Berita BorneoTribun hari ini

CSS/JS FIT

Kode Recentpost Grid

BANNER - Geser keatas untuk melanjutkan

BERITA TERBARU

TEMPAT CADANGAN

Berita Utama

YOUTUBE

Berita Hukum, Sepakbola, MotoGP, Peristiwa, Viral,Kesehatan, Opini,Otomotif

BERITA TEKNO,SAINS,BISNIS,PENDIDIKAN,BUDAYA

Lifestyle dan Kesehatan

Kamis, 30 April 2026

Wakil Ketua DPRD Kubu Raya Dorong Anggaran Pembinaan Olahraga Pelajar Ditingkatkan

Foto: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kubu Raya, Zulkarnaen, S.P., yang juga Ketua KONI Kubu Raya

SUNGAI KAKAP - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kubu Raya, Zulkarnaen, S.P., yang juga Ketua KONI Kubu Raya, mendorong dukungan anggaran lebih maksimal untuk pembinaan olahraga pelajar di daerah.

Hal itu disampaikan saat menghadiri pembukaan Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) SD se-Kecamatan Sungai Kakap, Kamis (30/4/2026), di SD Negeri 6 Sungai Kakap.

Menurutnya, potensi atlet pelajar di Kubu Raya cukup besar, namun perlu didukung pembinaan berkelanjutan, termasuk melalui alokasi anggaran yang memadai.

“Pembinaan atlet usia dini ini penting. Kita berharap ke depan ada dukungan anggaran, minimal bisa dialokasikan untuk memotivasi dan mengembangkan potensi anak-anak kita,” ujarnya.

Ia menegaskan, Porseni menjadi bagian penting dalam menjaring bibit unggul di bidang olahraga. Namun, proses seleksi harus dilakukan secara objektif dan profesional.

“Sportivitas harus dijunjung tinggi. Jangan sampai ada penilaian yang tidak adil, karena itu bisa menghambat lahirnya atlet potensial,” tegasnya.

Zulkarnaen mencontohkan pentingnya seleksi yang bebas intervensi agar menghasilkan atlet berkualitas dan mampu bersaing di tingkat lebih tinggi. (Jm)


Hadiri Naik Dango Ke-41, Tokoh Adat Dayak Yulius Aho: Adat Adalah Pedoman Hidup

Foto: Yulius Aho, tengah mengenakan baju merah marun dan topi adat Dayak, hadir dalam perayaan Naik Dango ke-41 di Rumah Betang Desa Lingga, Kubu Raya

KUBU RAYA - Tokoh Masyarakat Adat Dayak Kalimantan Barat, Yulius Aho, menghadiri seluruh rangkaian perayaan budaya tahunan Naik Dango ke-41 yang digelar di Rumah Betang Desa Lingga, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya.

Perayaan berlangsung selama empat hari, 25–28 April 2026, dan secara resmi dibuka oleh Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan. Kegiatan ini turut dihadiri tokoh adat, masyarakat, serta perwakilan dari Kabupaten Kubu Raya, Landak, dan Mempawah.

Seluruh rangkaian kegiatan tahun ini dipusatkan di Rumah Betang Adat Desa Lingga sebagai simbol kehidupan komunal masyarakat Dayak. Berbagai agenda digelar meriah, mulai dari ritual adat, pertunjukan seni budaya, hingga prosesi tradisional yang sarat makna filosofis.

Yulius Aho menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia mengaku mengikuti acara sejak pembukaan hingga penutupan sebagai bentuk dukungan terhadap pelestarian budaya Dayak.

“Saya sebagai bagian dari masyarakat Dayak sekaligus Penasihat Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Barat dan Bendahara Umum Ikatan Cendekiawan Dayak Nasional, tentu mendukung penuh pelaksanaan Naik Dango di Kabupaten Kubu Raya,” ujarnya.

Ia juga memberikan penghargaan kepada panitia, khususnya Dewan Adat Dayak Kabupaten Kubu Raya yang bekerja sama dengan Dewan Adat Dayak Kabupaten Landak dan perwakilan dari Mempawah dalam menyukseskan kegiatan tersebut.

Menurut Yulius, Naik Dango merupakan warisan leluhur bernilai seni dan budaya tinggi yang terus diwariskan turun-temurun. Tradisi ini menjadi bentuk ungkapan syukur atas hasil panen selama satu tahun.

“Naik Dango bukan sekadar perayaan, tetapi juga pengingat bahwa masyarakat Dayak hidup dan tumbuh berdasarkan adat istiadat yang kuat. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung,” katanya.

Lebih lanjut, ia mengajak seluruh masyarakat Dayak, khususnya generasi muda, untuk tidak hanya meramaikan kegiatan adat secara seremonial, tetapi juga memahami makna yang terkandung di dalamnya.

“Di tengah arus globalisasi dan kemajuan teknologi, kita tidak boleh meninggalkan adat. Bagi masyarakat Dayak, adat adalah pedoman hidup dalam bermasyarakat,” tegasnya.

Ia pun mengimbau masyarakat Kalimantan untuk terus menjaga dan melestarikan adat serta seni budaya Dayak sebagai identitas di tengah kehidupan yang multietnis dan multiagama.

