itu, AD/ART dan Kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres V sudah didaftarkan pada Kementerian Hukum dan HAM RI untuk mendapat pengesahan.

"Kementerian Hukum dan HAM RI kemudian menerbitkan Surat Keputusan nomor: M.HH-09.AH.11.01 tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat tertanggal 18 Mei 2020, Jo. Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) RI, menerbitkan Surat Keputusan nomor: M.HH-15.AH.11.01 tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat masa bakti 2020-2025, tertanggal 27 Juli 2020 dan telah diterbitkan dalam Lembaran Berita Negara RI nomor 15 tertanggal 19 Februari 2021," tutur Herzaky.

Partai Demokrat juga mengemukakan, sejak Januari 2021 telah terjadi Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) yang hendak menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB) yang bertentangan dengan AD/ART.

"GPK-PD ini diprovokasi dan dimotori oleh sejumlah kader dan mantan kader Partai Demokrat serta disponsori oleh pihak eksternal partai. Mereka melakukan tindakan melawan hukum karena tidak memilik hak suara yang sah. Atas tindakan mereka tersebut, Partai Demokrat telah memecat mereka," kata Herzaky.

Selain itu, kata Herzaky, seluruh Ketua DPD dan Ketua DPC Partai Demokrat seluruh Indonesia sudah membuat serta menandatangani surat pernyataan menolak KLB ilegal.

"Atas dasar itu semua, Partai Demokrat memohon agar Menko Polhukam, Kapolri, dan Menkumham mencegah serta menghentikan penyelenggaraan KLB yang ilegal dan inkonstitusional karena melanggar AD/ART Partai Demokrat yang sah," ujar dia.

"Surat-surat tersebut sudah dikirimkan dan sudah diterima oleh Kantor Menko Polhukam, kantor Kapolri serta Kementerian Hukum dan HAM," tandas Herzaky.

Partai Demokrat dengan Ketua Umum AHY juga mengungkap sejumlah kejanggalan dalam KLB yang dilangsungkan di sebuah hotel di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kubu AHY menyebut acara tersebut ilegal karena tidak mendapat restu Majelis Tinggi Partai. Sementara kubu KLB mengklaim sah karena dihadiri mayoritas DPC dan DPD.

Berdasarkan Pasal 83 ayat (1) AD/ART disebutkan bahwa Dewan Pimpinan Pusat (DPP) sebagai penyelenggara Kongres atau Kongres Luar Biasa. Selanjutnya, ayat (2) mengatur, KLB dapat diadakan atas permintaan; Majelis Tinggi Partai atau sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan 1/2 dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan disetujui oleh Majelis Tinggi Partai.

Dalam permintaan tersebut, harus menyebutkan agenda dan alasan-alasan yang jelas diadakannya Kongres Luar Biasa. Selanjutnya, peserta KLB adalah Majelis Tinggi Partai, Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Perwakilan Luar Negeri dan Organisasi Sayap yang telah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 93 mengatur, peserta terdiri dari peserta yang mempunyai hak suara dan peserta yang diundang. Pasal 94 mengatur jumlah hak suara dalam KLB sebagai berikut; Majelis Tinggi Partai 9 hak suara, DPP 5 hak suara, DPD 2 hak suara, DPC 1 hak suara, Dewan Perwakilan Luar Negeri 1 hak suara, dan Organisasi Sayap 1 hak suara.

Pasal 95 mengatur, pengambilan keputusan di KLB Demokrat dapat dilakukan melalui aklamasi dan/atau pemungutan suara. Keputusan rapat-rapat Demokrat di setiap tingkatan kepengurusan dinyatakan sah apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah peserta yang hadir.

Pihak Polri pun bereaksi atas surat yang dikirim Partai Demokrat. Mabes Polri memastikan tak mengeluarkan surat izin keramaian bagi penyelenggara Kongres Luar Biasa Parta Demokrat di The Hill Hotel and Resort Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara.

Namun, Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Argo Yuwono, belum memberikan jawaban terkait langkah apa yang akan diambil oleh aparat kepolisian apabila acara tersebut tetap digelar.

"Polri tidak mengeluarkan izin," kata Argo saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (5/3/2021).

