Wali Kota Pontianak Buka Naik Dango III, Dihadiri Wagub Kalbar dan Tokoh Lintas Lembaga

Hermanto    Selasa, April 21, 2026    Comment   

Wali Kota Pontianak Buka Naik Dango III, Dihadiri Wagub Kalbar dan Tokoh Lintas Lembaga

Foto: Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono didampingi Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus membuka perayaan adat Naik Dango ke-III Kota Pontianak di Rumah Radakng, Selasa (21/4/2026)

PONTIANAK - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono secara resmi membuka perayaan adat Naik Dango ke-III Kota Pontianak di Rumah Radakng, Selasa (21/4/2026). Kegiatan berlangsung khidmat dan semarak sebagai simbol pelestarian tradisi Dayak sekaligus mempererat kebersamaan masyarakat.

Acara turut dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus, serta unsur pejabat dan lembaga, di antaranya Polda Kalbar, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Koperasi, Disporapar Kubu Raya, serta Majelis Adat Budaya Tionghoa (MABT).

Hadir pula tokoh masyarakat dan mitra seperti Arsen Rikson, Romo Greg, perwakilan PTPN IV, Hotel Harris, BCA, Bulog, Bank Kalbar, Pancur Kasih, serta unsur swasta lainnya. Dari unsur legislatif, tampak anggota DPRD Kota Pontianak Yandi dan anggota DPRD Provinsi Kalbar Dian Eka Muchairi.

Dalam sambutannya, Wali Kota menegaskan bahwa Naik Dango merupakan warisan budaya yang harus dijaga sebagai bentuk rasa syukur atas hasil panen dan penghormatan kepada leluhur. Ia menekankan pentingnya menjaga kearifan lokal di tengah arus modernisasi. (Jm)

Jalan Mantap Kalbar Naik Jadi 65,06 Persen, Pemprov Kejar Target 80 Persen di Era Ria Norsan

Redaksi    Selasa, April 21, 2026    Comment   

Jalan Mantap Kalbar Naik Jadi 65,06 Persen, Pemprov Kejar Target 80 Persen di Era Ria Norsan

Jalan Mantap Kalbar Naik Jadi 65,06 Persen, Pemprov Kejar Target 80 Persen di Era Ria Norsan.

Pontianak – Kondisi infrastruktur jalan di Kalimantan Barat terus menunjukkan peningkatan. Pemerintah Provinsi Kalbar mencatat persentase jalan mantap naik dari 64,01 persen pada 2024 menjadi 65,06 persen pada 2025, pada masa kepemimpinan Gubernur Ria Norsan dan Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan.

Peningkatan tersebut menjadi bagian dari target besar Pemprov Kalbar untuk mendorong kondisi jalan mantap hingga mencapai 80 persen dalam empat tahun ke depan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalbar, Iskandar Zulkarnaen, mengatakan pembangunan jalan dan jembatan dilakukan berdasarkan hasil survei rutin kondisi ruas jalan di berbagai daerah. Selain itu, pemerintah juga melakukan peninjauan langsung ke lapangan, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerusakan tinggi dan akses terbatas.

Menurutnya, sektor infrastruktur, khususnya jalan, menjadi prioritas utama pemerintah daerah karena memiliki peran penting dalam menunjang konektivitas antarwilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Target gubernur jelas, yakni meningkatkan jalan mantap hingga 80 persen selama masa kepemimpinan. Karena itu, pembangunan jalan menjadi fokus utama Dinas PUPR Kalbar,” ujarnya.

Ia menjelaskan, alokasi anggaran akan diprioritaskan pada daerah yang tingkat kemantapan jalannya masih rendah. Sementara wilayah yang kondisi jalannya sudah relatif baik akan mendapat porsi anggaran lebih kecil.

“Pemerataan bukan berarti semua daerah mendapat anggaran sama besar, tetapi bagaimana seluruh wilayah memperoleh akses jalan yang layak dan fungsional,” katanya.

Salah satu proyek yang kini dipercepat adalah ruas jalan Sukadana–Teluk Batang di Kabupaten Kayong Utara. Jalan tersebut dipersiapkan sebagai akses utama menuju pelaksanaan MTQ 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus mendatang.

Pemprov Kalbar menargetkan ruas jalan itu sudah fungsional dan layak dilalui sebelum pelaksanaan kegiatan, sehingga mobilitas masyarakat maupun peserta acara dapat berjalan lancar.

