Berita Borneotribun.com Hari ini @media screen and (max-width:768px) { .banner{margin:65px auto 0 auto;} } -->

Regional

Kalbar

Peristiwa

Hukum

Kamis, 30 November 2023

Ruko Dua Lantai di Kubu Raya Terbakar

Foto : Ruko Dua Lantai di Kubu Raya Terbakar.
KUBU RAYA – Polres Kubu Raya masih melakukan penyelidikan mendalam sebab terbakarnya 11 ruko dua lantai yang berada di Jalan Adisucipto KM. 9 RT.004 RW.007 Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya,Kalbar.

Peristiwa terbakarnya 11 ruko dua lantai dengan luas bangunan 4 Meter x 24 Meter, yang merupakan bangunan permanen pada Kamis (30/11/23) Pukul 01.00 WIB dini hari.

Saat dikonfirmasi, Kapolres Kubu Raya AKBP Arief Hidayat melalui Kasubsi Penmas Polres Kubu Raya AIPTU Ade membenarkan peristiwa tersebut, hingga kini Tim Inafis Sat Reskrim Polres Kubu Raya bersama Polsek Sungai Raya masih melakukan penyelidikan sebab terbakarnya 11 ruko tersebut.

"Dari pemeriksaan para saksi-saksi di TKP, informasi yang kami dapatkan awal mula asap tebal yang keluar dari atap ruko Raja Karpet, hal itu diketahui awal oleh saksi berinisial AN yang tinggal di sebelah ruko Raja Karpet. Kemudian AN langsung menghubungi petugas pemadam kebakaran," kata Ade.

Sambil menunggu petugas pemadam kebakaran datang ke lokasi AN bersama warga setempat mencoba memadamkan api dengan alat seadanya, akan tetapi api semakin membesar dan merambat ke ruko di sebelah kanan dan kirinya.

"Tidak lama kemudian Damkar Mandiri dan Damkar Bhakti Suci tiba di lokasi dan langsung berupaya memadamkan api dan di bantu oleh 24 pemadam kebakaran dari Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak beserta petugas Kepolisian Polres Kubu Raya dan Polsek Sungai Raya, diketahui Ruko Raja karpet ini adalah gudang penyimpanan karpet, spring bed, dimana barang-barang tersebut sangat mudah terbakar sehingga menyebabkan api mudah membesar," terang Ade.

Sekitar Pukul 03.00 WIB kobaran api di ruko No 1,2,3,4,5, dan 6 berhasil di padamkan. Namun Ruko No. 7,8,9,10, dan 11 sulit dipadamkan, mengingat ruko No. 7 dan 8 sebagai Gudang penyimpanan elektronik dan Oli.

"Kobaran api dapat dipadamkan pada pukul 06.30 WIB atas kerjasama 26 pemadam kebakaran gabungan Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak, selanjutnya pemadam kebakaran melakukan pendinginan keseluruhan lokasi 11 Ruko yang terbakar sampai petugas meyakini tidak adanya kepulan asap yang akan menimbulkan api kembali. Sampai saat ini kami belum menerima informasi adanya korban jiwa dalam peristiwa tersebut dan berapa jumlah kerugian secara materil," jelas Ade.

"Kami dari Polres Kubu Raya dalam hal ini masih melakukan penyelidikan terkait penyebab sumber api yang menyebabkan terbakarnya 11 Ruko dua lantai di Jalan Adisucipto KM. 9 Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya tersebut," tegas Ade.

Bupati Ketapang Buka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJPD Ketapang 2025-2045

Foto : Bupati Ketapang Buka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJPD Ketapang 2025-2045.
KETAPANG – Bupati Ketapang Martin Rantan, SH.,M.Sos membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Ketapang tahun 2025-2045 yang diselenggarakan Bappeda Ketapang, pada Rabu (29/11/2023) bertempat di Hotel Grandzuri Ketapang.

"Forum ini merupakan wadah untuk mendapatkan masukan, saran dan kritik yang kontsruktif dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah," Ujar Bupati.