Perayaan Naik Dango merupakan tradisi tahunan masyarakat Dayak sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan atau _Jubata_ atas hasil panen yang melimpah, sekaligus momentum mempererat persatuan dan kebersamaan antar masyarakat adat. (Tim)



Rabu, 29 April 2026

Gejolak Global Tekan APBN, Pendidikan Jarak Jauh Kembali Jadi Opsi Efisiensi

Gejolak global dan lonjakan harga energi mendorong efisiensi anggaran negara, termasuk penerapan PJJ bagi mahasiswa sebagai strategi menjaga stabilitas fiskal. Foto Ketua PP Pergunu, Dr. Romi Siswanto, M.Si.
Gejolak global dan lonjakan harga energi mendorong efisiensi anggaran negara, termasuk penerapan PJJ bagi mahasiswa sebagai strategi menjaga stabilitas fiskal. Foto Ketua PP Pergunu, Dr. Romi Siswanto, M.Si.

PONTIANAK - Ketegangan geopolitik di Timur Tengah tidak lagi dipandang sebagai konflik regional semata. Dampaknya menjalar hingga ke sektor energi, pangan, hingga kebijakan fiskal banyak negara, termasuk Indonesia. Konflik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel memicu ketidakpastian global yang berimbas langsung pada harga energi dan stabilitas ekonomi dunia.

Sejumlah proyeksi ekonomi internasional memperkirakan lonjakan harga energi global pada 2026. Harga minyak mentah jenis Brent diprediksi berada di kisaran 86 dolar AS per barel atau sekitar Rp1,4 juta per barel (kurs asumsi Rp16.500 per dolar AS). Bahkan dalam skenario konflik yang berkepanjangan, harga dapat melonjak hingga 115 dolar AS per barel atau setara sekitar Rp1,9 juta per barel.

Tidak hanya energi, harga pupuk global diperkirakan meningkat hingga 31 persen. Kondisi tersebut berpotensi menekan sektor pertanian dan memperbesar risiko inflasi, terutama di negara berkembang yang masih bergantung pada impor bahan baku energi dan pangan.

Tekanan Global Dorong Lonjakan Beban Subsidi Energi

Indonesia turut merasakan tekanan akibat gejolak global tersebut. Ketergantungan terhadap energi impor membuat perubahan harga minyak dunia berdampak langsung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan anggaran subsidi dan kompensasi energi sekitar Rp381,3 triliun pada 2026. Anggaran tersebut disusun dengan asumsi harga minyak mentah Indonesia sekitar Rp1,15 juta per barel (setara 70 dolar AS).

Namun, jika konflik global terus berlanjut dan harga energi meningkat, kebutuhan subsidi energi berpotensi bertambah hingga sekitar Rp97,3 triliun (konversi dari 5,9 miliar dolar AS). Kondisi ini mempersempit ruang fiskal dan memaksa pemerintah melakukan langkah efisiensi pada berbagai sektor.

Selain subsidi energi, tekanan juga terlihat pada nilai tukar rupiah. Pada Maret 2026, rupiah tercatat berada di kisaran Rp16.958 per dolar AS, dipengaruhi sentimen global yang cenderung menghindari risiko akibat konflik geopolitik.

Efisiensi Anggaran Sentuh Dunia Pendidikan Tinggi

Situasi fiskal yang ketat mendorong pemerintah menyesuaikan kebijakan di sektor pendidikan tinggi. Salah satu langkah yang ditempuh adalah memberi ruang bagi perguruan tinggi untuk menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) secara terbatas.

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menerbitkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2026 yang membuka peluang pelaksanaan PJJ bagi mahasiswa semester lima ke atas serta mahasiswa pascasarjana.

Pendekatan ini dipandang rasional karena mahasiswa tingkat lanjut dinilai telah memiliki dasar akademik yang lebih kuat. Mata kuliah berbasis teori, seminar, dan diskusi dinilai lebih memungkinkan dilakukan secara daring.

Namun, kegiatan yang membutuhkan praktik langsung seperti laboratorium, bengkel, klinik, maupun studio tetap harus dilaksanakan secara tatap muka guna menjaga kualitas pembelajaran.

Belajar Dari Pengalaman Pandemi Covid-19

Penerapan pembelajaran jarak jauh bukan hal baru bagi Indonesia. Pengalaman selama pandemi Covid-19 menjadi pelajaran penting tentang tantangan pendidikan daring.

Pada masa tersebut, banyak institusi pendidikan melakukan pembelajaran daring secara darurat tanpa perencanaan pedagogi yang matang. Proses belajar kerap berubah menjadi sekadar pemberian tugas tanpa interaksi bermakna antara dosen dan mahasiswa.

Sejumlah laporan internasional menunjukkan dampak serius terhadap capaian belajar. Indonesia tercatat mengalami penurunan kemampuan literasi hingga 40 persen dan numerasi hingga 56 persen selama masa pembelajaran jarak jauh darurat.

Kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa PJJ membutuhkan sistem yang dirancang khusus, bukan sekadar memindahkan kelas tatap muka ke platform video daring.

Mutu Pendidikan Jadi Penentu Keberhasilan PJJ

Implementasi PJJ tidak dapat dilakukan secara instan. Perguruan tinggi harus memastikan kesiapan kurikulum, materi digital, metode evaluasi, serta interaksi pembelajaran yang efektif.

Setiap mata kuliah daring perlu dilengkapi dengan bahan ajar digital, forum diskusi, asesmen berbasis proyek, serta umpan balik yang terukur. Tanpa komponen tersebut, risiko penurunan kualitas pembelajaran menjadi sangat besar.

Regulasi nasional sebenarnya telah memberi dasar hukum bagi pelaksanaan PJJ. Aturan tersebut memungkinkan perguruan tinggi menyelenggarakan pembelajaran daring hingga 50 persen dari total beban studi tanpa izin khusus, selama mendapat persetujuan senat akademik.

Dengan kata lain, PJJ merupakan sistem pendidikan yang kompleks, bukan sekadar pilihan teknis untuk menghemat biaya operasional kampus.

