Kubu Raya Cari Solusi Solar Bersubsidi Untuk Nelayan

Hermanto    Jumat, April 24, 2026    Comment   

Kubu Raya Cari Solusi Solar Bersubsidi Untuk Nelayan

Foto: Bupati Kubu Raya, H. Sujiwo

KUBU RAYA - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya terus mencari solusi atas polemik penyaluran solar bersubsidi bagi nelayan yang tak kunjung tuntas. Regulasi yang ketat dinilai menjadi penyebab utama sulitnya nelayan mengakses BBM subsidi tersebut.

Bupati Kubu Raya, H. Sujiwo, menegaskan persoalan ini sudah berlangsung lama dan membutuhkan langkah konkret serta terobosan kebijakan. Pemkab tidak tinggal diam dan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait.

“Ini persoalan serius yang harus kita atensi bersama. Kita sudah mengundang nelayan, dinas terkait, DPRD, TNI AL, hingga KKP untuk duduk bersama mencari jalan keluar,” ujar Sujiwo, Kamis (23/4/2026).

Sujiwo menjelaskan, secara prinsip solar bersubsidi merupakan hak nelayan. Namun dalam praktiknya, aturan dari pemerintah pusat cukup ketat. Regulasi BPH Migas dan Perpres membatasi penerima subsidi, terutama bagi nelayan yang masih menggunakan alat tangkap pukat trawl.

“Kalau tidak sesuai aturan, tentu kita juga berhadapan dengan hukum. Ini yang menjadi dilema,” katanya.

Sebagai solusi jangka pendek, Pemkab Kubu Raya mendorong nelayan beralih dari pukat trawl ke jaring hela dasar agar memenuhi syarat mendapat rekomendasi BBM subsidi. Hanya saja, perubahan alat tangkap itu memerlukan biaya tambahan yang tidak sedikit.

Selain itu, Pemkab berencana menyampaikan persoalan ini ke pemerintah pusat agar regulasi ditinjau ulang, khususnya bagi nelayan kecil.

“Jangan sampai aturan justru memberatkan nelayan kecil. Kita akan terus perjuangkan ini,” tegas Sujiwo. (Jm)

Pengamat Soroti Gaya Komunikasi Teddy Saat Tinjau Sekolah Rakyat Di Jakarta

Saputra Berry    Jumat, April 24, 2026    Comment   

Pengamat Soroti Gaya Komunikasi Teddy Saat Tinjau Sekolah Rakyat Di Jakarta

Analis komunikasi politik menilai kunjungan Seskab Teddy ke Sekolah Rakyat di Jakarta sebagai contoh komunikasi publik efektif yang menunjukkan komitmen pemerintah pada pendidikan.

JAKARTA - Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio menilai kunjungan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya ke Sekolah Rakyat di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, sebagai contoh pendekatan komunikasi publik yang efektif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Menurut Hendri, langkah pejabat yang memilih turun langsung ke lapangan memiliki nilai penting karena menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memahami persoalan nyata di masyarakat, khususnya terkait pendidikan bagi anak-anak yang tidak bersekolah.

Ia menilai, dalam praktik pemerintahan, banyak pihak yang mengetahui adanya masalah sosial, namun tidak semuanya bersedia melihat kondisi tersebut secara langsung.

Kunjungan tersebut dilakukan bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dengan tujuan meninjau kesiapan Sekolah Rakyat serta melihat langsung kondisi calon siswa yang sebagian besar berasal dari kelompok keluarga kurang mampu.

Dalam pandangan Hendri, interaksi langsung antara pejabat dengan masyarakat, terutama anak-anak yang menjadi calon siswa, merupakan bentuk komunikasi yang lebih bermakna dibandingkan penyampaian pidato panjang atau paparan data program.

Ia menilai pendekatan yang mengedepankan dialog langsung dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Selama kunjungan berlangsung, Teddy terlihat lebih banyak berdialog langsung dengan anak-anak tanpa menyampaikan pidato panjang. Ia juga memberikan pernyataan singkat berdasarkan hasil pengamatan di lokasi.

Pendekatan tersebut dinilai sebagai bentuk komunikasi yang jujur dan berorientasi pada tindakan nyata.

Menurut Hendri, pola komunikasi yang dimulai dari aksi di lapangan sebelum menyampaikan pernyataan publik menjadi salah satu pendekatan yang cukup jarang dilakukan, namun memiliki dampak positif bagi citra pemerintah.

Hendri juga menilai pola komunikasi seperti ini sejalan dengan upaya memperbaiki citra komunikasi pemerintah dalam beberapa waktu terakhir.

Ia menyebut, yang terpenting bukan seberapa sering pejabat tampil di media, melainkan seberapa besar kehadiran mereka dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Jika dilakukan secara konsisten, pendekatan tersebut diyakini dapat memperkuat kepercayaan publik secara alami tanpa harus didorong oleh narasi komunikasi yang berlebihan.

Dalam kunjungan tersebut, Teddy menyampaikan sambutan kepada calon siswa yang hadir dan menjelaskan bahwa fasilitas Sekolah Rakyat masih dalam tahap persiapan sebelum resmi beroperasi.

