Foto: Sosialisasi Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terkait mekanisme pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk sektor pertanian

MEMPAWAH - Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani) Kabupaten Mempawah menggelar diskusi dan sosialisasi Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terkait mekanisme pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk sektor pertanian. Kegiatan berlangsung di Wisma Chandramidi Mempawah, Senin 13 Juli 2026.

Sosialisasi bertujuan memberikan pemahaman kepada penyuluh pertanian, kelompok tani, dan pemangku kepentingan lainnya mengenai tata cara memperoleh BBM bersubsidi sesuai ketentuan. Hal ini dilakukan agar penyaluran BBM tepat sasaran dan tidak terjadi penyalahgunaan.

Kegiatan dihadiri Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan (DPKPP) Kabupaten Mempawah Arifin, Kapolres Mempawah yang diwakili Kasat Binmas AKP Amat Dasroni, Sales Branch Manager Fuel 1 Pertamina, Ketua Perhiptani Mempawah Sumadi, Sekretaris Perhiptani Kalimantan Barat Abdul Kadir, para penyuluh pertanian, serta perwakilan kelompok tani dari berbagai kecamatan.

Dalam pemaparannya dijelaskan bahwa petani diperbolehkan membeli BBM bersubsidi menggunakan jerigen dengan syarat wajib membawa surat rekomendasi dari pemerintah setempat, seperti lurah, camat, maupun Dinas Pertanian. Surat rekomendasi juga dapat diterbitkan untuk Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Kelompok Tani (Poktan), Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), dan kelembagaan petani lainnya.

Selain surat rekomendasi, petani diwajibkan melengkapi data pendukung berupa data alat dan mesin pertanian (alsintan), kebutuhan BBM per hektare atau per hari, data operator alsintan, jadwal penggunaan alat, hingga luas lahan garapan. SPBU diwajibkan melayani pembelian BBM bersubsidi apabila seluruh persyaratan dinyatakan lengkap dan valid.

Forum tersebut juga menegaskan bahwa surat rekomendasi berlaku untuk setiap kegiatan atau musim tanam, mulai dari pengolahan lahan, panen hingga pemompaan air. Jenis alat yang digunakan harus dicantumkan secara spesifik dalam surat rekomendasi. Pengambilan BBM dapat dikuasakan kepada ketua kelompok tani atau pihak lain berdasarkan kesepakatan.

Pihak kepolisian menyatakan siap melakukan pengawalan terhadap pelaksanaan pembelian BBM bersubsidi untuk memastikan proses berjalan tertib, mencegah antrean panjang di SPBU, serta menghindari penyalahgunaan distribusi BBM.

Dalam sosialisasi disampaikan pula bahwa besaran alokasi BBM bersubsidi telah diatur dalam Peraturan BPH Migas Tahun 2025. Penerima subsidi wajib menggunakan BBM sesuai peruntukannya. Pelanggaran terhadap ketentuan dapat berakibat pencabutan surat rekomendasi hingga sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Petani juga diingatkan untuk memperhatikan aspek keselamatan dalam penyimpanan BBM karena merupakan bahan yang mudah terbakar. Pemerintah memastikan penyaluran solar bersubsidi dilakukan sesuai kuota berdasarkan data usulan yang telah diverifikasi, sehingga kebutuhan BBM sektor pertanian tetap terpenuhi dan mendukung kelancaran aktivitas pertanian di Kabupaten Mempawah. (Tim/Red)

Editor: R. Hermanto 

Pemda Ketapang gelar rapat bersama Forkopimda, Hiswana Migas dan Pengelola SPBU menyikapi antrean panjang pada sejumlah SPBU dalam kota Ketapang dan sekitarnya, Senin 13 Juli 2026

Diduga penyebab kondisi ini karena harga eceran Pertalite di tingkat kios pengecer meningkat lebih tinggi dari harga normal. Berdasarkan penelusuran, harga Pertalite di lapangan tembus angka 14 hingga 18 ribu perliter pada beberapa titik kios pengecer. 

Merespons kondisi yang terjadi, Bupati Ketapang Alexander Wilyo bersama wakil bupati Jamhuri Amir gelar rapat dengan jajaran pimpinan perangkat daerah (Forkopimda) organisasi Himpunan Pengusaha Wiraswasta Minyak dan Gas (Hiswana Migas) dan pengelola SPBU. 

"Rapat koordinasi bersama Forkopimda. Saya juga memanggil pihak terkait, Hiswana Migas, serta seluruh pengelola SPBU yang ada di Kabupaten Ketapang. Kita cari tahu apa yang sebenarnya terjadi di lapangan dan apa penyebabnya." kata Alex saat dikonfirmasi wartawan, Senin (13/7/2026) di kantor Bupati Ketapang. 

Menurut Bupati, persoalan yang terjadi bukan karena pasokan Pertalite tidak tersedia, melainkan antrean kendaraan di SPBU yang mengular sehingga menyulitkan masyarakat memperoleh BBM ditambah harga Pertalite yang dijual secara eceran melonjak jauh di atas harga normal.

Alex menegaskan, apabila ditemukan indikasi adanya praktik penimbunan BBM oleh oknum tertentu, Pemda Ketapang bersama aparat penegak hukum akan menindaklanjutinya sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kalau memang ada indikasi penimbunan, tentu akan kita telusuri. Ada konsekuensi hukum sesuai aturan yang berlaku. Karena itu Pak Kapolres juga saya undang dalam rapat ini." tegas Alex.

