Berita Borneotribun.com: Pemilu Hari ini -->
Tampilkan postingan dengan label Pemilu. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pemilu. Tampilkan semua postingan

Jumat, 22 Maret 2024

Partisipasi Pemilih di Kalimantan Barat Pemilu 2024 Memuaskan dengan 82,81 Persen

Partisipasi Pemilih di Kalimantan Barat Pemilu 2024 Memuaskan dengan 82,81 Persen
Partisipasi Pemilih di Kalimantan Barat Pemilu 2024 Memuaskan dengan 82,81 Persen. (Gambar Ilustrasi)
PONTIANAK - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Barat, MS. Budi, mengumumkan angka partisipasi pemilih yang membanggakan pada Pemilu 2024 di Kalimantan Barat, yakni sebesar 82,81 persen. "Seperti yang kita ketahui, bahwa jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilu 2024 kemarin sebanyak 3.958.561 dengan rincian pemilih laki-laki mencapai 2.017.565 orang, sementara pemilih perempuan sebanyak 1.940.996 orang. Untuk menampung partisipasi tersebut, disiapkan total 7.626 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di seluruh Kalimantan Barat," kata Budi.

Dia juga menjelaskan perbandingan dengan Pemilu sebelumnya pada tahun 2019. "Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) saat itu adalah 3.560.852 dan yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 2.621.933, dengan persentasenya 73,63," ujarnya. "Melihat perbandingan ini, angka tersebut menandakan peningkatan yang signifikan pada Pemilu 2024. Saya rasa partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 ini sudah sesuai dengan harapan kita, karena kami telah menargetkan partisipasi sebesar 80 persen lebih, dan hasilnya melebihi ekspektasi," tuturnya.

Kesuksesan tersebut diapresiasi sebagai tonggak penting dalam proses demokrasi di Kalimantan Barat. Dengan partisipasi yang tinggi, diharapkan representasi suara masyarakat dapat menjadi cerminan yang kuat dari kehendak rakyat dalam menentukan arah masa depan negara.

Sementara itu, Kepala Kesbangpolinmas Kalimantan Barat, Manto, juga mengapresiasi KPU Kalbar yang mampu meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 di Kalbar. "Awalnya saya optimistis terkait tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Kalbar ini mencapai target lebih dari 70 persen. Namun, ternyata mampu meningkat di angka 82,81 persen dan tentu ini menjadi prestasi yang membanggakan," tuturnya.

Manto menjelaskan, berdasarkan data yang ada, jumlah pemilih di Pemilu 2019 lalu sebanyak 3.560.852 dan yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 2.621.933 dan persentasenya 73,63. "Kita berharap pada Pemilukada 2024 nanti jumlahnya bisa meningkat lagi, paling tidak bertahan di angka Pemilu 2024 ini," kata Manto.

Dengan peningkatan jumlah pemilih tersebut, Manto meyakini peningkatan antusiasme masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi ini, yang diharapkan meningkat dibandingkan lima tahun sebelumnya. "Untuk mencapai target tersebut, Manto menjelaskan bahwa pihaknya telah bekerja sama dengan KPU dalam melakukan sosialisasi secara intensif," katanya.

Oleh: Antara/Rendra Oxtora
Editor: Yakop

Jumat, 09 Februari 2024

Pakistan Putuskan Layanan Telepon dan Internet Nasional saat Pemilu Parlemen

Pakistan Putuskan Layanan Telepon dan Internet Nasional saat Pemilu Parlemen
Seorang petugas mulai melakukan penghitungan surat suara yang masuk setelah berakhirnya pemungutan suara pada pemilu nasional Pakistan di Karachi, 8 Februari 2024. (Rizwan TABASSUM / AFP)
JAKARTA - Pakistan memutuskan layanan telepon seluler dan internet secara nasional pada hari pemilu, Kamis (8/2), dalam upaya untuk menjaga keamanan selama proses pemungutan suara dalam pemilu parlemen.

"Pengumuman Kementerian Dalam Negeri pada pagi hari tepat sebelum tempat-tempat pemungutan suara dibuka untuk sekitar 128 juta pemilih yang memenuhi syarat mengatakan bahwa gangguan pada layanan telepon dimaksudkan untuk 'mengurangi potensi ancaman keamanan' dan 'menjaga hukum dan ketertiban'," kata sumber resmi.

Namun, pengumuman tersebut tidak menjelaskan pemadaman internet yang juga terjadi bersamaan dengan gangguan layanan telepon.

