Aksi Solidaritas Quds, Serukan Suarakan Kemerdekaan Palestina

Redaksi    Jumat, April 05, 2024    Comment   

Aksi Solidaritas Quds, Serukan Suarakan Kemerdekaan Palestina

Aksi Solidaritas Quds, Serukan Suarakan Kemerdekaan Palestina.

PONTIANAK - Rezim pemerintahan dunia seakan tak mampu berbuat apa-apa di hadapan kebrutalan rezim zionis israel terhadap rakyat Palestina. "Hampir 7 bulan pelanggaran HAM luar biasa dilakukan penjajah israel terhadap bangsa Palestina," tegas Muhammad Darwin, Koordinator Worldwide Antizionism Brotherhood (WAZIB) Chapter West Kalimantan, pada Jumat (05/04/2024).

"Pada hakikatnya, israel telah kalah melawan faksi perjuangan kemerdekaan Palestina. Yang mereka serang dengan semena-mena saat ini adalah  sipil Palestina. Militer melawan sipil bukanlah perang, melainkan genosida," tegasnya.

Darwin menyebut serangan brutal yang dilakukan rezim zionis merupakan tanda kekalahan telak mereka atas faksi perjuangan kemerdekaan Palestina. Lebih dari 50.000 jiwa meregang nyawa, 15.000 di antaranya adalah anak-anak.

"25.000 anak-anak Palestina cacat permanen. 25.000 anak-anak menjadi yatim. 800.000 anak-anak kelaparan di Palestina. 75.000 orang terluka. Rumah sakit, sekolah, masjid, gereja, bahkan sinagog yang dihancurkan. Di mana HAM untuk anak-anak dan perempuan Palestina? Apakah HAM tidak berlaku untuk rakyat Palestina?" tanya Darwin tegas.

Darwin menjelaskan, lebih dari 1,6 juta orang mengungsi di Rafah yang kini terancam dibombardir lagi oleh rezim netanyahu. Hal ini berlangsung selama bulan suci Ramadhan.

Pada peringatan Hari Internasional Quds Sedunia 2024 di Bundaran Digulis, WAZIB berkolaborasi dengan sejumlah elemen, yakni Ahlulbait Indonesia Kalbar, Muslimah ABI, Fausan, Sanggar Bougenville, dan komunitas masyarakat sipil lainnya.

Mahdi Bilfaqih, Koordinator Aksi, mengatakan aksi ini serentak dihelat di seluruh dunia. "Setiap Jumat terakhir Bulan Suci Ramadhan, elemen masyarakat sipil yang anti penjajahan menyatakan sikapnya mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak keberadaan entitas zionis israel," ujarnya.

"Aksi-aksi masyarakat sipil yang terjadi di berbagai belahan dunia saat ini menjadi bukti bahwa Palestina berdegup kencang di dalam jiwa mereka. Sikap mereka bukanlah sikap pemerintahan mereka. Sikap masyarakat sipil ini adalah sikap api kemerdekaan manusia sejati," jelas Mahdi.

"Kami mengundang setiap elemen masyarakat Kalimantan Barat untuk terus menyuarakan kemerdekaan Palestina setiap hari. Kami mengundang masyarakat Kalimantan Barat untuk menjadi bagian gerakan dunia yang menentang kezaliman. Kita temani bangsa Palestina hingga kemerdekaannya diraih. Kita akan sama-sama beribadah di Al Quds," harap Mahdi.

Mantap! Forkopimcam Siap Menjembatani Aspirasi PLN Masuk Dusun Begantung Menyuke

Redaksi    Senin, Januari 22, 2024    Comment   

Mantap! Forkopimcam Siap Menjembatani Aspirasi PLN Masuk Dusun Begantung Menyuke

Aksi Demo yang di lakukan oleh ratusan Masyarakat Dusun Begantung, Desa Darit, Kecamatan Menyuke.

LANDAK – Aksi Demo yang di lakukan oleh ratusan Masyarakat Dusun Begantung, Desa Darit, Kecamatan Menyuke menemui titik terang.Pasalnya saat melakukan orasi di depan Kantor Kecamatan Menyuke, perwakilan serta kordinator aksi Demo di rangkul dalam mediasi bersama di ruangan kantor kecamatan Menyuke. Senin 22 Januari 2024.

Mediasi tersebut di ikuti oleh beberapa unsur forkopimcam, seperti Kapolsek Menyuke Iptu Aprianus Sabari Tampe, Camat Menyuke Apentinus, Kepala Desa Darit Ardiono, Perwakilan/Kordinator aksi.

Setelah melakukan mediasi, di dapati lah keputusan bersama berbentuk Berita Acara (BA) untuk menjembatani aspirasi masyarakat dusun Begantung tersebut. yang hasilnya berbunyi sebagai berikut:

Aksi Demo yang di lakukan oleh ratusan Masyarakat Dusun Begantung, Desa Darit, Kecamatan Menyuke.

Hari ini tanggal 22 Januari 2024 Pemerintah Kecamatan, bersama Kapolsek Menyuke dan Pemerintahan Desa Darit menerima aksi demo masyarakat dusun Begantung, Desa Darit, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak, akan menindaklanjuti usulan masyarakat dusun Begantung listrik masuk dusun Begantung 2024 Tahun 2024 dan kan melakukan kordinasi dengan pihak PLN wilayah 5 Provinsi Kalimantan Barat. Demikian berita acara ini kami buat secara bersama-sama atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih*

Selanjutnya, berita acara itupun di tandatangani oleh pihak yang terlibat mengikuti Mediasi tersebut.

Kemudian saat keluar dari ruang mediasi, Kepala desa Darit, Ardiono menyapa dan menegaskan kepada Masyarakat Dusun Begantung Desa Darit Kecamatan Menyuke yang melakukan aksi Demo, pihaknya siap untuk menjembatani aspirasi tersebut.

"Saya siap, nanti perwakilan Masyarakat Dusun Begantung bersama dengan kami untuk pergi mengusulkan Listrik ke Pontianak dalam waktu dekat ini," ujar Ardiono.

Dirinya juga meminta kepada para demonstran untuk secara tertib membubarkan dirinya, karena menurutnya datang dengan baik maka pulang harus dengan baik juga.

"Saya juga tidak mau melihat masyarakat saya kelaparan, untuk itu saya sudah siapkan konsumsi untuk kita makan bersama di kantor desa," tutup Kepala Desa Darit, Ardiono.

Kemudian masyarakat dusun Begantung desa Darit, kecamatan Menyuke Kabupaten Landak dengan perlahan membubarkan diri dari kantor kecamatan Menyuke.

Penulis: Tino

Keluhkan Jalan Rusak Hingga Listrik PLN, Masyarakat Dusun Bengantung Menyuke Lakukan Demo

Redaksi    Senin, Januari 22, 2024    Comment   

Keluhkan Jalan Rusak Hingga Listrik PLN, Masyarakat Dusun Bengantung Menyuke Lakukan Demo

Keluhkan Jalan Rusak Hingga Listrik PLN, Masyarakat Dusun Bengantung Menyuke Lakukan Demo.

LANDAK – Masyarakat di Dusun Begantung, Desa Darit, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak lakukan aksi Demo di Kantor Desa Darit dan Kantor Camat Menyuke. Senin, 22 Januari 2024.

Dalam aksi demo tersebut, terlihat ratusan masyarakat dusun Begantung melakukan perarakan dengan berjalan memutari pasar Darit dan sekitarnya, sebelum melakukan aksinya di depan Kantor Desa dan Kecamatan.

