Nama Kevin Warsh Muncul di Berkas Epstein, Isu Bitcoin dan Tether Ikut Jadi Sorotan Global

Saputra Berry    Sabtu, Januari 31, 2026    Comment   

Nama Kevin Warsh Muncul di Berkas Epstein, Isu Bitcoin dan Tether Ikut Jadi Sorotan Global

Nama Kevin Warsh Muncul di Berkas Epstein, Isu Bitcoin dan Tether Ikut Jadi Sorotan Global.

JAKARTA -- Nama Kevin Warsh, sosok yang disebut-sebut sebagai calon kuat Ketua Federal Reserve pilihan Donald Trump, mendadak ramai diperbincangkan. 

Bukan karena kebijakan moneter atau suku bunga, melainkan karena kemunculan namanya dalam berkas kasus Jeffrey Epstein yang kembali membuka luka lama di dunia politik dan keuangan global.

Berdasarkan dokumen yang terungkap ke publik, Kevin Warsh tercatat dalam daftar undangan acara Natal tahun 2010 yang digelar di pulau pribadi Jeffrey Epstein. 

Meski kehadiran fisiknya belum dapat dipastikan, fakta bahwa namanya muncul dalam dokumen sensitif ini langsung memicu beragam spekulasi.

Dan yang bikin isu ini makin panas, cerita ini tidak berhenti di politik saja.

Diskusi Bitcoin di Rumah Epstein, Tokoh Crypto Ikut Terseret

Berkas kasus Epstein juga menyinggung nama-nama besar lain. Salah satunya Larry Summers, mantan Menteri Keuangan Amerika Serikat, serta Brock Pierce, tokoh crypto yang dikenal sebagai salah satu pendiri Tether (USDT).

Dalam dokumen tersebut disebutkan adanya diskusi mengenai Bitcoin yang diduga berlangsung di kediaman Epstein di Manhattan. 

Informasi ini sontak menarik perhatian komunitas crypto global, mengingat Bitcoin dan Tether selama ini menjadi tulang punggung ekosistem aset digital dunia.

Meski belum ada bukti pelanggaran hukum terkait diskusi tersebut, keterkaitan figur crypto dengan sosok kontroversial seperti Epstein jelas memicu kekhawatiran reputasi.

Psikologi Pasar: Investor Crypto Mulai Lebih Waspada

Dari sisi psikologi pasar, kabar ini memang tidak langsung menghantam harga Bitcoin atau Tether. Namun, sentimen di kalangan investor cenderung berubah lebih hati-hati.

Di media sosial, perbincangan soal isu ini melonjak. Banyak investor mulai mempertanyakan risiko reputasi yang bisa berdampak jangka panjang pada industri crypto. Bukan soal teknologinya, melainkan siapa saja figur di baliknya.

Situasi seperti ini sering kali tidak menimbulkan gejolak instan, tetapi perlahan mengikis kepercayaan, terutama di tengah meningkatnya pengawasan regulator global.

Belajar dari Masa Lalu, Bersiap untuk Masa Depan

Jika menilik ke belakang, bukan kali ini saja figur publik di dunia keuangan dan crypto terseret kontroversi. 

Dalam beberapa kasus sebelumnya, isu reputasi semacam ini sempat memicu:

• volatilitas jangka pendek,

• meningkatnya tekanan regulasi,

• serta kekhawatiran investor terhadap tata kelola proyek crypto.

Ke depan, jika penyelidikan terus berkembang atau liputan media makin intens, bukan tidak mungkin regulator ikut melirik lebih tajam, khususnya terhadap proyek-proyek besar seperti Tether. 

Meski begitu, tanpa langkah hukum konkret, isu ini lebih condong menjadi masalah citra daripada pemicu krisis pasar langsung.

Efek Berantai yang Perlu Diwaspadai

Secara fundamental, cryptocurrency tidak berubah hanya karena keterkaitan personal tokohnya. Namun, narasi publik dan tekanan regulasi bisa bergerak pelan tapi pasti.

Jika risiko reputasi terus membesar:

• investor cenderung lebih konservatif,

• likuiditas bisa terpengaruh,

• dan valuasi aset crypto tertentu berpotensi tertekan, terutama jika terkait langsung dengan figur yang disebutkan.

Strategi Investor: Tetap Tenang, Jangan Reaktif

Untuk saat ini, belum ada rekomendasi beli atau jual khusus yang bisa diambil dari isu ini.

Langkah paling masuk akal adalah:

• mempertahankan posisi yang ada,

• terus memantau perkembangan berita,

• menjaga diversifikasi portofolio,

• dan bersiap menyesuaikan strategi jika muncul kebijakan atau tindakan regulasi nyata.

Dalam dunia investasi, informasi adalah senjata, tapi reaksi berlebihan justru bisa menjadi jebakan.

Kesimpulannya, isu Kevin Warsh, Epstein, dan diskusi Bitcoin memang mengguncang opini publik, namun belum menggoyang fondasi pasar crypto. 

Tetap kritis, tetap tenang, dan pastikan setiap keputusan investasi diambil dengan kepala dingin, bukan karena rumor semata.

Eropa Murka dan Bersatu, Ancaman Trump soal Greenland Picu Ketegangan Serius dengan AS

Ria Sartika    Senin, Januari 19, 2026    Comment   

Eropa Murka dan Bersatu, Ancaman Trump soal Greenland Picu Ketegangan Serius dengan AS

Eropa Murka dan Bersatu, Ancaman Trump soal Greenland Picu Ketegangan Serius dengan AS.

JAKARTA - Eropa jarang berbicara dengan satu suara. Namun kali ini berbeda. Benua Biru tampak kompak dan bergerak cepat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan ancaman keras terkait Greenland, wilayah otonomi milik Denmark.

Situasi memanas sejak Trump mengumumkan rencana sanksi dan ancaman tarif terhadap sejumlah negara Eropa yang menolak klaim Amerika Serikat atas Greenland. Pernyataan itu langsung mengundang reaksi keras, apalagi muncul di tengah aksi protes besar di ibu kota Greenland, Nuuk. Sekitar seperempat penduduk kota itu turun ke jalan menolak kemungkinan aneksasi.

Tak butuh waktu lama, para duta besar Uni Eropa menggelar pertemuan darurat di Brussel pada Minggu. Banyak pemimpin Eropa menilai langkah Trump bukan sekadar ancaman ekonomi, tapi juga berpotensi merusak fondasi aliansi transatlantik yang selama ini dibangun bersama.

Presiden Prancis Emmanuel Macron.

Presiden Prancis Emmanuel Macron berada di barisan terdepan. Ia menegaskan bahwa ancaman tarif tersebut tidak bisa diterima. Macron menyebut Eropa tidak akan gentar oleh intimidasi apa pun, baik terkait Ukraina, Greenland, maupun isu global lainnya. Menurutnya, jika ancaman itu benar-benar direalisasikan, Eropa akan merespons secara bersatu demi menjaga kedaulatan kawasan.

Nada serupa datang dari Inggris. Perdana Menteri Keir Starmer menilai penerapan tarif terhadap sesama sekutu NATO sebagai langkah yang keliru. Baginya, menghukum negara sahabat justru melemahkan upaya keamanan kolektif.

Italia pun ikut bersuara. Perdana Menteri Giorgia Meloni, yang selama ini dikenal memiliki hubungan cukup baik dengan Trump, secara terbuka menyebut kebijakan tersebut sebagai sebuah kesalahan. Ia mengaku sudah berbicara langsung dengan Trump dan menegaskan ketidaksetujuannya terhadap ide pemberian tarif pada negara-negara yang turut berkontribusi menjaga keamanan Greenland.

Solidaritas Eropa makin terlihat ketika delapan negara, termasuk Inggris, Jerman, dan Prancis, merilis pernyataan bersama. Mereka menilai ancaman tarif hanya akan merusak hubungan transatlantik dan berisiko memicu spiral konflik yang berbahaya.