Gangguan tersebut terjadi setelah dua ledakan bom terpisah di luar kantor kampanye di provinsi Baluchistan, Pakistan barat daya pada hari Rabu yang menewaskan 30 orang. Kelompok militan Negara Islam (ISIS) mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut.

Pemerintah telah mengerahkan lebih dari 650.000 personel tentara, paramiliter, dan polisi untuk menjaga keamanan di ribuan tempat pemungutan suara di Pakistan, negara berpenduduk terpadat kelima di dunia dengan perkiraan populasi 241 juta jiwa.

Pada Kamis sore, sebuah ledakan bom menargetkan patroli polisi di distrik Dera Ismail Khan, Pakistan barat laut, menewaskan sedikitnya lima petugas. Saat ini belum ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas ledakan tersebut.

Penangguhan layanan telepon dan internet telah memicu tuduhan luas bahwa pemerintah Pakistan didukung oleh militer mencoba melakukan kecurangan dalam pemilu. Banyak yang menduga bahwa tindakan ini dimaksudkan untuk membatasi akses informasi dan koordinasi antara kandidat oposisi, terutama yang loyal pada partai mantan Perdana Menteri Imran Khan yang saat ini mendekam di penjara.

Badan pengawas independen, NetBlocks, yang memantau keamanan siber global dan tata kelola internet, mengonfirmasi penangguhan layanan komunikasi secara nasional.

“Data jaringan real-time menunjukkan bahwa pemadaman internet kini terjadi di beberapa wilayah Pakistan, selain gangguan jaringan seluler. Insiden ini terjadi pada hari pemilu dan setelah berbulan-bulan sensor digital menyasar oposisi politik,” kata NetBlocks di platform media sosialnya.

Imran Khan, politisi nasional yang paling populer dan mantan Perdana Menteri, telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara karena tuduhan korupsi dan lainnya menjelang pemungutan suara.

Rabu, 18 Oktober 2023

Simulasi Sispamkota Pemilu 2024 di Kabupaten Sekadau

Simulasi Sispamkota Pemilu 2024 di Kabupaten Sekadau.
SEKADAU - Kepolisian Resor Sekadau hari ini melaksanakan Simulasi Sispamkota (Sistem Pengamanan Kota) dalam rangka pengamanan Pemilu 2024, yang digelar di halaman Kantor Bupati Sekadau, Kalimantan Barat, pada Rabu, (18/10/2023).

Kapolres Sekadau AKBP Suyono menjelaskan, simulasi Sispamkota ini merupakan salah satu syarat dari Polri untuk mengamankan pemilu, dan merupakan perintah langsung dari Mabes Polri. Seperti kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya yaitu rakor lintas sektoral, Lat Pra Ops dan apel gelar pasukan Ops Mantap Brata Kapuas 2023-2024.

Peserta simulasi peragaan Sispamkota terdiri dari regu Dalmas awal dan tim negosiator, regu Dalmas lanjut, regu Bursi, dan melibatkan seluruh personil Polres Sekadau dari berbagai Satuan fungsi maupun anggota Polsek jajaran.

"Simulasi ini merupakan peragaan dari proses perencanaan sebagai langkah antisipasi adanya kericuhan massa yang mana tidak menutup kemungkinan akan terjadi pada pelaksanaan tugas di lapangan selama tahapan Pemilu/Pilpres berlangsung," terang Kapolres AKBP Suyono selaku penanggungjawab kegiatan.

Dalam pelaksanaan simulasi Sispamkota ini diperagakan beberapa tahapan pelaksanaan pilpres yang dituangkan dalam skenario pengamanan dan didemonstrasikan oleh seluruh personel Polres Sekadau, dengan menggunakan sarana prasarana pengamanan seperti mobil Water Cannon beserta kelengkapan Dalmas.

Diantaranya pada tahapan kampanye, masa tenang, pengamanan TPS, pengawalan kotak hasil suara, hingga penghitungan suara, serta pengamanan dan penanganan kerusuhan massa yang menolak hasil keputusan KPU dalam pemilu yang berujung pada bentrok dengan petugas kepolisian, semua diperagakan sesuai skenario yang tersusun. 

"Point penting yang diperhatikan dari simulasi ini adalah antisipasi kerawanan akan terjadinya kericuhan saat Pemilu nanti. Hal ini dapat terlihat dengan kemungkinan adanya aksi unjuk rasa sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap hasil Pemilu, bisa juga karena ketegangan antar massa pendukung paslon yang tidak dapat mengontrol diri," jelas Kapolres.