Salah satu warga dusun Begantung, Eging (33) mengatakan demo yang dilakukan masyarakat tersebut adalah bentuk kekecewaan dan ketidakpuasan masyarakat dusun Begantung terhadap pembangunan yang di lakukan di daerahnya.

"Dusun Kami tidak terlalu jauh dari desa Darit dan Kantor Kecamatan Menyuke, tetapi kenapa dari saya sekolah Dasar (SD) Listrik PLN tidak pernah kami dapatkan sampai sekarang, tambah lagi jalan kami yang saat ini masih rusak. Kami sudah sangat sangat bersabar terhadap keadaan seperti ini, dan sekarang kami sudah bosan," ungkap Eging saat melakukan aksi demo di Kantor Kecamatan Menyuke.

Dirinya juga mengatakan, jika pemerintah Desa, Kecamatan dan Kabupaten tidak menanggapi keluhan dan aksi demo tersebut, maka warga akan melakukan aksi yang lebih lagi dan mengancam akan tidak melakukan pemilihan dalam Pemilu yang akan di gelar 14 Februari mendatang.

"Saya hanya minta kepada pihak yang berwenang tolong di dengarkan dan tindaklanjuti aspirasi kami ini," tutupnya.

Penulis : Tino

Analis: Protes di Yogya tanda mahasiswa kian gerah dengan rezim Jokowi

Redaksi    Senin, November 27, 2023    Comment   

Analis: Protes di Yogya tanda mahasiswa kian gerah dengan rezim Jokowi

Analis: Protes di Yogya tanda mahasiswa kian gerah dengan rezim Jokowi.

JAKARTA – Aksi unjuk rasa mahasiswa meletup di sejumlah titik di Yogyakarta, Kamis (23/11) lalu. Selain di kawasan Tugu Yogyakarta, aksi unjuk rasa juga digelar di kampus Institut Seni Indonesia (ISI) Yogya. Khusus di ISI, mahasiswa dan elemen masyarakat menggelar mimbar demokrasi bertajuk 'Mahasiswa Bersama Rakyat Tolak Politik Dinasti dan Pelanggar HAM'. 

Sebagian mahasiswa terlihat menutupi wajah mereka dengan topeng kertas bergambar Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman yang disilang merah. Pemakaian topeng-topeng itu dimaksudkan untuk mengkritik skandal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 90/PPU-XXI/2023.

Analis politik dari Universitas Krisnadwipayana, Ade Reza Hariyadi menilai aksi protes di Yogya menunjukkan bahwa kelompok mahasiswa mulai gerah dengan manuver-manuver politik penguasa yang terus-menerus menerabas batasan-batasan konstitusi. 

"Ini menjadi kegelisahan anak-anak muda terdidik dan juga sebagai bentuk koreksi terhadap perilaku para elite yang memperebutkan kekuasaan ini keluar dari pakem-pakem yang ditentukan dalam konstitusi," kata Ade, Senin (27/11/2023). 

Putusan nomor 90 diketok Ketua MK Anwar Usman, Oktober lalu. Isi putusan merevisi syarat usia bagi calon capres-cawapres yang tertuang dalam UU Pemilu. MK membolehkan calon yang belum berusia 40 tahun untuk berkompetisi menjadi capres dan cawapres asalkan pernah dipilih jadi kepala daerah. 

Berkat putusan itu, Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi mendadak memenuhi syarat sebagai cawapres. Saat putusan itu dirilis, Gibran masih berusia 36 tahun. Anwar ialah besan Jokowi alias paman Gibran. 

Ade mengapresiasi sikap kritis kelompok mahasiswa di Yogya. Namun, ia pesimistis gelombang protes bakal membesar. Pasalnya, isu politik dinasti Jokowi dan skandal putusan MK merupakan konsumsi elite yang tidak terkait langsung dengan kehidupan masyarakat. 

"Isunya tidak cukup kuat mengakselerasi gerakan politik yang lebih besar, kecuali jika masalah ini berkelindan dengan masalah dengan masyarakat," ucap Ade. 

Untuk menjaga nafas gerakan, Ade menyarankan agar kelompok mahasiswa berkolaborasi dengan kaum buruh. Saat ini, serikat-serikat buruh sedang resah dengan aturan kenaikan upah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan. 

PP itu dianggap tak mengakomodasi kepentingan kaum buruh. Pasalnya, kenaikan upah minimum provinsi (UMP) yang dimandatkan PP itu jauh dari ekspektasi kaum buruh, yakni kisaran 5-8%. Serikat buruh sebelumnya ingin agar upah buruh naik sekitar 15%. 

"Sejauh ini, gerakan ini masih sangat parsial... Kalau (keresahan kaum buruh) ini bisa direspons dan diakselerasi kelompok-kelompok mahasiswa di berbagai wilayah, maka ini bisa jadi salah satu faktor akselerasi gerakan yang lebih besar," ucap Ade.

Dilaporkan, ribuan mahasiswa dari 35 kampus di Yogya turun ke jalan dalam aksi protes tersebut. Khusus di kawasan Tugu Yogyakarta, sebagian mahasiswa terlihat menggelar aksi unjuk rasa dengan mengenakan topeng Guy Fawkes atau topeng kelompok anonimus. 

Koordinator mahasiswa dalam aksi di Tugu Yogyakarta, Ahmad Kholil menyebut penggunaan topeng anonimus merupakan simbolisasi perlawanan terhadap elite politik yang antidemokrasi. 

Selain putusan MK, Kholil memaparkan sejumlah dosa elite politik yang perlahan-lahan membunuh demokrasi, mulai dari pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. 

"Pemerintah tidak pernah merespons aksi mahasiswa dan masyarakat. Omnibus Law bagi kami melanggar konstitusi. Pelemahan KPK melanggar konstitusi dan putusan MK terkait batas usia itu juga melanggar konstitusi," ujar mahasiswa Universitas Gadjah Mada itu.

Polres Sintang Amankan Aksi Unjuk Rasa di Pertigaan Jembatan Kapuas

Robiantinus Hermanto    Minggu, Oktober 29, 2023    Comment   

Polres Sintang Amankan Aksi Unjuk Rasa di Pertigaan Jembatan Kapuas

Polres Sintang Amankan Aksi Unjuk Rasa di Pertigaan Jembatan Kapuas.

SINTANG – Polres Sintang. Ratusan personel Polres Sintang dikerahkan dalam pengamanan aksi unjuk rasa masyarakat di Pertigaan Jembatan Kapuas, Sabtu (29/10/2023). Ratusan warga memadati Pertigaan Jembatan Kapuas dengan membawa berbagai spanduk tuntutan.

Aksi warga yang tergabung dalam solidaritas warga kampong seberang jilid 2 ini merupakan lanjutan dari tuntutan yang mereka sampaikan tahun lalu kepada pemerintah Kabupaten Sintang. 

Dalam aksi tersebut warga berorasi, membentangkan spanduk dan melakukan pemblokiran jalan dan jembatan.

Setelah beberapa waktu melakukan unjuk rasa, tampak Bupati dan jajaran nya datang menemui warga dan dilakukan diskusi yang akhirnya mendapatkan beberapa kesepakatan yang di tanda tangani oleh Bupati Sintang, Ketua DPRD Sintang dan Kepala Dinas PU Sintang yang isinya yaitu pertama jangka pendek dana UPJJ masuk untuk pemeliharaan jalan mensiku jaya secara intensif (termasuk penyiraman berkala, berkoordinasi dengan Kasat Pol PP) dan mulai dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 1 Nopember 2023, kedua Jangka panjang segera melaksanakan peningkatan dan pengaspalan jalan Mensiku Jaya dari ujung Jembatan Kapuas sampai menuju Masjid Jami’ Sultan Nata Sintang di bulan Januari tahun 2024 tender dan pelaksananya adalah kontraktor yang berkualitas, ketiga segera melaksanakan pembangunan jembatan Sungai Pembunuh dengan proses lelang di mulai pada bulan November 2023 dan maksimal pelaksaan dilaksanakan pada bulan Desember 2023 dan keempat segera melaksanakan peningkatan jalan Laksamana Diva menuju SMAN 4 tahun 2024 (sampai aspal). Setelah tercapai kesepakatan kemudian warga membuka blokir jalan.