Peran Pengalaman Nasional Dalam Pengembangan PJJ

Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam pendidikan jarak jauh melalui Universitas Terbuka. Model pembelajaran yang telah berjalan selama puluhan tahun menunjukkan bahwa PJJ dapat menjadi solusi perluasan akses pendidikan tinggi.

Keberhasilan tersebut menegaskan bahwa transformasi digital pendidikan membutuhkan sistem yang terintegrasi, mulai dari kurikulum hingga evaluasi pembelajaran.

Langkah efisiensi fiskal akibat tekanan global memang tidak dapat dihindari. Namun, kebijakan tersebut perlu dijalankan secara hati-hati agar tidak mengorbankan mutu pendidikan.

PJJ Dipandang Sebagai Strategi Jangka Panjang

Kondisi global yang tidak menentu mendorong banyak negara menata ulang prioritas belanja publik. Dalam konteks Indonesia, pendidikan tetap menjadi sektor strategis yang harus dijaga kualitasnya.

Pembelajaran jarak jauh dapat menjadi solusi jangka panjang jika dirancang sebagai bagian dari transformasi pendidikan, bukan sekadar kebijakan darurat.

Di tengah tekanan ekonomi global, menjaga mutu pendidikan tinggi menjadi investasi penting untuk mempertahankan daya saing nasional di masa depan.

FAQ

1. Mengapa konflik global memengaruhi pendidikan di Indonesia?
Konflik global memicu kenaikan harga energi dan subsidi, sehingga pemerintah perlu melakukan efisiensi anggaran termasuk di sektor pendidikan.

2. Siapa yang dapat mengikuti pembelajaran jarak jauh (PJJ)?
Mahasiswa semester lima ke atas dan mahasiswa pascasarjana berpotensi mengikuti PJJ, tergantung kebijakan perguruan tinggi.

3. Apakah semua mata kuliah bisa dilakukan secara daring?
Tidak. Mata kuliah praktik seperti laboratorium dan klinik tetap membutuhkan pembelajaran tatap muka.

4. Apa risiko terbesar dari PJJ yang tidak dirancang dengan baik?
Risiko utama adalah penurunan kualitas pembelajaran atau learning loss.

5. Apakah PJJ akan menjadi sistem pendidikan masa depan?
PJJ berpotensi menjadi bagian penting pendidikan masa depan jika didukung sistem dan teknologi yang memadai.

Kadisdikbud Kubu Raya: Tak aAda Lagi Kubu-kubuan Di Sekolah, Kolaborasi Jadi Kunci

Foto: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya, Sy. Muhammad Firdaus, S.Pd., M.Pd

KUBU RAYA - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya, Sy. Muhammad Firdaus, S.Pd., M.Pd., menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antarpendidik. Hal itu disampaikan saat Halal Bihalal Keluarga Besar PGRI dan Pengurus LPTQ Kecamatan Sungai Kakap di Al-Fityan School Kubu Raya, Desa Pal IX, Rabu (29/4/2026).

Dalam arahannya, Firdaus menyebut tantangan dunia pendidikan saat ini semakin kompleks, mulai dari keterbatasan jumlah tenaga pendidik hingga masih kurangnya kolaborasi di lingkungan sekolah. Ia mengajak seluruh guru memperkuat kerja sama dalam menjalankan tugas.

“Persoalan yang kita hadapi akan lebih mudah diselesaikan jika dilakukan bersama-sama. Sinergi dan kolaborasi menjadi kunci utama bagi para pendidik,” ujarnya.

Ia juga menyoroti masih adanya pola lama di lingkungan sekolah yang menciptakan sekat-sekat antar kelompok. Menurutnya, praktik itu sudah tidak relevan dan harus ditinggalkan.

“Tidak zamannya lagi ada kubu-kubu di sekolah. Kita harus bersatu, apalagi tantangan pendidikan semakin besar dan membutuhkan kekuatan bersama,” tegasnya.

Lebih lanjut, Firdaus menjelaskan momentum halal bihalal memiliki makna penting dalam mempererat persatuan. Tradisi tersebut sejak awal digunakan sebagai sarana menyatukan berbagai perbedaan.

“Halal bihalal ini bukan sekadar tradisi, tetapi memiliki nilai sejarah sebagai alat pemersatu. Semangat inilah yang harus kita bawa untuk memperkuat kolaborasi di dunia pendidikan,” tambahnya.

Ia berharap kegiatan ini membawa semangat baru bagi para pendidik untuk meningkatkan kerja sama, berbagi informasi, serta memperkuat komunikasi antar sesama guru.

Kegiatan tersebut juga diisi dengan tausiah keagamaan sebagai penguatan nilai kebersamaan. Dengan momentum ini, kualitas pendidikan di Kabupaten Kubu Raya diharapkan terus meningkat melalui kolaborasi solid antar seluruh elemen pendidikan. (Jm)



Pejalan Kaki Tewas Diduga Tabrak Lari Di Parindu Sanggau Pagi Hari

Pejalan Kaki Tewas Diduga Tabrak Lari Di Parindu Sanggau Pagi Hari
Pejalan kaki tewas diduga tabrak lari di Parindu, Sanggau. Polisi masih menyelidiki identitas kendaraan dan pelaku.
SANGGAU – Seorang pejalan kaki dilaporkan meninggal dunia dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas yang diduga tabrak lari di Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Selasa (28/4/2026) pagi. Korban ditemukan tergeletak di badan jalan tanpa keberadaan kendaraan yang diduga menabraknya.

Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 05.54 WIB di Jalan Raya Bodok–Sosok, tepatnya di depan pemakaman Katolik Dusun Baharu, Desa Suka Gerundi. Informasi awal diterima petugas piket Polsek Parindu dari laporan warga yang menemukan korban di lokasi kejadian.

