Senin, 27 November 2023
Selasa, 24 Oktober 2023
Jokowi dan Mahfud Md Bahas Pemilu 2024 di Pertemuan di Istana Kepresidenan
Presiden Jokowi Hormati Laporan KPK Terkait Dugaan Korupsi dan Nepotisme
![]() |
Presiden Joko Widodo saat memberikan keterangan usai menghadiri Investor’s Daily Summit 2023 di Jakarta, Selasa (24/10/2023). (ANTARA/Indra Arief Pribadi) |
JAKARTA - Presiden Joko Widodo memberikan penghormatan terhadap laporan yang diajukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyangkut dirinya dan kedua putranya, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, atas dugaan kolusi dan nepotisme.
"Ya, ini adalah bagian dari proses demokrasi dalam ranah hukum. Kami menghormati seluruh proses tersebut," kata Jokowi setelah menghadiri acara Investor's Daily Summit 2023 di Jakarta, pada hari Selasa.
Laporan terhadap Jokowi dan kedua putranya, bersama dengan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman, yang juga merupakan adik ipar dari Jokowi, diajukan oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI). Laporan ini berkaitan dengan keputusan MK yang mengabulkan gugatan mengenai batasan usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).
Melalui putusan tersebut, MK menyatakan bahwa seseorang yang belum mencapai usia 40 tahun dapat mencalonkan diri sebagai capres atau cawapres, selama memiliki pengalaman sebagai kepala daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilihan umum (pemilu).
Putusan MK ini dipandang memiliki potensi konflik kepentingan karena Anwar Usman adalah adik ipar dari Jokowi. Selain itu, putusan ini juga dianggap membuka peluang bagi Gibran Rakabuming Raka, yang juga menjabat sebagai wali kota Surakarta, untuk mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden dalam Pilpres 2024.
Senin, 04 September 2023
Presiden Jokowi Kucurkan Dana Rp650 Miliar untuk Infrastruktur Kalbar
Kamis, 17 Agustus 2023
Jokowi Disunat RAPI-IDI Sekadau di Nanga Menterap
Rabu, 09 Agustus 2023
Presiden Jokowi Akan Pertimbangkan Nama Calon Penjabat Gubernur Kalbar
![]() |
Paripurna tiga nama calon Penjabat Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) sebagai pengganti Sutarmidji dan Ria Norsan. |
Selasa, 23 Mei 2023
Jelang Pemilu 2024, Ketua PEPABRI Pastikan Akan Netral
Selasa, 07 Maret 2023
Presiden Jokowi Rajin Konsumsi Jamu Temulawak Untuk Menjaga Kesehatan
Presiden Jokowi Berhenti di Tengah Perjalanan, Temukan Masalah Harga Gabah dan Pupuk dari Para Petani
![]() |
Presiden Jokowi berbincang dengan para petani ketika melintasi Jalan Lingkar Baru Soreang, Jawa Barat, Senin (06/03/2023). (Foto: BPMI Setpres/Kris) |
JAKARTA - Setelah meninjau Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Al-Ittifaq di Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Senin (06/03/2023), Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Iriana Joko Widodo bersama rombongan kembali ke Kota Bandung.
Di luar agenda yang direncanakan, ketika melintasi Jalan Lingkar Baru Soreang, Presiden Jokowi meminta berhenti saat melihat sejumlah petani yang sedang memanen padi.
Setelah itu, Presiden turun dari mobil dan menghampiri para petani tersebut untuk berbincang sejenak sambil mengecek langsung kondisi padi yang dipanen saat itu.
"Berapa harga gabah basah, berapa harga gabah kering, udah tadi ketemu dan masih tinggi," jelas Presiden dalam keterangannya.
Presiden Jokowi menyebutkan bahwa harga gabah kering yang diungkapkan oleh petani tersebut berada di angka Rp6.000 per kilo. Mendengar hal itu, Presiden menilai harga tersebut masih tergolong baik.
"Ya baik dong kalau enam ribu (Rupiah), hanya dikejar oleh harga pupuk yang tinggi yang dikeluhkan," ucapnya.