Oleh: Liputan6

Kamis, 04 Maret 2021

Pemecatan 7 Kader Partai Demokrat, Jeffray Raja Tugam: "DPC Partai Demokrat Sekadau Dukung Penuh Keputusan AHY"

Pemecatan 7 Kader Partai Demokrat, Jeffray Raja Tugam: "DPC Partai Demokrat Sekadau Dukung Penuh Keputusan AHY"
Pengurus DPC Partai Demokrat Sekadau.

BorneoTribun Sekadau, Kalbar -  Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Sekadau, yang diketuai Simon Petrus dengan tegas mendukung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai ketua umum partai berlambang mercy tersebut, Kamis 3 Maret 2021. 

Melalui Sekretaris DPC Partai Demokrat, yang juga anggota DPRD Kabupaten Sekadau, Jeffray Raja Tugam. Partai Demokrat Kabupaten Sekadau nyatakan dukungan atas terpilihnya AHY sebagai ketua umum dan sikapnya yang telah memberhentikan secara tidak hormat 7 kader partai yang dianggap berkhianat. 

Menurut Jeffray, sikap AHY sudah tepat demi menegakkan kehormatan dan wibawa partai. Terlebih 7 orang kader itu diketahui terlibat dalam upaya kudeta terhadap kursi Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Kami meyatakan tetap mendukung sepenuhnya dan setuju dengan sikap yang diambil Ketua Umum kami dalam memberhentikan kader yang dianggap berkhianat," tegas Sekretaris DPC, Jeffray Raja Tugam.

Oleh: (YK/KL)

Rabu, 09 September 2020

HUT Ke-19, Sukardi Minta Kader PD Tetap Santun Dan Solid

Keluarga besar partai Demokrat Kabupaten Kayong Utara (KKU). (Foto: BT/JH)


SUKADANA | BORNEOTRIBUN - Keluarga besar partai Demokrat Kabupaten Kayong Utara (KKU) hari ini merayakan HUT partainya ke-19, sekaligus merayakan ulang tahun mantan ketua umum, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke-71. 


Pengurus partai Demokrat Kayong Utara dan mantan Ketua DPRD periode 2014-2019, mengutip arahan ketua umum, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), tetap berharap utamanya seluruh jajaran pengurus, kader dan simpatisan DPC Demokrat KKU tetap menjaga soliditas dan santun dalam berpolitik, terlebih dalam meraih simpati rakyat.


"Karena kita telah ditanamkan nilai-nilai luhur oleh bapak SBY seperti itu, dan jadi kewajiban kita untuk melakukanya" kata Sukardi, rabu (9/9) siang lewat sambungan telepon.


Sebagai partai pemenang di KKU, walau belum bisa memberikan kontribusi besar bagi masyarakat, dia menyebutkan Demokrat tetap konsisten berupaya membantu masyarakat. 


"Disaat situasi corona ini, kitapun telah berbuat dengan membagikan bantuan sembako dan melakukan aksi sosial penyemprotan disinfektan" ungkapnya.


Sementara Sarnawi sebagai ketua DPC Demokrat KKU berharap agar partainya tetap diberi kepercayaan dan amanah untuk menjalankan amanat terutama masyarakat Kayong Utara.


"Semoga kami tetap bisa melayani masyarakat dan tetap jaya" katanya.


Selanjutnya, Sarnawi berterimakasih atas kepercayaan masyarakat Kayong Utara telah mempercayai Demokrat memimpin DPRD.i


"Banyak terimakasih atas kepercayaan rakyat. Dan semoga kedepan kita bisa memimpin Republik Indonesia lagi" kata Sarnawi. (Jahidin).

Sabtu, 05 September 2020

Jelang Pilkada Sekadau, Delapan Belas Orang Menyatakan Mundur Dari Kepengurusan DPC Partai Demokrat

Partai Demokrat.(Image Wikimedia.org)


Jelang Pilkada Sekadau, Delapan Belas Orang Menyatakan Mundur Dari Kepengurusan DPC Partai Demokrat


BORNEOTRIBUN | SEKADAU -- Mulai tanggal 3 September 2020, Delapan Belas orang telah menyatakan mundur dari kepengurusan DPC Partai Demokrat Kabupaten Sekadau.


