Berita Borneotribun.com: Sulsel Hari ini -->
Tampilkan postingan dengan label Sulsel. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Sulsel. Tampilkan semua postingan

Selasa, 22 Juni 2021

Dr. Hj. Ihyani Malik: Prodi Komunikasi Lagi Trend di Pasar Kerja

Dr. Hj. Ihyani Malik: Prodi Komunikasi Lagi Trend di Pasar Kerja
Dr. Hj. Ihyani Malik: Prodi Komunikasi Lagi Trend di Pasar Kerja.

BORNEOTRIBUN MAKASSAR - Prodi Ilmu Komunikasi secara nasional lagi trend pada lapangan kerja sehingga tahun tahun terakhir ini,  pada penerimaan mahasiswa baru termasuk prodi cukup signifikan peminatnya dari kalangan generasi milenial.
 
Hal sama juga terasa pada Prodi S1 Ilmu Komunikasi Fisip Unismuh Makassar tahun lalu 2020 sebanyak 80 orang peminat mahasiswa baru.  dibanding tahun sebelumnya 2019 hanya 19 orang jadi kenaikan mahasiswa baru 2020 mencapai 300 persen lebih.

Demikian ditegaskan Dekan Fisip Unismuh Makassar, Dr.Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si saat memberi sambutan pada rapat kordinasi dan konsolidasi revisi kurikulum dan program kerja Prodi S1 Ilmu Komunikasi, Selasa 22 Juni 2021 di Warkop Kopi Batas Makassar.

Rapat koordinasi ini di pimpin Ketua Prodi S1 Ilmu Komunikasi, Dr.H.Muh Tahir, M.Si didampingi Sekretaris Prodi, Dian Muhtadiah Hamna, S.IP, M.I.Kom serta dihadiri  Wakil Dekan I, Dr.Burhanuddin, S.Sos, M.Si, pada dosen ilmu komunikasi di antaranya; Dr.Muhammad Yahya, M.Si;  Dra.Diana Rina, M.Si; Syukri, S.Sos, M.Si; Warda, S.Sos, MA, Ahmad Syarif, S.Sos, M.I.Kom.

Dijelaskan, trend prodi ilmu komunikasi ini harus dibarengi kualitas materi pembelajaran yang sesuai informasi yang disebarkan kepada publik. Salah satu diantaranya adalah kurikulum harus senantiasa di update sesuai permintaan pasar kerja, kata anggota Tim Seleksi anggota KPUD kabupaten dan kota di Sulsel ini. 

Program kerja yang akan disusun harus disesuaikan  visi dan misi perguruan tinggi dan standar dalam proses akreditasi prodi dan akreditasi institusi dari lembaga akreditasi, ungkap doktor administrasi publik PPs-UNM ini. 

Ketua Prodi S1 Ilmu Komunikasi Fisip Unismuh, Muh Tahir menambahkan, animo mahasiswa baru tahun 2021 memilih ilmu komunikasi termasuk cukup besar terbukti dari data sementara ilmu komunikasi jadi pilihan favorit bagi generasi muda milenial.

Target maba tahun 2021 diupayakan dapat mencapai tiga kelas sejumlah 120 orang. Mencapai target itu semua taktik dan strategi menarik minat dan simpati anak milenial terus dilakukan lewat media massa dan media sosial, tandas mantan Wakil Ketua BPH STIEM Muhammadiyah Mamuju ini. 

Prodi S1 Ilmu Komunikasi ini meraih nilai akredirasi B dari BAN-PT dan mulai beroperasi sejak 2015 dan saat ini telah mencetak puluhan sarjana ilmu komunikasi. Beberapa di antara alumni itu telah terserap pada lapangan kerja, ungkap doktor manajemen PPs-UMI Makassar ini, 

Oleh: Ulla
Editor: Yakop

Pengurus Cabang Muhammadiyah Borimatangkasa Gowa Gelar Baitul Arqam Terpadu

Pengurus Cabang Muhammadiyah  Borimatangkasa Gowa Gelar  Baitul Arqam Terpadu
Foto: Pengurus Cabang Muhammadiyah  Borimatangkasa Gowa Gelar Baitul Arqam Terpadu.

BORNEOTRIBUN GOWA -- Pengurus Cabang Muhammadiyah (PCM) Borimatangkasa Gowa menggelar Baitul Arqam Terpadu (BAT) berlangsung selama dua hari di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM) Tanabangka Gowa, Senin-Selasa 21-22 Juni 2021.

Kegiatan ini dibuka  Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Gowa dengan dengan peserta dilakukan  bagi para pengurus PCM Borimatangkasa  para guru2 dan staf kependidikan di lingkungan PCM Borimatangkasa. 

Foto: Pengurus Cabang Muhammadiyah  Borimatangkasa Gowa Gelar  Baitul Arqam Terpadu.

Ketua PDM Gowa, Muslimin B, S.Pd, pada sambutan pembukaan mengatakan, kegiatan BAT ini sangat penting dilakukan disemua tingkatan Pengurus terutama di PCM/PRM Krn PCM dan PRM merupakan ujung tombak pergerakan dan dakwah persyarikatan Muhammadiyah.

Foto: Pengurus Cabang Muhammadiyah  Borimatangkasa Gowa Gelar  Baitul Arqam Terpadu.

BAT yg diinisiasi oleh LPCR (Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting) Muhammadiyah Gowa dihadiri oleh jajaran pengurus PDM Gowa, PCM Borimatangkasa, Ortom, dan para guru/staf yg mengabdi di amal usaha Muhammadiyah ditingkat PCM. 

Pengkaderan, penguatan, dan penyegaran, pemahaman tentang ideologi Muhammadiyah melalui BAT. 

Selain itu sinergitas dan tata kelola organisasi menjadi lebih baik melalui koordinasi, tegas Muslimin. 

Materi yang diberikan seputar penguatan dan pemahaman ideologi Al Islam dan Kemuhammadiyahan.  

Selain itu melalui BAT ini dilakukan penyegaran tata kelola dan sinergitas organisasi. 

Materi lainnya antara lain, Pedoman Hidup Islami, Ibadah menurut Tarjih Muhammadiyah, Strategi Menggerakkan Cabang dan Ranting Muhammadiyah, Menuju Pendidikan Muhammadiyah yg berkemajuan, dan Menuju tata kelola organisasi yg tertib administrasi. Para pemateri yaitu para muballigh dan jajaran pengurus PDM Gowa.

"Salah seorang instruktur dan sekaligus Ketua LPCR Gowa, Mardin Rimakka, ST mengatakan, Baitul Arqam ini seyogyanya dilaksanakan minimal sekali setahun di setiap tingkat pimpinan cabang.

Setelah cabang Borimatangkasa, akan lanjut kecabang-cabang lainnya termasuk cabang dataran tinggi Gowa salah satunya PCM Malino, dijadwalkan pelaksanaan diawal bulan pada 3-4 Juli 2021," katanya. 

Oleh: Syukri/Yahya
Editor: Yakop

Dugaan pungli BPSP di Desa Ulugalung, HPMB Demo Kejari Bantaeng

Dugaan pungli BPSP di Desa Ulugalung, HPMB Demo Kejari Bantaeng
Dugaan pungli BPSP di Desa Ulugalung, HPMB Demo Kejari Bantaeng.

BORNEOTRIBUN BANTAENG - Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan pelajar Mahasiswa Bantaeng (HPMB) Komisariat Bulukumba berunjuk rasa (Demonstrasi) depan kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bantaeng Jalan Andi Mannappiang, Lamalaka Kabupaten Bantaeng, Senin, (22/6/2021).

Aksi unjuk rasa ini dipicu dengan adanya dugaan Pungutan liar (Pungli) Bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) yang bersumber dari APBN T.A 2021 di Desa Ulugalung Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng.

Jenderal lapangan (Jendlap) Aenul Ikhsan dalam orasinya menyampaikan bahwa Dalam pelaksanaan BPSP T.A 2021 ini terdapat kejanggalan yakni dugaan pungutan liar (Pungli) kepada penerima bantuan di Desa Ulugalung dan ini wajib ditindak lanjuti oleh penegak Hukum.

Ditempat yang sama Mabrur selaku Ketua Umum Pengurus Pusat (Ketum PP) HPMB dalam orasinya menyampaikan bahwa Kejaksaan Negeri Bantaeng sebaga salah satu Apartur penegak Hukum (APH) yang tergabung dalam Tim sapu bersih pungutan liar (Saber Pungli) Kabupaten Bantaeng untuk segera melakukan penyilidikan atau Investigasi dan mengusut tuntas apa yang menjadi temuan teman-teman HPMB Komisariat Bulukumba di lapangan karena ini menyangkut keuangan Negara.