Selain masalah harga gabah, petani juga menyampaikan aspirasinya tentang kesulitan mereka dalam mendapatkan pupuk. Ani, misalnya, menilai harga pupuk saat ini masih tergolong mahal.
"Pupuknya susah, baru-baru ini ada lagi, tapi harganya masih mahal," ucap Ani.
Setelah berbincang dengan para petani, Presiden Jokowi melanjutkan perjalanan menuju Pangkalan TNI AU Husein Sastranegara, Kota Bandung untuk kemudian lepas landas menuju Jakarta.
Editor: Yakop
Presiden Jokowi Apresiasi Model Bisnis Ponpes Al-Ittifaq dalam Mengelola Hasil Pertanian dan Ajak Ponpes Lainnya Menjadi Induk Bisnis Pertanian
![]() |
Presiden Jokowi hasil pertanian di Ponpes Al-Ittifaq, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin (06/03/2023). (Foto: BPMI Setpres/Lalily Rachev) |
JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memberikan apresiasi kepada model bisnis yang diterapkan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Ittifaq, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dalam mengelola hasil pertanian. Kepala Negara menyampaikan apresiasi tersebut dalam sambutannya setelah meninjau Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Al-Ittifaq, Kabupaten Bandung, pada Senin (06/03/2023).
Presiden menilai perencanaan yang dilakukan di Ponpes Al-Ittifaq sangat baik dan dapat dijadikan contoh, role model, dan model bisnis yang tinggal difotokopi saja. Oleh karena itu, Presiden mendorong pondok pesantren di seluruh Indonesia untuk mengadopsi model bisnis yang diterapkan Ponpes Al-Ittifaq dalam mengelola hasil pertanian. Menurut Presiden, Ponpes Al-Ittifaq juga dapat dijadikan induk dalam bisnis pertanian.
Presiden mengajak Ponpes lainnya di Indonesia untuk belajar dari Ponpes Al-Ittifaq, terutama karena pimpinan Ponpes Al-Ittifaq mengaku terbuka untuk berbagai pengetahuan dan pengalaman kepada ponpes lain. Presiden bahkan menyebut bahwa "menginduk" dalam menjalankan sebuah bisnis itu penting dilakukan, seperti yang pernah dilakukannya saat menjalankan bisnis beberapa waktu yang lalu.
Meskipun dinilai berhasil, Ponpes Al-Ittifaq masih menghadapi kesulitan teknis di lapangan. Oleh karena itu, Presiden meminta berbagai pihak untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi ponpes, termasuk Bank Indonesia, Medco, dan Menteri UKM.
Presiden berjanji untuk kembali mengundang para pelaku bisnis dari Kopontren Al-Ittifaq ke Istana dalam waktu enam bulan mendatang untuk mengetahui perkembangan bisnis pertanian yang dijalankan oleh Kopontren Al-Ittifaq.
Editor: Yakop
Presiden Jokowi dan Ibu Iriana Terkesan dengan Manajemen Bisnis Pertanian di Pondok Pesantren Al-Ittifaq
JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) beserta Ibu Iriana Joko Widodo melakukan kunjungan ke Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Al-Ittifaq di Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Senin (06/03/2023).
Kedatangan Presiden Jokowi dan Ibu Iriana disambut dengan musik marawis dan selawat badar.
Kepala Negara dan Ibu Iriana kemudian mengunjungi area pertanian Pondok Pesantren Al-Ittifaq, dan dipandu oleh Ketua Kopontren Al-Ittifaq, K.H. Agus Setia Irawan.
Kunjungan dimulai dari gudang penyortiran produk pertanian (warehouse), area tanaman, hingga rumah kaca (greenhouse) yang ditanami berbagai komoditas seperti jeruk dekopon, melon, stroberi, hingga sayuran hijau.
"Saat pagi tadi saya masuk ke Al-Ittifaq, saya benar-benar terkesan dan kaget bahwa sebuah pondok pesantren bisa memiliki manajemen bisnis pertanian yang baik," ujar Presiden dalam dialog bersama para petani dan masyarakat.
Presiden juga mengapresiasi manajemen di Kopontren Al-Ittifaq yang sudah sangat rapi dan terencana.
