Berita Borneotribun.com: Pemprov Kalbar Hari ini -->
Tampilkan postingan dengan label Pemprov Kalbar. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pemprov Kalbar. Tampilkan semua postingan

Jumat, 23 September 2022

Gubernur Kalbar ungkapkan ini saat Lepas Wisata Bhakti Bhayangkara Khatulistiwa

Gubernur Kalbar ungkapkan ini saat Lepas Wisata Bhakti Bhayangkara Khatulistiwa
Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., melepas rombongan peserta Wisata Bhakti Bhayangkara Khatulistiwa. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)
BorneoTribun Pontianak - Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., melepas rombongan peserta Wisata Bhakti Bhayangkara Khatulistiwa pada Jumat pagi (23/9/2022) di Halaman Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Jalan Ahmad Yani Pontianak. 

Kegiatan ini selain untuk menyalurkan bakat dan hobi, namun juga dirangkaikan dengan penyerahan bantuan dan pembagian di beberapa titik yang ditentukan. 
Foto Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji, S.H., M.Hum
Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., melepas rombongan peserta Wisata Bhakti Bhayangkara Khatulistiwa. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)
Adapun Rute perjalanan tersebut yakni dari Pontianak bertolak ke Kab. Mempawah, Kota Singkawang, mengikuti  Aruk Border Creative Festival di wilayah PLBN Aruk serta turut meramaikan Festival Pesona Temajuk dan di Kab Sambas.

Gubernur mengungkapkan terimakasih kepada jajaran Polda Kalbar yang telah menginisiasi kegiatan ini. 
Gubernur Kalbar melepas rombongan peserta Wisata Bhakti Bhayangkara Khatulistiwa
Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., melepas rombongan peserta Wisata Bhakti Bhayangkara Khatulistiwa. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)
Selain untuk mendongkrak popularitas dan nilai pariwisata yang ada, juga tetap berbagi kepada sesama sebagai langkah konkrit dalam meringankan beban masyarakat yang ikut terdampak dari inflasi saat ini.

"Saya ucapkan terimakasih kepada jajaran Polda Kalbar dan seluruh peserta dalam kegiatan ini, yang telah berkolaborasi memperingati Hari Wisata Dunia - Hari Lalu Lintas Bhayangkara dengan mengangkat tema "Ekspedisi Bhayangkara Khatulistiwa dan Festival Pesona Temajuk."
Sutarmidji melepas rombongan peserta Wisata Bhakti Bhayangkara Khatulistiwa
Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., melepas rombongan peserta Wisata Bhakti Bhayangkara Khatulistiwa. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)
"Pantai Temajuk ini wilayah yang sangat sangat indah. Ada juga di sana pulau yang berbatasan dengan Malaysia."

"Oleh karena itu kita ingin agar itu tidak terjadi seperti Sipadan dan Ligitan, karena aktivitas di Malaysia cukup padat. Pos Pamtas 30 m dari perbatasan, pos imigrasi malah 3km. Sedang mereka hanya 15m", jelas Sutarmidji dalam sambutannya.
rombongan peserta Wisata Bhakti Bhayangkara Khatulistiwa
Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., melepas rombongan peserta Wisata Bhakti Bhayangkara Khatulistiwa. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)
Orang nomor satu di Kalbar ini juga berharap dengan terselenggaranya kegiatan ini Pantai Temajuk semakin dikenal dan menjadi poros perkembangan pariwisata di Kalbar.

"Mudah - mudahan dengan kegiatan yg dilaksanakan Polda Kalbar ini, temajuk semakin dikenal dan menjadi jantungnya pertumbuhan pariwisata di Kalbar. tempatnya sangat indah."

"Apalagi di sana ada 2 penangkaran penyu, kontur tanah bagus, perbukitan dan pantai yang bagus, indah dan teduh."

"Semoga dengan ini kita bisa terus mengembangkan pariwisata di Temajuk. Apalagi ini dikaitkan dengan kegiatan sosial."

"Saat ini perlu kita lakukan, tak lain juga untuk menekan inflasi. karena sumbangan beras pada inflasi 74 persen."

"Mudah-mudahan bisa kita tekan  sampai akhir tahun, kita dapat mengendalikan inflasinya menjadi sangat rendah", harap Gubernur Sutarmidji.
melepas rombongan peserta Wisata Bhakti Bhayangkara Khatulistiwa
Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., melepas rombongan peserta Wisata Bhakti Bhayangkara Khatulistiwa. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)
Kegiatan pelepasan ini juga turut dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Barat Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar dr. Harisson, M.Kes., beserta unsur Forkopimda. Adapun peserta yang ikut berpartisipasi pada kegiatan dari seluruh Komunitas Offroad yang ada di Kalimantan Barat dengan total 334 peserta yang terdiri dari 59 mobil rally wisata, 120 mobil offroad dan 155 sepeda motor.

(ian/adpim)

Menatap Indonesia Emas 2045

Menatap Indonesia Emas 2045
Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar dr. Harisson M.Kes bersama Rektor Universitas Tanjungpura Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si., mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Republik Indonesia Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P., saat memberikan Kuliah Umum. (BorneoTribun/Adpim Pemprov Kalbar)
BorneoTribun Pontianak - Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar dr. Harisson M.Kes bersama Rektor Universitas Tanjungpura Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si., mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Republik Indonesia Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P., saat memberikan Kuliah Umum Kuliah Umum yang bertemakan ‘Internalisasi Revolusi Mental: Memperkuat Integritas Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045" ini di Universitas Tanjungpura Pontianak, Kamis (22/9/2022).

Menteri Menko PMK mendorong Universitas Tanjungpura Pontianak untuk turut berkontribusi dalam upaya pembangunan Sumber Daya Manusia guna mewujudkan kualitas generasi Indonesia Emas 2045.

“Saya meminta dan mengajak para dosen, tenaga pendidik dan mahasiswa untuk dapat tampil sebagai garda terdepan dalam memberikan kontribusi efektif, kreatif dan inovatif kepada masyarakat. Kita harus menjadi manusia Indonesia yang penuh dengan SDM berkualitas unggul, Inovatif, berakhlak mulia, serta memiliki karakter Pancasila, secara adaptif terhadap tantangan perubahan global, terutama dalam memasuki era Revolusi 5.0,” ungkap Muhadjir Effendy di hadapan para mahasiswa.

Menurutnya, melalui kampus-kampus merupakan lokus strategis sebagai titik pusat pembentukan karakter dan peradaban yang sangat diperlukan guna kemajuan bangsa. Sebab rektor, dosen, tenaga pendidik dan mahasiswa dalam lingkup universitas menjadi pelopor dalam pengembangan SDM Generasi Emas 2045 di bidang pendidikan.

“Sebagai mahasiswa harus paham sejarah, kalian lah akan menjadi Generasi Emas Indonesia, sebab di tahun 2045 usia kalian yang sekarang menjadi mahasiswa, akan memasuki usia produktif dimana Indonesia berusia 100 tahun,” ujarnya.

