Ops Bina Karuna Kapuas-2023 Tahap 1, Polres Kapuas Hulu Gencar Sosialisasikan Karhutla

Robiantinus Hermanto    Kamis, Maret 16, 2023    Comment   

Ops Bina Karuna Kapuas-2023 Tahap 1, Polres Kapuas Hulu Gencar Sosialisasikan Karhutla

Sosialisasi Karhutla.

Kapuas Hulu, Kalbar - Satgas Preemtif Operasi Bina Karuna Kapuas-2023 tahap 1 Polres Kapuas Hulu gencar melakukan sosialisasi tentang larangan membakar hutan dan lahan (Karhutla) kepada masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu, Kamis (16/3/2023).

Kapolres Kapuas Hulu AKBP France Yohanes Siregar, S.I.K, melalui Kasatgas Preemtif Iptu Cahya Purnawan yang ikut melaksanakan sosialisasi dan himbauan mengatakan bahwa Satgas Preemtif Ops Bina Karuna Kapuas-2023 tahap 1 terus gencar memberikan sosialisasi serta himbauan sebagai langkah awal dalam mencegah terjadinya Karhutla diwilayah Kabupaten Kapuas Hulu.

"Kami dari Satgas Preemtif Ops Bina Karuna Kapuas-2023 Polres Kapuas Hulu menghimbau kepada warga masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar," kata Iptu Cahya Purnawan. 

Selanjutnya, Iptu Cahya Purnawan mengatakan bahwa berbagai antisipasi dari pemerintah baik dari TNI maupun Polri serta Pemerintah Daerah (Pemda) secara dini telah dilakukan. Baik dengan cara pemberian maklumat, pemasangan spanduk, penyuluhan maupun sosialisasi tentang larangan membakar hutan dan lahan (Karhutla).

"Polres Kapuas Hulu melalui Sat Binmas dan Bhabinkamtibmas Polsek jajaran selalu berupaya melakukan Sosialisasi kepada warga masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu," kata Iptu Cahya Purnawan yang juga sehari-hari menjabat Kasat Binmas Polres Kapuas Hulu.

“Saya menghimbau tidak ada lagi warga masyarakat membuka lahan dengan cara dibakar karena kebakaran hutan, kebun dan lahan dapat menimbulkan dampak yang besar, munculnya kabut asap dapat mengakibatkan gangguan pada kesehatan serta dapat di sanksi pidana," ujar Iptu Cahya Purnawan.

 Oleh : JS/Humas/RH

 

Serang Pejabat Pusat, Sutarmidji ; Pejabat Pusat Harus Paham Tupoksi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di Daerah

Robiantinus Hermanto    Kamis, Maret 16, 2023    Comment   

Serang Pejabat Pusat, Sutarmidji ; Pejabat Pusat Harus Paham Tupoksi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di Daerah

Sutarmidji saat membuka kegiatan pertemuan terkait Dekonsentrasi Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) di Daerah Tahun Anggaran 2023 di Hotel Mahkota Singkawang.

Singkawang - Gubernur Sutarmidji berang, hal ini lantaran beberapa waktu belakangan ia menilai banyak pejabat - pejabat pusat yang ada di daerah (Kalbar) atau yang berkunjung ke Kalbar tidak menjalin komunikasi yang baik dengan Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

"Pemerintah Pusat harus memahami betul tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) di daerah. Saya lihat kadang dia (pejabat pusat di daerah) takut dengan anggota legislatif dari dapil kita dan dia hanya lapor kepada mereka, sesuai mitra kerjanya. Padahal Gubernur disini sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat di daerah. Biar bapak ibu tau, ketika dia berkunjung kesini, itu menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah, kalau ada apa - apa kita juga yang repot. Nanti dibilang kita yang tidak peduli. Makanya saya heran, ada Pejabat Pusat yang mengunjungi Kalbar tidak memberitahu (melapor) ke Pemprov, hanya pinjam VIP Kalau perlu jangan dipinjamkan," tegas Sutarmidji saat membuka kegiatan pertemuan terkait Dekonsentrasi Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) di Daerah Tahun Anggaran 2023 ditandai dengan pemukulan gong di Hotel Mahkota Singkawang, Kamis (16/3/2023).

