Antrean Panjang akibat Jalan Rusak, PT MPE Dinilai Gagal Tangani Jalan KM 3 Kayu Lapis?

Saputra Berry    Rabu, Mei 13, 2026    Comment   

Antrean Panjang akibat Jalan Rusak, PT MPE Dinilai Gagal Tangani Jalan KM 3 Kayu Lapis?

Jalan rusak di KM 3 Kayu Lapis Sekadau menyebabkan antrean panjang kendaraan. Warga mengkritik perbaikan jalan oleh PT MPE yang dinilai tidak maksimal.

SEKADAU - Kerusakan ruas jalan di Kilometer 3 kawasan Kayu Lapis, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, memicu antrean panjang kendaraan pada Selasa (13/5/2026). 

Kondisi jalan yang berlubang dan berlumpur membuat arus lalu lintas melambat, terutama saat kendaraan melintas di titik kerusakan.

Warga menilai kondisi jalan semakin parah akibat proses perbaikan yang dianggap tidak maksimal. 

Perbaikan disebut minim penggunaan alat berat loader, kekurangan timbunan batu, serta drainase yang tidak berfungsi baik sehingga air masih menggenangi badan jalan.

Akibatnya, kendaraan roda dua maupun roda empat harus bergerak perlahan dan bergantian melintas. 

Antrean kendaraan pun tidak dapat dihindari, terutama di jalur yang berlumpur.

Seorang warga Setawar yang melintas di lokasi mengaku kecewa terhadap kinerja pihak perusahaan yang menangani perawatan jalan, yakni PT MPE.

“Tu lah MPE tidak profesional kerja. Apa lagi operator rata-rata orang bilang tidak pandai dan angkuh,” ujar warga tersebut kepada awak media.

Jalan rusak di KM 3 Kayu Lapis Sekadau menyebabkan antrean panjang kendaraan. Warga mengkritik perbaikan jalan oleh PT MPE yang dinilai tidak maksimal.

Menurut warga, kondisi jalan di kawasan KM 3 Kayu Lapis sudah lama menjadi keluhan masyarakat. 

Perbaikan yang dilakukan dinilai hanya bersifat sementara dan belum menyelesaikan persoalan utama, terutama sistem drainase di sekitar jalan.

Masyarakat berharap PT MPE segera melakukan evaluasi terhadap sistem perawatan jalan dan kinerja operator di lapangan. 

Warga juga meminta perbaikan dilakukan menggunakan alat berat yang memadai serta penambahan material batu agar jalan lebih kuat saat diguyur hujan.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak PT MPE belum memberikan tanggapan resmi terkait keluhan warga maupun antrean kendaraan yang terjadi di KM 3 Kayu Lapis.

Bikin Bangga! Kalbar Peringkat ke-8 Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi di Indonesia

Redaksi    Rabu, Mei 13, 2026    Comment   

Bikin Bangga! Kalbar Peringkat ke-8 Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi di Indonesia

Bikin Bangga! Kalbar Peringkat ke-8 Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi di Indonesia.

Pontianak - Provinsi Kalimantan Barat kembali mencatat pencapaian positif dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Pada 2026, Kalbar berhasil masuk dalam delapan besar provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia sekaligus menjadi yang tertinggi di wilayah Kalimantan dengan angka pertumbuhan mencapai 6,14 persen.

Di bawah kepemimpinan Ria Norsan dan Krisantus Kurniawan, capaian tersebut dinilai sebagai hasil dari sinergi berbagai pihak dalam mendorong pembangunan dan penguatan ekonomi daerah.

Gubernur Ria Norsan mengatakan keberhasilan tersebut tidak lepas dari kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam membangun Kalbar.

“Ini hasil kerja keras dan kolaborasi semua pihak, mari terus bahu-membahu membangun Kalbar yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan,” ujar Ria Norsan.

