Berita BorneoTribun hari ini

CSS/JS FIT

CSS IKLAN

IKLAN - Scroll ke bawah untuk membaca berita
Ad
Pasang Iklan di Borneotribun.com
Jangkau puluhan ribu pembaca setiap hari dan tingkatkan visibilitas bisnis Anda.
Ad
Pasang Iklan di Borneotribun.com
Jangkau puluhan ribu pembaca setiap hari dan tingkatkan visibilitas bisnis Anda.

BERITA TERBARU 1-13

TEMPAT CADANGAN

Berita 14-20

YOUTUBE

Berita 21-24

Berita 25-34

Berita 40-43

Ad
Pasang Iklan di Borneotribun.com
Jangkau puluhan ribu pembaca setiap hari dan tingkatkan visibilitas bisnis Anda.

Selasa, 12 Mei 2026

Manisnya Kopi Susu Pahitnya Sungai Ku, PETI di Kalbar Sulit Dihentikan!

Aktivitas PETI di Kalimantan Barat disebut terus marak dan diduga melibatkan ribuan set tambang ilegal yang berdampak pada lingkungan serta kesehatan masyarakat.
Aktivitas PETI di Kalimantan Barat disebut terus marak dan diduga melibatkan ribuan set tambang ilegal yang berdampak pada lingkungan serta kesehatan masyarakat.

PETI di Kalbar Sulit Dihentikan, Sungai Rusak dan Warga Mulai Terdampak, Tunggu Kapolda Kalbar Baru?

PONTIANAK -- Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di sejumlah wilayah Kalimantan Barat disebut masih terus berlangsung hingga saat ini. Praktik tambang ilegal yang diduga sudah berlangsung bertahun-tahun itu memicu kerusakan lingkungan serta menimbulkan kekhawatiran terhadap kesehatan masyarakat di sekitar area tambang.

Hampir seluruh kabupaten di Kalimantan Barat disebut memiliki aktivitas PETI. Kondisi tersebut membuat publik mempertanyakan efektivitas penegakan hukum terhadap tambang ilegal yang terus beroperasi secara terbuka.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Tim CekFakta BorneoTribun, terdapat dugaan praktik setoran rutin dari aktivitas PETI. Nilainya disebut berkisar Rp1 juta hingga Rp2 juta per minggu untuk satu set penambang emas.

Jumlah aktivitas PETI yang beroperasi di Kalimantan Barat juga diduga mencapai lebih dari 2.000 set. Dugaan itu memperkuat kekhawatiran masyarakat terkait lemahnya pengawasan terhadap praktik tambang ilegal di daerah.

Dampak Lingkungan Semakin Terlihat

Aktivitas PETI dinilai membawa dampak serius terhadap lingkungan, terutama kerusakan sungai dan kawasan sekitar tambang. 

Air sungai yang sebelumnya menjadi sumber kebutuhan masyarakat terancam tercemar akibat aktivitas pengerukan dalam proses penambangan.

Selain itu, kerusakan lahan dan sedimentasi sungai juga disebut menjadi ancaman jangka panjang bagi ekosistem di sekitar wilayah tambang.

PETI di Kalbar Sulit Dihentikan, Sungai Rusak dan Warga Mulai Terdampak, Tunggu Kapolda Kalbar Baru
Aktivitas PETI di Kalimantan Barat disebut terus marak dan diduga melibatkan ribuan set tambang ilegal yang berdampak pada lingkungan serta kesehatan masyarakat. (Ilustrasi)

Kondisi tersebut memunculkan dilema di tengah masyarakat. Di satu sisi, aktivitas tambang dianggap sebagai sumber mata pencaharian. Namun di sisi lain, dampak lingkungan dan kesehatan mulai dirasakan warga sekitar.

Kesehatan Warga Ikut Terdampak

Aktivitas tambang emas ilegal juga dikhawatirkan berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Warga yang tinggal di sekitar lokasi PETI berisiko terpapar pencemaran air dan lingkungan yang digunakan dalam aktivitas sehari-hari.

Kekhawatiran itu muncul seiring meningkatnya kerusakan sungai yang selama ini menjadi sumber air bagi masyarakat di sejumlah daerah.

