LANDAK (Borneotribun.com),- Kabupaten Landak akan melaksanakan Ritual Balala'k yang akan di mulai pada hari ini jumat 5 Juni Pukul 18.00 wib dan akan berakhir pada 6 Juni pukul 18.00 wib. Kegiatan tersebut juga di ikuti oleh dua kabupaten lainya yakni Kubu raya dan Mempawah.

Jalan rusak di KM 3 Kayu Lapis Sekadau menyebabkan antrean panjang kendaraan. Warga mengkritik perbaikan jalan oleh PT MPE yang dinilai tidak maksimal.

SEKADAU - Kerusakan ruas jalan di Kilometer 3 kawasan Kayu Lapis, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, memicu antrean panjang kendaraan pada Selasa (13/5/2026). 

Kondisi jalan yang berlubang dan berlumpur membuat arus lalu lintas melambat, terutama saat kendaraan melintas di titik kerusakan.

Warga menilai kondisi jalan semakin parah akibat proses perbaikan yang dianggap tidak maksimal. 

Perbaikan disebut minim penggunaan alat berat loader, kekurangan timbunan batu, serta drainase yang tidak berfungsi baik sehingga air masih menggenangi badan jalan.

Akibatnya, kendaraan roda dua maupun roda empat harus bergerak perlahan dan bergantian melintas. 

Antrean kendaraan pun tidak dapat dihindari, terutama di jalur yang berlumpur.

Seorang warga Setawar yang melintas di lokasi mengaku kecewa terhadap kinerja pihak perusahaan yang menangani perawatan jalan, yakni PT MPE.

“Tu lah MPE tidak profesional kerja. Apa lagi operator rata-rata orang bilang tidak pandai dan angkuh,” ujar warga tersebut kepada awak media.

Jalan rusak di KM 3 Kayu Lapis Sekadau menyebabkan antrean panjang kendaraan. Warga mengkritik perbaikan jalan oleh PT MPE yang dinilai tidak maksimal.

Menurut warga, kondisi jalan di kawasan KM 3 Kayu Lapis sudah lama menjadi keluhan masyarakat. 

Perbaikan yang dilakukan dinilai hanya bersifat sementara dan belum menyelesaikan persoalan utama, terutama sistem drainase di sekitar jalan.

Masyarakat berharap PT MPE segera melakukan evaluasi terhadap sistem perawatan jalan dan kinerja operator di lapangan. 

Warga juga meminta perbaikan dilakukan menggunakan alat berat yang memadai serta penambahan material batu agar jalan lebih kuat saat diguyur hujan.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak PT MPE belum memberikan tanggapan resmi terkait keluhan warga maupun antrean kendaraan yang terjadi di KM 3 Kayu Lapis.

Aktivitas PETI di Kalimantan Barat disebut terus marak dan diduga melibatkan ribuan set tambang ilegal yang berdampak pada lingkungan serta kesehatan masyarakat.

PETI di Kalbar Sulit Dihentikan, Sungai Rusak dan Warga Mulai Terdampak, Tunggu Kapolda Kalbar Baru?

PONTIANAK -- Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di sejumlah wilayah Kalimantan Barat disebut masih terus berlangsung hingga saat ini. Praktik tambang ilegal yang diduga sudah berlangsung bertahun-tahun itu memicu kerusakan lingkungan serta menimbulkan kekhawatiran terhadap kesehatan masyarakat di sekitar area tambang.

Hampir seluruh kabupaten di Kalimantan Barat disebut memiliki aktivitas PETI. Kondisi tersebut membuat publik mempertanyakan efektivitas penegakan hukum terhadap tambang ilegal yang terus beroperasi secara terbuka.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Tim CekFakta BorneoTribun, terdapat dugaan praktik setoran rutin dari aktivitas PETI. Nilainya disebut berkisar Rp1 juta hingga Rp2 juta per minggu untuk satu set penambang emas.

Jumlah aktivitas PETI yang beroperasi di Kalimantan Barat juga diduga mencapai lebih dari 2.000 set. Dugaan itu memperkuat kekhawatiran masyarakat terkait lemahnya pengawasan terhadap praktik tambang ilegal di daerah.

Dampak Lingkungan Semakin Terlihat

Aktivitas PETI dinilai membawa dampak serius terhadap lingkungan, terutama kerusakan sungai dan kawasan sekitar tambang. 

Air sungai yang sebelumnya menjadi sumber kebutuhan masyarakat terancam tercemar akibat aktivitas pengerukan dalam proses penambangan.

Selain itu, kerusakan lahan dan sedimentasi sungai juga disebut menjadi ancaman jangka panjang bagi ekosistem di sekitar wilayah tambang.

Aktivitas PETI di Kalimantan Barat disebut terus marak dan diduga melibatkan ribuan set tambang ilegal yang berdampak pada lingkungan serta kesehatan masyarakat. (Ilustrasi)

Kondisi tersebut memunculkan dilema di tengah masyarakat. Di satu sisi, aktivitas tambang dianggap sebagai sumber mata pencaharian. Namun di sisi lain, dampak lingkungan dan kesehatan mulai dirasakan warga sekitar.

Kesehatan Warga Ikut Terdampak

Aktivitas tambang emas ilegal juga dikhawatirkan berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Warga yang tinggal di sekitar lokasi PETI berisiko terpapar pencemaran air dan lingkungan yang digunakan dalam aktivitas sehari-hari.

Kekhawatiran itu muncul seiring meningkatnya kerusakan sungai yang selama ini menjadi sumber air bagi masyarakat di sejumlah daerah.