Pemprov Kalbar Siapkan Dukungan Kejuaraan Karate INKANAS 2026

Ria Sartika    Selasa, April 21, 2026    Comment   

Pemprov Kalbar Siapkan Dukungan Kejuaraan Karate INKANAS 2026

Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan dukung Kejuaraan Karate INKANAS Kalbar Open 2026 di Pontianak sebagai ajang pembinaan atlet muda dan sportivitas.

Pontianak – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menegaskan komitmennya dalam pengembangan olahraga daerah melalui dukungan terhadap Kejuaraan Karate INKANAS Dikbud Kalbar Open Tournament 2026.

Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, S.IP., M.Si., saat menerima audiensi panitia pelaksana di ruang kerjanya, Senin (20/4/2026).

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari persiapan menuju turnamen yang akan mempertemukan atlet karate dari berbagai daerah di Kalimantan Barat dan sekitarnya.

Sekretaris Panitia, Yuskamanto, menjelaskan bahwa ajang ini akan menjadi salah satu kompetisi bergengsi dengan memperebutkan Piala Bergilir Wakil Gubernur Kalimantan Barat.

Ia menambahkan bahwa audiensi tersebut juga bertujuan untuk meminta dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kegiatan.

“Panitia menyampaikan rencana kegiatan sekaligus meminta dukungan. Event akan digelar pada 26 hingga 28 Juni 2026 di GOR Terpadu A. Yani Pontianak,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap pelaksanaan turnamen tersebut.

Menurutnya, ajang olahraga seperti ini tidak hanya menjadi wadah kompetisi, tetapi juga sarana pembentukan karakter generasi muda.

“Pemprov Kalbar siap mendukung penuh. Olahraga bukan hanya soal prestasi, tetapi juga membentuk disiplin, karakter, dan semangat juang,” tegasnya.

Krisantus juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan karate, dan dunia pendidikan dalam menyukseskan kegiatan tersebut.

Ia meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kalbar untuk turut aktif dalam persiapan teknis serta pembinaan atlet.

Selain kompetisi, Wagub Kalbar berharap turnamen ini dapat menjadi ruang silaturahmi antar perguruan karate di Kalimantan Barat.

Ia juga mengingatkan panitia agar menjunjung tinggi sportivitas selama penyelenggaraan berlangsung.

Pertemuan kemudian ditutup dengan sesi foto bersama sebagai bentuk dukungan resmi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terhadap Kejuaraan Karate INKANAS Dikbud Kalbar Open Tournament 2026.

FAQ

1. Kapan Kejuaraan Karate INKANAS Kalbar 2026 digelar?
Turnamen akan dilaksanakan pada 26–28 Juni 2026.

2. Di mana lokasi pertandingan berlangsung?
Kegiatan akan digelar di GOR Terpadu A. Yani Pontianak.

3. Siapa yang menjadi tuan rumah turnamen ini?
INKANAS Dikbud Kalbar dengan dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

4. Apa yang diperebutkan dalam kejuaraan ini?
Para peserta akan memperebutkan Piala Bergilir Wakil Gubernur Kalimantan Barat.

5. Apa tujuan utama dari turnamen ini?
Selain kompetisi, kegiatan ini bertujuan membina atlet muda dan memperkuat karakter generasi penerus.

BRIMOB Polda Kalbar Gelar Latihan Tangani Huru Hara

Muzahidin    Selasa, April 21, 2026    Comment   

BRIMOB Polda Kalbar Gelar Latihan Tangani Huru Hara

latihan personil Batalion C Brimob Polda Kalbar (muzahidin/Istimewa).

Ketapang BORNEO TRIBUN - Markas Komando (Mako) Satuan Brigade Mobil (Brimob) Batalion C Ketapang Polda Kalbar gelar latihan intensif personi untuk menangani kemungkinan terjadi huru hara massa dilapangan. Latihan ini digelar pada Selasa 21 April 2026. 

Latihan ini bertujuan sebagai bentuk tanggung jawab Polri dalam menjaga profesionalisme personilnya. Latihan ini dilakukan secara rutin setiap minggunya oleh personil Brimob Polda Kalbar. Latihan ini difokuskan pada asah kemampuan personil untuk menghindar kesalahan prosedur dalam menangani kemungkinan yang terjadi di lapangan saat terjadi huru hara. 