Menurut Presiden, dengan sistem dan manajemen tersebut, permintaan pasar akan produk pertanian bisa dipenuhi oleh Kopontren Al-Ittifaq.
“Pendekatan dilakukan dengan memenuhi permintaan pasar, kemudian diproduksi di sekitar pondok pesantren, dan manajemennya, cara mengatur betul-betul sangat terencana sehingga permintaan pasar itu selalu ada,” jelasnya.
Dalam kunjungan tersebut, Presiden juga melihat percontohan peternakan domba dan ayam yang ada di Kopontren Al-Ittifaq.
Presiden juga sempat memetik jeruk dekopon dan buah tin di salah satu rumah kaca.
Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam kunjungan tersebut yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, Bupati Bandung Dadang Supriatna, dan Pimpinan Pondok Pesantren Al-Ittifaq K.H. Dandan Mudawarul Fallah.
Presiden Jokowi dan Ibu Iriana Terkesan dengan Manajemen Bisnis Pertanian di Pondok Pesantren Al-Ittifaq
- Kunjungan Presiden Jokowi dan Ibu Iriana ke Kopontren Al-Ittifaq di Bandung
- Terkesan dengan manajemen bisnis pertanian di Pondok Pesantren Al-Ittifaq
- Pendekatan terencana Kopontren Al-Ittifaq untuk memenuhi permintaan pasar
- Presiden Jokowi apresiasi manajemen rapi di Kopontren Al-Ittifaq
- Kunjungan Presiden Jokowi dan Ibu Iriana di percontohan peternakan domba dan ayam di Kopontren Al-Ittifaq
Editor: Yakop
Senin, 06 Maret 2023
Pemerintah Akan Pindahkan Depo Pertamina Plumpang ke Lahan Reklamasi, Ini Rinciannya!
Ini Alasan Jokowi Dorong Penambahan Jumlah Dokter Spesialis di Tanah Air Untuk Meningkatkan Pelayanan Kesehatan
![]() |
Presiden Jokowi saat meninjau Mayapada Hospital Bandung, Provinsi Jawa Barat, pada Senin (06/03/2023). (Foto: BPMI Setpres/Kris) |
JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mendorong penambahan jumlah dokter spesialis di dalam negeri untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Tanah Air. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden dalam sambutannya saat peresmian Mayapada Hospital Bandung, Provinsi Jawa Barat, pada Senin (06/03/2023).
Presiden menyatakan bahwa masih terdapat masalah di dalam negeri, yaitu kekurangan dokter spesialis atau subspesialis. Oleh karena itu, Presiden mengatakan kepada Menteri Kesehatan bahwa hal ini perlu diatasi.
Selain fasilitas fisik yang memadai, menurut Presiden, pelayanan kesehatan yang semakin baik dapat diciptakan dengan adanya jumlah dokter spesialis dan subspesialis yang mencukupi.
Ini Permintaan Presiden Jokowi untuk Peningkatan Pelayanan Kesehatan: Tingkatkan Jumlah Dokter Spesialis di Dalam Negeri
Presiden menegaskan bahwa walaupun sudah banyak alat kesehatan dan ruang fisik yang bagus, masih ada yang perlu diperbaiki sehingga pelayanan rumah sakit bagi masyarakat semakin baik.
Untuk itu, Presiden meminta Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk menambah dan mempermudah pendidikan dokter spesialis.
Presiden juga menambahkan bahwa dia akan menyampaikan permintaan tersebut ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan berharap agar pendidikan dokter spesialis dapat dilakukan dengan lebih mudah dan lebih banyak.
Pemerintah Bergerak Cepat untuk Lahirkan Dokter Spesialis Berkualitas Sesuai Standar Kolegium, Berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menambahkan bahwa pemerintah terus berupaya untuk menghasilkan dokter spesialis yang lebih banyak dan berkualitas.
Dia mengatakan bahwa mereka ingin lebih cepat melahirkan dokter spesialis sesuai dengan standar kolegium masing-masing, dan pendidikan dapat dilakukan di perguruan tinggi maupun rumah sakit.
Mereka akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk menyelesaikan kendala-kendala di lapangan.