Dugaan Keterlibatan Oknum

Dalam laporan yang disampaikan, sejumlah oknum penegak hukum hingga oknum pelayanan masyarakat di tingkat desa diduga ikut memberikan ruang bagi aktivitas PETI untuk tetap berjalan.

Muncul pula istilah “masuk angin” yang disebut-sebut berkaitan dengan dugaan praktik setoran dalam aktivitas tambang ilegal tersebut.

Meski demikian, dugaan tersebut belum mendapatkan tanggapan resmi dari pihak terkait.

Tim CekFakta Klaim Kantongi Bukti

Tim CekFakta khusus BorneoTribun mengaku telah memperoleh sejumlah foto dan video yang memperlihatkan aktivitas PETI di beberapa wilayah Kalimantan Barat.

Namun, mereka juga menilai tidak menutup kemungkinan adanya bantahan dari oknum tertentu terkait dugaan aktivitas tambang ilegal tersebut.

Lebih lanjut, jabatan Kapolda Kalimantan Barat akan segera berganti dari Irjen Pol Pipit Rismanto kepada Irjen Pol Alberd Teddy Benhard Sianipar. 

Pergantian pucuk pimpinan kepolisian daerah itu turut menjadi perhatian publik di tengah maraknya aktivitas PETI di sejumlah wilayah Kalbar.

Masyarakat kini menunggu langkah dan kebijakan kepemimpinan baru dalam penanganan tambang emas tanpa izin. 

Pergantian tersebut dinilai akan menjadi ujian apakah penegakan hukum terhadap aktivitas PETI dapat berjalan lebih tegas atau justru tetap menghadapi persoalan yang sama seperti sebelumnya.

Penulis: Heri Yakop

Jalan di Desa Angan Tembawang, Landak, amblas akibat banjir dan hujan deras. Polisi memasang peringatan serta mengimbau warga waspada saat melintas.

NGABANG - Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah Kecamatan Jelimpo, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, memicu longsor pada ruas jalan di Desa Angan Tembawang. Kondisi tersebut membuat sebagian badan jalan amblas dan membahayakan pengguna jalan yang melintas.

Peristiwa itu terjadi setelah banjir merendam kawasan tersebut pada Rabu malam, 6 Mei 2026. Warga setempat menyebut debit air meningkat drastis sekitar pukul 19.00 WIB hingga 20.00 WIB sehingga arus banjir meluap ke badan jalan.

Ketinggian air saat itu diperkirakan mencapai 50 hingga 70 sentimeter. Arus yang deras diduga mengikis struktur tanah di bawah jalan hingga menyebabkan longsor setelah banjir surut.

Akibat kejadian tersebut, ruas jalan mengalami kerusakan cukup parah dengan diameter longsoran sekitar lima meter dan kedalaman mencapai kurang lebih 1,5 meter. Kondisi itu dinilai berisiko tinggi, terutama bagi pengendara roda dua maupun kendaraan yang melintas pada malam hari.

Mendapat laporan dari masyarakat, anggota Subsektor Jelimpo Polsek Ngabang langsung mendatangi lokasi pada Jumat, 8 Mei 2026, untuk melakukan pengecekan dan pemantauan situasi.

Kapolres Landak AKBP Devi Ariantari melalui Kapolsek Ngabang AKP Zuanda menjelaskan bahwa pihak kepolisian segera mengambil langkah pengamanan dengan memasang tanda peringatan di sekitar titik jalan amblas.

AKP Zuanda meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan saat melintas di lokasi terdampak, khususnya ketika hujan turun dan kondisi penerangan terbatas.

“Kami mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati saat melintas di lokasi jalan amblas tersebut, terutama pada malam hari dan saat cuaca hujan. Keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama,” ujar AKP Zuanda.

Selain melakukan pengamanan lokasi, Polsek Ngabang juga berkoordinasi dengan instansi terkait guna mempercepat penanganan dan perbaikan jalan agar aktivitas warga tidak terganggu dalam waktu lama.

Cuaca ekstrem yang masih terjadi dalam beberapa hari terakhir turut menjadi perhatian aparat kepolisian. Warga diminta segera melapor apabila menemukan kondisi jalan, jembatan, atau lingkungan yang berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat. (Tino)

Pemprov Kalbar mengalokasikan Rp15 miliar untuk pembangunan Jalan Suti Semarang di Bengkayang guna memperkuat konektivitas dan distribusi hasil pertanian.

BENGKAYANG - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyiapkan anggaran sebesar Rp15 miliar untuk pembangunan ruas Jalan Suti Semarang di Kabupaten Bengkayang pada tahun 2026. 

Langkah tersebut menjadi bagian dari program peningkatan infrastruktur jalan provinsi yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.

Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan menyampaikan anggaran pembangunan jalan tersebut telah tersedia melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalbar.

Menurut Krisantus Kurniawan, pembangunan Jalan Suti Semarang menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah untuk menjaga konektivitas antarwilayah di Kabupaten Bengkayang.

“Kami sudah menganggarkan sekitar Rp15 miliar melalui Dinas PUPR untuk Jalan Suti Semarang,” ujar Krisantus Kurniawan di Bengkayang, Jumat.

Krisantus Kurniawan menegaskan Pemerintah Provinsi Kalbar tetap berkomitmen memperbaiki seluruh ruas jalan berstatus provinsi meskipun kemampuan anggaran daerah masih terbatas.

Perbaikan jalan dinilai penting untuk menjaga aktivitas masyarakat tetap berjalan, terutama distribusi barang dan hasil pertanian dari wilayah pedesaan menuju pusat perdagangan.

Pemerintah Provinsi Kalbar saat ini lebih memprioritaskan jalan yang dapat berfungsi secara optimal agar tetap bisa dilalui masyarakat dengan aman dan layak.

