Keluhan pelayanan RSUD MTh Djaman Sanggau ramai di media sosial. Warga menyoroti obat BPJS yang disebut kosong hingga fasilitas toilet dan kursi roda.

SANGGAU - Keluhan masyarakat terhadap pelayanan di RSUD MTh Djaman, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, ramai diperbincangkan di media sosial dalam beberapa hari terakhir. Sejumlah warga menyampaikan pengalaman mereka terkait layanan pasien BPJS hingga fasilitas dasar rumah sakit melalui unggahan di Facebook.

Salah satu persoalan yang paling banyak dikeluhkan berkaitan dengan ketersediaan obat bagi pasien pengguna BPJS. Beberapa warga mengaku kerap menerima informasi bahwa obat yang dibutuhkan sedang kosong dan diarahkan membeli obat di apotek swasta.

“Saya heran, setiap berobat ke sini gunakan BPJS selalu disampaikan bahwa obat kosong, lalu disuruh membeli di apotek swasta,” tulis seorang warga dalam unggahannya sambil memperlihatkan foto RSUD MTh Djaman.

Unggahan tersebut memicu banyak tanggapan dari pengguna Facebook lainnya. Sejumlah warganet mengaku mengalami kejadian serupa saat berobat di rumah sakit tersebut.

Bahkan, ada komentar yang menyinggung dugaan kerja sama tidak transparan antara pihak rumah sakit dengan apotek tertentu. Namun, hingga kini belum ada keterangan resmi terkait tudingan tersebut.

Selain persoalan obat, keluhan juga datang dari keluarga pasien rawat inap terkait penggunaan fasilitas kamar mandi di rumah sakit.

Salah seorang warga mengaku kecewa karena toilet disebut tidak diperbolehkan digunakan untuk mandi oleh keluarga pasien yang menjaga.

“Gimana ceritanya, datang ke sini rawat inap tapi mau mandi toiletnya tidak boleh digunakan untuk mandi. Kita di sini tidak punya keluarga dan rumah, masa iya harus pulang ke kampung dengan jarak tempuh lima jam hanya untuk mandi,” tulisnya.

Keluhan pelayanan RSUD MTh Djaman Sanggau ramai di media sosial. Warga menyoroti obat BPJS yang disebut kosong hingga fasilitas toilet dan kursi roda.

Keluhan mengenai fasilitas dasar lainnya turut bermunculan dalam kolom komentar, mulai dari kondisi kebersihan toilet hingga ketersediaan kursi roda untuk pasien.

Perbincangan mengenai pelayanan RSUD MTh Djaman terus berkembang di media sosial dan mendapat perhatian luas dari masyarakat Kabupaten Sanggau.

Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen RSUD MTh Djaman belum memberikan tanggapan resmi atas berbagai keluhan tersebut. Upaya konfirmasi melalui pesan langsung diketahui telah dibaca, namun belum mendapat balasan.

Meningkatnya keluhan warga di media sosial diharapkan menjadi perhatian bagi pihak terkait untuk melakukan evaluasi terhadap pelayanan kesehatan di RSUD MTh Djaman.

Sorotan publik terhadap layanan rumah sakit juga menunjukkan tingginya harapan masyarakat terhadap akses kesehatan yang memadai, terutama bagi pasien pengguna BPJS dan keluarga pasien rawat inap.

Dok : Bupati Kabupaten Landak dr. Karolin Margaret Natasa, MH.

LANDAK - Bupati Landak Karolin Margret Natasa meminta Kementerian Dalam Negeri mempertimbangkan kondisi riil daerah dalam menyikapi porsi belanja kepegawaian Kabupaten Landak yang hingga kini masih berada pada angka belum aman.

Permintaan itu disampaikan Karolin usai mengikuti rapat daring melalui Zoom yang membahas evaluasi anggaran, khususnya terkait porsi belanja kepegawaian pada Rabu 15 April 2026.

“Kita zoom meeting mengenai evaluasi anggaran berkaitan dengan porsi belanja kepegawaian. Memang masih menjadi kesulitan tersendiri. Kami mohon arahan dan juga mohon kebijakan dari Kementerian Dalam Negeri, karena memang belanja pegawai kita masih berada di angka yang belum aman,” kata Karolin saat diwawancara, Jumat (17/04/2026).

Karolin mengatakan, dalam rapat tersebut kondisi anggaran Kabupaten Landak dibahas satu per satu. Menurut dia, tingginya belanja pegawai bukan karena pemborosan, melainkan situasi yang dihadapi daerah dalam memenuhi kebutuhan pelayanan publik.

“Kita sudah dibedah satu per satu bahwa tidak ada pemborosan di situ. Kami juga sudah menjalankan semua arahan dari pemerintah pusat berkaitan dengan efisiensi,” ujarnya.

Ia menuturkan, sejumlah simulasi juga telah dihitung. Namun, bahkan dengan skenario yang berat, porsi belanja pegawai Landak disebut belum juga bisa turun ke angka 30 persen.

“Kalau kita buat simulasi, semua pegawai tidak terima TPP, semua P3K kita pecat, masih belum juga bisa tiga puluh persen,” ucap Karolin.

Karolin mengatakan, pemerintah daerah justru masih menghadapi kekurangan tenaga aparatur, terutama di sektor pendidikan. Saat ini, kata dia, Kabupaten Landak masih kekurangan 1.100 guru.

Kondisi itu, lanjut dia, membuat opsi merumahkan pegawai bukan perkara sederhana. Sebab, aparatur yang ada saat ini tetap dibutuhkan untuk menjaga pelayanan kepada masyarakat.