Dugaan Keterlibatan Oknum

Dalam laporan yang disampaikan, sejumlah oknum penegak hukum hingga oknum pelayanan masyarakat di tingkat desa diduga ikut memberikan ruang bagi aktivitas PETI untuk tetap berjalan.

Muncul pula istilah “masuk angin” yang disebut-sebut berkaitan dengan dugaan praktik setoran dalam aktivitas tambang ilegal tersebut.

Meski demikian, dugaan tersebut belum mendapatkan tanggapan resmi dari pihak terkait.

Tim CekFakta Klaim Kantongi Bukti

Tim CekFakta khusus BorneoTribun mengaku telah memperoleh sejumlah foto dan video yang memperlihatkan aktivitas PETI di beberapa wilayah Kalimantan Barat.

Namun, mereka juga menilai tidak menutup kemungkinan adanya bantahan dari oknum tertentu terkait dugaan aktivitas tambang ilegal tersebut.

Lebih lanjut, jabatan Kapolda Kalimantan Barat akan segera berganti dari Irjen Pol Pipit Rismanto kepada Irjen Pol Alberd Teddy Benhard Sianipar. 

Pergantian pucuk pimpinan kepolisian daerah itu turut menjadi perhatian publik di tengah maraknya aktivitas PETI di sejumlah wilayah Kalbar.

Masyarakat kini menunggu langkah dan kebijakan kepemimpinan baru dalam penanganan tambang emas tanpa izin. 

Pergantian tersebut dinilai akan menjadi ujian apakah penegakan hukum terhadap aktivitas PETI dapat berjalan lebih tegas atau justru tetap menghadapi persoalan yang sama seperti sebelumnya.

Penulis: Heri Yakop

BGN Gandeng BUMDes dan Koperasi Perkuat Rantai Pasok Program Makan Bergizi Gratis

Foto: Rapat Koordinasi Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat sinergi ekonomi kerakyatan dengan memberdayakan BUMDes dan koperasi yang digelar di Aula Kantor Bupati Kubu Raya, Selasa (12/5/2026)

KUBU RAYA - Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat sinergi ekonomi kerakyatan dengan memberdayakan BUMDes dan koperasi untuk mendukung rantai pasok Program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Langkah itu dibahas dalam Rapat Koordinasi yang digelar di Aula Kantor Bupati Kubu Raya, Selasa (12/5/2026). Kegiatan berlangsung pada 11–13 Mei 2026 dengan tema “Sinergi Ekonomi Kerakyatan: Pemberdayaan BUMDes dan Koperasi untuk Penguatan Rantai Pasok dalam Mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG)”.

Rakor dihadiri Gubernur Kalbar H. Ria Norsan, Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Irjen Pol. Sony Sonjaya, Bupati Kubu Raya H. Sujiwo, perwakilan Forkopimda Kalbar, DPRD Kubu Raya, serta pejabat pusat dan daerah lainnya. 

Turut hadir perwakilan KPPG Kalbar, BPOM Kalbar, ahli gizi, chef, pelaku koperasi, BUMDes, UMKM, dan pelaku usaha.

Wakil Kepala BGN Irjen Pol. Sony Sonjaya menegaskan Program MBG tidak hanya berorientasi pada pemenuhan gizi, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi kerakyatan melalui keterlibatan pelaku usaha lokal.

“Program ini telah melibatkan sektor pertanian, peternakan, perikanan hingga UMKM dan koperasi. Hingga saat ini, sekitar 200 ribu masyarakat telah menerima manfaat MBG dengan dukungan sekitar 2.000 pemasok dari berbagai daerah,” ujarnya.

Menurut Sony, pemasok yang terlibat berasal dari koperasi dan kelompok masyarakat sekitar. Program ini membuka peluang ekonomi baru dan menyerap banyak tenaga kerja. Berbagai fasilitas seperti bangunan kosong, rumah tinggal, ruko hingga bekas restoran kini dimanfaatkan untuk mendukung operasional MBG.

Sony menekankan pentingnya keterlibatan koperasi desa dan kelurahan dalam mendukung rantai pasok pangan ke depan. Dengan sistem terintegrasi, koperasi dan BUMDes dinilai mampu menjadi penghubung antara petani, peternak, nelayan dengan kebutuhan pangan program MBG.

“Ke depan koperasi desa dan kelurahan akan menjadi bagian penting dalam mendukung rantai pasok Program MBG agar ekonomi masyarakat di daerah ikut bergerak,” katanya.