“Kami lakukan secara bertahap. Minimal jalan tetap fungsional sehingga aktivitas masyarakat tidak terganggu,” kata Krisantus Kurniawan.

Kabupaten Bengkayang sendiri dikenal sebagai salah satu daerah penyangga sektor pangan di Kalimantan Barat. 

Karena itu, akses jalan yang memadai dianggap sangat penting untuk mempercepat distribusi hasil pertanian sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Peningkatan kualitas Jalan Suti Semarang juga diharapkan mampu memperlancar mobilitas warga serta membuka akses ekonomi baru bagi masyarakat di kawasan pedalaman Bengkayang.

FAQ

Berapa anggaran pembangunan Jalan Suti Semarang?

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengalokasikan anggaran sebesar Rp15 miliar untuk pembangunan Jalan Suti Semarang.

Kapan pembangunan Jalan Suti Semarang dimulai?

Pembangunan direncanakan masuk dalam program anggaran tahun 2026.

Siapa yang menyampaikan informasi pembangunan jalan tersebut?

Informasi disampaikan oleh Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan.

Mengapa Jalan Suti Semarang menjadi prioritas?

Jalan tersebut dinilai penting untuk mendukung konektivitas wilayah, distribusi hasil pertanian, dan aktivitas ekonomi masyarakat Bengkayang.

Apa fokus utama Pemprov Kalbar dalam pembangunan jalan?

Pemprov Kalbar memprioritaskan jalan provinsi agar tetap fungsional dan bisa digunakan masyarakat dengan layak meski anggaran terbatas.

Operasi SAR korban tenggelam di Sungai Kapuas, Sanggau, resmi dihentikan setelah tujuh hari pencarian tanpa hasil terhadap Dedi Kartika.

PONTIANAK - Tim SAR gabungan resmi menghentikan operasi pencarian terhadap korban tenggelam di Sungai Kapuas, Dusun Lalang, Desa Lalang, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Keputusan penghentian operasi dilakukan setelah pencarian berlangsung selama tujuh hari tanpa hasil.

Korban diketahui bernama Dedi Kartika (47), yang sebelumnya dilaporkan tenggelam saat beraktivitas menggunakan perahu kayu di Sungai Kapuas pada 28 April 2026 sekitar pukul 14.50 WIB.

Kepala Kantor SAR Pontianak, I Made Junetra, mengatakan laporan pertama diterima dari BPBD Kabupaten Sanggau pada 29 April 2026 pukul 00.05 WIB terkait kondisi membahayakan manusia di perairan Sungai Kapuas.

Menurut informasi yang dihimpun, Dedi Kartika terjatuh dari perahu kayu ketika bekerja di atas sungai. Setelah terjatuh, korban langsung tenggelam dan tidak kembali ke permukaan. Warga setempat sempat melakukan pencarian awal sebelum tim SAR gabungan turun ke lokasi.

Memasuki hari ketujuh operasi, tim SAR memperluas penyisiran hingga 24 nautical mile ke arah hilir dari titik awal kejadian. Namun hingga Selasa sore, pencarian belum membuahkan hasil.

“Setelah dilakukan penyisiran dan pemantauan secara maksimal, korban belum ditemukan. Maka operasi SAR dihentikan dengan hasil nihil,” kata I Made Junetra pada Rabu (6/5/2026).

Penutupan operasi dilakukan pada pukul 17.30 WIB setelah evaluasi bersama keluarga korban dan seluruh unsur yang terlibat dalam pencarian. Keputusan tersebut diambil atas usulan SAR Mission Coordinator (SMC) karena tidak ditemukan tanda-tanda keberadaan korban hingga hari ketujuh.

Meski operasi resmi dihentikan, Kantor SAR Pontianak memastikan pemantauan di lapangan tetap dilakukan. Jika di kemudian hari muncul informasi baru atau ditemukan tanda-tanda keberadaan korban, operasi pencarian dapat kembali dibuka.

Operasi SAR tersebut melibatkan sejumlah unsur gabungan, mulai dari Kantor SAR Pontianak, Babinsa TNI AD, Polsek Tayan Hilir, BPBD Kabupaten Sanggau, Puskesmas Tayan Hilir, pihak perusahaan PT ICA, potensi SAR Kabupaten Sanggau, aparat Desa Lalang, keluarga korban, hingga masyarakat setempat.

FAQ

Mengapa operasi SAR dihentikan?

Operasi SAR dihentikan karena pencarian selama tujuh hari tidak menemukan korban maupun tanda-tanda keberadaan korban di Sungai Kapuas.

Siapa korban yang tenggelam di Sungai Kapuas?

Korban diketahui bernama Dedi Kartika (47).

Kapan peristiwa tenggelam terjadi?

Peristiwa terjadi pada 28 April 2026 sekitar pukul 14.50 WIB.

Di mana lokasi kejadian?

Lokasi kejadian berada di Dusun Lalang, Desa Lalang, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat.

Apakah operasi SAR bisa dibuka kembali?

Kantor SAR Pontianak menyatakan operasi dapat dibuka kembali apabila ditemukan petunjuk baru terkait keberadaan korban.

Pemprov Kalbar memperkuat gerakan tanam jagung hibrida untuk mendukung swasembada pangan 2026 dengan melibatkan pemerintah daerah, petani, TNI, dan Polri.

BENGKAYANG - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mulai memperkuat kerja sama lintas sektor untuk mempercepat target swasembada pangan pada 2026. Salah satu langkah yang kini diprioritaskan yakni pengembangan jagung hibrida di sejumlah daerah potensial, termasuk Kabupaten Bengkayang.

Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menilai gerakan tanam jagung hibrida menjadi strategi nyata dalam memperkuat ketahanan pangan dari tingkat desa hingga nasional.

Menurut Krisantus Kurniawan, pengembangan sektor pertanian tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah. Dukungan pemerintah kabupaten dan kota, kelompok tani, hingga unsur TNI dan Polri dinilai penting untuk mempercepat peningkatan produktivitas lahan pertanian.

“Gerakan tanam jagung ini menunjukkan keseriusan bersama dalam memperkuat swasembada pangan nasional, termasuk di Kalimantan Barat,” kata Krisantus Kurniawan saat menghadiri kegiatan Gerakan Tanam Jagung Hibrida di Kabupaten Bengkayang, Kamis.

Bengkayang Dinilai Punya Potensi Besar

Kabupaten Bengkayang disebut memiliki peluang besar menjadi salah satu sentra pengembangan jagung di Kalimantan Barat. Daerah tersebut dinilai mampu menopang kebutuhan produksi pangan apabila pengelolaan lahan dilakukan secara optimal.

Data Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mencatat luas panen jagung sepanjang Januari hingga Desember 2025 mencapai 34.503 hektare. Dari luasan tersebut, produksi jagung menembus 179.246 ton pipilan kering.

Capaian itu disebut tidak lepas dari kontribusi sejumlah daerah penghasil jagung, termasuk Bengkayang yang selama ini dinilai aktif mengembangkan komoditas pertanian strategis.

Krisantus Kurniawan berharap Bengkayang terus memperkuat posisinya sebagai wilayah unggulan pengembangan jagung di Kalimantan Barat.

Lahan Tidur Diminta Dioptimalkan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga mendorong optimalisasi lahan yang belum produktif agar dapat dimanfaatkan menjadi kawasan pertanian pangan.

Krisantus Kurniawan menegaskan pemanfaatan lahan tidur penting dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan daerah sekaligus mendukung kebutuhan pangan nasional.

Selain meningkatkan produksi pertanian, program tersebut juga diyakini mampu membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat di daerah.

“Optimalisasi lahan bukan hanya untuk memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Krisantus Kurniawan.

Sejalan Dengan Program Nasional

Program penguatan sektor pangan di Kalimantan Barat disebut sejalan dengan visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui program Astacita.

Fokus utama program tersebut mencakup penguatan ketahanan pangan, energi, dan ekonomi hijau sebagai upaya mendorong kemandirian nasional.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat optimistis target swasembada pangan 2026 dapat tercapai apabila seluruh pihak terus menjaga kolaborasi dan inovasi di sektor pertanian.

FAQ

Apa tujuan Gerakan Tanam Jagung Hibrida di Kalbar?

Program tersebut bertujuan memperkuat ketahanan pangan dan mendukung target swasembada pangan nasional pada 2026.

Mengapa Bengkayang menjadi fokus pengembangan jagung?

Kabupaten Bengkayang dinilai memiliki potensi lahan dan produktivitas yang besar untuk menjadi sentra jagung di Kalimantan Barat.

Berapa produksi jagung Kalbar pada 2025?

Produksi jagung Kalimantan Barat sepanjang 2025 mencapai 179.246 ton pipilan kering.

Siapa saja yang dilibatkan dalam program swasembada pangan?

Program melibatkan pemerintah daerah, kelompok tani, TNI, Polri, serta berbagai pihak terkait di sektor pertanian.

Apa manfaat optimalisasi lahan tidur?

Optimalisasi lahan tidur diharapkan meningkatkan produksi pangan, memperkuat ekonomi masyarakat, dan menjaga ketahanan pangan daerah.

Sebastianus Darwis mendorong pelestarian Gawai Dayak Naik Dango di Bengkayang sebagai upaya menjaga identitas budaya Dayak di tengah arus modernisasi. (FOTO ILUSTRASI)

BENGKAYANG - Perayaan Gawai Dayak Naik Dango kembali menjadi perhatian masyarakat di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Momentum budaya tahunan tersebut tidak hanya dimaknai sebagai pesta adat pascapanen, tetapi juga dinilai sebagai upaya mempertahankan identitas budaya Dayak di tengah derasnya pengaruh modernisasi.

Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis menegaskan pelestarian budaya daerah harus terus dijaga agar nilai tradisi leluhur tidak hilang seiring perkembangan zaman. Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri Gawai Dayak Naik Dango ke-3 tingkat Kecamatan Monterado, Kamis.

Sebastianus Darwis menyebut Gawai Naik Dango menjadi bagian penting dalam pemajuan kebudayaan daerah. Tradisi tersebut juga dianggap selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Menurut Sebastianus Darwis, keberadaan budaya lokal memiliki peran besar dalam menjaga karakter masyarakat adat sekaligus memperkuat identitas bangsa yang berakar pada tradisi.

Selain menjadi ungkapan syukur atas hasil panen padi, Gawai Dayak Naik Dango juga dinilai mampu mempererat hubungan sosial masyarakat lintas etnis di Bengkayang. Pelaksanaan acara adat itu melibatkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari tokoh adat, pemuda hingga pemerintah daerah.

Sebastianus Darwis turut mengapresiasi pihak-pihak yang selama ini aktif menjaga keberlangsungan tradisi Dayak melalui kegiatan budaya rutin di Bengkayang.

Pemerintah Kabupaten Bengkayang juga disebut terus memperluas ruang pelestarian budaya melalui berbagai agenda adat yang masuk Kalender Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2026.