“Kalau kita mampu memanfaatkan bonus demografi ini kita bisa menjadi negara yang maju. Namun jika tidak bisa dimanfaatkan, maka bonus demografi tersebut akan sia-sia,” ujar Pria yang juga pernah menjabat sebagai Mendikbud RI ini.

Ditempat yang sama, Sekda Prov Kalbar  menjelaskan nanti di tahun 2045 Indonesia mengalami bonus demografi dimana negara tersebut memiliki usia produktif yang lebih banyak dan berharap Indonesia di tahun 2045 akan menjadi negara yang maju dibandingkan negara lainnya, maka perlu disiapkan dari sekarang.

“Karena akan mengisi dan memimpin di tahun 2045 pada saat Indonesia Emas itu adalah generasi yang lahir pada tahun 1980 sampai 2027, jadi kalau di UNTAN ini yang sedang kuliah adalah mahasiswa-mahasiswi yang nanti akan bekerja dan memimpin Indonesia di tahun 2045, oleh sebab itu harus benar-benar kita disiapkan,” jelas Harisson.

Rangkaian acara tersebut kemudian ditutup dengan Penanaman Pohon bersama di kawasan lingkungan Universitas Tanjungpura Pontianak yang menggambarkan Aksi Nyata Revolusi Mental.

(ian/aws)

Peringatan Hari Lahir Nabi Kongzi Ke 2573 di Pontianak

Peringatan Hari Lahir Nabi Kongzi Ke 2573 di Pontianak
Peringatan Hari Lahir Nabi Kongzi Ke 2573 di Pontianak. (BorneoTribun/Adpim Pemprov Kalbar)
BorneoTribun Pontianak, Kalbar - Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin dengan didampingi  Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P. dan Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji, S.H., M.Hum, berharap seluruh pemeluk agama berkontribusi dan berpartisipasi dalam proses pembangunan negeri, baik secara individu maupun melalui organisasi kelompok. 

Hal tersebut dinyatakan pada Peringatan Hari Lahir Nasional Nabi Kong Zi ke 2573 yang diselenggarakan oleh Majelis Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia ( Matakin ) di Pontianak Convention Centre, Jl. Sultan Abdurrahman Kota Pontianak, Kamis (22/09/2022).

“Organisasi keagamaan dapat menjadi penggerak roda perekonomian masyarakat, utamanya UMKM. Seluruh organisasi kemasyarakatan yang berbasis agama dapat menyangga kerja Pemerintah untuk mendorong kemajuan dan peningkatan SDM Indonesia di segala bidang, sehingga Indonesia dapat pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat,” ungkap Wapres RI dalam arahannya.

K.H. Ma'ruf Amin juga menegaskan bahwa peran para ulama dan pemuka agama sangat penting. Selain dapat membangun manusia berakhlak mulia sesuai ajaran kitab suci masing-masing, para pemuka agama juga mampu membangkitkan optimisme dan memotivasi warga bangsa agar tetap produktif, berdaya juang, dan berkontribusi dalam kehidupan sehari-hari.

“Imbauan dari pemuka agama melalui pendekatan yang inspiratif dan sejuk tentu akan mendapat perhatian umat,” pungkas Wapres RI.

Sementara itu, Gubernur Kalbar dalam sambutannya mengutarakan terima kasih atas kehadiran Wakil Presiden di Kota Pontianak, Provinsi Kalbar dan bagi umat agama atas Peringatan Hari Lahir Nasional Nabi Kong Zi ke 2573. Pemerintah Provinsi Kalbar akan terus memberikan kebebasan dan kekeluasaan kepada seluruh umat agama yang ada di Kalbar.

“Masyarakat Tiong Hoa yang menganut agama Khong Hu Cu di Kalbar berjumlah 8,6 % dari jumlah penduduk Provinsi Kalbar. Sedangkan di pendidikan sekolah menegah atas sudah tersedia 68 guru agama Khong Hu Cu bahkan sekarang gurunya kelebihan 48 orang sehingga guru itu kasian tidak dapat tunjangan verifikasi,” ungkap Sutarmidji dalam sambutannya.

Kemudian untuk perayaan agama Khong Hu Cu, pemerintah daerah memberikan keleluasan merayakan keagamaan tersebut.

“DI Kota Pontianak pada tahun 1998 kota yang pertama mengizinkan atau memberikan kebebasan yang mencatatkan status agama Khong Hu Cu di KTP. Jadi yang pertama kali mereasilasikan yaitu Kota Pontianak. Saya berharap semua agama yang diakui oleh negera berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 merupakan Kepres Nomor 1 Tahun 1965 ada enam agama yang diakui dan salah satunya agama Khong Hu Cu ini yang harus kita hormati dan kita jangan liat kebelakang, mari kita sama-sama untuk membangun kalbar dengan keberagaman agama maupun etnisnya,” jelas Sutarmidji mengahkiri sambutannya.

Kegiatan ini juga turut dihadiri Forkopimda Prov Kalbar, Sekretaris Daerah Porvinsi Kalbar dr. Harisson, M.Kes., Wali Kota Pontianak Ir. H. Edi Rusdi Kamtono, M.M., M.T, Ketua Umum Matakin Pusat Xs. Ir. Budi S. Tanuwibowo, M.M. , Ketua Matakin Kalbar Yo Nguan Cua beserta pengurus dan hadirin lainnya.(ian/adpim)

Kamis, 22 September 2022

DKP Pemprov Kalbar Siapkan 4.350 Paket Pangan Gratis di Empat Kabupaten

DKP Pemprov Kalbar Siapkan 4.350 Paket Pangan Gratis di Empat Kabupaten
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalbar, Heronimus Hero. (BorneoTribun/Antara)
BorneoTribun Pontianak - Pemerintah Provinsi Kalbar melalui Dinas Ketahanan Pangan (DKP) menyiapkan 4.350 paket gratis yang merupakan bantuan sosial yang akan diserahkan kepada masyarakat di daerah yakni Kabupaten Mempawah, Bengkayang, Sambas dan Kota Singkawang.

"Paket bansos sudah dikemas dan siap salur. Hari ini sudah siap salur karena mulai besok akan diberikan kepada masyarakat," kata Kepala DKP Kalbar, Heronimus Hero di Pontianak, Kamis.

Ia menjelaskan adanya bansos tersebut menjadi satu di antar upaya pemerintah dalam membantu mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

"Kemudian hal ini juga sebagai bentuk pengendalian inflasi daerah setempat. Dalam bansos ini kami menyediakan paket pangan karena paket yang disalurkan didapat dari harga agen. Dalam penyaluran nanti langsung diserahkan Gubernur Kalbar," katanya.

Menurutnya, dalam pengendalian inflasi daerah, pemerintah provinsi selain membagikan bansos paket pangan juga menggelar pangan murah. Dua langkah tersebut menjadi upaya strategis dan diambil Gubernur Kalbar dalam memitigasi inflasi di daerah.

