Berita Borneotribun.com: Pontianak Hari ini -->
Tampilkan postingan dengan label Pontianak. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pontianak. Tampilkan semua postingan

Jumat, 29 Maret 2024

Berikut DPT PWI Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024

DPT PWI Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024
Berikut DPT PWI Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024. Gambar Logo PWI
PONTIANAK - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) telah menetapkan sebanyak 48 orang yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) PWI Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024. Keputusan ini dirilis oleh PWI Pusat dan diterima oleh Panitia Konferensi Provinsi (Konferprov) PWI Kalbar 2024 per tanggal 28 Maret 2024.

Ketua Panitia Konferprov PWI Kalbar 2024, Jauhari Fatria menjelaskan, bahwa keputusan soal penetapan DPT itu secara resmi ditandatangani oleh Hendry Ch Bangun selaku Ketua Umum PWI, Zulmansyah Sekedang selaku Ketua Bidang Organisasi PWI, dan Sayid Iskandarsyah selaku Sekretaris Jenderal PWI.

“48 orang ini adalah pemegang KTA dan berstatus sebagai anggota biasa PWI Kalbar. Sebagaimana PD PRT, mereka ini yang memiliki hak pilih pada Konferensi PWI Kalbar 2024 nantinya,” terang Jauhari kepada awak media, Kamis (28/03/2024).

Calon Ketua PWI Provinsi Kalimantan Barat.
Calon Ketua PWI Provinsi Kalimantan Barat, Gusti Yusri (kiri), Kundori (kanan).
Seperti diketahui, Konferprov PWI Kalbar 2024 sendiri akan digelar pada 30 Maret mendatang, di Pendopo Gubernur Kalbar, Jalan Ahmad Yani, Kota Pontianak, Provinsi Kalbar.

Konferensi yang akan dihadiri sejumlah pengurus inti PWI Pusat tersebut akan dibuka secara langsung oleh Pj Gubernur Kalbar, Harisson.

Berikut ini merupakan daftar nama-nama yang ditetapkan sebagai DPT oleh PWI Pusat pada Konferensi Kalbar Tahun 2024:

DPT PWI Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024
DPT PWI Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024.

DPT PWI Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024
DPT PWI Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024.
Penulis: PWI

Kamis, 28 Maret 2024

Pj. Gubernur Kalbar Kembali Wisuda 42 Penghafal Al-Qur'an

Pj. Gubernur Kalbar Kembali Wisuda 42 Penghafal Al-Qur'an
Pj. Gubernur Kalbar Kembali Wisuda 42 Penghafal Al-Qur'an.
PONTIANAK - Sebanyak 42 Hafizh dan Hafizhah diwisuda oleh Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., dengan didampingi Pj. Ketua TP-PKK Kalbar, Windy Prihastari, S.STP., M.Si., di Pendopo Gubernur Kalbar, Kamis (28/3/2024).

Para Wisudawan Penghafal Al-Qur'an ini merupakan tahap pertama pada tahun 2024 untuk hafalan 30 Juz. Tujuan kegiatan ini sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan dari Pemerintah Provinsi Kalbar untuk memotivasi dan membangkitkan minat baca Al-Qur'an bagi generasi muda.

Pj. Gubernur Kalbar Kembali Wisuda 42 Penghafal Al-Qur'an
Pj. Gubernur Kalbar Kembali Wisuda 42 Penghafal Al-Qur'an.
Dalam sambutannya, Pj. Gubernur menyampaikan apresiasinya kepada wisudawan hafalan 30 Juz tahap pertama tahun 2024 yang terdiri dari Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kab. Kubu Raya dan Kab. Mempawah.

"Atas nama Pemerintah Provinsi Kalbar, saya apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pembimbing maupun pembina yang tak kenal lelah untuk membuat semakin bertumbuhnya penghafal Al-Qur'an yang merupakan kader generasi Qur'ani di Kalbar," ucap Harisson.