"Kami ingin segera melahirkan dokter-dokter spesialis berkualitas yang sesuai dengan standar masing-masing kolegium, dan dilakukan di perguruan tinggi maupun di rumah sakit."
"Kami akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk menyelesaikan kendala-kendala di lapangan," ucap Budi.
Editor: Yakop
Presiden Jokowi Resmikan Mayapada Hospital Bandung sebagai Green Hospital Modern
![]() |
Presiden Jokowi saat meresmikan Mayapada Hospital Bandung di Jalan Terusan Buah Batu No. 5, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (06/03/2023). (Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev) |
JAKARTA - Mayapada Hospital Bandung resmi dibuka oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Iriana Joko Widodo pada hari Senin (06/03/2023).
Rumah sakit modern ini terletak di Jalan Terusan Buah Batu No. Lima, Kota Bandung, Jawa Barat, dan menawarkan konsep rumah sakit hijau (green hospital) yang inovatif.
Dalam sambutannya, Presiden memberikan apresiasi terhadap konsep rumah sakit hijau yang diusung di Indonesia dan mengharapkan rumah sakit modern seperti Mayapada Hospital Bandung dapat mengurangi jumlah masyarakat Indonesia yang pergi berobat ke luar negeri.
Menurut data pemerintah, hampir dua juta warga Indonesia masih memilih berobat ke luar negeri, dengan Malaysia dan Singapura sebagai destinasi utama.
Presiden Jokowi menegaskan bahwa pemerintah akan mendukung sepenuhnya pembangunan rumah sakit dengan standar internasional, agar Indonesia tidak kehilangan devisa dalam jumlah besar.
Menurutnya, sekitar Rp165 triliun devisa Indonesia hilang akibat masyarakat Indonesia berobat ke luar negeri.
Mayapada Hospital Bandung memberikan kesempatan luas bagi masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
Presiden menekankan pentingnya menghindari kesenjangan dalam akses dan pelayanan kesehatan di masyarakat dan meminta agar rumah sakit ini tidak hanya melayani kalangan atas, tetapi juga masyarakat yang menggunakan BPJS, dan telah menyediakan layanan BPJS di sana.
Peresmian ini dihadiri oleh beberapa tokoh penting, termasuk Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Wali Kota Bandung Yana Mulyana.
Diharapkan bahwa Mayapada Hospital Bandung dapat menjadi contoh bagi rumah sakit lainnya di Indonesia untuk mengadopsi konsep ramah lingkungan dan memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat.
Editor: Yakop
Jokowi Meninjau Harga Kebutuhan Pokok di Pasar Baleendah, Cabai Naik Rp70-80 Ribu per Kg!
![]() |
Presiden Jokowi mengunjungi Pasar Baleendah, Bandung, Jabar, Minggu (05/03/2023). (Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev) |
JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kembali mengecek langsung harga kebutuhan pokok di pasar. Kali ini, beliau mengunjungi Pasar Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada Minggu (05/03/2023).
Setelah peninjauan, Presiden Jokowi mengatakan bahwa harga beberapa bahan pangan di pasar tersebut mengalami kenaikan.
"Ada kenaikan harga cabai rawit merah dan hijau, harganya naik sampai Rp70-80 ribu," ujar Presiden.
Presiden menilai kenaikan harga cabai tersebut sebagai fenomena yang sering terjadi, tetapi beliau yakin harga tersebut akan turun pada bulan berikutnya.
"Meskipun sulit diselesaikan, petani harus mendapatkan untung.
Namun, harga cabai pasti akan turun pada bulan berikutnya," katanya.
Selain harga cabai, Presiden juga memperhatikan harga beras yang masih belum turun di Pasar Baleendah.
Oleh karena itu, Presiden meminta Bulog untuk segera melakukan operasi pasar di sana.
"Saya telah menghubungi Bulog untuk melakukan operasi pasar di Pasar Baleendah Kabupaten Bandung untuk menurunkan harga," jelasnya.
Dalam beberapa waktu ke depan, akan ada panen raya yang diharapkan dapat mendorong harga beras agar lebih stabil dan terjangkau.