Di sisi lain, Trump berdalih bahwa penguasaan Greenland diperlukan Amerika Serikat untuk menghadapi ancaman China dan Rusia di kawasan Arktik. Ia juga mengaitkannya dengan rencana sistem pertahanan rudal yang disebut Golden Dome untuk melindungi Amerika Utara.

Namun para ahli menilai alasan itu lemah. Amerika Serikat sebenarnya tidak perlu memiliki Greenland untuk membangun sistem pertahanan di sana. Sejak 1951, sudah ada perjanjian yang memberi hak bagi AS untuk membangun fasilitas pertahanan di pulau tersebut. Salah satu contohnya adalah Pangkalan Antariksa Pituffik yang berfokus pada peringatan dini rudal dan pengawasan luar angkasa.

Banyak politisi Eropa khawatir langkah sepihak Trump justru menguntungkan Rusia dan China. Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, menyebut kedua negara itu akan diuntungkan jika sekutu Barat terpecah. Pandangan senada disampaikan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez. Ia memperingatkan bahwa tindakan militer AS terhadap Greenland bisa merusak NATO dan membuat Presiden Rusia Vladimir Putin “tersenyum paling lebar”.

Sanchez bahkan menyebut, jika Amerika Serikat menggunakan kekuatan, itu bisa menjadi akhir dari NATO. Presiden Parlemen Eropa Roberta Metsola juga mengingatkan bahwa kebijakan semacam ini tidak akan meningkatkan keamanan Arktik, justru sebaliknya, bisa menyemangati musuh bersama.

Dampaknya tak berhenti di isu geopolitik. Ancaman tarif ini juga membayangi kesepakatan dagang AS-Uni Eropa yang disepakati tahun lalu. Ketua fraksi terbesar di Parlemen Eropa, Manfred Weber, menegaskan bahwa dengan situasi seperti ini, persetujuan kesepakatan tersebut sulit dilakukan.

Sebetulnya, Eropa sudah sering terkejut oleh retorika keras Gedung Putih di era Trump. Namun banyak pihak menilai periode kepemimpinan Trump kali ini jauh lebih tajam dan konfrontatif, bahkan sejak pidato para pejabatnya yang menyinggung Eropa soal demokrasi, imigrasi, hingga identitas nasional.

Intinya, hubungan transatlantik kini tak lagi dianggap krusial oleh Gedung Putih seperti sebelumnya. Tantangan terbesar bagi Eropa bukan hanya bersuara keras, tetapi membangun kemandirian pertahanan dan keamanan, sesuatu yang butuh waktu panjang.

Sejarah pun kembali diingat. Mantan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill pernah berkata, ada satu hal yang lebih buruk daripada berperang bersama sekutu, yaitu berperang tanpa mereka. Kalimat lama itu kini terasa relevan di tengah retaknya kepercayaan antara Eropa dan Amerika Serikat.

@borneotribun.com Eropa Murka dan Bersatu Ancaman Trump Soal Greenland Picu Krisis Besar dengan Amerika Eropa jarang berbicara dengan satu suara. Namun kali ini berbeda. Benua Biru tampak kompak dan bergerak cepat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan ancaman keras terkait Greenland, wilayah otonomi milik Denmark. Situasi memanas sejak Trump mengumumkan rencana sanksi dan ancaman tarif terhadap sejumlah negara Eropa yang menolak klaim Amerika Serikat atas Greenland. Pernyataan itu langsung mengundang reaksi keras, apalagi muncul di tengah aksi protes besar di ibu kota Greenland, Nuuk. Sekitar seperempat penduduk kota itu turun ke jalan menolak kemungkinan aneksasi. Tak butuh waktu lama, para duta besar Uni Eropa menggelar pertemuan darurat di Brussel pada Minggu. Banyak pemimpin Eropa menilai langkah Trump bukan sekadar ancaman ekonomi, tapi juga berpotensi merusak fondasi aliansi transatlantik yang selama ini dibangun bersama. Editor: Heri Yakop Kunjungi & Ikuti: https://www.borneotribun.com/ https://www.youtube.com/@borneotribun https://www.instagram.com/borneotribun https://www.tiktok.com/@borneotribun.com https://www.threads.com/@borneotribun https://x.com/borneotribun https://id.pinterest.com/borneotribun/ #eropabersatu #greenland #donaldtrump #politikglobal #geopolitik ♬ suara asli - Borneotribun

Peringatan Keras Presiden Iran Pezeshkian Serang Khamenei Sama Artinya Perang Terbuka dengan Iran

Redaksi    Senin, Januari 19, 2026    Comment   

Peringatan Keras Presiden Iran Pezeshkian Serang Khamenei Sama Artinya Perang Terbuka dengan Iran

Peringatan Keras Presiden Iran Pezeshkian Serang Khamenei Sama Artinya Perang Terbuka dengan Iran.

JAKARTA - Presiden Iran Masoud Pezeshkian melontarkan peringatan keras yang langsung menggema ke panggung politik global. Ia menegaskan, siapa pun yang berani menyerang Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei akan dianggap telah menyatakan perang terbuka terhadap seluruh bangsa Iran.

Pernyataan ini disampaikan Pezeshkian sebagai respons atas komentar Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyinggung kemungkinan mencari pemimpin baru untuk Iran. Menurut Pezeshkian, ucapan tersebut bukan sekadar opini politik, melainkan ancaman serius terhadap kedaulatan negaranya.

“Menyerang pemimpin besar negara kami sama saja dengan memicu perang skala penuh dengan rakyat Iran,” tegas Pezeshkian dalam unggahan di media sosial X, seperti dikutip dari AFP, Senin 19 Januari 2026.

Ia menekankan bahwa Ayatollah Ali Khamenei bukan hanya pemimpin tertinggi secara struktural, tetapi juga simbol persatuan nasional yang menyatukan rakyat Iran di tengah tekanan internasional. Karena itu, segala bentuk ancaman terhadap Khamenei dipandang sebagai serangan langsung terhadap negara.

Di sisi lain, Ayatollah Ali Khamenei sebelumnya juga melontarkan tudingan keras kepada Amerika Serikat dan Israel. Ia menuduh pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan kedua negara tersebut sebagai dalang di balik kerusuhan besar yang terjadi saat gelombang protes anti-pemerintah melanda Iran.

Menurut Khamenei, aksi demonstrasi yang berlangsung selama lebih dari dua minggu itu berubah menjadi kekerasan yang menelan korban jiwa dalam jumlah besar. Ia menyebut ribuan orang tewas akibat kerusuhan yang, menurutnya, tidak lepas dari campur tangan asing.

“Mereka yang terhubung dengan Israel dan Amerika Serikat telah menyebabkan kerusakan besar dan membunuh ribuan orang selama protes yang mengguncang Iran,” ujar Khamenei, dikutip dari Al Jazeera, Minggu 18 Januari.

Tak berhenti di situ, Khamenei juga secara langsung menuding Presiden AS Donald Trump terlibat dalam eskalasi konflik tersebut. Ia bahkan menyebut Trump sebagai kriminal dan menilai situasi kali ini berbeda karena adanya keterlibatan pribadi dari presiden Amerika Serikat.

“Pemberontakan anti-Iran terbaru ini berbeda, karena presiden AS terlibat secara langsung,” kata Khamenei.

Pernyataan saling serang dari kedua negara ini menandakan meningkatnya ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat. Banyak pihak menilai, situasi tersebut berpotensi memicu konflik yang lebih luas jika tidak segera diredam melalui jalur diplomasi.