Sementara itu Azhar. SH selaku Kepala seksi (Kasi) Intelijen Kejari Bantaeng saat menerima pengaduan para aktivis HPMB di depan halaman kantor Kejari Bantaeng mengatakan bahwa siap menindaklanjuti aspirasi teman-teman dari HPMB Kom. Bulukumba dalam jangka waktu paling lama satu minggu kedepan.

Aksi unjuk rasa ini sempat membuat macet jalan poros Bantaeng - Bulukumba karena para demonstran menggunakan mobil truck kontainer sebagai panggung orasi dan membakar ban bekas. 

Nampak kepolisian dari Polres Bantaeng ikut mengawal jalannya aksi unjuk rasa ini.

Oleh: Irwan Lawing

Sabtu, 19 Juni 2021

Kenalkan Kebudayaan, Pikom IMM Fisip Unismuh Laksanakan Cultural Trip

Kenalkan Kebudayaan, Pikom IMM Fisip Unismuh Laksanakan Cultural Trip
Kenalkan Kebudayaan, Pikom IMM Fisip Unismuh Laksanakan Cultural Trip.

BULUKUMBA - Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar melaksanakan kegiatan Cultural Trip di Kawasan Adat Amma Toa, Desa Tana Toa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Kamis, (17/06/2021).

Cultural trip atau kunjungan budaya ini merupakan kegiatan Pikom IMM Fisip Unismuh Makassar bertujuan memberikan wawasan tentang kebudayaan Sulawesi Selatan terkhususnya Kajang kepada kader-kader IMM Fisip Unismuh Makassar.

Kegiatan ini di ikuti oleh seluruh kader Pikom IMM Fisip Unismuh Makassar, dan menggunakan pakaian serba hitam sebagai bagian dari aturan adat. 

Ketua Bidang Seni Budaya dan Olahraga (SBO) Pikom IMM Fisip Unismuh, Juanda berharap melalui kegiatan ini Kader IMM bisa lebih peka terhadap budaya.

"Kita sebagai generasi bangsa harus senantiasa melestarikan budaya, terutama di wilayah Sulawesi Selatan ini banyak keragaman budaya", kata Juanda.

"Indonesia kental akan budaya dan adat istiadat yang membuat Indonesia dikenal di dunia, maka kita sebagai mahasiswa harus mengetahui tentang itu agar budaya kita tetap telestarikan, siapa lagi kalau bukan kita?", tambahnya.

(Muh Fauzi Muflih)

Jumat, 18 Juni 2021

KPRI Bung LLDIKTI IX Kerjasama Pengembang Pasarkan Perumahan di Tamangapa Raya Makassar

KPRI Bung LLDIKTI IX Kerjasama Pengembang Pasarkan Perumahan di Tamangapa Raya Makassar
KPRI Bung LLDIKTI IX Kerjasama Pengembang Pasarkan Perumahan di Tamangapa Raya Makassar.

BORNEOTRIBUN MAKASAAR - Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bung LLDIKTI Wilayah IX melakukan  kerjasama dengan perusahaan pengembang PT Bumi Daya Mandiri untuk memasarkan perumahan Ranggoon Residence yang berlokasi di Jl Tamangapa Raya 4 Manggala Makassar. 

Penandatanganan naskah kerjasama kedua lembaga itu dilaksanakan Jumat pagi (18/6/2021) di Kantor KPRI Bung LLDIKTI IX Sulawesi. 

KPRI Bung LLDIKTI IX Kerjasama Pengembang Pasarkan Perumahan di Tamangapa Raya Makassar.

Pihak KPRI Bung diwakili oleh Ketua, Prof Dr.Hj.A.Niniek F. Lantara, M.Si dan dari pihak pengembang PT Bumi Daya Mandiri diwakili  oleh, H. Muh Abdillah La Tunreng. 

Saat penandatanganan dari pihak KPRI Bung yang hadir, Sekretaris, Prof Dr Elisa Meiyani, M.Si. Wakil Sekretaris; Bendahara : Muhammad Amir, SH, MH.

Ketua Pengawas KPRI Bung, Prof. Dr H.Syamsu Ridjal, SE, MS. Anggota : Prof Dr HA Muin Fahmal,SH,MH dan Dr.Muh Rum SE,M.Si. 

Usai penandatanganan kerjasama Ketua KPRI Bung, Prof Niniek F. Lantara, mengatakan kegiatan yang baru dilaksanakan merupakan upaya pengembangan unit usaha dengan membuka jalan bagi anggota terdiri para dosen  pegawai dan keluarganya,  untuk memiliki rumah tinggal dengan sistem KPR. 

Selama ini unit usaha KPRI Bung yang dikelola termasuk simpan pinjam, pertokoaan dan perdagangan lainnya. 

Salah satu unit usaha yang juga banyak  diminati anggota KPRI Bung adalah kredit dosen yayasan. Unit usaha ini menyediakan platfon kredit bagi dosen tetap yayasan yang telah mendapat sertifikasi dosen. 

Usaha kredit dosen yayasan yang dimulai sejak 2019 telah diminati para dosen tetap yayasan dengan alokasi dana kredit maksimal Rp. 150 juta

Pihak pengembang Ranggoon Residence,  H. Muh Abdillah La Tunrung, pada kesempatan itu mengatakan lokasi perumahan terletak di Jl Tamangapa Raya 4 Manggala Makassar dengan rumah sebanyak 82 unit.

Lokasi perumahan ini strategis di Kota Makassar dekat Komp Unhas Antang/Makkio Baji. Harga per unit Rp.385 juta, free PPN , BPHTB, AJB/BBN, air PDAM, listrik PLN, ready stock siap huni dengan DP minimal 5 persen.

Oleh: Yahya
Editor: Yakop

Kamis, 17 Juni 2021

Prodi Pemerintahan Unismuh Kembali Berjaya Pada Simposium Nasional AIPPTM di UM Ponorogo

Prodi Pemerintahan Unismuh Kembali Berjaya Pada Simposium Nasional  AIPPTM di UM Ponorogo
Prodi Pemerintahan Unismuh Kembali Berjaya Pada Simposium Nasional 
AIPPTM di UM Ponorogo.

BORNEOTRIBUN MAKASSAR -- Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan Unismuh Makassar kembali berjaya pada Simposium Nasional diselenggarakan Asosiasi Ilmu Pemerintahan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (AIPPTM) di Kampus Universitas Muhammadiyah Ponorogo, pada 14-15 Juni 2021.

Demikian ditegaskan Ketua Prodi S1 Ilmu Pemerintahan  Fisip Unismuh Makassar, Dr Nuryanti Mustari, S.IP, M. Si, kepada media Kamis (17/6/2021). 

Dijelaskan, utusan dari Ilmu Pemerintahan yang berhasil berjaya dan memanen prestasi yang membanggakan itu pada kategori 
collaborstive governance dengan meningkatkan sistem jaringan pengamanan sosial meraih juara satu, atas nama Fadhil Amir, Rudi Hardi, Nur Khaerah. Judul makalah, Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) di Kota Makassar. 

Pada kategori inovasi dalam praktik pelayanan publik di era pandemi, meraih juara dua dan tiga, tandas doktor admistrasi publik PPs-UNM ini.

Juara dua atas nama, Muhammad Irham Tola, Nuryanti Mustari, Rudi Hardi. Judul makalah, Efektifitas Penerapan E-Government melalui system E-Tilang pada satuan polisi lalu lintas (Satlantas) Polrestabes Makassar

Juara tiga atas nama Suharni, judul makalah, Inovasi Pelayanan Izin Usaha Berbasis Aplikasi E-Lebbami Di Kota Makassar, kata peserta Sandwich di Universitas Ohio USA 2009 ini.

Pada kategori dinamika dalam praktik pengembangan konsep collaborative, meraih juara tiga atas nama, Nisma, Budi Setawati, Nurkaerah. Judul makalah, Komunikasi Ammatoa dan Pemerintah desa dalam pemberian sanksi terhadap pelanggaran “Pappasang” di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba

Kategori manajemen kebencanaan berbasis collaborative governance, meraih juara tiga atas nama, Nur Annisa R, Nuryanti Mustari, Ahmad Harakan, kata kata Korwil Sulawesi dan Indonesia Timur Asosiasi Ilmu Pemerintahan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (AIPPTM) 2019-2023.

Judul makalah, Kolaborasi Pemerintah Dengan Non Governmental Organization Dalam Penanganan Covid-19 Di Kabupaten Gowa, tandas sarjana ilmu Pemerintahan Fisip Unhas ini. 

Saat ini Sekretaris Prodi Ilmu Pemerintahan Fisip Unismuh Makassar, Ahmad Harapkan, S.IP, M.Hi.

oleh: Ulla/Yahya

Rabu, 16 Juni 2021

GAM Lakukan Aksi Unjuk Rasa di Pertigaan Hertasning Pettarani Kota Makassar

GAM Lakukan Aksi Unjuk Rasa di Pertigaan Hertasning Pettarani Kota Makassar
GAM Lakukan Aksi Unjuk Rasa di Pertigaan Hertasning Pettarani Kota Makassar.