Melalui simulasi ini Kapolres menegaskan agar setiap personel Polres Sekadau yang terlibat Sispamkota mendapat pengetahuan, dan dapat memahami tugas pokok fungsi, serta peran masing-masing dalam menjalankan tugas pada pengamanan Pemilu mendatang.

Kegiatan ini disaksikan oleh Bupati Sekadau Aron, Kapolres Sekadau AKBP Suyono, Wakapolres Sekadau Kompol Hoerrudin, Dandim 1204 Sanggau/Sekadau diwakili Kapten Inf. Candra Chaniago, Kajari Sekadau Zein Yusri Mungaran, Ketua KPU Fransiskus Koman, Komisioner Bawaslu Muhammad Sandi, Kepala SKPD, perwakilan Parpol, Toga, Tomas, Todat, Tokoh pemuda dan organisasi masyarakat di Kabupaten Sekadau.

Kegiatan sispamkota ini merupakan bentuk kesiapan pihak kepolisian bersama TNI dan pemerintah daerah Kabupaten Sekadau dalam kegiatan pengamanan pelaksanaan pemilu tahun 2024 di Kabupaten Sekadau dari gangguan Kamtibmas. 

Kapolres juga mengajak kepada seluruh stakeholder dan elemen masyarakat untuk bergandengan tangan dan bekerjasama agar kegiatan pemilu khususnya di kabupaten Sekadau berjalan aman damai dan kondusif. (**)

Minggu, 24 September 2023

KPU Singkawang Sosialisasikan PKPU Kampanye dan Dana Kampanye Pemilu

KPU Singkawang Sosialisasikan PKPU Kampanye dan Dana Kampanye Pemilu.
SINGKAWANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Singkawang mengadakan acara sosialisasi Peraturan KPU (PKPU) mengenai kampanye dan dana kampanye dalam pemilihan umum (Pemilu) kepada perwakilan partai politik dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Singkawang.

Dalam kesempatan tersebut, Anggota KPU Kota Singkawang, Ayu Gintari, menjelaskan pentingnya sosialisasi kepada partai politik terkait PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu. Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk memastikan bahwa informasi mengenai aturan kampanye Pemilu tersampaikan dengan baik kepada pihak terkait. Sosialisasi ini dianggap sebagai langkah krusial agar partai politik dan masyarakat dapat memahami dengan baik peraturan yang mengatur kampanye.

Ayu Gintari, yang juga bertanggung jawab atas Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat (Sosdiklih dan Parmas) dalam KPU, memberikan penjelasan terperinci mengenai dasar hukum, tahapan kampanye, metode yang dapat digunakan, serta aturan-aturan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-XXI/2023. Ia sangat menekankan pentingnya para peserta Pemilu untuk mematuhi semua aturan yang telah ditetapkan.

"Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, kampanye Pemilu baru akan dimulai pada tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Oleh karena itu, kami ingin mengingatkan para peserta Pemilu untuk mematuhi aturan ini, karena saat ini masa kampanye belum dimulai," kata Ayu.

Meskipun kampanye tidak diizinkan sebelum masa kampanye dimulai, Ayu Gintari juga menjelaskan bahwa partai politik masih dapat melakukan kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik. Namun, kegiatan ini harus dilakukan di internal partai politik yang menjadi peserta Pemilu. Metode pelaksanaannya termasuk pemasangan bendera partai politik dan nomor urutnya, serta pertemuan terbatas dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU dan Bawaslu sesuai tingkatannya, paling lambat satu hari sebelum kegiatan dilaksanakan.

Ia menambahkan bahwa dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik, tidak diperbolehkan mengandung unsur ajakan atau pengungkapan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus, atau karakteristik partai politik dengan menggunakan berbagai metode seperti pemasangan alat peraga kampanye di fasilitas umum atau media sosial yang mengandung tanda gambar dan nomor urut partai.

Pada kesempatan yang sama, Anggota KPU Kota Singkawang, Ghazali Hasanudin, menjelaskan aturan terkait dana kampanye Pemilu yang diatur dalam PKPU Nomor 18 Tahun 2023.

Ghazali memberikan penjelasan rinci tentang apa yang dimaksud dengan dana kampanye, siapa yang dapat menjadi sumber dana kampanye, siapa yang dapat menjadi penyumbang dana kampanye, serta batas waktu pelaporan dana kampanye.