"Dalam panen raya ini, pasokan akan banyak sehingga harga akan turun," tambah Presiden.
Selain mengecek harga kebutuhan pokok, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana juga membagikan bantuan kepada pedagang dan masyarakat di sana, berupa Bantuan Modal Kerja (BMK), Bantuan Tunai Langsung (BTL), dan sembako.
Dalam kunjungan tersebut, Presiden didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, dan Bupati Bandung Dadang Supriatna.
Editor: Yakop
Instruksi Presiden untuk Audit Zona Berbahaya di Indonesia Setelah Kebakaran Depo Plumpang: Solusi Relokasi dan Zona Air Dicari
![]() |
Sejumlah korban kebakaran depo Pertamina di Plumpang, Jakarta Utara, Jumat malam (3/3) tiba di RS Koja. (VOA/Indra Yoga) |
JAKARTA - Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan PT Pertamina (Persero) untuk melakukan audit di seluruh zona berbahaya di Indonesia setelah terjadinya kebakaran di Depo Plumpang, Jakarta Utara pada Jumat (3/3) malam. Evaluasi perlu dilakukan karena menyangkut sebuah nyawa.
Jokowi juga menginstruksikan Erick Thohir dan Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk segera mencari solusi terkait kebakaran di Depo Plumpang. Solusi tersebut dapat berupa penggeseran lokasi depo ke daerah reklamasi atau bahkan relokasi penduduk sekitar.
![]() |
Presiden Jokowi menyambangi korban pengungsi kebakaran Depo Pertamina Plumpang pada 5 Maret 2023. (Foto; Biro Setpres) |
“Karena ini memang zona yang berbahaya, tidak bisa lagi ditinggali, tetapi harus ada solusinya.... Saya kira nanti akan diputuskan oleh PT Pertamina dan Gubernur DKI,” ungkap Jokowi ketika meninjau posko pengungsi korban kebakaran Depo Plumpang, Jakarta Utara, Minggu (5/3).
Ia juga menyarankan zona di sekitar Depo Plumpang tersebut sebaiknya dijadikan zona air.
“Entah dibuat sungai, entah dibuat yang harus melindungi dari objek vital yang kita miliki, karena barang-barang di dalamnya sangat berbahaya untuk berdekatan dengan masyarakat, apalagi dengan pemukiman penduduk,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa sebelumnya telah ada rencana untuk membuat jarak (buffer zone) antara permukiman warga dengan Depo Pertamina Plumpang selebar 50 meter. Namun, rencana tersebut belum terwujud karena pada saat itu belum ada solusi bagi para penduduk sekitar.
"Tanah Merah ini kan padat dan penuh, semuanya harus dicarikan solusi. Saya kira keamanan dan keselamatan masyarakat harus menjadi titik yang utama," tandasnya.
![]() |
Presiden Jokowi didampingi Menteri BUMN Erick Thohir pasca meninjau Depo Pertamina Plumpang. (Foto: Biro Sepres) |
Menanggapi instruksi dari Jokowi, Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati menyampaikan bahwa Pertamina akan segera menindaklanjuti arahan tersebut dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.
"Kami akan segera melakukan evaluasi dan koordinasi dengan Kementerian BUMN dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mencari solusi terbaik," ungkap Nicke.
Saat ini, Pertamina memprioritaskan bantuan untuk para korban dan keluarga yang terdampak. Nicke menyampaikan komitmen Pertamina untuk menanggung seluruh biaya pengobatan, santunan, dan bantuan yang dibutuhkan oleh warga terdampak.
![]() |
Erry Widiastono Direktur Logistik & Infrastruktur Pertamina Persero beserta jajaran mengunjungi langsung lokasi insiden di Terminal Bahan Bakar Plumpang, Sabtu (4/3). (Foto: Pertamina) |
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto dalam keterangan terpisah menyebutkan bahwa hingga saat ini terdapat 17 korban jiwa yang meninggal dunia akibat kejadian tersebut.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menyatakan dalam keterangan terpisah bahwa sejauh ini telah tercatat 17 orang yang meninggal dunia akibat kejadian tersebut. Selain itu, kejadian tersebut juga menimbulkan luka berat pada 49 orang, sedangkan dua orang mengalami luka sedang dan 18 orang belum diketahui keberadaannya. Terdapat 1.085 orang yang saat ini masih mengungsi di sejumlah tempat pengungsian. "Ada 1.085 orang pengungsi yang terdata, tersebar di seluruh tempat pengungsian. Karena tempatnya tidak dapat terpusat menjadi satu," ujar Suharyanto.