Gubernur Kalbar H. Ria Norsan menyampaikan Program MBG harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045. 

“Program ini bukan sekadar bantuan pangan, tetapi juga strategi memperkuat ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja. Melibatkan sektor pertanian, peternakan hingga perikanan untuk penguatan kemandirian pangan berbasis potensi lokal,” ungkap Ria Norsan.

Bupati Kubu Raya H. Sujiwo menegaskan pihaknya ingin perputaran ekonomi dari Program MBG benar-benar dirasakan masyarakat Kubu Raya. Ia meminta seluruh OPD terkait bergerak cepat memastikan kebutuhan pangan seperti ikan, sayur-mayur, ayam, telur dan daging dapat dipenuhi dari daerah sendiri.

“Kita ingin uang yang beredar dari program ini benar-benar berputar di Kabupaten Kubu Raya sehingga manfaat ekonominya dapat dirasakan masyarakat,” tegas Sujiwo.

Menurutnya, apabila koperasi, UMKM dan petani dapat terkoordinasi dengan baik, maka Program MBG akan berjalan seiring dengan penguatan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Barat, khususnya Kubu Raya. (Jm)



Kecelakaan di Jalan Merdeka Timur Sekadau, 2 Pengendara Motor Luka Serius

Foto: Polisi identifikasi TKP lakalantas di Sekadau 

SEKADAU - Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Merdeka Timur Km 7, Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Senin (11/5/2026) sekitar pukul 21.50 WIB.

Peristiwa itu melibatkan mobil Toyota Calya yang dikemudikan T (24), warga Sintang, dengan sepeda motor Honda Supra X yang dikendarai Ti (16), warga Sekadau, yang membonceng A (12).

Kapolres Sekadau AKBP Andhika Wiratama melalui Kasi Humas AKP Triyono menjelaskan, kecelakaan bermula saat mobil Toyota Calya melaju dari arah Sintang menuju Sekadau. Saat melintasi ruas jalan lurus dengan kondisi tanjakan, pengemudi berupaya menghindari kendaraan lain di depannya.

“Pada saat bersamaan, dari arah berlawanan datang sepeda motor Honda Supra X yang dikendarai Ti dengan membonceng A. Karena jarak kedua kendaraan sudah terlalu dekat, kecelakaan lalu lintas tidak dapat dihindari,” jelas AKP Triyono, Selasa (12/5/2026).

Akibat kejadian tersebut, pengendara sepeda motor mengalami luka cukup serius, yakni patah tulang pada paha kanan dan tulang pinggul, serta luka pada dagu dan paha. Sementara pembonceng mengalami luka memar pada mata dan luka lecet pada kaki. Keduanya telah mendapatkan penanganan medis di RSUD Sekadau.

Petugas piket Pamapta SPKT Polres Sekadau bersama fungsi lalu lintas mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan evakuasi korban, pengaturan arus lalu lintas, serta penanganan awal di tempat kejadian perkara.

AKP Triyono mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati saat berkendara, terutama di ruas jalan lurus dengan kondisi tanjakan, serta selalu memperhatikan situasi lalu lintas di sekitar.

“Keselamatan dalam berkendara perlu menjadi perhatian bersama. Pengendara diharapkan tetap waspada, menjaga kecepatan, serta mengutamakan keselamatan diri dan pengguna jalan lainnya,” imbaunya. (Tim/Rh)



Trump Nilai Peluang Damai dengan Iran Masih Terbuka

Trump menyatakan solusi diplomatik dengan Iran masih mungkin tercapai meski menilai gencatan senjata saat ini sangat lemah dan rawan gagal.
Trump menyatakan solusi diplomatik dengan Iran masih mungkin tercapai meski menilai gencatan senjata saat ini sangat lemah dan rawan gagal.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan pada Senin di White House bahwa penyelesaian diplomatik konflik dengan Iran masih sangat mungkin dicapai, meski situasi gencatan senjata saat ini dinilai semakin rapuh.

Saat ditanya wartawan apakah jalur diplomasi masih memungkinkan atau situasi sudah mengarah pada opsi militer, Trump menjawab singkat bahwa peluang penyelesaian damai tetap terbuka.

“Saya pikir itu sangat mungkin,” kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih.