"Penjelasan ini penting untuk memahami sumber-sumber yang diperbolehkan dan yang dilarang sebagai penyumbang dana kampanye. Sumber dana kampanye dibedakan menjadi dua kategori, yaitu sumber dana kampanye yang tidak terbatas dan yang dibatasi. Sumbangan dapat berasal dari perorangan, lembaga, atau perusahaan, namun masing-masing memiliki batasan yang harus diikuti," terang Ghazali.

Lebih lanjut, Ghazali Hasanudin, yang bertanggung jawab atas Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dalam KPU, menjelaskan bahwa peserta Pemilu wajib melaporkan dana kampanye mereka. Pelaporan ini terbagi menjadi tiga jenis, yaitu Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). Setiap jenis laporan memiliki batas waktu pelaporan yang harus ditaati, baik untuk diserahkan ke KPU maupun ke kantor akuntan publik yang akan melakukan audit.

(Tim Liputan)

Selasa, 19 September 2023

Bupati Sanggau Terima Audensi Dari Bawaslu Kabupaten Sanggau Periode 2023 - 2028

Bupati Sanggau Terima Audensi Dari Bawaslu Kabupaten Sanggau Periode 2023 - 2028.
SANGGAU - Bawaslu Kabupaten Sanggau Periode 2023 - 2028 melaksanakan
Silaturahmi sekaligus audensi bersama kepala daerah Kabupaten Sanggau.

Bupati Sanggau, Paolus Hadi menerima langsung ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Sanggau di ruangan kerjanya, pada Senin (18/09/2023).

Dalam kunjungannya, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Sanggau, Septiana Ika Kristia bersama Anggota Bawaslu Saparudin, Candra Apriansyah, Ahmad Zaini, Joko Mulyo Hari setiawan dan Sekretaris Bawaslu Sanggau Syukur beraudiensi bersama Bupati Sanggau Poulus Hadi. 

Bupati Sanggau Poulus Hadi juga mengucapkan selamat kepada Ketua dan Anggota Bawaslu terpilih periode 2023-2028. Guna memberikan informasi kesiapan dalam menghadapi Pemilu dan Pilkada 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sanggau terus lakukan audiensi dengan pemerintah daerah.

Di temui di tengah aktivitasnya, Ketua Bawaslu Sanggau melalui kordiv P2 H Saparudin mengatakan, bahwa kegiatan tersebut untuk perkuat sinergitas.

"Kunjungan kami kali ini untuk perkuat sinergitas Bawaslu kepada Pemda Sanggau sekaligus koordinasi terkait pelaksanaan Pemilu tahun 2024. Mengingat menuju pemungutan suara,” tuturnya.

Lebih lanjut Saparudin menjelaskan maksud dari silaturahmi adalah menjelaskan langkah dan kegiatan Bawaslu dalam tahapan persiapan Pemilu 2024.
 
"Tentunya di harapkan pemerintah daerah dapat mensuport semua kegiatan kita, agar Pemilu 2024 berlangsung aman, damai sesuai dengan apa yang telah dideklarasikan bersama," ujarnya.

“Semoga pada pelaksanaan pesta demokrasi nanti baik itu peserta, partai politik dan semua pihak mengikuti aturan yang sudah ada sesuai perundangan sebagaimana Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017, agar semua hajat kita di 2024 berlangsung aman dan damai,” harapnya.

"Secara prinsip Bawaslu Kabupaten Sanggau akan melakukan pengawasan pada tahapan jalannya kegiatan pesta demokrasi ini," tutupnya. (Libertus)

Senin, 04 September 2023

Ketua Bawaslu Kalbar: Komitmen Menolak Politik Uang di Pemilu 2024

Ketua Bawaslu Kalimantan Barat, Mursyid Hidayat
Ketua Bawaslu Kalimantan Barat, Mursyid Hidayat.
PONTIANAK – Ketua Bawaslu Kalimantan Barat, Mursyid Hidayat, menegaskan komitmen untuk menolak politik uang dari partai politik selama Pemilu 2024.

Dia menyatakan bahwa Bawaslu akan mengawasi tahapan pemilu dengan ketat, mendorong penyelenggara pemilu untuk mematuhi aturan dan keyakinan mereka.

Hidayat juga mengumumkan rencana pembentukan sekolah kader pengawasan untuk menilai kualifikasi calon kader pengawasan pemilu.