Pertumbuhan ekonomi Kalbar didukung oleh meningkatnya konsumsi masyarakat serta berkembangnya sejumlah sektor strategis, seperti pertambangan, perdagangan, industri pengolahan, dan konstruksi. Selain itu, peningkatan investasi juga menjadi salah satu faktor penting yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah Provinsi Kalbar juga terus mengoptimalkan peran Pelabuhan Kijing sebagai pelabuhan internasional. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat distribusi logistik, meningkatkan daya saing ekspor, sekaligus membuka peluang investasi dan lapangan kerja bagi masyarakat.

Pemprov Kalbar menilai capaian ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan pembangunan di berbagai sektor. Upaya tersebut dilakukan melalui pembangunan infrastruktur di kabupaten dan kota, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemberdayaan UMKM lokal, hingga pemerataan pembangunan dari desa ke perkotaan.

Pencapaian tersebut juga disebut menjadi bukti bahwa kinerja Pemerintah Provinsi Kalbar dalam dua tahun terakhir mulai menunjukkan dampak nyata dan tren pertumbuhan yang positif bagi perkembangan ekonomi daerah ke depan.

Koperasi SBS Mitra BGA Grup Ikuti Pelatihan Wirausaha Peternakan di Bogor

Muzahidin    Rabu, Mei 13, 2026    Comment   

Koperasi SBS Mitra BGA Grup Ikuti Pelatihan Wirausaha Peternakan di Bogor

PESERTA PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN : Anggota dan Pengurus Koperasi Sinar Berlanjut Sejahtera (SBS) mitra PT BGA Grup di lokasi pelatihan di Bogor Jawa Barat (ist) 

KETAPANG (BT) - PT Gunajaya Ketapang Sentosa (GKS) grup usaha PT Bumitama Gunajaya Agro (BGA) bersama mitra binaanya koperasi Sinar Berlanjut Sejahtera (SBS) di kecamatan Kendawangan kabupaten Ketapang melakukan pelatihan kewirausahan. 

Pelatihan ini diselenggarakan dengan menggandeng lembaga pelatihan profesional, Best Planter Indonesia (BPI). Pelatihan ini dilakukan di Bogor Jawa Barat pada tanggal 13 Mei 2026.

Sebanyak 12 orang peserta pelatihan diajak langsung melihat kproses peternakan kambing dan domba. 

Ketua koperasi SBS, Tarbiin Rahmadani menjelaskan, tujuan pelatihan ini diberikan perusahaan agar anggota koperasi bisa lebih dapat mengembangkan diri melalui upaya literasi dan praktek lapangan secara langsung. 

"Jadi kami bukan hanya taunya bagaimana budidaya kelapa sawit saja, tetapi pelatihan ini lebih ditujukan agar lebih dapat mengembangkan diri melalui usaha lain seperti peternakan yang memang kami nilai cocok di daerah kami,"  ujarnya, Rabu (13/05/2026). 

Pelatihan ini memang dimintakan oleh pihak koperasi kepada PT BGA Grup agar anggota koperasi dapat lebih berkembang  pengetahuanya selain soal budidaya kelapa sawit. 

Ia mengatakan, koperasi yang ia pimpin sudah selesai masa kreditnya sehingga pihaknya merasa perlu untuk mencari alternatif usaha lain. 

"Sebagai mitra BGA yang udah lunas, memang kami mengajukan permintaan kepada BGA agar kami diberikan ilmu soal usaha-usaha yang bisa kami lakukan selain soal tatacara buddidaya kelapa sawit," katanya. 

peserta pelatihan melihat langsung usaha peternakan kambing 

Sekretaris koperasi, Nano Romansyah mengatakan, dalam pelatihan kali ini, jumlah peserta yang ikut hadir langsung sebanyak 12 orang. 

Pihaknya berterima kasih kepada perusahaan yang sudah memberikan wawasan pengetahuan dan  pengembangan diri untuk berusaha yang bisa dilakukan. 

Ia mengatakan, dalam pelatihan ini, dirinya menerima ilmu secara langsung yang disampaikan oleh ahli dari BPI. Melihat peternakan kambing dan domba yang berhasil dikembangkan. 

"Kami berterima kasih kepada BGA yang menyetujui usulan kami soal pelatihan ini. Dalam pelatihan ini, kami secara langsung diajari bagaimana mencari alternatif usaha lain selain kelapa sawit. Kami melihat bagaimana cara beternak kambing dan domba," kata Nano. (mzn)

Viral, Siswi SMAN 1 Pontianak yang Koreksi Juri LCC 4 Pilar MPR RI Diundang ke Senayan, Dapat Tawaran Beasiswa ke China

Hermanto    Rabu, Mei 13, 2026    Comment   

Viral, Siswi SMAN 1 Pontianak yang Koreksi Juri LCC 4 Pilar MPR RI Diundang ke Senayan, Dapat Tawaran Beasiswa ke China

Foto: Josepha Alexandra, siswi kelas XI SMA Negeri 1 Pontianak

PONTIANAK - Josepha Alexandra, siswi kelas XI SMA Negeri 1 Pontianak yang mengikuti Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar MPR RI 2026 Tingkat Provinsi Kalimantan Barat, diundang ke MPR RI di Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Josepha menjadi sorotan publik setelah aksinya memprotes keputusan juri yang menilai jawabannya salah. Padahal, jawaban yang ia berikan dalam kompetisi tersebut terbukti benar.

Keberangkatan Josepha ke Senayan didampingi Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pontianak Indang Maryati, Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas Rio Pratama, dan Guru Pembimbing Heni.

“Yang mendampingi ada Bu Indang selaku Kepsek, lalu ada Pak Rio selaku Waka Humas, dan ada Bu Heni selaku pembimbing,” kata Josepha.

Dapat Tawaran Beasiswa S1 ke China

Selain diundang ke MPR RI, Josepha juga mendapat apresiasi berupa beasiswa S1 ke China dari Rifqinizamy Karsayuda, anggota DPR/MPR RI sekaligus alumni SMA Negeri 1 Pontianak.

Rifqinizamy menawarkan beasiswa kuliah gratis di China dan ikatan kerja di perusahaan multinasional setelah lulus. 

“Kalau Josepha berkenan, abang mau kasih beasiswa kuliah gratis ke China. Nanti tolong kasih tahu orang tua kalau mau. Nanti begitu selesai SMA, Josepha akan berikan beasiswa sekolah kuliah gratis di China dan nanti akan ada pemberian pekerjaan langsung dari berbagai perusahaan multinasional untuk Josepha kalau sudah lulus dari China,” ujarnya.

Josepha mengaku tawaran tersebut masih akan didiskusikan dengan orang tuanya sebelum mengambil keputusan. (Tim)

Lapas Banjarmasin Kembangkan Budidaya Ayam Petelur untuk Pembinaan Warga Binaan

Saputra Berry    Rabu, Mei 13, 2026    Comment   

Lapas Banjarmasin Kembangkan Budidaya Ayam Petelur untuk Pembinaan Warga Binaan

Lapas Kelas IIA Banjarmasin mengembangkan budidaya ayam petelur sistem umbaran untuk memperkuat ketahanan pangan dan melatih keterampilan warga binaan.

BANJARMASIN - Lapas Kelas IIA Banjarmasin, Kalimantan Selatan, meluncurkan program budidaya ayam petelur sistem umbaran dengan melepas 90 ekor ayam di area Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) 2, Selasa. Program ini dikembangkan untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan pembinaan kemandirian warga binaan melalui pelatihan peternakan berbasis praktik langsung.

Kepala Lapas Kelas IIA Banjarmasin Akhmad Herriansyah mengatakan program tersebut menjadi bagian dari strategi pembinaan agar warga binaan memiliki keterampilan kerja produktif di bidang peternakan.

Menurut Herriansyah, budidaya ayam petelur tidak hanya difokuskan pada hasil produksi, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran yang dapat menjadi bekal warga binaan setelah kembali ke masyarakat.

Ia menjelaskan sistem umbaran dilakukan dengan melepas ayam di area terbuka berpagar sehingga ternak memiliki ruang gerak lebih luas, namun tetap berada dalam pengawasan petugas dan warga binaan.

Metode tersebut dinilai mampu mendukung kesehatan ayam karena ternak dapat bergerak lebih alami, memperoleh sinar matahari, serta mencari tambahan pakan di area terbuka. Sementara itu, pengelolaan pakan dan kebersihan kandang tetap dilakukan secara rutin.

Warga binaan juga dilibatkan langsung dalam seluruh proses budidaya, mulai dari perawatan ternak, pemberian pakan, pemantauan kesehatan ayam, hingga pengelolaan hasil produksi telur.

“Pengembangan budidaya ayam petelur tersebut merupakan bagian dari strategi pembinaan kemandirian warga binaan yang diarahkan agar memiliki keterampilan kerja produktif di bidang peternakan,” kata Akhmad Herriansyah.

Kepala Seksi Kegiatan Kerja Lapas Kelas IIA Banjarmasin Bagus Paras Etika menyebut program itu dirancang untuk memberikan pengalaman langsung kepada warga binaan di sektor peternakan.

“Lapas Banjarmasin berkomitmen memperkuat pembinaan berbasis kemandirian yang produktif, berkelanjutan, dan berdampak langsung bagi peningkatan keterampilan warga binaan di sektor peternakan,” ujar Bagus.

Program budidaya ayam petelur tersebut menjadi salah satu upaya Lapas Kelas IIA Banjarmasin dalam memperkuat pembinaan kemandirian berbasis keterampilan kerja. Selain mendukung ketahanan pangan di lingkungan lapas, pelatihan itu diharapkan dapat membantu warga binaan memiliki kemampuan praktis yang bisa dimanfaatkan setelah bebas nanti.

Eks Kajari HSU dan Dua Mantan Pejabat Kejari Jalani Sidang Dakwaan di Banjarmasin

Saputra Berry    Rabu, Mei 13, 2026    Comment   

Eks Kajari HSU dan Dua Mantan Pejabat Kejari Jalani Sidang Dakwaan di Banjarmasin

KPK mendakwa eks Kajari HSU Albertinus Napitupulu dengan pasal berlapis terkait dugaan pemerasan dan gratifikasi dalam sidang perdana di PN Banjarmasin.

BANJARMASIN - Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa mantan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Albertinus Parlinggoman Napitupulu, dengan pasal kumulatif dalam sidang perdana di Pengadilan Negeri Banjarmasin, Selasa.

Selain Albertinus, dua mantan pejabat Kejari HSU, yakni eks Kasi Intel Asis Budianto dan eks Kasi Datun Tri Taruna Fariadi, juga didakwa dalam perkara dugaan korupsi yang berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Desember 2025.

Jaksa KPK Muhammad Hadi mengatakan Albertinus didakwa dengan tiga pasal berbeda terkait tindak pidana korupsi.

Dakwaan pertama berkaitan dengan Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah melalui UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 127 ayat 1 KUHP.

Dakwaan kedua dikenakan Pasal 12 huruf f juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 127 ayat 1 KUHP. Sementara dakwaan ketiga terkait Pasal 12 huruf B juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 127 ayat 1 KUHP.

“Untuk terdakwa Albertinus Parlinggoman Napitupulu didakwa secara kumulatif,” ujar JPU KPK Muhammad Hadi di persidangan.

Untuk terdakwa Asis Budianto dan Tri Taruna Fariadi, jaksa juga menerapkan dakwaan kumulatif. Keduanya didakwa dengan Pasal 12 huruf e dan Pasal 12 huruf B UU Tipikor.

Dalam sidang tersebut, hanya Tri Taruna yang mengajukan eksepsi atau perlawanan terhadap dakwaan jaksa. Sementara Albertinus dan Asis tidak mengajukan keberatan.

JPU KPK turut membeberkan nilai dugaan gratifikasi dan pemerasan yang tercantum dalam dakwaan.

Pada dakwaan pertama terkait dugaan pemerasan dalam jabatan yang melibatkan ketiga terdakwa, nilai uang yang disebut mencapai Rp894 juta.

Kemudian dalam dakwaan kedua terkait dugaan pemerasan secara langsung yang hanya menjerat Albertinus, uang yang diduga diterima mencapai Rp257,5 juta.

Sementara pada dakwaan ketiga terkait gratifikasi, nilainya tercatat sebesar Rp822,8 juta.

KPK juga menyiapkan puluhan saksi untuk dihadirkan dalam persidangan guna mengungkap perkara tersebut.

Ketua Majelis Hakim Aries Dedi menutup sidang usai pembacaan dakwaan dan menjadwalkan sidang lanjutan pada Kamis, 21 Mei 2026.

Kasus ini merupakan tindak lanjut OTT KPK pada 18 Desember 2025 yang menjerat ketiga terdakwa terkait dugaan pemerasan terhadap sejumlah pejabat dan pihak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Keluhan Pasien RSUD MTh Djaman Sanggau Viral di Facebook, Pengguna BPJS Mengaku Kesulitan Obat

Pian    Rabu, Mei 13, 2026    Comment   

Keluhan Pasien RSUD MTh Djaman Sanggau Viral di Facebook, Pengguna BPJS Mengaku Kesulitan Obat

Keluhan pelayanan RSUD MTh Djaman Sanggau ramai di media sosial. Warga menyoroti obat BPJS yang disebut kosong hingga fasilitas toilet dan kursi roda.

SANGGAU - Keluhan masyarakat terhadap pelayanan di RSUD MTh Djaman, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, ramai diperbincangkan di media sosial dalam beberapa hari terakhir. Sejumlah warga menyampaikan pengalaman mereka terkait layanan pasien BPJS hingga fasilitas dasar rumah sakit melalui unggahan di Facebook.

Salah satu persoalan yang paling banyak dikeluhkan berkaitan dengan ketersediaan obat bagi pasien pengguna BPJS. Beberapa warga mengaku kerap menerima informasi bahwa obat yang dibutuhkan sedang kosong dan diarahkan membeli obat di apotek swasta.

“Saya heran, setiap berobat ke sini gunakan BPJS selalu disampaikan bahwa obat kosong, lalu disuruh membeli di apotek swasta,” tulis seorang warga dalam unggahannya sambil memperlihatkan foto RSUD MTh Djaman.

Unggahan tersebut memicu banyak tanggapan dari pengguna Facebook lainnya. Sejumlah warganet mengaku mengalami kejadian serupa saat berobat di rumah sakit tersebut.

Bahkan, ada komentar yang menyinggung dugaan kerja sama tidak transparan antara pihak rumah sakit dengan apotek tertentu. Namun, hingga kini belum ada keterangan resmi terkait tudingan tersebut.

Selain persoalan obat, keluhan juga datang dari keluarga pasien rawat inap terkait penggunaan fasilitas kamar mandi di rumah sakit.

Salah seorang warga mengaku kecewa karena toilet disebut tidak diperbolehkan digunakan untuk mandi oleh keluarga pasien yang menjaga.

“Gimana ceritanya, datang ke sini rawat inap tapi mau mandi toiletnya tidak boleh digunakan untuk mandi. Kita di sini tidak punya keluarga dan rumah, masa iya harus pulang ke kampung dengan jarak tempuh lima jam hanya untuk mandi,” tulisnya.

Keluhan pelayanan RSUD MTh Djaman Sanggau ramai di media sosial. Warga menyoroti obat BPJS yang disebut kosong hingga fasilitas toilet dan kursi roda.

Keluhan mengenai fasilitas dasar lainnya turut bermunculan dalam kolom komentar, mulai dari kondisi kebersihan toilet hingga ketersediaan kursi roda untuk pasien.

Perbincangan mengenai pelayanan RSUD MTh Djaman terus berkembang di media sosial dan mendapat perhatian luas dari masyarakat Kabupaten Sanggau.

Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen RSUD MTh Djaman belum memberikan tanggapan resmi atas berbagai keluhan tersebut. Upaya konfirmasi melalui pesan langsung diketahui telah dibaca, namun belum mendapat balasan.

Meningkatnya keluhan warga di media sosial diharapkan menjadi perhatian bagi pihak terkait untuk melakukan evaluasi terhadap pelayanan kesehatan di RSUD MTh Djaman.

Sorotan publik terhadap layanan rumah sakit juga menunjukkan tingginya harapan masyarakat terhadap akses kesehatan yang memadai, terutama bagi pasien pengguna BPJS dan keluarga pasien rawat inap.

Wabah Hantavirus di Kapal Pesiar Belanda, WHO Konfirmasi 11 Kasus dan 3 Kematian

Pian    Selasa, Mei 12, 2026    Comment   

Wabah Hantavirus di Kapal Pesiar Belanda, WHO Konfirmasi 11 Kasus dan 3 Kematian

WHO mengidentifikasi 11 kasus hantavirus di kapal pesiar MV Hondius, termasuk tiga kematian dan sembilan kasus strain Andes yang kini diawasi ketat. (Foto ilustrasi)

JAKARTA - Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengidentifikasi 11 kasus hantavirus pada penumpang dan awak kapal pesiar Belanda MV Hondius saat kapal mendekati Cabo Verde pada awal Mei 2026. 

Dari total kasus tersebut, tiga orang dilaporkan meninggal dunia dan sembilan kasus telah dikonfirmasi sebagai strain Andes.

Pernyataan itu disampaikan Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez pada Selasa (12/5).

WHO menerima laporan wabah hantavirus mematikan di atas kapal MV Hondius ketika kapal tersebut mendekati Cabo Verde pada awal Mei. 

Situasi itu memicu perhatian internasional karena melibatkan penumpang dan awak kapal dari berbagai negara.

Para penumpang kemudian turun di Tenerife, Spanyol, pada akhir pekan lalu untuk menjalani penanganan lanjutan dan pengawasan kesehatan.

Menurut WHO, seluruh kasus yang teridentifikasi berasal dari penumpang maupun kru kapal. 

Dari 11 kasus yang dilaporkan, sembilan telah dipastikan sebagai virus Andes, sementara dua lainnya masih berstatus kemungkinan besar terinfeksi strain yang sama.

Virus Andes diketahui sebagai salah satu jenis hantavirus yang dapat menyebabkan penyakit serius dan memiliki risiko penularan antarmanusia dalam kondisi tertentu.

“Sejauh ini, ada 11 kasus dilaporkan, termasuk tiga kematian. Semua kasus berasal dari penumpang atau awak kapal. Sembilan di antaranya terkonfirmasi sebagai virus Andes, sementara dua lainnya kemungkinan besar,” kata Tedros dalam konferensi pers.

Tedros menegaskan seluruh kasus suspek maupun terkonfirmasi telah diisolasi dan berada di bawah pengawasan medis ketat guna menekan risiko penyebaran lebih lanjut.

“Rekomendasi WHO adalah mereka harus dipantau secara aktif di fasilitas karantina tertentu atau di rumah selama 42 hari sejak paparan terakhir, yakni 10 Mei, sehingga berakhir pada 21 Juni,” ujarnya.

WHO juga meminta siapa pun yang mulai menunjukkan gejala segera diisolasi untuk mencegah potensi penularan lanjutan.

Negara-negara tujuan repatriasi penumpang kini bertanggung jawab memantau kondisi kesehatan para penumpang dan awak kapal yang kembali ke wilayah masing-masing.

WHO meminta setiap negara melaporkan perkembangan kesehatan mereka secara sistematis sesuai regulasi kesehatan internasional yang berlaku.

Langkah pemantauan selama 42 hari dilakukan sebagai bagian dari upaya mencegah penyebaran wabah lintas negara setelah para penumpang meninggalkan kapal pesiar tersebut.

Manisnya Kopi Susu Pahitnya Sungai Ku, PETI di Kalbar Sulit Dihentikan!

Saputra Berry    Selasa, Mei 12, 2026    Comment   

Manisnya Kopi Susu Pahitnya Sungai Ku, PETI di Kalbar Sulit Dihentikan!

Aktivitas PETI di Kalimantan Barat disebut terus marak dan diduga melibatkan ribuan set tambang ilegal yang berdampak pada lingkungan serta kesehatan masyarakat.

PETI di Kalbar Sulit Dihentikan, Sungai Rusak dan Warga Mulai Terdampak, Tunggu Kapolda Kalbar Baru?

PONTIANAK -- Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di sejumlah wilayah Kalimantan Barat disebut masih terus berlangsung hingga saat ini. Praktik tambang ilegal yang diduga sudah berlangsung bertahun-tahun itu memicu kerusakan lingkungan serta menimbulkan kekhawatiran terhadap kesehatan masyarakat di sekitar area tambang.

Hampir seluruh kabupaten di Kalimantan Barat disebut memiliki aktivitas PETI. Kondisi tersebut membuat publik mempertanyakan efektivitas penegakan hukum terhadap tambang ilegal yang terus beroperasi secara terbuka.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Tim CekFakta BorneoTribun, terdapat dugaan praktik setoran rutin dari aktivitas PETI. Nilainya disebut berkisar Rp1 juta hingga Rp2 juta per minggu untuk satu set penambang emas.

Jumlah aktivitas PETI yang beroperasi di Kalimantan Barat juga diduga mencapai lebih dari 2.000 set. Dugaan itu memperkuat kekhawatiran masyarakat terkait lemahnya pengawasan terhadap praktik tambang ilegal di daerah.

Dampak Lingkungan Semakin Terlihat

Aktivitas PETI dinilai membawa dampak serius terhadap lingkungan, terutama kerusakan sungai dan kawasan sekitar tambang. 

Air sungai yang sebelumnya menjadi sumber kebutuhan masyarakat terancam tercemar akibat aktivitas pengerukan dalam proses penambangan.

Selain itu, kerusakan lahan dan sedimentasi sungai juga disebut menjadi ancaman jangka panjang bagi ekosistem di sekitar wilayah tambang.

Aktivitas PETI di Kalimantan Barat disebut terus marak dan diduga melibatkan ribuan set tambang ilegal yang berdampak pada lingkungan serta kesehatan masyarakat. (Ilustrasi)

Kondisi tersebut memunculkan dilema di tengah masyarakat. Di satu sisi, aktivitas tambang dianggap sebagai sumber mata pencaharian. Namun di sisi lain, dampak lingkungan dan kesehatan mulai dirasakan warga sekitar.

Kesehatan Warga Ikut Terdampak

Aktivitas tambang emas ilegal juga dikhawatirkan berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Warga yang tinggal di sekitar lokasi PETI berisiko terpapar pencemaran air dan lingkungan yang digunakan dalam aktivitas sehari-hari.

Kekhawatiran itu muncul seiring meningkatnya kerusakan sungai yang selama ini menjadi sumber air bagi masyarakat di sejumlah daerah.

Dugaan Keterlibatan Oknum

Dalam laporan yang disampaikan, sejumlah oknum penegak hukum hingga oknum pelayanan masyarakat di tingkat desa diduga ikut memberikan ruang bagi aktivitas PETI untuk tetap berjalan.

Muncul pula istilah “masuk angin” yang disebut-sebut berkaitan dengan dugaan praktik setoran dalam aktivitas tambang ilegal tersebut.

Meski demikian, dugaan tersebut belum mendapatkan tanggapan resmi dari pihak terkait.

Tim CekFakta Klaim Kantongi Bukti

Tim CekFakta khusus BorneoTribun mengaku telah memperoleh sejumlah foto dan video yang memperlihatkan aktivitas PETI di beberapa wilayah Kalimantan Barat.

Namun, mereka juga menilai tidak menutup kemungkinan adanya bantahan dari oknum tertentu terkait dugaan aktivitas tambang ilegal tersebut.

Lebih lanjut, jabatan Kapolda Kalimantan Barat akan segera berganti dari Irjen Pol Pipit Rismanto kepada Irjen Pol Alberd Teddy Benhard Sianipar. 

Pergantian pucuk pimpinan kepolisian daerah itu turut menjadi perhatian publik di tengah maraknya aktivitas PETI di sejumlah wilayah Kalbar.

Masyarakat kini menunggu langkah dan kebijakan kepemimpinan baru dalam penanganan tambang emas tanpa izin. 

Pergantian tersebut dinilai akan menjadi ujian apakah penegakan hukum terhadap aktivitas PETI dapat berjalan lebih tegas atau justru tetap menghadapi persoalan yang sama seperti sebelumnya.

Penulis: Heri Yakop

BGN Gandeng BUMDes dan Koperasi Perkuat Rantai Pasok Program Makan Bergizi Gratis

Hermanto    Selasa, Mei 12, 2026    Comment   

BGN Gandeng BUMDes dan Koperasi Perkuat Rantai Pasok Program Makan Bergizi Gratis

Foto: Rapat Koordinasi Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat sinergi ekonomi kerakyatan dengan memberdayakan BUMDes dan koperasi yang digelar di Aula Kantor Bupati Kubu Raya, Selasa (12/5/2026)

KUBU RAYA - Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat sinergi ekonomi kerakyatan dengan memberdayakan BUMDes dan koperasi untuk mendukung rantai pasok Program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Langkah itu dibahas dalam Rapat Koordinasi yang digelar di Aula Kantor Bupati Kubu Raya, Selasa (12/5/2026). Kegiatan berlangsung pada 11–13 Mei 2026 dengan tema “Sinergi Ekonomi Kerakyatan: Pemberdayaan BUMDes dan Koperasi untuk Penguatan Rantai Pasok dalam Mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG)”.

Rakor dihadiri Gubernur Kalbar H. Ria Norsan, Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Irjen Pol. Sony Sonjaya, Bupati Kubu Raya H. Sujiwo, perwakilan Forkopimda Kalbar, DPRD Kubu Raya, serta pejabat pusat dan daerah lainnya. 

Turut hadir perwakilan KPPG Kalbar, BPOM Kalbar, ahli gizi, chef, pelaku koperasi, BUMDes, UMKM, dan pelaku usaha.

Wakil Kepala BGN Irjen Pol. Sony Sonjaya menegaskan Program MBG tidak hanya berorientasi pada pemenuhan gizi, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi kerakyatan melalui keterlibatan pelaku usaha lokal.

“Program ini telah melibatkan sektor pertanian, peternakan, perikanan hingga UMKM dan koperasi. Hingga saat ini, sekitar 200 ribu masyarakat telah menerima manfaat MBG dengan dukungan sekitar 2.000 pemasok dari berbagai daerah,” ujarnya.

Menurut Sony, pemasok yang terlibat berasal dari koperasi dan kelompok masyarakat sekitar. Program ini membuka peluang ekonomi baru dan menyerap banyak tenaga kerja. Berbagai fasilitas seperti bangunan kosong, rumah tinggal, ruko hingga bekas restoran kini dimanfaatkan untuk mendukung operasional MBG.

Sony menekankan pentingnya keterlibatan koperasi desa dan kelurahan dalam mendukung rantai pasok pangan ke depan. Dengan sistem terintegrasi, koperasi dan BUMDes dinilai mampu menjadi penghubung antara petani, peternak, nelayan dengan kebutuhan pangan program MBG.

“Ke depan koperasi desa dan kelurahan akan menjadi bagian penting dalam mendukung rantai pasok Program MBG agar ekonomi masyarakat di daerah ikut bergerak,” katanya.

Gubernur Kalbar H. Ria Norsan menyampaikan Program MBG harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045. 

“Program ini bukan sekadar bantuan pangan, tetapi juga strategi memperkuat ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja. Melibatkan sektor pertanian, peternakan hingga perikanan untuk penguatan kemandirian pangan berbasis potensi lokal,” ungkap Ria Norsan.

Bupati Kubu Raya H. Sujiwo menegaskan pihaknya ingin perputaran ekonomi dari Program MBG benar-benar dirasakan masyarakat Kubu Raya. Ia meminta seluruh OPD terkait bergerak cepat memastikan kebutuhan pangan seperti ikan, sayur-mayur, ayam, telur dan daging dapat dipenuhi dari daerah sendiri.

“Kita ingin uang yang beredar dari program ini benar-benar berputar di Kabupaten Kubu Raya sehingga manfaat ekonominya dapat dirasakan masyarakat,” tegas Sujiwo.

Menurutnya, apabila koperasi, UMKM dan petani dapat terkoordinasi dengan baik, maka Program MBG akan berjalan seiring dengan penguatan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Barat, khususnya Kubu Raya. (Jm)