“Sementara dengan posisi hari ini, belanja pegawai kita seperti itu, kita masih kekurangan 1.100 guru. Bayangkan bagaimana kita bisa menjalankan pelayanan publik kalau aparatur kita tidak memenuhi standar yang ada,” kata dia.

Karolin menegaskan, pemerintah daerah berharap penanganan persoalan belanja pegawai tidak berujung pada pemecatan pegawai, termasuk PPPK. Ia mengatakan, keputusan semacam itu perlu dipertimbangkan secara hati-hati karena menyangkut pelayanan publik dan kehidupan keluarga para pegawai.

“Saya berharap tidak perlu ada pemecatan, karena para pegawai kita juga memiliki keluarga yang perlu kita pikirkan, dan jangan sampai menambah angka pengangguran,” ujar Karolin.

Sebagai jalan keluar, Pemkab Landak, kata dia, siap melakukan penyesuaian pada komponen belanja yang masih bisa dirasionalisasi. Karolin menyebut tambahan penghasilan pegawai (TPP) dan honorarium menjadi bagian yang dapat disesuaikan jika diperlukan.

“Kalau perlu rasionalisasi berkaitan dengan TPP, honorarium dan sebagainya kami siap melakukan. Tapi kalau merumahkan, kami akan kesulitan, karena ini aparatur yang melayani masyarakat kita, guru, tenaga kesehatan, dan lain sebagainya tentu perlu pertimbangan yang hati-hati dan bijaksana,” tuturnya.

Karolin berharap pemerintah pusat dapat melihat persoalan itu secara utuh. Bagi Pemkab Landak, penyesuaian anggaran bisa ditempuh, tetapi pelayanan publik tetap harus dijaga dan pegawai yang bekerja di garis depan tidak sampai kehilangan pekerjaan.

(RED)

Panglima Tambak Baya Hadiri Pengukuhan dan Pelantikan Ormas MMBB Kalimantan Barat

LANDAK- Penglima Tambak Baya Marselinus Mian, menghadiri Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus Organisasi Masyarakat (Ormas) Mangkok Merah Borneo Bersatu (MMBB) Kalimantan Barat, acara tersebut berlangsung di Gor Patih Gumantar Ngabang, Kabupaten Landak, Kalmantan Barat. Sabtu, 18 April 2026.

Kegiatan tersebut di hadiri oleh Bupati Landak, Forkopimda, Wakil Presiden MADN, Ketua DPD dan Panglima MMBB Malaysia, dan seluruh pengurus dari DPD Kalbar, DPC, serta Anggota Pasukan Ormas MMBB Se-Kaliamantan Barat.

Panglima Tambak Baya dalam sambutanya menyampaikan Ormas MMBB tersebut hadir sebagai wadah pemersatu masyarakat dayak seluruh borneo kalimantan berperan untuk menjaga persatuan, berkontibusi aktif membantu membangun suatu daerah, serta bertujuan melestarikan adat dan budaya dayak.

"Organisasi ini bukan untuk memecah belah, tetapi untuk menyatukan kita sesama adat dan budaya dayak, Tantangan zaman semakin kompleks, perpecahan, hoaks, dan sikap individualisme menguji kita setiap hari. Jika kita terpecah, kita lemah," kata Panglima Tambak Baya dalam sambutanya, Sabtu 18 April 2026.

Selanjutnya Panglima Tambak Baya juga menekankan ada tiga poin penting yang harus jadi pedoman kepada seluruh pengurus MMBB yang baru dilantik, agar bisa jadi tolak ukur dalam menjalankan suatu Organisasi yang baik dan berlandasan peraturan agar terciptanya keselarasan.

1. Kuatkan persaudaraan hentikan saling menyalahkan, mulailah saling menguatkan melalui aksi nyata, kerja keras, gotong royong, peduli sesama, dan menjaga lingkungan.

2. Jadilah teladan. Berani menolak segala bentuk provokasi, berani berdiri di garis depan untuk merukunkan, bukan memecah belah.

3. Bergerak dalam berkarya jangan berhenti pada wacana, turun ke masyarakat buat kegiatan yang bermanfaat, tunjukkan bahwa pemuda MMBB adalah solusi.

"Sekali lagi jika kita bersatu, kita akan kuat Mari kita pegang teguh komitmen ini. Mangkok Merah Borneo Bersatu ini adalah rumah kita bersama dan mari kita besarkan dengan karya dan pengabdiannya,” tutur Panglima Tambak Baya.

Disisi lain Bupati Landak Karolin Margaret Natasa menyambut baik atas di kukuhkanya pengurus Ormas MMBB se-Kalimantan Barat tersebut. Ia mengingatkan untuk srluruh masyarakat adat selalu lestraikan dan kembangkan budaya leluhur yang telah melekat di kehidupan masyarakat.

"Atas nama pribadi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Landak kami menyambut baik berdirinya organisasi ini. Kami percaya keberadaan Ormas MMBB akan memperkaya khasanah budaya dan kelembagaan serta organisasi yang ada di Kabupaten Landak, saja juga mengigatkan tidak hanya sekedar pakaian atau penampilan, tapi saya berharap sunguh tetap berpegang teguh dengan adat budaya yang kita lestarikan bersama adalah bagian dari nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh nenek moyang kita," tutur Karolin. " ucap Bupati Landak, Karolin Margret Natasa.

Kegiatan pelantikan dan pengukuhan tersebut berjalan dengan aman dan lancar, kemudian acara di lanjutkan dengan pertunjukan Acara- acara budaya tradisi masyarakat Adat Dayak dan pertunjukan musisi artis dayak.