Beberapa agenda budaya yang telah dijadwalkan antara lain Nyabak Nitik Majaka Pade Bahu pada 22 Maret, Maka’ Ka’ Pongkot pada 5 April, Barape’ Sawa’ di Ramin Bantang pada 27 hingga 30 Mei, serta Nyabakng Sungkung pada 24 hingga 25 Juni.

Sebastianus Darwis menilai rangkaian kegiatan budaya tersebut tidak sekadar seremoni tahunan. Agenda adat itu diharapkan menjadi sarana memperkuat kebersamaan masyarakat multietnis sekaligus mengangkat kearifan lokal Bengkayang ke tingkat yang lebih luas.

Melalui pelestarian budaya daerah, Pemerintah Kabupaten Bengkayang berharap tradisi Dayak tetap diwariskan kepada generasi muda agar tidak tergerus perkembangan budaya luar.

Sebastianus Darwis juga menyampaikan harapan agar Gawai Dayak Naik Dango tetap menjadi bagian penting kehidupan masyarakat adat dan terus dilaksanakan secara berkelanjutan hingga generasi mendatang.

FAQ

Apa Itu Gawai Dayak Naik Dango?

Gawai Dayak Naik Dango merupakan tradisi adat masyarakat Dayak sebagai bentuk rasa syukur atas hasil panen padi yang melimpah.

Di Mana Gawai Dayak Naik Dango Digelar?

Perayaan tersebut digelar di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, termasuk tingkat kecamatan seperti Monterado.

Mengapa Gawai Dayak Penting Dilestarikan?

Tradisi ini dinilai penting untuk menjaga identitas budaya Dayak, memperkuat nilai adat, dan mempertahankan kearifan lokal di tengah modernisasi.

Apa Saja Agenda Budaya Bengkayang Tahun 2026?

Beberapa agenda budaya yang masuk kalender kebudayaan 2026 antara lain Nyabak Nitik Majaka Pade Bahu, Maka’ Ka’ Pongkot, Barape’ Sawa’, dan Nyabakng Sungkung.

Siapa Yang Mendorong Pelestarian Budaya Dayak Di Bengkayang?

Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis menjadi salah satu tokoh yang aktif mendorong pelestarian budaya Dayak melalui agenda budaya daerah.

Karolin Margret Natasa Pastikan KBPP Polri Kalbar Solid Dukung Evita Nursanti.

PONTIANAK — Pengurus Daerah Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPP Polri) Kalimantan Barat menyatakan komitmen untuk mendukung pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) KBPP Polri yang dijadwalkan berlangsung pada 14–15 Mei 2026 di Jakarta.

Selain menyukseskan agenda nasional organisasi tersebut, PD KBPP Polri Kalimantan Barat juga memberikan dukungan kepada Dr. Hj. Evita Nursanti, S.H., M.Sc. agar kembali memimpin KBPP Polri pada periode selanjutnya.

Pernyataan dukungan itu disampaikan Ketua PD KBPP Polri Kalimantan Barat, Karolin Margret Natasa, dalam rapat koordinasi daerah yang dihadiri pengurus resor dari berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Barat.

Karolin Margret Natasa menilai kepemimpinan Evita Nursanti selama ini membawa perubahan positif bagi organisasi. Transformasi internal organisasi dinilai semakin kuat, termasuk peningkatan sinergi antara KBPP Polri dengan institusi Polri.

Menurut Karolin Margret Natasa, sejumlah program organisasi selama kepemimpinan Evita Nursanti telah dirasakan hingga tingkat daerah, terutama dalam penguatan organisasi dan perhatian terhadap kesejahteraan putra-putri anggota Polri.

“Selama kepemimpinan Ibu Evita Nursanti, banyak perubahan yang dirasakan daerah. Program organisasi berjalan lebih terarah dan komunikasi dengan daerah juga semakin baik,” ujar Karolin Margret Natasa di Pontianak, Kamis (7/5/2026).

PD KBPP Polri Kalimantan Barat juga menilai kesinambungan kepemimpinan penting agar berbagai agenda strategis organisasi dapat terus berjalan tanpa terputus.

Karolin Margret Natasa menyebut organisasi membutuhkan kepemimpinan yang mampu menjaga soliditas internal sekaligus menjawab tantangan perkembangan zaman, termasuk di bidang sosial dan teknologi.

Selain itu, dukungan terhadap Evita Nursanti disebut terus mengalir dari berbagai wilayah di Indonesia menjelang Munas KBPP Polri 2026. Kondisi tersebut dinilai menjadi modal penting untuk menjaga persatuan organisasi.

Karolin Margret Natasa optimistis Munas KBPP Polri di Jakarta akan berlangsung lancar dan demokratis dengan mengedepankan semangat kebersamaan seluruh kader organisasi.

Dalam kesempatan itu, Karolin Margret Natasa juga menegaskan peran KBPP Polri sebagai mitra strategis Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau kamtibmas.

KBPP Polri diharapkan tetap aktif hadir di tengah masyarakat melalui penguatan nilai kebangsaan, persatuan, dan kontribusi terhadap pembangunan nasional.

Munas KBPP Polri 2026 tidak hanya dipandang sebagai agenda pemilihan ketua umum, tetapi juga momentum menentukan arah gerak organisasi menghadapi tantangan masa depan.

FAQ

Kapan Munas KBPP Polri 2026 digelar?

Munas KBPP Polri dijadwalkan berlangsung pada 14–15 Mei 2026 di Jakarta.

Siapa yang didukung PD KBPP Polri Kalbar?

PD KBPP Polri Kalimantan Barat mendukung Evita Nursanti untuk kembali memimpin KBPP Polri pada periode mendatang.

Apa alasan dukungan kepada Evita Nursanti?

