 |
| Pesta Babi dan Meja Makan Para Dewa Investasi. |
Tulisan ini agak panjang. Mirip laporan investigasi. Saya mesti riset dulu karena isunya sangat sensitif. Saat riset ditemani Koptagul asal Sorong, Kopi Senang. Masih ada di rak dapur, oleh-oleh pernah empat hari berada di ibukota Papua Barat Daya. Simak narasinya sambil seruput Kopi Senang, wak!
Papua sekarang seperti meja makan raksasa. Di atas meja itu ada peta hutan, tanah adat, sungai, rawa, sagu, babi, manusia. Duduklah para bangsawan proyek nasional sambil membawa istilah manis: ketahanan pangan, hilirisasi, bioetanol, transisi energi, dan PSN. Semua terdengar ilmiah, modern, futuristik. Padahal kalau diterjemahkan ke bahasa rakyat, “Hutan kalian kami pinjam dulu, mungkin selamanya.”
Film dokumenter Pesta Babi seolah membuka tirai kasino raksasa bernama Papua Selatan. Di sana, sekitar 2 juta hektare hutan disiapkan untuk tebu bioetanol, padi, sawit, dan agribisnis skala dewa. Dua juta hektare. Itu bukan lagi proyek pembangunan. Itu operasi bedah geografi. Hutan dibuka seperti kaleng sarden. Sementara rakyat adat diminta percaya, semua ini demi masa depan bangsa. Bangsa yang mana dulu nih?
Di tengah hiruk-pikuk proyek itu, satu kalimat terus menggema dari masyarakat adat, mahasiswa Papua, aktivis lingkungan, sampai diskusi-diskusi kampus yang dibubarkan, “Papua bukan tanah kosong.” Kalimat sederhana, tapi seperti tamparan keras ke wajah logika investasi yang melihat hutan hanya sebagai lahan tidur. Sebab bagi banyak elite pembangunan, tanah dianggap hidup kalau sudah ada alat berat, pagar perusahaan, dan papan bertuliskan “Proyek Strategis Nasional.” Sebelum itu? Dianggap kosong. Sunyi. Belum produktif. Seolah manusia yang hidup turun-temurun di sana cuma wallpaper alam.
Padahal bagi suku Marind, Awyu, Yei, dan Muyu, hutan bukan tanah kosong. Itu supermarket, rumah sakit, sekolah, pasar, bank kehidupan, sekaligus rumah leluhur. Sungai bukan sekadar aliran air, tapi jalur sejarah. Pohon sagu bukan sekadar tanaman, tapi jaminan hidup. Maka ketika negara dan korporasi datang membawa peta konsesi, masyarakat adat merasa bukan hanya tanah mereka yang diambil, tapi juga ingatan dan masa depan mereka.
Tradisi Pesta Babi dalam film itu menjadi simbol yang menyakitkan. Orang Papua memelihara babi bertahun-tahun untuk pesta antar-klan. Babi bukan sekadar hewan. Ia simbol relasi sosial, harga diri, budaya, dan ikatan komunitas. Tapi bagaimana mau pelihara babi kalau hutannya dibabat? Mau kasih makan apa? PowerPoint kementerian?
Lalu datanglah ironi paling mahal di republik ini, proyek yang katanya untuk ketahanan pangan justru mengancam sumber pangan asli masyarakat adat. Ini seperti orang merampas dapur ibunya lalu berkata, “Tenang Bu, nanti kami kirim mi instan.”
Data 2025 memperlihatkan lonjakan deforestasi Papua yang seperti roket lepas kendali. Tahun 2024 sekitar 17.341 hektare hilang. Tahun 2025 melonjak jadi 77.678 hektare. Naik 348 persen. Tambahan lebih dari 60 ribu hektare dalam setahun. Kalau hutan bisa teriak, mungkin seluruh Papua sudah terdengar sampai Jakarta. Kabupaten Merauke jadi salah satu titik paling brutal. Sementara Sorong ikut masuk daftar nasional dengan sekitar 7.168 hektare kehilangan hutan pada 2025. Global Forest Watch mencatat Papua Selatan sebagai hotspot kehilangan hutan primer. Tapi tenang, di konferensi pers nanti biasanya ada kata-kata “tetap memperhatikan keberlanjutan.”
Yang lebih membuat bulu kuduk berdiri adalah pola pengamanannya. Berdasarkan riset independen Project Multatuli dan Suara Papua akhir 2025, total personel TNI dan Polri organik di Tanah Papua mencapai 83.177 orang. Sekitar 56.517 TNI dan 26.660 Polri. Rasio kasarnya hampir 1 aparat untuk 70 penduduk. Ini Papua atau kompleks NATO tropis?
Lucunya, semua ini disebut demi menjaga stabilitas investasi dan keamanan nasional. Di republik ini, pohon sagu ditebang demi ketahanan pangan, lalu aparat ditambah demi menjaga keamanan akibat konflik yang lahir dari penebangan itu sendiri. Siklusnya indah sekali. Seperti ular memakan ekornya sambil tersenyum.