Menindaklanjuti laporan itu, petugas kepolisian segera menuju tempat kejadian perkara (TKP). Setibanya di lokasi, korban ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa di tengah jalan, sementara kendaraan yang diduga terlibat tidak berada di tempat.

Identitas korban kemudian diketahui sebagai Aji Hasyim, warga Dusun Bentaian II, Desa Bentaian Jaya, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Identifikasi dilakukan berdasarkan dokumen yang ditemukan serta keterangan saksi di sekitar lokasi.

Sejumlah saksi menyebutkan bahwa saat kejadian, korban sudah dalam kondisi tergeletak di jalan. Tidak ada saksi yang melihat secara langsung proses terjadinya tabrakan, sehingga dugaan sementara mengarah pada kasus tabrak lari oleh kendaraan yang melintas.

Petugas kemudian mengevakuasi korban ke Puskesmas Pusat Damai untuk mendapatkan penanganan medis. Namun, hasil pemeriksaan tenaga kesehatan menyatakan korban telah meninggal dunia akibat luka yang diderita.

Selain proses evakuasi, aparat kepolisian juga melakukan pengaturan arus lalu lintas di sekitar lokasi guna mencegah kemacetan dan menjaga keamanan. Olah TKP awal turut dilakukan sebagai bagian dari penyelidikan.

Kapolsek Parindu, Iptu N. Ling, menyatakan pihaknya telah mengambil langkah cepat sejak menerima laporan masyarakat. Polisi juga telah mengamankan identitas korban serta mengumpulkan keterangan awal dari para saksi.

“Kami langsung merespons laporan dengan mendatangi lokasi, melakukan evakuasi, serta mengumpulkan data awal. Saat ini kasus masih dalam tahap penyelidikan,” ujarnya.

Polisi kini terus melakukan penelusuran untuk mengungkap identitas kendaraan dan pengemudi yang diduga terlibat. Koordinasi dengan berbagai pihak juga dilakukan guna mempercepat proses pengungkapan kasus.

Berdasarkan hasil pengamatan sementara, kondisi saat kejadian diketahui cuaca cerah dengan jalan lurus dan arus lalu lintas relatif sepi. Faktor tersebut turut menjadi bagian dari analisis penyelidikan.

Polsek Parindu mengimbau masyarakat yang memiliki informasi terkait kejadian ini untuk segera melapor. Partisipasi publik diharapkan dapat membantu mengungkap kasus secara terang dan memberikan kepastian hukum. (Liber)

Selasa, 28 April 2026

Tradisi Maka Dio Bengkayang Jadi Penggerak Ekonomi dan Pangan Lokal

Perayaan Maka Dio di Bengkayang dimanfaatkan sebagai strategi memperkuat ketahanan pangan berbasis budaya lokal dan meningkatkan ekonomi masyarakat desa.
Perayaan Maka Dio di Bengkayang dimanfaatkan sebagai strategi memperkuat ketahanan pangan berbasis budaya lokal dan meningkatkan ekonomi masyarakat desa.

BENGKAYANG - Pemerintah Kabupaten Bengkayang memanfaatkan momentum perayaan tahun baru padi Maka Dio ke-V sebagai sarana memperkuat ketahanan pangan berbasis kearifan lokal. Kegiatan tersebut digelar di Desa Cipta Karya, Kabupaten Bengkayang, dan menjadi bagian dari strategi daerah dalam menjaga ketersediaan pangan secara berkelanjutan.

Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis menegaskan bahwa pelaksanaan Maka Dio bukan sekadar tradisi budaya, melainkan bagian dari langkah konkret pemerintah daerah dalam memperkuat sektor pertanian berbasis potensi lokal.

Menurut Sebastianus Darwis, pendekatan ketahanan pangan yang diterapkan di Bengkayang tidak hanya menitikberatkan pada peningkatan hasil produksi pertanian. Pelestarian budaya serta pemanfaatan potensi lokal juga dipandang sebagai faktor penting dalam menjaga stabilitas pangan daerah.

Sebastianus Darwis menyampaikan bahwa perayaan Maka Dio menjadi ruang strategis untuk menghidupkan kembali nilai budaya sekaligus membuka peluang ekonomi masyarakat desa.

Pelaksanaan Maka Dio juga diarahkan sebagai wadah kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengembangkan sektor pertanian yang adaptif terhadap tantangan zaman.

Sebastianus Darwis berharap tradisi Maka Dio dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain di Kabupaten Bengkayang untuk mengoptimalkan potensi lokal, khususnya pada sektor pangan dan pertanian.

Selain itu, keberhasilan program ketahanan pangan berbasis budaya dinilai sangat bergantung pada sinergi seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, masyarakat, hingga pemangku kepentingan lainnya.

Sebastianus Darwis menekankan bahwa keterlibatan semua unsur masyarakat akan menentukan keberlanjutan program tersebut dan memastikan manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Perayaan Maka Dio ke-V tidak hanya diisi kegiatan seremonial, tetapi juga menghadirkan berbagai kegiatan pendukung yang melibatkan masyarakat.

Sejumlah agenda digelar dalam kegiatan tersebut, di antaranya:

  • Pameran hasil pertanian lokal

  • Pertunjukan seni dan budaya tradisional

  • Kegiatan gotong royong masyarakat

Rangkaian kegiatan tersebut mencerminkan semangat kebersamaan sekaligus memperkenalkan potensi unggulan daerah kepada masyarakat luas.

Selain sebagai ajang promosi hasil pertanian, kegiatan ini juga diharapkan mampu memperkuat identitas budaya masyarakat Bengkayang serta meningkatkan perekonomian berbasis sumber daya lokal.