@borneotribun.com Balas Pernyataan Trump, Presiden Iran Ancam Perang Besar Jika Khamenei Diserang Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, mengeluarkan peringatan keras yang langsung menarik perhatian dunia. Ia menegaskan, setiap serangan terhadap Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, akan dianggap sebagai deklarasi perang terhadap bangsa Iran. Pernyataan ini disampaikan Pezeshkian melalui media sosial X, menanggapi komentar Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang sebelumnya menyebut soal kemungkinan mencari pemimpin baru untuk Iran. Dalam pernyataannya, Pezeshkian menegaskan bahwa Ayatollah Khamenei adalah simbol persatuan nasional Iran. Menurutnya, menyerang pemimpin tertinggi negara sama artinya dengan memicu perang skala penuh dengan rakyat Iran. Di sisi lain, Ayatollah Ali Khamenei juga melontarkan tudingan keras terhadap Amerika Serikat dan Israel. Ia menuduh aktor-aktor yang terkait dengan kedua negara tersebut bertanggung jawab atas kematian ribuan orang selama aksi protes anti-pemerintah yang berlangsung selama beberapa pekan di Iran. Kunjungi & Ikuti: https://www.borneotribun.com/ https://www.youtube.com/@borneotribun https://www.instagram.com/borneotribun https://www.tiktok.com/@borneotribun.com https://www.threads.com/@borneotribun https://x.com/borneotribun https://id.pinterest.com/borneotribun/ #iran #timurtengah #beritadunia #politikglobal #trump ♬ suara asli - Borneotribun

Trump Kembali Panaskan Dunia, Muncul Isu Rencana Serbu Greenland Demi Keamanan AS

Robert Starling    Minggu, Januari 11, 2026    Comment   

Trump Kembali Panaskan Dunia, Muncul Isu Rencana Serbu Greenland Demi Keamanan AS

Isu mengejutkan kembali datang dari Donald Trump. Presiden Amerika Serikat itu dikabarkan meminta petinggi pasukan khusus AS menyusun skenario ekstrem terkait kemungkinan pengambilalihan Greenland. Kabar ini langsung menyita perhatian dunia internasional.

Menurut sumber di Washington, tim Trump disebut semakin gelisah melihat posisi strategis Greenland yang dinilai rawan direbut oleh Rusia atau China. Kekhawatiran ini muncul setelah operasi penangkapan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, yang diklaim sebagai keberhasilan besar kekuatan militer Amerika Serikat.

Tekanan Internal dari Kelompok Garis Keras

Di lingkaran dalam Trump, sejumlah tokoh berhaluan keras disebut terus mendorong langkah cepat. Salah satu nama yang paling vokal adalah Stephen Miller, penasihat politik yang dikenal agresif dalam isu keamanan nasional.

Mereka mendesak agar Amerika Serikat segera mengamankan Greenland sebelum negara lain melangkah lebih dulu. Padahal, Greenland merupakan wilayah otonom milik Denmark dan bagian dari kawasan NATO.

Militer AS Disebut Menolak Rencana Ekstrem

Sumber internal menyebut Trump meminta Joint Special Operations Command untuk menyiapkan rencana operasi. Namun, para petinggi militer di lapangan dikabarkan menolak ide tersebut.

Alasannya cukup jelas. Operasi militer ke Greenland dinilai ilegal, berisiko tinggi, dan hampir pasti ditentang oleh Kongres Amerika Serikat. Para jenderal bahkan disebut mencoba mengalihkan perhatian Trump ke opsi lain yang dianggap lebih aman, seperti pengawasan kapal bayangan Rusia atau tekanan terhadap Iran.

Dugaan Manuver Politik Jelang Pemilu

Sejumlah diplomat Eropa menilai pernyataan Trump soal Greenland bisa jadi bukan murni soal keamanan. Ada dugaan kuat isu ini sengaja dimunculkan untuk mengalihkan perhatian publik Amerika dari masalah ekonomi menjelang pemilu paruh waktu.

Washington disebut sudah melakukan simulasi yang mereka sebut sebagai skenario eskalasi, yaitu situasi di mana tekanan militer atau politik digunakan untuk memisahkan Greenland dari Denmark.

Hasil simulasi tersebut bahkan disebut mengarah pada skenario terburuk, yakni runtuhnya NATO dari dalam.

NATO Terancam Pecah

Seorang sumber diplomatik menyebut beberapa pejabat Eropa curiga bahwa tujuan akhir kelompok garis keras di sekitar Trump adalah melemahkan NATO.

Karena Trump tidak bisa keluar dari NATO tanpa persetujuan Kongres, penguasaan Greenland dinilai bisa memicu konflik internal yang membuat negara-negara Eropa memilih meninggalkan aliansi tersebut.

Ada juga skenario kompromi, di mana Denmark tetap berdaulat, tetapi memberikan akses militer penuh kepada Amerika Serikat dan menutup pintu bagi Rusia serta China. Meski AS sudah memiliki akses militer di Greenland, kesepakatan ini akan memperkuatnya secara hukum.

Penolakan Tegas dari Denmark dan Greenland

Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, sudah memperingatkan bahwa langkah militer Amerika ke Greenland bisa menandai berakhirnya NATO.

Sementara itu, Perdana Menteri Greenland, Jens-Frederik Nielsen, dengan tegas menolak wacana tersebut. Dalam pernyataan bersama para pemimpin lokal, ia menegaskan bahwa masa depan Greenland hanya bisa ditentukan oleh rakyatnya sendiri.

Ia juga menanggapi pernyataan Trump yang menyebut bisa mengambil Greenland dengan cara mudah atau sulit.

“Kami tidak ingin menjadi orang Amerika. Kami juga tidak ingin menjadi orang Denmark. Kami ingin tetap menjadi orang Greenland,” tegas Nielsen.

Trump Bersikukuh Soal Keamanan Nasional

Trump sendiri terus menekankan bahwa Greenland adalah prioritas keamanan nasional bagi Amerika Serikat. Ia berulang kali menyebut jika AS tidak bertindak, Rusia atau China akan lebih dulu menguasai pulau strategis tersebut.

Trump bahkan menyatakan siap bertindak apa pun bentuknya demi memastikan Amerika tidak memiliki “tetangga baru” dari negara rival.

“Saya lebih suka membuat kesepakatan dengan cara mudah. Tapi jika itu tidak bisa dilakukan, maka kami akan melakukannya dengan cara sulit,” ujar Trump dalam pernyataan terbarunya.

Dunia Menunggu Langkah Selanjutnya

Hingga kini, belum ada keputusan resmi. Namun, para pejabat Eropa disebut khawatir waktu terus menipis. Beberapa analis memperkirakan titik krusial bisa terjadi menjelang pertemuan NATO pada awal Juli.

Apakah ini hanya manuver politik atau benar-benar rencana serius, dunia kini menunggu langkah selanjutnya dari Trump dan dampaknya bagi stabilitas global.

Trump Tegas Ingin Ambil Greenland: Ancaman “Cara Mudah atau Sulit” Jadi Sorotan Dunia

Robert Starling    Minggu, Januari 11, 2026    Comment   

Trump Tegas Ingin Ambil Greenland: Ancaman “Cara Mudah atau Sulit” Jadi Sorotan Dunia

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali mengejutkan dunia dengan pernyataannya soal Greenland pada Jumat lalu. Ia menegaskan, jika AS tidak bisa mendapatkan wilayah ini dengan “cara mudah”, maka pihaknya akan menempuh “cara sulit”.

Trump mengatakan kepada wartawan di Gedung Putih, “Kami akan melakukan sesuatu di Greenland, suka atau tidak, karena jika kami tidak bertindak, Rusia atau China bisa mengambil alih. Kami tidak mau Rusia atau China jadi tetangga dekat kami.”

Pernyataan ini memicu reaksi keras dari pemimpin politik Greenland. Dalam pernyataan bersama, para pemimpin partai, termasuk oposisi, menegaskan: “Kami tidak ingin menjadi Amerika, kami tidak ingin menjadi Denmark. Kami ingin tetap menjadi orang Greenland. Masa depan Greenland harus ditentukan oleh rakyat Greenland sendiri.”

Mengapa Greenland Penting bagi Trump?

Greenland, pulau besar di wilayah Arktik, dihuni lebih dari 56.000 orang dan merupakan wilayah otonom Denmark. Trump menekankan bahwa langkah ini dianggap perlu untuk mencegah Rusia atau China mengambil alih Greenland di masa depan.