Beliau berharap dari hasil forum ini dapat menjadi isu strategis yang akan diambil sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Ketapang tahun 2025-2045.
"Penyusunan RPJPD ini tentu tidak bisa dilakukan secara sepihak tapi seluruh stakeholder dan berbagai pihak sangat dibutuhkan dalam kegiatan ini sehingga tercipta sinergi dan kolaborasi yang kuat untuk mewujudkan pembangunan di Kabupaten Ketapang," Terang Bupati.

Lebih lanjut beliau mengajak semua yang hadir untuk berpartisipasi aktif memberikan masukan, kritik dan saran konstruktif terhadap rancangan awal RPJPD ini.

"Sehingga diharapkan dokumen ini menjadi dokumen perencanaan yang tidak hanya mengikuti legal formal sistematika penyusunan tetapi juga memiliki isi yang berbobot didukung data dan informasi yang valid," pungkasnya.

Kemudian, dalam kegiatan dilakukan paparan dari Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Barat dan Kepala Bappeda Kabupaten Ketapang.

Selain itu dilakukan juga penandatangan berita acara oleh seluruh stakeholder yang hadir mulai dari para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), Organisasi masyarakat, tokoh masyarakat dan lainnya. (sh)

Hilirisasi Digital Ganjar-mahfud: Internet Ngebut, Laptop dan Ponsel Lokal

Hilirisasi Digital Ganjar-mahfud: Internet Ngebut, Laptop dan Ponsel Lokal
Foto: Ganjar Pranowo - Mahfud MD.
JAKARTA – Hilirisasi digital bakal jadi salah satu proyek prioritas pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD (Ganjar-Mahfud) jika memenangi Pilpres 2024. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud, Jutan Manik mengatakan pasangan jagoannya akan melanjutkan proyek hilirisasi digital yang tersendat pada era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). 

Jutan menyebut kasus korupsi proyek Base Transceiver Station (BTS) 4G BAKTI Kominfo yang menjerat eks Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate jadi salah satu pengganjal hilirisasi digital. Jika proyek itu rampung, ia optimistis pemerintah bisa membuka akses internet ke seluruh penjuru negeri.

"Kasus korupsi BTS Kominfo yang cukup lumayan besar angkanya itu sangat disayangkan. Seandainya program itu dieksekusi dengan baik, itu sudah banyak membantu ekonomi digital kita," ucap Jutan kepada wartawan di Jakarta, Kamis (30/11/2023). 

Kasus korupsi BTS 4G BAKTI Kominfo ditaksir merugikan negara hingga sekitar Rp8 triliun. Saat ini, sudah belasan orang ditetapkan sebagai tersangka. Selain dari kalangan pejabat pemerintah, para tersangka juga berasal dari kalangan swasta dan akademikus. 

Prasyarat hilirisasi digital, kata Jutan, ialah tersedianya jaringan internet yang murah dan menjangkau seluruh daerah. Alih-alih diakselerasi, menurut dia, upaya untuk mencapai itu terganjal kasus korupsi BTS 4G BAKTI Kominfo.

"Ganjar menyadari bila pemerintahan saat ini belum maksimal mempersiapkan ekonomi digital tersebut. Itu bisa dilihat dari infrastruktur (BTS 4G) yang seharusnya sudah ada, tapi belum ada," kata Jutan. 

Faktanya, akses koneksi internet di Indonesia saat ini masih terpusat di kota-kota besar, seperti Jakarta, Surabaya, Medan, dan Makassar. Selain itu, kecepatan internet Indonesia, baik untuk jaringan mobile maupun fixed broadband, tergolong "lelet". 

Berbasis laporan Speedtest Global Index yang dirilis Ookla, Juli lalu, dengan kecepatan rerata 24,21 Mbps, Indonesia berada di posisi 96 dari 143 negara. Di Asia Tenggara, Indonesia berada di posisi ke-8, tertinggal dari Thailand, Malaysia, dan Singapura.

Selain membangun infrastruktur internet yang mumpuni, Jutan berkata Ganjar-Mahfud juga bakal mendorong kapabilitas industri dalam negeri supaya bisa membuat laptop dan ponsel sendiri yang bermutu tinggi, setara dengan kualitas produk global namun dengan harga yang terjangkau. 

"Pada zaman Jokowi internet mahal. Infrastruktur juga belum kelar. Maka, Ganjar akan memperbaiki infrastruktur itu. Namun, juga menyentuh ke ranah server. Fokus Ganjar nanti akan meminta ke brand yang sudah membuat usaha ini meningkatkan kualitas," kata Jutan. 