Salah satu kegiatan latihan rutin yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran Satbrimob Polda Kalbar setiap minggunya ini adalah Penanggulanan Huru Hara (PHH) yang bertempat di mako masing-masing.

Pelatihan ini mendapatkan atensi langsung dari Kapolda Kalbar. Di Ketapang, latihan ini di pimpin oleh komandan Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Kalbar IPDA Agus Supriatin, S.H. 

Dalam pelaksanaanya, IPDA Agus Supriatin SH bersama tim instruktur memberikan seluruh materi sesuai dengan apa yang mereka dapatkan selama mereka mengikuti Pendidikan Pengembangan Spesial (Dikbangpes). 

 

Materi ini mengacu pada standar oprasional prosedur yang berlaku di lingkungan Korps Brimob Polri termasuk Peraturan Kapolri (Perkap) dan Peraturan Dankorbrimob Polri (Perdankor). 

Ipda Agus Supriatin, S.H. berharap melalui kegiatan latihan yang dilaksanakan secara konsisten ini diharapkan seluruh personel bisa semakin profesional, sigap serta mampu untuk meminimalisir kesalahan prosedur di setiap pelaksanaan tugas pengamanan sehingga mereka bisa menjadi pelindung, pengayom dan pelayanan yang baik bagi masyarakat pada saat menyampaikan aspirasinya. (#).

Tindak Lanjuti Video Viral, Polres Sekadau Cek Dugaan PETI di Sungai Sekadau: Nihil Aktivitas

Hermanto    Selasa, April 21, 2026    Comment   

Tindak Lanjuti Video Viral, Polres Sekadau Cek Dugaan PETI di Sungai Sekadau: Nihil Aktivitas

Foto: Aparat Kepolisian Cek Dugaan Aktivitas PETI Aliran Sungai Sekadau, Selasa (21/4/2026)

SEKADAU - Menindaklanjuti video viral di media sosial terkait dugaan aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di aliran Sungai Sekadau, Jalan Tanjung Penanjung, Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Polres Sekadau melakukan pengecekan lapangan, Selasa (21/4/2026).

Kapolres Sekadau AKBP Andhika Wiratama melalui Kasi Humas AKP Triyono menjelaskan, pengecekan dilakukan personel Satreskrim Polres Sekadau. Tim berangkat dari Mapolres Sekadau menggunakan kendaraan roda dua menuju lokasi yang diduga menjadi titik aktivitas dalam video yang beredar.

“Setelah menempuh perjalanan sekitar sepuluh menit, tim melakukan penelusuran untuk memastikan titik lokasi. Berdasarkan ciri lingkungan seperti susunan pepohonan serta pemandangan di seberang sungai, lokasi yang diduga sesuai dengan video tersebut berhasil ditemukan,” ujar AKP Triyono.

Namun, saat pengecekan, tidak ditemukan aktivitas penambangan maupun keberadaan lanting atau mesin dompeng seperti yang terlihat dalam video viral. Aliran Sungai Sekadau tampak normal dan tidak terdengar suara mesin dari aktivitas pertambangan.

Selain pengecekan fisik, personel Satreskrim juga berkoordinasi dengan warga sekitar untuk menggali informasi terkait video yang beredar.

AKP Triyono menyebut, salah seorang warga menyampaikan sebelumnya sempat terlihat satu lanting berada di tengah sungai. Namun, aktivitas pastinya tidak diketahui jelas karena di sekitar lokasi juga ada masyarakat yang bekerja menyedot pasir menggunakan mesin dompeng.

“Meski telah memperoleh keterangan dari warga, tim tetap melakukan dokumentasi serta penelusuran lanjutan sebagai langkah verifikasi di lapangan. Berdasarkan hasil pengecekan langsung, per hari ini tidak ditemukan aktivitas apa pun di lokasi sebagaimana yang ada dalam video viral tersebut,” lanjutnya.

AKP Triyono mengimbau masyarakat agar tidak melakukan aktivitas penambangan tanpa izin maupun kegiatan ilegal lain yang dapat merusak lingkungan dan melanggar hukum.

“Jajaran Polres Sekadau terus melakukan sosialisasi dan pemantauan, termasuk hingga ke wilayah pedalaman dan tingkat polsek, guna mencegah praktik pertambangan ilegal,” pungkasnya.

