Pemkot Banjarbaru melakukan sidak ke sejumlah SPBU usai antrean panjang kendaraan. Wali Kota Erna Lisa Halaby memastikan stok BBM aman dan distribusi tetap normal. (Foto ilustrasi)

BANJARBARU - Pemerintah Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah SPBU pada Rabu untuk merespons antrean panjang kendaraan dan memastikan pasokan bahan bakar minyak (BBM) tetap aman.

Wali Kota Banjarbaru Erna Lisa Halaby turun langsung bersama jajaran pemerintah daerah dan kepolisian memantau tiga SPBU yang mengalami kepadatan antrean kendaraan di wilayah Banjarbaru.

Tiga lokasi yang menjadi fokus pemantauan yakni SPBU Jalan Trikora, SPBU Jalan Jurusan Pelaihari Km 21,7 Liang Anggang, serta SPBU Jalan Mistar Cokrokusumo Cempaka.

Sidak dilakukan untuk memastikan antrean kendaraan tidak disebabkan gangguan distribusi maupun kelangkaan BBM yang dapat memicu kepanikan masyarakat dalam membeli bahan bakar.

Selain memantau kondisi di lapangan, wali kota juga berdialog dengan petugas SPBU guna memastikan distribusi dan pelayanan kepada masyarakat berjalan normal.

Pemkot Banjarbaru bersama aparat kepolisian turut menyiagakan personel gabungan di sejumlah titik SPBU yang rawan menimbulkan kemacetan akibat antrean kendaraan.

Petugas dari unsur Polsek, Satlantas, Satpol PP hingga Unit Sabhara diterjunkan untuk mengatur arus lalu lintas agar antrean tetap tertib dan tidak meluber ke badan jalan.

“Kita hari ini bersama jajaran dan Kapolres Banjarbaru turun ke lapangan, dalam rangka memonitoring dan menindaklanjuti adanya keluhan masyarakat terkait apa yang memicu terjadi antrean panjang di SPBU,” ujar Erna Lisa Halaby di Banjarbaru, Rabu.

Lisa memastikan stok BBM untuk wilayah Banjarbaru dalam kondisi aman.

“Kami hadir guna memastikan ketersediaan BBM untuk Banjarbaru, Insya Allah aman, karena pemerintah daerah menjamin stok BBM aman secara nasional,” katanya.

Ia juga meminta masyarakat tetap tenang agar aktivitas di kota tidak terganggu akibat antrean di SPBU.

“Kami ingin masyarakat tetap tenang dan aktivitas kota tidak terganggu hanya karena antrean di SPBU,” ujar Lisa.

Pemerintah Kota Banjarbaru memastikan pengawasan distribusi BBM akan terus dilakukan secara berkala untuk menjaga stabilitas pasokan energi sekaligus mencegah dampak sosial akibat kepanikan pembelian masyarakat.

Koordinasi dengan aparat kepolisian juga terus dilakukan untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas di sekitar SPBU yang mengalami antrean kendaraan.

Pemkab Barito Selatan meminta Pertamina menambah kuota Pertamax setelah antrean panjang kendaraan terjadi di sejumlah SPBU akibat minimnya pasokan BBM. (Foto ilustrasi)

BARITO SELATAN - Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, meminta PT Pertamina menambah kuota BBM jenis Pertamax menyusul antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Buntok dalam beberapa hari terakhir.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Barito Selatan, Yoga, mengatakan pasokan Pertamax yang dikirim saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut.

Menurut Yoga, pengelola SPBU sebelumnya telah mengajukan penambahan kuota kepada Pertamina melalui rapat koordinasi yang digelar bersama pemerintah daerah.

Ia menjelaskan, kuota BBM subsidi seperti Pertalite dan Bio Solar telah ditetapkan pemerintah pusat sehingga penyesuaian lebih memungkinkan dilakukan pada BBM nonsubsidi seperti Pertamax.