“Saya ingin membuat kesepakatan dengan cara mudah, tapi jika tidak bisa, kami akan menempuh cara sulit. Omong-omong, saya juga penggemar Denmark. Mereka sangat baik kepada saya, saya harus akui,” ujar Trump.

Belakangan muncul laporan bahwa AS bahkan mempertimbangkan memberi kompensasi uang kepada warga Greenland agar bersedia bergabung dengan AS. Namun Trump menolak membahas soal itu lebih lanjut: “Saya belum bicara soal uang untuk Greenland.”

Warga Greenland sendiri sudah menolak keras ide ini. Simon Kjeldskov, warga ibukota Nuuk, menyatakan kepada Reuters: “Tidak, terima kasih. Kami jelas tidak ingin itu.” Sementara Juno Michaelsen menambahkan: “Berapapun jumlah uangnya, kami tetap akan mengatakan tidak. Ini milik kami, hanya kami yang berhak.”

Reaksi Pemerintah Denmark dan NATO

Diplomat top Denmark dan Greenland yang berbasis di Washington telah bertemu pejabat Gedung Putih pada Kamis. Denmark diwakili Duta Besar Jesper Møller Sørensen, sementara Greenland diwakili Jacob Isbosethsen. Pertemuan ini membahas ancaman Trump soal kemungkinan pengambilalihan wilayah.

Para pemimpin Greenland, termasuk Perdana Menteri Jens-Frederik Nielsen, kembali menegaskan penolakan mereka. Mereka juga berencana mempercepat pertemuan parlemen Greenland, Inatsisartut, untuk merespons ancaman dari pemerintah AS. Parlemen terakhir bertemu November lalu dan dijadwalkan kembali pada 3 Februari mendatang.

Sementara itu, para pemimpin Eropa memperingatkan konsekuensi serius jika AS nekat mengambil Greenland dengan paksa. Dalam pernyataan bersama, pemimpin dari Prancis, Jerman, Inggris, Italia, Polandia, dan Spanyol menekankan: “Greenland milik rakyat Greenland.”

Langkah Trump ini menyoroti pentingnya Greenland dari sisi strategis, khususnya posisi geografisnya di Arktik, sekaligus menunjukkan ketegangan geopolitik global yang semakin meningkat.

Trump Teken Perintah Eksekutif soal Minyak Venezuela AS Klaim Lindungi Dana dan Siapkan Investasi Raksasa

Ria Sartika    Minggu, Januari 11, 2026    Comment   

Trump Teken Perintah Eksekutif soal Minyak Venezuela AS Klaim Lindungi Dana dan Siapkan Investasi Raksasa

Dunia, Borneotribun.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani sebuah perintah eksekutif baru yang mengatur pengelolaan pendapatan minyak Venezuela dengan tujuan melindungi dana tersebut dari penyitaan melalui proses hukum, kebijakan ini diumumkan ke publik pada Sabtu waktu setempat, berlaku di Amerika Serikat, dan disebut sebagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi dan politik Venezuela pasca tumbangnya pemimpin lama Nicolás Maduro, sekaligus membuka jalan bagi masuknya perusahaan minyak AS ke negara Amerika Latin tersebut.

Perintah eksekutif ini diteken Trump di tengah meningkatnya perhatian global terhadap masa depan Venezuela setelah penangkapan Nicolás Maduro yang kini telah dilengserkan, Gedung Putih menilai bahwa jika pendapatan minyak Venezuela diseret ke ranah gugatan hukum atau klaim pihak swasta, hal itu justru akan menghambat upaya Amerika Serikat dalam membangun kembali ekonomi dan sistem pemerintahan negara tersebut.

Dalam dokumen resmi yang dirilis, Trump menyatakan bahwa dana hasil penjualan minyak Venezuela adalah milik negara Venezuela namun untuk sementara waktu dipegang oleh Amerika Serikat untuk kepentingan pemerintahan dan diplomasi, sehingga tidak bisa digugat atau diklaim oleh pihak swasta mana pun.

Langkah ini muncul di tengah kekhawatiran para eksekutif perusahaan minyak besar dunia yang menilai Venezuela saat ini masih terlalu berisiko untuk investasi.

CEO ExxonMobil Darren Woods secara terbuka menyampaikan pandangannya saat menghadiri pertemuan dengan Trump dan hampir 20 petinggi industri energi di Gedung Putih pada Jumat lalu.

Ia mengatakan bahwa dengan kondisi regulasi dan sistem komersial yang berlaku di Venezuela saat ini, negara tersebut masih belum layak untuk ditanami investasi swasta.

Menurut Woods, ketidakpastian hukum, riwayat nasionalisasi aset, serta sanksi internasional yang panjang membuat perusahaan energi ragu untuk mengucurkan modal besar ke Venezuela.

Trump dalam pertemuan itu berupaya menenangkan kekhawatiran para bos minyak.

Ia menegaskan bahwa perusahaan-perusahaan energi tidak perlu berurusan langsung dengan pemerintah Venezuela, melainkan akan bekerja sama dengan pemerintah Amerika Serikat.

Dengan skema ini, Trump menjanjikan kepastian hukum dan keamanan investasi yang lebih jelas bagi perusahaan minyak AS dan mitra Barat lainnya.

Venezuela memang memiliki sejarah panjang penyitaan aset negara dan asing, ditambah sanksi ekonomi dari Amerika Serikat yang telah berlangsung bertahun-tahun, serta ketidakstabilan politik yang membuat infrastruktur minyak negara itu rusak parah.

Padahal, Venezuela dikenal memiliki salah satu cadangan minyak terbesar di dunia.

Pemerintahan Trump menjadikan upaya mengajak perusahaan minyak AS untuk masuk dan membantu membangun ulang infrastruktur energi Venezuela sebagai salah satu prioritas utama kebijakan luar negerinya di kawasan Amerika Latin.

Gedung Putih bahkan secara terbuka membingkai langkah ini sebagai proyek ekonomi besar-besaran.

Trump sebelumnya telah memerintahkan penyitaan kapal tanker yang membawa minyak Venezuela.

Ia juga menyatakan bahwa Amerika Serikat akan mengambil alih penjualan antara 30 juta hingga 50 juta barel minyak mentah Venezuela yang sebelumnya terkena sanksi.

Tak hanya itu, Trump menyebut AS berencana mengontrol penjualan minyak Venezuela ke pasar global untuk jangka waktu yang belum ditentukan.

Dalam unggahan di media sosial pribadinya saat berada di Florida selatan, Trump menulis bahwa ia mencintai rakyat Venezuela dan mengklaim telah mulai membuat negara tersebut kembali kaya dan aman.

Pernyataan itu menuai beragam reaksi, mulai dari dukungan hingga kritik, baik di dalam negeri AS maupun di komunitas internasional.

Dari sisi hukum, perintah eksekutif ini didasarkan pada National Emergencies Act dan International Emergency Economic Powers Act.

Trump menyebut potensi terseretnya pendapatan minyak Venezuela ke dalam proses pengadilan sebagai ancaman yang tidak biasa dan luar biasa bagi kepentingan nasional Amerika Serikat.

Dengan dasar itu, pemerintah AS merasa berhak untuk mengambil langkah perlindungan khusus terhadap dana tersebut.

Trump juga mengungkapkan optimisme tinggi soal komitmen investasi dari perusahaan minyak besar.

Dalam pertemuan di Gedung Putih, ia memprediksi akan ada kesepakatan cepat yang membuat perusahaan-perusahaan energi menggelontorkan setidaknya 100 miliar dolar AS atau sekitar Rp4.500 triliun ke Venezuela untuk menghidupkan kembali sektor minyak dan gas negara itu.

Angka tersebut disebut mencakup pembangunan kembali kilang, pipa, pelabuhan, serta fasilitas pendukung lain yang rusak akibat krisis berkepanjangan.