Karolin pastikan tak akan pecat PPPK terkait belanja Pegawai 30 persen tahun 2027 mendatang

Tino    Selasa, April 21, 2026    Comment   

Karolin pastikan tak akan pecat PPPK terkait belanja Pegawai 30 persen tahun 2027 mendatang

Dok : Bupati Kabupaten Landak
dr. Karolin Margaret Natasa, MH.

LANDAK - Bupati Landak Karolin Margret Natasa meminta Kementerian Dalam Negeri mempertimbangkan kondisi riil daerah dalam menyikapi porsi belanja kepegawaian Kabupaten Landak yang hingga kini masih berada pada angka belum aman.

Permintaan itu disampaikan Karolin usai mengikuti rapat daring melalui Zoom yang membahas evaluasi anggaran, khususnya terkait porsi belanja kepegawaian pada Rabu 15 April 2026.

“Kita zoom meeting mengenai evaluasi anggaran berkaitan dengan porsi belanja kepegawaian. Memang masih menjadi kesulitan tersendiri. Kami mohon arahan dan juga mohon kebijakan dari Kementerian Dalam Negeri, karena memang belanja pegawai kita masih berada di angka yang belum aman,” kata Karolin saat diwawancara, Jumat (17/04/2026).

Karolin mengatakan, dalam rapat tersebut kondisi anggaran Kabupaten Landak dibahas satu per satu. Menurut dia, tingginya belanja pegawai bukan karena pemborosan, melainkan situasi yang dihadapi daerah dalam memenuhi kebutuhan pelayanan publik.

“Kita sudah dibedah satu per satu bahwa tidak ada pemborosan di situ. Kami juga sudah menjalankan semua arahan dari pemerintah pusat berkaitan dengan efisiensi,” ujarnya.

Ia menuturkan, sejumlah simulasi juga telah dihitung. Namun, bahkan dengan skenario yang berat, porsi belanja pegawai Landak disebut belum juga bisa turun ke angka 30 persen.

“Kalau kita buat simulasi, semua pegawai tidak terima TPP, semua P3K kita pecat, masih belum juga bisa tiga puluh persen,” ucap Karolin.

Karolin mengatakan, pemerintah daerah justru masih menghadapi kekurangan tenaga aparatur, terutama di sektor pendidikan. Saat ini, kata dia, Kabupaten Landak masih kekurangan 1.100 guru.

Kondisi itu, lanjut dia, membuat opsi merumahkan pegawai bukan perkara sederhana. Sebab, aparatur yang ada saat ini tetap dibutuhkan untuk menjaga pelayanan kepada masyarakat.

“Sementara dengan posisi hari ini, belanja pegawai kita seperti itu, kita masih kekurangan 1.100 guru. Bayangkan bagaimana kita bisa menjalankan pelayanan publik kalau aparatur kita tidak memenuhi standar yang ada,” kata dia.

Karolin menegaskan, pemerintah daerah berharap penanganan persoalan belanja pegawai tidak berujung pada pemecatan pegawai, termasuk PPPK. Ia mengatakan, keputusan semacam itu perlu dipertimbangkan secara hati-hati karena menyangkut pelayanan publik dan kehidupan keluarga para pegawai.

“Saya berharap tidak perlu ada pemecatan, karena para pegawai kita juga memiliki keluarga yang perlu kita pikirkan, dan jangan sampai menambah angka pengangguran,” ujar Karolin.

Sebagai jalan keluar, Pemkab Landak, kata dia, siap melakukan penyesuaian pada komponen belanja yang masih bisa dirasionalisasi. Karolin menyebut tambahan penghasilan pegawai (TPP) dan honorarium menjadi bagian yang dapat disesuaikan jika diperlukan.

“Kalau perlu rasionalisasi berkaitan dengan TPP, honorarium dan sebagainya kami siap melakukan. Tapi kalau merumahkan, kami akan kesulitan, karena ini aparatur yang melayani masyarakat kita, guru, tenaga kesehatan, dan lain sebagainya tentu perlu pertimbangan yang hati-hati dan bijaksana,” tuturnya.

Karolin berharap pemerintah pusat dapat melihat persoalan itu secara utuh. Bagi Pemkab Landak, penyesuaian anggaran bisa ditempuh, tetapi pelayanan publik tetap harus dijaga dan pegawai yang bekerja di garis depan tidak sampai kehilangan pekerjaan.