"Adanya gelar pangan murah bisa memberikan harga yang lebih murah dari harga pasar. Hal itu karena barang yang disediakan langsung dari agen. Kemudian dengan kegiatan ini juga akses masyarakat untuk mendapatkan barang lebih dekat. Apalagi lewat kegiatan langsung menyasar masyarakat," demikian Heronimus Hero.

(yak/ian)

Rabu, 21 September 2022

Pelaku Usaha Harus Berani Ekspor Keluar Negeri

Pelaku Usaha Harus Berani Ekspor Keluar Negeri
Pelaku Usaha Harus Berani Ekspor Keluar Negeri/
BorneoTribun Pontianak - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes. menyampaikan bahwa pemerintah sedang melakukan percepatan pembangunan khususnya infrastruktur guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 

Hal ini terbukti beberapa waktu yang lalu Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah meresmikan Pelabuhan Internasional Kijing yang merupakan pelabuhan terbesar di Kalimantan. 

Seperti kita ketahui potensi ekspor hewan dan produk hewan Kalbar tercatat di tahun 2018-2022 terdapat 10 jenis komoditi yang telah di ekspor.

"Potensi ini harus segera kita manfaatkan, jangan sampai dengan adanya Pelabuhan Kijing itu kita menjadi penonton. Kita harus ikut disitu menjadi salah satu pengekspor", harap Harisson saat membuka Pelatihan Pelaku Usaha Peternakan Menuju Ekspor Tahun 2022 yang dilaksanakan di Hotel Ibis Pontianak, Rabu (21/9/2022).

Sekda Kalbar juga menegaskan kepada para pelaku usaha lebih kreatif dan inovatif serta mau menggali informasi dalam perdagangan ekspor komoditi peternakan ini.

"Jadi jangan kita jual di Kalimantan Barat ini saja. Jual domestik, lalu orang yang mengekspor, jangan! Kita sendiri yang harus mengekspornya dan untuk itu hari ini kita melakukan pelatihan ini. Kita juga harus pandai mengemas produk-produk," tegas mantan Kepala Dinas Kesehatan Prov Kalbar ini.

Kegiatan Pelatihan ini diharapkan agar para wirausahawan atau pemuda yang memiliki jiwa entrepreneur dapat belajar mekanisme ekspor dari hasil-hasil pertanian maupun peternakan serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk mengenali potensi ekspor untuk produk hewan atau ternak, mencari pasar ekspor, menyusun dokumen ekspor, teknik marketing serta menghitung harga sehingga mampu meningkatkan nilai dan keberagaman ekspor produk komoditi hewan atau ternak yang berdampak pada percepatan laju ekspornya di Kalimantan Barat. 

Sebagai informasi, sasaran kegiatan ini yaitu pelaku usaha baik perusahaan maupun perorangan, kelompok tani yang mengembangkan komoditas dan produk yang berasal dari hewan atau ternak yang potensial di pasar global.

(pian/irf)

Tiga Wisudawati Polnep Pontianak Raih IPK 4

Tiga Wisudawati Polnep Pontianak Raih IPK 4
Tiga Wisudawati Polnep Pontianak Raih IPK 4.
BorneoTribun Pontianak - Sebanyak 1860 Wisudawan/Wisudawati  mengikuti Rapat Terbuka Senat Politeknik Negeri Pontianak (POLNEP) dalam rangka Wisuda ke-33 Tahun Akademik 2021/2022 di Gedung Kuliah Terpadu Politeknik Negeri Pontianak yang dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Barat  H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., dengan didampingi Direktur Polnep, Dr. Ir. H. Muhammad Toasin Asha, M.Si., bersama seluruh civitas akademika, Rabu pagi (21/9/2022). 

Dalam sambutannya Gubernur Sutarmidji mengucapkan selamat kepada seluruh mahasiswa, orang tua dan civitas akademika yang telah menempuh pendidikan dan mensukseskan anak didiknya. Beliau juga berpesan agar para lulusan POLNEP agar mampu menguasai data terkini agar dapat mengambil langkah dan kebijakan yang tepat.

"Selamat saya ucapkan kepada seluruh wisudawan, orang tua dan tak lupa kepada para civitas akademika. Pendidikan vokasi, harapannya yang paling penting adalah para alumni (lulusan) itu mampu mengaplikasikan ilmunya di lapangan."

"Untuk itu perlu mengetahui data-data yang ada. Misal dalam suatu daerah, tanpa saudara ketahui datanya, tidak mungkin saudara mampu mengambil kebijakan yang tepat. Saya berharap kedepan, semester akhir sudah disampaikan data-data itu. Tanpa data mustahil kita kita bisa berkompetisi dengan baik", ungkap Gubernur Sutarmidji di hadapan para wisudawan.

Beliau juga menerangkan ketika menjabat sebagai Gubernur hal yang yang pertama dilakukannya adalah membuat data center yang terintegrasi. Hal ini tak lain, untuk memudahkan memperoleh informasi yang valid dalam kebijakan pembangunan daerah.

"Seluruh data saya integrasikan disitu (data center), sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan. 2018, PAD Provinsi Kalimantan Barat adalah sebesar 1,7 Triliun, 2023 nanti diperkirakan sudah mampu mencapai 2,8 Triliun."

"Artinya dengan kita memvalidasi data ada kebijakan yang tepat untuk diambil dalam waktu 4 tahun, tanpa pajak baru, retribusi baru dan kenaikan tarif. Begitu pentingnya data, apapun bidang yang saudara kerjakan, tanpa data yang baik, maka tidak akan mampu berkompetisi dengan baik. Seluruh alumni, dibidang apapun untuk kuasai data", tegas orang nomor satu di kalbar ini.

Sebagai informasi, ada 3 orang wisudawati yang berhasil memperoleh IPK 4 dan Pemerintah Provinsi Kalbar akan berupaya memberikan dukungan berupa beasiswa bagi para wisudawati tersebut untuk melanjutkan pendidikannya."

"Kegiatan ini turut dihadiri oleh Anggota DPR RI Komisi X, Dr. Drs. Adrianus Asia Sidot, M.Si., dan Perwakilan dari Polda Kalbar serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar, Rita Hastarita, S.Sos., M.Si.

(pian/wnd)

Gubernur Sutarmidji Berikan Beasiswa untuk Wisudawan Berprestasi

Gubernur Kalbar Sutarmidji memberikan sambutan pada wisuda mahasiswa Politeknik Negeri Pontianak tahun 2022 di Pontianak.
Gubernur Kalbar Sutarmidji memberikan sambutan pada wisuda mahasiswa Politeknik Negeri Pontianak tahun 2022 di Pontianak.
BorneoTribun Pontianak - Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Sutarmidji, mengapresiasi mahasiswa berprestasi dan akan memberikan beasiswa kepada wisudawan dari Diploma 3 (D3) Politeknik Negeri Pontianak (Polnep) untuk melanjutkan pendidikan Perguruan Tinggi jenjang S1.

"Untuk wisudawan D3 yang berprestasi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 4.00 akan diberikan beasiswa dengan nilai Rp25 juta untuk melanjutkan pendidikannya ke Perguruan Negeri jenjang S1, dan yang berprestasi lainnya akan dipantau lagi," kata Sutarmidji saat memberikan sambutan pada wisuda mahasiswa Polnep 2022 di Pontianak, Rabu.