Selain itu, Trump mengumumkan bahwa Venezuela akan menyerahkan hingga 50 juta barel minyak ke Amerika Serikat, dengan nilai sekitar 2,8 miliar dolar AS atau setara Rp126 triliun berdasarkan harga pasar saat ini.

Minyak tersebut akan dijual, dan hasilnya diklaim akan memberikan manfaat bagi kedua negara.

Pengumuman ini disampaikan pada Selasa malam, meski detail teknis soal mekanisme penjualan dan pembagian keuntungan belum dijelaskan secara rinci.

Langkah ini menandai peningkatan signifikan keterlibatan langsung pemerintah AS dalam ekonomi Venezuela.

Analis menilai kebijakan ini juga menjadi pukulan telak bagi China, yang selama ini merupakan pembeli utama minyak Venezuela dan mitra dekat pemerintahan sebelumnya.

Dengan kontrol penjualan minyak di tangan AS, pengaruh ekonomi China di Venezuela diperkirakan akan menurun drastis.

Bloomberg melaporkan bahwa Trump dijadwalkan kembali bertemu dengan para eksekutif energi dalam waktu dekat untuk mematangkan rencana masuknya perusahaan Barat dalam proyek rekonstruksi industri minyak Venezuela.

Pemerintah AS berharap kehadiran perusahaan-perusahaan besar seperti ExxonMobil, Chevron, dan mitra Eropa dapat mempercepat pemulihan ekonomi negara tersebut.

Namun, kebijakan Trump ini juga memunculkan tanda tanya besar.

Sejumlah pengamat mempertanyakan sejauh mana legitimasi internasional AS dalam mengelola pendapatan minyak negara lain, meski dengan alasan stabilitas dan pemulihan ekonomi.

Ada pula kekhawatiran bahwa kontrol berlebihan justru bisa memicu ketegangan geopolitik baru di kawasan.

Bagi Venezuela sendiri, dampak jangka pendek dari kebijakan ini adalah masuknya dana segar dan peluang perbaikan infrastruktur energi yang selama ini terpuruk.

Namun dalam jangka panjang, masa depan negara itu akan sangat bergantung pada bagaimana pengelolaan dana minyak dilakukan, apakah benar-benar untuk kepentingan rakyat atau justru menjadi alat tarik-menarik kepentingan global.

Sementara itu, dunia kini menunggu perkembangan lanjutan, termasuk kesepakatan resmi dengan perusahaan minyak besar, respons dari pemerintah transisi Venezuela, serta reaksi negara-negara lain yang selama ini memiliki kepentingan ekonomi di sana.

Kebijakan ini berpotensi mengubah peta energi global dan hubungan Amerika Serikat dengan Amerika Latin dalam beberapa tahun ke depan.

Trump Buka Jalan Venezuela, Investor AS Tergoda Harta Minyak dan Tambang, Tapi Risikonya Tak Main-Main

Ria Sartika    Minggu, Januari 11, 2026    Comment   

Trump Buka Jalan Venezuela, Investor AS Tergoda Harta Minyak dan Tambang, Tapi Risikonya Tak Main-Main

Amerika Serikat - Rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap Venezuela mulai memancing perhatian para investor. Negeri Amerika Latin itu kembali dilirik karena kekayaan minyak dan sumber daya alamnya yang luar biasa, meski bayang-bayang risiko politik dan hukum masih menghantui.

Sejumlah pelaku bisnis Amerika yang punya koneksi politik kini sibuk mencari cara tercepat menuju Caracas. Tujuannya jelas, menjajaki peluang investasi di Venezuela yang dikenal kaya minyak dan mineral, apalagi setelah Trump memerintahkan pencopotan Nicolás Maduro dari kursi kekuasaan.

Bagi sebagian investor, peluang ekonomi di Venezuela bahkan disebut bisa menjadi “durian runtuh” terbesar sejak runtuhnya Uni Soviet. Alasannya sederhana, Venezuela menyimpan cadangan minyak terbukti terbesar di dunia. Namun untuk mengelolanya, negara ini butuh segalanya, mulai dari pipa minyak baru, jalan yang layak, pelabuhan yang modern, hingga perumahan dan fasilitas kesehatan. Semua itu tentu berarti peluang bisnis besar.

Bukan cuma minyak. Venezuela juga punya cadangan gas alam raksasa, emas, berlian, dan berbagai mineral berharga lainnya. Tak heran jika investor mulai ramai membicarakan potensi obligasi Venezuela di grup-grup keuangan, dengan catatan sanksi Amerika Serikat suatu saat dilonggarkan.

Meski begitu, tidak semua pihak menutup mata terhadap risikonya. Ada kekhawatiran bahwa menanam modal di Venezuela sama saja dengan menggelontorkan uang ke negara yang lama dianggap gagal, apalagi dengan sejarah panjang nasionalisasi aset asing.

Namun, bagi investor yang sudah terbiasa bermain di sektor komoditas, risiko politik bukan hal baru. Hans Humes, Ketua Greylock Capital Management, menyebut Venezuela punya kekayaan alam yang “gila-gilaan”. Menurutnya, bicara soal menghindari risiko di dunia komoditas terasa kurang realistis, karena sektor ini memang sering bersinggungan dengan negara-negara bergejolak.

Tantangan terbesar Venezuela kini adalah meyakinkan investor asing bahwa era kebijakan ekonomi represif ala Hugo Chávez dan Maduro benar-benar berakhir. Masalahnya bukan hanya hukum dan kepastian usaha, tetapi juga krisis sumber daya manusia. Banyak insinyur, ilmuwan, dan tenaga ahli yang sudah lama hengkang ke luar negeri.

Di sisi lain, Trump terlihat cukup puas dengan pemerintahan baru Venezuela di bawah Delcy Rodríguez. Ia bahkan menyebut kedua negara mulai bekerja sama dengan baik, terutama dalam membangun ulang infrastruktur minyak dan gas agar lebih modern. Dalam pertemuan dengan para eksekutif migas di Gedung Putih, Trump menjanjikan jaminan keamanan bagi perusahaan yang kembali masuk ke pasar Venezuela.

Meski bernada optimistis, tak semua perusahaan langsung tancap gas. Beberapa CEO mengaku peluangnya memang besar, tetapi syaratnya jelas, aturan main harus diperbaiki.

Trump juga menandatangani perintah eksekutif untuk melindungi pendapatan minyak Venezuela yang disimpan di kas AS agar tidak disita lewat gugatan hukum. Padahal, sejumlah raksasa migas Barat masih menuntut ganti rugi akibat nasionalisasi aset di masa lalu. Exxon, misalnya, masih menagih sekitar Rp15,5 triliun, sementara ConocoPhillips mengklaim hampir Rp139,5 triliun.

Menariknya, Trump menegaskan pemerintahannya tidak akan memberi perlakuan khusus bagi perusahaan yang merasa dirugikan di masa lalu. Menurutnya, fokus ke depan adalah mencari keuntungan baru, bukan mengungkit kerugian lama.

Di Caracas, pemerintah justru sangat berharap masuknya investasi Amerika bisa menyuntikkan dolar ke ekonomi domestik yang lesu. Mata uang bolivar terus melemah, dan investasi asing dianggap kunci stabilisasi. Pada 2023, pemerintah Venezuela bahkan menunda kewajiban pembayaran utang internasional sekitar Rp930 triliun demi menjaga peluang kembali ke pasar global setelah sanksi dicabut.

Sejumlah investor sebenarnya sudah lebih dulu masuk diam-diam ke Venezuela, terutama di sektor nonmigas. Salah satunya Daniel Rottenberg dari Arqos Capital yang sejak 2019 membeli properti strategis di Caracas. Ia melihat nilai aset Venezuela sangat murah dibanding potensi aslinya. Beberapa gedung bekas perusahaan multinasional bahkan diubah menjadi pusat teknologi dan ruang kerja bersama.