Namun, Trump menilai kondisi gencatan senjata dengan Iran berada dalam titik terlemah sejauh ini. Ia bahkan menyebut peluang gencatan senjata bertahan hanya sekitar 1 persen.

“Gencatan senjata itu sangat lemah. Saya menyebutnya yang paling lemah saat ini,” ujarnya.

Trump juga menyinggung surat terbaru yang dikirim Iran kepada Amerika Serikat. Menurut dia, Teheran tidak memberikan komitmen tegas untuk menghentikan pengembangan maupun pembangunan senjata nuklir.

Ia mengatakan Iran sebelumnya sempat menyetujui sejumlah poin terkait uranium yang diperkaya, tetapi kemudian menarik kembali sikap tersebut dalam dokumen resmi.

“Mereka setuju dengan kami, lalu mereka menariknya kembali,” kata Trump.

Trump menambahkan pemerintah AS menginginkan jaminan jangka panjang bahwa Iran tidak akan memiliki senjata nuklir. Namun hingga kini, menurut dia, belum ada kesepakatan final yang dapat dicapai kedua pihak.

Pernyataan terbaru Trump muncul di tengah masih tingginya ketegangan terkait program nuklir Iran dan upaya diplomasi yang terus berlangsung antara Washington dan Teheran.

Trump Disebut Masih Optimistis soal Damai Rusia-Ukraina Meski Izin Minyak Rusia Diperpanjang

AS memperpanjang izin pembelian minyak Rusia meski sebelumnya disebut akan dihentikan. Ukraina menilai langkah itu menjadi sinyal melemahnya dukungan Washington.
AS memperpanjang izin pembelian minyak Rusia meski sebelumnya disebut akan dihentikan. Ukraina menilai langkah itu menjadi sinyal melemahnya dukungan Washington.

Pejabat Ukraina menilai keputusan Amerika Serikat memperpanjang izin pembelian minyak Rusia menjadi sinyal melemahnya dukungan Washington terhadap Kyiv. Laporan itu disampaikan The New York Times pada Senin di Washington, mengutip sejumlah pejabat Ukraina.

Menurut laporan tersebut, delegasi Ukraina sempat mendatangi Washington pada akhir April untuk meminta pemerintah AS tidak memperpanjang waiver atau izin khusus terkait transaksi minyak Rusia.

Dalam pertemuan itu, pejabat Ukraina mengaku mendapat sinyal bahwa pemerintah AS tidak berencana memperpanjang izin tersebut. Namun, kebijakan itu akhirnya tetap diperpanjang.

Perizinan tersebut sebelumnya dikeluarkan Departemen Keuangan AS pada 17 April. Lisensi umum itu mengizinkan penjualan minyak Rusia yang sudah dimuat ke kapal hingga 16 Mei.

Pada 25 April, Menteri Keuangan AS Scott Bessent sempat menyatakan Washington tidak akan memperpanjang waiver untuk minyak dan produk petroleum Rusia maupun Iran.

Saat dimintai tanggapan oleh The New York Times, Gedung Putih menyatakan Presiden AS Donald Trump masih optimistis tercapainya kesepakatan damai antara Rusia dan Ukraina.

“Trump tetap optimistis mengenai kemungkinan tercapainya perjanjian damai antara Rusia dan Ukraina,” tulis laporan tersebut mengutip respons Gedung Putih.

Keputusan memperpanjang izin transaksi minyak Rusia muncul di tengah upaya diplomatik untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina yang masih berlangsung. Di sisi lain, langkah Washington memicu kekhawatiran di Kyiv mengenai arah dukungan AS terhadap Ukraina ke depan.

Trump Sebut AS Akan Hadapi Kepemimpinan Iran Saat Ini Sampai Deal Tercapai

Trump menyatakan AS akan tetap berurusan dengan pemerintah Iran saat ini hingga tercapai kesepakatan damai, di tengah ketegangan Selat Hormuz dan negosiasi yang belum tuntas.
Trump menyatakan AS akan tetap berurusan dengan pemerintah Iran saat ini hingga tercapai kesepakatan damai, di tengah ketegangan Selat Hormuz dan negosiasi yang belum tuntas.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Senin di Washington menyatakan akan tetap berurusan dengan kepemimpinan Iran saat ini hingga tercapai kesepakatan damai antara kedua negara.