“Untuk BBM jenis Pertamax di daerah ini masih kurang, sehingga kita mengharapkan kuotanya ditambah,” kata Yoga di Buntok, Senin.

Minimnya pasokan Pertamax disebut menjadi salah satu penyebab utama antrean kendaraan di SPBU dalam beberapa hari terakhir. Kondisi itu kemudian ditindaklanjuti melalui rapat koordinasi bersama Polres dan pengelola SPBU.

Rapat tersebut merupakan lanjutan dari inspeksi mendadak dan pembinaan yang dilakukan pemerintah daerah di sejumlah SPBU pada Minggu (10/5).

Dalam rapat itu, pemerintah daerah berencana mengajukan permintaan resmi penambahan kuota BBM kepada PT Pertamina melalui Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Barito Selatan.

Selain itu, Yoga meminta pengelola SPBU memperketat pelayanan dengan menolak pembelian BBM menggunakan jerigen agar distribusi lebih diprioritaskan kepada masyarakat umum dibanding pelangsir.

“Selama masih ada aktivitas pelangsiran di SPBU, kami meminta Satpol PP dan Dinas Perhubungan membantu pengaturan arus lalu lintas dan pelayanan agar masyarakat yang benar-benar memerlukan BBM bisa terlayani dengan baik,” ujarnya.

Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Barito Selatan Harmito mengatakan pemerintah daerah segera membuat surat rekomendasi resmi untuk meminta tambahan kuota pengiriman BBM ke Pertamina.

Harmito menyebut kelangkaan BBM di Barito Selatan dipicu terbatasnya distribusi pasokan. Meski demikian, aktivitas pelangsir juga dinilai berkaitan dengan kebutuhan BBM di sejumlah kecamatan yang jauh dari SPBU, terutama wilayah pinggiran Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito.

Pemerintah daerah meminta pengelola SPBU melakukan pengaturan distribusi dan pelayanan agar penyaluran BBM lebih tertib serta kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.

Pertamina menambah pasokan Pertamax di Palangka Raya menjadi 205 KL per hari untuk mengatasi antrean panjang BBM di sejumlah SPBU sejak awal Mei.

PALANGKA RAYA - Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin memastikan Pertamina menambah pasokan BBM jenis Pertamax menjadi 205 kilo liter (KL) per hari mulai Sabtu di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Penambahan dilakukan untuk mengatasi antrean panjang pengisian BBM yang terjadi di sejumlah SPBU sejak beberapa hari terakhir.

Fairid mengatakan keputusan tersebut diambil dalam rapat bersama Pemerintah Kota Palangka Raya, Forkopimda, Pertamina, dan pengelola SPBU. Sebelumnya, pasokan Pertamax sempat turun menjadi 150 KL per hari pada awal Mei, lalu meningkat menjadi 170 KL per hari dalam dua hari terakhir berkat bantuan suplai dari depo Banjarmasin.

Menurut dia, kebutuhan normal Pertamax di Palangka Raya mencapai 190 KL per hari. Bahkan saat periode Ramadhan, konsumsi sempat menyentuh 215 KL per hari.

“Hasil rapat kami mengambil titik tertinggi kebutuhan di Palangka Raya adalah 215 KL per hari. Maka kita minta Pertamina memenuhi kebutuhan di angka 205 KL per hari untuk Pertamax,” kata Fairid.

Selain menambah pasokan, pemerintah juga mewajibkan seluruh SPBU beroperasi mulai pukul 06.00 WIB hingga 01.00 WIB. Empat SPBU juga disiapkan untuk melayani operasional 24 jam, termasuk satu SPBU di Jalan Tjilik Riwut KM 12.

Pemkot juga meminta seluruh pengelola SPBU mengaktifkan seluruh dispenser pengisian BBM guna mempercepat layanan kepada masyarakat. Pengaturan antrean dan lalu lintas di sekitar SPBU turut dibantu aparat TNI dan Polri.