Dirinya pun berharap kepada Hafizh dan Hafizhah untuk tetap belajar, menjaga hafalannya serta meningkatkan kualitas hafalan dan menjaga akhlak.

"Jadilah Hafizh dan Hafizhah yang memahami, memaknai dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Qur'an pada kehidupan sehari-hari disemua aspek kehidupan," harapnya.

Diakhir sambutannya, Harisson kembali berharap kepada Hafizh dan Hafizhah untuk menjadi generasi yang selalu beriman dan bertaqwa pada bangsa dan negara.

Pj. Gubernur Kalbar Kembali Wisuda 42 Penghafal Al-Qur'an
Pj. Gubernur Kalbar Kembali Wisuda 42 Penghafal Al-Qur'an.
"Jadilah generasi unggul yang beriman dan bertaqwa yang bermanfaat bagi bangsa dan negara serta mewarnai kehidupan Qur'ani di lingkungan sekitarnya," tutup Harisson.

Agenda ini turut dihadiri Direktur Utama Bank Kalbar, beberapa Kepala Perangkat Daerah Kalbar dan Forkopimda Kalbar atau yang mewakili. (wnd)

Pj. Gubernur Harisson Bersama Dprd Tandatangani Kesepakatan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 - 2044

Pj. Gubernur Harisson Bersama Dprd Tandatangani Kesepakatan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 - 2044
Pj. Gubernur Harisson Bersama Dprd Tandatangani Kesepakatan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 - 2044.
PONTIANAK -  Dalam rangka mengarahkan Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat supaya lebih berdaya guna, berhasil guna, serasi selaras, seimbang, terpadu dan berkelanjutan, dan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu disusun rencana tata ruang, perubahan kebijakan nasional dan daerah, serta dinamika pembangunan nasional daerah telah mempengaruhi Penataan Ruang Wilayah Provinsi, sehingga perlu peninjauan kembali dan revisi peraturan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat nomor 10 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2014 - 2034, selanjutnya untuk mewujudkan hal tersebut perlu disepakati antara Gubernur Kalimantan Barat dengan DPRD Provinsi Kalimantan Barat tentang Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 - 2044.

Menindaklanjuti hal tersebut, Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes, bersama DPRD Provinsi kalimantan Barat menghadiri Rapat Paripurna dan Penandatanganan Kesepakatan Gubernur Kalimantan Barat dengan DPRD Provinsi Kalimantan Barat  tentang Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 di Balairung Sari DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Kamis (28/3/2024).

Sebelum Sidang Paripurna ditutup Penjabat Gubernur Kalimantan Barat Bersama Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Barat melakukan Penandatanganan Kesepakatan tentang Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 - 2044.

Usai mengikuti Rapat Paripurna tersebut Penjabat Gubernur Kalimantan Barat berkesempatan menanggapi awak media terkait beberapa informasi salah satunya untuk Capaian Jalan Mantap Provinsi Kalbar.

“Saat ini sudah 79,9 %, dan sisa 20,1 % itu akan dianggarkan di tahun 2024 ini, dan juga kita memohon kepada Pemerintah Pusat untuk terus memberikan kita bantuan dalam bentuk Perbaikan Jalan Daerah, dan di tahun 2024 ini kita memiliki keterbatasan dalam pembangunan karena penganggaran infrastruktur jalan banyak tersedot untuk penyelenggaraan Pemilu 2024 ini”, terangnya.

Kemudian untuk permasalahan IPM Provinsi Kalimantan Barat di tahun 2022 di angka 69, 71 dan untuk tahun 2023 naik sebesar 0,76 menjadi  70,47, yang masuk kategori tinggi, dimana pembentuk IPM itu adalah umur harapan hidup sebesar 73,71%, rata-rata lama sekolah 7,71 tahun, harapan lama sekolah ada 12,67 tahun, dan pengeluaran perkapita kita meningkat sebesar 4,86 %, jadi sekarang Pengeluaran Perkapita kita rata-rata sebesar Rp. 9. 350.000,-.