Kapolres Sintang AKBP Dwi Prasetyo, S.I.K. yang memimpin langsung kegiatan pengamanan mengungkapkan pihak nya menurunkan ratusan personil dalam mengamankan jalannya nya unjuk rasa warga. 

"Selain itu dalam pengamanan kita juga kedepankan humanis, bisa dilihat Pleton Polwan kita tampilkan disini," pungkas Kapolres Sintang.

Kapolres menambahkan, selama aksi pemblokiran jalan kita juga tetap upayakan untuk keperluan mendesak seperti ambulan, anak sekolah dan orang sakit supaya tetap bisa melintas dengan pengawalan anggota Polres Sintang. 

"Kita bersyukur unjuk rasa dapat berakhir denga aman dan tertib tentunya kita selalu berupaya meminimalisir gangguan kemanan jangan sampai membesar terlebih sekarang sudah memasuki tahapan-tahapan pemilu, harapan kita situasi kamtibmas di Kabupaten Sintang dapat selalu kondusif," tutup Kapolres. (**)

Spanduk Protes Warga Sungai Tengar Dicopot, Tuntutan Tetap Diperjuangkan

Redaksi    Senin, September 04, 2023    Comment   

Spanduk Protes Warga Sungai Tengar Dicopot, Tuntutan Tetap Diperjuangkan

Kasat Pol PP Ketapang, Muslimin bersama personilnya sedang operasi pencopotan spanduk di dusun Sungai Tengar, Senin (04/09/23)

KETAPANG (BT) - Spanduk protes bertuliskan tuntutan warga dusun Sungai Tengar kecamatan Kendawangan yang terpasang di jembatan baja dusun itu dicopot Satuan Polis Pamong Praja (SatpolPP) Ketapang karena melanggar Perda, Senin (04/09/23).

"Ada satu spanduk yang lokasi terpasangnya melanggar Perda, jadi kita tertibkan dan kembalikan (spanduknya) pada warga," ujar kepala Satpol PP Ketapang, Muslimin, Senin (04/09/23) di Ketapang. 

Terkait dengan tuntutan warga, Muslimin memastikan jajaranya bersikap netral atas persoalan masyarakt vs perusahaan.

Salah satu spanduk yang terpasang di jembatan baja Sungai Tengar hari ini (04/09/23).

Buktinya kata dia, dari sekian banyak spanduk yang terpasang warga, tidak semua spanduk di copot oleh pihaknya. 

"Tuntutan warga yang ditulis di spanduk itu kita tidak ikut campur lah. Kita hanya bersihkan spanduk yang dipasang didaerah larangan saja yang kita turunkan, yang lain tidak" kata dia. 

Saat operasi pembersihan itu, Ia mengaku sudah menyarankan agar persoalan ini diselesaikan di tingkat Pemerintah Daerah. 

"Masyarakat bisa sampaikan ke Pemda dengan baik soal ini dan dimintakan solusi terpenting jangan anarkis," tandasnya. 

Sementara itu, usaha meminta jawaban kepada Suhanandi sebagai corporate community perusahaan PT WHW belum dijawab. Suhanandi bahkan hanya mempertanyakan tentang media ini.

"Dulu ini (media) bang Bandi ya," katanya.

Sebelumnya 168 Kepala Keluarga di dusun itu mendesak PT WHW mengurangi aktivitas yang mengakibatkan polusi udara debu dan pencemaran air sungai tengar.

Warga mendesak perusahaan merelokasi pemukiman warga agar terhindar dari kebisingan, polusi udara dan pencemaran air sungai.

"Kita hanya minta relokasi pemukiman pada perusahaan," kata Ujang Pancat.

"Perusahaan secara tidak langsung akui polusi udara dan pencemaran air akibat perusahaan mereka. Janjinya akan bantu pengobatan dan air bersih serta memberikan pemeriksaan kesehatan secara berkala," tandasnya. 

Penulis: Muzahidin

Gabungan Aktivis Sum-Sel Gelar Aksi Solidaritas terkait Kasus KONI Sum-Sel

Redaksi    Senin, Agustus 28, 2023    Comment   

Gabungan Aktivis Sum-Sel Gelar Aksi Solidaritas terkait Kasus KONI Sum-Sel

Gabungan Aktivis Sum-Sel Gelar Aksi Solidaritas terkait Kasus KONI Sum-Sel.

PALEMBANG – Ratusan Aktivis Sumatera Selatan yang berasal dari berbagai elemen organisasi masyarakat yang tergabung dalam Aliansi ormas aktivis Sumatera Selatan geruduk Kejati Sumsel menyatakan dukungan terhadap kejaksaan tinggi Sumatera Selatan dalam memproses hukum terkait Kasus KONI Sumatera Selatan, Senin (28/08/23)

Orasi yang disampaikan secara bergilir oleh beberapa aktivis kondang sumatera selatan diantaranya Rubi indiarta, Sukma Hidayat, Ruben, Rahmad Sandhy, M.Sanusi,Jelly Arista,Yan Coga dan para aktivis kondang sumsel lainnya, dalam orasi yang dilakukan secara bergantian tersebut mereka menyampaikan :

1.agar proses hukum terhadap kasus KONI SUMSEL tidak tebang pilih dan dibuka secara transparan.

2.mempertanyakan terkait penetapan tersangka SR sudah memenuhi unsur atau sengaja dikorbankan?

3.meminta kejati sumsel memproses semua pengaduan dari LSM dan ORMAS yang dilaporkan ke kejati sumsel.

4.meminta jamwas memeriksa oknum jaksa di kejati sumsel yang diduga menerima uang dari kasus-kasus yang ada termasuk dari kasus KONI SUMSEL.

5.meminta agar oknum jaksa yang tidak melaporkan LHKPN segera ditindak

Aksi yang berlangsung sejak pagi sampai sore hari tersebut diwarnai dengan pembakaran ban itu rencananya akan dilanjukan lagi besok hari hingga sepekan kedepan.

(tim)

Kapolda Kalbar Beri Penjelasan Terkait Insiden Unjuk Rasa di PT Duta Palma Grup di Bengkayang

Robiantinus Hermanto    Minggu, Agustus 20, 2023    Comment   

Kapolda Kalbar Beri Penjelasan Terkait Insiden Unjuk Rasa di PT Duta Palma Grup di Bengkayang

Kapolda Kalbar Beri Penjelasan Terkait Insiden Unjuk Rasa di PT Duta Palma Grup di Bengkayang.

PONTIANAK – Kapolda Kalimantan Barat, Irjen Pol Pipit Rismanto, memberikan klarifikasi mengenai insiden gesekan antara aparat dan massa unjuk rasa di PT Duta Palma Grup di Bengkayang.

Ia mengungkapkan bahwa Polres Bengkayang telah membentuk Tim Khusus untuk menyelidiki kejadian tersebut, dengan melibatkan unsur pengawasan seperti Itwasda dan Propam.

Kapolda juga menanggapi video yang beredar di media sosial terkait penanganan unjuk rasa oleh Polres Bengkayang.