Pemerintah Kabupaten Bengkayang memastikan bahwa program berbasis kearifan lokal seperti Maka Dio akan terus dikembangkan sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemandirian pangan daerah.

Melalui pendekatan yang memadukan budaya, pertanian, dan ekonomi lokal, pemerintah daerah menargetkan terciptanya sistem pangan yang tidak hanya produktif, tetapi juga berkelanjutan dan berdaya saing.

FAQ

Apa itu Maka Dio?
Maka Dio merupakan tradisi tahun baru padi yang menjadi bagian dari budaya masyarakat di Kabupaten Bengkayang.

Di mana pelaksanaan Maka Dio ke-V digelar?
Maka Dio ke-V dilaksanakan di Desa Cipta Karya, Kabupaten Bengkayang.

Apa tujuan utama perayaan Maka Dio?
Perayaan Maka Dio bertujuan memperkuat ketahanan pangan berbasis kearifan lokal sekaligus melestarikan budaya daerah.

Siapa yang memimpin pelaksanaan program ini?
Program tersebut didukung langsung oleh Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis bersama pemerintah daerah.

Apa manfaat kegiatan Maka Dio bagi masyarakat?
Kegiatan ini diharapkan meningkatkan ekonomi masyarakat, memperkuat sektor pertanian, serta menjaga identitas budaya lokal.

Pemprov Kaltim Bentuk Tim Khusus, Pajak Kendaraan Tambang Diburu Hingga Triliunan

Pemprov Kaltim melalui Bapenda memperketat penertiban pajak kendaraan tambang dan perkebunan guna mengejar potensi penerimaan daerah hingga triliunan rupiah.
Pemprov Kaltim melalui Bapenda memperketat penertiban pajak kendaraan tambang dan perkebunan guna mengejar potensi penerimaan daerah hingga triliunan rupiah.

SAMARINDA - Pemerintah Pro|vinsi Kalimantan Timur memperkuat langkah penertiban pajak terhadap aset operasional milik perusahaan tambang dan perkebunan. Upaya ini diproyeksikan mampu mendorong tambahan penerimaan daerah hingga mencapai nilai triliunan rupiah pada tahun 2026.

Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi optimalisasi pendapatan daerah yang selama ini dinilai masih memiliki potensi besar, terutama dari sektor pertambangan dan perkebunan kelapa sawit.

Kepala Bidang Pajak Daerah Bapenda Kalimantan Timur, Lora Sari, menyampaikan bahwa fokus utama pemerintah adalah memastikan seluruh potensi pajak dapat ditarik secara maksimal tanpa ada kebocoran.

Menurut Lora Sari, optimalisasi pemungutan pajak daerah dilakukan untuk menghindari potensi kehilangan pendapatan yang seharusnya dapat masuk ke kas daerah.

Gubernur Rudy Mas’ud Bentuk Tim Terpadu Bersama Forkopimda

Kebijakan penertiban pajak diperkuat melalui pembentukan tim terpadu yang diinisiasi oleh Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud. Tim tersebut melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) guna meningkatkan efektivitas pengawasan di lapangan.

Tim terpadu bertugas melakukan pendataan sekaligus pemungutan sejumlah jenis pajak yang berada di wilayah konsesi perusahaan. Fokus utama meliputi pajak kendaraan bermotor serta pajak alat berat yang digunakan dalam aktivitas operasional perusahaan.

Selain sektor pertambangan, pemeriksaan kepatuhan pajak juga diperluas ke sektor perkebunan kelapa sawit yang dinilai memiliki kontribusi signifikan terhadap ekonomi daerah.

Ribuan Kendaraan Dan Alat Berat Tambang Terdata

Hasil pemeriksaan awal pada sektor pertambangan menunjukkan jumlah aset operasional yang sangat besar.

Pada kawasan operasional PT Kaltim Prima Coal (KPC) di Kutai Timur, tim mencatat keberadaan:

  • 16.743 unit kendaraan bermotor

  • 1.645 unit alat berat

  • 162 unit dump truck aktif

Data tersebut menjadi dasar untuk menghitung potensi pajak yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan.

Menurut catatan Bapenda Kalimantan Timur, penerimaan pajak bahan bakar dari operasional PT Kaltim Prima Coal (KPC) pada tahun 2025 mencapai sekitar Rp1,04 triliun.

Pendataan Juga Menyasar Perusahaan Tambang Lain

Selain KPC, tim terpadu juga melakukan pendataan pada PT Kideco Jaya Agung di Kabupaten Paser.

Dalam proses pendataan, tercatat:

  • 4.099 unit kendaraan bermotor

  • 937 unit alat berat

  • 662 unit dump truck

Setoran pajak bahan bakar dari PT Kideco Jaya Agung pada tahun 2025 mencapai sekitar Rp326 miliar.

Memasuki triwulan pertama tahun 2026, kontribusi pajak dari perusahaan tersebut kembali meningkat dengan tambahan sekitar Rp137 miliar.

Selanjutnya, pemeriksaan kepatuhan pajak juga diarahkan kepada PT Berau Coal, setelah analisis potensi penerimaan dari perusahaan sebelumnya selesai dilakukan.

Sektor Sawit Tak Luput Dari Pemeriksaan

Selain sektor tambang, tim terpadu juga memeriksa kepatuhan pajak perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Sebanyak 67 perusahaan pengelola pabrik kelapa sawit di Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi target pemeriksaan.

Hingga triwulan pertama 2026, tercatat 35 perusahaan perkebunan telah menyelesaikan proses pemeriksaan kepatuhan pajak.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh aktivitas produksi yang memiliki kewajiban pajak dapat tercatat secara akurat.