Menanggapi permasalahan kemacetan Jembatan Kapuas 1, Penjabat Gubernur Kalbar menjelaskan bahwa duplikasi jembatan Kapuas 1 ini memang tidak bisa tuntas secara langsung untuk mengatasi kemacetan di daerah tersebut.

“Tinggal sekarang kita berencana untuk diperlebar jalannya, dengan mempersempit parit dan menebang pepohonan yang ada untuk dijadikan jalan namun hal itu pun belum akan terurai sempurna karena turunan jembatan yang bertemu lampu merah yang menghambat lalu lintas untuk itu diperlukan rekayasa lalu lintas”, paparnya.

Kembali orang nomor satu di Kalbar ini menambahkan untuk rekayasa lalu lintas dengan memperpanjang waktu lampu merah untuk arah lurus sedangkan arah lainnya diperpendek.

Prinsipnya melakukan rekayasa lalu lintas sehingga arus kendaraan akan lebih lancar. Kemudian untuk rencana kedepan memang kita akan mengusulkan Flyover atau pun Under Pass dan pelebaran jalan, dan hal itu tidak setahun atau dua tahun bisa selesai masih menunggu persetujuan dari Pemerintah Pusat agar dapat menyetujui usulan tersebut dan Pemerintah Pusat tentunya akan mengkaji terlebih dahulu", timpal Harisson.

Rapat Paripurna Penandatangan Kesepakatan Gubernur Kalimantan Barat dengan DPRD Provinsi Kalimantan Barat  tentang Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, M.Kebing L dan dihadiri oleh anggota DPRD sebanyak 41 orang dan juga dihadiri oleh Pimpinan BUMD di lingkungan Provinsi Kalimantan Barat, Asisten dan Staf Ahli serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. (Sma)

Pj Gubernur Kalbar Terima Audiensi Dekan Fakultas Kehutanan Untan

Pj Gubernur Kalbar Terima Audiensi Dekan Fakultas Kehutanan Untan
Pj Gubernur Kalbar Terima Audiensi Dekan Fakultas Kehutanan Untan.
PONTIANAK - Penjabat Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harsison, M.Kes. menerima audiensi Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura Pontianak Dr. Ir. Farah Diba, S.Hut., M.Si., MP. beserta jajarannya di Ruang Kerja Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Kamis (28/3/2024).

Usai audiensi, Dekan Fakultas Kegiatan UNTAN, Farah Diba mengatakan bahwa audiensi kali ini dalam rangka meminta PJ Gubernur Provinsi Kalimantan Barat untuk menjadi Keynote Speaker pada seminar Internasional yaitu seminar ke 16 yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 dan 11 September di Gedung Konferensi Universitas Tanjungpura.

Dimana pada kegiatan ini pesertanya adalah dari seluruh mahasiswa Fakultas Kehutanan Se Indonesia maupun Institusi Kehutanan yang berada di Luar Negeri. 

"Jadi seminar ini tentang kehutanan dan lingkungan. Kami ingin mendukung kehutanan di Kalimantan Barat agar bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat baik melalui program perhutanan sosial, peningkatan industri, peningkatan dari HTI dan juga hutan alam yang lebih hijau berkelanjutan dan bermanfaat untuk peningkatan Indeks Pembangunan di Kalimantan Barat," jelasnya.

Tak hanya itu, dirinya juga menyampaikan bahwa selain Bapak PJ Gubernur Kalimantan Barat menjadi Keynote Speaker juga akan ada juga dari Amerika Serikat, Jepang, China, Singapura dan dari Inggris.