Dirinya berharap Kemendagri tak hanya melakukan sosialisasi fungsi dan kewenangan GWPP ini kepada Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) saja, melainkan juga tak kalah pentingnya kepada seluruh kementerian. 

"Kadang mereka tak mau koordinasi dengan kita, yang ada kita yang harus mendatangi mereka, tidur kali mereka. Kalau tak becus, angkat kaki dari Kalbar," pungkasnya.

Terkait dengan isu belakangan yang membahas tentang bencana yang melanda Kalimantan Barat, Sutarmidji menilai harus ada sinergitas yang baik antar semua stakeholder, tidak hanya saling mengkambinghitamkan, namun harus mampu memberikan solusi yang bersifat konstruktif.

"Kalau bicara banjir, tak mungkin kalau tak ada kaitan dengan pemerintah pusat. Jalan ada jalan nasional, jalan provinsi, ada juga jalan yang kewenangannya berada di  kab/kota. Ada drainase primer, sekunder dan tersier. Mereka tidak bisa mengambil kebijakan sesukanya. Mari bersinergi dan duduk bersama. Saya menyayangkan, ada legislator yang menyampaikan bahwa Gubernur jangan campur urusan pusat di daerah. Padahal itu juga tanggung jawab Gubernur berdasarkan aturan untuk mengingatkan kepada instansi vertikal (pusat) di daerah. Silahkan suruh yang bersangkutan banyak belajar lagi," ujarnya.

Dirinya juga mengambil contoh saat mengusulkan pengerukan Daerah Aliran Sungai Kapuas, dimana ia menilai langkah ini memang tidak mudah, namun hal ini diungkapkannya berdasarkan data dan fakta di lapangan dimana akibat pendangkalan yang terjadi di DAS Kapuas membuat air lama bertahan di daratan. 

"Seperti banjir Kapuas, saya bilang itu tak pernah dikeruk, saya punya data. Ketika dikeruk terus, kedalaman muaranya 7 meter dalam kondisi surut. Sekarang tinggal 4,5 m. Panjang DAS Kapuas adalah 1.134 km, kelandaiannya hanya 38 m. Akibatnya air lambat sampai ke muara, pendangkalan cepat, juga karena hutan yang sudah semakin sedikit," katanya.

Orang nomor satu di kalbar ini, mengajak pemerintah Kab/Kota untuk lebih peka dan mengkaji karakteristik masing - masing wilayahnya. Daerah harus mengetahui mana yang berpotensi banjir mana yang ketersediaan air bersihnya harus ditingkatkan.

"Untuk disini, bukit sudah banyak dijadikan pemukiman. Apabila sudah gundul, banjir akan melanda.  Singkawang ini banyak cekungan. Coba hitung saja letak drainase singkawang dari tepian laut, tapi sayang tidak pernah ada kajian topografinya. Padahal di Kodam itu ada, tinggal cari. Drainase primer hingga ke tersier harus konek. Ingat juga, untuk rumah tangga tak banjir pun tiap hari ada produksi air limbah. Kemudian sumber air bersih juga harus difikirkan, bisa krisis air bersih nanti. Debitnya berapa di Singkawang? Cuma 300 liter per detik. Singkawang minimal harus 1.000 liter per detik. Sebagai perbandingan Kota Pontianak sekarang jumlah penduduknya 2,5 kali singkawang, debit airnya sudah mencapai 2.500 liter per detik. Bengkayang juga harus memikirkan itu," ujarnya.

Sebelum mengakhiri sambutannya, Sutarmidji berpesan kepada seluruh penyelenggara pemerintah untuk mempelajari lebih dalam terkait tupoksi yang dijalankan. Dirinya berharap, ASN untuk berani mengambil keputusan apabila itu benar dan sesuai peraturan. 

"Laksanakan tugas dengan benar. Jangan takut duluan apalagi kalau sudah diperiksa Aparat Penegak Hukum (APH). Misalnya, jika ada 1 kasus dianggap penyimpangan, sebelum pemeriksaan APH, harus ada audit dari inspektorat terlebih dahulu. Fungsikan inspektorat, harus betul - betul fungsional. Kalau ada kerugian, kembalikan. Kalau sudah diselesaikan, tapi masih mau diperiksa bisa menolak. Pemda banyak takut karena tak faham. Biro hukum harus memberikan advice kepada para ASN. Ketika takut, benarpun bisa jadi salah," tutup Sutarmidji mengakhiri pidatonya.