Pemeriksaan Pajak Mengadopsi Pola Audit BPK

Untuk menjaga akurasi dan transparansi, proses pemeriksaan pajak daerah dilakukan dengan pendekatan audit yang mengacu pada standar pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

Pendekatan tersebut diadopsi guna memastikan setiap perusahaan memenuhi kewajiban pajak secara benar dan sesuai aturan yang berlaku.

Metode audit ini juga diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem pengawasan pajak daerah.

Potensi Pendapatan Daerah Masih Sangat Besar

Langkah intensif yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan bahwa sektor pertambangan dan perkebunan masih menjadi tulang punggung penerimaan daerah.

Dengan jumlah kendaraan operasional dan alat berat yang mencapai puluhan ribu unit, potensi pajak yang dapat dihimpun diperkirakan masih akan terus meningkat dalam beberapa tahun mendatang.

Optimalisasi pajak dari sektor strategis ini diharapkan mampu memperkuat kemampuan fiskal daerah dalam mendukung pembangunan infrastruktur serta pelayanan publik.

FAQ

1. Mengapa Pemprov Kaltim menertibkan pajak perusahaan tambang?
Penertiban dilakukan untuk memastikan seluruh potensi pajak dari kendaraan dan alat berat perusahaan dapat dipungut secara optimal tanpa kebocoran.

2. Siapa yang memimpin kebijakan ini?
Kebijakan penertiban pajak diprakarsai oleh Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, melalui pembentukan tim terpadu.

3. Perusahaan tambang mana saja yang telah diperiksa?
Beberapa perusahaan yang telah didata antara lain PT Kaltim Prima Coal (KPC), PT Kideco Jaya Agung, dan PT Berau Coal.

4. Selain tambang, sektor apa yang juga diperiksa?
Sektor perkebunan kelapa sawit juga menjadi target pemeriksaan kepatuhan pajak.

5. Berapa potensi penerimaan pajak yang ditargetkan?
Potensi penerimaan pajak diperkirakan dapat mencapai nilai triliunan rupiah pada tahun 2026.

Gubernur Kalbar Temui Demonstran, Paparkan Konflik Air Upas dan IPM

Gubernur Kalbar Ria Norsan menemui demonstran dan menjelaskan konflik Air Upas, progres jalan provinsi, serta peningkatan IPM Kalimantan Barat hingga 2026.
Gubernur Kalbar Ria Norsan menemui demonstran dan menjelaskan konflik Air Upas, progres jalan provinsi, serta peningkatan IPM Kalimantan Barat hingga 2026.

PONTIANAK - Aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Kalimantan Barat pada Senin (27/4/2026) menjadi ruang dialog terbuka antara pemerintah provinsi dan massa demonstran. Dalam pertemuan tersebut, Ria Norsan bersama Krisantus Kurniawan memilih turun langsung menemui peserta aksi untuk memberikan penjelasan terkait sejumlah isu yang menjadi sorotan publik.

Dialog berlangsung di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Barat dengan fokus utama pada konflik sosial di wilayah Air Upas, kondisi infrastruktur jalan provinsi, serta perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kalimantan Barat.

Konflik Air Upas Disebut Berawal dari Persaingan Usaha

Dalam kesempatan tersebut, Ria Norsan menegaskan bahwa peristiwa yang terjadi di Air Upas tidak semata-mata dipicu konflik sosial biasa. Menurut Ria Norsan, persoalan tersebut berkaitan dengan persaingan usaha, kecemburuan sosial, serta adanya upaya adu domba di tengah masyarakat.

Ria Norsan menyampaikan bahwa persoalan tersebut perlu ditangani secara hati-hati karena melibatkan warga lokal serta aktivitas ekonomi masyarakat.

Selain itu, Ria Norsan mengungkapkan bahwa insiden pembakaran gudang yang terjadi di wilayah tersebut berdampak pada menurunnya angka pencurian sawit di kawasan sekitar. Saat ini, proses hukum kasus tersebut telah ditangani oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Barat.

Dalam perkembangan terakhir, dua orang terduga pelaku telah diamankan, sementara satu orang lainnya masih dalam pencarian dengan inisial J.

Kondisi Jalan Provinsi Diklaim Mengalami Peningkatan

Selain isu keamanan, persoalan infrastruktur juga menjadi perhatian utama dalam dialog tersebut. Ria Norsan memaparkan capaian pembangunan jalan provinsi selama lebih dari satu tahun masa kepemimpinan sejak pelantikan pada Februari 2024.

Data yang disampaikan menunjukkan peningkatan persentase jalan mantap di Kalimantan Barat. Pada tahun 2024, kondisi jalan mantap tercatat sebesar 61 persen. Hingga April 2026, angka tersebut meningkat menjadi 65 persen.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menargetkan persentase jalan mantap mencapai 80 persen pada akhir masa jabatan tahun 2029.

Ria Norsan mengakui keterbatasan anggaran dari pemerintah pusat masih menjadi tantangan utama dalam percepatan pembangunan jalan. Namun, upaya perbaikan terus dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota.

IPM Kalbar Mengalami Kenaikan dalam Dua Tahun Terakhir

Dalam sektor pembangunan manusia, Ria Norsan menyampaikan adanya peningkatan nilai Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Barat.

Data yang dipaparkan menunjukkan bahwa IPM Kalbar meningkat dari angka 71,19 pada tahun 2024 menjadi 72,09 pada tahun 2026.