BORNEOTRIBUN.COM - Gerakan Aktivis Mahasiswa (GAM) melakukan Aksi unjuk rasa di Pertigaan Hertasning Pettarani Kota Makassar pada selasa, (16/6). 

Dengan membentangkan spanduk yang bertuliskan “Kembalikan Marwah KPK”. Terlihat dari pantauan media, Massa Aksi melakukan Orasi secara bergantian.

Mustamin selaku jendral lapangan Dalam orasinya dia menyampaikan bahwa aksi hari ini adalah bentuk kekecewaan kami karna adanya upaya pelememahan KPK 
Yang dulunya KPK adalah lembaga independen negara malah dilemahkan independensinya di UU no 19 tahun 2019 yang dimana KPK diletakkan sebagai lembaga negara di rumpun eksekutif.

"Selain daripada itu hadirnya dewan pengawas (Dewas KPK) yang dipilih langsung oleh presiden dianggap dapat menghambat proses kinerja penyidik KPK karna harus ada izin dulu dari Dewas untuk melakukan OTT, penyadapan, penggeledahan dan penyitaan KPK secara tidak langsung sudah direnggut integritasnya" Lanjutnya

Peserta aksi lain Enal mengatakan bahwa terpilihnya Firli Bahuri sebagai ketua KPK masa bakti 2019-2021 sungguh sangat menuai kontroversi karna sudah kita ketahui bersama kalau bapak Firli Bahuri mantan Deputi penindakan KPK sebelumnya sudah melakukan pelanggaran kode etik berat,
Lihat saja belum menjabat beberapa tahun ketua KPK saat ini sudah mempertontonkan kita beberapa kebobrokan salah satunya mengeluarkan peraturan KPK no 1 tahun 2021 tentang cara pengalihan pegawai KPK menjadi ASN salah satu syarat yaitu untuk lolos Sebagai ASN KPK dengan melakukan Tes wawasan kebangsaan (TWK) hal tersebut tentu sangat bertentangan dengan UU KPK nomor 19 tahun 2019 karna didalam UU tersebut tidak mengatur yang namanya TWK sebagai salah satu syarat untuk menjadi ASN KPK

"Terlebih lagi dalam TWK yang diadakan KPK banyak menuai sorotan dipublik krna beberapa penyidik senior  dinyatakan tidak lulus dalam tes ini kami menganggap bahwa ini adalah cara konyol yang dilakukan pimpinan KPK untuk membuang oknum oknum yang memiliki kepribadian baik". tutup Enal dalam orasinay

Dalam aksi ini Gerakan aktivis Mahasiswa membawa beberapa tuntutan diantaranya :

1.Terbitkan perpu selamatkan KPK
2.Hapus Peraturan KPK No 1 tahun 2021 tentang peralihan status pegawai KPK
3.Copot Firli Bahuri sebagai ketua KPK
4.Usut Tuntas indukasi korupsi yang bergulir di KPK

Aksi yang sempat membuat arus lalulintas jln. PHP macet panjang akhirnya para massa aksi membubarkan diri dengan tertib.

Laporan : Yudha Jaya
Editor : Irwan

Selasa, 15 Juni 2021

Menguji Integritas KPK, Permahi Makassar mendesak Segera Tetapkan Tersangka Baru penyuap NA

Kader Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) Makassar, Agung Marwansyah
Kader Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) Makassar, Agung Marwansyah.

BORNEOTRIBUN MAKASSAR - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin melebar dalam menelisik dugaan maraknya praktik penyuapan yang dilakukan sejumlah kontraktor untuk mendapatkan pengerjaan proyek infrastruktur di Sulawesi Selatan.

Kontraktor besar Haji Momo dan Haji Haerudduin telah diperiksa oleh KPK secara maraton pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2021 di Mapolda Sulsel.
 
Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengungkapkan dua pengusaha (Haji Momo dan Haji Haeruddin, red) telah diambil keterangannya terkait tindak pidana korupsi suap pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemprov Sulsel tahun anggaran 2020-2021. Dua pengusaha, satu dosen, dan satu PNS.

Kontraktor yang sering dibeberkan oleh mantan Anggota Komisi III DPR RI Akbar Faisal sebagai pengatur proyek di Kabupaten Wajo, yakni Haji Momo dan Haji Haeruddin. 

Nama Haji Momo dan Haji Haeruddin muncul dalam persidangan terdakwa Agung Sucipto alias Anggu dalam sidang dugaan Tindak Pidana Korupsi penyuapan terhadap mantan Sekdis PUTR Sulsel Edy Rahmat.

Nama Haji Momo dan Haji Haeruddin, disebut secara gamblang pada kesaksian mantan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Sulsel Sari Pudjiastuti dan mantan ajudan gubernur Syamsul Bahri

Sari dan Syamsul mengaku pernah meminta dan menerima uang dari Haji Momo dan Haji Haeruddin, terkait pengerjaan proyek yang didapatkan kedua kontraktor tersebut. 

Uang tersebut, diduga sebagai uang pelicin untuk melancarkan proyek yang dikerjakan perusahaan mereka.

Sementara, Kader Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) Makassar, Agung Marwansyah, Mempertanyakan sikap KPK yang hingga saat ini belum menetapkan tersangka dari nama-nama kontraktor yang disebut menggelontorkan uang kepada NA.

"Kami menguji integritas KPK untuk bisa mengungkap semua orang yang terlibat dalam tindak pidana korupsi ini. fakta persidangan menyebut Haji Momo dan Haji Haeruddin yang juga terlibat menyuap NA merupakan alat bukti yang kuat," ujar Agung saat ditemui Reporter Cariberita.id, Selasa (15/06/2021).

Bahwa perbuatan suap yang dilakukan kontraktor tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, pemberi suap disangkakan melanggar pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

"Olehnya itu kami secara tegas mendesak KPK untuk segera menetapkan tersangka baru penyuap NA," lanjut Agung.

Menurut Agung penegak hukum harus bisa bergerak cepat untuk menuntaskan kasus dugaan penyuapan.

"Jangan sampai ini masuk angin sehingga tingkat kepercayaan masyarakat berkurang dan mencoreng citra penegakan hukum di Indonesia," tutup Agung.

Oleh: Irwan Lawing

Senin, 14 Juni 2021

LBH Butta Toa Bantaeng serahkan Sertifikat Magang ke Mahasiswa STIH Litigasi Rawasari

LBH Butta Toa Bantaeng serahkan Sertifikat Magang ke Mahasiswa STIH Litigasi Rawasari.

BorneoTribun Bantaeng, Sulsel - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Butta Toa Bantaeng menyerahkan sertifikat magang ke Mahasiswa magang Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Litigasi Rawasari Jakarta Pusat di Kantor LBH. Butta Toa Bantaeng Jalan Andi Mannappiang, Lembang Kabupaten Bantaeng pada Senin, 14 Juni 2021. 

Mahasiswa magang dari STIH Litigasi Rawasari Jakarta pusat ini melaksanakan proses magang selama satu bulan dan berakhir hari ini. 

Suardi Syam, S.H menyerahkan sertifikat magang tersebut dan berharap agar para mahasiswa yang telah menyelesaikan proses magang dapat menyerap ilmu sebagai wujud dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.

"Semoga dengan selesainya magang Mahasiswa STIH Litigasi tersebut di Kabupaten Bantaeng dapat menyerap ilmu hukum yang selama satu bulan lamanya di Kabupaten Bantaeng karena ini bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi". Harapnya

"Kami juga sangat berterima kasih kepada birokrasi kampus STIH Litigasi Rawasari Jakarta pusat yang mempercayakan kepada kami di LBH. Butta Toa Bantaeng untuk membimbing mahasiswanya secara langsung dalam proses pendampingan hukum (Advokasi) baik itu proses Hukum pidana maupun proses Hukm perdata". Lanjut Ketua LBH Butta Toa 

Sekedar diketahui bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Litigasi Rawasari Jakarta Pusat menunjuk LBH. Butta Toa Bantaeng sebagai lokasi magang bagi mahasiswanya.

Oleh: Irwan Lawing

Jumat, 11 Juni 2021

Bersilaturahmi ke Unismuh Makassar, Menko PMK Singgung COVID-19 dan Dana Haji

Bersilaturahmi ke Unismuh Makassar, Menko PMK Singgung COVID-19 dan Dana Haji
Bersilaturahmi ke Unismuh Makassar, Menko PMK Singgung COVID-19 dan Dana Haji.

BORNEOTRIBUN MAKASSAR – Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Prof Muhadjir Effendy bersilaturahmi dengan Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar. 