(Adpim/R. Hermanto)

Luar Biasa, Pemprov Kalbar Sabet 3 Penghargaan Dari Kemendagri

Robiantinus Hermanto    Kamis, Maret 16, 2023    Comment   

Luar Biasa, Pemprov Kalbar Sabet 3 Penghargaan Dari Kemendagri

Wagub Kalbar Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., yang menerima secara langsung 3 penghargaan dari Kemendagri.

Jakarta - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kembali menorehkan tinta emas setelah berhasil menyabet 3 (tiga) penghargaan sekaligus dari Kementerian Dalam Negeri pada ajang penganugerahan APBD Award Tahun 2022 yang digelar di Mercure Convention Centre Ancol Jakarta, Kamis (16/3/2023). 

Dari tiga kategori yang ditetapkan Kemendagri, Pemprov Kalbar merupakan satu-satunya pemprov yang berhasil meraih penghargaan di semua kategori.

Ketiga penghargaan yang diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo yakni Peringkat 3 Kategori Peningkatan Pendapatan Asli Daerah TA 2022, Peringkat 4 Kategori Realisasi Pendapatan Daerah TA 2022 serta Peringkat 4 Kategori Realisasi Belanja Daerah TA 2022 berdasarkan penilaian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

 

Hal ini tak lepas dari kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang merealisasikan APBD TA 2022 dengan baik. Untuk capaian Peningkatan Pendapatan Asli Daerah TA 2022 Pemprov Kalbar berhasil menembus angka Rp. 3,2 triliun naik 710 miliar dari tahun sebelumnya Rp. 2,5 triliun. Sehingga Realisasi Pendapatan Daerah TA 2022 per akhir Desember mencapai 107,86 %. Kemudian pada Realisasi Belanja Daerah Pemprov Kalbar pada tahun 2022 per akhir Desember mencapai 95,54 %.

Capaian luar biasa yang berhasil ditorehkan Gubernur Sutarmidji dan Wakil Gubernur Ria Norsan pada masa kepemimpinannya ini juga tak terlepas dari kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk terus konsisten dalam merealisasikan target – target capaian APBD yang ditetapkan.

Wagub Kalbar Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., yang menerima secara langsung penghargaan tersebut turut mengucap syukur atas prestasi yang diraih oleh Pemerintah Provinsi Kalbar.

"Alhamdulillah 3 kategori itu, semua Pemprov Kalbar dapat, realisasi peningkatan PAD tertinggi, realisasi anggaran tertinggi dan realisasi pendapatan tertinggi", ujarnya.

Sejalan dengan apa yang biasanya ditekankan oleh Gubernur Sutarmidji, dirinya terus mendorong percepatan realisasi APBD pada setiap Perangkat Daerah di Lingkungan Pemprov Kalbar.

‘’Seperti apa yang Pak Gubernur tegaskan, bahwa untuk realisasi anggaran di setiap OPD itu mulai kita genjot dari awal tahun termasuk yang harus di lelang. Kemudian untuk PAD, optimalisasi terus kita lakukan. Tahun ini juga PAD kita cukup tinggi menembus angka 3,2 triliun dimana pada masa awal kepemimpinan kami hanya 1,8 triliun,’’ ujarnya.

Wagub juga tak lupa memberikan apresiasi dan motivasi atas pencapaian ini kepada seluruh ASN di lingkungan Pemprov Kalbar yang telah bekerja dengan lebih giat dan bersemangat.

‘’Untuk seluruh jajaran ASN, terima kasih atas kinerja yang telah diberikan, semoga menjadi amal baik bagi bapak ibu semua. Tak lupa saya berpesan tetap jaga konsistensi kinerja saudara dan bekerjalah sesuai peraturan yang berlaku,’’ tutupnya.

Di tempat yang sama dalam pidatonya, Wamendagri John Wempi menyampaikan apresiasinya kepada seluruh jajaran Pemerintah Daerah yang sudah mengoptimalkan realisasi APBDnya pada Tahun anggaran 2022.

"Atas nama Pemerintah saya menghaturkan rasa bangga dan apresiasi setinggi – tingginya kepada Pemerintah Daerah yang telah mengoptimalkan penyerapan realisasi APBD Tahun Anggaran 2022, semoga di tahun 2023 dapat semakin ditingkatkan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan daerah yang efektif efisien, patut, wajar rasional dan akuntabel," ungkapnya.