Meski demikian, tantangan di bidang pendidikan masih cukup besar, terutama terkait angka putus sekolah yang disebut mencapai 25 persen.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berencana memperluas kerja sama dengan sektor swasta melalui program pendidikan vokasi. Selain itu, penyediaan program pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C juga akan diperkuat, terutama bagi pekerja yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah.

Mahasiswa Diminta Sampaikan Tuntutan Secara Detail

Di akhir dialog, Ria Norsan mengajak seluruh pihak untuk mengutamakan komunikasi terbuka dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul di masyarakat.

Ria Norsan juga meminta perwakilan mahasiswa untuk menyampaikan dokumen tuntutan secara rinci agar setiap poin dapat dipelajari oleh instansi terkait dan ditindaklanjuti secara menyeluruh.

Langkah tersebut dinilai sebagai upaya membangun komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus menjaga stabilitas sosial di Kalimantan Barat.

FAQ

Apa penyebab konflik di Air Upas menurut Gubernur Kalbar?
Menurut Ria Norsan, konflik dipicu persaingan usaha, kecemburuan sosial, dan adanya upaya adu domba di masyarakat.

Berapa persentase jalan mantap di Kalbar saat ini?
Hingga April 2026, persentase jalan mantap di Kalimantan Barat mencapai 65 persen.

Apa target pembangunan jalan Provinsi Kalbar?
Pemerintah Provinsi Kalbar menargetkan 80 persen jalan mantap pada tahun 2029.

Bagaimana perkembangan IPM Kalbar terbaru?
IPM Kalbar meningkat dari 71,19 pada 2024 menjadi 72,09 pada 2026.

Apa solusi pemerintah untuk menekan angka putus sekolah?
Pemerintah akan memperluas pendidikan vokasi dan program Paket A, B, dan C melalui kerja sama dengan sektor swasta.

Bupati Kubu Raya Tekankan Peran Dinas Pertanian Dampingi Petani

Bupati Kubu Raya menghadiri Gebyar Tani 2026 dan mendorong masyarakat membeli hasil petani lokal serta memperkuat peran pendampingan dan inovasi pertanian.
Bupati Kubu Raya menghadiri Gebyar Tani 2026 dan mendorong masyarakat membeli hasil petani lokal serta memperkuat peran pendampingan dan inovasi pertanian.

KUBU RAYA – Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menjadikan kegiatan Gebyar Tani dan Bazar Pasar Tani sebagai sarana strategis untuk memperkuat posisi sektor pertanian dalam menopang ekonomi daerah.

Kegiatan yang berlangsung pada Selasa (28/4/2026) tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Kubu Raya bersama jajaran perangkat daerah, kelompok tani, serta masyarakat yang memadati area bazar untuk membeli hasil pertanian segar.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Kubu Raya menegaskan pentingnya dukungan masyarakat terhadap produk hasil pertanian lokal sebagai bentuk nyata penghargaan kepada petani.

Menurut Bupati Kubu Raya, peningkatan konsumsi produk lokal memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan petani serta stabilitas ketahanan pangan daerah.

“Petani memegang peran penting dalam menjaga ketersediaan pangan. Dukungan masyarakat melalui pembelian hasil panen lokal menjadi langkah sederhana yang memberikan dampak besar bagi perekonomian,” ujar Bupati Kubu Raya dalam sambutan kegiatan.

Pendampingan Lapangan Jadi Fokus Pemerintah

Selain mendorong peningkatan konsumsi produk lokal, Bupati Kubu Raya juga memberikan arahan khusus kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kubu Raya, Agus Siswandi, agar memperkuat pendampingan kepada petani di tingkat lapangan.

Bupati Kubu Raya menilai kehadiran langsung aparat pertanian sangat penting untuk memastikan berbagai kendala petani dapat diatasi secara cepat dan tepat.

Arahan tersebut mencakup peningkatan intensitas kunjungan lapangan, pemberian motivasi, serta penyediaan solusi teknis untuk pengembangan komoditas unggulan.

Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga keberlanjutan sektor pertanian di wilayah Kabupaten Kubu Raya.

Generasi Muda Didorong Masuk Ke Sektor Pertanian

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kubu Raya, Agus Siswandi, menyampaikan komitmen untuk melibatkan generasi muda dalam pengembangan pertanian modern.

Menurut Agus Siswandi, sektor pertanian memiliki peluang besar untuk berkembang apabila didukung pemanfaatan teknologi serta inovasi sistem produksi.

Agus Siswandi menjelaskan bahwa Dinas Pertanian Kabupaten Kubu Raya akan mengembangkan sistem pertanian berbasis teknologi, termasuk penyediaan peralatan modern serta penguatan akses pemasaran hasil pertanian.

Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan minat generasi milenial agar melihat pertanian sebagai sektor usaha yang menjanjikan.

Gebyar Tani Jadi Sarana Promosi Produk Lokal

Kegiatan Gebyar Tani dan Bazar Pasar Tani tidak hanya menjadi ajang pertemuan antara petani dan konsumen, tetapi juga menjadi sarana promosi produk pertanian lokal.

Beragam komoditas segar serta produk olahan lokal ditampilkan dalam bazar tersebut, menarik minat masyarakat untuk membeli langsung dari petani.

Bupati Kubu Raya menyampaikan harapan agar kegiatan serupa dapat terus diselenggarakan secara berkelanjutan sebagai bagian dari strategi memperluas pasar hasil pertanian.

Kolaborasi antara pemerintah daerah, petani, dan masyarakat dinilai menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan sektor pertanian secara berkesinambungan.

Optimisme Terhadap Masa Depan Pertanian Kubu Raya

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menilai sektor pertanian masih memiliki potensi besar untuk terus berkembang, terutama dengan dukungan teknologi, pendampingan, serta keterlibatan generasi muda.