Film itu juga memperlihatkan sesuatu yang sangat mengganggu para pemuja pembangunan absolut. Rakyat Papua ternyata bisa bicara sendiri. Mereka tidak sedang menunggu diselamatkan. Mereka marah. Mereka sadar. Mereka melawan. Itu rupanya lebih menakutkan dari hutan terbakar.
Jangan heran kalau pemutaran film ini dibubarkan di berbagai tempat. Di Universitas Mataram pada 7 Mei 2026, rektorat dan satpam membubarkan acara sebelum film tayang. Alasannya menjaga kondusivitas kampus. Ada Wakil Rektor III yang menyarankan mahasiswa lebih baik nonton bola. Mungkin karena dribble sepak bola dianggap lebih aman dari dribble fakta.
Besoknya di UIN Mataram, film baru berjalan tiga menit sebelum proyektor dimatikan. Tiga menit saja sudah bikin panik. Kalau satu setengah jam penuh, mungkin langsung dianggap ancaman terhadap stabilitas galaksi.
Di Benteng Oranje, nobar yang diadakan AJI dan SIEJ dibubarkan aparat TNI karena dianggap provokatif. Menarik sekali. Hutan dibabat jutaan hektare tidak provokatif. Tapi film dokumenternya yang dianggap bahaya.
Padahal reaksi banyak orang Papua justru mendukung film itu. Esau Klagilit di Sorong bilang apa yang ditampilkan adalah kenyataan hidup Orang Asli Papua. Aktivis LBH Pos Sorong juga menyebut masyarakat adat terus menjadi korban di tanah sendiri. Banyak mahasiswa Papua di Kalimantan, Bandung, hingga Papua sendiri mendukung pemutaran film karena merasa inilah wajah asli yang selama ini ditutupi jargon pembangunan.
Di tengah semua itu, konflik bersenjata tetap membara. Pemerintah menyebut mereka KKB. Mereka menyebut diri TPNPB-OPM. Tahun 2025 saja tercatat 104 kasus kekerasan. Korbannya 94 orang tewas: 9 TNI, 6 Polri, 64 warga sipil, 15 anggota KKB. Ada 120 orang luka-luka. Ironisnya, warga sipil Papua lagi-lagi jadi korban utama. Papua seperti dipaksa hidup di tengah dua mesin, mesin investasi dan mesin konflik.
Sementara itu mahasiswa Papua turun ke jalan pada 27 April 2026 membawa tema “Papua Darurat Militer” dan “Papua Darurat Kemanusiaan.” Bentrok terjadi di Jayapura, Waena, dan Abepura. Gas air mata ditembakkan. Sekolah diliburkan. Aspirasi diterima DPR Papua dengan janji klasik paling terkenal di Indonesia: “akan diteruskan ke pusat.” Kalimat yang mungkin sudah lebih tua dari pohon-pohon Papua sendiri.
Lalu beberapa hari setelahnya, Persipura kalah 0-1 dari Adhyaksa FC dan gagal promosi ke Liga 1. Stadion ricuh. Kursi rusak. Mobil dibakar. Gas air mata lagi. Bagi banyak orang Papua, Persipura bukan sekadar klub bola. Itu simbol harga diri. Ketika identitas ditekan bertahun-tahun, sepak bola kadang menjadi satu-satunya tempat orang merasa masih punya kebanggaan.
Di sinilah benang merahnya mulai terlihat seperti kabel listrik telanjang. Hutan hilang. Aparat bertambah. Film dibungkam. Mahasiswa turun jalan. Konflik bersenjata berlanjut. Simbol kebanggaan rakyat runtuh. Semua terjadi hampir bersamaan. Seolah Papua sedang diperas dalam kecepatan tinggi agar segera cocok dengan cetak biru investasi nasional.
Yang paling tragis, rakyat Papua sering diposisikan seperti figuran di tanah sendiri. Mereka diminta bersyukur atas pembangunan yang tidak mereka minta, diam atas hutan yang hilang, dan tepuk tangan saat hidup mereka dikonversi menjadi statistik pertumbuhan ekonomi.
Mungkin benar ini bukan kolonialisme lama. Tidak ada lagi topi baja dan kapal perang. Sekarang kolonialisme datang memakai drone, presentasi investasi, istilah green energy, dan rompi proyek strategis nasional. Lebih modern. Lebih wangi. Tapi bagi rakyat yang hutannya hilang, hasil akhirnya tetap sama, mereka disuruh minggir dari meja makan. Sementara pesta besar terus berlangsung di atas tanah leluhur mereka sendiri.
“Bang, bagaimana dengan Kalbar sendiri?”
“Mulai mirip Papua juga, wak. Cuma belum ada filmnya saja.” Ups
Foto Ai hanya ilustrasi
Rosadi Jamani
Ketua Satupena Kalbar
#camanewak
#jurnalismeyangmenyapa
#JYM