Dirinya juga mendorong seluruh jajaran Pemerintah Daerah untuk mempercepat realisasi APBD demi terciptanya percepatan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat.

"Perlu dilakukan upaya percepatan penyerapan realisasi APBD. Percepatan realisasi ini harus dilakukan sejak awal tahun, agar berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat. Selain itu dengan lancarnya belanja APBD tersebut, juga akan mendorong belanja pihak swasta dan masyarakat sehingga roda perekonomian berjalan dengan baik," pungkasnya.

 

Kegiatan Ini dilanjutkan dengan rapat koordinasi dan diskusi yang mengambil tema Percepatan Realisasi APBD, Penanganan Inflasi, Stunting, Kemiskinan Ekstrim dan Persiapan dalam Menatap Pilkada Serentak Tahun 2024.

 

Pertemuan ini juga diharapkan menjadi jembatan dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam perspektif kemajuan, penguatan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi, menuju apbd yang proporsional  taat asas tepat waktu dan sesuai kebutuhan masyarakat. Tujuan , mendorong peningkatan kinerja daerah dalam menyerap APBD.

(Adpim/R. Hermanto)

Peringatan Hari Bakti Rimbawa ke-40 Tahun 2023 Sukses Digelar Meski Hujan

Redaksi    Kamis, Maret 16, 2023    Comment   

Peringatan Hari Bakti Rimbawa ke-40 Tahun 2023 Sukses Digelar Meski Hujan

Peringatan Hari Bakti Rimbawa ke-40 Tahun 2023.

Ketapang, Kalbar - Upacara Peringatan Hari Bakti Rimbawa ke-40 tahun 2023 berjalan lancar, meski dalam keadaan hujan tetapi kegiatan tersebut dilaksanakan di basemen Kantor Bupati Ketapang, Kamis (16/03/2023).

Sekda Ketapang Alexander Wilyo, S.STP.,M.Si menjadi Inspektur upacara pada peringatan tersebut membaca langsung sambutan tertulis Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc.

"Saya menyampaikan penghargaan yang tinggi dan ucapan kasih kepada seluruh Rimbawan di Indonesia, yang memberikan kinerja terbaiknya, dalam mendukung pembangunan nasional pada sektor pembangunan lingkungan hidup kehutanan yang berkelanjutan," ujarnya.

Selanjutnya, setelah upacara peringatan, Sekda juga melakukan launching tanaman 1 (Satu) juta pohon di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang yang berlangsung di halaman Kantor Bupati Ketapang.

"Peringatan hari bakti timbawam ke-40 tahun 2023 ini mengusung tema "Hijaukan Bumi, Birukan Langit". Tema ini mengandung makna reflektif/ evaluasi atas apa yang telah kita lakukan bersama sebagai rimbawan, tema ini juga meneguhkan arah dan cara pandang seluruh Rimbawan, dan menggali memori yang senantiasa ada dalam benak kita tentang peran hutan sebagai elemen dan struktur pembentuk bentang alam dan lingkungan yang senantiasa kita jaga dan rawat bersama," pungkas Sekda Ketapang.

(Muzahidin)

Capai Struktur Permodalan yang Makin Solid dan Kuat, Right Issue Belum Jadikan Alternatif

Redaksi    Kamis, Maret 16, 2023    Comment   

Capai Struktur Permodalan yang Makin Solid dan Kuat, Right Issue Belum Jadikan Alternatif

Capai Struktur Permodalan yang Makin Solid dan Kuat, Right Issue Belum Jadikan Alternatif.

BANDUNG - bank bjb optimis akan tetap mampu melakukan ekspansi bisnis, termasuk memperluas pembiayaan kredit  pada tahun ini, dan tahun-tahun mendatang berkat kondisi permodalan yang solid dan kuat. 

Hal itu, ditandai dengan rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) 19,19 persen per 31 Desember 2022, naik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya 17,78 persen.

bank bjb juga mempunyai modal inti Rp14,15 triliun per 31 Desember 2022, naik dibandingkan modal inti pada tahun sebelumnya Rp12,47 triliun.