(RED)

PWI Kalbar Gelar OKK ke-5 Tahun 2026, Ketua Umum PWI Pusat Dijadwalkan Hadir

Hermanto    Selasa, April 21, 2026    Comment   

PWI Kalbar Gelar OKK ke-5 Tahun 2026, Ketua Umum PWI Pusat Dijadwalkan Hadir

Foto: Ilustrasi Kegiatan Orientasi Kewartawanan dan Keorganisasian (OKK) PWI Kalimantan Barat digelar di Mempawah pada Sabtu (10/5/205). [DOK. PWI Kalbar]

PONTIANAK - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalimantan Barat akan melaksanakan Orientasi Kewartawanan dan Keorganisasian (OKK) ke-5 tahun 2026 di Kota Pontianak. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas serta pemahaman anggota terhadap profesi jurnalistik dan organisasi.

Panitia pelaksana OKK PWI Kalbar telah resmi dibentuk sebagai langkah awal persiapan. Dalam susunan kepanitiaan, Hadi Sudirmansyah dipercaya sebagai Ketua Pelaksana OKK ke-5 tahun 2026.

Hadi mengatakan, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi peserta OKK.

“Syarat utama adalah wartawan minimal telah satu tahun bekerja, bertugas dan berdomisili di Kalimantan Barat, serta bekerja pada media massa berbadan hukum pers. Ini harus dibuktikan dengan akta perusahaan,” jelas Hadi.

Ketua PWI Kalbar Kundori menegaskan, OKK adalah wadah untuk menjaring anggota baru dan menjadi syarat untuk menjadi anggota PWI sebagaimana diamanatkan Pasal 7 PD PRT.

Ia menyebut OKK PWI Kalbar sedianya digelar akhir 2025, namun tertunda hingga 2026.

“Kegiatan sudah dijadwalkan sejak lama sesuai amanah PWI Pusat pasca-konflik. Tertunda karena banyak kegiatan, seperti menghadiri undangan Retret Bela Negara di Bogor, Hari Pers Nasional di Banten, serta masuk bulan Ramadan dan Idulfitri,” tegas Kundori.

Kundori menambahkan, OKK yang dijadwalkan usai Lebaran Iduladha akan dihadiri Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir, sehingga panitia perlu mempersiapkan dengan matang.

“Pak Ketum insyaallah akan hadir di acara OKK PWI Kalbar dalam rangka silaturahmi dan memberikan materi,” kata Kundori.

Menurutnya, pelaksanaan OKK ini juga menjadi momentum mempererat solidaritas antar-anggota sekaligus meningkatkan profesionalisme wartawan di Kalimantan Barat.

Rencananya, OKK diikuti peserta dari berbagai daerah di Kalbar dan dipusatkan di Pontianak. Waktu pelaksanaan akan diumumkan lebih lanjut setelah seluruh persiapan panitia rampung. (***)

Antisipasi Kemarau Panjang 2026, BWS Kaltim Perkuat Cadangan Air

Robert Starling    Selasa, April 21, 2026    Comment   

Antisipasi Kemarau Panjang 2026, BWS Kaltim Perkuat Cadangan Air

Kemarau 2026 diprediksi lebih panjang, BWS Kalimantan IV Samarinda memperkuat strategi ketahanan air, optimalisasi bendungan, dan dukungan petani untuk cegah krisis air.

Samarinda, Kaltim - Upaya menjaga ketersediaan air mulai diperketat di Kalimantan Timur menjelang potensi musim kemarau panjang yang diperkirakan terjadi pada pertengahan tahun 2026. Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV Samarinda mengambil langkah antisipatif dengan memperkuat sistem pengelolaan sumber daya air dan meningkatkan kesiapsiagaan di sejumlah daerah rawan kekeringan.

Langkah ini dilakukan menyusul prediksi musim kering yang diperkirakan berlangsung lebih lama dibandingkan periode kemarau berat yang terjadi pada 2023 lalu.

Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan BWS Kalimantan IV Samarinda, Riz Anugerah, menjelaskan bahwa masa kemarau pada tahun 2026 diprediksi terjadi pada rentang Juni hingga Agustus, dengan potensi dampak yang lebih luas.

Salah satu strategi utama yang dilakukan adalah memperkuat peran petani melalui koordinasi di tingkat kabupaten dan kota. Pengaturan jadwal tanam dan panen menjadi langkah penting agar tanaman tidak mengalami kekurangan air pada masa kritis pertumbuhan.