"Jadi akan cukup lengkap meninjau hutan dari sisi pohonnya, hasil kayunya, kemudian Flora, Fauna, konservasinya juga kebijakan - kebijakan dan terkait ekonomi dari kehutanan itu sendiri," tutupnya.(irf)

Pemprov Kalbar Dukung Digitalisasi Dalam Percepatan TP2DD

Pemprov Kalbar Dukung Digitalisasi Dalam Percepatan TP2DD
Pemprov Kalbar Dukung Digitalisasi Dalam Percepatan TP2DD.
DENPASAR - Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Mohammad Bari, S.Sos., M.Si., menghadiri kegiatan Sosialisasi Evaluasi Kinerja (Championship) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Wilayah Bali, Kalimantan, dan  Nusa Tenggara tahun 2024 bertempat di Gedung Serba Guna Tirta Gangga Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Rabu (27/3/2024).

Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali R. Erwin Soeriadimadja memberikan informasi penting tentang penyelenggaraan penilaian kinerja TP2DD Wilayah Bali, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Tahun 2024. 

Dari sisi pembobotan penilaian, evaluasi kinerja tahun 2024 tidak banyak berbeda dengan tahun sebelumnya. Namun dari sisi jumlah daerah yang mengikuti, tahun 2024 mengalami peningkatan.

Pemprov Kalbar Dukung Digitalisasi Dalam Percepatan TP2DD
Pemprov Kalbar Dukung Digitalisasi Dalam Percepatan TP2DD.
Dalam rangkaian acara tersebut, menghadirkan beberapa narasumber diantaranya perwakilan Bank Indonesia, Kemenko Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kominfo. Sementara itu peserta acara adalah perwakilan dari seluruh Provinsi/Kab/Kota se Wilayah Bali, Kalimantan, dan Nusa Tenggara.

Beberapa informasi penting untuk penilaian tahun 2024 ini adalah sebagai berikut diantaranya, Substansi penilaian TP2DD (Championship) adalah pelaksanaan kegiatan dalam bentuk inovasi percepatan transaksi pemerintah baik itu pendapatan dan belanja dalam bentuk non tunai. 

Hal tersebut Berdasarkan Surat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor EK.03.05/19/D.I.M.EKON/02/2024 oleh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan perihal Evaluasi Kinerja (Championships) TP2DD Tahun 2024 dengan melakukan pengumpulan data paling lambat Hari Jum'at, 26 April 2024.

Untuk tahun 2024, bobot Proses, Output, & Outcome adalah 20%, 50%, 30% serta mengacu pada kriteria evaluasi yang diatur dalam pasal 14 Kepmenko Perekonomian No. 147 Tahun 2021, termasuk tindak lanjut hasil Rakornas P2DD 2023 dan penguatan digitalisasi belanja Pemda.

Usai sosialisasi tersebut, Pj Sekda Kalbar Mohammad Bari mengatakan bahwa tujuan mengikuti sosialisasi TP2DD ini dalam rangka menyamakan persepsi dalam peningkatan perluasan TP2DD di Kalimantan Barat.
 
"Kita berharap ini dapat meningkatkan dan mempertahankan posisi Kalbar sebagai peringkat pertama untuk wilayah se-Kalimantan," kata Pj Sekda Kalbar M Barri.

Bari juga berharap Provinsi Kalbar dapat menjadi yang terbaik di tingkat nasional dalam implementasi Digitalisasi Keuangan Daerah.

“Kita juga banyak mendengarkan narasumber, salah satunya adalah bagaimana membuat legalisasi terhadap peningkatan pendapatan pajak dan retribusi. Semoga penilaian tahun 2024 ini, Provinsi Kalimantan Barat mendapatkan nilai lebih baik dari tahun sebelumnya," papar Bari.

Dengan diwacanakannya peningkatan Digitalisasi pelayanan transaksi keuangan dalam pendapatan di daerah, maka Pemprov Kalbar bersama Bank Kalbar menyambut baik rencana memperluas pelayanan secara sistem elektronik. 

"Jadi, wilayah Kalbar yang terdiri dari 14 Kabupaten/kota yang jangkauannya cukup jauh, dengan digitalisasi akan mempermudah pembayaran pajak dan retribusi di Kalbar," pungkas Barri.