Juga, mencatatkan laba bersih konsolidasi Rp2,24 triliun sepanjang 2022, tumbuh 11,44 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Capai Struktur Permodalan yang Makin Solid dan Kuat, Right Issue Belum Jadikan Alternatif.

Sepanjang tahun lalu, bank bjb juga telah menyalurkan kredit Rp115,75 triliun, naik 13,22 persen yoy. 

Peningkatan tersebut dari ekspansi kredit dari sektor konsumtif yang menjadi core business perusahaan dan kredit produktif dalam hal mendukung pembangunan daerah.

Hal ini membuat aset bank bjb tumbuh 14,45 persen yoy menjadi Rp181,24 triliun. Sementara, pada sisi pendanaan, tercatat dana pihak ketiga (DPK) BJBR tumbuh 7,8 persen yoy pada 2022, menjadi Rp131,12 triliun.

Nah, dengan berbagai indikator positif tersebut, bank bjb memastikan proses ekspansi kredit akan tetap mampu dilakukan, tanpa perlu menambah modal dengan cara menerbitkan saham baru, alias right issue.

"Saat ini, struktur permodalan bank bjb sangat kuat untuk melakukan ekspansi kredit. Dengan mempertimbangkan perkembangan rasio permodalan perseroan terkini, perseroan meyakini kondisi permodalan saat ini memadai untuk dapat menunjang ekspansi kredit ke depan," kata Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi, dalam Siaran Pers.

 

Karena itu, dengan kondisi keuangan yang kuat dan solid, bank bjb membatalkan rencana agenda Persetujuan atas rencana Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II (PMHMETD II) Perseroan pada RUPST Perseroan Tahun Buku 2022.

Sehingga, pembahasan agenda Persetujuan atas rencana Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II (PMHMETD II) Perseroan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2022 yang direncanakan akan diselenggarakan pada tanggal 4 April 2023, tidak akan dilaksanakan. 

Disampaikan Yuddy, bank bjb memiliki sejumlah peluang. Dimulai dari sebagian besar kantor cabang perusahaan asing menjadi market nichers di wilayah operasionalnya, sehingga ada ruang untuk meningkatkan pangsa pasar, baik dari sisi aset, DPK, maupun kredit.

Peluang selanjutnya, literasi keuangan masyarakat semakin meningkat seiring kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) dalam rangka pendalaman layanan keuangan. 

Khususnya terkait aspek pemanfaatan produk dan jasa keuangan formal seperti sarana menyimpan uang yang aman atau keeping, transfer, menabung maupun pinjaman dan asuransi.

Kemudian, kegiatan pelaku ekonomi yang cukup tinggi di Provinsi Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta merupakan potensi pengembangan perkreditan dan pendanaan.

Berbagai proyek pembangunan infrastruktur, termasuk Proyek Strategis Nasional berada di wilayah kerja Jawa Barat dan Banten, sehingga bank bjb memiliki kesempatan untuk memaksimalkan penyaluran kredit dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara optimal.

Dukungan dari pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan dalam mengembangkan bank bjb sebagai penggerak dan pendorong laju perekonomian di daerah.

Serta potensi yang masih besar dalam pengembangan produk digital untuk menyasar segmen ritel dan membangun ekosistem bisnis bank bjb. 

Dalam menangkap berbagai peluang tersebut, bank bjb menyusun strategi ekspansi kredit secara selektif dengan mengoptimalkan ekosistem bisnis.

Hal ini ditujukan agar pertumbuhan kredit dapat berkualitas dan berkelanjutan.

Wakil Bupati Sanggau Buka Sosialisasi Layanan Ketaspenan dan Pelatihan Kewirausahaan Bagi ASN Purna Tugas

Redaksi    Kamis, Maret 16, 2023    Comment   

Wakil Bupati Sanggau Buka Sosialisasi Layanan Ketaspenan dan Pelatihan Kewirausahaan Bagi ASN Purna Tugas

Wakil Bupati Sanggau Buka Sosialisasi Layanan Ketaspenan dan Pelatihan Kewirausahaan Bagi ASN Purna Tugas.

SANGGAU, KALBAR - Wakil Bupati Sanggau Drs. Yohanes Ontot, M.Si menghadiri dan membuka secara resmi Sosialisasi Layanan Ketaspenan dan Perbankan Serta Pelatihan Kewirausahaan bagi ASN (Aparatus Sipil Negara) yang akan memasuki masa Purna Bakti Tahun 2024 di Wilayah Pemerintah Kabupaten Sanggau yang dilaksanakan di Aula Hotel Grand Narita Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau. Selasa (14/3/23).