Lebih dari 70 calon siswa dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas hadir dalam kegiatan tersebut. Mereka berasal dari berbagai wilayah di Jakarta dan mayoritas berasal dari keluarga dalam kategori miskin ekstrem.

Sekolah Rakyat di Pejompongan saat ini menempati bangunan milik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan dipersiapkan untuk menampung siswa yang sebelumnya putus sekolah atau belum pernah mengenyam pendidikan formal.

Program ini diharapkan menjadi salah satu solusi untuk memperluas akses pendidikan bagi kelompok masyarakat rentan.

FAQ

1. Siapa yang menilai kunjungan Seskab Teddy ke Sekolah Rakyat?
Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio memberikan penilaian terhadap kunjungan tersebut.

2. Apa tujuan kunjungan Seskab ke Sekolah Rakyat?
Untuk meninjau kesiapan fasilitas sekolah serta melihat langsung kondisi calon siswa yang akan belajar di sana.

3. Siapa saja yang ikut dalam kunjungan tersebut?
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf.

4. Siapa calon siswa Sekolah Rakyat?
Mayoritas berasal dari keluarga miskin ekstrem dan sebagian merupakan anak putus sekolah.

5. Di mana lokasi Sekolah Rakyat yang dikunjungi?
Di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat.

Ringankan Beban Jemaah, Pemprov Kalbar Beri Bantuan Stimulus Haji Rp1,09 Miliar

Ria Sartika    Jumat, April 24, 2026    Comment   

Ringankan Beban Jemaah, Pemprov Kalbar Beri Bantuan Stimulus Haji Rp1,09 Miliar

Ilustrasi Jemaah Haji. Foto: Sony Herdiana/Shutterstock

Pontianak - Kalimantan Barat Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyalurkan bantuan stimulus biaya lokal haji sebesar Rp1,09 miliar pada musim haji tahun ini. Bantuan tersebut diberikan sebagai upaya meringankan beban para jemaah, terutama untuk kebutuhan transportasi darat, akomodasi, hingga konsumsi selama proses keberangkatan dan pemulangan.

Total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp1.090.850.000. Dana itu difokuskan untuk membantu berbagai kebutuhan jemaah sejak sebelum berangkat ke tanah suci hingga setelah kembali ke daerah asal.

Pada tahun ini, jumlah jemaah haji asal Kalimantan Barat tercatat sebanyak 1.858 orang. Jumlah tersebut menurun dibandingkan tahun 2025 yang mencapai 2.519 orang. Berkurangnya jumlah jemaah berdampak pada meningkatnya beban biaya yang harus ditanggung masing-masing peserta.

Melihat kondisi itu, Pemprov Kalbar mengambil langkah dengan memberikan stimulus pembiayaan lokal sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah kepada masyarakat yang akan menunaikan ibadah haji.

Rincian bantuan yang diberikan meliputi transportasi darat dari asrama haji menuju bandara di Pontianak maupun Batam sebesar Rp784 juta. Selain itu, biaya akomodasi asrama haji sebesar Rp137,51 juta dan konsumsi jemaah di Asrama Haji Pontianak serta Batam senilai Rp169,34 juta.

Sementara itu, biaya transportasi udara rute Pontianak–Batam pulang pergi masih menjadi tanggungan jemaah. Hal tersebut disebabkan keterbatasan kemampuan APBD di tengah meningkatnya biaya layanan penerbangan akibat kenaikan harga avtur.

Meski demikian, pemerintah daerah menegaskan akan terus mengoptimalkan dukungan pada komponen biaya yang masih memungkinkan untuk dibiayai melalui APBD, khususnya layanan darat, konsumsi, dan fasilitas asrama haji.

Langkah ini sejalan dengan amanat regulasi, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, yang memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk membantu pembiayaan transportasi serta layanan lokal jemaah sesuai kemampuan fiskal masing-masing daerah.

Kebijakan tersebut sekaligus menegaskan komitmen Pemprov Kalbar dalam memastikan penyelenggaraan ibadah haji berjalan lebih nyaman, aman, dan terfasilitasi dengan baik bagi seluruh jemaah asal Kalimantan Barat.

Lomba Masak Pansoh Meriahkan Naik Dango Ke-3

Hermanto    Jumat, April 24, 2026    Comment   

Lomba Masak Pansoh Meriahkan Naik Dango Ke-3

Foto: Memasak dalam bambu atau biasa disebut Pansoh wujud pelestarian tradisi kuliner khas

PONTIANAK - Tradisi masak pansoh kembali hadir dalam perayaan Naik Dango Ke-3 yang digelar Dewan Adat Dayak (DAD) Kota Pontianak, Kamis (23/4/2026). Memasak dengan bambu ini bukan sekadar menyajikan kuliner khas, tetapi juga membawa pesan tentang hubungan harmonis manusia dengan alam.

Dalam lomba tersebut, peserta memulai proses dengan mengambil bahan langsung dari lingkungan sekitar. Ikan segar diperoleh dari sungai, sedangkan bumbu alami diracik dari hasil hutan. Seluruh bahan dibersihkan, dicampur, lalu dimasukkan ke dalam batang bambu sebagai wadah memasak.