Acara yang dihelat terbatas dengan protokol kesehatan COVID-19 ini, diselenggarakan di Lantai 17 Menara Iqra Unismuh Makassar, Kamis malam (10/6/2021).

Dalam silaturahmi ini, Muhadjir datang bersama Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo, beserta sejumlah pejabat dan staf khusus Kementerian. Acara silaturahmi ini dipandu Rektor Unismuh Makassar Prof Ambo Asse.

Bersilaturahmi ke Unismuh Makassar, Menko PMK Singgung COVID-19 dan Dana Haji.

Dalam pengantarnya, Ambo Asse memberikan gambaran pencapaian Unismuh Makassar hingga saat ini. Secara khusus, ia berharap agar Menko Muhadjir berkenan meninjau Rumah Sakit Unismuh Makassar yang sedang dalam tahap persiapan untuk diresmikan. Rumah Sakit berlantai delapan itu dibangun di atas lahan 5.000 meter persegi, di Jl Tun Abdul Razak, Kabupaten Gowa.

Bersilaturahmi ke Unismuh Makassar, Menko PMK Singgung COVID-19 dan Dana Haj

Muhadjir mengapresiasi kemajuan yang dicapai Unismuh Makassar. Ia berharap kampus ini dapat semakin memberikan manfaat yang besar bagi kemajuan nasional, khususnya Sulawesi Selatan. 

Menko PMK ini menyampaikan beberapa isu-isu aktual yang saat ini menyedot perhatian publik, seperti COVID-19 dan penggunaan dana haji. 

“Saat ini perkembangan kemajuan teknologi sangat canggih. Mulai dari artificial intelligence, virtual reality dan lain-lain. Termasuk kehadiran smartphone, kadang membuat kita lupa dengan Tuhan. Makanya Allah juga menurunkan virus yang canggih. COVID-19 ini juga masih terus dipelajari oleh ilmuwan dari seluruh dunia,” jelasnya.

Saat ini, kata Muhadjir, COVID-19 terus bermutasi. Ada mutasi India, ada Eropa, dan lainnya. Bahkan ada jenis COVID-19 yang mutasinya sudah tidak terdeteksi meskipun diperiksa dengan tes swab sekalipun. “Saat diperiksa, negatif. Padahal COVID sudah menyerang paru-paru,” lanjutnya.

Oleh karena itu, Muhadjir berharap penerapan protokol kesehatan tidak dianggap remeh. Semua yang dilakukan manusia saat ini, seperti Vaksinasi sekalipun, baru merupakan salah satu ikhtiar manusia, meskipun belum memberikan jaminan keamanan sepenuhnya.

Menurut Muhadjir, posisi Indonesia dalam penanganan COVID-19 sudah cukup baik. Indonesia saat ini berada di peringkat 20 dunia. Ia menceritakan, Pemerintah mengambil kebijakan harus dengan cepat, sementara COVID-19 ini belum jelas referensi penanganannya. 

“Semua negara di dunia belum ada yang dapat dikatakan berhasil melawan Corona. Bahkan Cina sekalipun, masih mengambil kebijakan Lockdown di beberapa kota,” katanya.

Selain bahaya dari aspek kesehatan, katanya, COVID-19 juga memiliki dampak ekonomi yang besar. “Pemulihan COVID butuh waktu panjang. Tapi pemulihan ekonomi sebagai dampak dari pandemi, pasti butuh waktu yang lebih lama,” tandas Muhadjir.

Kesadaran dampak ekonomi bagi masyarakat kecil itulah yang membuat Pemerintah memilih kebijakan penyaluran bansos. “Betul data kita masih banyak kekurangan. Tapi kalau menunggu data bagus, baru salurkan bantuan, nanti rakyat kita mati kelaparan duluan. Kita beruntung, belum pernah ada kerusuhan akibat kelaparan di masa pandemi. Di beberapa negara lain sudah terjadi,” tambahnya.

Dana Haji

Selain membahas COVID-19, Muhadjir juga menyinggung soal penggunaan dana haji yang kerap disorot karena pembatalan pemberangkatan haji dalam dua tahun terakhir.  Ia menegaskan bahwa dana haji tidak dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur.

Ia melanjutkan, alokasi investasi ditujukan kepada investasi dengan profil risiko low-moderate. Adapun investasi yang dilakukan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) berbentuk surat berharga syariah negara dan sukuk korporasi. 

“Saya sudah cek langsung ke BPKH. Setiap calon jamaah haji memiliki virtual account. Mereka bisa mengecek posisi dana mereka secara real time. Malah tiga orang Dewan Pengawas BPKH berlatar belakang Muhammadiyah. Jadi insyaallah dana ini akan diawasi dengan baik. Apakah masih menyangsikan orang Muhammadiyah?” tanya Muhadjir disambut tepuk tangan peserta.

Ia juga mengklarifikasi soal penarikan dana haji bagi calon jamaah haji yang belum berangkat tahun 2020 dan 2021. “Kalau yang ditarik hanya dana pelunasan haji, masih punya hak antri. Antrian tidak berubah. Kecuali diambil semua, berarti dianggap mundur. Kalau nanti daftar lagi, harus mengulang antrinya,” jelasnya.

Silaturahmi ini berakhir sekitar pukul 22.00 Wita, dilanjutkan dengan bercengkrama di Puncak Menara Iqra, Lantai 18. Di sana, Muhadjir dan rombongan menikmati Sarabba, dan pemandangan Kota Makassar. 

Acara ini dihadiri Pengurus Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulsel, Organisasi Otonom Muhammadiyah, Para Wakil Rektor dan Pimpinan Badan/Lembaga Unismuh Makassar.

Oleh: Yahya

Kamis, 10 Juni 2021

Horeee...! Mahasiswa FISH UNM Dapat Kuliah di Luar PT

Horeee...! Mahasiswa FISH UNM Dapat Kuliah di Luar PT
Mahasiswa FISH UNM Dapat Kuliah di Luar PT.

BORNEOTRIBUN MAKASSAR - Kabar baik untuk mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar karena memungkinkan untuk kuliah di luar kampus orange tahun ini. 

Hal ini didasari oleh penandanganan kerja sama FISH UNM dengan FISIP Universitas Jember, Kamis, (10/6/2021).

Setelah merancang kurikulum untuk mendukung Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) rabu kemarin. 

Hari ini FISH UNM langsung menyiapkan karpet merah bagi mahasiswa yang ingin mengikuti nuansa belajar di Perguruan Tinggi lainnya secara daring. 

Kegiatan berlangsung secara virtual dengan memanfaatkan fasilitas zoom meeting dan dihadiri oleh seluruh jajaran pimpinan kedua bela pihak. 

Mahasiswa FISH UNM Dapat Kuliah di Luar PT.

Dikonfirmasi pasca acara Penandatanganan Perjanjian Kerjasama, Dekan FISH UNM Prof. Dr. Jumadi, S.Pd., M.Si, menyampaikan bahwa kerjasama ini adalah dasar untuk merealisasikan kurikulum untuk mendukung MBKM dan akan ditindak lanjuti melalui Perjanjian Kerjasama Program studi rèlevan antara kedua Fakultas.

Lanjutnya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa sala-satu Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) dalam Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah pertukaran mahasiswa. 

"Nah, hari ini kita lakukan ini agar mahasiswa kami bisa berkesempatan merasakan atmosfir pembelajaran di luar kampus. Apalagi  Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, merasa penting untuk menfasilitasi mahasiswa mengalami situasi belajar yang berbeda," terang Jumadi yang juga sekaligus Bendahara Forum Dekan Ilmu Ilmu Sosial Indonesia (Fordekiis).

Kerjasama ini disambut baik oleh Dekan FISIP Universitas Jember Dr. Djoko Poernomo, menurut beliau pihak FISIP UNEJ sangat senang bisa bekerjasama dengan UNM khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum.

Oleh: Yahya

Artikel : Mengenal SDGs Desa Yang Real By Name By Address


TPP Kemendesa, Bantaeng, Syam Story

Artikel Bantaeng, Sulsel Lahirnya kebijakan pemerintah melalui Kementerian Desa PDTT tentang Pendataan Desa berbasis ( Sustainable Development Goals ) SDGs Desa (Data Mikro/Detail) tidak serta merta direspon baik dan cepat oleh beberapa pihak khususnya pihak yang disentuh oleh kebijakan tersebut. 

Hal itu terjadi karena diduga banyak alasan yang melatari, seperti belum tahu tujuan pembangunan global yang sedang berlaku, atau belum memahami tujuan pembangunan nasional yang perlu didukung oleh pembangunan di Desa, atau belum memahami secara baik maksud dan tujuan SDGs Desa, atau SDGs Desa dianggap kebijakan yang mendadak dan langsung diterapkan secara nasional, atau SDGs Desa dianggap barang asing yang dipaksakan di Desa padahal tidak sesuai dengan kearifan lokal desa, dan masih banyak alasan lain semacamnya.