Dalam Laporan Kepala BKPSDM Kabupaten Sanggau Herkulanus, menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Bank Mandiri Taspen dalam memberikan layanan ketaspenan kepada ASN yang masuk purna tugas.

“Dari kerjasama ini diharapkan akan memberikan kepastian hak dan kewajiban bagi para pegawai setelah memasuki purna tugas agar dapat dipenuhi secara baik,” jelasnya.

“Hak yang ada selama ASN masih aktif dikelola oleh pemerintah namun setelah purna tugas maka bukan kewenangan pemerintah lagi, tetapi diberikan kepada Mandiri Taspen,” sambung Kepala BKPSDM Kabupaten Sanggau, Herkulanus.

Ia juga menjelaskan bahwa Mandiri Taspen juga memberikan pelatihan kepada para ASN yang akan memasuki purna tugas.

“Mandiri Taspen bukan hanya melayani tentang ketaspenan tapi juga diberikan pelatihan kewirausahaan,” jelasnya.

Ia juga menyebutkan bahwa sebanyak 243 orang tahun depan akan memasuki purna tugas.

“Dari angka tersebut sebanyak 164 orang adalah guru dan menjadi masalah karena akan membuat kekurangan tenaga pengajar, 83 dari tenaga kesehatan dan yang lain sebagainya,” pungkasnya.

Selanjutnya dalam sambutan Wakil Bupati Sanggau, Yohanes Ontot berharap sosialisasi ini dapat terus dilakukan untuk melatih minat dan hobi para ASN yang akan purna tugas.

“Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan bapak ibu dapat tetap mengembangkan hobi, minat dan bakat dengan berwirausaha saat memasuki masa purna bakti nantinya,” ujarnya.

“Mungkin yang hobi masak bisa buka usaha, mungkin ada yang suka pelihara ikan, hobi pelihara tanaman, dan lain sebagainya yang dapat menambah ekonomi dalam keluarga kita,” sambung Wakil Bupati Sanggau, Yohanes Ontot.

Ia juga menjelaskan bahwa Pemerintah saat ini kekurangan tenaga khususnya guru dan tenaga kesehatan termasuk tenaga ahli bidang lainnya.

“Bagi Pemerintah ini juga merupakan kehilangan, apabila banyak pegawainya yang pensiun karena saat ini banyak kantor yang membutuhkan tenaga, tetapi setiap tahun angka yang pensiun cukup tinggi,” jelas Wakil Bupati dua periode tersebut.

Wakil Bupati Sanggau, Yohanes Ontot juga berpesan agar para ASN yang akan purna tugas mengikuti pelatihan tersebut dengan baik karena itu dapat menjadi modal wawasan untuk dapat berwirausaha nantinya.

“Bapak ibu para pegawai tentu memiliki keahlian-keahlian sendiri yang dapat dikembangkan untuk menjadi modal nanti dalam berwirausaha,” pungkas Pak YO sapaan akrabnya.

“Tetap semangat, jaga kesehatan dan lakukan aktifitas positif yang berdampak baik bagi orang lain serta bagi keluarga secara khusus,” pesan Ontot menutup sambutannya.

Wakil Bupati Sanggau Buka Pelatihan Lisensi C – 3 Nasional Bagi Wasit Sepak Bola

Redaksi    Kamis, Maret 16, 2023    Comment   

Wakil Bupati Sanggau Buka Pelatihan Lisensi C – 3 Nasional Bagi Wasit Sepak Bola

Wakil Bupati Sanggau Buka Pelatihan Lisensi C – 3 Nasional Bagi Wasit Sepak Bola.

SANGGAU, KALBAR - Sebanyak 30 orang wasit Sepak Bola yang berasal dari semua kecamatan di Kabupaten Sanggau mengikuti pelatihan selama enam hari untuk mendapatkan sertifikat lisensi C – 3 Nasional dan dibuka secara simbolis oleh Wakil Bupati Sanggau, Yohanes Ontot, bertempat di Aula Hotel Meldy Sanggau Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau. (Senin, 13/3/2023)

Pelatihan wasit sepak bola ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan kualitas agar bisa menjadi wasit yang netral dan profesional. Wakil Bupati Sanggau, Yohanes Ontot mengatakan Pemerintah Kabupaten Sanggau sangat mendukung pelatihan wasit sepak bola ini.