Proses pemasakan dilakukan secara tradisional menggunakan bara api. Teknik warisan leluhur ini dulu biasa dipakai saat berladang atau berburu di hutan. Selain praktis, metode ini tidak membutuhkan peralatan modern karena semua kebutuhan tersedia dari alam.

Setelah dimasak sekitar satu jam, hidangan pansoh disajikan beralaskan daun simpur. Selain keaslian bumbu dan cita rasa, penataan hidangan juga menjadi salah satu aspek penilaian juri.

Juri dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak, Noberta, mengatakan kegiatan ini bertujuan mengenalkan kembali tradisi kepada generasi muda.

“Melalui lomba ini kami mengajak generasi muda memahami cara hidup leluhur yang memanfaatkan alam secara bijak sekaligus menjaga kelestariannya,” ujar Noberta.

Ia menambahkan, masak pansoh mencerminkan keterkaitan hutan dan sungai sebagai sumber kehidupan masyarakat. Bumbu berasal dari hutan, sedangkan ikan diperoleh dari sungai yang masih terjaga.

Kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat perkotaan yang jarang bersentuhan dengan tradisi adat. Dengan praktik langsung, peserta dapat mengenal cara memasak alami yang bebas bahan kimia.

Masak pansoh dalam rangkaian Naik Dango tidak hanya melestarikan kuliner tradisional, tetapi juga memperkuat nilai pelestarian lingkungan yang diwariskan secara turun-temurun. (Jm)

Upaya Tekan Fenomena Fatherless, BKKBN Kaltim Perluas Gerakan Ayah Teladan

Ria Sartika    Jumat, April 24, 2026    Comment   

Upaya Tekan Fenomena Fatherless, BKKBN Kaltim Perluas Gerakan Ayah Teladan

BKKBN Kaltim menargetkan 15.959 ayah terlibat dalam Program GATI untuk memperkuat peran ayah dan mengatasi fenomena fatherless di keluarga. (Foto Ilustrasi)

SAMARINDA - Upaya memperkuat peran ayah dalam keluarga terus digencarkan di Kalimantan Timur. Tahun ini, Perwakilan BKKBN Kalimantan Timur menargetkan keterlibatan sebanyak 15.959 ayah dan calon ayah dalam Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI).

Target tersebut meningkat dibandingkan capaian tahun 2025 yang mencatat 10.768 ayah telah ikut berpartisipasi dalam program serupa.

Ketua Tim Kerja Data dan Informasi Publik BKKBN Kaltim, Sitti Mayasari Hamzah, menyampaikan bahwa peningkatan target ini menjadi bagian dari strategi memperkuat kualitas keluarga serta menekan fenomena fatherless, yaitu kondisi anak tumbuh tanpa keterlibatan aktif ayah dalam kehidupan sehari-hari.

Menurutnya, keterlibatan ayah memiliki dampak besar terhadap pembentukan karakter anak dan keharmonisan keluarga.

Program GATI dirancang sebagai gerakan nasional yang menekankan pentingnya kehadiran ayah dalam proses tumbuh kembang anak.

Fenomena fatherless tidak selalu berarti ketiadaan figur ayah secara fisik. Dalam banyak kasus, anak tetap memiliki ayah, tetapi perannya dalam pengasuhan dan pendidikan anak masih minim.

Melalui GATI, para ayah didorong untuk terlibat aktif dalam kehidupan anak, mulai dari mendampingi belajar hingga membangun komunikasi emosional yang sehat.

Pendekatan ini juga membawa nilai kesetaraan dalam pengasuhan, di mana tanggung jawab keluarga tidak hanya dibebankan kepada ibu.

Gerakan Ayah Teladan Indonesia merupakan salah satu dari lima program prioritas atau Quick Win dalam program besar Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana).

Selain GATI, terdapat empat program prioritas lain yang juga dijalankan secara bersamaan, yaitu:

1. Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting)

Program ini mendorong masyarakat berperan sebagai orang tua asuh bagi anak berisiko stunting.

2. Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya)

Program penyediaan layanan penitipan anak atau daycare unggulan yang terintegrasi dengan sistem pemantauan tumbuh kembang.

3. Aplikasi Konsultasi Keluarga Berbasis AI

Layanan digital yang memudahkan masyarakat berkonsultasi terkait persoalan keluarga.

4. Lansia Berdaya (Sidaya)

Program berbasis komunitas yang memberikan dukungan kepada lansia, khususnya mereka yang tidak mendapatkan perawatan keluarga.

Dalam pelaksanaan program Tamasya, Kalimantan Timur telah memiliki 48 Taman Pengasuhan Anak (TPA) yang menyediakan layanan terintegrasi untuk mendukung tumbuh kembang anak.

Keberadaan TPA tersebut tidak hanya membantu orang tua bekerja, tetapi juga memastikan anak mendapatkan pengasuhan yang tepat.

Empat layanan utama yang diberikan meliputi:

• Peningkatan kompetensi pengasuh

• Pemantauan tumbuh kembang anak

• Sistem umpan balik antara orang tua dan pengasuh

• Rujukan layanan kesehatan jika ditemukan indikasi gangguan tumbuh kembang

Program ini diharapkan dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) sekaligus menekan angka stunting di wilayah tersebut.