Tapi perlu kita pahami, bahwa definisi SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. 

Melalui Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa oleh Gus Menteri Desa A. Halim Iskandar yang ingin membumikan SDGs Global menjadi tujuan pembangunan berkelanjutan dengan berdasar ; 
1. Implementasi SDGs Global di Indonesia dituangkan dalam Perpres 59/2017 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
2. Merujuk Perpres 59/2017, maka disusun SDGs Desa; dan
3. SDGs Desa berkontribusi sebesar 74% terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Seluruh aspek pembangunan harus dirasakan manfaatnya oleh warga desa tanpa ada yang terlewat (no one left behind). Pembangunan desa mengarah pada 18 tujuan pembangunan berkelanjutan. Generasi mendatang tetap menjadi bagian dari pelaksanaan dan pemanfaatan pembangunan desa. SDGs Desa sebagaimana dimaksud bertujuan untuk mewujudkan: 

1. Desa tanpa kemiskinan; 
2. Desa tanpa kelaparan; 
3. Desa sehat dan sejahtera;  
4. Pendidikan Desa berkualitas; 
5. Keterlibatan perempuan Desa; 
6. Desa layak air bersih dan sanitasi; 
7. Desa berenergi bersih dan terbarukan;
8. Pertumbuhan ekonomi Desa merata;
9. Infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan; 
10. Desa tanpa kesenjangan; 
11. Kawasan permukiman Desa aman dan nyaman; 
12. Konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan; 
13. Desa tanggap perubahan iklim; 
14. Desa peduli lingkungan laut; 
15. Desa peduli lingkungan darat;
16. Desa damai berkeadilan; 
17. Kemitraan untuk Pembangunan Desa; dan 
18. Kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif. 

Berdasarkan hal di atas, maka memang seharusnya perencanaan pembangunan di desa perlu mendukung tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan agar selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan secara global. Untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut, maka diperlukan data base desa sesuai kondisi terkini desa secara obyektif melalui pelaksanaan Pendataan SDGs Desa berdasarkan ketentuan Permendesa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. 

Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa. 

Olehnya itu, mulai tahun 2021 pada proses perencanaan pembangunan desa untuk tahun 2022, data SDGs Desa sudah harus menjadi arah kebijakan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Penyusunan dan penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dilakukan melalui Sistem Informasi Desa (SID). 

Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa PDTT serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.

Data SDGs Desa tetap menjadi milik Desa dan Kementerian Desa dapat mengolah dan menjadikan acuan data SDGs desa melalui SID untuk melahirkan kebijakan yang sesuai kebutuhan masyarakat desa untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Sehingga desa memiliki Peta Jalan SDGs Desa sebagai dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030. 

Karena sudah menjadi kebijakan pemerintah, maka pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota harus mendorong dan melakukan pembinaan kepada pemerintah desa untuk melaksanakan proses tahapan SDGs Desa mulai dari sosialisasi kebijakan SDGs Desa, Pembentukan dan pembekalan pokja relawan pendataan desa, pelaksanaan pendataan desa secara detail by name by address berbasis di tingkat RT, rapat mingguan evaluasi hasil pendataan desa, sampai pelaksanaan musyawarah desa insidental/khusus tentang penetapan data SDGs Desa tahun 2021 dengan disertai Berita Acara atau keputusan kepala desa.

Perlu dipahami pula bahwa pendataan SDGs desa terdiri atas pendatan desa tahap awal dan pendataan desa tahap pemutakhiran. Sehingga perintah Pendataan SDGs Desa saat ini merupakan pendataan desa tahap awal untuk mendapatkan data dasar SDGs Desa secara real sesuai kondisi obyektif desa. Hasil pendataan desa tahap awal sebagai data dasar SDGs Desa harus dimutakhirkan setiap 6 (enam) bulan. Pemutakhiran data SDGs Desa merupakan tanggung jawab kepala Desa sesuai ketentuan Pasal 19 Permendesa PDTT Nomor 21 Tahun 2020. 

Tanpa data dasar SDGs Desa yang valid sesuai kondisi terkini desa dan model pendataan sesuai ketentuan dari Kementerian Desa, maka desa akan kehilangan data dasar yang menjadi acuan arah kebijakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagaimana pun juga, pola perencanan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan ketentuan dari Kementerian Desa PDTT, sehingga bisa akan menyulitkan pemerintah desa dalam proses perencanaan pembangunan desa ketika data dasar SDGs desa yang valid sesuai kondisi obyektif desa tahun 2021 tidak tersedia dalam sistem informasi desa (SID) yang dikelola oleh kemendesa PDTT.

Lalu bagaimana pendamping desa dan kepala desa bisa menjamin bahwa pokja relawan pendataan desa melakukan pendataan secara real by name by address di setiap rumah warga?

Terkait hal tersebut, secara teknis sudah disampaikan dan disepakati pada saat pembekalan pokja relawan pendataan desa. Bahwa kami membentuk grup khusus pendataan SDGs desa oleh masing-masing desa dengan memanfaatkan aplikasi Telegram. Melalui grup pendataan pada aplikasi Telegram tersebut, pokja mengirim secara realtime bukti pendukung hasil pelaksanaan pendataannya pada setiap rumah dengan mengirimkan bukti dokumentasi berupa:
1. Foto tampak depan rumah warga,
2. Foto kepala keluarga/anggota,
3. Foto wawancara warga responden, dan
4. Titik koordinat lokasi rumah warga

Dengan pengirimaan data pendukung seperti di atas secara realtime, maka pemantauan pendataan semakin mudah oleh pendamping desa dan admin desa (kepala desa dan sekretaris desa) dan dapat menjamin proses pendataan dilaksanakan secara faktual. Sekaligus data tersebut di atas dapat menjadi bukti penguatan pelaksanaan pendataan secara real di lapangan.

Selain itu, kami juga memastikan proses pendataan desa berjalan sesuai SOP melalui pelaksanaan rapat evaluasi setiap pekan sesuai hari yang telah ditentukan oleh pokja relawan pendataan desa pada saat pembekalan. Pada setiap rapat mingguan itulah, pokja relawan pendataan desa mencek, menverifikasi, menvalidasi dan mengkoreksi input data yang salah atau tidak sesuai dengan kondisi obyektif desa. 

Serta menindaklanjuti rekomendasi yg dihasilkan pada rapat mingguan tersebut, misalkan hasil evaluasi ditemukan oleh pokja relawan bahwa ada warga yang belum memiliki KTP, maka direkomendasikan kepada Kasi Pemerintahan desa dan/atau Koordukcapil desa untuk mengurus adminduk warga yang bersangkutan ke kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil untuk dibuatkan KTPnya. Dengan adanya rapat evaluasi mingguan oleh pokja relawan dengan melibatkan pendamping desa, maka kita akan mengetahui progress pelaksanaan pendataan desa tetap berjalan di lapangan.

Oleh : Syam Story ( TPP Kemendesa, Bantaeng )

Editor : R. Hermanto




Rabu, 09 Juni 2021

Bem Pertanian Unismuh Makassar Sukses Gelar Mubes

Bem Pertanian Unismuh Makassar Sukses Gelar Mubes
Bem Pertanian Unismuh Makassar Sukses Gelar Mubes.

BORNEOTRIBUN MAKASSAR - Musyawarah Besar Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar sukses gelar pembukaan kegiatan (Mubes), besar dengan tujuan  bahwa pemilihan pengurusan periode selanjutnya.

Musyawarah besar (Mubes) tentunya kita selenggarakan dua hari kedepannya, selasa sampai rabu tertanggal 8-9 juni 2021 di tanjung bayang (Pondok Harapan) Kabupaten Gowa. 

Ketua Umum Bem Faperta Unismuh Makassar Herman mewakili dari seluruh elemen pengurus Bem Pertanian Unismuh Makassar, Tentunya kami mengucapkan banyak terima kasih banyak atas kebersamaan dan kerja samanya kepada seluruh lembaga fakultas pertanian dan pimpinan fakultas pertanian unismuh makassar serta permohonan maaf atas banyaknya kekurangan kami selama satu periode.

Lanjut , Adapun tema yang kami angkat dalam kegiatan mubes pada kali ini adalah "Kepemimpinan Yang Berdedikasi Dan Inovatif Menuju Bem Faperta Berkamajuan" ,Tentunya menjadi doa atau harapan kami untuk BEM FAPERTA kedepannya. Tuturnya

Hari ini kita berada dalam lingkaran kegiatan BEM FAPERTA unismuh makassar  tentunya masih lembaga yang masih sehat dan hidup , Lembaga BEM FAPERTA sebagai wadah aspirasi, wadah social of control,  bentuk penyambung lidah keluh kesah seluruh mahasiswa pertanian. 