Ia mengimbau agar video tersebut dihadapi dengan bijak, dan tidak langsung menyalahkan pihak tertentu, mengingat potongan video yang tersebar tidak dapat memberikan gambaran lengkap tentang kejadian sebenarnya.

Unjuk rasa oleh karyawan PT Duta Palma Grup dimulai dari mogok kerja dua pekan lalu. Mereka menyampaikan sembilan tuntutan terkait hak normatif pekerja, termasuk upah sesuai UMK, upah lembur, pesangon untuk pensiunan, dan pelayanan angkutan sekolah serta air bersih.

Kapolda menyebut bahwa persoalan ini sedang ditangani oleh Disnakertrans Sambas dan Bengkayang, namun belum ada kesepakatan yang ditemukan melalui mediasi.

Ia menegaskan agar masyarakat tidak cepat mengambil kesimpulan berdasarkan cuplikan video yang tersebar, dan menyerahkan penanganan kasus ini kepada pihak berwenang.

Kapolda Kalbar menyatakan keyakinannya bahwa semua pihak ingin persoalan ini terselesaikan dengan damai.

Ia berkomitmen untuk mencari solusi dan membawa masalah ini ke tingkat provinsi. Ia mengimbau agar masyarakat bersabar, tidak terprovokasi oleh informasi tanpa kejelasan yang beredar di media sosial.

(Tim/Yk/Hr)

Bakar Ban dan Sembelih Ayam, Aliansi Masyarakat Dayak Kalbar Demo di Polda Kalbar, Desak Polisi Tangkap dan Proses Rocky Gerung

Robiantinus Hermanto    Kamis, Agustus 03, 2023    Comment   

Bakar Ban dan Sembelih Ayam, Aliansi Masyarakat Dayak Kalbar Demo di Polda Kalbar, Desak Polisi Tangkap dan Proses Rocky Gerung

Bakar Ban dan Sembelih Ayam, Aliansi Masyarakat Dayak Kalbar Demo di Polda Kalbar, Desak Polisi Tangkap dan Proses Rocky Gerung

PONTIANAK - Ratusan massa gabungan Aliansi Masyarakat Dayak Kalimantan Barat melaksanakan aksi unjuk rasa di depan Markas polda Kalimantan Barat, Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kamis (3/8/2023).

Massa yang tergabung dalam aliansi Garda Borneo, Bala Adat Dayak Kalbar, Morenk, Talino, FKKM, Bapatar, TBBR dan Dayak KKR menentang keras pernyataan Saudara Rocky Gerung dalam sebuah acara beberapa waktu lalu membuat ruas jalan A. Yani, imam bonjol dan bundaran digulis sempat mengalami kemacetan beberapa jam.

Dalam aksinya, tampak sejumlah besar massa tersebut membuat pernyataan sikap kepada pengamat politik Rocky Gerung yang berisi antara lain pertama meminta pertanggung jawaban Rocky Gerung karena telah menghina dan melecehkan marwah Presiden, IKN dan masyarakat Kalimantan, kedua meminta Rocky Gerung untuk membuat pernyataan permohonan maaf secara terbuka, ketiga tetap mendukung Presiden RI yang sah Ir. Joko Widodo, serta mendukung pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara di tanah borneo Kalimantan Timur, untuk kemajuan Kalimantan dan kemajuan Indonesia di masa yang akan datang, dan terakhir mendesak Kapolri untuk menangkap dan memproses Rocky Gerung secara hukum yang berlaku di indonesia.

Kapolda Kalbar Irjen Pol Pipit Rismanto, melalui Karo Ops Polda Kalbar Kombes Pol Moch. Noor Subchan memberi keterangan bahwa pihak Kepolisian tetap melayani unjuk rasa dan menerima surat penyataan dari massa aksi unjuk rasa agar dapat ditindak lanjuti sesuai dengan prosedur yang ada.

"Atas nama Kapolda Kalbar saya menyampaikan permohonan maaf bahwa Kapolda tidak bisa menerima secara langsung karena sedang memantau lokasi karhutla, selanjutnya aspirasi dari saudara-saudara, akan kami tampung dan laporkan kepada pimpinan dan kesatuan atas," ungkapnya.

Situasi selama berjalannya aksi unjuk rasa, massa aksi sempat melakukan pembakaran ban dan terlihat pengamanan dari pasukan pengendali masa kepolisian daerah kalbar sebanyak kurang lebih 100 personel Dit Samapta.

Setelah menyampaikan tuntutannya massa aksi unjuk rasa berangsur-angsur membubarkan diri.

(Tim Liputan)

Dugaan Asusila, Puluhan Warga Datangi Kantor Desa Siaga Bengkayang

Redaksi    Jumat, Juli 28, 2023    Comment   

Dugaan Asusila, Puluhan Warga Datangi Kantor Desa Siaga Bengkayang

Dugaan Asusila, Puluhan Warga Datangi Kantor Desa Siaga Bengkayang.

BENGKAYANG - Puluhan warga masyarakat desa Siaga, kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang melakukan orasi dan menyampaikan  mosi tidak percaya kepada Kepala Desa Siaga terkait adanya kasus asusila yang di lakukan Kepala Desa Siaga terhadap  warganya sendiri.

Kegiatan orasi tersebut dilaksanakan pada pukul 09.00.Wib - 12.00.Wib bertempat di kantor Desa Siaga dan  di hadiri oleh kasi Trantib Ropinus, selaku Perwakilan Kecamatan, Kapolsek Monterado Iptu Andri Supriyanto, Sekdes desa Siaga Boni, BPD desa Siaga Salpius dan anggotanya, serta puluhan warga desa siaga.

Kapolsek Monterado Iptu Andri Supriyanto, dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan orasi tersebut terjadi dikarenakan adanya kasus yang menimpa salah satu warga di desa siaga yang di lakukan oleh oknum kades Siaga.

“Kepada masyarakat yang ikut orasi ini saya ingin memberikan himbauan untuk tertib serta saya minta jangan anarkis. Kemudian dalam kegiatan ini tetap juga jaga keamanan,” kata Kapolsek saat berikan himbauan orasi, Jumat 28 Juli 2023.

Selanjutnya, Sawilda selaku koordinator aksi menerangkan, bahwa puluhan warga yang mendatangi Kantor desa siaga tersebut tidak lain adalah ingin menyampaikan pernyataan mosi tidak percaya terhadap saudara Anton selaku Kepala desa Siaga. Atas dugaan kasus asusila yang sudah kedua kalinya di lakukan oleh yang bersangkutan.

"Warga sudah tidak  percaya lagi terhadap kinerja Oknum Kades Siaga dan meminta kepada pemerintah kabupaten Bengkayang khususnya kecamatan Monterado untuk segera menonaktifkan oknum kades yang diduga melakukan asusila tersebut," ujar Sawilda.

Kemudian di tempat yang sama, Salpius selaku ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Siaga mengatakan, bahwa pihak desa akan menyampaikan aspirasi warga yang melakukan orasi tersebut karena menurutnya selaku pengurus desa apapun bentuk yang berkaitan dengan citra desa, khususnya desa siaga maka hal itu akan cepat pihaknya sampaikan ke Kecamatan. 

"Saya berharap kepada masyarakat desa Siaga bersabar untuk menunggu hasil mediasi orasi yang akan pihaknya sampaikan ke kecamatan, karena berkaitan 2 hari ke depan libur," ucap Ketua BPD Salpius.