Setelah Maduro tersingkir, minat investor global langsung meledak. Pesan dan panggilan berdatangan dari berbagai dana investasi, kantor keluarga kaya, hingga yayasan besar. Tantangannya kini justru bagaimana Venezuela bisa menyerap dana sebesar itu.

Meski penuh rintangan, optimisme tetap ada. Jika produksi minyak pulih dan sektor swasta bergerak, ekonomi Venezuela diprediksi bisa melonjak tajam dalam beberapa tahun ke depan. Setelah ekonomi anjlok lebih dari 70 persen pada periode 2013 hingga 2019, Venezuela memang memulai dari titik yang sangat rendah.

Kesimpulannya, Venezuela kini berdiri di persimpangan jalan. Di satu sisi ada peluang emas dari minyak dan sumber daya alam, di sisi lain ada risiko besar yang tak bisa diabaikan. Bagi investor berani, ini bisa jadi ladang cuan. Tapi bagi yang ragu, Venezuela tetap menyimpan tanda tanya besar.

Trump Blak-blakan Soal Venezuela: AS Bisa Kuasai Minyak Bertahun-tahun, Dunia Internasional Waspada

Ria Sartika    Minggu, Januari 11, 2026    Comment   

Trump Blak-blakan Soal Venezuela: AS Bisa Kuasai Minyak Bertahun-tahun, Dunia Internasional Waspada

Washington - Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali membuat pernyataan yang mengundang perhatian dunia. Dalam wawancara panjang bersama The New York Times, Trump secara terbuka menyebut bahwa Amerika Serikat kemungkinan besar akan mengelola Venezuela dalam jangka waktu yang lama, bahkan bisa berlangsung selama bertahun-tahun.

Menurut Trump, belum ada batas waktu yang jelas soal berapa lama AS akan melakukan pengawasan langsung terhadap Venezuela. “Waktu yang akan menjawab,” ucapnya singkat namun tegas. Pernyataan ini langsung memicu spekulasi bahwa intervensi AS di negara Amerika Selatan itu tidak akan bersifat sementara.

Trump juga menegaskan bahwa pemerintahan sementara Venezuela yang kini berkuasa, yang berisi mantan loyalis Nicolás Maduro, disebutnya sangat kooperatif. Ia mengklaim pemerintah tersebut memberikan semua yang dibutuhkan AS, terutama akses terhadap sumber daya minyak.

Dalam gaya bicara khasnya, Trump menyebut rencana besar yang menurutnya saling menguntungkan. Amerika Serikat, kata dia, akan membangun kembali Venezuela dengan pendekatan bisnis yang menguntungkan. Minyak menjadi kunci utama. AS akan mengambil dan memanfaatkan minyak Venezuela, menekan harga minyak global, sekaligus tetap menyalurkan dana untuk membantu perekonomian negara tersebut yang sedang terpuruk.

Pernyataan Trump ini muncul tak lama setelah pejabat pemerintah AS mengungkap rencana untuk mengambil alih penjualan minyak Venezuela secara efektif tanpa batas waktu. Rencana tersebut merupakan bagian dari strategi tiga tahap yang disampaikan Menteri Luar Negeri Marco Rubio kepada Kongres. Partai Republik umumnya mendukung langkah ini, sementara Partai Demokrat kembali mengingatkan risiko intervensi panjang tanpa dasar hukum internasional yang kuat.

Saat ditanya apakah pengawasan AS akan berlangsung tiga bulan, enam bulan, atau satu tahun, Trump menjawab singkat namun jelas: jauh lebih lama.

Wawancara tersebut juga menyinggung berbagai isu lain, mulai dari imigrasi, perang Rusia-Ukraina, NATO, hingga kondisi kesehatannya. Namun, soal Venezuela, Trump terkesan menghindari pembahasan detail mengenai masa depan politik negara itu. Ia tidak memberikan kepastian kapan pemilu akan digelar, meskipun Venezuela pernah dikenal memiliki tradisi demokrasi yang cukup kuat sebelum era Hugo Chavez.

Trump juga tidak menjelaskan alasan mengapa AS mengakui Delcy Rodríguez sebagai pemimpin baru Venezuela, alih-alih mendukung María Corina Machado yang memenangkan pemilu 2024 dan bahkan meraih Nobel Perdamaian. Ia hanya menyebut bahwa Marco Rubio rutin berkomunikasi dengan Rodríguez dan hubungan mereka berjalan lancar.

Menariknya, di tengah wawancara, Trump sempat menerima telepon dari Presiden Kolombia Gustavo Petro. Percakapan itu disebut meredakan ketegangan, terutama setelah sebelumnya Trump mengancam akan mengambil tindakan terhadap Kolombia terkait isu narkotika. Usai panggilan tersebut, Trump menulis di media sosial bahwa Presiden Petro berencana berkunjung ke Washington.

Trump tampak cukup percaya diri dengan operasi penangkapan Nicolás Maduro yang disebutnya sukses besar. Ia bahkan mengaku memantau persiapan operasi tersebut secara detail, termasuk latihan militer dengan replika lokasi target. Meski mengakui sempat khawatir operasi itu gagal dan menjadi bencana politik, Trump membandingkannya dengan kegagalan operasi militer AS di masa lalu yang menurutnya jauh lebih buruk.

Soal minyak, Trump mengklaim AS sudah mulai mendapatkan keuntungan. Ia menyebut Amerika akan memperoleh sekitar 30 hingga 50 juta barel minyak mentah berat dari Venezuela. Meski begitu, ia mengakui bahwa membangkitkan kembali sektor minyak negara tersebut tidak bisa instan dan akan memakan waktu bertahun-tahun.

Ketika ditanya apakah AS akan mengerahkan pasukan darat jika akses minyak diblokir atau jika Venezuela menolak mengusir pengaruh Rusia dan China, Trump memilih tidak menjawab secara gamblang. Ia hanya menegaskan bahwa hubungan AS dengan pemerintahan saat ini berjalan baik dan penuh rasa saling menghormati.

Trump juga menyadari bahwa banyak perusahaan minyak AS masih ragu berinvestasi di Venezuela. Kekhawatiran utamanya adalah ketidakpastian politik jangka panjang dan potensi konflik kepentingan dengan militer serta intelijen Venezuela. Meski demikian, Trump tetap optimistis dan bahkan menyatakan keinginannya untuk berkunjung langsung ke Venezuela suatu hari nanti.

“Saya pikir suatu saat nanti akan aman,” tutup Trump.

Pernyataan-pernyataan ini jelas menunjukkan bahwa isu Venezuela bukan sekadar operasi singkat bagi Amerika Serikat. Bagi masyarakat global, langkah AS ini menjadi sinyal kuat bahwa perebutan pengaruh dan sumber daya energi masih akan menjadi cerita panjang di kawasan Amerika Latin.

Trump Gegerkan Dunia Klaim AS Akan Kendalikan Venezuela Usai Maduro Ditangkap

Ria Sartika    Minggu, Januari 04, 2026    Comment   

Trump Gegerkan Dunia Klaim AS Akan Kendalikan Venezuela Usai Maduro Ditangkap

Trump Gegerkan Dunia Klaim AS Akan Kendalikan Venezuela Usai Maduro Ditangkap.

JAKARTA - Dunia internasional kembali dibuat terkejut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka menyatakan bahwa Amerika Serikat akan mengambil alih pemerintahan Venezuela untuk sementara waktu. Pernyataan kontroversial ini muncul setelah operasi militer AS diklaim berhasil menangkap Presiden Venezuela Nicolás Maduro beserta istrinya, Cilia Flores.

Dalam konferensi pers di Florida, Trump mengatakan AS akan menjalankan roda pemerintahan Venezuela sampai ada proses transisi kekuasaan yang dianggap aman dan tepat. Menurutnya, langkah ini diambil agar Venezuela tidak kembali dipimpin oleh sosok yang membawa negara itu ke kondisi krisis berkepanjangan.