Dukungan diberikan karena kepemimpinan Evita Nursanti dinilai berhasil memperkuat organisasi, meningkatkan soliditas internal, dan mempererat sinergi dengan Polri.

Siapa Ketua PD KBPP Polri Kalbar?

Ketua PD KBPP Polri Kalimantan Barat saat ini adalah Karolin Margret Natasa.

Apa tujuan Munas KBPP Polri 2026?

Selain memilih ketua umum, Munas juga menjadi forum penguatan arah organisasi dan konsolidasi nasional kader KBPP Polri.

Oleh: Tino

Honda Blade yang sempat dikira hilang usai kecelakaan di Nanga Taman, Sekadau, akhirnya ditemukan polisi di semak-semak dekat lokasi tabrakan.

SEKADAU – Sebuah sepeda motor Honda Blade yang sempat diduga hilang setelah kecelakaan lalu lintas di Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, akhirnya ditemukan aparat kepolisian di semak-semak pinggir jalan.

Peristiwa tersebut terjadi pada Selasa malam, 5 Mei 2026 sekitar pukul 23.00 WIB di ruas jalan dekat SMAN 1 Nanga Taman.

Kasi Humas Polres Sekadau AKP Triyono menjelaskan, kecelakaan bermula saat sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarai F melaju dari arah Rawak dan menabrak bagian belakang Honda Blade yang dikendarai S.

Benturan di jalan lurus tersebut membuat kedua pengendara terjatuh. Pengendara Honda Blade bahkan sempat kehilangan kesadaran beberapa saat setelah insiden terjadi.

“Pengendara hanya mengalami luka ringan berupa lecet di tangan dan kaki,” ujar AKP Triyono, Kamis (7/5/2026).

Setelah kondisi membaik, kedua pengendara mencoba memeriksa situasi di lokasi kejadian. Namun Honda Blade yang sebelumnya terlibat kecelakaan sudah tidak terlihat di sekitar jalan.

Kondisi malam hari dengan penerangan minim membuat kendaraan tersebut sempat diduga hilang. Kedua pengendara sempat melakukan pencarian mandiri, tetapi hasilnya nihil.

Keesokan harinya, pengendara Honda Blade bersama keluarga mendatangi Polsek Nanga Taman untuk melaporkan kejadian tersebut. Polisi kemudian memanggil pengendara Yamaha Mio dan melakukan pengecekan ulang ke lokasi kecelakaan.

Menurut AKP Triyono, kedua pengendara diketahui berasal dari Desa Lubuk Tajau, Kecamatan Nanga Taman, meski berbeda kampung.

Dalam proses pencarian bersama, polisi akhirnya menemukan Honda Blade sekitar 50 meter dari titik tabrakan. Motor tersebut berada di semak-semak pinggir jalan sehingga sulit terlihat dari badan jalan.

Saat ditemukan, kondisi motor mengalami sejumlah kerusakan seperti knalpot patah dan pedal bengkok. Posisi transmisi kendaraan juga masih berada di gigi empat.

Polisi menduga benturan dari belakang membuat motor tetap melaju tanpa kendali hingga keluar jalur dan masuk ke area semak dekat rumah warga.

Kasus tersebut akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan oleh kedua pihak tanpa proses hukum lanjutan.

AKP Triyono juga mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati saat berkendara pada malam hari, terutama di jalan dengan penerangan terbatas.

“Jaga jarak aman dan kurangi kecepatan untuk menghindari kecelakaan lalu lintas,” kata AKP Triyono.

FAQ

Bagaimana kronologi kecelakaan di Nanga Taman?

Kecelakaan terjadi ketika Yamaha Mio menabrak bagian belakang Honda Blade di jalan dekat SMAN 1 Nanga Taman pada malam hari.

Mengapa Honda Blade sempat dikira hilang?

Motor tidak terlihat setelah kecelakaan karena masuk ke semak-semak sekitar 50 meter dari lokasi tabrakan.

Di mana motor ditemukan?

Honda Blade ditemukan polisi di semak pinggir jalan dekat rumah warga, tidak jauh dari lokasi kecelakaan.

Apakah ada korban serius dalam kecelakaan tersebut?

Tidak ada korban serius. Kedua pengendara hanya mengalami luka ringan pada tangan dan kaki.

Bagaimana penyelesaian kasus kecelakaan ini?

Kedua pengendara sepakat menyelesaikan masalah secara kekeluargaan.

Kasus dugaan pemalsuan nilai di Fisipol Untan memicu sorotan setelah empat dosen disebut telah disanksi sejak 2025, namun status jabatan dan fungsi senat fakultas masih dipertanyakan. (Foto ilustrasi)

Pontianak — Polemik terkait dugaan pelanggaran akademik di Program Magister (S2) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Tanjungpura (Untan) kembali menjadi perhatian. 

Empat dosen di lingkungan fakultas tersebut disebut telah menerima sanksi disiplin sejak tahun 2025, menyusul dugaan pemalsuan nilai akademik.

Dikutip dari Suaraindo.id, Minggu (26/4/2026) Informasi yang dihimpun menyebutkan, sanksi terhadap empat dosen tersebut merujuk pada ketentuan statuta universitas serta aturan disiplin pegawai yang berlaku di lingkungan kampus. 

Regulasi tersebut menegaskan bahwa pejabat yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin tidak diperkenankan menempati jabatan struktural di lingkungan universitas.

Ketentuan disiplin itu mengatur bahwa pejabat yang dikenai sanksi sedang hingga berat harus diberhentikan dari jabatan struktural, termasuk posisi kepala program studi, ketua jurusan, wakil dekan, dekan, hingga pejabat pada tingkat rektorat.