“Dengan adanya pelatihan wasit ini diharapkan bisa menerapkannya saat menjadi wasit pertandingan di lapangan,” ujarnya.

Ia menambahkan pelatihan wasit yang didukung oleh pemerintah ini tentunya bukan cabang olahraga sepak bola saja tapi semua cabang olahraga yang di koordinir oleh KONI.

Sementara itu, Bidang Kompetisi dan Pembinaan Usia Dini PSSI Kabupaten Sanggau, Lewi mengatakan, pelatihan ini dilakukan agar wasit yang memimpin di lapangan saat ada pertandingan bisa berjalan dengan aman dan lancar.

“Tentunya wasit sepak bola yang mengikuti latihan bisa berkualitas dan profesional,” ujar Lewi.

(Yakop/Liber)

Warga Mekar Baru Keluhkan Kondisi Jembatan dan Jalan Rusak Berat

Robiantinus Hermanto    Kamis, Maret 16, 2023    Comment   

Warga Mekar Baru Keluhkan Kondisi Jembatan dan Jalan Rusak Berat

Kepala Desa Mekar Baru, Cipto.

Bengkayang, Kalbar - Kondisi memprihatinkan tampak pada jalan dan jembatan di Jalan Kampung Baru tepatnya Desa Mekar Baru, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang. Pasalnya, sejak Era Orde Baru sampai dengan sekarang tahun 2023 belum tersentuh pembangunan.

Kepala Desa Mekar Baru Cipto saat diwawancarai oleh awak media ini mengatakan Jalan dan Jembatan yang menuju kampung baru sampai saat ini kondisinya rusak berat. Padahal jalan tersebut merupakan akses menuju pemukiman bagi warga Trans Lokal dan Tran dari jawa.

Kades juga memohon kepada pemerintah, khususnya instansi terkait untuk memperhatikan jalan tersebut.

"Jalannya sangat penting bagi kami, hancur tidak bisa dilalui karena sampai sekarang belum ada disentuh pembangunan. Jalan menuju kampung baru terdapat jembatan panjang yang saat ini jembatan tersebut sudah terkikis oleh air dan kami juga memohon supaya instansi terkait turun langsung ke lapangan," Ucap Cipto Kades Mekar Baru, Kamis (16/3/2023).

Cipto juga berharap kepada Anggota DPRD yang ada di Kabupaten Bengkayang dan  Provinsi Kalimantan Barat untuk bisa bersinergitas agar pembangunan dan Pokok pikiran bisa diprioritaskan kepada jalan menuju Kampung Baru Puaje, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang.

Menurut Cipto, seyogyanya Jembatan dan jalan yang menuju kampung baru merupakan kewenangan dari kabupaten, terkait jembatan yang berlubang ini sudah 3 bulan terakhir.

"Jika jembatan yang berlubang tersebut tidak dengan segera ditangani pasti akan memakan korban, ada beberapa pengendara baik roda dua maupun roda empat pernah terperosok ketika melewati jembatan tersebut. Apalagi bagi orang-orang yang belum pernah melintas jembatan ini pasti kecelakaan tidak dapat di_elakan meskipun kecelakaan ringan," Ujarnya.

"Harapan saya kepada masyarakat yang melintas dan melewati jalan menuju kampung baru Puaje untuk tetap berhati-hati ketika melintas dan saya juga memohon kepada pemerintah untuk bisa memperhatikan dan memperbaiki jembatan yang rusak ini agar tidak terjadi kecelakaan yang Fatal," Harap Cipto Kepala Desa Mekar Baru.

Oleh : Rinto Andreas

Editor : R. Hermanto 

Disperindag Bengkayang Sidak SPBU Dan RAM TBS Samalantan

Robiantinus Hermanto    Kamis, Maret 16, 2023    Comment   

Disperindag Bengkayang Sidak SPBU Dan RAM TBS Samalantan

Sidak SPBU.

Bengkayang, Kalbar - Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang Dr. Yan, S. Sos., M. Si didampingi pengawas Tera Bidang Kemetrologian melakukan sidak dan pengawasan atas SPBU dan RAM TBS Di Kecamatan Samalantan, Rabu (15/3/2023) kemarin.