Keterlibatan ayah dalam keluarga dinilai memiliki pengaruh signifikan terhadap perkembangan psikologis anak.

Melalui pendekatan berbasis kasih sayang dan komunikasi yang sehat, ayah dapat menjadi figur teladan yang membangun rasa percaya diri serta kedisiplinan pada anak.

BKKBN berharap, melalui berbagai program yang dijalankan, kesadaran ayah terhadap tanggung jawab keluarga dapat semakin meningkat.

Dengan meningkatnya peran ayah dalam pengasuhan, diharapkan kualitas hubungan keluarga menjadi lebih harmonis dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

FAQ

Apa Itu Program GATI?

Program GATI (Gerakan Ayah Teladan Indonesia) adalah gerakan nasional yang mendorong ayah berperan aktif dalam pengasuhan anak dan membangun keluarga harmonis.

Berapa Target Peserta GATI Di Kaltim Tahun Ini?

Target tahun ini mencapai 15.959 ayah dan calon ayah, meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya.

Apa Yang Dimaksud Fenomena Fatherless?

Fatherless adalah kondisi ketika anak tumbuh tanpa keterlibatan ayah, baik karena ketiadaan fisik maupun kurangnya peran dalam pengasuhan.

Apa Saja Program Quick Win BKKBN?

Lima program Quick Win meliputi:

• GATI

• Genting

• Tamasya

• Aplikasi Konsultasi Keluarga Berbasis AI

• Sidaya

Berapa Jumlah Taman Pengasuhan Anak Di Kaltim?

Saat ini terdapat 48 Taman Pengasuhan Anak (TPA) yang menjalankan layanan pengasuhan terintegrasi.

231 Kasus DBD Tercatat, Pemda Kaltim Intensifkan Program 3M Dan Rujukan Cepat

Ria Sartika    Jumat, April 24, 2026    Comment   

231 Kasus DBD Tercatat, Pemda Kaltim Intensifkan Program 3M Dan Rujukan Cepat

Dinkes Kaltim menargetkan angka kematian DBD di bawah 0,4 persen saat jumlah kasus mencapai 231. Samarinda dan Kukar menjadi wilayah prioritas pencegahan. (Gambar ilustrasi)

Samarinda - Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur memperkuat langkah penanganan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dengan target menekan angka kematian di bawah 0,4 persen pada bulan ini. Upaya tersebut dilakukan menyusul tercatatnya 231 kasus DBD di wilayah tersebut.

Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur, Jaya Mualimin, menegaskan bahwa keberhasilan menekan angka kematian sangat bergantung pada kecepatan tenaga kesehatan dalam memberikan penanganan awal kepada pasien yang menunjukkan gejala DBD.

Menurutnya, kesiapsiagaan fasilitas kesehatan menjadi faktor penting untuk menghindari kondisi pasien memburuk, terutama pada fase kritis penyakit.

Dinas Kesehatan mengingatkan bahwa masa peralihan musim menuju kemarau berpotensi meningkatkan risiko penyebaran DBD. Kondisi lingkungan pada masa tersebut sering memicu berkembangnya nyamuk pembawa virus dengue.

Secara kumulatif, jumlah kasus DBD di Kalimantan Timur kini mencapai 231 kasus. Angka tersebut mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan koordinasi antarwilayah, khususnya dalam mempercepat sistem rujukan pasien yang mengalami kondisi kritis.

Instruksi percepatan rujukan telah disampaikan kepada seluruh pemerintah kabupaten dan kota guna memastikan pasien mendapatkan perawatan lanjutan secara cepat dan tepat.

Kota Samarinda tercatat sebagai daerah dengan jumlah kasus tertinggi, yakni 46 kasus infeksi. Kondisi tersebut membuat wilayah tersebut menjadi fokus utama dalam langkah antisipasi.

Selain Samarinda, Kabupaten Kutai Kartanegara juga masuk dalam daftar prioritas dengan 39 kasus yang tercatat hingga saat ini. Di wilayah tersebut, intervensi kesehatan lingkungan dilakukan secara intensif untuk mengurangi potensi penyebaran.

Program pencegahan tidak hanya difokuskan pada layanan kesehatan, tetapi juga menyasar kebersihan lingkungan masyarakat.

Upaya pencegahan DBD dilakukan melalui penguatan gerakan pemberantasan sarang nyamuk menggunakan metode 3M Plus, yaitu menguras, menutup, dan mendaur ulang barang yang berpotensi menjadi tempat berkembang biak nyamuk.

Masyarakat juga didorong untuk kembali mengaktifkan kader juru pemantau jentik di lingkungan Rukun Tetangga (RT). Peran kader dinilai penting dalam memantau potensi keberadaan jentik nyamuk di lingkungan permukiman.

Selain itu, distribusi bubuk Abate secara gratis terus dilakukan melalui puskesmas. Bahan tersebut digunakan untuk membasmi jentik nyamuk di tempat penampungan air.

Pengasapan atau fogging tetap disiapkan sebagai langkah terakhir apabila terjadi lonjakan penularan dalam skala besar. Metode ini digunakan untuk membunuh nyamuk dewasa di wilayah yang dinilai memiliki tingkat penyebaran tinggi.