Pada kesempatan itu, Sutarmidji mengatakan pendidikan vokasi sekarang menjadi bagian dari kebijakan bidang pendidikan, dan penting untuk para wisudawan dapat mengembangkan potensinya.

"Pendidikan vokasi harus dikembangkan, tetapi yang lebih penting setelah ini mahasiswa dapat memerankan atau mengimplementasikan serta mengembangkan potensi diri dari bidang ilmunya masing masing," katanya.

Kemudian, Sutarmidji mengharapkan agar Polnep dapat mencetak SDM (sumber daya manusia) yang berkualitas agar dapat bersaing di luar.

"SDM yang baik itu penting. Karena SDM yang baik dapat mengolah SDA yang baik pula. Perlu diingat juga bahwa indikator kesuksesan seseorang dalam mengembangkan bidangnya itu harus jujur, disiplin, dukungan orang terdekat dan punya ketrampilan (skill) atau kemampuan dan adanya indikator tersebut, maka kita mampu berkompetisi dengan negara lain," kata dia.

Selain itu, Sutarmidji juga berharap alumni mahasiswa Polnep, dapat berkontribusi dan bersinergi untuk membangun negeri, terutama daerahnya masing masing untuk kemajuan Kalbar.

"Saya berharap alumni Polnep dapat bersinergi dengan pemerintah untuk menangkap peluang dan menggali potensi yang ada. Selain itu, saya berharap mereka bisa menciptakan lapangan kerja, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain dan setelah itu, kembali ke desa untuk melihat potensi desa tersebut supaya bisa dikembangkan," kata Sutarmidji.

(pian/ant)

Selasa, 20 September 2022

4.248.807 dari 5.482.046 Penduduk Kalbar sudah Terdaftar menjadi Peserta JKN KIS

Sebanyak 4.248.807 5.482.046 penduduk Kalimantan Barat sudah terdaftar menjadi peserta JKN KIS dari Semester I Tahun 2022 hingga 1 September 2022. 
4.248.807 dari 5.482.046 Penduduk Kalbar sudah Terdaftar menjadi Peserta JKN KIS
Forum Komunikasi serta Monitoring dan Evaluasi Atas Penyediaan Fasilitas Kesehatan, Sarana Prasarana dan Sumber Daya Manusia dengan pemangku kepentingan di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)
BorneoTribun Pontianak - Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dilakukan secara gotong royong yaitu peserta yang mampu membantu peserta yang sakit melalui prinsip gotong royong.

Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan sejak 1 Januari 2014 hingga saat ini juga bertujuan dapat menumbuhkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., saat membuka Forum Komunikasi serta Monitoring dan Evaluasi Atas Penyediaan Fasilitas Kesehatan, Sarana Prasarana dan Sumber Daya Manusia dengan pemangku kepentingan di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022, Selasa (20/9/2022).

"Untuk BPJS Kesehatan, seharusnya ada relaksasi. Ada kebijakan untuk masyarakat yang memerlukan pelayanan. Tetapi, standar-standar tenaga yang dipersyaratkan oleh BPJS memang tidak terpenuhi. Ini yang hendaknya menjadi perhatian, harus ada jalan keluar,".
Forum Komunikasi serta Monitoring dan Evaluasi Atas Penyediaan Fasilitas Kesehatan
Forum Komunikasi serta Monitoring dan Evaluasi Atas Penyediaan Fasilitas Kesehatan, Sarana Prasarana dan Sumber Daya Manusia dengan pemangku kepentingan di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)
Berdasarkan data yang didapat dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat dari Semester I Tahun 2022 hingga 1 September 2022, sebanyak 4.248.807 (77,5%) dari 5.482.046 penduduk Kalimantan Barat sudah terdaftar menjadi peserta JKN KIS

Terdapat 553.367 kunjungan oleh peserta JKN di Prov Kalbar, baik ke poli rawat jalan maupun rawat inap di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut menghabiskan biaya sebesar Rp 592.339.221.949,-.

"Inti pertemuan ini adalah BPJS Kesehatan meminta Pemprov Kalbar menaikkan jumlah kepesertaan yang baru mencapai 77,50%. Angka ini merupakan cakupan kepesertaan terendah di seluruh Indonesia," terang dr. Harisson, M.Kes., di Ruang Rapat Praja II Kantor Gubernur Kalbar.
Forum Komunikasi serta Monitoring dan Evaluasi
Forum Komunikasi serta Monitoring dan Evaluasi Atas Penyediaan Fasilitas Kesehatan, Sarana Prasarana dan Sumber Daya Manusia dengan pemangku kepentingan di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)
Latar belakang diselenggarakannya kegiatan ini yaitu dalam rangka memastikan pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya peserta JKN, dapat terlaksana dengan baik, sesuai standar dan ketentuan yang berlaku, serta dirasakan oleh seluruh masyarakat Kalbar, melalui penyediaan fasilitas kesehatan, pemenuhan komitmen dan standar pelayanan minimal, serta peningkatan mutu layanan kesehatan.

(pian/irf)

Gubernur Sutarmidji Terima Kunjungan dari KPID Kalbar

Gubernur Sutarmidji Terima Kunjungan dari KPID Kalbar
Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji, S.H., M.Hum terima kunjungan kerja Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kalimantan Barat. (BorneoTribun/HO-Adpim Pemprov Kalbar)
BorneoTribun Pontianak - Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji, S.H., M.Hum terima kunjungan kerja Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) di Ruang Kerja Gubernur Kalimantan Barat, Selasa (20/9/2022).

Turut hadir dalam pertemuan tersebut yakni Plh. Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Barat, D. Zamroni, S.STP., M.Si.

Kunjungan kerja KPID Prov Kalbar yang diketuai M.Y.I. Deddy Malik, S.T., bersama Komisioner lainnya, merupakan kunjungan pertama Komisioner KPID Prov Kalbar Periode 2022-2025 setelah dilantik beberapa waktu lalu.
Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji, S.H., M.Hum terima kunjungan kerja
Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji, S.H., M.Hum terima kunjungan kerja Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kalimantan Barat. (BorneoTribun/HO-Adpim Pemprov Kalbar)
Usai pertemuan, Deddy Malik mengungkapkan kunjungan ini dalam rangka silaturahmi sekaligus perkenalan diri kepada Gubernur Kalbar serta menjelaskan 4 Program setelah 100 hari bertugas sebagai Komisioner KPID.

“Adapun 4 program tersebut yaitu pertama, KPID Prov Kalbar akan melakukan sinergitas terkait program kerja KPID dengan Pemprov Kalbar. Kedua, KPID Prov Kalbar akan mendukung segala upaya program Pemprov Kalbar dalam kebijakan strategis Gubernur untuk membangun Kalbar lebih maju dan inovasi," jelasnya.
Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji, S.H., M.Hum terima kunjungan
Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji, S.H., M.Hum terima kunjungan kerja Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kalimantan Barat. (BorneoTribun/HO-Adpim Pemprov Kalbar)
Selain dua program tersebut, KPID akan melakukan Sosialisasi dan Literasi mengenai dampak penerapan Analog Switch Off (ASO) yang akan Cut Off pada bulan November 2022.
Kemudian, program terakhir yaitu penyiaran di wilayah perbatasan.