Lanjut, Organisasi adalah forum komunikasi dari 1 ke yang lainnya, tentunya dari lembaga  ini tersebut menjadi tempat ruang-ruang prosesnya adik-adik mahasiswa, khususnya mahasiswa pertanian. 

“Jadi kembali saya tekankan bahwa siapapun kedepannya yang terpilih menjadi ketua BEM FAPERTA semogah dapat kembali menghidupkan lembaga, dan pilihlah Calon Ketua yang betul-betul baik akhlaknya, mampuh mengedepankan lembaga, dan berusaha semaksimal mungkin membuat program kerja yang bisa mendukun pimpinan fakultas pertanian,” pesan Dekan Fakultas Pertanian Unismuh makassar,  Hj. andi Khaeriyah M.Pd.

Oleh: Irwan Lawing
Editor: Yakop

Selasa, 08 Juni 2021

Pendataan SDGs Tanda Tanya Besar, Desa Papanloe Dinilai Semakin Tidak Jelas


Doc. BT

Borneotribun Bantaeng, Sulsel Pendataan SDGs Desa Papanloe, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan kembali mendapat sorotan tajam dari beberapa pihak. Pasalnya pendataan yang dianggap merupakan hal yang wajib justru belum ada kabar sampai sekarang. 

Salah satu pihak yang menyoroti pendataan SDGs Desa Papanloe adalah Irwan, seorang pemuda dari Dusun Kayu Loe Desa Papanloe. Irwan sangat prihatin akan kondisi Desanya yang sampai saat ini belum jelas. 

"Dari pendataan SDGs di Desa Papanloe ini, saya berasumsi dan prihati akan kondisi Desa yang semakin tidak jelas mau diarahkan kemana dan tujuannya apa?. Ada banyak pertanyaan yang tidak dapat dijawab padahal jawabannya pasti mudah,"Ujarnya, Selasa (8/6/21).

Irwan juga menambahkan bahwa Desanya untuk sekarang perlu mendapatkan perhatian publik. Dan untuk mewujudkan SDGs Desa harus dialog langsung dengan masyarakat Desa. 

"Apa yang terjadi di Desa Papanloe ini sangat perlu mendapatkan perhatian publik dan ini tidak dapat ditoleransi lagi. SDGs yang bertujuan mewujudkan Desa tanpa kemiskinan, Pendidikan Desa berkualitas, Desa damai dan berkeadilan dan lain-lainnya mungkinkah dapat tercapai tanpa dialog langsung dengan masyarakat setempat,"Tambahnya.

Pemuda bergelar Sarjana Hukum ini juga juga khawatir apabila Data SDGs Desa Papanloe invalid atau dimanipulasi. 

"Saya khawatir jika pendataan SDGs Desa Papanloe nanti datanya dimanipulasi, invalid (data dan fakta berbeda) sebab sampai sekarang belum ada kabar dari pendataan ini di Desa. Dan semoga kekhawatirannya saya ini tidak sesuai dengan fakta yang terjadi kedepannya," Harap Irwan. ( Red )
 

Senin, 07 Juni 2021

Plt Gubernur Sulsel Siap Hadiri Wisuda dan Peringatan Milad Unismuh Makassar

Plt Gubernur Sulsel Siap Hadiri Wisuda dan Peringatan Milad Unismuh Makassar
Plt Gubernur Sulsel Siap Hadiri Wisuda dan Peringatan Milad Unismuh Makassar.

BORNEOTRIBUN MAKASSAR - Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menerima audiensi Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Prof Ambo Asse beserta jajarannya di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Sulsel, Jl. Yusuf Dg Ngawing, Senin (7/6/2021) pukul 7 pagi.

Turut hadir menemani Rektor Unismuh, Wakil Rektor I Dr Abd Rakhim Nanda, Wakil Rektor II Dr Andi Sukri Syamsuri, dan Wakil Rektor IV Mawardi Pewangi. Tampak pula Kabag Humas Unismuh Hadisaputra dan Ketua Pemuda Muhammadiyah Sulsel Elly Oschar.

Dalam pengantar audiensinya, Rektor Unismuh sangat berharap kehadiran Plt Gubernur Sulsel memberikan orasi ilmiah dalam Milad ke 58 dan Wisuda ke 73 Unismuh Makassar. “Soal waktu, kami serahkan ke Pak Gubernur,” tambah Ambo Asse.

Merespon harapan itu, Andi Sudirman Sulaiman menyatakan kesiapan untuk hadir. Disepakati, Plt Gubernur akan memberikan Orasi Ilmiah pada Wisuda Hari Pertama, Selasa (15/6/2021).

Wisuda akan digelar selama dua hari, Selasa-Rabu/15-16 Juni 2021. Dalam dua hari itu, wisuda akan dilakukan dua sesi, pagi dan siang. Pembagian waktu wisuda tersebut merupakan bagian dari penegakan protokol COVID-19. Secara keseluruhan wisudawan berjumlah 1.426 orang.

*Unismuh Bakal Bangun Observatorium*

Selain membicarakan soal wisuda, audiensi juga ini membahas tiga topik lainnya. Pertama, penawaran pengembangan SDM Pemprov Sulsel dalam bidang pengembangan bahasa asing melalui Unismuh Makassar. 

Kedua, rencana Unismuh membangun Observatorium Ilmu Falak untuk pengamatan benda langit di lantai 18 Menara Iqra Unismuh Makassar. Ketiga, terkait dengan kesiapan operasional Rumah Sakit Unismuh Makassar.

Plt Gubernur merespon dengan baik, gagasan pembangunan observatorium tersebut. Secara berkelakar, Plt Gubernur Sulsel menyebut Muhammadiyah sudah hijrah menggunakan sistem rukyat. 

“Kalau perlu nanti Ketua NU diajak melihat hilal jelang Ramadan atau Idul Fitri dari Unismuh Makassar,” ucap Andi Sudirman sembari tersenyum.

Pemerintah Provinsi Sulsel, kata Andi Sudirman, siap mendukung pembangunan observatorium tersebut. “Jika perlu, siapkan teleskop paling canggih dari luar negeri,” kata Andi Sudirman.

Menyahuti pernyataan Andi Sudirman, Wakil Rektor I  Unismuh Dr Abd Rakhim Nanda, menyatakan bahwa letak masalah perbedaan penentuan Ramadan atau Idul Fitri bukan lagi soal rukyat dan hisab. 

“Teman-teman yang menggunakan rukyat pun sebenarnya juga sudah memakai hisab. Hanya saja kriteria minimal agar bulan dilihat dengan mata telanjang, minimal bulan berukuran dua derajat,” lanjutnya.

Observatorium tersebut, menurut Rakhim, justru untuk memperkokoh metode hisab, dengan observasi ilmiah berdasarkan ukuran yang lebih valid.

Terkait Rumah Sakit Unismuh, Plt Gubernur Sulsel siap memberi dukungan agar Rumah Sakit tersebut segera beroperasi. Andi Sudirman menyarankan agar beroperasi secara bertahap. Jika menunggu sempurna, sambungnya, butuh biaya yang cukup besar untuk melengkapi Alat Kesehatan (Alkes) secara lengkap. 

“Sementara, bermitra saja dahulu dengan rumah sakit besar yang ada. Kalau ada pasien masuk di rumkit Unismuh, bisa dirujuk ke rumkit lain untuk pemeriksaan atau perawatan tertentu, kalau Unismuh belum memiliki alatnya,”

Rumah sakit Unismuh memiliki 8 lantai, terletak di Jl Tun Abdul Razak, Gowa. Rumah sakit ini dibangun di atas lahan 5000 meter persegi.

Mengakhiri audiensi, Rektor Unismuh menyampaikan ucapan terima kasih dengan memberikan cinderamata. Audiensi berakhir sekitar pukul 8 pagi, Andi Sudirman menuju Kantor Gubernur, dan Rombongan Unismuh kembali ke kampus, di Jl. Sultan Alauddin.

Oleh: Yahya

Sabtu, 05 Juni 2021

PERMAHI Makassar Desak KPK Selediki 4 Nama Baru Penyuap NA


Ketua DPC PERMAHI Makassar, Agung Marwansyah

BorneoTribun Makassar, Sulsel Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPC PERMAHI) Makassar sebagai organisasi Mahasiswa hukum menunjukkan sikap kritis terhadap sejumlah kasus korupsi yang terjadi belakangan ini.

Ketua DPC PERMAHI Makassar, Agung Marwansyah mengatakan salah dugaan suap yang dilakukan 4 kontraktor terhadap Gubernur Sulawesi Selatan Nonaktif NA yang diungkap melalui persidangan pemeriksaan saksi kedua terdakwa penyuap NA, Agung Sucipto.