Di sisi lain, pemerintah memastikan bahwa seluruh rumah sakit rujukan memiliki persediaan logistik medis yang mencukupi untuk merawat pasien DBD.

Sinergi antara pemerintah dan masyarakat dinilai menjadi faktor kunci dalam menekan angka kematian akibat penyakit tersebut.

FAQ

Berapa jumlah kasus DBD di Kalimantan Timur saat ini?

Jumlah kasus DBD di Kalimantan Timur tercatat mencapai 231 kasus berdasarkan data terbaru dari Dinas Kesehatan.

Wilayah mana yang memiliki kasus DBD tertinggi?

Kota Samarinda menempati posisi tertinggi dengan 46 kasus, diikuti Kabupaten Kutai Kartanegara dengan 39 kasus.

Apa target pemerintah dalam penanganan DBD?

Pemerintah menargetkan angka kematian akibat DBD dapat ditekan hingga di bawah 0,4 persen.

Apa itu metode 3M Plus?

Metode 3M Plus adalah upaya pencegahan DBD dengan menguras, menutup, dan mendaur ulang barang yang berpotensi menjadi sarang nyamuk, ditambah langkah pencegahan lainnya.

Kapan fogging dilakukan?

Fogging dilakukan sebagai langkah terakhir ketika penyebaran DBD terjadi secara luas di suatu wilayah.

Bebas Denda Pajak Hingga 30 April 2026, Wajib Pajak Diminta Segera Lapor

Ria Sartika    Jumat, April 24, 2026    Comment   

Bebas Denda Pajak Hingga 30 April 2026, Wajib Pajak Diminta Segera Lapor

Relaksasi pajak hingga 30 April 2026 memungkinkan wajib pajak melaporkan SPT tanpa denda. DJP mengimbau masyarakat segera memanfaatkan kesempatan ini.

Samarinda - Otoritas pajak di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara memberikan kelonggaran kepada masyarakat dengan menghapus sanksi denda pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan hingga akhir April 2026. Kebijakan ini diharapkan mendorong wajib pajak yang belum melapor untuk segera memenuhi kewajibannya tanpa terbebani sanksi administratif.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalimantan Timur dan Utara menyampaikan bahwa masa relaksasi tersebut berlaku hingga 30 April 2026, sehingga masyarakat memiliki kesempatan tambahan untuk menyelesaikan pelaporan pajak.

Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kalimantan Timur dan Utara, Teddy Heriyanto, menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk dukungan pemerintah dalam membantu masyarakat beradaptasi dengan sistem perpajakan terbaru.

Menurut Teddy, wajib pajak yang belum menyampaikan SPT Tahunan diimbau segera memanfaatkan masa kelonggaran tersebut agar tidak terkena sanksi setelah periode berakhir.

Pemberian pembebasan denda ini dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap proses penyesuaian masyarakat terhadap sistem perpajakan baru yang sedang diterapkan. Pemerintah menilai sebagian wajib pajak masih membutuhkan waktu untuk memahami mekanisme pelaporan yang berbeda dari sebelumnya.

Selain pembebasan denda, DJP juga memastikan bahwa pelaporan dapat dilakukan tanpa dikenai bunga keterlambatan selama masa relaksasi berlangsung.

Langkah ini diharapkan mampu mengurangi hambatan administrasi sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan.

Untuk membantu masyarakat, DJP menyediakan layanan pendampingan teknis bagi wajib pajak yang mengalami kesulitan dalam pelaporan.

Masyarakat dapat mendatangi kantor pelayanan pajak terdekat guna memperoleh asistensi langsung dari petugas. Sementara bagi wajib pajak yang terkendala jarak atau mobilitas, pelaporan juga dapat dilakukan secara daring melalui aplikasi Coretax DJP.

Petugas pajak memastikan akan terus memberikan pendampingan hingga setiap wajib pajak berhasil menyampaikan laporan tahunannya dengan benar.

Di tengah penerapan sistem baru, tingkat partisipasi wajib pajak di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tetap menunjukkan tren positif.

Hingga saat ini, tercatat 305.035 dokumen SPT telah masuk ke dalam sistem pelaporan DJP.

Mayoritas laporan berasal dari wajib pajak orang pribadi, yang jumlahnya mencapai 293.602 dokumen.

Sementara itu, pelaporan dari wajib pajak badan masih relatif lebih rendah, dengan total 11.433 dokumen.

Data tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan tetap terjaga meskipun terjadi perubahan sistem.

Pemerintah menilai momentum relaksasi denda ini dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kesadaran publik bahwa pajak merupakan bentuk kontribusi nyata bagi pembangunan negara.

Otoritas pajak juga menegaskan akan terus memantau perkembangan kepatuhan wajib pajak selama periode pelaporan tahun pajak 2025 berlangsung.

Masyarakat diimbau untuk tidak menunda pelaporan hingga batas akhir masa relaksasi guna menghindari potensi kendala teknis menjelang tenggat waktu.

FAQ

1. Sampai kapan pembebasan denda pajak berlaku?

Pembebasan denda pelaporan SPT Tahunan berlaku hingga 30 April 2026.