Sementara itu, pengendara motor yang membeli Pertalite untuk sementara tidak diwajibkan menggunakan barcode hingga kondisi antrean kembali normal. Kebijakan itu hanya berlaku bagi sepeda motor, sedangkan kendaraan roda empat tetap menggunakan barcode untuk pembelian BBM subsidi.

Sales Area Manager Retail Kalteng Pertamina Patra Niaga, Donny Prasetya, mengakui sempat terjadi keterlambatan suplai Pertamax pada awal Mei.

“Mulai hari ini dan seterusnya akan kita banjiri stoknya di angka 205 KL untuk Pertamax. Kalau untuk Pertalite aman tidak ada masalah stok,” ujarnya.

Menurut evaluasi Pertamina, antrean panjang dipicu peningkatan pembelian BBM secara bersamaan dalam beberapa hari terakhir.

Sejak awal pekan, belasan SPBU di Palangka Raya dipadati antrean kendaraan roda dua maupun roda empat. Warga harus menunggu satu hingga empat jam untuk mendapatkan BBM, bahkan sejak dini hari hingga menjelang tengah malam.

Kondisi tersebut membuat sejumlah ruas jalan di sekitar SPBU menyempit karena dipenuhi antrean kendaraan. Pemerintah daerah bersama aparat keamanan pun turun langsung melakukan pengamanan dan pengaturan lalu lintas agar situasi tetap kondusif.

Pertamina memastikan antrean BBM di SPBU Palangka Raya bukan akibat kelangkaan. Lonjakan konsumsi serentak memicu kepadatan kendaraan di sejumlah lokasi.

PALANGKA RAYA — Antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, belakangan menjadi perhatian masyarakat. PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan memastikan kondisi tersebut bukan disebabkan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), melainkan meningkatnya konsumsi secara bersamaan dalam waktu singkat.

Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Edi Mangun, menjelaskan distribusi BBM hingga kini tetap berjalan normal dan stok untuk masyarakat masih tersedia.

Menurut Edi Mangun, lonjakan aktivitas pengisian di sejumlah SPBU memicu antrean kendaraan lebih panjang dibanding hari biasanya. Kondisi itu membuat Pertamina harus melakukan pengaturan distribusi secara lebih intensif agar pasokan tetap merata.

“Peningkatan antrean terjadi karena aktivitas konsumsi dalam waktu bersamaan, bukan karena kelangkaan BBM,” ujar Edi Mangun dalam keterangan resmi.

Pertamina juga melakukan penyesuaian jadwal pengiriman dari Fuel Terminal Pulang Pisau menuju SPBU di wilayah Palangka Raya dan sekitarnya. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga ketersediaan stok Pertalite maupun Pertamax di setiap SPBU.

Selain itu, proses distribusi dan bongkar muat disebut membutuhkan waktu tambahan ketika terjadi lonjakan permintaan secara mendadak dari SPBU tertentu.

Untuk SPBU yang mengalami peningkatan konsumsi signifikan, Pertamina langsung menambah suplai sesuai kebutuhan di lapangan agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.

Di sisi lain, Pertamina terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Palangka Raya, Dinas Perhubungan, dan aparat kepolisian guna membantu pengaturan antrean kendaraan agar tidak mengganggu arus lalu lintas.

Sales Area Manager Retail Kalteng, Donny, menambahkan stok BBM saat ini masih dalam kondisi aman baik di SPBU maupun di Supply Point Depot Pulang Pisau.

Donny menyebut rata-rata ketahanan stok Pertalite mencapai sekitar 6,5 hari, sedangkan Pertamax berada di kisaran 5,5 hari. Pasokan tersebut juga dipastikan terus bergerak secara berkelanjutan sehingga distribusi tidak terputus.

Pertamina mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak melakukan pembelian berlebihan atau panic buying. Masyarakat diminta membeli BBM sesuai kebutuhan agar distribusi dapat berlangsung lancar dan merata.

Perusahaan energi pelat merah itu juga mengajak masyarakat menggunakan BBM secara bijak di tengah dinamika energi global sehingga kebutuhan seluruh warga tetap terpenuhi.