Komisi Irigasi di daerah juga dilibatkan secara aktif untuk memberikan arahan kepada kelompok Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). Dengan pola tanam yang disesuaikan kondisi cuaca, risiko gagal panen diharapkan dapat ditekan.

Selain itu, pemanfaatan sumber air alternatif mulai dimaksimalkan, terutama pada wilayah yang bergantung pada air hujan.

Untuk memperkuat distribusi air ke sektor pertanian, sejumlah sumber air nonwaduk seperti sumur bor, embung, dan situ menjadi pilihan utama. Infrastruktur ini diprioritaskan untuk wilayah yang memiliki potensi kekeringan tinggi.

Sebanyak 44 titik sumur bor telah disiapkan di berbagai daerah, dengan kedalaman mencapai sekitar 100 meter guna menjangkau lapisan air artesis yang lebih stabil.

Keberadaan sumur bor ini diharapkan mampu menjadi cadangan air ketika debit sungai atau bendungan mengalami penurunan drastis.

Dalam menghadapi ketidakpastian cuaca, penggunaan teknologi informasi menjadi bagian penting dalam pengelolaan air. Data prediksi kekeringan dimanfaatkan untuk memberikan informasi lebih akurat kepada petani mengenai waktu tanam yang paling aman.

Kerja sama lintas sektor juga diperluas dengan melibatkan instansi terkait, termasuk badan penanggulangan bencana serta lembaga meteorologi. Koordinasi ini diharapkan mempercepat respon ketika tanda-tanda kekeringan mulai muncul.

Pengelolaan sejumlah bendungan besar di Kalimantan Timur menjadi prioritas dalam menjaga cadangan air. Infrastruktur ini berfungsi sebagai sumber air baku sekaligus mendukung sistem irigasi pertanian.

Optimalisasi bendungan dilakukan secara berkelanjutan untuk menjaga kestabilan debit air, terutama menjelang puncak musim kemarau.

Pengalaman kemarau 2023 menjadi pelajaran penting, ketika elevasi air di beberapa bendungan sempat mengalami penurunan signifikan akibat tingginya kebutuhan air dan minimnya curah hujan.

Sebagai bagian dari langkah penghematan, pengelola air minum daerah dianjurkan untuk menyesuaikan volume pengambilan air agar tidak melebihi batas aman. Pengurangan penggunaan air hingga sekitar 75 persen dari kapasitas normal menjadi salah satu opsi untuk menjaga cadangan air tetap stabil.

Selain itu, kesiapan logistik juga menjadi perhatian. Sejumlah alat berat seperti ekskavator, mobil pompa, dan dump truck telah ditempatkan di berbagai wilayah strategis untuk mendukung penanganan darurat.

Tidak hanya fokus pada distribusi air, upaya menjaga kawasan hulu juga menjadi langkah penting dalam mempertahankan ketersediaan air jangka panjang.

Alih fungsi lahan di daerah hulu dinilai berpotensi mengganggu keseimbangan lingkungan dan mengurangi kemampuan tanah menyerap air hujan. Oleh karena itu, perlindungan kawasan ini menjadi bagian dari strategi besar menjaga ketahanan sumber daya air.

FAQ

1. Kapan kemarau panjang 2026 diperkirakan terjadi?

Kemarau panjang diperkirakan terjadi pada periode Juni hingga Agustus 2026, dengan potensi durasi lebih lama dibandingkan tahun 2023.

2. Apa langkah utama yang dilakukan untuk menghadapi kekeringan?

Langkah utama meliputi pengaturan pola tanam petani, optimalisasi bendungan, pembangunan sumur bor, serta penggunaan teknologi prediksi cuaca.

3. Berapa jumlah sumur bor yang disiapkan?

Sebanyak 44 titik sumur bor telah disiapkan dengan kedalaman hingga sekitar 100 meter.

4. Mengapa kawasan hulu perlu dijaga?

Kawasan hulu berfungsi sebagai daerah resapan air. Jika rusak atau dialihfungsikan, cadangan air di bendungan dapat berkurang drastis.

5. Apa dampak kemarau panjang bagi masyarakat?

Kemarau panjang dapat menyebabkan kekurangan air bersih, gangguan irigasi pertanian, serta meningkatkan risiko gagal panen.