2. Siapa saja yang bisa memanfaatkan relaksasi ini?

Seluruh wajib pajak di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang belum melaporkan SPT Tahunan.

3. Apakah pelaporan tetap bisa dilakukan secara online?

Ya, pelaporan dapat dilakukan melalui aplikasi Coretax DJP secara daring.

4. Apa yang terjadi jika melewati batas waktu relaksasi?

Wajib pajak berpotensi dikenai sanksi denda administratif sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

5. Mengapa pemerintah memberikan relaksasi pajak?

Untuk membantu masyarakat beradaptasi dengan sistem perpajakan baru serta meningkatkan kepatuhan pelaporan.

Festival Lom Plai Kian Mendunia Usai Terpilih Dalam KEN 2026

Ria Sartika    Jumat, April 24, 2026    Comment   

Festival Lom Plai Kian Mendunia Usai Terpilih Dalam KEN 2026

Festival Lom Plai Kutai Timur resmi masuk kalender KEN 2026, memperkuat potensi wisata budaya dan ekonomi lokal berbasis tradisi masyarakat Dayak Wehea.

Festival Lom Plai Kutai Timur Masuk KEN 2026, Peluang Wisata Budaya Kian Terbuka

Kutai Timur, Kaltim - Pengakuan terhadap tradisi lokal kembali datang dari tingkat nasional. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berhasil membawa Festival Lom Plai masuk dalam kalender Karisma Event Nusantara (KEN) 2026, sebuah program nasional yang menyoroti agenda pariwisata unggulan di berbagai daerah.

Keberhasilan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat citra Kutai Timur sebagai destinasi wisata budaya berbasis kearifan lokal.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur, Ririn Sari Dewi, menyampaikan bahwa pengakuan ini merupakan hasil dari konsistensi masyarakat adat dalam menjaga warisan budaya yang telah berlangsung turun-temurun.

Menurutnya, Festival Lom Plai bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bagian dari filosofi kehidupan masyarakat adat Dayak Wehea yang sarat nilai kebersamaan dan penghormatan terhadap alam.

Festival Lom Plai merupakan pesta adat pasca panen padi yang memiliki makna spiritual bagi masyarakat Dayak Wehea. Tradisi ini digelar sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil pertanian sekaligus penghormatan kepada leluhur.

Rangkaian kegiatan dimulai secara sakral melalui prosesi Ngesea Egung, yaitu pemukulan gong yang menandai dimulainya seluruh ritual adat.

Selanjutnya, masyarakat melaksanakan tradisi Laq Pesyai, yakni perjalanan menuju hulu Sungai Wehea untuk mengambil berbagai hasil hutan seperti rotan dan buah-buahan yang akan digunakan dalam upacara.

Ritual berlanjut dengan Naq Pesyai Duq Min dan Wet Min, yang melambangkan penetapan batas wilayah adat antara hulu dan hilir kampung menggunakan anyaman rotan.

Pada tahapan berikutnya, perempuan adat menjalankan ritual Ngelwung Pan, sebuah kegiatan spiritual yang dilakukan secara tertutup di bawah rumah keturunan Hepui.

Memasuki bulan April, masyarakat adat mulai mempersiapkan hari puncak dengan membangun pondok darurat di tepi sungai melalui tradisi Naq Jengea.

Puncak acara yang dikenal sebagai Bob Jengea menjadi bagian paling meriah dalam rangkaian festival. Berbagai kegiatan digelar, mulai dari pawai budaya, pertunjukan tari tradisional Hudoq, hingga atraksi perang-perangan di atas sungai yang disebut Seksiang.

Seluruh rangkaian ritual berlangsung selama kurang lebih 38 hari dan akan ditutup dengan prosesi Embos Epaq Plai, yaitu ritual pembersihan kampung yang bertujuan menolak bala serta memohon keberkahan untuk musim tanam berikutnya.

Selain kaya nilai budaya, Festival Lom Plai juga didukung oleh kondisi alam yang masih terjaga. Lanskap hutan alami dan kehidupan masyarakat adat yang unik dinilai menjadi daya tarik kuat bagi wisatawan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melihat potensi besar dalam pengembangan wisata berbasis budaya dan ekowisata di wilayah tersebut.

Upaya kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemangku adat menjadi faktor penting untuk memastikan keberlanjutan tradisi sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat setempat.

Dengan masuknya Festival Lom Plai dalam kalender nasional, diharapkan jumlah kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara dapat meningkat, sehingga memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.

Keberadaan Festival Lom Plai tidak hanya menjadi kebanggaan masyarakat Dayak Wehea, tetapi juga bagian dari identitas budaya Kalimantan Timur.

Penguatan promosi dan pengelolaan yang berkelanjutan diharapkan mampu menjaga tradisi ini tetap hidup di tengah perkembangan zaman.

Lebih dari sekadar festival, Lom Plai menjadi simbol harmoni antara manusia, alam, dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi.

FAQ

1. Apa itu Festival Lom Plai?
Festival Lom Plai adalah pesta adat masyarakat Dayak Wehea yang digelar setelah panen padi sebagai bentuk rasa syukur kepada leluhur dan alam.

2. Di mana Festival Lom Plai diselenggarakan?
Festival ini berlangsung di Desa Nehas Liah Bing, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur.