Pasar digital juga akan dibangun untuk memastikan perangkat elektronik yang diproduksi dalam negeri bisa tersalurkan dengan baik. Dengan begitu, perusahaan-perusahaan teknologi lokal bakal bersemangat berkompetisi menciptakan produk berkualitas. 

"Kalau pasar tidak dibantu oleh pemerintah maka pengusaha itu tidak semangat lagi untuk membuat produk lokal. Jadi, sia-sia. Kami ingin mencetak talenta digital dalam negeri sekaligus juga ingin melindungi pelaku digital dalam negeri. Perlindungan aktor usaha kecil dan ekosistem juga dibentuk melalui kerangka regulasi dan kebijakan," ucap Jutan. 

Niat untuk mengakselerasi hilirisasi digital sebelumnya sempat diungkap Ganjar saat jadi pembicara di Indonesia Millenial and Gen Z Summit 2023 di Senayan Park, Jakarta, Jumat (24/11) lalu. 

Ganjar menyebut hilirisasi digital bisa dimulai dengan pemerataan internet cepat dan murah serta membuat ponsel dan laptop merek lokal. "Kita harus mendorong lahirnya generasi inovator," kata dia.

Kehadiran Polwan Polda Kalbar dalam pengamanan Kongres HMI XXXII dan Munas KOHATI XXV

Foto : Kehadiran Polwan Polda Kalbar dalam pengamanan Kongres HMI XXXII dan Munas KOHATI XXV.
PONTIANAK – Kapolda Kalbar Irjen Pol Pipit Rismanto, SIK., M.H., melalui Pakor Polwan AKBP Marintan Tinorma Simanjuntak, S.H. Polwan Polda Kalbar ambil bagian dalam memberikan pelayanan dan Pengamanan pada rangkaian kegiatan Kongres HMI XXXII dan Munas KOHATI ke XXV yang diadakan dipontianak mulai tgl 22 Nopember sampai dengan 29 Nopember 2023, Kamis (30/11/2023).

Kehadiran Polwan Polda Kalbar yang berjumlah 155 Orang ini,tentunya untuk memberikan pelayanan dan pengamanan selama kongres dan Munas berlangsung.Mereka ditempatkan berbagai titik,mulai dr Auditorium Untan tempat berlangsungnya kongres HMI,Asrama Haji dan Hotel Kartika tempat terselenggaranya Munas KOHATI.

"Tim Polwan Polda Kalbar ini memang kami terjunkan langsung dalam pengamanan kongres HMI ini sebagai bentuk upaya memberikan rasa aman dan nyaman dengan kehadiran polisi wanita,karena peserta yang datang dari luar juga banyak kaum wanita,dan juga untuk meminimalisir terjadinya hal hal yang tidak kita inginkan," ujar Marintan.

Dengan dilibatkannya Polwan Polda Kalbar dalam Pengamanan Kongres HMI dan Munas Kohati ini merupakan kebijakan Polri guna melakukan pendekatan kepada Masyarakat dengan Harapan dapat bersinergi dengan polisi pria dalam menjalankan tugas,sehingga rangkaian kegiatan Kongres dan Munas ini dapat berjalan dengan sukses,aman dan lancar.

"Tidak hanya melakukan pengamanan , namun keberadaan polwan ditengah pengamanan Kongres ini tentunya mampu memberi warna dalam tugas tugas Operasional diLapangan," jelas Marintan.

Dalam kesempatan ini Personil Polwan yang bertugas diasrama Haji Pontianak membagikan bingkisan Snack kepada para partisipan wanita,beberapa Polwan membaur dengan adik adik Mahasiswa dihalaman Asrama haji Pontianak,malam sebelum kepulangan mereka ketempat asal.

AKBP Marintan menambahkan, dengan terciptanya Situasi aman dan kondusif selama berlangsungnya Kongres dan Munas ini tentunya kita berterimakasih kepada masyarakat Pontianak yang ikut mendukung dan mensuport sehingga pelaksanaan kongres dan Munas berjalan dengan tertib.

