Kalafest 2026 di Samarinda mencatat perputaran uang Rp4,56 miliar dari expo syariah dan pembiayaan UMKM, memperkuat ekonomi halal di Kalimantan Timur.

SAMARINDA - Perputaran uang dalam Kaltim Halal Festival (Kalafest) 2026 yang digelar Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda pada 8-10 Mei 2026 mencapai Rp4,56 miliar.

Capaian tersebut berasal dari transaksi penjualan expo syariah dan fasilitasi pembiayaan bagi pelaku UMKM syariah.

Pelaksana Harian Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur Bayuadi Hardiyanto mengatakan nilai tersebut terdiri atas pembiayaan UMKM syariah senilai Rp3,27 miliar dan penjualan expo syariah sebesar Rp1,29 miliar.

“Hasil penjualan Rp1,29 miliar ini berasal dari 160 gerai sharia expo, sedangkan pembiayaan Rp3,27 miliar ini untuk 20 pelaku UMKM syariah,” kata Bayuadi di Samarinda, Senin.

Selain transaksi ekonomi, Kalafest 2026 juga mencatat penghimpunan wakaf produktif dari 1.962 pewakaf dengan total dana Rp53,42 juta. Dana tersebut dialokasikan untuk tiga proyek wakaf produktif di Samarinda.

Kegiatan itu juga melibatkan 1.211 peserta dalam program literasi dan edukasi ekonomi syariah. Sementara dari sisi jangkauan publik, Kalafest disebut mampu menjangkau lebih dari 702 ribu masyarakat melalui siaran langsung dan konten digital di berbagai platform.

Menurut Bayuadi, Kalafest 2026 menghadirkan sejumlah program strategis untuk memperkuat ekosistem halal di Kalimantan Timur. Salah satunya peluncuran laman Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) sebagai pusat informasi halal daerah.

BI Kaltim juga meluncurkan program wakaf produktif, Gerakan Pangan Murah Serentak se-Kaltim menjelang Idul Adha, hingga penandatanganan kerja sama Wakaf Goes to Kampus.

Selain itu, dilakukan penyaluran sarana dan prasarana untuk pondok pesantren, penguatan Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal (LP3H), serta fasilitasi rumah potong unggas halal bagi pelaku usaha syariah.

Salah satu agenda yang menarik perhatian masyarakat adalah Tabligh Akbar bertema “Wakaf Produktif sebagai Salah Satu Keuangan Sosial Syariah” bersama Ustadz Maulana. Penutupan acara juga dimeriahkan penampilan shalawat bersama Hadad Alwi pada Ahad malam.

Bayuadi menyebut penyelenggaraan Kalafest 2026 menjadi bentuk sinergi antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, dan mitra strategis dalam memperkuat ekonomi dan ekosistem halal yang inklusif di Kalimantan Timur.

“Penyelenggaraan Kalafest 2026 ini menjadi bukti konkret sinergi antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, dan mitra strategis dalam mendorong penguatan ekosistem halal yang inklusif dan berkelanjutan di Kaltim,” ujarnya.

Bank Kalsel resmikan 3 KCPS baru di Tabalong, Tapin, dan Batola untuk memperkuat layanan syariah dan mendukung ekonomi inklusif di Kalimantan Selatan.

BANJARMASIN – Komitmen memperkuat ekonomi berbasis syariah terus ditunjukkan Bank Kalsel. Terbaru, bank daerah ini resmi membuka tiga Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS) sekaligus di wilayah strategis Kalimantan Selatan.

Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin, mengatakan ekspansi ini bertujuan untuk menghadirkan layanan perbankan syariah yang lebih dekat, nyaman, dan mudah diakses masyarakat.

“Pembukaan KCPS bertujuan menghadirkan layanan syariah yang lebih representatif dan menjangkau masyarakat lebih luas,” ujar Fachrudin di Banjarmasin, Minggu.

Langkah ini sekaligus menjadi respons atas meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis prinsip syariah yang transparan dan sesuai nilai-nilai Islam.

Fokus Ekspansi ke Wilayah Strategis

Tiga KCPS yang diresmikan berada di lokasi yang dinilai memiliki potensi ekonomi tinggi, yakni:

• KCPS Tanjung (Kabupaten Tabalong)
  Difokuskan untuk mendukung kawasan industri serta sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

• KCPS Rantau (Kabupaten Tapin)
  Menjadi penguat sektor perdagangan dan pertanian lokal yang terus berkembang.

• KCPS Handil Bakti (Kabupaten Barito Kuala)
  Melayani kawasan pemukiman padat dan jalur strategis lintas provinsi Kalsel-Kalimantan Tengah.