Dalam keterangannya sebagai saksi kedua di persidangan, Syamsul Bahri yang juga sebagaj eks Ajudan NA mengungkap ada 4 nama baru, kontraktor yang pernah memberi uang kepada NA, keempat kontraktor tersebut diantaranya H Haeruddin, Robert, Fery dan H Momo

Dari 4 nama tersebut diketahui H Haeruddin sebagai kontraktor berpengaruh di kabupaten soppeng yang juga direktur PT Lompulle ini memberikan uang kepada Na melalui Syamsul bahri dengan jumlah berkisar Rp. 1 miliar.

Sebelumnya, H Haeruddin mengerjakan beberapa proyek di Sulsel, diantaranya pengerjaan preservasi jalan ruas Lajoa-pacongkang-cotta-tobenteng yang terletak di kabupaten soppeng TA 2019. ironinya, proyek tersebut menjadi temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulsel.

Atas hal tersebut Agung mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menyelidiki dugaan suap yang dilakukan 4 Kontraktor tersebut.

"Kami mendesak KPK untuk segera menyelidiki kasus dugaan suap yang dilakukan oleh 4 kontraktor tersebut terhadap NA," Desak Agung.

Menurut Agung, KPK sebagai penegak hukum yang sementara mengawal kasus ini patut menyelidiki pernyataan syamsul bahri, fakta persidangan secara terang benderang mengungkap 4 kontraktor tersebut.

"Dengan apa yang disebutkan dalam persidangan itu bisa dijadikan sebagai alat bukti untuk menyelidiki dugaan suap yang melibatkan 4 kontraktor,"Ungkap Agung.

Dijabarkannya, Sesuai pasal 5 UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan perbuatan suap Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 ( satu) tahun dan paling lama 5 (tahun) dan atau pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000 dan paling banyak Rp. 250.000.000. 

"Kami berharap KPK segera mengungkap dan menangkap orang-orang yang terlibat, jangan sampai kasus korupsi ini mencoreng citra penegak hukum di Indonesia," Tandasnya.

Reporter : Irwan
Editor      : R. Hermanto

SK Mendikbud Terbit, Magister Pendidikan Sosiologi Unismuh Siap Terima Maba 2021

SK Mendikbud Terbit, Magister Pendidikan Sosiologi Unismuh Siap Terima Maba 2021
SK Mendikbud Terbit, Magister Pendidikan Sosiologi Unismuh Siap Terima Maba 2021.

BORNEOTRIBUN MAKASSAR – Surat Keputusan Mendikbud tentang Izin Penyelenggaraan Magister Pendidikan Sosiologi Unismuh Makassar akhirnya terbit. SK dengan nomor 169/E/O/2021 tersebut, diterima Pimpinan Unismuh, Jumat (4/6/2021) malam.

Hal itu disampaikan Wakil Rektor II Unismuh Makassar Dr Andi Syukri Syamsuri, Sabtu (5/6/2021) di Kampus Unismuh Makassar Jl. Sultan Alauddin, Makassar.

“Alhamdulillah, akhirnya SK Mendikbud tentang izin S2 Pendidikan Sosiologi telah terbit. Terima kasih atas kerja keras tim dan Pimpinan, baik Fakultas maupun Universitas,” jelas Andi Syukri.

Penyerahan SK Mendikbud tersebut, lanjutnya, diupayakan dilaksanakan pada saat Wisuda Unismuh ke-78 yang akan dilakukan pertengahan bulan Juni mendatang. 

“Penyerahan SK insya Allah dirangkaian dengan Wisuda termasuk penyerahan SK Guru Besar Ibu Prof Dr Hj Andi Tenri Ampa, M.Hum. Kami menunggu persetujuan Pak Rektor Prof Ambo dan Kepala LLDIKTI Prof Jasruddin,” tambah Andi Syukri.

Sementara itu, Dekan FKIP Unismuh Makassar Erwin Akib PhD juga menyampaikan rasa syukur atas terbitnya SK Mendikbud tersebut. Menurutnya, langkah pengembangan prodi di FKIP akan terus dilakukan. 

“Kami terus berupaya meningkatkan akreditasi Program Studi di FKIP. Alhamdulillah, sudah ada 4 prodi yang terakreditasi A. Saat ini, kami juga fokus pada pengembangan SDM dosen, dengan mendorong para dosen lanjut kuliah S3, serta mengurus kenaikan jenjang jabatan fungsional dosen,” ujar Erwin.

Ia juga menambahkan, Unismuh juga masih sedang merintis pendirian S3 Ilmu Pendidikan. “Semoga dalam waktu dekat bisa kami rampungkan, dan memperoleh izin,” pungkasnya.

Tawaran Beasiswa

Ketua Tim Pendirian S2 Pendidikan Sosiologi Unismuh Kaharuddin PhD menambahkan bahwa penerimaan mahasiswa baru prodi baru ini sudah dibuka tahun 2021.

“Kami sudah akan menerima mahasiswa baru magister Pendidikan Sosiologi tahun ini. Karena kami baru menerima info SK ini kemarin, jadi baru akan dilakukan penyesuaian terhadap brosur PMB Unismuh,” tambah Kahar.

Kahar melanjutkan, Prodi baru ini akan menyasar alumni Pendidikan Sosiologi yang baru meraih gelar sarjana (fresh graduate), guru, birokrat pendidikan, maupun aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM/NGO).

“Yang pasti akan ada beasiswa khusus yang disiapkan Universitas. Segera akan kami umumkan syarat dan prosedurnya. Khusus bagi alumni Unismuh, kami juga akan memberikan diskon khusus,” jelas Alumni Program Doktor Universitas Teknologi Malaysia ini.

Oleh: Yahya

Jumat, 04 Juni 2021

Rektor Prof Tahir Kasnawi: Konsep 4T Kembangkan Universitas Cokroaminoto Makassar

Rektor Prof Tahir Kasnawi: Konsep 4T Kembangkan Universitas Cokroaminoto Makassar
Rektor Prof Tahir Kasnawi: Konsep 4T Kembangkan Universitas Cokroaminoto Makassar.

BORNEOTRIBUN MAKASSAR - Setelah melengkapi pejabat struktural dilantik 21 Mei 2021, Rektor Universitas Cokroaminoto Makassar (UCM) Prof.Dr.H.M.Tahir Kasnawi, S.U. akan mengembangkan universitas yang dipimpinnya dengan menerapkan 4 T.

“Jika lembaga lain menggunakan 3T, UCM akan menggunakan 4T,” ujar Prof.Tahir Kasnawi dalam dapat sosialisasi Tata Kelola Organisasi UCM di Kampus CUM Jl. Perintis Kemerdekaan KM 11 Makassar, Jumat (4/6/2021) petang. Konsep Tata Kelola UCM tersebut merupakan produk rapat pimpinan UCM pada tanggal 28 Mei 2021.

Keempat T tersebut meliputi “terencana”. Dengan format ini tidak ada program dan kegiatan yang dilaksanakan menggunakan prinsip tiba masa tiba akal. Semuanya harus terencana dan itu dibarengi dengan upaya dan bekerja.

T, kedua, taat asas. Semua program dan kegiatan yang dilaksanakan di UCM harus menaati berbagai peraturan, tidak boleh melenceng dari aturan yang ada  apa pun jenisnya. UCM dikembangkan berdasarkan patokan statuta dan berbagai surat keputusan yang menjadi turunan aturan-aturan yang ada.

T ketiga, terintegrasi. Menurut Tahir Kasnawi, semua program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui instrumen yang terintegrasi dalam sistem yang terpadu.  Seluruh kegiatan ada di dalam dan dilaksanakan sesuai instrumen.

T, keempat, terarah. Dengan T ini, ada sasaran-sasaran yang terukur. Kita tidak boleh bersandar pada tujuan, sebab bisa tidak terukur. 

“Justru sasaran yang terukur, termasuk aspek inilah yang akan dievaluasi. Jadi, ada “milestone” (batu petanda jarak/sasaran) yang ingin dicapai,” ujar mantan Dekan Fisip Unhas tersebut. 


Wakil Rektor I UCM Dr.H.Ibrahim Saman, S.E., M.M. yang mendampingi Rektor UCM bersama Wakil Rektor III Hj.A.Suryani Syamsuddin, S.E., M.M. menjelaskan, masalah mendesak dihadapi UCM selain menyusun tata kelola dan akan dilokakaryakan pada minggu ketiga Juni 2021 ini, juga masalah akses yang rendah, relevansi lulusan, angka partisipasi kasar (APK) yang masih rendah, dan jumlah serta mutu dosen.

Menurut Ibrahim Saman,  visi UCM adalah menjadi universitas yang berlandaskan Islam yang mengembangkan sumber daya insani yang berakhlak mulia dan berjiwa kebangsaan dengen mengedepankan ilmu pengetahuan, teknologi, dan “enterpreneurship”.