Bawaslu Kalbar akan melibatkan mereka dalam berbagai kegiatan dan mendorong pembentukan Desa Awas di kampung masing-masing.

Selain itu, Hidayat mengajak masyarakat dan pihak terkait untuk berpartisipasi dalam Pemilu 2024 dan mewujudkan suasana pesta demokrasi yang riang gembira.

Dia menyoroti pentingnya menghormati perbedaan dalam kompetisi pemilu tersebut.

Hidayat juga menekankan bahwa Pemilu 2024 akan menjadi momen demokrasi terbesar dalam sejarah, mencakup pemilihan anggota legislatif dari berbagai tingkatan hingga pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Dia berharap seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan di Kalbar akan bekerja sama untuk menjalankan pemilu yang adil dan damai, mengingat keterbatasan sumber daya manusia dalam penyelenggara pemilu.

Senin, 28 Agustus 2023

KPU Kapuas Hulu Siapkan Pengadaan Logistik Tahap Pertama untuk Pemilu 2024

Pemilu 2024 (Ist).
KAPUAS HULU - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat (Kalbar), telah memulai persiapan penting dalam menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024. Tahap awal persiapan ini berkaitan dengan pengadaan kelengkapan logistik yang diperlukan untuk pelaksanaan Pemilu tersebut.

Muhammad Yusuf, selaku Ketua KPU Kapuas Hulu, mengungkapkan bahwa dalam tahap pertama pengadaan logistik ini, fokus utama akan diberikan pada perlengkapan pemungutan suara.

Di antara kelengkapan yang akan dipersiapkan termasuk bilik kotak suara serta peralatan pendukung lainnya yang diperlukan untuk proses pemungutan dan penghitungan suara. Selain itu, juga akan disiapkan jumlah surat suara yang sesuai dengan kebutuhan.

"Untuk pengadaan logistik tahap pertama ini perlengkapan pemungutan suara seperti bilik kotak suara dan kelengkapan penghitungan selain surat suara," ungkap Muhammad Yusuf kepada media di Putussibau Kapuas Hulu pada hari Senin.

Rencananya, proses pengadaan logistik tahap pertama ini akan berlangsung mulai dari bulan September hingga Oktober 2023. 

KPU Kapuas Hulu telah mengambil langkah awal yang krusial untuk memastikan bahwa seluruh aspek logistik terpenuhi dengan baik sehingga pelaksanaan Pemilu 2024 dapat berjalan lancar dan efisien.

Muhammad Yusuf juga menyoroti rencana pengadaan logistik tahap kedua yang akan dilakukan setelah daftar calon tetap (DCT) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten dan kota diumumkan. 

Tahap kedua ini akan berkaitan dengan pengadaan surat suara Pemilu 2024 berdasarkan jumlah pemilih yang telah ditetapkan.

Selain persiapan pengadaan logistik, KPU Kapuas Hulu juga sedang aktif dalam menyusun daftar pemilihan tambahan. Hal ini khususnya diperuntukkan bagi warga masyarakat yang mungkin akan pindah tempat tinggal pada saat pemungutan suara berlangsung. D

engan memastikan adanya daftar pemilihan tambahan yang sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, KPU berusaha untuk menciptakan proses Pemilu yang inklusif dan memberikan kesempatan kepada setiap warga untuk berpartisipasi dalam pemilihan.

Sementara daftar calon sementara (DCS) yang berisi 334 bakal calon legislatif (Bacaleg) telah diumumkan setelah melalui proses verifikasi, hingga saat ini belum ada tanggapan yang diterima dari masyarakat terkait hal ini. 

Muhammad Yusuf mengharapkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam mengikuti setiap tahapan Pemilu 2024, guna menjadikan Pemilu yang akan datang sukses dan mewakili aspirasi masyarakat secara baik.

"Kami sudah mengumumkan DCS, namun hingga saat ini belum ada tanggapan dari masyarakat," tambahnya.

KPU Kapuas Hulu mengajak semua pihak, terutama masyarakat setempat, untuk bersama-sama terlibat dalam seluruh tahapan Pemilu 2024. Dengan kolaborasi yang baik antara KPU dan masyarakat, diharapkan proses Pemilu dapat berjalan lancar, transparan, dan akuntabel, serta mampu menghasilkan pemimpin yang sesuai dengan kehendak rakyat.

(Tim red)

Hukum

Peristiwa

Kesehatan

Pemilu 2024

Lifestyle

Tekno