3. Apa itu Karisma Event Nusantara (KEN)?
KEN adalah program nasional yang menetapkan event unggulan daerah sebagai kalender resmi pariwisata Indonesia.

4. Berapa lama rangkaian Festival Lom Plai berlangsung?
Festival Lom Plai berlangsung sekitar 38 hari dengan berbagai ritual adat hingga acara puncak.

5. Apa dampak masuknya Lom Plai ke KEN 2026?
Masuknya Lom Plai ke KEN membuka peluang promosi nasional, meningkatkan kunjungan wisata, serta mendukung ekonomi masyarakat lokal.

Sindikat Kayu Ilegal Antarpulau Terbongkar, Ratusan Kubik Ulin Disita

Ria Sartika    Jumat, April 24, 2026    Comment   

Sindikat Kayu Ilegal Antarpulau Terbongkar, Ratusan Kubik Ulin Disita

Sindikat kayu ulin ilegal antarpulau terungkap setelah truk bermuatan kayu tanpa dokumen sah dihentikan di pelabuhan. Aparat menyita ratusan kubik kayu dan menetapkan satu tersangka.

Pengungkapan Kasus Berawal Dari Pemeriksaan Truk Di Pelabuhan

Samarinda - Upaya penindakan terhadap praktik pembalakan liar kembali membuahkan hasil. Aparat berhasil membongkar dugaan sindikat perdagangan kayu ilegal lintas pulau setelah menemukan muatan kayu ulin tanpa dokumen sah.

Kasus ini bermula dari pemeriksaan sebuah truk di kawasan pelabuhan oleh tim Quick Response pangkalan militer laut. Kendaraan tersebut diketahui membawa kayu jenis ulin dalam jumlah besar, namun dokumen yang menyertai muatan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Temuan awal ini kemudian diserahkan kepada aparat penegak hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Pengembangan Kasus Mengarah Ke Gudang Penampungan

Dari hasil penyelidikan lanjutan, tim gabungan melakukan pelacakan terhadap asal-usul kayu yang diangkut. Penelusuran tersebut membawa aparat menuju sebuah gudang yang diduga menjadi lokasi penampungan kayu ilegal.

Gudang tersebut berada di wilayah Loa Janan, Samarinda, yang diduga menjadi titik transit sebelum kayu dipasarkan atau dikirim ke wilayah lain.

Dalam operasi lanjutan, petugas berhasil mengamankan seorang pria berinisial PS (51) yang diduga bertanggung jawab atas aktivitas di gudang tersebut. Selain itu, seorang sopir pick-up berinisial SM (24) juga sempat diamankan karena diduga terlibat dalam distribusi kayu dari lokasi penyimpanan.

Barang Bukti Kayu Ulin Dan Dokumen Diduga Tidak Sah

Sejumlah barang bukti turut diamankan dalam pengungkapan kasus ini. Di antaranya satu unit truk yang membawa muatan kayu ulin serta dokumen pengangkutan hasil hutan yang diduga tidak sesuai atau dipalsukan.

Kayu jenis ulin dikenal sebagai salah satu komoditas bernilai tinggi di sektor kehutanan, sehingga kerap menjadi sasaran aktivitas pembalakan liar dan perdagangan ilegal.

Aparat menduga kayu tersebut berasal dari kegiatan illegal logging yang merusak kawasan hutan.

Ancaman Hukuman Hingga Miliaran Rupiah

Tersangka utama dalam kasus ini dijerat dengan sejumlah pasal dalam undang-undang terkait perlindungan hutan dan pemberantasan perusakan lingkungan.

Ancaman hukuman yang dihadapi meliputi pidana penjara hingga lima tahun, serta denda maksimal sebesar Rp2,5 miliar.

Selain itu, penyidik masih terus melakukan pendalaman untuk mengungkap kemungkinan adanya pelaku lain yang terlibat dalam jaringan perdagangan kayu ilegal tersebut.

Kolaborasi Antarinstansi Jadi Kunci Pengungkapan

Keberhasilan pengungkapan kasus ini dinilai sebagai hasil koordinasi lintas lembaga penegak hukum. Kerja sama antara aparat kehutanan, kepolisian, dan unsur militer memungkinkan pelacakan jalur distribusi kayu secara lebih cepat dan efektif.

Penyidik juga memastikan proses penyelidikan belum berakhir. Fokus selanjutnya adalah mengidentifikasi pihak yang diduga menjadi pengendali utama atau aktor intelektual di balik jaringan perdagangan kayu ilegal tersebut.

Langkah ini diharapkan dapat memutus rantai distribusi kayu ilegal sekaligus memberikan efek jera terhadap pelaku perusakan hutan.

FAQ

1. Apa yang membuat kasus ini terungkap?

Kasus bermula dari pemeriksaan sebuah truk di pelabuhan yang membawa kayu ulin dengan dokumen yang tidak sesuai aturan.

2. Berapa jumlah kayu yang diamankan?

Aparat menyita ratusan meter kubik kayu ulin yang diduga berasal dari aktivitas pembalakan liar.

3. Siapa yang telah ditetapkan sebagai tersangka?

Seorang pria berinisial PS (51) yang diduga bertanggung jawab atas gudang penampungan kayu ilegal.