Yan mengatakan jelang bulan suci ramadhan, Stok BBM aman. Dan untuk harga Sembako di Samalantan Pasar Sibale harga masih terjangkau, untuk telur ayam ras Rp. 27.000/Kg, gula pasir Rp.14.000/Kg, Minyak goreng Curah Rp. 14.000/Kg, Bawang merah Rp. 32.000/Kg dan bawang putih Rp. 27.000/Kg.

"Saya berharap kepada masyarakat khususnya masyarakat kecamatan samalantan untuk jangan panik buying dan khawatir lonjakan harga Sembako terutama memasuki HBKN 2023 yakni Idul Fitri 2023," Ujar Yan, Kamis (16/3/2023).

Oleh : Rinto Andreas

Editor : R. Hermanto 

bank bjb Hormati Proses Hukum Perkara Dugaan Kredit Fiktif di Cabang Semarang

Redaksi    Rabu, Maret 15, 2023    Comment   

bank bjb Hormati Proses Hukum Perkara Dugaan Kredit Fiktif di Cabang Semarang

bank bjb Hormati Proses Hukum Perkara Dugaan Kredit Fiktif di Cabang Semarang.

BANDUNG - Manajemen bank bjb menanggapi pemberitaan Kantor Berita Antara yang dipublikasikan di laman Antaranews pada Jumat 3 Maret 2023, yang berpotensi menimbulkan pandangan yang keliru dari masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan perbankan di bank bjb.

Pemimpin Divisi Corporate Secretary bank bjb, Widi Hartoto, menegaskan segenap insan Perseroan telah berupaya melakukan dan melaksanakan semua kegiatan atau proses bisnis sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.

"Prinsip Good Corporate Governance (GCG) sebagai pedoman etika tata kelola yang mengatur mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan adalah jiwa utama bank bjb dalam setiap pelaksanaan usahanya," kata Widi.

"bank bjb juga senantiasa melibatkan institusi pengawas eksternal untuk praktik bisnis Perseroan di segala lini produk dan jasa layanan keuangan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Widi menambahkan.

Lebih lanjut Widi menjelaskan, kronologi terjadinya kasus dugaan kredit fiktif di bank bjb Cabang Semarang dilakukan oleh pengurus PT. Seruni Prima Perkasa berinisial AH, BW, dan DPW. Ketiga terdakwa saat ini ditahan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

Untuk diketahui PT. Seruni Prima Perkasa merupakan salah satu debitur bank bjb Cabang Semarang yang memperoleh fasilitas kredit dengan plafond sebesar Rp 17,8 miliar untuk pembiayaan modal kerja dalam proyek pekerjaan dari PT TJB Power Service dan PT Komipo Pembangkit Jawa Bali (pengelola PLTU Tanjung Jati B).

AH, BW, dan DPW sebagai Pengurus PT Seruni Prima Perkasa diduga mengajukan penarikan fasilitas kredit di bank bjb Cabang Semarang dengan memberikan dokumen palsu berupa lampiran copy Purchase Order (PO) fiktif.

"MD selaku pihak procurement leader PT. TJB Power Service juga diduga memiliki keterkaitan dengan pihak PT Seruni Prima Perkasa, khususnya terkait konfirmasi dan verifikasi yang telah dilakukan pegawai bank bjb Cabang Semarang atas Purchase Order (PO) dimaksud," jelas Widi.

Berdasarkan hal tersebut, maka pada Oktober 2022, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah telah menetapkan AH, DPW, dan MD sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit dari bank bjb Cabang Semarang kepada PT Seruni Prima Perkasa.

Sebagai negara hukum, Widi menegaskan, bank bjb pun senantiasa selalu patuh dan menaati hukum yang berlaku di Indonesia, baik yang berkaitan dengan perusahaan maupun nasabah. Karena itu, bank bjb akan bertindak tegas secara internal maupun eksternal saat terjadi pelanggaran hukum hingga ada putusan pengadilan.

Sehubungan dengan penanganan perkara dugaan kredit fiktif Widi memastikan tidak mengganggu kegiatan pelayananan operasional bank bjb Cabang Semarang untuk selalu tetap memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah.(*)