Dalam wawancara dengan Fox News, Trump menegaskan pemerintahannya masih membuka jalur diplomasi dengan Teheran meski sebelumnya muncul spekulasi soal kemungkinan pergantian rezim di Iran.

“Saya akan berurusan dengan mereka sampai mereka membuat kesepakatan,” kata Trump saat ditanya apakah AS masih bisa bekerja sama dengan pemerintahan Iran yang sekarang.

Trump juga mengklaim para negosiator Iran mengatakan kepada dirinya bahwa Amerika Serikat perlu membantu membersihkan “debu nuklir” dari fasilitas Iran yang hancur akibat serangan sebelumnya. Menurut Trump, Iran disebut tidak memiliki teknologi untuk melakukan proses tersebut sendiri.

Ketegangan antara Washington dan Teheran sebelumnya berdampak besar terhadap jalur perdagangan energi global. Aktivitas pelayaran di Selat Hormuz sempat nyaris terhenti, memicu kenaikan harga bahan bakar dunia karena kawasan itu menjadi jalur utama pengiriman minyak dan gas alam cair dari negara-negara Teluk Persia.

Pada 3 Mei lalu, Trump mengumumkan Project Freedom untuk membantu kapal-kapal yang terjebak di Selat Hormuz dan ingin keluar dari wilayah tersebut. Namun dua hari kemudian, ia memutuskan menunda operasi itu sementara waktu guna memberi ruang bagi proses perundingan damai dengan Iran.

Konflik meningkat setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan ke sejumlah target di Iran pada 28 Februari. Serangan itu menyebabkan kerusakan fasilitas dan korban sipil.

Washington dan Teheran kemudian menyepakati gencatan senjata selama dua pekan pada 7 April. Meski pembicaraan lanjutan di Islamabad belum menghasilkan keputusan final, Trump memperpanjang penghentian sementara permusuhan untuk memberi kesempatan kepada Iran menyusun proposal baru yang lebih terpadu.

Putin Tegaskan Undangan untuk Trump ke Moskow Masih Berlaku

Putin menegaskan undangan kepada Donald Trump untuk berkunjung ke Moskow masih berlaku. Kremlin juga menyinggung usulan Gerhard Schroeder dalam dialog Rusia-Uni Eropa.
Putin menegaskan undangan kepada Donald Trump untuk berkunjung ke Moskow masih berlaku. Kremlin juga menyinggung usulan Gerhard Schroeder dalam dialog Rusia-Uni Eropa.

Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov pada Senin di Moskow menegaskan undangan Presiden Rusia Vladimir Putin kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk berkunjung ke Moskow masih tetap berlaku.

Peskov mengatakan Putin akan dengan senang hati menyambut Trump apabila kunjungan tersebut terealisasi. Pernyataan itu disampaikan di tengah perhatian internasional terhadap hubungan Rusia dan Amerika Serikat.

Dalam keterangannya kepada media, Peskov menepis anggapan bahwa undangan tersebut sudah tidak relevan.

“Ya, tentu saja. Saya tidak ragu Presiden Rusia akan senang menyambut mitranya di Moskow,” kata Peskov.

Selain membahas hubungan dengan AS, Kremlin juga menyinggung komunikasi Rusia dengan Uni Eropa terkait usulan penunjukan mantan Kanselir Jerman Gerhard Schroeder sebagai negosiator utama dalam dialog Rusia-Uni Eropa.

Menurut Peskov, hingga kini Moskow belum menerima tanggapan resmi dari pihak Uni Eropa mengenai usulan tersebut.

Presiden Rusia Vladimir Putin sebelumnya menyebut Schroeder sebagai figur yang ia nilai cocok untuk mewakili Uni Eropa dalam pembicaraan dengan Rusia. Namun, Putin juga menegaskan keputusan akhir tetap berada di tangan negara-negara Eropa.

Putin mengatakan Eropa sebaiknya memilih sosok yang dipercaya dan tidak pernah melontarkan pernyataan ofensif terhadap Rusia.

Peskov menyebut komentar Putin soal Schroeder memicu perdebatan besar di Eropa.

“Putin ditanya siapa yang lebih ia sukai, dan ia menjawab Schroeder karena mengenal politisi itu dengan baik, yang kini telah pensiun,” ujar Peskov.