Seorang sumber internal yang mengetahui persoalan tersebut menyebutkan bahwa ketentuan mengenai larangan menduduki jabatan bagi pejabat yang disanksi sudah diatur secara tegas dalam statuta universitas maupun peraturan rektor.

Namun hingga kini, keempat dosen yang dikaitkan dengan dugaan pelanggaran tersebut disebut masih tercatat menduduki jabatan di lingkungan Universitas Tanjungpura.

Dampak Dugaan Kasus Terasa Hingga Ke Fungsi Senat Fakultas

Persoalan disiplin tersebut tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat, tetapi juga disebut memengaruhi tata kelola kelembagaan di tingkat fakultas.

Sejak tahun 2025, aktivitas lembaga senat fakultas di Fisipol dikabarkan tidak berjalan optimal. Senat fakultas memiliki peran penting dalam proses pengambilan keputusan akademik, termasuk pelaksanaan kegiatan resmi seperti yudisium dan wisuda.

Sebelumnya, pelaksanaan wisuda di lingkungan fakultas dilakukan dalam bentuk rapat terbuka senat. 

Namun dalam beberapa waktu terakhir, agenda wisuda disebut dilaksanakan dalam bentuk kegiatan syukuran tanpa melalui mekanisme rapat senat seperti biasanya.

Kondisi tersebut turut berdampak pada pengembangan karier dosen, khususnya bagi tenaga pengajar yang tengah mengajukan kenaikan pangkat.

Salah satu persyaratan administratif dalam proses kenaikan pangkat adalah surat pengantar dari senat fakultas. Ketika fungsi senat tidak berjalan, persyaratan tersebut menjadi sulit dipenuhi.

Situasi ini disebut menyebabkan sejumlah dosen muda mengalami keterlambatan dalam proses kenaikan jabatan akademik.

SK Pembentukan Senat Fisipol Disebut Belum Terbit

Informasi lain yang berkembang menyebutkan bahwa hingga saat ini Surat Keputusan (SK) pembentukan senat Fisipol belum diterbitkan.

Keterlambatan penerbitan SK tersebut diduga berkaitan dengan masih adanya nama pejabat yang dikaitkan dengan kasus disiplin di lingkungan fakultas.

Meski demikian, informasi tersebut masih memerlukan klarifikasi resmi dari pihak universitas.

Rektor Untan Garuda Wiko Belum Memberikan Pernyataan Resmi

Hingga laporan ini disusun, pihak Universitas Tanjungpura belum menyampaikan keterangan resmi terkait perkembangan penanganan kasus dugaan pemalsuan nilai tersebut.

Klarifikasi juga belum diberikan mengenai status jabatan empat dosen yang disebut telah disanksi maupun terkait kondisi kelembagaan senat fakultas di Fisipol.

Upaya konfirmasi telah dilakukan kepada Rektor Universitas Tanjungpura, Garuda Wiko, namun hingga saat ini belum diperoleh tanggapan resmi.

Pihak universitas diharapkan segera memberikan penjelasan terbuka guna memastikan transparansi serta menjaga kepercayaan publik terhadap tata kelola akademik di lingkungan perguruan tinggi.

FAQ

1. Apa kasus yang terjadi di Fisipol Untan?

Kasus yang menjadi sorotan adalah dugaan pemalsuan nilai akademik yang melibatkan empat dosen di Program Magister Fisipol Untan.

2. Kapan sanksi terhadap dosen disebut dijatuhkan?

Informasi yang beredar menyebutkan sanksi telah dijatuhkan sejak tahun 2025.

3. Apa dampak kasus ini terhadap kegiatan akademik?

Beberapa kegiatan akademik seperti fungsi senat fakultas, yudisium, serta kenaikan pangkat dosen disebut terdampak.

4. Mengapa senat fakultas menjadi penting dalam kasus ini?

Senat fakultas memiliki peran penting dalam proses administrasi akademik, termasuk pengesahan kegiatan resmi dan dukungan administratif dosen.

5. Apakah pihak Universitas Tanjungpura sudah memberikan klarifikasi?

Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak universitas terkait perkembangan kasus tersebut.

Foto SPPG Desa Anik Dingir Yang Oprasionalnya sementara di hentikan

LANDAK - Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Anik Dingir, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak, Kaliamantan Barat. Mendadak menghentikan oprasionalnya untuk mengantar MBG di Sekolah - sekolah terhitung pada tanggal 13 April 2026.

Kejadian tersebut menjadi tanda tanya dari pihak orang tua murid yang menerima manfaat MBG, pasalnya MBG di Desa Anik Dingir tersebut baru berjalan kurang lebih satu bulan belakangan ini.

"Selasa (14/4) kemarin anak saya bilang kami tidak dapat MBG lagi, katanya MBG di Anik tutup tidak tau tutupnya sampai kemungkinan ada masalah," ungkap Yanti salah satu orangtua penerima MBG di Anik kepada media ini. Kamis (16/4/2026).

Setelah itu, tim media mencoba mengkonfirmasi langsung dan menghubungi Koordinator Wilayah BGN Kabupaten Landak Yohanes, saat dihubungi dirinya pun membenarkan, bahwa SPPG di Desa Anik Dingir tersebut untuk saat ini memberhentikan Oprasionalnya sementara waktu.

"Iya pak benar di hentikan sementara waktu ini oprasionalnya, mudah -mudahan dalam satu atau dua minggu kedepanya bisa kembali beroperasi," ujar Yohanes Korwil BGN Landak saat di konfirmasi. Jumat (17/4/2026).