Sementara itu, ditunjuknya Bali sebagai tuan rumah penyelenggara Sosialisasi EVKIN TP2DD Tahun 2024 bahwa Bank Indonesia (BI) mencatat pertumbuhan ekonomi Bali pada akhir 2023 mencapai 5,71%. Pertumbuhan ini ditopang oleh sektor pariwisata, dengan sub sektor akomodasi, makanan dan minuman, transportasi, perdagangan, dan konstruksi menjadi motor utama penggerak ekonomi Bali.

Di tengah tekanan inflasi global dan domestik, inflasi di Bali terjaga di angka 2,96%. Pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga ini menunjukkan bahwa akselerasi pertumbuhan ekonomi Bali berjalan baik, meskipun dihadapkan dengan berbagai tantangan.

Kaper BI Bali R. Erwin Soeriadimadja mengatakan, bahwa pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga di Bali menunjukkan bahwa akselerasi pertumbuhan ekonomi berjalan baik di tengah tantangan global dan domestik. Hal ini mendorong kita semua untuk bergerak cepat dan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan.

"BI yakin bahwa pertumbuhan ekonomi positif dan adaptif juga akan terjadi di Nusa Tenggara dan Kalimantan. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, BI melihat tiga hal yang perlu menjadi perhatian diantaranya, menjaga inflasi melalui stabilitas pasokan dan harga energi, menjaga iklim investasi dan stabilitas sistem keuangan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan APBN, dan mempercepat elektronifikasi transaksi pengelolaan keuangan daerah dan integrasi ekonomi dan keuangan daerah," tutur Erwin.

Ia menekankan bahwa masih banyak tantangan dalam implementasi digitalisasi daerah, seperti membangun awareness dan literasi digital di masyarakat, memperkuat jaringan dan panel pembayaran, serta melindungi konsumen.

Sosialisasi Championship Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah di wilayah Bali Nusa dan Kalimantan diharapkan dapat memberikan masukan dan arahan untuk penguatan implementasi PPD di daerah.

"Sosialisasi ini bukan hanya untuk mengejar target championship, tetapi untuk membangun kerja bersama dalam mencapai quick win ETPD di masing-masing daerah. Tujuannya adalah untuk memberikan layanan terbaik bagi publik dan meningkatkan pendapatan daerah," terangnya.

BI berharap sosialisasi ini dapat menghasilkan kesepakatan dan solusi untuk memajukan digitalisasi daerah di Bali Nusa dan Kalimantan, serta meningkatkan manfaatnya bagi penguatan pendapatan asli daerah.

Turut mendampingi Pj Sekda Kalbar pada kegiatan tersebut, Direktur Kepatuhan Bank Kalbar, Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Prov. Kalbar serta jajaran terkait.(rfa)

Rabu, 27 Maret 2024

Wapres Ma'ruf Amin Apresiasi Penurunan Angka Stunting Di Kalimantan Barat

Wapres Ma'ruf Amin Apresiasi Penurunan Angka Stunting Di Kalimantan Barat
Wapres RI, Prof. Dr. K.H. Ma'aruf Amin beserta Ibu Hj. Wury Ma'ruf Amin, berkunjung ke Posyandu Surya Sehat, Jl Parit H. Husin I Pontianak. (Adpim Pemprov Kalbar)
PONTIANAK - Diakhir rangkaian kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI), Prof. Dr. K.H. Ma'aruf Amin beserta Ibu Hj. Wury Ma'ruf Amin, berkunjung ke Posyandu Surya Sehat, Jl Parit H. Husin I Pontianak, Rabu (27/3/2024).

Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., bersama Pj. Ketua TP-PKK Kalbar, Ny. Windy Prihastari Harisson, S.STP., M.Si., turut mendampingi Wapres dalam kunjungan tersebut.