18 orang tersebut yakni, Yohanes Adji, Yohanes Anes, Miki Hermanto, Kornelius, LH Anwar Al dan Plorensius Sugianto Silviansus Siron, Sabinus Sidin, Lidwina Anceng, Gregorius Regen, Kristianus Wawan, Amini Eka Rumiati, Fransiskus Krisbi, Yeson, Sumarni, Nana Germana Ida, Thomas Bunsu dan Stefanus.


Mereka mengajukan pengunduran diri sebagai pengurus partai Demokrat Kabupaten Sekadau berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan pusat Partai Demokrat No. 267/SK/DPP. PD/DPC/VI/2018 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Sekadau Provinsi Kalbar Periode 2018-2023.


Yohanes Adji mengatakan, jika dilihat di SK ia menjabat Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Demokrat. 


"Saya tidak pernah tahu posisi jabatan di partai.  Selama ini tidak pernah diundang atau rapat. Pada Pemilu 2019 saya bergabung di PKB maju Caleg Provinsi. Setelah itu tidak ada dari Partai Demokrat menggugat. Jadi saya tidak tahu. Selesai pemilu akhir 2019, saya masuk ke PDIP sampai sekarang. Jadi, ini saya sampaikan agar masyarakat mengetahui, "ungkap Yohanes Adji. 


Sementara, Yohanes Anes dalam jabatan di SK Partai Demokrat sebagai Ketua Divisi Program Pengabdian Masyarakat dan Pro Rakyat. 


"Saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua DPC Partai Demokrat Sekadau yang telah memasukan sama saya sebagai pengurus. Pengunduran diri ini dikarenakan saya tidak pernah diberi tahu atas dikonformasi bahwa saya menjadi anggota pengurus DPC Partai demokray sebagai tercantum dalam SK tersebut.  Jika ada hal yang kurang  saya sampaikan mohon maaf, "beber Yohanes Anes. 


Selain itu, Miki Hermanto, Wakil Ketua II Komisi Pemenangan Pemilu di Demokrat ini mengaku bergabung di Demokrat sejak 2018 Dan hampir dua tahun. 


"Jika ada kegiatan partai saya tidak diberi tahu.  Dengan adanya SK saya tidak pernah terima.  Terima kasih kepada Demokrat yang memasukan nama saya di pengurus. Bahkan pada

Pemilu telah dimasukan pada pada hari ini saya mengundurkan diri dari Partai Demokrat,"ungkapnya. 


Kornelius, Anggota Badan Pembinaan Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi  Demokrat juga  menyikapi SK kepengurusan itu. 


"Saya tidak pernah diminta keterangan gabung di partai.  Termauk partai lain.  Karena saya memang tidak aktif di parpol. Secara pribadi saya tidak berniat bergabung di partai politik karen saya aktif di penyelenggara pemilu. Jadi saya menyatakan pengunduran diri,  walau saya tidak tau ada nama di SK kepengurusan, "ungkapnya. 


LH Anwar Al, Sekretaris Majelis Partai Demokrat secara panjang lebar bercerita sejak Partai Demokrat dibentuk di Sekadau dirinya sudah ada. Bahkan waktu Pilkada lalu ia tim pemenangan pasangan Rupinus-Aloysius yang diusung Partai Demokrat 

"Jadi saya lepaskan Partai Demokrat saat ini saya mendukung pak Rupinus - Aloysius pagi maju di Pilkada. Maka saya mengajukan penguduran diri dari pengurus Demokrat,"katanya. 

Foto: Tim Liputan


Plorensius Sugianto Yang di SK sebagai Koordinator Bagian Perlengkapan juga mundur. 


"Saya sebenarnya tidak tau ada SK dan saya tidak tau posisi jabatan. Jadi hari ini saya pribadi mengundurkan diri karena saya tidak tau ada nama di SK Partai,"ujarnya singkat. 


Sementara itu, dikonfirmasi dengan Ketua DPC Partai Demokrat Sekadau, melalui pesan WhatsApp pada pukul 12.37 Wib sampai saat berita ini ditayangkan, pesan WhatsApp belum dibuka.


(Tim Lipatan)

Hukum

Peristiwa

Kesehatan

Pemilu 2024

Lifestyle

Tekno