Rabu, 29 November 2023

Polda Kalbar Musnahkan Barang Bukti 9,8 Kilogram Sabu dan 86 Butir Pil Ekstasi

Foto : Polda Kalbar Musnahkan Barang Bukti 9,8 Kilogram Sabu dan 86 Butir Pil Ekstasi.
PONTIANAK – Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar memusnahkan barang bukti tindak pidana narkotika sebanyak 9.839,72 Gram atau 9,8 Kilogram, serta 86 butir pil Esktasi. Ini merupakan hasil penangkapan dari dua tersangka.

"Pemusnahan ini kita lakukan di Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar, di mana barang bukti ini merupakan hasil kerja keras dari anggota Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Kalbar," jelas Wadir Reserse Narkoba Polda Kalbar AKBP Abdul Hafidz di Pontianak, Rabu (29/11).

Wadir Resnarkoba Polda Kalbar mengatakan bahwa pihaknya mendapat Informasi dari masyarakat adanya peredaran narkotika jenis Shabu di wilayah perbatasan Kabupaten Sanggau.

"Setelah itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis Shabu seberat 9,8 Kilogram, 86 butir pil ekstasi," ungkapnya.

Hafidz mengatakan bahwa pihaknya meringkus dua tersangka ini pada Senin 13 November 2023 di Jalan Raya Lintas Malindo, Dusun Engkahan, Desa Engkahan, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau.

"Petugas berhasil mengamankan dua tersangka berinisial RA dan MG yang bertugas sebagai kurir pengantar barang haram tersebut," bebernya.

Dengan tertangkap dua pelaku tersebut, sehingga generasi muda yang berhasil terselamatkan berjumlah 78.889 jiwa.

Dalam hal ini, Kepolisian Daerah Kalimantan Barat mengimbau masyarakat untuk terus mendukung upaya pemberantasan narkotika demi menjaga keamanan dan kesejahteraan bersama. Kasus ini menjadi bukti komitmen Polri dalam melindungi masyarakat dari bahaya narkotika.

Atas perbuatannya, RA dan MG akan dihadapkan pada Pasal 114 Ayat (2) dan/atau Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.


Sering Absen Di Debat, Kapasitas Gibran Dipertanyakan

Sering Absen Di Debat, Kapasitas Gibran Dipertanyakan
Sering Absen Di Debat, Kapasitas Gibran Dipertanyakan.
JAKARTA – Analis politik dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Agus Riewanto menganggap wajar jika calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka sering absen di forum adu gagasan yang digelar berbagai institusi pendidikan dan lembaga riset. Ia menduga Gibran masih "dilarang" untuk tampil di debat-debat publik. 

"Selain itu, dilihat dari kemampuan debat, memang dia tidak memiliki cukup banyak pengalaman. Tampaknya dia punya keterbatasan tentang itu sehingga dikhawatirkan oleh tim suksesnya kalau dia muncul ke permukaan dan menyampaikan sesuatu yang berisiko menurunkan kredibilitas," kata Agus kepada wartawan, Rabu (29/11). . 

Pasangan Prabowo-Gibran memang paling sering bolos menghadiri debat. 
Dari 17 forum dialog dan adu gagasan, pasangan itu tercatat absen hingga 10 kali. Pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan Anies Baswedan-Muhaimin sama-sama hanya absen sekali. Di beberapa forum, Prabowo juga kerap tampil solo.  

Sering Absen Di Debat, Kapasitas Gibran Dipertanyakan
Sering Absen Di Debat, Kapasitas Gibran Dipertanyakan.
Teranyar, Prabowo hadir sendirian dalam dialog publik bertakuk "Muhammadiyah Bersama Calon Pemimpin Bangsa yang digelar di Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMS), Jawa Timur, Jumat (24/11). Batang hidung Gibran tak kelihatan. 

Absennya Gibran dalam dialog publik di UMS, menurut Agus, merupakan indikasi bahwa putra sulung Presiden Joko Widodo itu tidak siap "dikuliti" sebagai cawapres. Ia melihat Gibran belum punya pengetahuan mumpuni untuk memahami isu-isu kenegaraan yang jauh lebih rumit ketimbang persoalan-persoalan perkotaan. 