Wapres RI, Prof. Dr. K.H. Ma'aruf Amin beserta Ibu Hj. Wury Ma'ruf Amin, berkunjung ke Posyandu Surya Sehat, Jl Parit H. Husin I Pontianak. (Adpim Pemprov Kalbar)
Hj. Wury Ma'ruf Amin, berkunjung ke Posyandu Surya Sehat, Jl Parit H. Husin I Pontianak. (Adpim Pemprov Kalbar)
Pj. Gubernur melaporkan bahwa berdasarkan data SKI Tahun 2023, angka prevalensi stunting di Kalbar menurun.

"Hasil SKI tahun 2023 stunting di Kalbar mencapai 24,5% atau turun 3,3% dari hasil SKI tahun 2022 sebesar 27,8%. Sedangkan data E-PPGBM pada bulan Februari 2024, angka stunting di Kalbar telah mencapai 15,3%, dimana Kota Pontianak mencatat capaian 6,4%," ungkap Harisson.

Penanganan stunting di Kalbar dilakukan sinergitas dengan menggandeng organisasi perempuan seperti TP-PKK, Bhayangkari, Persit Chandra Kirana dan Organisasi istri-istri ASN serta tentara.

"Kita bersinergi dan bergerak bersama dalam mencegah terjadinya stunting serta mengatasi kasus-kasus stunting yang ada di seluruh pelosok Kalbar. Maka dari itu, Pemerintah Provinsi tidak dapat bergerak sendiri dalam menangani kasus stunting, dengan menggandeng pemangku kepentingan lainnya serta mengedukasi masyarakat tentang pencegahan stunting," bebernya.

Dirinya mengatakan dalam menangani stunting terdapat beberapa program yakni makanan bergizi untuk ibu hamil dan baduta dan pelayanan kesehatan.

"Kami memiliki program untuk memberikan makanan bergizi seimbang di pos pelayanan terpadu (posyandu) se-Kalbar. Makanan bergizi seimbang dan pelayanan kesehatan merupakan faktor penting dalam upaya pencegahan stunting," katanya.

Terakhir dirinya berharap dengan adanya kunjungan kerja Wapres RI khususnya di Posyandu ini dapat memberikan motivasi serta mengatasi masalah kesehatan di Kalbar.

"Saya berharap dan mengajak kepada seluruh warga dan kader posyandu dapat mengambil peran masing-masing untuk peduli dan berupaya agar masa depan tidak ada lagi bayi-bayi lahir dan tumbuh dalam kondisi stunting," tutup Harisson.

Wapres RI, Prof. Dr. K.H. Ma'aruf Amin beserta Ibu Hj. Wury Ma'ruf Amin, berkunjung ke Posyandu Surya Sehat, Jl Parit H. Husin I Pontianak. (Adpim Pemprov Kalbar)
Wapres RI, Prof. Dr. K.H. Ma'aruf Amin beserta Ibu Hj. Wury Ma'ruf Amin, berkunjung ke Posyandu Surya Sehat, Jl Parit H. Husin I Pontianak. (Adpim Pemprov Kalbar)
Dalam hal ini, Wapres mengapresiasi langkah-langkah Pemprov. Kalbar dalam menurunkan angka stunting.

"Saya senang sekali apa yang sudah dilakukan oleh Provinsi Kalbar dalam menurunkan angka stunting. Mudah-mudahan Provinsi Kalbar cepat mencapai angka yang ditargetkan oleh Pemerintah yakni 14 persen," harap K.H. Ma'ruf Amin.

Di posyandu tersebut, Wapres beserta Ibu Wury dan Pj. Gubernur beserta Ibu Windy meninjau pelayanan posyandu tersebut, serta memberi makan-makanan bergizi kepada anak baduta.