![]() |
Sejumlah korban kebakaran depo Pertamina di Plumpang, Jakarta Utara, Jumat malam (3/3) tiba di RS Koja. (VOA/Indra Yoga) |
Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan menyampaikan bahwa satu jenazah korban kebakaran lainnya yang berhasil diidentifikasi merupakan seorang perempuan. Dengan penemuan itu, RS Polri Kramat Jati telah menerima 15 jenazah korban kebakaran yang terdiri dari sembilan laki-laki dan enam perempuan. [gi/ah]
Oleh: VOA Indonesia/Editor: Yakop
Jumat, 03 Maret 2023
Presiden Jokowi Pimpin Sidang Kabinet Paripurna Bahas Rencana Kerja Pemerintah dan Reformasi Birokrasi Tahun 2024 di Istana Negara
![]() |
Presiden Jokowi Pimpin Sidang Kabinet Paripurna Bahas Rencana Kerja Pemerintah dan Reformasi Birokrasi Tahun 2024 di Istana Negara. |
JAKARTA - Presiden RI, Joko Widodo, memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP) tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 dan Kebijakan di Bidang Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi pada Kamis (02/03/2023) di Istana Negara, Jakarta.
Dalam pengantarannya, Presiden mengingatkan jajaran pemerintah untuk menyelesaikan semua program dan pembangunan yang telah direncanakan untuk tahun 2024 mendatang.
"Yang paling penting dalam hal ini adalah tidak ada program pembangunan yang tidak terselesaikan di 2024, sehingga semuanya dapat kita selesaikan menuju tahun 2024," ujar Presiden.
Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN/Kepala Bappenas), Suharso Monoarfa, mengungkapkan bahwa tahun 2024 merupakan tahun terakhir untuk pemenuhan target sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024.
"Target-target pembangunan atau sasaran-sasaran pembangunan pada tahun 2024 harus dekat dengan target yang sudah disusun dalam kerangka RPJMN 2019-2024," ujarnya.
Lebih lanjut, Suharso menjelaskan arah kebijakan yang diusung dalam RKP Tahun 2024 dengan tema "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan," mulai dari penghapusan kemiskinan ekstrem hingga pelaksanaan pemilihan umum (pemilu).
"Penekanannya dalam RKP 2024 yang pertama adalah pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, penguatan daya saing usaha, pembangunan rendah karbon dan transisi energi, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara, dan pelaksanaan Pemilu 2024," ujarnya.
Lebih lanjut, Suharso memaparkan bahwa berdasarkan skenario yang disusun oleh Bappenas, sasaran pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan dalam RKP 2024 adalah sebesar 5,3 hingga 5,7 persen.
"Salah satu sumber pertumbuhannya, jika kita melihat dari sisi pengeluaran, adalah investasi. Kita juga berharap tingkat produktivitas pada UMKM, pertanian, dan industri manufaktur dapat menjadi pengungkit atau enabler dalam pertumbuhan ekonomi," ujarnya.
Sementara untuk tingkat kemiskinan, Kepala Bappenas mengharapkan dapat ditekan di kisaran 6,5 hingga 7,5 persen, tingkat pengangguran terbuka (TPT) 5 hingga 5,7 persen, rasio Gini 0,374 hingga 0,377.
Presiden Jokowi Minta Pemerintah Daerah Anggarkan Penanggulangan Bencana di Daerahnya
![]() |
Presiden Jokowi memberikan keterangan pers usai membuka Rakornas Penanggulangan Bencana Tahun 2023, Kamis (02/03/2023), di JiExpo, Kemayoran, Jakarta. (Foto: BPMI Setpres/Rusman) |
JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menekankan kepada pemerintah daerah (pemda) untuk memahami potensi bencana yang ada di daerahnya dan mempersiapkan anggaran untuk penanggulangan bencana.