"Interaksi dia terhadap masalah-masalah nasional dan kemudian solusi yang mau mereka berikan dan ide-ide yang mau dia sampaikan itu memang sangat terbatas. Keterbatasan itu coba dihindari supaya tidak ketahuan dan tidak terlihat di publik. Kalau dia muncul dengan kelemahan- kelemahan, itu akan menurunkan reputasi dia sebagai pemimpin," ucap Agus. 

Ke depan, Agus menduga Gibran bakal lebih banyak absen dalam debat-debat publik atau adu gagasan terkait pilpres. Apalagi, Gibran harus berhadapan dengan cawapres Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar. Di antara ketiga cawapres, Gibran paling minim pengalaman di birokrasi pemerintahan. 

"Salah satu yang membuat ketakutan dia adalah karena keterbatasan pengalaman dan gagasan termasuk juga keterbatasan dalam mengartikulasikannya," kata Agus. 

Lantas bagaimana dengan klaim kesuksesan Gibran memoles Surakarta menjadi lebih metropolitan? Soal itu, Agus berpendapat tidak semua kemajuan di Surakarta merupakan hasil kerja keras Gibran. Kebanyakan proyek pembangunan di Surakarta digarap pemerintah pusat.

"Ketika dia tiba-tiba dia ke pentas nasional dengan kapasitas yang belum berpengalaman, itu bakal mengganggu elektabilitas. Sebetulnya Wali Kota Solo itu bukan Gibran. Dia hanya simbol, tapi yang kerja adalah pemerintah pusat. Banyak proyek-proyek pemerintah pusat di Solo untuk menaikan Gibran supaya terlihat pemimpin yang responsif," kata Agus.

Prabowo, kata Agus, juga setali tiga uang. Dalam sejumlah debat publik, Agus menilai mantan Danjen Kopassus itu lebih sering menampilkan gimmick politik ketimbang gagasan-gagasan konkret membangun negara. 

"Mirip sekali dengan pemenangan Bong-bong Marcos di Filipina itu yang dilakukan untuk menarik pemilih pemula. Politik riang gembira itu lebih ditonjolkan agar tidak fokus pada gagasan dan visi-misi," kata Agus. 

Bong-bong atau Ferdinand Romualdez Marcos ialah putra dari mantan diktator Filipina, Ferdinand Marcos. Berkuasa selama 21 tahun, Ferdinand menjalankan pemeritahan Filipina secara otoriter. Kemenangan Bong-bong pada pemilu diwarnai kampanye disinformasi masif di media sosial.

Fraksi Hanura Kabupaten Sekadau: Menolak Pemotongan TPP, Perjuangkan Hak Pegawai Negeri Sipil

Foto : Anggota DPRD Kabupaten Sekadau dari Fraksi Hanura, Liri Muri.
SEKADAU – Fraksi Hanura Kabupaten Sekadau Konsisten Perjuangkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Sekadau harus dibayarkan, hal ini dikatakan Anggota DPRD Kabupaten Sekadau dari Fraksi Hanura, Liri Muri kepada Media ini, Selasa (28/11/2023).

Liri Muri mengatakan, terkait isu pemotongan TPP yang dimana polemik Tarik ulur yang luar biasa yang diduga Pemerintah Daerah berniat memotong TPP untuk mengcover kepentingan yang lain.

"Pada intinya Fraksi Hanura menolak pemotongan TPP karena tidak boleh hak orang tidak dibayarkan," kata Liri Muri 

"Kami tidak punya kepentingan disana namun itu hak mereka yang wajib dibayar. 
Kami tidak cari muka dalam hal ini, kami murni berjuang sesuai hati nurani, berjuang untuk rakyat," tegasnya. 

Senada dengan hal diatas Ketua Fraksi Hanura, Abun Tono juga mengatakan Fraksi Hanura dari awal selalu menyoroti hak pegawai Negeri Sipil. 

"Secara khusus Fraksi Hanura Minta kepada Pemerintah Daerah agar menganggarkan full khusus untuk gaji dan tunjangan Pegawai sesuai Undang-undang.

"Kami konsen untuk memperjuangkan hak pegawai, tidak ada alasan Pemerintah Daerah tidak menganggarkan full karena itu merupakan hak pegawai sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku," pungkasnya.