“Enam nilai yang tercakup di dalam visi ini diharapkan dapat terakumulasi dalam satu mata kuliah yang memadukan nilai agama dan kebangsaan. 

Oleh sebab itu, lulusan UCM tidak hanya dapat menerapkan tri darma perguruan tinggi, tetapi juga dapat melaksanakan dakwas islamiah,” kata mantan Sekretaris Kopertis IX (kini Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi -- L2Dikti) Sulawesi tersebut.

Oleh: Dahlan/Yahya
Editor: Yakop

Prodi KPI FAI Unismuh Makassar di Asesmen Secara Daring oleh BAN-PT

Prodi KPI FAI  Unismuh Makassar di  Asesmen Secara Daring oleh BAN-PT
Prodi KPI FAI  Unismuh Makassar di  Asesmen Secara Daring oleh BAN-PT.

BORNEOTRIBUN MAKASSAR - Program Studi Komunikasi  Penyiaran Islam (KPI) Fakultas Agama Islam (FAI) Unismuh Makassar di Asesmen Lapangan secara daring oleh dua tim Asesor dari BAN-PT, dimulai Jumat-Sabtu (4-5) Juni 2021 di lantai 4 Fakultas Agama Islam Unismuh Makassar. 

Prodi KPI FAI  Unismuh Makassar di  Asesmen Secara Daring oleh BAN-PT.

Tim Asesor BAN-PT yakni  Dr Yopi Kusmiati, S. Sos. I, M. Si dari  UIN Syarif Hidayatullah Jakarta serta Dr Hj Casmini, S. Ag, M. Si dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

Sebelum asesor melakukan asesmen lapangan, Rektor Unismuh Makassar,, Prof Dr H Ambo Asse, M. Ag, terlebih dahulu memberikan sambutan selamat datang kepada tim asesor BAN-PT yang melakukan asesmen lapangan lewat daring pada prodi KPI FAI Unismuh.

Rektor Prof Ambo Asse merasa sangat bergembira atas kedatangan tim asesor ke Unismuh walaupun lewat daring tetapi rektor merasa lebih bergembira lagi jika sekiranya bisa berkunjung ke Kampus Unismuh Makassar. 

Tim asesor ini kata rektor akan melakukan evaluasi lapangan  serta akan melihat bukti bukti yang harus dicocokkan dalam borang yang sudah dikirim.  Rektor kepada tim asesor memberikan gambaran sekilas tetang Unismuh Makassar. 

Dikatakan, Unismuh Makassar saat ini telah mengelola  7 fakultas dan program  studi S2 dan S3 dengan total  yang dibina sebanyak 48 program studi. 

Tidak hanya itu rektor juga menjelaskan  sejumlah bangunan yang dimiliki Unismuh  seperti Balai Sidang Muktamar yang bisa menampung 7000-an orang serta yang tersebar di beberapa tempat termasuk pesantren binaan di Bissoloro   seluas 75 ha, rumah sakit, Pusdiklat di Bollangi sebanyak 13 ha, sekolah SD, SMP dan SMA dan sejumlah unit-unit usaha yang dikelola Unismuh seperti unit bisnis jagung dan ayam dan yang lainnya. 

Dengan segala upaya pembenahan maupun perbaikan yang selama ini dilakukan Unismuh terkhusus  di Prodi KPI FAI Unismuh Makassar berharap dengan asesmen lapangan ini akreditasinya bisa naik tingkat dan mudah-mudahan ini bisa menjadi amal jariah. 

 Tim asesor Dr Yopi Kusmiati di hadapan rektor, wakil rektor maupun dekan, para wakil dekan, ketua prodi dan sekretaris prodi menyampaikan kapasitasnya sebagai tim asesor hanya menjalankan tugas yang diamanahkan BAN-PT. 

Dikatakan ini tugas yang keempat kalinya di Makassar yang dilakukan  secara virtual, yakni di UMI, di UIN dua prodi dan sekarang Unismuh Makassar. Meskipun katanya dilakukan secara virtual tapi semuanya berjalan lancar. 

Dia katanya bersama  Dr Hj Casmini melakukan asesmen bukan untuk menghakimi dan mencari-cari kesalahan, tetapi kami berdua mewakili   BAN-PT ditugaskan untuk mengklarifikasi isi borang yang sudah dikirim ke BAN-PT. 

" Saya hanya ingin mengklarifikasi data-data yang sudah ditulis dalam borang. Karenanya dia meminta dibantu dari Unismuh jika ada data-data yang ingin dicocokkan, kami hanya nilai apa yang ada, Mudah-mudahan bisa menghasilkan yang terbaik,"ujar Ibu Yopi Kusmiati.

Oleh: Ulla/Yahya
Editor: Yakop

Kamis, 03 Juni 2021

LP3M Unismuh Laksanakan Diklat SDM Editor Re- Akreditasi Jurnal, Ini Harapan Rektor Prof Ambo Asse

LP3M Unismuh Laksanakan Diklat SDM Editor Re- Akreditasi Jurnal, Ini Harapan Rektor Prof Ambo Asse
LP3M Unismuh Laksanakan Diklat SDM Editor Re- Akreditasi Jurnal, Ini Harapan Rektor Prof Ambo Asse.

BORNEOTRIBUN MAKASSAR - Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh Makassar, melaksanakan Diklat  SDM editor dan Re-Akreditasi Jurnal, di Aula Fakultas Teknik, Kamis 3 Juni 2021.

Diklat yang menghadirkan 45 editor jurnal se Unismuh Makassar  dibuka Rektor Unismuh Makassar, Prof Ambo Asse. 

Hadir mendampingi rektor  Ketua LP3M Unismuh, Dr Abubakar Idham dan Sekretaris LP3M,  Muh. Arief  Muhsin, S. Pd, M. Pd. 

Rektor Prof Ambo Asse dalam kesempatan ini memberikan  support atas dilaksanakannya diklat SDM editor ini. Rektor berharap kegiatan ini diikuti dengan serius agar semua materi yang diberikan dapat disimak dengan baik. Kegiatan ini dianggap amat sangat penting, karena apa yang dilakukan ini dalam rangka re akreditasi jurnal sehingga bisa terakreditasi nasional dan internasional. 

" Jika ini tercapai akreditasi jurnal internasional scopus dan akreditasi jurnal nasional SINTA maka Unismuh baru bisa unggul dan mudah mudahan target kita di tahun 2024 sebagai perguruan tinggi Islam terpercaya, unggul dan mandiri bisa dicapai, "harap rektor.

Rektor juga memuji mimpi-mimpi besar ketua LP3M Unismuh yang selalu ingin maju karena itu berharap pula bagi dosen Unismuh memiliki mimpi-mimpi besar. Kalau ada dosen yang tidak memiliki mimpi besar ini sudah. Dosen  kata rektor harus memiliki mimpi yang tinggi yakni menjadi guru besar dan, jangan cuma sampai asisten ahli. 

Ketua LP3M Unismuh Makassar, Dr Abubakar Idham, mengakui editor pada tingkat program studi dianggap masih dibawah standar kelayakan karena itu diklat SDM editor tingkat universitas sangat diperlukan.

 Untuk mendorong  kegiatan  pelaksanaan editor pada tingkat prodi berjalan lebih maksimal lagi maka LP3M juga berupaya mendapatkan penganggaran dari Universitas untuk tenaga editor. 

Abubakar idham juga mengatakan, LP3 M Unismuh Makassar telah bermimpi di penghujung tahun bisa menerbitkan satu jurnal  pengabdian pada masyarakat yang selama ini belum ada. 

Abubakar Idham  menargetkan tahun ini akan terbit 5 jurnal yang ter scopus. Diakui akan banyak kendala dihadapi tetapi tetap akan diupayakan. Sekadar diketahui sekarang ini sudah ada beberap jurnal yang masuk pada Sinta 2, Sinta4 dan Sinta 5 dan ada 6 jurnal dalam proses. 

Sementara itu, Ketua Panitia, Muh. Arif Muhsin, S. Pd, M. Pd, mengatakan diklat SDM editor dan Re-Akreditasi untuk percepatan peningkatan akreditasi menuju jurnal internasional scopus dan peningkatan akreditasi jurnal nasional SINTA. 

Makanya sebut Arif dalam diklat  SDM editor menghadirkan pemateri yang memeliki kompetensi tingkat internasional, yakni  Amirullah Abduh  Ph. D, editor and chief Ijole UNM dan Andi Anto Patok, Ph. D dan tim jurnal LP3M Unismuh. 

Arif berharap dengan diklat ini,  jurusan yang selama ini belum memiliki jurnal akan terus dibina agar ada jurnal yang terindeks scopus. Menurutnya beberapa prodi pada tingkat jurusan sudah ada yang layak diajukan terindeks scopus.

Oleh: Ulla/Yahya

Hukum

Peristiwa

Kesehatan

Pemilu 2024

Lifestyle

Tekno