Diakhir peninjauan Wapres dengan didampingi Pj. Gubernur menyerahkan sembako pada orang tua anak stunting dan menyerahkan bingkisan berupa tas sekolah kepada anak-anak sekolah.(wnd)

Pj. Gubernur Harisson Dikukuhkan Sebagai Ketua KDEKS Provinsi Kalbar Disaksikan Wapres Ma’ruf Amin

Pj. Gubernur Harisson Dikukuhkan Sebagai Ketua KDEKS Provinsi Kalbar Disaksikan Wapres Ma’ruf Amin
Pj. Gubernur Harisson Dikukuhkan Sebagai Ketua KDEKS Provinsi Kalbar Disaksikan Wapres Ma’ruf Amin.
PONTIANAK - Penjabat Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes. dikukuhkan sebagai ketua Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Kalimantan Barat  yang disaksikan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Prof. Dr. K.H. Ma'ruf Amin di Balai Petitih Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Rabu (27/3/2024).

Dalam kegiatan tersebut Wakil Presiden Republik Indonesia turut menyaksikan Pengukuhan Pembentukan Tim Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Kalimantan Barat yang diKetuai Oleh Penjabat Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes.
 
"Saya mengapresiasi komitmen Pemerintah Daerah dan sinergi pemangku kepentingan dalam menjadikan ekonomi dan Keuangan Syariah bagian dari Pembangunan Ekonomi Wilayah," ungkap Wapres RI.

Pj. Gubernur Harisson Dikukuhkan Sebagai Ketua KDEKS Provinsi Kalbar Disaksikan Wapres Ma’ruf Amin
Pj. Gubernur Harisson Dikukuhkan Sebagai Ketua KDEKS Provinsi Kalbar Disaksikan Wapres Ma’ruf Amin.
Seperti kita ketahui, sebagai provinsi ketiga terbesar di Indonesia, Kalimantan Barat kaya akan keberagaman sehingga kerap dijuluki sebagai miniatur Indonesia. Keberagaman yang dikelola dengan baik ini, justru menjadi kekuatan dan daya ungkit yang akan mengakselerasi kemajuan wilayah.

Dalam konteks Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah, keberagaman dan kearifan lokal yang menjadi kekhasan Kalimantan Barat mesti terus dirangkul dan dimajukan bersama.

"Sebagaimana ajaran Islam yang Rahmatan ‘Lil Alamin, penerapan Syariah yang sejatinya wajib bagi kaum Muslim, juga merupakan sarana penebar rahmat bagi umat manusia maupun lingkungan, karena Syariah sesungguhnya adalah maslahat dan kebaikan semata. Jadi Eksyar adalah ekonomi yang sifatnya inklusif tidak hanya untuk umat Islam, tapi untuk semua masyarakat. Terbukti, Ekonomi Syariah berkembang di Eropa dan negara – negara  yang  mayoritas Non Muslim," terangnya.
 
Disampaikannya, jika gaya hidup halal menjadi tren yang kian diminati oleh masyarakat global, maka sepatutnya untuk lebih giat lagi dalam mengembangkan Ekonomi dan Keuangan Syariah agar kesejahteraan dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. 

"Melalui KDEKS, Ekonomi dan Keuangan Syariah harus terus memberikan nilai tambah secara nyata, guna memperkukuh ketahanan ekonomi daerah dan membawa kemaslahatan yang lebih besar bagi masyarakat Indonesia, dan Kalimantan Barat pada  khususnya," pintanya.
 
Tak hanya itu,  Wapres juga berharap untuk fokuskan pengembangan pada sektor-sektor unggulan Ekonomi dan Keuangan Syariah yang bercirikan kearifan lokal, Kembangkan pariwisata ramah muslim berbasis wisata alam, seperti Desa Wisata Hutan Bakau, maupun Wisata Budaya dan Religi, seperti Istana Kadriah Pontianak, peninggalan sejarah Kesultanan Pontianak, Hilirisasi komoditas unggulan dalam koridor transformasi ekonomi hijau yang dilakukan Kalimantan Barat, 

Hal ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, tapi juga pasar produk halal di Malaysia dan Brunei Darussalam, maupun negara tujuan ekspor potensial lainnya, Peluang kerja sama dengan negara tetangga juga patut dikembangkan, guna peningkatan investasi dan pengembangan industri halal di Kalbar. 