Hal tersebut disampaikan oleh Presiden saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana Tahun 2023, yang diadakan di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada hari Kamis (02/03/2023).
Presiden menyatakan bahwa daerah-daerah yang memiliki kemungkinan besar terjadi bencana harus menganggarkan untuk penanggulangan bencana.
"Harus dianggarkan," ujar Presiden setelah membuka Rakornas.
Presiden menilai bahwa pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) seharusnya sudah dapat menghitung jumlah anggaran yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi geografis dan sebaran potensi bencana di daerahnya.
Presiden mencontohkan bahwa daerah yang sering terjadi erupsi gunung berapi harus menganggarkan dana, sedangkan daerah yang tidak memiliki gunung berapi tidak perlu menganggarkan dana untuk hal tersebut.
Demikian pula, daerah-daerah yang terletak di garis kebencanaan untuk gempa bumi sudah seharusnya mengetahui kondisi tersebut.
Sebelumnya, dalam sambutannya, Presiden menyampaikan bahwa saat ini semua negara tengah mewaspadai perubahan iklim yang berpotensi meningkatkan frekuensi bencana.
Presiden juga mengungkapkan bahwa frekuensi bencana di Indonesia naik 81 persen dari tahun 2010 hingga 2022, yang meliputi banjir, letusan gunung berapi, tanah longsor, gempa bumi, serta bencana alam dan non-alam lainnya.
Oleh karena itu, Presiden menekankan pentingnya kesiapsiagaan dan kewaspadaan di semua tahapan penanggulangan bencana, baik pra-bencana, tanggap darurat, maupun pascabencana, dan semuanya harus disiapkan dan dikelola dengan baik. (*)
Kamis, 02 Maret 2023
PLTA Mentarang Dukung Transformasi Indonesia Menuju Ekonomi Hijau
![]() |
PLTA Mentarang Dukung Transformasi Indonesia Menuju Ekonomi Hijau. |
PLTA Mentarang Induk Tunjukkan Kerja Sama Indonesia dan Malaysia
![]() |
PLTA Mentarang Induk Tunjukkan Kerja Sama Indonesia dan Malaysia. |
JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo secara resmi melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Mentarang Induk PT Kayan Hydropower Nusantara, di Malinau, Kalimantan Utara, Rabu (01/03/2023) pagi.
“Hari ini saya sangat, sangat, sangat senang sekali karena PLTA Mentarang Induk dimulai pekerjaannya, dimulai konstruksinya,” ujar Presiden dalam sambutannya.
Presiden juga mengaku gembira karena infrastruktur ini dapat dibangun atas kerja sama antara Indonesia dan Malaysia.
“Dan, yang saya lebih senang karena ini dikerjakan oleh konsorsium Indonesia dan Malaysia, menunjukkan bahwa kita sebagai saudara serumpun betul-betul bisa bekerja sama dengan baik,” imbuhnya.
Pada kesempatan itu, Kepala Negara juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung proyek pembangunan ini.
“Saya sangat menghargai tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh agama yang ada di Kabupaten Malinau, utamanya suku besar, Suku Dayak yang memberikan dukungan penuh pada proyek ini. Kita harapkan, kita semuanya mendapatkan manfaat yang besar dari proyek terintegrasi yang ada di Mentarang dan yang ada di Kabupaten Bulungan,” ucapnya.
Presiden pun mengharapkan pembangunan PLTA ini dapat segera diselesaikan sehingga manfaatnya juga dapat segera dirasakan oleh masyarakat.
“Tujuh tahun akan selesai dan kita harapkan betul-betul memberikan manfaat kepada Kabupaten Malinau, kepada Provinsi Kalimantan Utara, dan kepada seluruh rakyat kita Indonesia,” tandasnya.
Turut hadir mendampingi Presiden Joko Widodo dalam agenda ini, antara lain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang.
Selain itu, hadir juga Perdana Menteri Sarawak Abdul Rahman Johari dan Ketua Konsorsium Indonesia di PLTA Mentarang Boy Thohir.
(TGH/UN)