Trump menegaskan bahwa Amerika tidak ingin mengambil risiko dengan menyerahkan kekuasaan kepada pihak yang dinilai tidak memikirkan kepentingan rakyat Venezuela. Ia menyebut transisi kepemimpinan harus dilakukan secara hati-hati dan penuh pertimbangan.

Klaim Serangan Militer dan Penangkapan Maduro

Sebelumnya, Trump mengumumkan melalui akun Truth Social bahwa militer AS telah melancarkan serangan ke Venezuela dan berhasil menangkap Maduro serta istrinya. Dalam wawancara dengan Fox News, Trump mengonfirmasi keduanya sedang dibawa ke New York, tempat Maduro disebut telah didakwa atas sejumlah kejahatan berat.

Penangkapan ini menjadi puncak dari ketegangan yang sudah berlangsung berbulan-bulan antara AS dan pemerintahan Maduro. Operasi militer tersebut disebut dilakukan tanpa persetujuan Kongres AS, yang langsung memicu kritik keras dari sejumlah anggota parlemen.

AS Janjikan Investasi Migas, Tak Takut Kirim Pasukan Darat

Meski tidak merinci bagaimana AS akan “mengelola” Venezuela, Trump menyebut perusahaan minyak raksasa Amerika siap menanamkan investasi besar. Menurutnya, sektor minyak Venezuela akan diperbaiki total, mulai dari infrastruktur hingga produksi, agar kembali menghasilkan keuntungan.

Trump bahkan menyebut langkah ini tidak akan membebani keuangan AS. Alasannya, kekayaan minyak Venezuela dinilai sangat besar dan bisa menjadi sumber pemasukan, baik untuk rakyat Venezuela maupun sebagai kompensasi bagi Amerika Serikat.

Saat ditanya soal kemungkinan kehadiran pasukan AS di darat, Trump menjawab tegas bahwa Amerika tidak gentar. Ia menekankan operasi ini bukan tindakan sia-sia dan bertujuan memastikan Venezuela dikelola dengan benar.

Ancaman Serangan Lanjutan dan Tuduhan Narkoterorisme

Trump juga memperingatkan bahwa militer AS siap melancarkan serangan lanjutan jika situasi menuntut. Ia mengklaim semua opsi telah disiapkan, termasuk gelombang serangan yang lebih besar.

Di sisi lain, Jaksa Agung AS Pam Bondi menyatakan Maduro akan menghadapi proses hukum penuh. Dalam dakwaan yang dibuka ke publik, Maduro dituduh terlibat konspirasi narkoterorisme, penyelundupan kokain, serta kepemilikan senjata berat. Jaksa menuding Maduro memanfaatkan kekuasaannya untuk memfasilitasi perdagangan narkoba skala besar ke Amerika Serikat.

Kritik Tajam dari Demokrat dan Polemik Konstitusi

Langkah Trump menuai kecaman keras dari Partai Demokrat. Sejumlah anggota Kongres menilai tindakan militer tersebut ilegal karena dilakukan tanpa persetujuan legislatif. Mereka mempertanyakan ancaman apa yang sebenarnya ditimbulkan Venezuela hingga AS merasa perlu bertindak secara sepihak.

Namun, Trump menepis semua kritik itu. Ia menyebut para pengkritiknya lemah dan hanya pandai mengeluh. Menurut Trump, operasi tersebut adalah keputusan jenius dan sudah melalui pertimbangan matang.

Venezuela di Persimpangan Jalan

Dengan ditangkapnya Maduro dan klaim AS akan mengendalikan pemerintahan, masa depan Venezuela kini berada di titik paling tidak pasti. Dunia menunggu, apakah langkah ini benar-benar membawa perubahan bagi rakyat Venezuela atau justru memicu konflik baru di kawasan Amerika Latin.

Yang jelas, pernyataan Trump telah membuka babak baru yang penuh kontroversi dalam hubungan internasional dan politik global.

Trump Klaim AS Ambil Alih Venezuela Usai Maduro Ditangkap, Janji Kelola Negara hingga Transisi Berjalan

Ria Sartika    Minggu, Januari 04, 2026    Comment   

Trump Klaim AS Ambil Alih Venezuela Usai Maduro Ditangkap, Janji Kelola Negara hingga Transisi Berjalan

Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

JAKARTA - Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuat pernyataan kontroversial setelah operasi militer AS di Venezuela berujung pada penangkapan Presiden Nicolás Maduro dan istrinya. Trump menyebut Amerika Serikat kini akan “menjalankan” Venezuela sampai proses transisi pemerintahan yang dianggap layak benar-benar terjadi.

Berbicara kepada wartawan di Mar-a-Lago, Trump mengatakan pasukan AS sudah berada di Venezuela dan tidak akan pergi dalam waktu dekat. Menurutnya, keberadaan AS diperlukan untuk memastikan pergantian kekuasaan berjalan sesuai rencana.

“Kami sudah di sana sekarang dan akan bertahan sampai ada transisi yang tepat. Pada dasarnya, kami akan menjalankan negara itu sampai proses transisi benar-benar terjadi,” ujar Trump dengan nada tegas.

Pernyataan tersebut menutup rangkaian peristiwa dramatis yang terjadi dalam hitungan jam. Sebelumnya, laporan ledakan terdengar di Caracas, ibu kota Venezuela. Skala operasi baru terlihat jelas setelah Trump mengonfirmasi bahwa Nicolás Maduro dan istrinya, Cilia Flores, telah ditangkap.

Trump kemudian mengungkapkan kepada media bahwa Maduro dan istrinya akan dibawa ke New York menggunakan kapal untuk menghadapi proses hukum di Amerika Serikat.

Tak hanya soal politik, Trump juga menyinggung sektor energi Venezuela. Ia menyatakan perusahaan minyak raksasa asal AS akan masuk ke negara tersebut untuk mengelola cadangan minyak yang besar namun infrastrukturnya rusak parah.

“Perusahaan minyak besar Amerika akan masuk, mengucurkan dana miliaran dolar, memperbaiki infrastruktur minyak yang hancur, dan mulai menghasilkan uang untuk negara itu,” kata Trump. Ia juga menegaskan militer AS siap melancarkan serangan lanjutan jika diperlukan demi mengamankan rencana tersebut.

Terkait operasi militer, Trump mengakui ada personel AS yang mengalami luka. Namun ia menekankan tidak ada korban jiwa dari pihak Amerika.

“Operasinya sangat kompleks. Luar biasa rasanya hanya ada beberapa luka dan tidak ada kematian di pihak kami,” ujarnya.

Trump bahkan menggambarkan bagaimana ia memantau jalannya operasi tersebut. Ia mengaku menyaksikannya seperti sedang menonton sebuah acara televisi.

Dalam pembelaannya, Trump menilai langkah ini sebagai keberhasilan besar, termasuk dalam upaya menghentikan masuknya narkoba ke Amerika Serikat. Ia menyebut kritik soal konstitusionalitas sebagai hal lama yang selalu muncul.

Saat ditanya mengenai kekhawatiran China terhadap kendali minyak Venezuela, Trump menegaskan hubungannya dengan Presiden China Xi Jinping berjalan baik. Ia memastikan tidak akan ada masalah serius terkait pasokan minyak.

“Mereka tetap akan mendapatkan minyak. Tapi setelah apa yang kami lakukan semalam, kami tidak bisa membiarkan pihak lain mengambil alih sehingga kami harus mengulanginya lagi,” jelasnya.

Meski demikian, Trump belum memaparkan langkah rinci soal perubahan rezim ke depan. Ia hanya menyebut Venezuela masih memiliki wakil presiden dan melontarkan peringatan keras kepada pihak-pihak yang tetap setia pada Maduro.

“Jika mereka tetap loyal, masa depan mereka sangat buruk. Tapi jika berbalik arah, selalu ada kesempatan. Kebanyakan sudah beralih. Loyalitasnya sangat kecil,” tutup Trump.