"Hal penting lainnya yaitu menumbuhkan kolaborasi antara usaha besar dan UMKM, sehingga kemajuan ekonomi Kalbar dapat dirasakan semua lapisan. Pastikan pula agar lembaga keuangan Syariah mampu meningkatkan dukungan pembiayaan bagi UMKM industri halal, tetapkan program quick wins yang berdampak langsung bagi masyarakat, termasuk dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan tingkat kemiskinan, Dorong percepatan sertifikasi halal di sektor hulu maupun sektor hilir, seperti pemenuhan target kewajiban sertifikasi halal sektor makanan dan minuman maupun produk/jasa sembelihan dan Tingkatkan produktivitas Dana Sosial Syariah melalui digitalisasi, serta sinergikan penyalurannya ke lokasi sasaran program pengentasan kemiskinan ekstrem dan pemberantasan Stunting di Kalbar," harapnya.

"Jadikan Ekonomi dan Keuangan Syariah sebagai bagian dari upaya diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi yang memberi nilai tambah bagi perekonomian lokal, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif, inklusif, dan hijau yang berkelanjutan sesuai nilai-nilai Syariah.
Sekali lagi, selamat bekerja bagi KDEKS Provinsi Kalimantan Barat, serta terus upayakan pelibatan pemangku kepentingan secara inklusif," tutupnya.

Sementara itu, Penjabat Gubernur Harisson mengucapkan rasa berbahagia dan bangga, acara Pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Kalimantan Barat pada hari ini dapat dihadiri serta disaksikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Prof. Dr. K.H. Ma'ruf Amin. 

“Kehadiran Bapak Wakil Presiden akan membangkitkan semangat kami untuk membangun daerah menjadi lebih maju. Dengan terbentuknya Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Kalimantan Barat oleh Surat Keputusan Gubernur tanggal,  30 Oktober 2023, Kami menaruh harapan terjalinnya sinergi dan kolaborasi antara KDEKS dengan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang salah satu program kerjanya juga menyasar Program Nasional Akselerasi Pemanfaatan Produk/Layanan Keuangan Syariah serta turut serta mendukung pencapaian target angka Indeks Inklusi Keuangan sebesar 90% Tahun 2024 oleh Pemerintah Pusat, secara khusus menyasar pada perluasan layanan keuangan bagi masyarakat berpendapatan rendah, UMKM serta masyarakat lintas kelompok," harap Pj. Gubernur Kalbar.

Survei Nasional Literasi Inklusi Keuangan Tahun 2022 mencatat Indeks Literasi Keuangan Kalbar (yakni kemampuan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan) sebesar 51,95% (berada di atas Nasional = 49,68%) dengan Indeks Inklusi Keuangan (yakni ketersediaan akses layanan jasa keuangan di lembaga keuangan formal bagi masyarakat) sebesar 84,16% (lebih rendah sedikit dari Nasional = 85,10%). 

"Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan terus mengawal sinergi perencanaan daerah dengan RPJPN 2025-2045, yakni Pengarusutamaan Ekonomi Syariah dalam pembangunan nasional guna mewujudkan Indonesia sebagai poros Ekonomi Syariah  Dunia. Insya Allah," ungkapnya.

Sebagai informasi, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penyerahan Sertifikat Halal secara simbolis kepada 3 pelaku UMKM di Kalbar yaitu Bakso Cakil Malang An. Lucky Andrean Putra, Roti Kap Mak Ngah Lif An. Latifah serta Kantin Madrasah MAN 1 Pontianak " Kantin Safira " An. Fenty Shintiawaty. (adpim)

Hukum

Peristiwa

Kesehatan

Pemilu 2024

Lifestyle

Tekno