KPID Prov Kalbar ingin bersinergi dengan pemerintah untuk membangun wilayah perbatasan melalui program Bintang Penyiaran.
Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji
Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji, S.H., M.Hum terima kunjungan kerja Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kalimantan Barat. (BorneoTribun/HO-Adpim Pemprov Kalbar)
(Pian/adpim)

Gubernur Sutarmidji Terima Kunjungan Silaturahmi DAD Kalbar

Gubernur Sutarmidji Terima Kunjungan Silaturahmi DAD Kalbar
H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., Gubernur Kalimantan Barat, menerima kunjungan Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Barat. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)
BorneoTribun Pontianak - H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., Gubernur Kalimantan Barat, menerima kunjungan Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Barat (DAD Prov Kalbar), Selasa (20/9/2022).

Kunjungan yang diketuai Ir. Jakius Sinyor sebagai Ketua DAD Prov Kalbar bersama para pengurus membahas persiapan Musyawarah Daerah (Musda) ke VI DAD Prov Kalbar.

Terkait kegiatan tersebut, DAD Prov Kalbar mengundang Gubernur Kalbar sebagai narasumber dalam  Musda VI yang akan digelar dalam waktu dekat.
Sutarmidji, S.H., M.Hum., Gubernur Kalimantan Barat, menerima kunjungan Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Barat
H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., Gubernur Kalimantan Barat, menerima kunjungan Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Barat. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)
“Ada 3 hal yang disampaikan dalam kunjungan ini. Pertama,  membahas persiapan Musda VI DAD sekaligus meminta kesediaan Beliau sebagai narasumber. Kedua, membahas persiapan Rakernas MAD yang akan digelar di Kalimantan Timur. Ketiga, DAD Prov Kalbar akan mengadakan Festival Budaya Dayak Ke-2 di Kabupaten Sintang,” ungkap Ir. Jakius Sinyor.

Selain itu, kunjungan ini juga melaporkan akan berakhirnya masa kepengurusan Ir. Jakius Sinyor sebagai Ketua DAD Prov Kalbar.

“Inti kunjungan dari silaturahmi ini yaitu untuk menegaskan masa jabatan Ketua DAD Prov Kalbar sudah selesai. Maka dari itu, Musda akan digelar untuk memilih kembali ketua dan pengurus DAD Prov Kalbar Periode 2022-2027,” jelasnya. 
kunjungan Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Barat
H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., Gubernur Kalimantan Barat, menerima kunjungan Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Barat. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)
DAD Prov Kalbar berharap Gubernur Kalbar bersedia hadir untuk membuka acara tersebut sekaligus memberikan arahan. 

“Demikian juga Festival Budaya Dayak di Kabupaten Sintang. Beberapa waktu lalu sudah ada Festival Budaya Dayak pertama di Kabupaten Bengkayang, namun dua tahun ditunda karena pandemi COVID-19. Oleh karenanya, tahun ini kami menggelar kembali festival ini,”.

Jakius melanjutkan Festival Budaya Dayak di Kabupaten Sintang merupakan hasil koordinasi dengan Bupati Sintang yang menyatakan Kabupaten Sintang siap menjadi tuan rumah.

(Pian/Adpim)

Angka Inflasi Kalbar di Akhir Tahun 2022 Tak Melebihi Angka Inflasi Nasional

Gubernur Sutarmidji memprediksi angka inflasi Kalbar di akhir tahun 2022 tidak melebihi angka inflasi nasional, yakni sebesar 5%-5,2%, asalkan semua stakeholder bersinergi untuk mencegah inflasi.
Angka Inflasi Kalbar di Akhir Tahun 2022 Tak Melebihi Angka Inflasi Nasional
Acara Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Kalbar 2022. (BorneoTribun/Adpim Pemprov Kalbar)
BorneoTribun Pontianak - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) melakukan sinergitas antar lembaga terkait serta data yang akurat untuk mengendalikan inflasi.

Hal itu disampaikan H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., Gubernur Kalimantan Barat, saat memberikan sambutan di acara Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Kalbar 2022, Selasa (19/9/2022).

Acara ini diselenggarakan Tim Pengendali Inflasi Daerah Provinsi Kalimantan Barat (TPID Prov Kalbar) bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat.

Seluruh Bupati/Wali Kota di Kalbar, jajaran Forkopimda Prov Kalbar, akademisi, turut hadir di Aula Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov Kalbar.

Melanjutkan sambutan, H. Sutarmidji mengatakan melalui data yang akurat, pemerintah daerah bersama TPID bisa melakukan pemetaan gejolak inflasi di setiap daerah di Kalbar. 

“Pertama, data. Kedua, koordinasi. Dengan koordinasi, kita bisa memprediksi dan mengantisipasi untuk menjaga inflasi,".

Inflasi akan terjadi jika semua pihak lengah dan membiarkan ketidakseimbangan antara kebutuhan dan persediaan di lapangan.

Oleh sebab itu, Sutarmidji juga menekankan semua stakeholder agar bersama-sama menjaga berbagai komponen yang bisa meningkatkan angka inflasi di suatu daerah. 

Bahan pokok beras merupakan salah satu komponen bahan pokok penyumbang inflasi cukup besar.
Untuk mengatasi hal tersebut, Pemprov Kalbar menjaga produksi beras dan mengawasi pendistribusiannya.

“Komponen-komponen apa saja yang harus kita jaga sebagai penyumbang inflasi besar, seperti beras yang menjadi penyumbang inflasi sebesar 74%. Maka, ketersediaan beras harus dijaga supaya angka inflasi tidak terlalu dalam,” jelas H. Sutarmidji.

Kabupaten Sintang merupakan daerah yang mendapat perhatian khusus karena mengalami peningkatan inflasi year-on-year di atas 7,39%.
Meskipun terjadi deflasi sekitar -0,96% pada bulan Agustus 2022.

“Angka inflasi tinggi di Sintang disebabkan rendahnya produksi bahan pokok. Komponen-komponen itu datangnya dari luar Sintang, yang berarti biayaya besar atau mahal. Kemudian, jumlah pasokan komponen tidak menentu, kadang banyak kadang tidak," jelas Gubernur Kalbar.

Hal tersebut mengakibatkan kebutuhan meningkat di waktu tertentu, namun tetap menimbulkan inflasi.
Kabupaten Sintang bukan penghasil beras, tetapi Kabupaten Melawi merupakan penghasil beras. 

"Kabupaten Melawi juga harus jaga itu. Alhamdulilah, ada Gudang Bulog di sana, sehingga bisa menjadi penyeimbang harga,” ujar H. Sutarmidji.