4. Apa ancaman hukuman bagi pelaku?

Pelaku terancam hukuman penjara maksimal lima tahun dan denda hingga Rp2,5 miliar.

5. Apakah kasus ini masih dikembangkan?

Ya, penyidik masih mendalami kasus untuk mengungkap pelaku lain dalam jaringan perdagangan kayu ilegal.

Rumah Sakit Di IKN Wajib Bertaraf Tinggi, Dinkes Kaltim Lakukan Verifikasi Lapangan

Ria Sartika    Jumat, April 24, 2026    Comment   

Rumah Sakit Di IKN Wajib Bertaraf Tinggi, Dinkes Kaltim Lakukan Verifikasi Lapangan

Dinkes Kaltim memverifikasi Mayapada Hospital Nusantara di IKN untuk memastikan standar layanan, mutu operasional, dan kelayakan perpanjangan izin operasional rumah sakit.

SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Kesehatan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap fasilitas dan sistem pelayanan di Mayapada Hospital Nusantara yang berada di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN). Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari proses evaluasi untuk perpanjangan izin operasional rumah sakit tersebut.

Langkah verifikasi dilakukan langsung di lapangan guna memastikan bahwa seluruh standar layanan kesehatan telah terpenuhi, baik dari sisi infrastruktur, tenaga medis, hingga manajemen pelayanan pasien.

Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur, Jaya Mualimin, menegaskan bahwa rumah sakit yang beroperasi di kawasan IKN dituntut memiliki layanan yang modern serta dikelola secara profesional.

Menurutnya, fasilitas kesehatan di wilayah ibu kota baru tidak hanya harus lengkap secara fisik, tetapi juga mampu menjalankan sistem pelayanan yang terintegrasi antara tenaga medis, teknologi, serta tata kelola manajemen mutu.

Verifikasi ini turut melibatkan tim dari bidang pelayanan kesehatan rujukan serta unsur dari Otorita IKN untuk menyamakan kelengkapan dokumen administratif dengan kondisi fasilitas medis di lapangan.

Proses evaluasi tidak hanya berfokus pada bangunan fisik rumah sakit, tetapi juga mencakup kelayakan sarana medis dan kompetensi tenaga kesehatan.

Tim melakukan pengecekan terhadap:

• Ketersediaan peralatan medis modern

• Standar ruang pelayanan kesehatan

• Jumlah dan kualitas tenaga medis

• Sistem manajemen keselamatan pasien

Penilaian ini dianggap penting untuk memastikan setiap layanan yang diberikan kepada masyarakat berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan pemerintah.

Dinas Kesehatan Kalimantan Timur menilai bahwa pengawasan rutin merupakan elemen penting dalam menjaga kualitas layanan kesehatan di kawasan IKN.

Dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan aktivitas pemerintahan di ibu kota baru, kebutuhan layanan kesehatan diperkirakan akan meningkat secara signifikan.

Karena itu, setiap fasilitas kesehatan di wilayah tersebut diwajibkan untuk terus meningkatkan mutu layanan serta menerapkan standar keselamatan pasien secara konsisten.

Selain aspek fisik dan tenaga medis, pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi perhatian utama dalam proses verifikasi.

Sistem digital berbasis data dinilai sangat penting untuk mendukung integrasi layanan kesehatan, terutama dalam sistem rujukan pasien ke berbagai fasilitas medis lainnya.

Pemanfaatan teknologi ini diharapkan mampu mempercepat pelayanan, meningkatkan akurasi data medis, serta mempermudah koordinasi antarinstansi kesehatan di kawasan IKN.

Upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan di IKN tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Kerja sama antara pemerintah daerah dan pusat dinilai menjadi faktor penting dalam memastikan pemerataan layanan kesehatan yang berkualitas tinggi.

Dengan sinergi tersebut, pemerintah berharap fasilitas kesehatan di kawasan ibu kota baru mampu bersaing dengan standar layanan kesehatan bertaraf internasional.

FAQ

1. Mengapa Mayapada Hospital Nusantara diverifikasi oleh Dinkes Kaltim?

Verifikasi dilakukan untuk memastikan rumah sakit memenuhi standar layanan kesehatan sebelum izin operasionalnya diperpanjang.

2. Apa saja yang diperiksa dalam proses verifikasi rumah sakit?

Beberapa aspek yang diperiksa meliputi fasilitas bangunan, peralatan medis, kompetensi tenaga kesehatan, sistem manajemen mutu, dan keselamatan pasien.

3. Siapa saja yang terlibat dalam proses verifikasi ini?

Tim verifikasi terdiri dari Dinas Kesehatan Kalimantan Timur, tenaga teknis pelayanan kesehatan rujukan, serta perwakilan dari Otorita IKN.

4. Mengapa teknologi informasi penting dalam layanan kesehatan di IKN?

Teknologi membantu integrasi data pasien, mempercepat proses rujukan, serta meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan.

5. Apa tujuan utama pengawasan berkelanjutan terhadap rumah sakit di IKN?

Tujuannya adalah menjaga kualitas layanan tetap sesuai standar pemerintah serta memastikan keselamatan pasien tetap terjamin.