Anggota DPRD Kabupaten Sekadau Apresiasi Pelantikan Baru WKRI Stasi Aur Tekam di Gereja Santo Yohanes Pembaptis

Foto : Pelantikan Baru WKRI Stasi Aur Tekam di Gereja Santo Yohanes Pembaptis.
SEKADAU – Anggota DPRD Kabupaten Sekadau dari Fraksi Hanura, Paulus Subarno menghadiri Pelantikan WKRI Stasi Aur Tekam, bertempat di Gereja Santo Yohanes Pembaptis Stasi Aur Tekam, Sabtu (25/11/2023).

Pada kesempatan tersebut, Paulus Subarno mengapresiasi Pelantikan WKRI Stasi Aur Tekam, Desa Sungai Sambang, Sekadau Hilir. 

"Saya ucapkan selamat kepada Ketua dan Pengurus WKRI yang dilantik pada hari ini. Semoga kepengurusan yang baru dapat menjalankan Roda organisasi dengan baik," ucap Paulus Subarno. 

"Dengan kepengurusan yang baru ini diharapkan dapat semakin aktif membatu gereja dalam memberikan pelayanan bagi umat Katolik, khususnya umat Katolik Stasi Aur Tekam," Tambahnya. 

Legislator Partai Hanura ini juga berharap kepada WKRI Stasi Aur Tekam agar dapat berkolaborasi dengan Pemerintah untuk menyukseskan berbagai program pembangunan di Kabupaten Sekadau. 

"Mari kita sukseskan program Pemerintah salah satu diantaranya untuk mengatasi stunting atau gizi buruk di wilayah Kabupaten Sekadau," tutupnya.

Paulus Subarno Resmi Buka Turnamen Sepak Bola Mini Tinting Boyok Cup Ke-4 di Sekadau

Foto : Paulus Subarno Resmi Buka Turnamen Sepak Bola Mini Tinting Boyok Cup Ke-4 di Sekadau.
SEKADAU – Anggota DPRD Kabupaten Sekadau, Paulus Subarno menghadiri pembukaan Turnamen Sepak Bola mini Tinting Boyok Cup, bertempat di Lapangan sepak bola Desa Tinting Boyok, Kecamatan Sekadau Hulu, Kabupaten Sekadau, Kalbar, Sabtu 25 November 2023.

Pada kesempatan tersebut, Paulus Subarno mengucapkan selamat atas terselenggaranya Turnamen Tinting Boyok yang Ke-4 ini. 

"Selamat atas terselenggaranya kegiatan ini, mudah-mudahan bisa dilaksanakan terus menerus," kata Paulus Subarno. 

"Saya berpesan kepada para Club yang akan bertanding agar menjunjung tinggi sportivitas dalam bertanding. Jaga kebersamaan, anggap saja ini suatu keramaian, kekeluargaan, jangan sampai menimbulkan konflik dilapangan dan dimasyarakat," tambahnya. 

Legislator Partai Hanura ini juga berpesan agar wasit yang memimpin pertandingan dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai aturan dan bagi pemain diharapkan bermain dengan sebaik mungkin. 

"Dalam pertandingan kalah menang itu hal yang biasa. Namun kondusifitas dalam pertandingan harus dijaga agar Turnamen ini dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai harapan kita bersama," ucapnya. 

"Pertandingan sepak bola ini bukan hanya sekedar hobi akan tetapi bisa sebagai ajang untuk kita mencari bibit-bibit atlet Sepakbola yang baik dan berkualitas," pungkasnya.

Selasa, 28 November 2023

Pengamat: Bawaslu bukan milik kekuasaan, harus tegas sikapi pelanggaran

Pengamat: Bawaslu bukan milik kekuasaan, harus tegas sikapi pelanggaran
Pengamat: Bawaslu bukan milik kekuasaan, harus tegas sikapi pelanggaran.
JAKARTA – Direktur Eksekutif Voxpol Center Research & Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menunjukkan sikap tidak profesional sebagai pengawas Pemilu 2024. Menurut dia, Bawaslu terkesan tak berani memberikan sanksi kepada perangkat desa yang terindikasi kuat mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran).

"Anak SD (sekolah dasar) juga tahu apa yang mereka (asosiasi perangkat desa) lakukan itu melanggar aturan. Setiap pelanggaran itu seolah hanya (diberikan) teguran kemudian tidak ada gebrakan tidak ada sanksi untuk efek jera," ucap Pangi kepada wartawan di Jakarta, Selasa (28/11/2023).