Beliau memprediksi angka inflasi Kalbar di akhir tahun 2022 tidak melebihi angka inflasi nasional, yakni sebesar 5%-5,2%, asalkan semua stakeholder bersinergi untuk mencegah inflasi.

"Kita masih bisa membuat deflasi di bulan Oktober 2022 atau November 2022. Tetapi, ada hari besar keagamaan di bulan Desember,” tutur Gubernur Kalbar.

Selain itu, Pemprov Kalbar akan menggelar Operasi Pasar yang dimaksudkan bisa menekan kenaikan harga komponen-komponen yang bisa memicu kenaikan inflasi.

“Bansos dan Operasi Pasar akan menjadi program tahunan Pemprov Kalbar dalam mengendalikan inflasi,” tutup H. Sutarmidji. (aws)

Senin, 19 September 2022

Sutarmidji Terima Audiensi Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Tanjungpura

Sutarmidji Terima Audiensi Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Tanjungpura
Sutarmidji Terima Audiensi Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Tanjungpura. (BorneoTribun/Adpim Pemprov Kalbar)
BorneoTribun Pontianak - H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., Gubernur Kalimantan Barat, menerima audiensi Dr. Hermansyah, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Tanjungpura, beserta jajaran, Senin (18/9/2022).

Dr. Hermansyah menjelaskan pertemuan di Ruang Kerja Gubernur Kalimantan Barat dalam rangka memberitahukan pelaksanaan kegiatan rutin tahunan Seminar Nasional yang diinisiasi Program Studi Magister Hukum Untan.

“Untuk seminar kali ini kita mencoba mengangkat sebuah tema yang memiliki keterkaitan dan menjadi fokus persoalan kita hingga nasional, salah satunya mengenai perbatasan,”.

Melanjutkan penjelasannya, Ketua Prodi Magister Hukum Untan mengatakan berbagai hal yang berhubungan dengan wilayah perbatasan dirasa tak kunjung selesai. 

“Kita akan coba berkontribusi dan menggali dengan menghadirkan beberapa narasumber yang berkompeten di bidangnya melalui seminar ini,”.

Dalam arahan yang diberikan, Gubernur Kalbar menghimbau untuk mengangkat hal yang lebih fokus saat menyelenggarakan seminar, seperti mengangkat persoalan ekonomi, hukum, dan sebagainya. 

“Sehingga, kita bisa mendapatkan catatan penting untuk disampaikan ke pemerintah pusat dari seminar tersebut," tutup Ketua Prodi Magister Hukum Untan.

(pian/adpim)

FOTO, Harumkan Nama Kalbar Oso Kembali Pimpin DPP Gebu Minang

FOTO, Harumkan Nama Kalbar Oso Kembali Pimpin DPP Gebu Minang
Acara Pengukuhan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Ekonomi dan Budaya Minangkabau (Gebu Minang) Periode 2022-2027. (BorneoTribun/Adpim Pemprov Kalbar)
BorneoTribun Pontianak - Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., menghadiri Pengukuhan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Ekonomi dan Budaya Minangkabau (Gebu Minang) Periode 2022-2027 oleh Oesman Sapta Odang (OSO) Berlokasi di Hotel Mulia Senayan Jakarta Selatan, Minggu (18/9/2022).

Selain itu, hadir juga Wakil Gubernur Kalimantan Barat H. Ria Norsan, M.M., M.H., didampingi istri yang juga merupakan Bupati Mempawah, Hj. Erlina, S.H., M.H., serta Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat dr. Harisson, M.Kes.
Putra kelahiran Sukadana ini terpilih kembali secara aklamasi untuk kedua kalinya sebagai Ketua Umum Gebu Minang Periode 2022-2027
Acara Pengukuhan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Ekonomi dan Budaya Minangkabau (Gebu Minang) Periode 2022-2027. (BorneoTribun/Adpim Pemprov Kalbar)
Putra kelahiran Sukadana ini terpilih kembali secara aklamasi untuk kedua kalinya sebagai Ketua Umum Gebu Minang Periode 2022-2027 melalui Musyawarah Nasional VII DPP Gebu Minang yang dilaksanakan pada bulan Mei 2022 lalu.

Kegiatan yang juga dihadiri Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Jend. Pol. (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D., merupakan wadah organisasi masyarakat Minangkabau yang bertujuan menghimpun dan membina potensi masyarakat Minang yang berada di perantauan di bidang ekonomi dan kebudayaan atas dukungan Presiden Soeharto di tahun 1989 silam.
Mendagri Tito Karnavian tidak meragukan keahlian masyarakat Minang dalam hal perdagangan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Jend. Pol. (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D. Acara Pengukuhan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Ekonomi dan Budaya Minangkabau (Gebu Minang) Periode 2022-2027. (BorneoTribun/Adpim Pemprov Kalbar)
Ditemui di lokasi, OSO yang merupakan Putra keturunan Bugis (ayah) dan Minang (ibu) ini mengucap syukur atas rahmat yang diberikan Allah, serta kepada para jajaran pengurus DPP Gebu Minang yang telah memberikan support dan dukungan selama menjabat sebagai ketua umum periode pertama. Untuk periode pertama Mantan Ketua DPD RI ini fokus untuk penataan organisasi di seluruh Indonesia, dimana saat ini sudah tersebar di 22 provinsi di seluruh Indonesia.
info Oso Kembali Pimpin DPP Gebu Minang
Acara Pengukuhan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Ekonomi dan Budaya Minangkabau (Gebu Minang) Periode 2022-2027. (BorneoTribun/Adpim Pemprov Kalbar)
“Mereka semua, daerah-daerah itu merasakan pentingnya Gebu Minang untuk di kembangkan. Dari pendiri pendahulu, dari tahun 89 sampai sekarang Gebu Minang telah berkembang pesat. Kita terus menggali informasi, agar dapat mengembangkan daerah."

"Paling utama, membangun program guna membangun SDM para perantau. Pesan saya yang terpenting adalah, membangun Indonesia lebih baik lagi. Kita harus terus bersatu, jangan ada perbedaan, Jangan merasa lebih pintar, kita harus kuat, dan wajib kita mencintai bangsa Indonesia," tegas OSO yang juga sebagai Ketua Umum Partai Hanura ini.
Berita Oso Kembali Pimpin DPP Gebu Minang
Acara Pengukuhan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Ekonomi dan Budaya Minangkabau (Gebu Minang) Periode 2022-2027. (BorneoTribun/Adpim Pemprov Kalbar)
Di tempat yang sama, Mendagri Tito Karnavian tidak meragukan keahlian masyarakat Minang dalam hal perdagangan.