Kegiatan Gebyar Tani diharapkan mampu meningkatkan semangat bertani di kalangan masyarakat sekaligus membuka peluang ekonomi baru berbasis pertanian.

Partisipasi aktif masyarakat dalam membeli produk lokal juga diyakini menjadi kunci penting dalam menjaga keberlanjutan sektor pangan di daerah.

FAQ

Apa tujuan utama kegiatan Gebyar Tani di Kubu Raya?

Kegiatan ini bertujuan memperkuat sektor pertanian, memperluas pasar hasil tani, serta meningkatkan kesejahteraan petani melalui penjualan langsung kepada masyarakat.

Siapa yang hadir dalam kegiatan Gebyar Tani 2026?

Kegiatan dihadiri oleh Bupati Kubu Raya, Kepala Dinas Pertanian Agus Siswandi, perangkat daerah, kelompok tani, serta masyarakat.

Apa peran Dinas Pertanian dalam kegiatan ini?

Dinas Pertanian bertugas melakukan pendampingan kepada petani, menyediakan teknologi pertanian modern, serta membantu akses pemasaran hasil pertanian.

Mengapa generasi muda didorong masuk ke sektor pertanian?

Karena pertanian modern berbasis teknologi dinilai memiliki peluang usaha besar dan dapat meningkatkan daya saing sektor pertanian.

Apa manfaat membeli produk pertanian lokal?

Membeli produk lokal membantu meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat ekonomi daerah, serta menjaga ketahanan pangan.

OJK Kalbar Apresiasi Kemajuan Kubu Raya Dan Ingatkan Bahaya Pinjol Ilegal

OJK Kalbar menilai inklusi keuangan Kubu Raya semakin maju. Rahmah Hidayati juga mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap pinjol ilegal dan judi online.
OJK Kalbar menilai inklusi keuangan Kubu Raya semakin maju. Rahmah Hidayati juga mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap pinjol ilegal dan judi online.

KUBU RAYA – Upaya memperluas akses keuangan di Kabupaten Kubu Raya terus menunjukkan perkembangan yang dinilai positif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Barat. Namun di tengah pertumbuhan tersebut, ancaman pinjaman online ilegal dan judi online tetap menjadi perhatian serius.

Kepala OJK Kalimantan Barat, Rahmah Hidayati, menghadiri kegiatan penguatan sinergi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Kubu Raya yang dirangkaikan dengan pelatihan peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Bupati Kubu Raya pada Selasa (28/4/2026) dan dihadiri unsur Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, pimpinan Bank Kalbar, serta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam forum tersebut, Rahmah Hidayati menilai Kabupaten Kubu Raya menunjukkan kemajuan dalam memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Perkembangan tersebut dinilai tidak terlepas dari kerja sama berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan sektor perbankan.

Menurut Rahmah Hidayati, kolaborasi yang konsisten antara pemangku kepentingan menjadi kunci dalam membuka akses pembiayaan yang lebih luas bagi pelaku usaha, khususnya UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah.

Selain akses pembiayaan, peningkatan literasi keuangan juga menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Di tengah capaian positif tersebut, Rahmah Hidayati juga menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap maraknya praktik pinjaman online ilegal dan judi online.

Fenomena tersebut dinilai berpotensi merugikan masyarakat, terutama dari sisi stabilitas keuangan rumah tangga dan keberlangsungan usaha kecil.

Menurut Rahmah Hidayati, peran aktif pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan masyarakat diperlukan untuk mengawasi serta memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak terjebak dalam layanan keuangan ilegal.

Peningkatan pemahaman masyarakat mengenai perbedaan layanan keuangan legal dan ilegal menjadi langkah penting untuk mencegah kerugian finansial di masa mendatang.

Selain agenda koordinasi TPAKD, kegiatan tersebut juga diisi dengan program capacity building bagi pelaku UMKM di Kabupaten Kubu Raya.

Pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman pelaku usaha dalam pengelolaan usaha, pemanfaatan akses pembiayaan, serta penggunaan layanan keuangan formal.

Dengan bekal pengetahuan tersebut, pelaku UMKM diharapkan mampu memperkuat daya saing usaha dan meningkatkan kualitas pengelolaan bisnis secara berkelanjutan.

Penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, OJK, perbankan, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi fokus utama dalam memperluas inklusi keuangan di Kabupaten Kubu Raya.

Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan sistem keuangan yang lebih aman, inklusif, serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat secara jangka panjang.

Ke depan, peningkatan literasi keuangan dan perlindungan masyarakat dari praktik ilegal diperkirakan tetap menjadi prioritas dalam setiap program penguatan akses keuangan daerah.

FAQ

1. Apa tujuan kegiatan TPAKD di Kabupaten Kubu Raya?
Kegiatan TPAKD bertujuan memperluas akses keuangan masyarakat, meningkatkan literasi keuangan, serta mendukung pertumbuhan UMKM di daerah.

2. Mengapa pinjol ilegal dan judi online menjadi perhatian OJK?
Pinjol ilegal dan judi online berpotensi menyebabkan kerugian finansial, utang tidak terkendali, serta mengganggu stabilitas ekonomi masyarakat.

3. Apa manfaat capacity building bagi pelaku UMKM?
Pelatihan membantu pelaku usaha memahami manajemen usaha, akses pembiayaan, serta penggunaan layanan keuangan formal.

4. Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan tersebut?
Kegiatan melibatkan OJK Kalbar, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Bank Kalbar, serta sejumlah OPD terkait.

5. Apa harapan dari penguatan sinergi antar lembaga?
Sinergi diharapkan menciptakan sistem keuangan yang inklusif, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat.