Wali Kota Pontianak Lepas Festival Budaya Dayak, Libatkan Peserta Malaysia

Denni    Senin, April 20, 2026    Comment   

Wali Kota Pontianak Lepas Festival Budaya Dayak, Libatkan Peserta Malaysia

Foto: Wali Kota Pontianak Ir. H. Edi Rusdi Kamtono, M.M., M.T. secara resmi melepas rangkaian Festival Budaya Dayak di Rumah Adat Kota Pontianak, Senin (20/4/2026)

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Ir. H. Edi Rusdi Kamtono, M.M., M.T. secara resmi melepas rangkaian Festival Budaya Dayak di Rumah Adat Kota Pontianak, Senin (20/4/2026). Kegiatan berlangsung hingga 25 April dan menghadirkan berbagai pertunjukan budaya dengan melibatkan ratusan peserta, termasuk dari luar negeri.

Dalam keterangannya, Edi Rusdi Kamtono menyampaikan, festival ini menjadi momentum penting dalam pelestarian budaya sekaligus mempererat kebersamaan antar-etnis di Kota Pontianak.

“Festival ini diikuti kontingen dari seluruh kecamatan di Kota Pontianak, serta partisipasi dari Sarawak, Malaysia. Ini menunjukkan keberagaman yang harmonis dalam kehidupan masyarakat kita,” ujarnya.

Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kota Pontianak menambahkan, total peserta mencapai sekitar 900 orang, termasuk 84 peserta dari Malaysia. Selama festival hingga 24 April, terdapat tujuh cabang perlombaan yang digelar.

Festival ini juga diramaikan pameran budaya, stan kuliner khas, serta hiburan dari artis-artis Dayak di panggung utama.

Salah satu daya tarik utama adalah display budaya lintas etnis, yakni pertunjukan yang menampilkan ragam kebudayaan dari berbagai suku dalam satu panggung. Kegiatan ini menjadi simbol kuatnya toleransi dan keberagaman di Kota Pontianak.

“Display budaya lintas etnis merupakan bentuk pertunjukan dan pameran yang menampilkan ragam kebudayaan dari berbagai suku dalam satu waktu. Ini menggambarkan kekayaan budaya yang kita miliki bersama,” jelas panitia.

Terkait ikon budaya Dayak, Mandau, pihak DAD menegaskan bahwa benda tersebut merupakan bagian dari seni dan tradisi.

“Mandau itu 100 persen seni budaya. Walaupun bentuknya seperti senjata tajam, nilai utamanya adalah budaya. Untuk kepemilikan atau pembelian harus mengikuti aturan yang berlaku,” ungkapnya.

Pemerintah Kota Pontianak bersama panitia juga telah mengantisipasi aspek teknis, terutama kebersihan dan pengaturan parkir demi kenyamanan masyarakat.

“Kami sudah menyiapkan petugas untuk mengatur kebersihan dan parkir karena berkaitan dengan pengguna jalan. Semua sudah diantisipasi agar kegiatan berjalan lancar,” tambah Edi.

Festival Budaya Dayak ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga memperkuat pelestarian budaya serta menarik minat wisatawan, baik dari dalam maupun luar negeri. (Jm)

Transformasi Limbah Sawit Jadi Pupuk Organik Di Labangka Penajam Paser Utara

Saputra Berry    Senin, April 20, 2026    Comment   

Transformasi Limbah Sawit Jadi Pupuk Organik Di Labangka Penajam Paser Utara

Desa Labangka bersama Uniba mengolah TKKS menjadi pupuk organik untuk meningkatkan ekonomi petani sawit sekaligus mengurangi limbah dan dampak lingkungan. (Ilustrasi)

Petani Sawit Labangka Ubah Limbah TKKS Jadi Pupuk Organik Bernilai Ekonomi

PPU, Kaltim - Pemerintah Desa Labangka, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, bersama Universitas Balikpapan (Uniba) mendorong transformasi pengelolaan perkebunan sawit melalui pemanfaatan tandan kosong kelapa sawit (TKKS) menjadi pupuk organik.

Langkah ini tidak hanya dipandang sebagai inovasi pertanian, tetapi juga strategi penguatan ekonomi desa berbasis ekonomi sirkular yang lebih ramah lingkungan.

Kepala Desa Labangka, Nasrudin, menegaskan bahwa keterlibatan perguruan tinggi menjadi faktor penting dalam meningkatkan kapasitas petani di tingkat desa.

“Pendampingan dari perguruan tinggi dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di desa,” ujar Nasrudin di Penajam, Minggu.

Ia juga menyebutkan bahwa masyarakat menyambut baik program ini karena memberikan solusi nyata terhadap persoalan limbah perkebunan yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal.

Limbah Sawit Jadi Peluang Baru

Wakil Rektor III Uniba Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Merry Krisdawati Sipahutar, menjelaskan bahwa TKKS memiliki potensi besar sebagai bahan baku pupuk organik.

Menurutnya, sekitar 20 hingga 23 persen dari setiap tandan buah segar sawit menghasilkan limbah TKKS yang sebenarnya masih bernilai guna tinggi.

“Jika tidak dikelola, limbah ini berpotensi mencemari lingkungan. Namun jika dimanfaatkan, bisa menjadi sumber ekonomi baru bagi petani,” jelasnya.

Ia menambahkan, penggunaan pupuk organik juga membantu mengurangi ketergantungan petani terhadap pupuk kimia yang harganya semakin mahal, sekaligus memperbaiki struktur tanah yang menurun akibat penggunaan bahan kimia jangka panjang.

Dampak Ekonomi dan Lingkungan

Program ini diharapkan mampu menekan biaya produksi perkebunan sawit sekaligus meningkatkan hasil panen secara berkelanjutan.

Selain itu, model kerja sama ini juga diproyeksikan menjadi contoh pengelolaan limbah pertanian yang dapat diterapkan di desa-desa lain di Kabupaten Penajam Paser Utara.

FAQ

1. Apa itu TKKS dalam perkebunan sawit?
   TKKS adalah tandan kosong kelapa sawit yang tersisa setelah proses panen dan pengolahan buah sawit.

2. Mengapa TKKS bisa dijadikan pupuk organik?
   Karena mengandung unsur organik yang dapat memperbaiki struktur dan kesuburan tanah.

3. Apa manfaat program ini bagi petani?
   Mengurangi biaya pupuk, meningkatkan hasil panen, dan mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia.

4. Siapa yang terlibat dalam program ini?
   Pemerintah Desa Labangka dan Universitas Balikpapan (Uniba).

5. Apakah program ini bisa diterapkan di daerah lain?
   Ya, program ini berpotensi menjadi model percontohan untuk desa lain di wilayah Penajam Paser Utara.

Dapur MBG Polres Penajam Gunakan IPAL Standar BGN, Sempat Berhenti Operasi

Saputra Berry    Senin, April 20, 2026    Comment   

Dapur MBG Polres Penajam Gunakan IPAL Standar BGN, Sempat Berhenti Operasi

Dapur MBG Polres Penajam Paser Utara kini gunakan IPAL standar BGN untuk memastikan pengolahan limbah lebih bersih, aman, dan ramah lingkungan sesuai aturan terbaru.

Penajam Paser Utara – Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) milik Kepolisian Resor Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, kini menggunakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang telah disesuaikan dengan standar Badan Gizi Nasional (BGN). Sistem tersebut mulai diterapkan sebagai upaya memperketat pengelolaan limbah sekaligus menjaga kualitas lingkungan.

Wakil Kepala Polres Penajam Paser Utara, Komisaris Polisi Awan Kurnianto, mengatakan IPAL yang digunakan merupakan sistem lengkap yang didatangkan dari Jakarta dan dirancang khusus sesuai ketentuan BGN.

“IPAL ini sudah menggunakan teknologi lengkap sesuai standar Badan Gizi Nasional,” kata Awan, Minggu.

Dilengkapi Aerator dan Zat Pengurai Limbah

Sistem IPAL tersebut dilengkapi mesin aerator yang berfungsi menghasilkan gelembung udara untuk mempercepat proses penguraian limbah. Selain itu, digunakan pula zat khusus yang membantu memecah kandungan limbah agar air yang dihasilkan lebih bersih.

Sebagai indikator sederhana, dilakukan uji biologis dengan menempatkan ikan pada bak penampungan akhir. Jika ikan dapat bertahan hidup, maka air hasil olahan dinilai telah aman bagi lingkungan.

Sampel Diuji Labkesda Kaltim

Untuk memastikan standar terpenuhi, Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Kalimantan Timur telah mengambil sampel air dari instalasi tersebut. Hasil pengujian akan menjadi dasar evaluasi, termasuk dalam proses penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Hasil tersebut juga akan dilaporkan kepada Badan Gizi Nasional sebagai bagian dari proses supervisi sebelum operasional dapur kembali berjalan normal.

Sempat Dihentikan Karena Standar IPAL

Sebelumnya, operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polres Penajam sempat dihentikan sementara. Penghentian dilakukan karena sistem IPAL yang digunakan belum memenuhi standar terbaru yang kini diperketat oleh BGN.

Setelah dilakukan penyesuaian dan evaluasi, dapur MBG kini kembali mengarah pada pemenuhan standar yang ditetapkan.

Layani Ribuan Pelajar

Dapur MBG Polres Penajam Paser Utara saat ini melayani sedikitnya 1.189 peserta didik di wilayah Kecamatan Penajam. Para penerima manfaat berasal dari SD Negeri 008, SMP Negeri 21, dan SMA Negeri 8.

Pihak kepolisian menegaskan komitmennya untuk memastikan program pemenuhan gizi tersebut tidak hanya berjalan efektif, tetapi juga aman bagi lingkungan sekitar.

“Kami berupaya agar pengelolaan limbah di dapur MBG benar-benar bersih dan tidak mencemari lingkungan,” ujar Awan.

Tantangan Traceability Sawit RI, 42 Persen Kebun Dikelola Petani Kecil

Saputra Berry    Senin, April 20, 2026    Comment   

Tantangan Traceability Sawit RI, 42 Persen Kebun Dikelola Petani Kecil

Traceability sawit Indonesia menghadapi tantangan besar karena 42% kebun dikelola petani kecil, sementara EUDR Uni Eropa menuntut keterlacakan hingga asal kebun. (Ilustrasi)

Jakarta — Isu traceability atau ketertelusuran dalam industri kelapa sawit Indonesia kembali menjadi sorotan penting di tengah tekanan regulasi global, khususnya dari Uni Eropa. Sistem ini dinilai krusial untuk memastikan produk sawit dapat dilacak asal-usulnya hingga ke tingkat kebun, sekaligus menjaga akses pasar internasional.

Peneliti Strategic Advisor Center for Entrepreneurship, Change, and Third Sector (CECT) Sustainability Universitas Trisakti, Windrawan Inantha, menegaskan bahwa tantangan terbesar dalam implementasi traceability di Indonesia terletak pada struktur kepemilikan lahan yang didominasi petani kecil.

“Dalam konteks traceability, para petani kecil menjadi titik paling rapuh dalam rantai pasok,” ujarnya di Jakarta, Senin.

Tekanan Regulasi Uni Eropa Semakin Kuat

Uni Eropa melalui European Union Deforestation Regulation (EUDR) kini mewajibkan komoditas seperti kelapa sawit terbukti bebas deforestasi. Tidak hanya itu, produk juga harus bisa ditelusuri dari rak supermarket hingga kembali ke lokasi kebun asal.

Kebijakan ini menandai perubahan besar dalam perdagangan global, di mana Uni Eropa tidak lagi sekadar menjadi pembeli, tetapi juga penentu standar industri.

“Traceability sawit hari ini lebih banyak lahir dari tekanan akses pasar dan tata kelola global daripada dorongan konsumen domestik,” jelas Windrawan.

42 Persen Kebun Sawit Dikelola Petani Kecil

Data menunjukkan sekitar 42 persen areal kelapa sawit Indonesia dikelola oleh petani kecil. Kondisi ini menjadi tantangan serius karena banyak petani belum memiliki sistem administrasi dan teknologi yang memadai untuk mendukung keterlacakan.

Windrawan menjelaskan setidaknya ada lima tantangan utama, yaitu legalitas lahan, keterbatasan kapasitas teknis, lemahnya insentif ekonomi, tingginya biaya sertifikasi dan organisasi petani, serta minimnya SDM pendamping.

“Sistem yang menuntut geolokasi presisi, dokumen legal, pencatatan administrasi, dan koneksi digital akan selalu lebih mudah dijalankan oleh perusahaan besar,” katanya.

BPDP Didorong Jadi Motor Transformasi

Untuk menjawab tantangan tersebut, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) didorong menjadi katalis utama transformasi industri sawit nasional.

Windrawan menilai BPDP perlu menjadikan kesiapan traceability sebagai syarat prioritas penerima manfaat program seperti peremajaan sawit, pelatihan, hingga bantuan sarana prasarana.

Selain itu, BPDP juga diharapkan mendanai infrastruktur data di tingkat petani, termasuk pemetaan kebun, digitalisasi kelompok tani, serta pelatihan penggunaan teknologi geolokasi.

“Insentif kebijakan harus terasa nyata di tingkat petani,” tegasnya.

Integrasi Data, Legalitas, dan Insentif Jadi Kunci

Menurut Windrawan, tanpa penyelesaian status lahan, sistem traceability tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu, kolaborasi lintas kementerian seperti ATR/BPN, Kementerian Kehutanan, hingga pemerintah daerah menjadi sangat penting.

Ia juga menekankan perlunya skema insentif ekonomi agar petani merasakan manfaat langsung dari sistem keterlacakan.

“Selama buah dari kebun yang tertelusuri dihargai sama dengan yang tidak tertelusuri, maka perubahan akan berjalan lambat,” ujarnya.

Arah Baru ISPO Berbasis Digital

Windrawan turut mengapresiasi langkah BPDP yang mulai mengembangkan sistem informasi ISPO berbasis WebGIS dan aplikasi mobile. Menurutnya, ini merupakan langkah positif menuju digitalisasi tata kelola sawit nasional.

Namun ia mengingatkan pentingnya integrasi antara riset, sistem digital, dan pembiayaan lapangan agar tidak berjalan sendiri-sendiri.

“Ini sinyal yang benar. Tantangannya sekarang adalah memastikan semuanya bergerak dalam satu arsitektur,” katanya.

FAQ

1. Apa itu traceability dalam industri sawit?
Traceability adalah sistem ketertelusuran yang memungkinkan produk sawit dilacak dari titik akhir hingga kebun asalnya.

2. Mengapa petani kecil menjadi tantangan utama?
Karena keterbatasan legalitas lahan, teknologi, dan kapasitas administrasi membuat mereka sulit memenuhi standar global.

3. Apa itu EUDR Uni Eropa?
EUDR adalah regulasi Uni Eropa yang mewajibkan produk bebas deforestasi dan dapat ditelusuri asal-usulnya.

4. Apa peran BPDP dalam isu ini?
BPDP diharapkan menjadi motor transformasi melalui pendanaan, pelatihan, dan penguatan data petani sawit.

5. Apa dampak jika traceability tidak terpenuhi?
Produk sawit Indonesia berisiko kehilangan akses ke pasar global, terutama Uni Eropa.

Internet Gratis dan Bantuan SPP Jadi Prioritas, Ria Norsan Komitmen Majukan Pendidikan di Kalbar

Heri Yakop    Senin, April 20, 2026    Comment   

Internet Gratis dan Bantuan SPP Jadi Prioritas, Ria Norsan Komitmen Majukan Pendidikan di Kalbar

Internet Gratis dan Bantuan SPP Jadi Prioritas, Ria Norsan Komitmen Majukan Pendidikan di Kalbar. 

Pontianak - Ria Norsan menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam memajukan sektor pendidikan melalui sejumlah program prioritas. Salah satu langkah utama yang dijalankan adalah penyediaan internet gratis di sekolah-sekolah sebagai upaya meningkatkan kualitas pembelajaran dan memperkuat daya saing generasi muda.

Menurut Ria Norsan, akses internet gratis bukan sekadar menghadirkan jaringan di lingkungan sekolah, tetapi menjadi bagian dari strategi besar mendorong transformasi digital pendidikan di Kalimantan Barat. Dengan dukungan konektivitas yang memadai, para siswa dan guru diharapkan dapat mengakses berbagai sumber ilmu pengetahuan secara lebih luas.

“Internet gratis di sekolah bukan hanya soal jaringan, melainkan membuka akses ilmu pengetahuan seluas-luasnya,” ujarnya.

Saat ini, program tersebut telah menjangkau sembilan sekolah di berbagai wilayah Kalimantan Barat. Pemerintah provinsi menargetkan perluasan secara bertahap hingga seluruh sekolah di daerah itu dapat menikmati fasilitas serupa.

Ia menilai kehadiran internet gratis akan memberikan dampak besar terhadap proses belajar mengajar. Selain mempermudah akses materi pembelajaran, program ini juga membuka peluang bagi pelajar Kalbar untuk meningkatkan kemampuan dan bersaing secara positif di tingkat nasional maupun internasional.

Tak hanya fokus pada sarana digital, Pemprov Kalbar juga memberi perhatian terhadap siswa dari keluarga kurang mampu melalui bantuan subsidi SPP. Bantuan tersebut diberikan kepada 21.000 siswa tingkat SMA, SMK, dan SLB swasta yang tersebar di 274 sekolah di Kalimantan Barat.

Program subsidi ini bertujuan memastikan seluruh anak usia sekolah tetap memperoleh pendidikan tanpa terkendala biaya. Pemerintah daerah ingin mencegah terjadinya putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi keluarga.

“Kami ingin memastikan tidak ada anak Kalimantan Barat yang putus sekolah karena keterbatasan biaya,” kata Ria Norsan.

Langkah tersebut menunjukkan perhatian pemerintah daerah terhadap pendidikan tidak hanya terpusat pada sekolah negeri, tetapi juga mencakup sekolah swasta. Dengan dukungan sarana belajar dan bantuan biaya pendidikan, Pemprov Kalbar menempatkan sektor pendidikan sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

Investigasi Kecelakaan Helikopter PK-CFX Di Sekadau Kalbar

Saputra Berry    Minggu, April 19, 2026    Comment   

Investigasi Kecelakaan Helikopter PK-CFX Di Sekadau Kalbar

Polri mengawal olah TKP dan investigasi kecelakaan helikopter PK-CFX di Nanga Taman, Sekadau, bersama KNKT dan tim gabungan untuk mengungkap penyebab kejadian.

SEKADAU — Aparat kepolisian dari Polsek Nanga Taman, Polres Sekadau, Polda Kalimantan Barat, terus melakukan pengamanan dan pendampingan dalam proses olah tempat kejadian perkara (TKP) kecelakaan helikopter Airbus Helicopter H-130 dengan nomor registrasi PK-CFX di Desa Tapang Tingang, Kecamatan Nanga Taman.

Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya investigasi menyeluruh untuk mengungkap penyebab kecelakaan secara faktual dan akurat.

Kapolres Sekadau AKBP Andhika Wiratama melalui Kasi Humas AKP Triyono menjelaskan bahwa rangkaian kegiatan olah TKP telah berlangsung selama dua hari, yakni Sabtu hingga Minggu, 18–19 April 2026.

Polri mengawal olah TKP dan investigasi kecelakaan helikopter PK-CFX di Nanga Taman, Sekadau, bersama KNKT dan tim gabungan untuk mengungkap penyebab kejadian.

Kegiatan tersebut melibatkan tim gabungan yang terdiri dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), Basarnas, TNI, kru dari PT Matthew Air, serta dukungan masyarakat setempat.

“Pada hari pertama, Sabtu (18/4), tim gabungan melakukan olah TKP awal dengan fokus pada pengecekan posisi helikopter, pemeriksaan barang dan dokumen penerbangan, serta penelusuran barang milik korban yang masih tertinggal di sekitar lokasi kejadian,” ujar AKP Triyono.

Polri mengawal olah TKP dan investigasi kecelakaan helikopter PK-CFX di Nanga Taman, Sekadau, bersama KNKT dan tim gabungan untuk mengungkap penyebab kejadian.

Selain itu, tim juga melakukan identifikasi kondisi akhir pesawat dan penyebaran puing di lokasi kecelakaan. Data tersebut menjadi bahan penting dalam proses investigasi lanjutan.

Beberapa barang yang berhasil diamankan pada tahap awal antara lain dokumen penerbangan serta barang pribadi milik korban seperti tas dan perlengkapan lainnya.

Komponen Penting Helikopter Diamankan

Memasuki hari kedua pada Minggu (19/4), tim KNKT bersama tim gabungan melanjutkan investigasi dengan melakukan dokumentasi lebih rinci dan pengumpulan data lapangan.

Sejumlah komponen vital helikopter turut diamankan guna kepentingan analisis teknis lebih lanjut.

Komponen yang diamankan meliputi:

• Instrumen kokpit seperti altimeter

• Airspeed indicator

• Indikator mesin

• Kamera kokpit

• DECU (Digital Engine Control Unit)

• FADEC (Full Authority Digital Engine Control)

Komponen-komponen tersebut merupakan sistem penting yang berperan dalam pengendalian performa mesin helikopter.

Analisis terhadap perangkat ini diharapkan dapat membantu tim investigasi mengidentifikasi faktor teknis yang mungkin menjadi penyebab kecelakaan.

Polri mengawal olah TKP dan investigasi kecelakaan helikopter PK-CFX di Nanga Taman, Sekadau, bersama KNKT dan tim gabungan untuk mengungkap penyebab kejadian.

Selama proses investigasi berlangsung, personel Polri dipimpin oleh Kapolsek Nanga Taman IPDA Bari Candramedi bertugas menjaga keamanan lokasi serta memastikan seluruh proses berjalan sesuai prosedur.

Menurut AKP Triyono, pengamanan lokasi menjadi prioritas utama agar investigasi dapat berjalan tanpa gangguan.

“Polri melalui Polsek Nanga Taman fokus pada pengamanan lokasi dan pendampingan terhadap tim investigasi KNKT agar seluruh proses pemeriksaan di lapangan berjalan sesuai prosedur,” jelasnya.

Kehadiran aparat juga membantu menjaga barang bukti agar tetap aman hingga proses analisis selesai.

Proses investigasi masih akan berlanjut pada Senin (20/4) dengan agenda pergeseran mesin helikopter dari lokasi kejadian.

Langkah ini merupakan bagian dari tahapan lanjutan investigasi untuk mendukung pemeriksaan teknis secara lebih mendalam.

“Olah TKP dan investigasi ini bertujuan untuk mengetahui kronologi kejadian secara faktual serta mengidentifikasi penyebab kecelakaan dari berbagai aspek teknis maupun nonteknis,” ujar AKP Triyono.

Ia menambahkan bahwa hasil investigasi nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi keselamatan penerbangan.

Rekomendasi tersebut diharapkan mampu mencegah kejadian serupa terjadi di masa mendatang.

Polri mengawal olah TKP dan investigasi kecelakaan helikopter PK-CFX di Nanga Taman, Sekadau, bersama KNKT dan tim gabungan untuk mengungkap penyebab kejadian.

Sumber Informasi:

Keterangan resmi dari Kasi Humas Polres Sekadau AKP Triyono.

Proses Verifikasi:
Informasi diperoleh dari kegiatan resmi olah TKP dan investigasi yang melibatkan KNKT dan instansi terkait.

Nilai Kepercayaan:
Data bersumber dari otoritas kepolisian dan lembaga investigasi transportasi nasional.

FAQ

Apa jenis helikopter yang mengalami kecelakaan di Nanga Taman?

Helikopter yang mengalami kecelakaan adalah Airbus Helicopter H-130 tipe H-130T2 dengan nomor registrasi PK-CFX.

Siapa saja yang terlibat dalam proses investigasi?

Tim investigasi melibatkan KNKT, Polri, Basarnas, TNI, kru PT Matthew Air, serta masyarakat setempat.

Apa saja komponen penting yang diamankan dari helikopter?

Beberapa komponen penting yang diamankan meliputi altimeter, airspeed indicator, indikator mesin, kamera kokpit, DECU, dan FADEC.

Apa tujuan utama olah TKP dan investigasi ini?

Tujuannya untuk mengetahui kronologi kejadian, mengidentifikasi penyebab kecelakaan, serta menyusun rekomendasi keselamatan penerbangan.

Apakah investigasi masih berlangsung?

Ya, investigasi masih berlanjut dengan agenda pemindahan mesin helikopter untuk analisis lanjutan.

Terkait SLHS dan Kekosongan Ahli Gizi, BGN Tutup Sementara SPPG di Desa Anik Dingir Kabupaten Landak

Tino    Minggu, April 19, 2026    Comment   

Terkait SLHS dan Kekosongan Ahli Gizi, BGN Tutup Sementara SPPG di Desa Anik Dingir Kabupaten Landak

Foto SPPG Desa Anik Dingir Yang
Oprasionalnya sementara di hentikan

LANDAK - Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Anik Dingir, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak, Kaliamantan Barat. Mendadak menghentikan oprasionalnya untuk mengantar MBG di Sekolah - sekolah terhitung pada tanggal 13 April 2026.

Kejadian tersebut menjadi tanda tanya dari pihak orang tua murid yang menerima manfaat MBG, pasalnya MBG di Desa Anik Dingir tersebut baru berjalan kurang lebih satu bulan belakangan ini.

"Selasa (14/4) kemarin anak saya bilang kami tidak dapat MBG lagi, katanya MBG di Anik tutup tidak tau tutupnya sampai kemungkinan ada masalah," ungkap Yanti salah satu orangtua penerima MBG di Anik kepada media ini. Kamis (16/4/2026).

Setelah itu, tim media mencoba mengkonfirmasi langsung dan menghubungi Koordinator Wilayah BGN Kabupaten Landak Yohanes, saat dihubungi dirinya pun membenarkan, bahwa SPPG di Desa Anik Dingir tersebut untuk saat ini memberhentikan Oprasionalnya sementara waktu.

"Iya pak benar di hentikan sementara waktu ini oprasionalnya, mudah -mudahan dalam satu atau dua minggu kedepanya bisa kembali beroperasi," ujar Yohanes Korwil BGN Landak saat di konfirmasi. Jumat (17/4/2026).

Ia mengatakan, penutupan sementara dapur SPPG tersebut dikarenakan ada dua faktor, yang pertama karena terkait ahli gizi dan yang kedua terkait Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

"SPPG Anik itu, dibagian staf Ahli gizi nya saat ini terjadi kekosongan karena mengundurkan diri, kemudian saat ini juga sedang menunggu hasil pengujian sampel makanan SPPG nya keluar. Inilah yang menjadi alasan untuk menghentikan Oprasionalnya sementara," kata Yohanes.

Perlu diketahui SLHS merupakan sertifikat resmi dari Dinas Kesehatan. Dokumen ini membuktikan bahwa dapur penyedia makanan telah memenuhi standar kebersihan dan kelayakan pangan.

“SLHS bertujuan menjamin makanan yang disajikan aman, bergizi, dan higienis bagi masyarakat,” tambah Yohanes.

Ditanya Terkait Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang ada di dapur SPPG Desa Anik Dingir, ia menjelaskan tidak ada masalah.

"Untuk IPAL mereka sudah ada pengajuan dan sudah sesuai SOP," tutup Yohanes.

BGN Wajibkan Semua SPPG Kantongi SLHS di Bulan Agustus

Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) mewajibkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) pada Agustus mendatang. 

Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Nanik Sudaryati Deyang, mengatakan pihaknya bakal mendorong percepatan sertifikasi standar higiene tersebut.

"Target saya, bulan Juni semua SPPG sudah mendaftar dan bulan Agustus seluruh SPPG sudah ber-SLHS," kata Nanik dalam keterangan resminya, Jumat (17/4/2026).

Nanik mengatakan, sampai saat ini jumlah SPPG yang mengantongi SLHS terus bertambah. Pada akhir September 2025, tercatat baru 39 SPPG yang mengantongi SLHS.

Namun, per 15 April 2026 jumlah SPPG yang mengantongi sertifikat itu sudah mencapai 13.576 unit atau 52,37 persen dari 25.925 SPPG yang sedang beroperasi.

Sementara, jumlah SPPG yang telah mengajukan SLHS ke Dinas Kesehatan setempat sudah mencapai 16.681 unit atau 81,39 persen. Nanik menegaskan, oihaknya akan terus mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk ikut berperan dalam percepatan sertifikasi dapur MBG.

“Tetap harus mengacu pada persyaratan-persyaratan yang wajib dipenuhi oleh SPPG," ujar Nanik.

Pada saat yang bersamaan, BGN tanpa sertifikat SLHS juga akan ditindak tegas karena dinilai belum mematuhi kewajiban administratif.

Nanik mentakan bakal memerintahkan Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan di BGN untuk membekukan sementara SPPG yang belum mengurus SLHS. Tindakan ini merupakan wujud komitmen pemerintah menjaga kualitas dan keamanan makanan yang disajikan kepada jutaan penerima manfaat.

 "Untuk SPPG yang belum mendaftar SLHS, kami akan instruksikan dilakukan suspensi atau penghentian sementara operasional," tutur Nanik.

BGN Wajibkan Semua Dapur MBG Kantongi SLHS di Bulan Agustus Sebagai informasi, pemerintah mencatat per 30 Maret 2026 program MBG telah menjangkau 61.680.043 penerima manfaat. 

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut, MBG itu disalurkan melalui mencapai 26.066 unit SPPG di 38 provinsi. Pemerintah menyatakan akan terus menyempurnakan pelaksanaan program MBG sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto. 

“Atas perintah Presiden, kita diminta sudah sempurna sebelum akhir tahun,” ujar Zulhas dalam rapat di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Kamis (2/4/2026). (dikutip dari Kompas.com)

BGN Tegas Bakal Stop Operasional SPPG Bila Tak Miliki SLHS dan IPAL

Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menegaskan bahwa seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang baru beroperasi wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) maksimal satu bulan setelah mulai beroperasi.

Ketentuan tersebut menjadi syarat utama dalam menjamin keamanan pangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal itu disampaikan Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Selasa (20/1).

"Kami mensyaratkan seluruh SPPG baru yang baru beroperasi maka maksimal satu bulan setelah beroperasi sudah harus memiliki SLHS. Karena pada saat penilaian SLHS memang SPPG tersebut harus sudah operasional," kata Dadan.

Menurut Dadan, SLHS hanya dapat diberikan kepada SPPG yang sudah beroperasi, karena proses penilaian mencakup berbagai aspek, mulai dari pelatihan pegawai hingga menu makanan yang disajikan kepada penerima manfaat.

"Terkait dengan SLHS, SPPG baru yang akan operasional kita perintahkan untuk meminta rekomendasi dari dinas kesehatan kabupaten masing-masing," sambungnya.

Apabila ketentuan tersebut tidak dipenuhi, kata Dadan, maka operasional SPPG akan dihentikan sementara. Selain aspek higiene dan sanitasi, BGN juga mewajibkan setiap SPPG memiliki sistem pengolahan limbah berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).Ketentuan tersebut akan menjadi bagian dari proses sertifikasi ke depan.

 "Kemudian untuk pengolahan limbah, kami mensyaratkan bahwa di setiap SPPG ada IPAL dan ini menjadi bagian nanti sertifikasi," ucapnya.

BGN akan memberikan kesempatan kepada SPPG yang belum memiliki pengolahan limbah untuk segera melengkapinya. Apabila setelah diberikan tenggat waktu SPPG tetap tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka operasionalnya berpotensi dihentikan.

"Ketika kesempatan sudah diberikan dan tetap tidak membuat kemungkinan besar SPPG itu akan kita hentikan," tegas Dadan.(dikutip dari web BGN)

(RED)

Wabup Kubu Raya Sukiryanto Buka Jalan Sehat UNU Kalbar

Denni    Minggu, April 19, 2026    Comment   

Wabup Kubu Raya Sukiryanto Buka Jalan Sehat UNU Kalbar

Foto: Wakil Bupati Kubu Raya Sukiryanto membuka kegiatan jalan sehat Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat di halaman Kantor Bupati Kubu Raya, Jalan Arteri Supadio, Sungai Raya, Minggu (19/4/2026)

KUBU RAYA – Wakil Bupati Kubu Raya Sukiryanto membuka kegiatan jalan sehat Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat di halaman Kantor Bupati Kubu Raya, Jalan Arteri Supadio, Sungai Raya, Minggu (19/4/2026).

Kegiatan ini dihadiri Rektor UNU Kalbar Prof. Dr. Sukino, http://M.Ag., Kepala Kanwil Kemenag Kalbar Kamaludin, http://S.Ag., Anggota DPRD Provinsi Kalbar Mulyadi Tawik, http://S.Ag., Anggota DPRD Kubu Raya Hj. Maimunah, S.E. dan H. Rusdi, Sekretaris DPW PKB Kalbar H. Irsan, http://S.Ag., perwakilan IAIN Pontianak Prof. Dr. Zainudin, http://M.Si., Ketua Fatayat NU Kalbar Umy Marzukoh, http://S.Ag., Kepala Cabang Bank Kalbar Kubu Raya Teguh, serta civitas akademika UNU Kalbar.

Kegiatan yang mendapat dukungan penuh Pemkab Kubu Raya ini dinilai sebagai momentum positif untuk memperkenalkan kampus kepada masyarakat luas.

Dalam sambutannya, Sukiryanto mengapresiasi kegiatan yang menggabungkan olahraga dan edukasi tersebut. Menurutnya, jalan sehat tidak hanya memberi manfaat kesehatan, tetapi juga menjadi sarana efektif memperkenalkan dunia pendidikan ke masyarakat.

“Ini momen yang sangat baik. Selain menjaga kesehatan, masyarakat juga bisa lebih mengenal UNU Kalbar, mulai dari keberadaan kampus hingga perannya dalam dunia pendidikan,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemanfaatan ruang terbuka publik untuk kegiatan positif seperti ini perlu terus didorong selama tidak berbenturan dengan agenda lain. Kegiatan ini juga dinilai mampu mendekatkan kampus dengan masyarakat, khususnya di Kubu Raya.

Sementara itu, Rektor UNU Kalbar Prof. Dr. Sukino, http://M.Ag. menyampaikan, jalan sehat ini merupakan bagian dari upaya kampus untuk lebih dekat dengan masyarakat sekaligus memperkenalkan program unggulan UNU Kalbar.

“Kami ingin UNU Kalbar hadir tidak hanya sebagai institusi pendidikan, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat. Melalui kegiatan ini, kami berharap masyarakat semakin mengenal dan percaya untuk melanjutkan pendidikan di UNU Kalbar,” ungkapnya.

Ia menambahkan, sinergi dengan pemerintah daerah akan terus diperkuat untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kontribusi kampus terhadap pembangunan daerah.

Anggota Dewan Energi Nasional Dr. Muhammad Kholid Syeirazi, http://M.Si. turut mengapresiasi kegiatan tersebut. Ia menilai kolaborasi dunia pendidikan dan masyarakat menjadi kunci penting dalam mendorong kemajuan daerah.

“Kampus memiliki peran strategis membangun kesadaran masyarakat, tidak hanya di bidang pendidikan tetapi juga isu penting seperti energi dan pembangunan berkelanjutan. Kegiatan seperti ini menjadi ruang yang baik untuk memperkuat kedekatan tersebut,” ujarnya.

Jalan sehat ini merupakan puncak dari rangkaian tiga agenda besar UNU Kalbar, yakni ramah tamah bersama tokoh dan masyarakat, seminar nasional, serta jalan sehat.

Sukiryanto berharap kegiatan ini membuat UNU Kalbar semakin dikenal luas dan menjadi pilihan utama masyarakat untuk melanjutkan pendidikan, baik di Kubu Raya maupun di seluruh Kalimantan Barat.

“Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan menjadi momen terbaik untuk memperkenalkan UNU Kalbar ke masyarakat luas,” pungkasnya. (Jm)

Panglima Tambak Baya Hadiri Pengukuhan Pengurus MMBB Kalbar

Tino    Minggu, April 19, 2026    Comment   

Panglima Tambak Baya Hadiri Pengukuhan Pengurus MMBB Kalbar

Panglima Tambak Baya Hadiri Pengukuhan dan Pelantikan Ormas MMBB Kalimantan Barat

LANDAK- Penglima Tambak Baya Marselinus Mian, menghadiri Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus Organisasi Masyarakat (Ormas) Mangkok Merah Borneo Bersatu (MMBB) Kalimantan Barat, acara tersebut berlangsung di Gor Patih Gumantar Ngabang, Kabupaten Landak, Kalmantan Barat. Sabtu, 18 April 2026.

Kegiatan tersebut di hadiri oleh Bupati Landak, Forkopimda, Wakil Presiden MADN, Ketua DPD dan Panglima MMBB Malaysia, dan seluruh pengurus dari DPD Kalbar, DPC, serta Anggota Pasukan Ormas MMBB Se-Kaliamantan Barat.

Panglima Tambak Baya dalam sambutanya menyampaikan Ormas MMBB tersebut hadir sebagai wadah pemersatu masyarakat dayak seluruh borneo kalimantan berperan untuk menjaga persatuan, berkontibusi aktif membantu membangun suatu daerah, serta bertujuan melestarikan adat dan budaya dayak.

"Organisasi ini bukan untuk memecah belah, tetapi untuk menyatukan kita sesama adat dan budaya dayak, Tantangan zaman semakin kompleks, perpecahan, hoaks, dan sikap individualisme menguji kita setiap hari. Jika kita terpecah, kita lemah," kata Panglima Tambak Baya dalam sambutanya, Sabtu 18 April 2026.

Selanjutnya Panglima Tambak Baya juga menekankan ada tiga poin penting yang harus jadi pedoman kepada seluruh pengurus MMBB yang baru dilantik, agar bisa jadi tolak ukur dalam menjalankan suatu Organisasi yang baik dan berlandasan peraturan agar terciptanya keselarasan.

1. Kuatkan persaudaraan hentikan saling menyalahkan, mulailah saling menguatkan melalui aksi nyata, kerja keras, gotong royong, peduli sesama, dan menjaga lingkungan.

2. Jadilah teladan. Berani menolak segala bentuk provokasi, berani berdiri di garis depan untuk merukunkan, bukan memecah belah.

3. Bergerak dalam berkarya jangan berhenti pada wacana, turun ke masyarakat buat kegiatan yang bermanfaat, tunjukkan bahwa pemuda MMBB adalah solusi.

"Sekali lagi jika kita bersatu, kita akan kuat Mari kita pegang teguh komitmen ini. Mangkok Merah Borneo Bersatu ini adalah rumah kita bersama dan mari kita besarkan dengan karya dan pengabdiannya,” tutur Panglima Tambak Baya.

Disisi lain Bupati Landak Karolin Margaret Natasa menyambut baik atas di kukuhkanya pengurus Ormas MMBB se-Kalimantan Barat tersebut. Ia mengingatkan untuk srluruh masyarakat adat selalu lestraikan dan kembangkan budaya leluhur yang telah melekat di kehidupan masyarakat.

"Atas nama pribadi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Landak kami menyambut baik berdirinya organisasi ini. Kami percaya keberadaan Ormas MMBB akan memperkaya khasanah budaya dan kelembagaan serta organisasi yang ada di Kabupaten Landak, saja juga mengigatkan tidak hanya sekedar pakaian atau penampilan, tapi saya berharap sunguh tetap berpegang teguh dengan adat budaya yang kita lestarikan bersama adalah bagian dari nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh nenek moyang kita," tutur Karolin. " ucap Bupati Landak, Karolin Margret Natasa.

Kegiatan pelantikan dan pengukuhan tersebut berjalan dengan aman dan lancar, kemudian acara di lanjutkan dengan pertunjukan Acara- acara budaya tradisi masyarakat Adat Dayak dan pertunjukan musisi artis dayak.

Lebih Dari 300 Pelajar Ikut PKD Bulungan 2026 Lestarikan Budaya Lokal

Saputra Berry    Minggu, April 19, 2026    Comment   

Lebih Dari 300 Pelajar Ikut PKD Bulungan 2026 Lestarikan Budaya Lokal

PKD Bulungan 2026 di Kebun Raya Bundayati diikuti lebih dari 300 pelajar. Bupati Syarwani dorong pelestarian olahraga tradisional sebagai warisan leluhur.

Tanjung Selor, Kaltara - Pemerintah Kabupaten Bulungan terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga warisan budaya daerah. Salah satunya lewat ajang Pekan Kebudayaan Daerah (PKD) Bulungan 2026 yang digelar di Kebun Raya Bundayati, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, Sabtu.

Kegiatan tahunan ini menjadi ruang penting untuk melestarikan berbagai olahraga dan permainan tradisional yang telah diwariskan oleh para leluhur.

Bupati Bulungan, Syarwani, menegaskan bahwa pelestarian budaya tidak boleh berhenti dan harus terus dihidupkan setiap tahun.

“Tentu ini adalah agenda rutin tahunan yang harus kita laksanakan dan terus kita hidupkan di Kabupaten Bulungan untuk memastikan pelestarian berbagai macam cabang olahraga yang sudah pernah dilaksanakan ataupun yang menjadi warisan dari para leluhur, orang-orang tua dan nenek moyang kita,” kata Syarwani saat menghadiri kegiatan tersebut.

Lebih Dari 300 Pelajar Ikut Meramaikan PKD 2026

Antusiasme peserta terlihat tinggi dalam gelaran PKD tahun ini. Lebih dari 300 peserta dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) ikut ambil bagian.

Para peserta berasal dari 10 kecamatan di Kabupaten Bulungan. Kehadiran mereka dinilai sebagai bukti kuat bahwa generasi muda masih memiliki semangat untuk mengenal dan mencintai budaya daerah.

Menariknya, sebagian peserta harus menghadapi tantangan transportasi dan kondisi geografis yang tidak mudah demi bisa hadir di lokasi kegiatan.

Hal tersebut mendapat apresiasi dari Bupati Syarwani yang menilai semangat pelajar sangat penting dalam menjaga kelangsungan budaya tradisional.

Selain menjadi ajang lomba, PKD Bulungan 2026 juga dimanfaatkan sebagai sarana mempererat hubungan antar pelajar, guru, dan kepala sekolah di seluruh wilayah Kabupaten Bulungan.

Menurut Syarwani, kegiatan ini bukan hanya soal kompetisi, tetapi juga tentang membangun kebersamaan serta membuka ruang bagi pelajar yang memiliki bakat dan potensi.

“Mereka yang memiliki bakat dan potensi tentu harus diasah dan dipertahankan yang nanti kita harapkan mampu membawa nama baik dan harum Kabupaten Bulungan baik pada tingkat provinsi maupun nasional,” ujarnya.

Lomba Menyumpit Dan Gasing Akan Libatkan Pelajar

Sebagai bentuk komitmen menjaga kelestarian budaya, Pemerintah Kabupaten Bulungan berencana mengembangkan kegiatan serupa pada peringatan Hari Olahraga Nasional (Haornas) pada 9 September 2026.

Kegiatan tersebut nantinya akan dirangkaikan dengan Hari Jadi Kabupaten Bulungan Tahun 2026 serta Festival Sungai Kayan 2026.

Syarwani juga menekankan pentingnya melibatkan generasi muda dalam lomba tradisional, termasuk menyumpit dan gasing yang selama ini lebih banyak diikuti oleh peserta dewasa.

“Saya sudah titip kepada panitia bahwa lomba menyumpit dan gasing tidak hanya nanti dilombakan oleh orang-orang tua, tapi saya tentu berharap ada kelas khusus untuk pelajar antar siswa se-Kabupaten Bulungan,” tegasnya.

Langkah ini diharapkan mampu menumbuhkan minat generasi muda untuk mempelajari dan melestarikan permainan tradisional yang menjadi identitas budaya daerah.

Pelaksanaan PKD Bulungan 2026 menjadi bukti nyata bahwa pelestarian budaya bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi juga bagian dari investasi jangka panjang bagi daerah.

Dengan melibatkan pelajar sejak dini, pemerintah berharap olahraga dan permainan tradisional tidak hanya dikenang sebagai sejarah, tetapi tetap hidup dan berkembang di tengah masyarakat modern.

Upaya ini juga sejalan dengan visi pemerintah daerah dalam menjaga identitas budaya lokal sekaligus meningkatkan kebanggaan generasi muda terhadap warisan leluhur.

FAQ

Apa itu PKD Bulungan 2026?
PKD Bulungan 2026 adalah Pekan Kebudayaan Daerah yang menjadi ajang pelestarian olahraga dan permainan tradisional di Kabupaten Bulungan.

Di mana lokasi PKD Bulungan 2026 diselenggarakan?
Kegiatan berlangsung di Kebun Raya Bundayati, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara.

Siapa saja peserta PKD Bulungan 2026?
Lebih dari 300 pelajar tingkat SD dan SMP dari 10 kecamatan di Kabupaten Bulungan.

Apa tujuan utama kegiatan PKD Bulungan?
Untuk melestarikan olahraga dan permainan tradisional serta menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap budaya daerah.

Apakah lomba tradisional akan terus diadakan?
Ya, pemerintah daerah berencana menggelar lomba tradisional kembali pada peringatan Haornas 2026 yang dirangkaikan dengan Festival Sungai Kayan.