Pernyataan tersebut disampaikan kepada media Rusia dan dilaporkan Sputnik.

Belum ada tanggapan resmi dari pihak Uni Eropa terkait usulan Rusia mengenai Schroeder maupun kemungkinan perkembangan baru hubungan diplomatik Moskow dengan Washington.

Pernyataan Kremlin ini muncul saat hubungan Rusia dengan negara-negara Barat masih berada dalam fase sensitif akibat berbagai isu geopolitik yang terus berkembang.

Uni Eropa Hapus Nama Smotrich dan Ben-Gvir dari Daftar Sanksi Pemukim Israel

Uni Eropa menghapus nama Smotrich dan Ben-Gvir dari daftar calon sanksi terkait kekerasan pemukim Israel di Tepi Barat demi mendapat dukungan mayoritas anggota UE.
Uni Eropa menghapus nama Smotrich dan Ben-Gvir dari daftar calon sanksi terkait kekerasan pemukim Israel di Tepi Barat demi mendapat dukungan mayoritas anggota UE.

Uni Eropa dilaporkan mencoret nama Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich dan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dari daftar calon sanksi terkait kekerasan pemukim Israel di Tepi Barat. Langkah itu dilaporkan media Barat pada Senin waktu setempat, mengutip pejabat senior Uni Eropa.

Negara-negara anggota Uni Eropa saat ini tengah menyusun kesepakatan politik untuk menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah individu yang diduga terlibat dalam kekerasan pemukim Israel di wilayah pendudukan Tepi Barat.

Dalam proposal awal, nama Smotrich dan Ben-Gvir sempat dimasukkan ke dalam daftar. Namun, keduanya kemudian dihapus agar rencana sanksi mendapat dukungan lebih luas dari negara anggota Uni Eropa.

Laporan tersebut menyebutkan, keputusan itu memungkinkan proposal sanksi memperoleh dukungan dari 26 dari total 27 negara anggota Uni Eropa.

Sebelumnya pada September 2025, media Barat melaporkan Komisi Eropa mempertimbangkan sanksi terhadap dua politikus sayap kanan Israel tersebut.

Pada 10 Juni 2025, Inggris, Australia, Kanada, Norwegia, dan Selandia Baru telah lebih dulu menjatuhkan sanksi kepada Smotrich dan Ben-Gvir atas tuduhan menghasut kekerasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat.

Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, mengatakan para menteri luar negeri Uni Eropa berencana mengambil keputusan politik untuk pertama kalinya terkait pemberian sanksi terhadap pemukim Israel yang melakukan kekerasan dalam pertemuan pada Senin.

Pembangunan permukiman Israel di Tepi Barat selama ini menjadi salah satu isu utama dalam konflik Israel-Palestina dan kerap dipandang komunitas internasional sebagai hambatan bagi proses perdamaian.

Meski nama Smotrich dan Ben-Gvir dihapus dari daftar, Uni Eropa tetap melanjutkan pembahasan sanksi terhadap individu lain yang terkait kekerasan pemukim di Tepi Barat.

Keputusan politik yang tengah dibahas menunjukkan meningkatnya tekanan internasional terhadap situasi keamanan dan aktivitas permukiman Israel di wilayah Palestina.

iPhone 15 dan Android Flagship Kini Bisa Cas Ponsel Lain, Ini Cara Menggunakannya

Reverse charging memungkinkan ponsel mengisi daya ponsel lain lewat USB-C atau nirkabel. Fitur ini kini tersedia di banyak Android flagship dan iPhone terbaru.
Reverse charging memungkinkan ponsel mengisi daya ponsel lain lewat USB-C atau nirkabel. Fitur ini kini tersedia di banyak Android flagship dan iPhone terbaru.

JAKARTA - Fitur mengisi daya ponsel menggunakan ponsel lain atau reverse charging kini semakin umum digunakan pada smartphone modern, terutama perangkat Android flagship dan beberapa ponsel kelas menengah dengan baterai besar. Teknologi ini memungkinkan ponsel bertindak seperti power bank melalui kabel USB-C maupun secara nirkabel.

Reverse charging bekerja dengan cara menyalurkan daya dari satu perangkat ke perangkat lain melalui koneksi USB-C. Saat dua smartphone yang mendukung fitur tersebut dihubungkan, sistem akan menentukan perangkat mana yang menjadi sumber daya melalui protokol USB Power Delivery.