Kegiatan perangkat desa yang dimaksud Pangi ialah acara kumpul-kumpul bertajuk "Silaturahmi Nasional Desa 2023" yang di Indonesia Arena, Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), pekan lalu. Acara itu diinisiasi 
kelompok Desa Bersatu yang dipimpin Muhammad Asri Anas. 

Desa Bersatu diklaim memayungi sejumlah organisasi, semisal Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi),  Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia (DPN PPDI), Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas), dan Asosiasi Kepala Desa Indonesia. Dalam acara yang dihadiri Gibran itu, beredar surat yang isinya deklarasi nasional Desa Bersatu kepada Prabowo-Gibran.

Dugaan pelanggaran netralitas perangkat desa dalam acara itu sudah dilaporkan Aliansi Masyarakat Peduli Pemilu Jurdil (AMPPJ) ke Bawaslu. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengaku bakal mendalami laporan tersebut. Ia akan meminta keterangan dari pihak-pihak terkait terlebih dahulu. 

Pangi berharap Bawaslu serius menindaklanjuti laporan masyarakat sipil terkait Silaturahmi Nasional Desa 2023. Menurut dia, indikasi pelanggaran netralitas perangkat desa dalam acara tersebut sudah terlihat gamblang. 

"Kalau Bawaslu tidak serius jangan-jangan ini ada konflik kepentingan juga di Bawaslu itu. Itu yang kemudian tidak tahu seleksi Bawaslu itu seperti apa. Apakah ada peran-peran kekuasaan sehingga orang Bawaslu itu tidak merdeka," ucap Pangi. 

Pangi berpendapat reputasi Bawaslu sebagai pengawas Pemilu 2024 bakal merosot jika hanya berlindung pada sanksi teguran ketika memproses kasus pelanggaran berat. Ia mendesak Bawaslu bersikap tegas dan tak pandang bulu.

"Seharusnya mereka menunjukan kalau Bawaslu ini bukan miliknya kekuasaan. Sehingga memang mereka berlaku fair dan tidak diskriminatif. Mereka harusnya bisa memberikan sanksi diskualifikasi pelanggaran berat," ucap Pangi.

Ke depan, ia menyarankan agar proses politik dalam pemilihan anggota Bawaslu dibenahi. Dengan begitu, anggota Bawaslu bisa bersikap netral saat menjalankan fungsi pengawasan, tanpa harus tersandera kepentingan-kepentingan politik dari penguasa. 

"Bisa jadi mereka tersandera oleh kepentingan itu sendiri jadi tidak berani memutus revisi undang- undang yang berlaku. Karena itu, Bawaslu harus adil. Memang sistem politik kita tidak kuat jadi sangat bergantung kepada orang. Sebenarnya kalau sistem kuat dan tidak melihat siapa dan jabatannya apa, dia bisa berlaku adil dan tidak diskriminatif," jelas Pangi. 

Tak semua kades satu suara mendukung Prabowo-Gibran. Di sejumlah kabupaten dan kota di Jawa Tengah (Jateng), banyak kades yang tak ikut "bermain politik" bersama Desa Bersatu. Belum lama ini, para kades di Wonogiri, Karanganyar, dan Klaten dipanggil Polda Jateng. Polisi berdalih ada penggunaan dana desa yang tidak sesuai spesifikasi. 

Pemanggilan para kades itu disinggung calon presiden Ganjar Pranowo dalam acara konsolidasi relawan di JI Expo, Jakarta Pusat, Senin (28/11). Ganjar menduga pemanggilan tersebut bentuk intimidasi dari penguasa terhadap kades-kades yang berusaha menjaga netralitas di Pilpres 2024. 

"Saya sudah mendapatkan laporan, kades mulai diperiksa. Maaf, maaf. Saya tidak bisa lagi diam. Bapak, Ibu, tenang. Ada kawan-kawan DPR RI yang akan menggunakan seluruh konstitusinya jika pemilu ini tidak jurdil," ujar mantan Gubernur Jateng tersebut.

Hukum

Peristiwa

Kesehatan

Pemilu 2024

Pemkab

Polda Kalbar