Situasi ini pun memicu perhatian dunia internasional. Banyak pihak kini menanti bagaimana langkah lanjutan AS dan bagaimana masa depan Venezuela setelah pernyataan mengejutkan dari Trump tersebut.

Donald Trump Furious! US Hikes China Import Tariffs to 130% Over Rare Earth Dispute

Ria Sartika    Senin, Oktober 13, 2025    Comment   

Donald Trump Furious! US Hikes China Import Tariffs to 130% Over Rare Earth Dispute

Donald Trump Furious! US Hikes China Import Tariffs to 130% Over Rare Earth Dispute.

US President Donald Trump has once again made global headlines — this time for lashing out at China by announcing a 130 percent import tariff on all Chinese products.

The move comes after a previous 30 percent tariff, marking a massive escalation in the ongoing trade tension between the two superpowers. Starting November 1, 2025, every product coming from China into the US will face this steep import duty.

“The United States will impose an additional 100 percent tariff on China—on top of all existing tariffs,” Trump wrote on his Truth Social account on Friday (October 10).

The decision follows China’s move to tighten exports of rare earth elements (REEs) — vital materials used in industries like technology, electronics, and clean energy.

As the world’s dominant supplier of rare earths, China holds a key position in the global supply chain, while the US remains one of the largest consumers. China’s restrictions on these exports have raised alarms in Washington, given how critical these materials are for high-tech manufacturing.

Trump, known for his hardline trade stance, viewed China’s policy as economic pressure and responded with equally strong measures. The new tariffs are seen as a form of retaliation, pushing China to reopen its rare earth exports to American industries.

This move didn’t come out of nowhere. Throughout his leadership, Trump has repeatedly targeted Beijing through trade barriers, restrictions on US technology sales to China, and even new fees on goods transported by China-owned or operated vessels.

Economists warn that the 130 percent tariff hike could reignite the long-standing US–China trade war, impacting not just both nations but also the global technology and manufacturing supply chain.

Donald Trump Naik Pitam! AS Naikkan Tarif Impor Produk China Jadi 130 Persen, Gegara Logam Langka

Ria Sartika    Senin, Oktober 13, 2025    Comment   

Donald Trump Naik Pitam! AS Naikkan Tarif Impor Produk China Jadi 130 Persen, Gegara Logam Langka

Donald Trump Naik Pitam! AS Naikkan Tarif Impor Produk China Jadi 130 Persen, Gegara Logam Langka.

AMERIKA SERIKAT - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali membuat gebrakan yang mengejutkan dunia. Kali ini, amarahnya tertuju pada China hingga ia memutuskan untuk menaikkan tarif impor produk dari negeri tirai bambu itu menjadi 130 persen.

Kebijakan ini diumumkan setelah sebelumnya Trump sudah menetapkan tambahan tarif sebesar 30 persen. Artinya, mulai 1 November 2025, seluruh produk asal China yang masuk ke pasar Amerika akan dikenakan bea masuk selangit.

“Amerika Serikat akan memberlakukan tarif tambahan sebesar 100 persen terhadap China—di luar tarif yang sudah mereka bayarkan selama ini,” tulis Trump di akun media sosial Truth Social, Jumat (10/10).

Langkah ekstrem ini muncul setelah China memperketat ekspor logam tanah jarang atau rare earth elements (REE)—material penting yang dibutuhkan untuk berbagai industri teknologi dan elektronik, mulai dari ponsel pintar hingga kendaraan listrik.

Sebagai informasi, China adalah pemasok utama logam tanah jarang di dunia, sementara Amerika Serikat menjadi salah satu pasar terbesar yang mengandalkan bahan tersebut. Karena itu, kebijakan pembatasan ekspor dari pihak China membuat AS merasa terancam dari sisi pasokan bahan baku strategis.

Trump yang dikenal keras terhadap kebijakan perdagangan internasional menilai langkah China tersebut sebagai bentuk tekanan ekonomi. Maka, tarif tinggi ini dianggap sebagai “balasan” agar China mau kembali membuka ekspor logam tanah jarang ke pasar Amerika.

Sebelum kebijakan ini diumumkan, Trump memang sudah kerap menunjukkan sikap tegas terhadap Beijing. Beberapa kali ia menyinggung soal pembatasan penjualan teknologi AS ke China, serta menerapkan biaya tambahan bagi barang-barang yang diangkut oleh kapal milik atau yang dioperasikan perusahaan asal China.

Kebijakan tarif 130 persen ini pun diperkirakan akan berdampak besar, bukan hanya pada hubungan dagang kedua negara, tapi juga pada rantai pasok global di sektor teknologi dan manufaktur. Banyak pihak menilai, perang dagang AS–China bisa kembali memanas jika kedua negara tak segera mencari jalan tengah.

Qatar Bangun Fasilitas Angkatan Udara di Pangkalan Udara AS Idaho

Redaksi    Sabtu, Oktober 11, 2025    Comment   

Qatar Bangun Fasilitas Angkatan Udara di Pangkalan Udara AS Idaho

Qatar Bangun Fasilitas Angkatan Udara di Pangkalan Udara AS Idaho.

Washington, Amerika Serikat. Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth pada Jumat mengumumkan perjanjian resmi yang memungkinkan Angkatan Udara Emir Qatar membangun fasilitas pelatihan di Pangkalan Udara Mountain Home, Idaho.

Dalam konferensi bersama Menteri Pertahanan Qatar Sheikh Saoud bin Abdulrahman Al Thani di Pentagon, Hegseth menjelaskan bahwa fasilitas ini akan digunakan untuk melatih para pilot Qatar bersama dengan pasukan Amerika Serikat. Meski tidak ada pangkalan militer asing permanen di wilayah AS, beberapa negara memang memiliki kehadiran untuk keperluan pelatihan militer. Sebagai contoh, Angkatan Udara Singapura juga sudah lama memiliki fasilitas pelatihan di pangkalan yang sama.

Hegseth menyampaikan kebanggaannya atas kerja sama tersebut. Ia mengatakan bahwa pembangunan fasilitas Angkatan Udara Emir Qatar di Idaho akan menjadi langkah besar dalam memperkuat pelatihan bersama, meningkatkan kemampuan tempur, dan mempererat kerja sama pertahanan antara kedua negara.

“Lokasi ini akan menjadi tempat bagi para pilot dan pesawat F-15 Qatar untuk meningkatkan pelatihan gabungan, memperkuat interoperabilitas, dan menambah daya tempur. Ini adalah bukti nyata dari kemitraan kita,” ujar Hegseth.

Langkah ini juga menunjukkan semakin eratnya hubungan antara pemerintahan Presiden Donald Trump dengan Qatar. Bulan lalu, Presiden Trump menandatangani perintah eksekutif yang menjamin keamanan Negara Qatar, menyusul serangan militer yang dilakukan Israel di ibu kota Doha.

Dalam perintah tersebut, disebutkan bahwa Amerika Serikat akan menganggap setiap serangan terhadap wilayah, kedaulatan, atau infrastruktur penting Qatar sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan nasional AS.

Selain itu, Qatar juga berperan penting dalam tercapainya kesepakatan damai antara Israel dan Hamas. Hegseth menegaskan bahwa peran Qatar dalam diplomasi kawasan tersebut sangat berarti bagi stabilitas Timur Tengah.

Namun, keputusan Presiden Trump untuk menerima pesawat jet mewah Boeing 747-8 dari Qatar sebagai pesawat kepresidenan baru juga menimbulkan perdebatan publik. Sejumlah pihak menyoroti potensi konflik kepentingan serta dampaknya terhadap keamanan nasional AS. Setelah rampung, pesawat tersebut direncanakan akan digunakan sebagai Air Force One.

Dengan kerja sama ini, hubungan pertahanan antara Qatar dan Amerika Serikat diperkirakan akan semakin kuat. Proyek pembangunan fasilitas di Idaho menjadi simbol nyata dari kemitraan strategis kedua negara dalam menjaga stabilitas global.