Setelah itu kegiatan Orasi tersebut berjalan dengan  aman dan tertib, situasi terkendali tidak ada kericuhan hingga masa membubarkan diri. (Tino)

Tolak Dilewati Truck Bermuatan Sawit, Pemda Sekadau Diminta Tingkatkan Kualitas Jalan Tanjung-Penanjung

Robiantinus Hermanto    Kamis, Juni 01, 2023    Comment   

Tolak Dilewati Truck Bermuatan Sawit, Pemda Sekadau Diminta Tingkatkan Kualitas Jalan Tanjung-Penanjung

Peninjauan kondisi jalan Tanjung-Penanjung.

Sekadau, Kalbar - Pemerintah Desa Tanjung mengadakan musyawarah dengan masyarakat terkait penggunaan jalan Tanjung-Penanjung yang merupakan jalan penghubung antara Desa Tanjung dan Desa Mungguk, yang rencananya akan dilalui oleh truk bermuatan sawit.

Musyawarah tersebut berlangsung di Ruang Kantor Desa Tanjung, Kecamatan Sekadau Hilir, Kamis (1/6/2023).

Kepala Desa Tanjung, Syamsudin, mengungkapkan bahwa musyawarah ini diadakan sebagai tanggapan terhadap surat tembusan yang diterima dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sekadau. 

Surat tersebut bernomor 620/512/DPU PR/BM/5/2023, tanggal 29 Mei 2023, dengan perihal Surat Pemberitahuan, serta surat bernomor 620/513/DPU PR/BM/5/2023, tanggal 29 Mei 2023, dengan perihal Pembatasan Muatan.

"Salah satu permasalahan yang dibahas dalam musyawarah adalah rencana penggunaan jalan oleh truk angkutan sawit. Pemerintah Desa Tanjung ingin mencari solusi terbaik untuk menghadapi permasalahan ini," jelasnya. 

Lebih lanjut kata Kades, pertemuan ini merupakan upaya mencapai kesepakatan bersama antara pemerintah desa dan masyarakat terkait penggunaan jalan Tanjung-Penanjung.

Sementara, adapun hasil pertemuan ini sebagai berikut:

1. Mendukung Program Pemerintah dalam segala bidang Pembangunan.

2. Memperhatikan Jalan Tanjung Penanjung dalam kondisi rusak, dan jalan tersebut berstatus tipe C, maka dengan ini kami Masyarakat Dusun Tanjung bermusyawarah dan bersepakat menolak kendaraan Truk angkutan sawit yang melewati jalan Tanjung Penanjung.

3. Pihak Ponton sebagai pemanfaat jalan ikut bertanggung jawab dalam pemeliharaan jalan Tanjung Penanjung.

4. Untuk memperlancar perekonomian masyarakat pada umumnya diharapkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau agar segera meningkatkan kualitas jalan sehingga dapat dilalui oleh kendaraan bermuatan berat.

5. Meminta Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau untuk segera membuat Regulasi atau Aturan dalam hal penggunaan jalan tersebut agar kedepannya dampak Sosial Masyarakat pengguna jalan pada umumnya dan masyarakat Tanjung khususnya, tidak terjadi lagi dampak sosial, ekonomi, serta keamanan menjadi tidak Kondusif terutama di Daerah Desa Tanjung.

Musyawarah tersebut dihadiri oleh Kepala Desa Tanjung, Ketua BPD Desa Tanjung beserta Anggota, Tokoh Masyarakat, Kepala Dusun, Ketua RT se Dusun Tanjung, Bhabinkamtibmas Desa Tanjung, Babinsa Desa Tanjung, Masyarakat Desa Tanjung, Pemuda-pemuda Desa Tanjung.

(Tim/Hermanto)

Warga Demo Di Kantor Bupati dan DPRD Sekadau, Aron : Terimakasih Atas Partisipasi Masyarakat

Robiantinus Hermanto    Jumat, Mei 26, 2023    Comment   

Warga Demo Di Kantor Bupati dan DPRD Sekadau, Aron : Terimakasih Atas Partisipasi Masyarakat

Warga sampaikan aspirasi.

Sekadau, Kalbar - Menanggapi aksi demo masyarakat di Kantor Bupati dan DPRD Sekadau yang terjadi pada Kamis (25/5/2023), Bupati Sekadau, Aron, mengucapkan terima kasih atas partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi terkait dengan situasi dan kondisi saat ini yang dihadapi oleh mereka.

"Pada dasarnya, Pemerintah Daerah menyambut baik aspirasi masyarakat karena semua hal akhirnya berhubungan dengan Pemerintah," ujar Aron.

Aron juga menyatakan bahwa ini adalah kali pertama masyarakat menyampaikan aspirasi terkait dengan kerja tambang emas. 

"Saat ini, zaman dan situasinya telah berubah, dan kita perlu meresponsnya bersama-sama. Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat," jelasnya.

"Pemerintah Daerah mendorong masyarakat untuk membentuk kelompok atau koperasi. Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau akan memfasilitasi pembentukan WPR karena dengan adanya WPR, akan ada Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Kabupaten Sekadau," ungkapnya.

"Terkait dengan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) yang sulit diperoleh, kami akan mengundang pengusaha kios untuk melakukan sosialisasi mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan," tambahnya.

(Tim/Hermanto)

Demo Buruh Depan Kantor Bupati Ketapang

Redaksi    Senin, Mei 01, 2023    Comment   

Demo Buruh Depan Kantor Bupati Ketapang

Demo Buruh Depan Kantor Bupati Ketapang.

Ketapang - Puluhan orang buruh di Ketapang orasi di pagar depan kantor Bupati. Orasi tersebut dimulai sekitar pukul 10 wiba dalam rangka memperingati Hari Buruh Sedunia atau may day yang jatuh tepat hari ini, Senin 1 Mei 2023.

Demo tersebut dikawal puluhan personil polisi, TNI dan satpol-PP Ketapang. Demo itu diterima sejumlah pejabat daerah seperti Kepala dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Asisten Bupati bidang Kesra.

Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Nugroho Widyo Sistanto mengatakan, dalam menyampaikan aspirasi adalah hak semua orang dalam menyampaikan aspirasinya.

Demo Buruh Depan Kantor Bupati Ketapang.

"Pemkab mengucapkan selamat hari buruh hari ini ya. Serikat buruh sedang sampaikan aspirasi mereka. Itu hak semua orang menyampaikan spirasi," katanya, Senin 1 Mei 2023 di halaman depan Kantor Bupati Ketapang. 

Tuntutan buruh Ketapang menurut Nugroho salah satunya adalah pencabutan Undang-undang cipta kerja atau omnibus law.  

"Ya, yang saya dengar hanya itu (tuntutan buruh)," ujar Nugroho.

Ditanya soal sengketa buruh berawal dari hal seperti pembayaran upah dibawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) ataupun soal Pemutusan Kerja Sepihak, Kadis Nakertran itu menjawab perusahaan harusnya taat pada regulasi yang ada. 

"Ada mekanismenya yang harus (wajib) di ikuti oleh seluruh pihak, baik perusahaan dan buruh. Posisi pemerintah dalam hal ini berada ditengah jika ada persoalan antara buruh dan perusahaan," kata Nugroho Widyo Sistanto. 

Oleh: Muzahidin

FAPO Minta Dinas Terkait Untuk Segera Menutup Tambang Batubara PT. Abadi Ogan Cemerlang

Robiantinus Hermanto    Jumat, April 14, 2023    Comment   

FAPO Minta Dinas Terkait Untuk Segera Menutup Tambang Batubara PT. Abadi Ogan Cemerlang

Aksi unjuk rasa damai yang dilakukan Forum Aktivis Peduli OKU didepan terminal Batu kuning Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatra selatan.