"Saya pernah ke luar negeri, rumah makan Padang juga ada disana. Saya harap Gebu Minang terus meningkatkan perekonomian bangsa. Gebu Minang, selain menjadi motor diaspora di nasional, juga harus membangun jaringan diaspora di luar negeri. Karena banyak yang bisa dikerjakan oleh diaspora di luar negeri", ungkap mantan Kapolri.
Di tempat yang sama, Mendagri Tito Karnavian tidak meragukan keahlian masyarakat Minang dalam hal perdagangan
Acara Pengukuhan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Ekonomi dan Budaya Minangkabau (Gebu Minang) Periode 2022-2027. (BorneoTribun/Adpim Pemprov Kalbar)
Selain menyaksikan prosesi pengukuhan, Kegiatan tersebut dimeriahkan dengan persembahan beberapa tarian berupa tari gelombang dan pasambahan serta paduan suara Gebu Minang.

Di penghujung acara, Gubernur dan Wagub Kalbar memperoleh kesempatan untuk mengalungkan pengurus DPP Gebu Minang dan memberikan mandat tupoksi dari kepengurusan Gebu Minang. 
Pimpin DPP Gebu Minang
Acara Pengukuhan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Ekonomi dan Budaya Minangkabau (Gebu Minang) Periode 2022-2027. (BorneoTribun/Adpim Pemprov Kalbar)
Oso Kembali Pimpin DPP Gebu Minang
Acara Pengukuhan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Ekonomi dan Budaya Minangkabau (Gebu Minang) Periode 2022-2027. (BorneoTribun/Adpim Pemprov Kalbar)

(pian/wnd)

Minggu, 18 September 2022

Sutarmidji Optimis APBD Tahun 2023 akan mencapai Rp 2,8 Triliun

Rapat Koordinasi Registrasi Sosial Ekonomi Provinsi Kalimantan Barat di Hotel Mercure Pontianak
Rapat Koordinasi Registrasi Sosial Ekonomi Provinsi Kalimantan Barat di Hotel Mercure Pontianak. (BorneoTribun/Adpim Pemprov Kalbar)
BorneoTribun Pontianak - Seluruh Kepala Perangkat Daerah dan Bupati/Wali Kota di Kalimantan Barat diingatkan pentingnya data dalam mengambil keputusan dan kebijakan demi kemajuan daerah.

Hal tersebut disampaikan H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., Gubernur Kalimantan Barat, saat membuka Rapat Koordinasi Registrasi Sosial Ekonomi Provinsi Kalimantan Barat di Hotel Mercure Pontianak, Jumat kemarin (16/9/2022).

"Tanpa data yang benar dan baik serta tidak memiliki korelasi antara satu dengan yang lainnya, kebijakan tidak akan efektif dan tidak akan efisien serta tidak akan tepat sasaran. Selalu melakukan hal yang sama berulang-ulang karena data yang tidak benar,".

Beliau memberikan contoh kondisi di awal menjabat sebagai Gubernur, dimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemprov Kalbar berada di kisaran Rp1,7 Triliun. 

Setelah memperbaiki data, Beliau optimis PAD akan meningkat hingga Tahun 2023.

"Saya ambil contoh APBD dan PAD Pemprov Kalbar Tahun 2018 hanya Rp 1,7 Triliun.  APBD Tahun 2023 nanti akan mencapai Rp 2,8 Triliun. Artinya, dalam kurun waktu 5 Tahun kita bisa meningkatkan PAD dari Rp 1,7 Triliun menjadi Rp 2,8 Triliun, sekitar 60%,”.

Melanjutkan sambutan, Gubernur menjelaskan peningkatan PAD diraih bukan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, tetapi bekerja dengan menggunakan data.

SATU DATA sangat penting dalam membangun kemajuan sosial ekonomi masyarakat karena data yang akurat akan membantu dalam pertumbuhan ekonomi dan keterbukaan informasi bagi masyarakat.

Dalam rangka transformasi data menuju Reg Sosek seluruh penduduk akan dilakukan upaya perubahan penyediaan Data Sosial Ekonomi yang bersifat sektoral menjadi data yang terintegrasi dan akurat.

"Mulai Tahun 2022, BPS sebagai pelaksana pendataan dan pemutakhiran DTKS akan melakukan pendataan Reg Sosek serta menetapkan standarisasi kualitas pemutakhiran Basis Data seluruh penduduk berkelanjutan,” jelas H. Sutarmidji.

Basis data akan dimulai dari profil, kondisi sosial ekonomi, dan tingkat kesejahteraan yang terhubung dengan Data Induk Kependudukan serta basis data lainnya hingga tingkat desa atau kelurahan.

Hadir dalam Rakor yang diinisiasi BPS Provinsi Kalimantan Barat, yakni seluruh Bupati/Wali Kota, Jajaran Forkopimda Provinsi Kalimantan Barat, DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Perangkat Daerah di lingkup Pemprov Kalbar, Pimpinan Instansi Vertikal BUMD, BUMN, Akademisi, dan Organisasi Kemasyarakatan.

(yak/aws)

Jumat, 16 September 2022

Foto Sidak Samsat Sanggau, Wagub Harapkan Pelayanan Yang Baik Bagi Masyarakat

Kumpulan foto saat Wakil Gubernur Kalbar melakukan sidak ke kantor samsat di Kabupaten Sanggau. Ria Norsan berharap pelayanan yang baik bagi masyarakat.
Sidak Samsat Sanggau, Wagub Harapkan Pelayanan Yang Baik Bagi Masyarakat
Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Wagub Kalbar), Drs. H. Ria Norsan, M.M., dengan didampingi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalbar, Muslimat, S.Sos., M.Si., berkunjung ke Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) di Kabupaten Sanggau. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)
BorneoTribun Sanggau - Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Wagub Kalbar), Drs. H. Ria Norsan, M.M., dengan didampingi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalbar, Muslimat, S.Sos., M.Si., berkunjung ke Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) di Kabupaten Sanggau dan disambut hangat oleh Kepala Samsat Kabupaten Sanggau, Heri Nurhasbi, beserta jajarannya, Kamis (15/9/2022).
Kantor Samsat Sanggau
Kantor Samsat Sanggau. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)
Kunjungan ini guna memastikan pelayanan administrasi yang baik dan cepat kepada masyarakat pada bidang lalu lintas seperti perpanjangan pajak STNK atau kendaraan bermotor. 
Seorang petugas samsat melakukan pelayanan kepada masyarakat
Seorang petugas samsat melakukan pelayanan kepada masyarakat. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)
Selain itu, kantor Samsat ini juga melayani masyarakat untuk membuat SIM A (mobil), SIM C (motor) dan melayani perpanjangan SIM bagi masyarakat yang surat izin mengemudinya sudah kadaluarsa.
Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Wagub Kalbar), Drs. H. Ria Norsan, M.M
Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Wagub Kalbar), Drs. H. Ria Norsan, M.M., dengan didampingi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalbar, Muslimat, S.Sos., M.Si., berkunjung ke Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) di Kabupaten Sanggau. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)
Drs. H. Ria Norsan, M.M
Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Wagub Kalbar), Drs. H. Ria Norsan, M.M., dengan didampingi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalbar, Muslimat, S.Sos., M.Si., berkunjung ke Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) di Kabupaten Sanggau. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)
Wakil Gubernur Kalimantan Barat
Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Wagub Kalbar), Drs. H. Ria Norsan, M.M., dengan didampingi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalbar, Muslimat, S.Sos., M.Si., berkunjung ke Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) di Kabupaten Sanggau. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)
(libertus/wnd)

Foto Wagub Serahkan Bantuan Sembako Kepada Keluarga Berisiko Stunting di Sanggau

Wakil Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menyerahkan Bantuan Sembako Kepada Keluarga Berisiko Stunting di Kabupaten Sanggau.
Foto Wagub Serahkan Bantuan Sembako Kepada Keluarga Berisiko Stunting di Sanggau
Wakil Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menyerahkan Bantuan Sembako Kepada Keluarga Berisiko Stunting di Kabupaten Sanggau. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)
BorneoTribun Sanggau - Berkunjung ke Desa Penyeladi, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Kamis (15/9.2022), Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Wagub Kalbar), Drs. H. Ria Norsan, M.M., bersama Wakil Bupati Sanggau, Drs. Yohanes Ontot, M.Si., beserta Jajarannya dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalbar, Muslimat, S.Sos., M.Si., menyerahkan bantuan sembako dan uang tunai kepada keluarga yang berisiko stunting.