"Saya memahami apa yang dirasakan masyarakat. Karena itu saya bersama Forkopimda dan seluruh stakeholder akan mengambil langkah-langkah untuk mencari solusi atas persoalan ini." tandasnya. (Jdn)

Foto: Bupati Sekadau, Aron Menyerahkan Berita Acara Jawaban Eksekutif Terhadap Pemandangan Umum Fraksi DPRD Sekadau Kepada Ketua DPRD Kabupaten Sekadau, Hermanto

SEKADAU - DPRD Kabupaten Sekadau menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Jawaban/Penjelasan Eksekutif terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2025, Senin 13 Juli 2026.

Dalam rapat tersebut, Bupati Sekadau, Aron menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD yang disampaikan pada 6 Juni 2026 lalu.

“Masukan yang kami terima melalui pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD akan menjadi perhatian bagi pemerintah daerah untuk terus melakukan perbaikan, evaluasi, serta meningkatkan kinerja dalam melayani masyarakat Kabupaten Sekadau,” ujar Bupati.

Bupati menjelaskan, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan bagian akhir dari siklus pengelolaan keuangan daerah. Laporan ini sekaligus menjadi bentuk akuntabilitas pemerintah daerah dalam bidang keuangan dan tata kelola pemerintahan, yang pelaksanaannya telah melalui mekanisme dan telah memperoleh Laporan Hasil Pemeriksaan dari BPK.

Secara garis besar, Bupati menanggapi beberapa catatan dari fraksi. Pertama terkait realisasi pendapatan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi seluruh sumber pendapatan, baik dari pajak daerah maupun retribusi daerah.

Beberapa langkah yang dilakukan antara lain: 

1. Kunjungan kerja kepada wajib pajak bersama pemerintah kecamatan dan pemerintah desa,

2. Melakukan penyisiran PBB-P2,

3. Pembahasan pembaruan peraturan dan kebijakan terkait kontribusi daerah,

4. Meningkatkan penerimaan melalui penerapan kontribusi pada jual beli TBS melalui kelembagaan, meskipun saat ini masih terkendala regulasi yang ada, dan

5. Optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah sesuai peraturan perundang-undangan, termasuk pemanfaatan oleh pedagang lapak.

Pemerintah Kabupaten Sekadau juga terus melakukan percepatan implementasi Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2025 tentang Tata Cara Alokasi dan Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah kepada pemerintah desa. 

“Dengan harapan dapat menjadi stimulus yang baik dan dapat membantu daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah khususnya PBB-P2. Semua itu dapat berjalan dengan baik tentu butuh dukungan dan kerja keras bersama,” pungkasnya.

Penulis: Novia Anjani

Editor : R. Hermanto

Topan Bavi menghantam China setelah melintasi Jepang dan Taiwan. Lebih dari 1,7 juta warga dievakuasi, ratusan penerbangan dibatalkan, dan aktivitas publik dihentikan.

Topan Bavi menghantam China setelah melintasi Jepang dan Taiwan. Lebih dari 1,7 juta warga dievakuasi, ratusan penerbangan dibatalkan, dan aktivitas publik dihentikan.

China dilanda Topan Bavi pada Minggu (12/7) setelah badai tersebut mendarat dua kali di Provinsi Zhejiang, yakni di Kota Taizhou pada Sabtu malam dan kembali menghantam Wenzhou sekitar tengah malam. Otoritas setempat mengevakuasi lebih dari 1,7 juta warga serta menghentikan berbagai aktivitas publik untuk mengurangi risiko bencana.

Topan Bavi sebelumnya melintasi Jepang dan Taiwan sebelum bergerak menuju daratan China bagian timur. Badai itu diperkirakan terus bergerak ke Provinsi Anhui pada Senin sebelum menuju Laut Kuning di utara Semenanjung Shandong pada Selasa, menurut badan prakiraan cuaca setempat.

Pemerintah Provinsi Zhejiang menerapkan langkah antisipasi dengan menghentikan sementara kegiatan belajar mengajar, aktivitas perkantoran, serta berbagai kegiatan luar ruangan. Selain itu, sekitar 400 penerbangan dan puluhan perjalanan kereta api dibatalkan akibat cuaca ekstrem.

Wenzhou yang dihuni sekitar 10 juta penduduk menjadi salah satu kota yang berada di jalur lintasan topan. Pemerintah setempat juga mengevakuasi ratusan ribu warga sebagai upaya mengurangi risiko ketika badai melintas.

Di Beijing, pemerintah memerintahkan evakuasi sekitar 100.000 warga sebagai langkah pencegahan menghadapi dampak cuaca ekstrem yang dipicu Topan Bavi.

Sebelumnya, badai tersebut terbentuk sebagai super topan dengan kecepatan angin mencapai 290 kilometer per jam saat menghantam Guam dan Kepulauan Mariana Utara. Seiring bergerak melintasi Samudra Pasifik, kekuatannya melemah menjadi sekitar 144 kilometer per jam sebelum menerjang Kepulauan Sakishima di Jepang.

"Kami bisa mendengar genting atap dan ranting pohon berjatuhan. Tentu saja kami merasa takut," kata warga Wenzhou, Li Liangxing, kepada Reuters.

Sebelum mencapai China, Topan Bavi juga memicu hujan lebat di Taiwan setelah melintasi wilayah selatan Jepang. Tanah longsor yang dipicu badai itu sebelumnya dilaporkan menewaskan sedikitnya 17 orang di Filipina.

Di Jepang, sedikitnya lima orang mengalami luka-luka dan ribuan rumah sempat mengalami pemadaman listrik. Sementara di Taiwan, hujan deras memaksa ribuan warga mengungsi serta meningkatkan ancaman tanah longsor. Hingga kini, Jepang maupun Taiwan belum melaporkan adanya korban jiwa akibat Topan Bavi.