OKU, Sumsel - Puluhan masa Aktivis Gabungan Kalangan Ormas, LSM dan Media yang tergabung di Forum Aktivis Peduli OKU (FAPO) melakukan aksi unjuk rasa damai dan menuntut kepada dinas Terkait agar segera menutup kegiatan aktivitas penambangan Batubara yang berada di Desa Gunung kuripan Kecamatan Pengandonan OKU yang dilakukan oleh PT. Abadi Ogan Cemerlang (AOC) yang diduga telah mengangkangi dan melanggar Perda Sumsel dan undang-undang yang berlaku. 

Aksi unjuk rasa damai yang dilakukan Forum Aktivis Peduli OKU didepan terminal Batu kuning Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatra selatan, Kamis (13/4/2023). 

Dalam orasinya, Ketua FAPO Junaidi menegaskan Aktivitas penambangan Batubara di Desa Gunung kuripan Kecamatan Pengandonan Kabupaten Ogan Komering Ulu telah melanggar dan mengangkangi undang-undang dan peraturan Daerah yaitu : 

1. Undang-undang no 2 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan,

2. Undang-undang no 38 tahun 2004, dan

3. Perda Sumsel no 5 tahun 2011 tentang tata cara larangan angkutan Batubara dijalan umum.

Menurut Junaidi, penambangan Batubara yang dilakukan PT Abadi Ogan Cemerlang sudah jelas melanggar peraturan yang ada. 

"Ya, PT Abadi Ogan Cemerlang semestinya transportir mobil Pengangkut Batubara seharusnya menggunakan jalan khusus, bukan jalan umum seperti mereka lakukan selama ini dikarenakan berdampak dengan kehancuran jalan yang mengakibatkan seringnya mengalami kemacetan Lalulintas dan kecelakaan," ungkapnya.

Menanggapi aksi yang dilakukan Forum Aktivis Peduli OKU, Noven Ketua Himpunan Masyarakat Ogan Komering Ulu (HIMAU) dalam orasinya angkat bicara mengenai persoalan angkutan Batubara yang dilakukan PT Abadi Ogan Cemerlang. 

"Kita akan melakukan aksi yang lebih besar lagi apabila dinas Terkait terindikasi adanya pembiaran Terkait penambangan Batubara yang dilakukan PT Abadi Ogan Cemerlang yang diduga telah melanggar peraturan dan Undang-undang yang berlaku," Ujar Noven. 

Ketua Forum Aktivis Peduli OKU Junaidi mengatakan keberadaan FAPO akan bersinergi dengan dinas-dinas terkait untuk selalu mengawal dan bekerjasama dengan pemerintah didalam menegakan undang-undang dan peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. 

Dalam akhir orasinya, Forum Aktivis Peduli OKU Mengucap kan terimakasih dan memberikan apresiasi kepada Polres Ogan Komering Ulu yang telah bekerjasama mengamankan jalannya orasi aksi damai yang dilakukan FAPO dengan aman dan lancar.

(Andi/R. Hermanto)

Aliansi Mahasiswa Merah Putih Desak Polresta Deli Serdang Tangkap Pimpinan PT. Dinamika Firindo Nusantara

Robiantinus Hermanto    Kamis, April 13, 2023    Comment   

Aliansi Mahasiswa Merah Putih Desak Polresta Deli Serdang Tangkap Pimpinan PT. Dinamika Firindo Nusantara

Aliansi Mahasiswa Merah Putih unjuk rasa di areal aktifitas Proyek pembangunan Auto 2000.

Deli Serdang, Sumut - Ratusan masa dari Aliansi Mahasiswa Merah Putih bersama masyarakat Dusun II dan III Desa Wonosari, Kecamatan Tanjung Morawa melakukan Aksi unjuk rasa di areal aktifitas Proyek pembangunan Auto 2000 yang di laksanakan oleh PT. Dinamika Firindo Nusantara, Kamis (13/4/2023).

Masa menuntut segala aktiftas proyek untuk dihentikan, karena sangat menggangu aktifitas kenyamanan dan keamanan masyarakat sekitar.

"Abu yang mengakibatkan polusi udara, getaran alat berat juga menggangu dan merusak rumah masyarakat," ujar seorang ibu-ibu di lokasi aksi.

"Kami masyarakat tentangga proyek juga tidak pernah dimintai tanda tangan atau izin untuk mereka melakukan aktiftas pembangunan di lokasi tersebut," Tambahnya.

Rusdi Kordinator aksi menuntut agar perushaan menunjukan IMB atau PBG perusahaan dan mendesak Kapolresta Deli serdang Kombes Pol Irsan Sinuhaji, S.I.K, MH, untuk mengusut tuntas dugaan penggunaan material dari galian ilegal serta perusakaan parit saluran irigasi negara di sekitar proyek yang hancur.

Kapolsek Tanjung Morawa yang turut hadir, meminta kepada masa aksi untuk tidak menutup bahu jalan dan menyampaikan aksi dengan damai.

Perwakilan perusahaan pada saat berdialog dengan masa aksi juga tak berkutik ketika masa menanyakan legalitas dan izin IMB/PBG perusahaan dan material diduga dari tambang ilegal.

Dialog perusahaan dengan masa aksi yang di fasilitasi oleh Kapolsek Tanjung Morawa AKP Firdaus Kemit.SH berjalan dengan alot karena pihak perushaan tidak berkutik saat masa aksi menanyalan izin legalitas perusahaan.

Aksi sempat memanas dan alot, masa aksi ingin menginap di lokasi, namun Kapolsek berhasil menenangkan masa dan mengajak untuk bubar, dengan catatan akitiftas perushaan tidak di lanjutkan sebelum pihak perusahaan menunjukan legalias hukum UKL, UPL, AMDAL dan IMB/PBG perusahaan.

Masa aksi membuarkan diri dengan damai, namun menuntut agar aktiftas di hentikan dan akan datang lagi jika perushaan masih melakukan aktifitas dan belum menunjukan izin.

"Masa aksi akan melaporkan langsung ke Dumas ke Polresta Deli Serdang, dan melaporkan ke Bapak Kapolri, Bapak Panglima TNI dan Bapak KASAD jika ada aparat yang membekingi kegiatan ilegal yang sangat merugikan negara dan masyarakat," Tegas Rusdi.

(Rizky/R. Hermanto)

Presiden Temui Perwakilan Warga yang Berdemo saat Peresmian Tol Semarang-Demak

Redaksi    Sabtu, Februari 25, 2023    Comment   

Presiden Temui Perwakilan Warga yang Berdemo saat Peresmian Tol Semarang-Demak

Presiden Jokowi bertemu dengan perwakilan warga di Demak, Jateng, Sabtu (25/02/2023). (Foto: BPMI Setpres)

JAKARTA - Dalam perjalanan menuju lokasi peresmian Jalan Tol Semarang-Demak di Gerbang Tol Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Sabtu (25/02/2023), Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melihat sejumlah kelompok masyarakat membentangkan spanduk yang bertuliskan aspirasi mereka.

Merespons aksi masyarakat tersebut, Presiden meminta Asisten Ajudan Presiden Kompol. Syarif Muhammad Fitriansyah untuk mengundang perwakilan dari kelompok masyarakat tersebut untuk berdialog.

“Nanti undang tiga orang perwakilan,” ucap Presiden kepada Syarif saat itu.

Usai peresmian, Presiden pun bertemu dengan perwakilan masyarakat yang menyampaikan aspirasi tersebut. Saat pertemuan, perwakilan masyarakat menyampaikan kepada Presiden Jokowi terkait permasalahan pencairan ganti rugi lahan mereka yang terdampak.