Pemkab Barito Timur Tetapkan Aturan Busana Adat Untuk ASN Pada Hari Kartini

Saputra Berry    Selasa, April 21, 2026    Comment   

Pemkab Barito Timur Tetapkan Aturan Busana Adat Untuk ASN Pada Hari Kartini

ASN Barito Timur diwajibkan mengenakan busana adat dan batik khas daerah pada Hari Kartini 2026 sebagai bentuk penghormatan kepada Kartini dan pelestarian budaya lokal.

Barito Timur, Kalteng - Pemerintah Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, menjadikan peringatan Hari Kartini 2026 sebagai momentum untuk meneguhkan identitas budaya di lingkungan pemerintahan.

Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah tersebut diminta mengenakan busana adat maupun batik khas daerah pada 21 April 2026 selama jam kerja berlangsung di kantor masing-masing.

Kebijakan ini tidak sekadar menjadi simbol seremonial tahunan, melainkan bagian dari upaya memperkuat kecintaan terhadap budaya lokal di tengah perkembangan zaman yang semakin modern.

Aturan Busana Diatur Melalui Surat Edaran Resmi

Ketentuan penggunaan pakaian adat tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur yang diterbitkan pada 16 April 2026.

Sekretaris Daerah Barito Timur, Misnohartaku, menjelaskan bahwa penggunaan batik khas daerah merupakan bentuk penghormatan terhadap perjuangan Raden Ajeng Kartini yang dikenal sebagai pelopor emansipasi perempuan di Indonesia.

Selain itu, penggunaan busana adat juga diharapkan mampu meningkatkan rasa bangga ASN terhadap warisan budaya nasional, khususnya budaya khas Kalimantan Tengah.

ASN Perempuan Dan Laki-Laki Memiliki Ketentuan Busana Berbeda

Dalam aturan tersebut, ASN perempuan diwajibkan mengenakan Kebaya Nasional atau Kebaya Kartini yang dilengkapi dengan aksesoris sumping sebagai pelengkap penampilan.

Sementara itu, ASN laki-laki diwajibkan memakai Batik Kalimantan Tengah atau batik khas Barito Timur yang dipadukan dengan lawung sebagai bagian dari busana adat.

Bagi ASN perempuan yang menggunakan hijab, dianjurkan menyesuaikan warna hijab dengan kebaya agar tampilan tetap rapi dan serasi selama menjalankan tugas.

Berlaku Untuk Seluruh Tingkatan ASN

Kebijakan ini berlaku bagi seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur tanpa terkecuali.

Mulai dari staf ahli, asisten daerah, kepala perangkat daerah, hingga camat dan lurah diinstruksikan untuk mematuhi aturan tersebut selama peringatan Hari Kartini berlangsung.

Langkah ini diharapkan mampu membangun keseragaman sekaligus memperlihatkan kekayaan budaya daerah kepada masyarakat.

Hari Kartini Diharapkan Tak Sekadar Seremonial

Pemerintah daerah berharap peringatan Hari Kartini tidak hanya menjadi agenda rutin setiap tahun, tetapi juga menjadi pengingat pentingnya kontribusi perempuan dalam pembangunan daerah.

Selain itu, melalui penggunaan busana adat, ASN diharapkan dapat menunjukkan profesionalisme kerja sekaligus menampilkan kebanggaan terhadap budaya lokal.

Semangat Kartini dinilai masih relevan dalam mendorong kesetaraan peran perempuan serta menjaga nilai-nilai budaya di tengah perubahan sosial yang terus berlangsung.

FAQ

Mengapa ASN Barito Timur diminta mengenakan busana adat saat Hari Kartini?

Sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan R.A. Kartini sekaligus upaya melestarikan budaya lokal dan meningkatkan rasa bangga terhadap identitas daerah.

Kapan aturan penggunaan busana adat tersebut berlaku?

Aturan berlaku pada tanggal 21 April 2026 bertepatan dengan peringatan Hari Kartini.

Apakah seluruh ASN wajib mengikuti aturan ini?

Ya, aturan berlaku bagi seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur mulai dari tingkat kabupaten hingga kelurahan.

Apa saja busana yang wajib dikenakan ASN perempuan?

ASN perempuan diwajibkan memakai Kebaya Nasional atau Kebaya Kartini lengkap dengan aksesoris sumping.

Apa busana yang dikenakan ASN laki-laki?

ASN laki-laki diwajibkan memakai batik khas Kalimantan Tengah atau Barito Timur yang dipadukan dengan lawung.