Pada sebagian besar perangkat, opsi menerima atau mengirim daya akan muncul otomatis di menu pop-up atau pengaturan koneksi USB saat kabel terpasang.

Selain melalui kabel, beberapa smartphone flagship juga mendukung reverse charging nirkabel. Pengguna hanya perlu menempatkan ponsel pemberi daya dengan posisi layar menghadap bawah, lalu meletakkan perangkat penerima di atasnya dengan posisi saling menempel pada bagian belakang.

Namun, pengisian daya nirkabel dinilai jauh lebih lambat dibanding metode kabel. Kecepatannya rata-rata hanya sekitar 5 hingga 7,5 watt. Selain itu, ponsel donor juga kehilangan daya lebih besar dibanding jumlah energi yang diterima perangkat lain.

Dalam kondisi baterai yang relatif setara, daya yang hilang dari perangkat pemberi bisa mencapai 20–25 persen, sementara ponsel penerima biasanya hanya memperoleh tambahan sekitar 10 persen.

Sementara itu, reverse charging menggunakan kabel dinilai lebih efisien karena mampu berjalan pada daya 10 hingga 27 watt. Meski demikian, teknologi ini tetap belum mampu menandingi pengisian cepat langsung dari adaptor listrik modern yang kini bisa mencapai 45, 80, hingga 100 watt.

Laporan tersebut menyebut reverse charging kini sudah menjadi fitur umum pada banyak smartphone Android premium, bahkan mulai hadir di perangkat dengan harga lebih terjangkau yang memiliki kapasitas baterai besar.

Untuk perangkat Apple, fitur ini baru tersedia sejak kehadiran iPhone 15 dan iPhone 16 yang menggunakan port USB-C. Sebelumnya, iPhone belum mendukung reverse charging sama sekali.

Meski sudah bisa berbagi daya lewat kabel, Apple hingga kini masih belum menghadirkan fitur reverse charging nirkabel pada iPhone.

Kehadiran reverse charging membuat smartphone semakin fleksibel digunakan dalam situasi darurat, terutama ketika tidak tersedia adaptor atau power bank. Meski begitu, pengguna tetap disarankan menggunakan pengisian daya langsung dari adaptor listrik untuk efisiensi dan kecepatan yang lebih optimal.

PBB Respons Ancaman AS ke Kuba, Guterres: Tidak Ada Jalan Militer

Antonio Guterres menanggapi ancaman Amerika Serikat terhadap Kuba dengan menegaskan konflik tidak bisa diselesaikan melalui jalur militer.
Antonio Guterres menanggapi ancaman Amerika Serikat terhadap Kuba dengan menegaskan konflik tidak bisa diselesaikan melalui jalur militer.

Sekretaris Jenderal Antonio Guterres menegaskan tidak ada solusi militer untuk situasi di Cuba di tengah meningkatnya ketegangan dengan United States, Senin, di markas United Nations, New York.

Pernyataan itu disampaikan Guterres setelah Presiden AS Donald Trump mengatakan Washington akan “menangani” Kuba pada Minggu waktu setempat.

Laporan CNN kemudian menyebut penerbangan pengintaian militer AS di sekitar pesisir Kuba meningkat signifikan sejak Februari.

Menanggapi situasi tersebut, Guterres meminta agar penyelesaian dilakukan melalui jalur damai dan diplomasi.

“Kami percaya tidak ada solusi, tidak ada solusi militer, yang bisa diterapkan untuk Kuba,” kata Guterres kepada wartawan.

Pernyataan Sekjen PBB itu muncul di tengah perhatian internasional terhadap meningkatnya ketegangan antara Washington dan Havana dalam beberapa bulan terakhir.

Hingga kini belum ada tanggapan resmi lebih lanjut dari pemerintah AS maupun Kuba terkait pernyataan terbaru tersebut.

IKLAN
Pasang Iklan di Borneotribun.com
Jangkau puluhan ribu pembaca setiap hari!
Promosikan bisnis & produk Anda lebih luas dan efektif.
IKLAN
Pasang Iklan di Borneotribun.com
Jangkau puluhan ribu pembaca setiap hari!
Promosikan bisnis & produk Anda lebih luas dan efektif.

TAMPIL DI HOME AJA