Dalam keterangan terpisah, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menjelaskan bahwa pemerintah akan segera menindaklanjuti permasalahan tersebut. Presiden Jokowi juga telah memerintahkan kementerian terkait untuk segera menyelesaikan hal tersebut.

“Kalau bisa selesai dalam waktu dekat, tidak berlarut-larut. Presiden memerintahkan kepada saya dan Bapak Mensesneg untuk segera diselesaikan masalah ini. Jangan sampai masyarakat rugi menunggu,” kata Hadi.

Lebih lanjut, Hadi menjelaskan bahwa BPN setempat akan mengawal dan mendampingi masyarakat dalam proses pencairan tersebut. Hadi juga menargetkan pada minggu ini permasalahan tersebut bisa selesai.

“Minggu ini saya kira sudah selesai. Tadi Kepala BPN juga sudah saya panggil untuk menyupervisi, mendampingi ke pengadilan kemudian uang segera diserahkan,” lanjutnya.

Sementara itu, perwakilan masyarakat yang bertemu dengan Presiden, Fathoni, mengaku bersyukur atas pertemuannya dengan Presiden Jokowi hari ini. Menurutnya, melalui pertemuan ini, permasalahan yang selama ini dirasakan oleh masyarakat telah menemukan titik terang.

“Dengan rawuh-nya (kedatangan) Bapak Presiden, ini menjadi solusi buat kami. Tadi Bapak Presiden sudah menjanjikan insyaallah selesai, tidak ada masalah,” ujar Fathoni.

(BPMI SETPRES/UN)

Krisis Biaya Hidup dan Meroketnya Inflasi, Ribuan Orang Berunjuk Rasa Minta Pemerintah Baru Menanggung Pemanas Ruangan Selama Musim Dingin

Redaksi    Senin, Februari 20, 2023    Comment   

Krisis Biaya Hidup dan Meroketnya Inflasi, Ribuan Orang Berunjuk Rasa Minta Pemerintah Baru Menanggung Pemanas Ruangan Selama Musim Dingin

Ribuan orang berunjuk rasa di ibu kota Moldova hari Minggu (19/2) untuk memrotes lonjakan biaya hidup.

MOLDOVA - Ribuan orang berunjuk rasa di ibu kota Moldova hari Minggu (19/2). Mereka menuntut pemerintahan baru yang pro-Barat untuk menanggung sepenuhnya tagihan pemanas ruangan mereka selama musim dingin di tengah krisis biaya hidup dan meroketnya inflasi.

Unjuk rasa itu digelar oleh sebuah kelompok yang baru terbentuk, bernama Gerakan untuk Rakyat, dan didukung oleh anggota Partai Shor yang bersahabat dengan Rusia dan menduduki enam dari 101 kursi di parlemen negara bekas Soviet itu.

Sebagian pengunjuk rasa yang berkumpul di Chisinau menuntut pengunduran diri presiden negara itu, dengan meneriakkan “Ganyang Maia Sandu!”

Krisis Biaya Hidup dan Meroketnya Inflasi, Ribuan Orang Berunjuk Rasa Minta Pemerintah Baru Menanggung Pemanas Ruangan Selama Musim Dingin

Sebagian lain mengangkat poster-poster dengan wajah beberapa pemimpin dan politisi Moldova yang disandingkan dengan rumah-rumah besar dan mobil-mobil mewah.

“Mereka punya jutaan. Kami mati kelaparan,” kata mereka.

Puluhan pengunjuk rasa tandingan yang propemerintah pun berkumpul di dekat mereka untuk mendukung pemerintahan Maia Sandu.

“Mereka semua menyukai euro dan uang, mereka semua menyukai jalanan yang bagus, tapi mereka mendukung Shor!” kata seorang perempuan.

Pada 13 Februari lalu, Sandu memaparkan apa yang ia klaim sebagai dugaan plot oleh Moskow untuk menggulingkan pemerintahannya untuk menempatkan negara itu “di bawah kendali Rusia,” dan untuk menggagalkan kemungkinan negara itu bergabung dengan Uni Eropa suatu hari nanti.

“Melalui tindak kekerasan, terselubung protes yang disebut oposisi, pergantian kekuasaan di Chisinau akan dipaksakan,” katanya. “Dalam menjalankan rencana tersebut, para penyusunnya mengandalkan beberapa kekuatan dari dalam, khususnya kelompok-kelompok kriminal seperti formasi Shor dan semua turunannya.”

Rusia dengan keras membantah klaim tersebut.

Serangkaian unjuk rasa antipemerintah yang digagas oleh Partai Shor mengguncang Moldova musim gugur lalu karena krisis energi yang parah melanda negara itu setelah Rusia mengurangi secara drastis pasokan gas alam.

Hampir secara bersamaan, pemerintah Moldova meminta Mahkamah Konstitusi negara itu untuk menyatakan Partai Shor ilegal.

Kantor kejaksaan antikorupsi negara itu menuduh demonstrasi-demonstrasi tersebut sebagiannya didanai Rusia.

Partai Shor pada hari Minggu menuduh pihak berwenang mengerahkan ribuan polisi “untuk menggagalkan demonstrasi dan menghentikan orang-orang memasuki” ibu kota.

Ketua Partai Shor, Ilan Shor, adalah seorang oligarki Moldova yang saat ini mengasingkan diri di Israel.

Ia terlibat dalam kasus pencurian bank senilai $1 miliar dan belum lama ini disebut bekerja untuk kepentingan Rusia dalam daftar sanksi Departemen Luar Negeri AS. [rd/ka]

Oleh: VOA Indonesia

Editor: Yakop

Kantor PT Adijaya Karya Makmur AKM Dirusak Ratusan Massa, Satu Orang Luka Serius

Redaksi    Minggu, September 18, 2022    Comment   

Kantor PT Adijaya Karya Makmur AKM Dirusak Ratusan Massa, Satu Orang Luka Serius

Kantor PT Adijaya Karya Makmur (AKM) dirusak oleh ratusan massa yang berunjuk rasa di lokasi tambang emas Kelurahan Poboya. Satu orang alami luka serius.

Tangkapan layar dua alat berat PT Adijaya Karya Makmur terbakar di lokasi tambang emas Kelurahan Poboya, Kota Palu, Sulawesi Tengah.

BorneoTribun, Palu -- Kepolisian Resor Palu mengerahkan 300 personel untuk mengamankan Kantor PT Adijaya Karya Makmur (AKM) setelah perusakan oleh massa yang berunjuk rasa di lokasi tambang emas Kelurahan Poboya, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Minggu kemarin (17/9/2022).

 

"Sekitar 500 orang menyerang Kantor PT AKM. Mereka saat ini melakukan blokade jalan. Makanya, kami menambah pasukan lagi dari Brimob sebanyak 100 personel dan Ditsamapta Polda Sulteng juga 100 personel," kata Kapolres Palu Kombes Pol. Barliansyah di Palu, Minggu.

 

Ia menjelaskan bahwa dampak dari perusakan itu menyebabkan seorang karyawan PT AKM mengalami luka serius karena terkena benda tajam di bagian kepala. Korban telah dilarikan ke rumah sakit (RS) untuk dirawat secara intensif.

Selain melakukan perusakan terhadap kantor, massa yang semula berunjuk rasa itu ikut membakar tiga alat berat serta satu mobil operasional bak terbuka.

 

"Saat ini kami sudah langsung melakukan penyelidikan dengan melihat video maupun foto siapa saja warga yang terlibat perusakan maupun pembakaran itu. Kami akan proses ke pidana untuk bertanggung jawab," jelasnya.