Menurut Fachrudin, ekspansi ini bukan semata mengejar target bisnis, tetapi juga bagian dari upaya membangun ekosistem keuangan yang inklusif.

“Ini adalah wujud nyata dukungan kami terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya sektor syariah di Banua,” jelasnya.

Dorong UMKM dan Inklusi Keuangan

Kehadiran KCPS diharapkan mampu membuka akses lebih luas bagi pelaku UMKM dan nasabah ritel terhadap layanan perbankan syariah.

Selain itu, Bank Kalsel juga ingin memastikan layanan yang diberikan lebih transparan, mudah dipahami, serta sesuai prinsip syariah.

Langkah ini dinilai penting dalam mempercepat literasi dan inklusi keuangan syariah, khususnya di daerah yang selama ini belum terjangkau layanan optimal.

Komitmen Jangka Panjang

Ekspansi ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang Bank Kalsel dalam memperkuat posisi sebagai bank daerah yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat modern.

Dengan semakin luasnya jaringan layanan, Bank Kalsel optimistis dapat menjadi motor penggerak ekonomi syariah di Kalimantan Selatan.

FAQ

1. Apa itu KCPS Bank Kalsel?
KCPS adalah Kantor Cabang Pembantu Syariah yang menyediakan layanan perbankan berbasis prinsip syariah.

2. Di mana saja KCPS baru dibuka?
Di Tanjung (Tabalong), Rantau (Tapin), dan Handil Bakti (Barito Kuala).

3. Apa tujuan pembukaan KCPS ini?
Untuk memperluas akses layanan keuangan syariah yang lebih mudah, nyaman, dan inklusif.

4. Siapa yang diuntungkan dari ekspansi ini?
Pelaku UMKM, nasabah ritel, serta masyarakat umum yang membutuhkan layanan perbankan syariah.

5. Apakah ini bagian dari strategi bisnis?
Ya, namun juga sebagai bentuk dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi syariah daerah.

Kalsel perkuat ekonomi daerah melalui koperasi Merah Putih. Lebih dari 2.000 koperasi telah terbentuk untuk dorong ekonomi syariah dan pemberdayaan desa.

BANJARBARU – Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya dalam memperkuat struktur ekonomi daerah melalui pembinaan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Selatan, Rahmaddin, menyampaikan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari penyelarasan program prioritas nasional dengan visi pembangunan daerah yang diusung Gubernur H. Muhidin dan Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman, yakni “Kalsel Bekerja” (Berkelanjutan, Berbudaya, Religi, dan Sejahtera).

Menurut Rahmaddin, koperasi memiliki peran strategis sebagai penggerak utama perekonomian daerah, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis syariah.

“Program nasional ini selaras dengan misi pemerintah daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi syariah. Koperasi menjadi urat nadi pembangunan sekaligus penopang ekonomi masyarakat,” ujarnya di Banjarbaru, Selasa.

Ia menambahkan, keberadaan koperasi yang sehat dan berdaya saing akan memperkuat posisi Kalimantan Selatan sebagai pintu gerbang logistik di wilayah Kalimantan.

Untuk mendukung keberhasilan program tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menerapkan strategi kolaboratif yang mencakup pendampingan berkelanjutan bagi pengurus koperasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta penguatan kualitas sumber daya manusia di tingkat desa dan kelurahan.

Rahmaddin juga menekankan bahwa capaian ini menjadi fondasi penting dalam mendukung Program Strategis Nasional (PSN) yang dicanangkan Presiden Prabowo.

Sementara itu, Kepala Bidang Kelembagaan Dinas Koperasi UKM Kalsel, Bambang Dedi Mulyadi, menjelaskan bahwa pembentukan Koperasi Merah Putih memiliki dasar hukum yang kuat, yakni Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025.

Di tingkat daerah, kebijakan tersebut diperkuat melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 024 Tahun 2025.

Berdasarkan data terbaru, perkembangan koperasi di Kalimantan Selatan menunjukkan tren yang signifikan. Hingga saat ini, telah terbentuk sebanyak 2.013 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang telah berbadan hukum.

Jumlah tersebut terdiri dari 1.869 Koperasi Desa Merah Putih dan 144 Koperasi Kelurahan Merah Putih yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan.

Dengan masifnya pembentukan koperasi ini, pemerintah berharap masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan, dapat merasakan langsung dampak positifnya, baik melalui kemudahan akses logistik maupun peningkatan pemberdayaan usaha lokal.