Kotim perkuat gerakan cegah stunting melalui 1000 HPK dengan edukasi dan intervensi gizi untuk menurunkan angka stunting hingga 17 persen pada 2026.

Kotim, Kalteng - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, memperkuat strategi penanganan stunting dengan pendekatan berbasis masyarakat yang menitikberatkan pada masa awal kehidupan anak, yakni 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

Upaya ini tidak hanya dipandang sebagai program kesehatan, tetapi juga sebagai gerakan kolektif yang melibatkan keluarga, tenaga kesehatan, hingga pemerintah di tingkat paling bawah.

Penjabat Sekretaris Daerah Kotim, Umar Kaderi, menegaskan bahwa kualitas generasi masa depan sangat ditentukan oleh pemenuhan gizi sejak dini, terutama sejak masa kehamilan.

“Anak-anak adalah aset bangsa. Mereka harus mendapatkan asupan gizi yang cukup dan seimbang agar tumbuh optimal,” ujar Umar saat kegiatan Gerakan Cegah Stunting Kotim 2026 di Puskesmas Baamang I, Kecamatan Baamang, Sampit, Rabu.

Program percepatan penurunan stunting di Kotim dilakukan secara berkelanjutan melalui edukasi dan pelibatan lintas sektor. Dinas Kesehatan setempat menggandeng camat, lurah, kepala desa, PKK, hingga kader posyandu untuk memastikan edukasi 1.000 HPK benar-benar dipahami masyarakat.

Menurut Umar, stunting tidak hanya terjadi setelah anak lahir, tetapi sudah dapat dimulai sejak masa kehamilan akibat kurangnya asupan gizi ibu.

“Karena itu intervensi harus dimulai dari keluarga. Edukasi menjadi kunci utama,” tegasnya.

Stunting masih menjadi salah satu tantangan utama pembangunan sumber daya manusia di Kotim. Dampaknya tidak hanya pada pertumbuhan fisik anak, tetapi juga pada perkembangan kognitif, produktivitas, hingga daya saing daerah di masa depan.

Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) mencatat prevalensi stunting di Kotim berada di angka 21,6 persen. Pemerintah daerah menargetkan penurunan signifikan hingga sekitar 17 persen pada tahun 2026.

Untuk mencapai target tersebut, Pemkab Kotim mengombinasikan berbagai intervensi, termasuk pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita, serta penguatan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Penanganannya harus menyeluruh, terencana, dan berkelanjutan,” kata Umar yang juga Kepala Dinas Kesehatan Kotim.

FAQ

1. Apa itu program 1.000 HPK?
1.000 Hari Pertama Kehidupan adalah periode sejak kehamilan hingga anak berusia dua tahun yang sangat menentukan pertumbuhan dan perkembangan anak.

2. Berapa angka stunting di Kotawaringin Timur saat ini?
Berdasarkan SSGI, angka stunting di Kotim mencapai 21,6 persen.

3. Apa target pemerintah daerah?
Pemkab Kotim menargetkan penurunan stunting hingga sekitar 17 persen pada 2026.

4. Siapa saja yang terlibat dalam program ini?
Mulai dari tenaga kesehatan, camat, lurah, kepala desa, PKK, hingga kader posyandu.

5. Apa langkah utama yang dilakukan pemerintah?
Edukasi masyarakat, intervensi gizi, makanan tambahan, serta program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kader PKB dan PLKB sedang mendistribusikan paket makan bergizi gratis kepada ibu hamil dan balita di sebuah posyandu desa.

Jakarta – Sebanyak 18 ribu kader Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) siap menjadi ujung tombak pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Program ini ditujukan khusus untuk ibu hamil, ibu menyusui, anak PAUD, serta balita, terutama yang berusia di bawah 2 tahun.

 Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga), Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, saat menghadiri diskusi bertema "Peran Pembangunan Keluarga dalam Menyongsong Indonesia Emas 2045" di Jakarta, Sabtu (9/8/2025).

Isyana menjelaskan bahwa program MBG tidak hanya menyasar anak sekolah, tapi juga ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita dan PAUD yang selama ini belum terjangkau oleh program Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. 

"MBG ini adalah langkah nyata pemerintah untuk memastikan gizi optimal sejak dini, karena peran kami di Kemendukbangga sangat vital dengan adanya kader PKB dan PLKB yang siap digerakkan," ujarnya. 

Selain itu, Kemendukbangga berkolaborasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri untuk membentuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang berjumlah 600 ribu orang di seluruh Indonesia. 

TPK terdiri dari tenaga kesehatan seperti bidan dan perawat, serta kader PKK dan kader KB yang membantu distribusi MBG di lapangan.

Lebih lanjut Isyana menegaskan pentingnya pemberian gizi yang baik dimulai sejak 1.000 hari pertama kehidupan, yang menurutnya adalah masa paling krusial untuk mencegah stunting. 

"Masa 1.000 hari pertama itu tidak hanya dimulai saat bayi lahir, tapi sejak dalam kandungan. Jadi memastikan ibu hamil mendapatkan asupan bergizi adalah kunci kualitas sumber daya manusia masa depan," katanya. 

Program ini juga menjadi bagian dari target pembangunan keluarga yang tertuang dalam Asta Cita ke-4, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dimulai dari keluarga dan sejak dini.

Dengan adanya peran aktif 18 ribu kader PKB dan PLKB serta ratusan ribu anggota Tim Pendamping Keluarga, pemerintah optimistis program MBG dapat tersalurkan merata dan tepat sasaran. 

Langkah ini diharapkan mampu mempercepat penurunan angka stunting dan meningkatkan kualitas generasi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.