Jika masyarakat menemukan kendala pelayanan atau membutuhkan informasi tambahan terkait distribusi BBM, Pertamina membuka layanan melalui Pertamina Contact Center 135.

FAQ

Apakah antrean BBM di Palangka Raya karena stok habis?

Tidak. Pertamina memastikan antrean terjadi akibat lonjakan konsumsi BBM secara bersamaan di sejumlah SPBU.

Apakah stok Pertalite dan Pertamax masih tersedia?

Ya. Pertamina menyebut stok Pertalite dan Pertamax di SPBU maupun Depot Pulang Pisau dalam kondisi aman.

Berapa ketahanan stok BBM di Palangka Raya?

Rata-rata ketahanan stok Pertalite mencapai 6,5 hari dan Pertamax sekitar 5,5 hari.

Apa langkah yang dilakukan Pertamina?

Pertamina melakukan pengaturan distribusi, penyesuaian jadwal pengiriman, serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan kepolisian.

Apa imbauan Pertamina kepada masyarakat?

Masyarakat diminta tidak panic buying dan membeli BBM sesuai kebutuhan harian.

Pengawasan distribusi BBM dan LPG di Kalteng diperketat dengan teknologi GPS dan koordinasi lintas pihak untuk mencegah antrean panjang serta penyalahgunaan subsidi.

Palangka Raya, Kalteng - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mulai memperketat pengawasan distribusi energi setelah muncul antrean panjang pengisian bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Langkah ini dipandang sebagai upaya pencegahan agar gangguan distribusi tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar bagi masyarakat maupun sektor usaha.

Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menegaskan bahwa distribusi BBM maupun gas elpiji kini menjadi perhatian utama pemerintah daerah.

Menurutnya, pengawasan tidak hanya dilakukan secara administratif, tetapi juga melalui pemanfaatan teknologi modern.

Teknologi GPS Disiapkan Untuk Pantau Distribusi

Dalam upaya meningkatkan transparansi distribusi, pemerintah daerah mempertimbangkan penggunaan teknologi pelacakan berbasis GPS untuk memantau pergerakan distribusi BBM.

Selain itu, dokumentasi lapangan serta pengawasan langsung hingga ke tingkat SPBU akan menjadi bagian dari sistem kontrol yang diperkuat.

Langkah ini dinilai penting karena dalam beberapa waktu terakhir terjadi antrean pengisian BBM di sejumlah wilayah, khususnya di Kota Palangka Raya.

Kondisi tersebut menjadi sinyal awal bahwa distribusi energi harus segera dibenahi agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat. 

Salah satu strategi yang disiapkan adalah pengaturan waktu pelayanan antara BBM subsidi dan non-subsidi di SPBU.

Pengaturan ini diharapkan mampu mengurangi kepadatan antrean dan mencegah terjadinya penumpukan kendaraan dalam satu waktu.

Pemerintah juga menekankan bahwa subsidi harus tepat sasaran, sehingga peluang penyalahgunaan dapat diminimalkan.

Langkah tersebut menjadi bagian dari agenda dalam rapat koordinasi yang membahas potensi dampak kenaikan harga BBM terhadap kondisi ekonomi daerah.

Berdasarkan data pemerintah daerah, kebutuhan BBM di Kalimantan Tengah tergolong besar karena aktivitas ekonomi yang didominasi sektor perkebunan, pertambangan, dan pertanian.

Pasokan energi didukung oleh beberapa depot distribusi yang tersebar di wilayah Pulang Pisau, Sampit, dan Pangkalan Bun.

Namun, pemerintah menilai distribusi harus disesuaikan dengan kebutuhan nyata di setiap daerah, terutama di wilayah dengan aktivitas ekonomi tinggi.

Dengan penyesuaian distribusi tersebut, pasokan BBM dan LPG diharapkan lebih merata dan tepat sasaran.

Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah Linae Victoria Aden memastikan pasokan BBM dan elpiji di wilayah tersebut masih dalam kondisi aman.