Kenaikan Harga BBM Picu Pengawasan Ketat di SPBU Kuala Kurun

Saputra Berry    Selasa, April 21, 2026    Comment   

Kenaikan Harga BBM Picu Pengawasan Ketat di SPBU Kuala Kurun

Polisi meningkatkan pengawasan SPBU di Kuala Kurun untuk mencegah penimbunan BBM setelah kenaikan harga BBM non subsidi dan menjaga ketersediaan stok bagi masyarakat.

Kuala Kurun, Kalteng - Aparat kepolisian di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, meningkatkan pengawasan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) guna memastikan distribusi bahan bakar minyak (BBM) berjalan lancar setelah adanya penyesuaian harga BBM non subsidi.

Langkah ini dilakukan sebagai upaya preventif untuk mencegah potensi penimbunan maupun praktik pembelian berlebihan yang dapat memicu kelangkaan di tingkat masyarakat.

Jajaran Polres Gunung Mas melakukan pemantauan langsung di SPBU yang berada di Jalan Pangeran Diponegoro, Kuala Kurun. Pengawasan tersebut dimulai pada pagi hari dengan melibatkan sejumlah personel dari berbagai fungsi kepolisian.

Kegiatan dipimpin oleh Kabag Ops AKP Nurheriyanto bersama Kasat Samapta AKP A Agung Gede Raka Sumiartha serta petugas piket lainnya. Kehadiran petugas di lokasi tidak hanya bertujuan menjaga ketertiban, tetapi juga memberikan rasa aman kepada masyarakat yang tengah mengisi bahan bakar.

Selain memantau aktivitas pengisian BBM, petugas juga memastikan antrean kendaraan tetap tertata agar tidak mengganggu arus lalu lintas di sekitar lokasi SPBU.

Antisipasi Penimbunan dan Panic Buying

Pengawasan ini difokuskan pada potensi kecurangan yang dapat merugikan masyarakat, terutama setelah terjadinya kenaikan harga BBM non subsidi pada pertengahan April 2026.

Petugas melakukan pengecekan langsung terhadap ketersediaan stok di tangki penyimpanan SPBU guna memastikan pasokan masih mencukupi kebutuhan masyarakat setempat.

Polisi juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan atau menggunakan sarana yang tidak sesuai aturan, karena hal tersebut berpotensi memicu kelangkaan buatan di lapangan.

Lokasi SPBU yang berada di jalur utama Kuala Kurun membuat pengaturan kendaraan menjadi perhatian penting selama kegiatan berlangsung.

Petugas mengatur antrean kendaraan agar tidak memakan badan jalan secara berlebihan, sehingga aktivitas lalu lintas tetap berjalan normal dan tidak menimbulkan kemacetan panjang.

Langkah ini dinilai penting mengingat peningkatan volume kendaraan kerap terjadi setelah adanya perubahan harga BBM.

Polres Gunung Mas memastikan kegiatan pemantauan tidak hanya dilakukan sekali, tetapi akan berlanjut secara berkala di sejumlah SPBU lain di wilayah hukum setempat.

Upaya ini menjadi bagian dari komitmen aparat dalam menjaga stabilitas distribusi energi sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat dari praktik penimbunan maupun spekulasi harga.

Sebagaimana diketahui, sejumlah jenis BBM non subsidi mengalami kenaikan harga mulai 18 April 2026, di antaranya Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan permintaan BBM dalam waktu singkat.

FAQ

Apa tujuan polisi melakukan pengawasan di SPBU?

Tujuannya untuk mencegah praktik penimbunan BBM, memastikan stok tersedia, dan menjaga ketertiban antrean kendaraan.

Kapan pengawasan mulai dilakukan?

Pengawasan dilakukan sejak pagi hari dan akan dilanjutkan secara berkala di berbagai SPBU di wilayah Gunung Mas.

Mengapa pengawasan diperketat setelah kenaikan harga BBM?

Kenaikan harga BBM sering memicu pembelian berlebihan atau panic buying yang berpotensi menyebabkan kelangkaan.

Apa yang diimbau kepada masyarakat?

Masyarakat diminta tetap tertib saat mengantre dan tidak membeli BBM secara berlebihan.

Apakah stok BBM masih aman?

Dari hasil pemantauan awal, stok BBM di SPBU dinyatakan masih mencukupi kebutuhan masyarakat.