 

Selanjutnya, Kombes Pol Barliansyah mengemukakan bahwa situasi terkini di lokasi kejadian sudah dalam kendali aparat keamanan. Akan tetapi, masyarakat belum membubarkan diri justru melakukan blokade jalan.

 

Oleh karena itu, Kapolres Palu mengimbau masyarakat memahami tidak ada ruang untuk aktivitas pertambangan ilegal (PETI) di Kelurahan Poboya, Kota Palu.

(yk/ant)

Pemprov Kalbar Tindaklanjuti Aspirasi Buruh Ke Pemerintah Pusat

Redaksi    Kamis, September 15, 2022    Comment   

Pemprov Kalbar Tindaklanjuti Aspirasi Buruh Ke Pemerintah Pusat

Pemerintah Provinsi Kalbar menindaklanjuti aspirasi Buruh tentang penolakan atas keputusan Pemerintah Pusat yang telah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada Pemerintah Pusat.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar dr. Harisson M.Kes., menerima audiensi dari Gabungan Aliansi Serikat Pekerja dan Buruh Kalimantan Barat. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)

BorneoTribun Pontianak- Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar dr. Harisson M.Kes., menerima audiensi dari Gabungan Aliansi Serikat Pekerja dan Buruh Kalimantan Barat, di Ruang Rapat Wagub Kalbar, Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (14/9/2022).

Hal tersebut guna menyampaikan aspirasi tentang penolakan atas keputusan Pemerintah Pusat yang telah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) beberapa waktu yang lalu.

Koordinator Wilayah KSBSI Suherman mengatakan dengan menaikkan harga BBM, tentunya sangat berdampak terhadap kesejahteraan buruh/pekerja di Indonesia khususnya di Kalimantan Barat. 

Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar dr. Harisson M.Kes., menerima audiensi dari Gabungan Aliansi Serikat Pekerja dan Buruh Kalimantan Barat. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)

"Hal ini menambah beban biaya hidup dan sangat dirasakan oleh para buruh/pekerja yakni berdampak pada kenaikan biaya transport dan kenaikan kebutuhan pokok lainnya,” ungkap 

Selain itu, Suherman juga meminta kepada Pemerintah Daerah untuk  mengevaluasi dan mencermati serta memberikan solusi akibat dampak kenaikan harga BBM dengan membuat aturan yang keberpihakan kepada buruh/pekerja yang ada di kalbar.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar dr. Harisson M.Kes., menerima audiensi dari Gabungan Aliansi Serikat Pekerja dan Buruh Kalimantan Barat. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)

Pihaknya meminta Pemda Kalbar untuk meminta solusi atas kesenjangan yang akan timbul akibat dampak kenaikan BBM dengan menyediakan subsidi terhadap buruh/pekerja yang ada di Kalbar, sebelum adanya kenaikan upah dari pengusaha atau menunggu kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang akan diusulkan pada akhir tahun 2022 kepada Gubernur Kalbar untuk upah di tahun 2023 mendatang. 

"Kami juga berharap Pemda Kalbar dapat membuka lapangan kerja seluas-luasnya dan memberikan perlindungan bagi pekerja. Tidak hanya itu, sering juga ditemukan para buruh/pekerja bekerja melebihi batas jam kerja dan tidak dibayar upah lembur mereka. kami memohon untuk Pemda dilakukan penindakan yang adil bagi kami", harapnya mewakili para buruh.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar dr. Harisson M.Kes. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)

Ditempat yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar mengatakan bahwa aspirasi dari Gabungan Aliansi Serikat Pekerja dan Buruh Kalimantan Barat akan ditindaklanjuti ke Pemerintah Pusat.

“Mereka inikan menolak kenaikan harga BBM, maka kita Pemerintah Provinsi akan menyampaikan aspirasinya ke Pemerintah Pusat. Serikat buruh ini juga menolak tentang Omnibus Law berkenaan kluster ketenagakerjaan, ini juga akan kita sampaikan ke Pemerintah Pusat. Mereka juga menyampaikan permasalahan ketenagakerjaan seperti adanya perusahaan yang nakal tidak memasukkan pekerja/ buruh ke BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan serta upah lembur yang tidak dibayarkan, akan kita tindak lanjuti segera melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalbar,” ujar Harisson.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar dr. Harisson M.Kes., menerima audiensi dari Gabungan Aliansi Serikat Pekerja dan Buruh Kalimantan Barat. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)

Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar dr. Harisson M.Kes., menerima audiensi dari Gabungan Aliansi Serikat Pekerja dan Buruh Kalimantan Barat. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)

Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar dr. Harisson M.Kes., menerima audiensi dari Gabungan Aliansi Serikat Pekerja dan Buruh Kalimantan Barat. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)

(pian/aws)

Polisi tangkap pengunjuk rasa tolak kenaikan BBM di Camplong Sampang

Redaksi    Jumat, September 09, 2022    Comment   

Polisi tangkap pengunjuk rasa tolak kenaikan BBM di Camplong Sampang

Foto ilustrasi. (Pixabay)

BorneoTribun, Sampang - Aparat kepolisian Polres Sampang, Jawa Timur, Kamis, menangkap sebanyak 11 orang pengunjuk rasa yang menyuarakan penolakan kenaikan bahan minyak (BBM) di Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Pertamina, Camplong, Sampang.

"Satu di antara 11 orang yang diamankan ini telah ditetapkan sebagai tersangka," kata Kapolres Sampang AKBP Arman dalam keterangan pers yang disampaikan di Mapolres Sampang, Kamis.

Kapolres menjelaskan, polisi terpaksa mengamankan pengunjuk rasa karena mereka menggelar aksi di lokasi objek vital nasional.

Sesuai ketentuan, sambung dia, hal itu menyalahi aturan tentang penyampaian pendapat di muka umum.

Menurut Arman, sesuai dengan ketentuan sebagaimana di diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 pasal 9 ayat 2 huruf a yang disebutkan bahwa objek vital nasional tidak diperbolehkan melakukan unjuk rasa dalam radius 500 meter dari pagar luar.

"Para pengunjuk rasa ini tidak mengindahkan hal itu, meski petugas kami di lapangan telah menyampaikan ketentuan itu," katanya.

Tidak hanya itu, para pengunjuk rasa tersebut juga tidak menyampaikan pemberitahuan ke Mapolres Sampang mengenai rencana kegiatan yang hendak digelar di Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Pertamina, Camplong, Sampang.

Polisi, ujar dia, juga sudah memberikan peringatan agar para pengunjuk rasa membubarkan diri, setelah petugas memfasilitasi perwakilan pengunjuk rasa menyampaikan aspirasi mereka ke pihak Pertamina.

"Setelah kita berikan tiga kali peringatan akhirnya kita amankan untuk dilakukan pemeriksaan, mereka melanggar Pasal 218 KUHP atau 50 KUHP junto UU Nomor 9 tahun 1998 ancaman hukuman empat bulan dua Minggu," tuturnya

Dalam kesempatan itu, Arman juga menjelaskan, tindakan tegas polisi dalam mengamankan pengunjuk rasa tersebut tanpa kekerasan, sehingga kesebelas orang yang ditangkap tidak mengalami luka-luka sedikitpun.

Pernyataan Arman sama seperti yang disampaikan korlap aksi Syaiful Bahri.

"Memang benar tidak ada kekerasan, akan tetapi bagi kami penangkapan ini merupakan tindakan represif, karena kami hanya menyampaikan aspirasi," katanya.

Para pengunjuk rasa berasal dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sampang dan Pamekasan. (*)