Pemerintah daerah terus menjalin koordinasi intensif dengan PT Pertamina dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi maupun LPG ukuran 3 kilogram juga akan diperketat.

Selain itu, tindakan tegas akan dilakukan terhadap praktik penimbunan atau kecurangan yang merugikan masyarakat.

Pemerintah menilai komunikasi publik yang terbuka menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas sosial.

Informasi yang jelas mengenai kondisi pasokan energi diyakini mampu mencegah kepanikan masyarakat, terutama saat muncul isu kenaikan harga atau keterbatasan pasokan.

Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah berharap distribusi energi di Kalimantan Tengah tetap berjalan lancar dan mampu mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

FAQ

Mengapa antrean BBM terjadi di beberapa wilayah Kalteng?

Antrean diduga terjadi akibat tingginya permintaan, distribusi yang belum merata, serta kemungkinan adanya penyalahgunaan BBM subsidi.

Apa langkah utama pemerintah untuk mengatasi masalah distribusi BBM?

Pemerintah memperketat pengawasan distribusi, menggunakan teknologi GPS, mengatur pola pelayanan SPBU, dan meningkatkan koordinasi dengan Pertamina.

Apakah pasokan BBM dan LPG di Kalteng masih aman?

Pemerintah daerah menyatakan pasokan masih aman dan terus dipantau melalui koordinasi dengan pihak terkait.

Mengapa pengawasan LPG 3 kg menjadi prioritas?

Karena LPG 3 kg merupakan subsidi pemerintah yang harus tepat sasaran agar benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak.

Apa manfaat penggunaan teknologi GPS dalam distribusi BBM?

GPS membantu memantau jalur distribusi secara real-time sehingga potensi penyimpangan dapat segera terdeteksi.

Pemkot Singkawang batasi jam operasional SPBU sampai pukul 00.00 WIB dan volume BBM per kendaraan buat atasi antrean panjang dan distribusi lebih merata. (Gambar ilustrasi AI)

Singkawang – Eh, Sobat Singkawang! Kabar terbaru nih, Pemkot Singkawang lagi ambil langkah cepat buat atasi antrean panjang BBM di SPBU. Jadi, mulai sekarang jam operasional SPBU cuma sampai pukul 00.00 WIB aja, guys.

Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie, bilang kebijakan ini sementara aja, sampai distribusi BBM dan antreannya normal lagi. “Pembatasan jam operasional ini sifatnya sementara sampai kondisi antrean BBM kembali normal,” ujarnya santai waktu ditemui di Singkawang, Selasa kemarin.

Langkah ini diatur lewat Surat Edaran yang sudah disepakati bareng Forkopimda, pihak Pertamina, dan pengelola SPBU. Jadi, bukan asal-asalan, bro. Tujuannya jelas, buat ngeredain fenomena panic buying yang bikin permintaan BBM naik gila-gilaan.

Selain batasi jam, Pemkot juga ngatur volume pembelian BBM jenis Pertalite:

• Motor <125 cc: maksimal 3 liter per hari

• Motor >125 cc: maksimal 5 liter per hari

• Mobil/roda empat: maksimal 30 liter per hari

“Kebijakan ini biar distribusi lebih merata dan antrean panjang di SPBU nggak makin parah,” jelas Pak Wali Kota.

Yang seru, kendaraan pelayanan publik tetep jadi prioritas, lho. Ambulans, mobil pemadam kebakaran, sampai truk sampah bisa lebih gampang isi BBM tanpa ribet.

Biar aturan jalan lancar, TNI-Polri juga siap-siap di tiap SPBU buat ngawasin. Bahkan, ada jalur khusus buat beli BBM pakai jeriken, tapi harus bawa surat rekomendasi dari instansi terkait, ya.

Pak Wali juga ngingetin ke masyarakat supaya tenang dan beli BBM secukupnya aja, jangan panik, supaya distribusi lancar dan antrean nggak makin panjang.