Diiringi dengan rasa bahagia saling membantu saat Wagub serahkan langsung bantuan tersebut berupa beras, susu dan telur. Tak hanya itu, Wagub juga mengedukasi masyarakat dalam hal penanganan stunting. Masyarakat diminta untuk dapat memahami apa itu stunting dan bagaimana cara mencegah stunting.
foto terbaru Wagub Serahkan Bantuan Sembako Kepada Keluarga Berisiko Stunting di Sanggau
Wakil Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menyerahkan Bantuan Sembako Kepada Keluarga Berisiko Stunting di Kabupaten Sanggau. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)
"Pemerintah mengharapkan agar para orang tua memastikan anaknya diberikan nutrisi atau gizi yang cukup karena gangguan tumbuh kembang anak tersebut biasanya diakibatkan oleh gizi buruk (malnutrisi), infeksi berulang, dan stimulasi atau perawatan psikososial yang tidak memadai pada anak dari 1000 hari pertama sejak pembuahan sampai usia dua tahun", jelas Wagub Kalbar.
galleri Wagub Serahkan Bantuan Sembako Kepada Keluarga Berisiko Stunting di Sanggau
Wakil Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menyerahkan Bantuan Sembako Kepada Keluarga Berisiko Stunting di Kabupaten Sanggau. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)
Selanjutnya, Wagub menekankan kepada ibu hamil untuk selalu menjaga pola makan yang sehat dan bergizi. Selain itu, perempuan yang sedang menjalani proses kehamilan juga sebaiknya rutin memeriksakan kesehatannya ke dokter atau bidan.
info Wagub Serahkan Bantuan Sembako Kepada Keluarga Berisiko Stunting di Sanggau
Wakil Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menyerahkan Bantuan Sembako Kepada Keluarga Berisiko Stunting di Kabupaten Sanggau. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)
berita Wagub Serahkan Bantuan Sembako Kepada Keluarga Berisiko Stunting di Sanggau
Wakil Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menyerahkan Bantuan Sembako Kepada Keluarga Berisiko Stunting di Kabupaten Sanggau. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)
(wnd)

Wagub Optimis Tim AKS Mampu Turunkan Angka Stunting Di Sanggau

Wagub Optimis Tim AKS Mampu Turunkan Angka Stunting Di Sanggau
Gubernur Kalimantan Barat (Wagub Kalbar), Drs. H. Ria Norsan, M.M., membuka secara resmi Rapat Koordinasi Tim Audit Kasus Stunting (AKS) Kabupaten Sanggau. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)
BorneoTribun Sanggau - Bertindak sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP2S) Provinsi Kalbar, Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Wagub Kalbar), Drs. H. Ria Norsan, M.M., membuka secara resmi Rapat Koordinasi Tim Audit Kasus Stunting (AKS) Kabupaten Sanggau di Aula Hotel Grand Narita Sanggau, Kamis (15/9/2022).

Di depan peserta Rakor, Wagub menjelaskan stunting harus menjadi perhatian dan diwaspadai, karena stunting merupakan salah satu gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang mengakibatkan anak menjadi pendek (tinggi dibawah standar).

“Anak itu stunting atau tidaknya dilihat dari kelahirannya, dari sisi ukuran panjang anak tidak sampai 48 cm, kemudian beratnya tidak sampai 2,5 kg, maka anak itu bisa dikatakan atau dikategorikan stunting. Bahayanya stunting pada anak, tumbuh kembang anak pada fisiknya akan tidak normal dan sangat rentan terkena penyakit,” Jelas Wagub dalam sambutannya.

Berkenaan dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Perpres tersebut memuat acuan yang harus dicapai oleh pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting. Oleh karena itu, untuk dapat melaksanakan amanah Perpres ini dengan baik.

“Sesuai dengan arahan Presiden RI melalui Perpresnya untuk membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting seluruh Indonesia yang diketuai oleh Wakil Presiden RI selaku Pemerintah Pusat, sedangkan untuk Pemerintah Provinsi diketuai Wakil Gubernur dan Kab/Kota diketuai Wakil Bupati atau Wakil Wali Kota,” ungkap Wagub selaku Ketua TP2S Provinsi Kalbar.

Berkaitan dengan target penurunan stunting di Kabupaten Sanggau, pada tahun 2024 target angka prevalensi penurunan stunting 15,2%. Sedangkan untuk angka prevalensi stunting Kabupaten Sanggau pada saat ini sebesar 26,2%. Diharapkan terus berupaya dalam menurunkan angka tersebut.

“Mudah-mudahan dengan terbentuknya TP2S ini yang diketuai Bapak Wakil Bupati Sanggau, saya yakin Sanggau bisa menurunkan angka stunting di angka 26,2% menjadi 15,2% dengan dibantu oleh ibu TP-PKK beserta seluruh stakeholder untuk bekerjasama dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sanggau,” harap H. Ria Norsan.

Diakhir sambutan Wagub mengatakan tujuan Rakor Audit Kasus Stunting (AKS) merupakan formula dari kebijakan dan strategi yang digunakan sesuai dengan acuan dalam strategi nasional untuk mengatasi masalah stunting.

“Rakor AKS ini untuk mengetahui penyebab terjadinya kasus stunting terbanyak di daerah Sanggau dan kemudian kita lakukan penelitian disana, kenapa bisa terjadi kasus stunting terbanyak di daerah itu, kita carikan solusi hingga daerah tersebut bebas dari stunting,” tutup Wagub.

Rakor tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Sanggau, Drs. Yohanes Ontot, M.Si., selaku Ketua TP2S Kabupaten Sanggau, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalbar, Muslimat, S.Sos., M.Si., beserta Jajaran dari BKKBN Provinsi Kalbar maupun Kab/Kota, serta Perwakilan dari Forkopimda Kabupaten Sekadau, dan Jajaran dari TP-PKK Kabupaten Sanggau. 

(pian/wnd)

Hukum

Peristiwa

Kesehatan

Pemilu 2024

Lifestyle

Tekno