Ia mengatakan, penutupan sementara dapur SPPG tersebut dikarenakan ada dua faktor, yang pertama karena terkait ahli gizi dan yang kedua terkait Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

"SPPG Anik itu, dibagian staf Ahli gizi nya saat ini terjadi kekosongan karena mengundurkan diri, kemudian saat ini juga sedang menunggu hasil pengujian sampel makanan SPPG nya keluar. Inilah yang menjadi alasan untuk menghentikan Oprasionalnya sementara," kata Yohanes.

Perlu diketahui SLHS merupakan sertifikat resmi dari Dinas Kesehatan. Dokumen ini membuktikan bahwa dapur penyedia makanan telah memenuhi standar kebersihan dan kelayakan pangan.

“SLHS bertujuan menjamin makanan yang disajikan aman, bergizi, dan higienis bagi masyarakat,” tambah Yohanes.

Ditanya Terkait Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang ada di dapur SPPG Desa Anik Dingir, ia menjelaskan tidak ada masalah.

"Untuk IPAL mereka sudah ada pengajuan dan sudah sesuai SOP," tutup Yohanes.

BGN Wajibkan Semua SPPG Kantongi SLHS di Bulan Agustus

Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) mewajibkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) pada Agustus mendatang. 

Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Nanik Sudaryati Deyang, mengatakan pihaknya bakal mendorong percepatan sertifikasi standar higiene tersebut.

"Target saya, bulan Juni semua SPPG sudah mendaftar dan bulan Agustus seluruh SPPG sudah ber-SLHS," kata Nanik dalam keterangan resminya, Jumat (17/4/2026).

Nanik mengatakan, sampai saat ini jumlah SPPG yang mengantongi SLHS terus bertambah. Pada akhir September 2025, tercatat baru 39 SPPG yang mengantongi SLHS.

Namun, per 15 April 2026 jumlah SPPG yang mengantongi sertifikat itu sudah mencapai 13.576 unit atau 52,37 persen dari 25.925 SPPG yang sedang beroperasi.

Sementara, jumlah SPPG yang telah mengajukan SLHS ke Dinas Kesehatan setempat sudah mencapai 16.681 unit atau 81,39 persen. Nanik menegaskan, oihaknya akan terus mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk ikut berperan dalam percepatan sertifikasi dapur MBG.

“Tetap harus mengacu pada persyaratan-persyaratan yang wajib dipenuhi oleh SPPG," ujar Nanik.

Pada saat yang bersamaan, BGN tanpa sertifikat SLHS juga akan ditindak tegas karena dinilai belum mematuhi kewajiban administratif.

Nanik mentakan bakal memerintahkan Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan di BGN untuk membekukan sementara SPPG yang belum mengurus SLHS. Tindakan ini merupakan wujud komitmen pemerintah menjaga kualitas dan keamanan makanan yang disajikan kepada jutaan penerima manfaat.

 "Untuk SPPG yang belum mendaftar SLHS, kami akan instruksikan dilakukan suspensi atau penghentian sementara operasional," tutur Nanik.

BGN Wajibkan Semua Dapur MBG Kantongi SLHS di Bulan Agustus Sebagai informasi, pemerintah mencatat per 30 Maret 2026 program MBG telah menjangkau 61.680.043 penerima manfaat. 

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut, MBG itu disalurkan melalui mencapai 26.066 unit SPPG di 38 provinsi. Pemerintah menyatakan akan terus menyempurnakan pelaksanaan program MBG sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto. 

“Atas perintah Presiden, kita diminta sudah sempurna sebelum akhir tahun,” ujar Zulhas dalam rapat di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Kamis (2/4/2026). (dikutip dari Kompas.com)

BGN Tegas Bakal Stop Operasional SPPG Bila Tak Miliki SLHS dan IPAL

Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menegaskan bahwa seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang baru beroperasi wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) maksimal satu bulan setelah mulai beroperasi.

Ketentuan tersebut menjadi syarat utama dalam menjamin keamanan pangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal itu disampaikan Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Selasa (20/1).

"Kami mensyaratkan seluruh SPPG baru yang baru beroperasi maka maksimal satu bulan setelah beroperasi sudah harus memiliki SLHS. Karena pada saat penilaian SLHS memang SPPG tersebut harus sudah operasional," kata Dadan.

Menurut Dadan, SLHS hanya dapat diberikan kepada SPPG yang sudah beroperasi, karena proses penilaian mencakup berbagai aspek, mulai dari pelatihan pegawai hingga menu makanan yang disajikan kepada penerima manfaat.

"Terkait dengan SLHS, SPPG baru yang akan operasional kita perintahkan untuk meminta rekomendasi dari dinas kesehatan kabupaten masing-masing," sambungnya.

Apabila ketentuan tersebut tidak dipenuhi, kata Dadan, maka operasional SPPG akan dihentikan sementara. Selain aspek higiene dan sanitasi, BGN juga mewajibkan setiap SPPG memiliki sistem pengolahan limbah berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).Ketentuan tersebut akan menjadi bagian dari proses sertifikasi ke depan.

 "Kemudian untuk pengolahan limbah, kami mensyaratkan bahwa di setiap SPPG ada IPAL dan ini menjadi bagian nanti sertifikasi," ucapnya.

BGN akan memberikan kesempatan kepada SPPG yang belum memiliki pengolahan limbah untuk segera melengkapinya. Apabila setelah diberikan tenggat waktu SPPG tetap tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka operasionalnya berpotensi dihentikan.

"Ketika kesempatan sudah diberikan dan tetap tidak membuat kemungkinan besar SPPG itu akan kita hentikan," tegas Dadan.(dikutip dari web BGN)

(RED)

Dedi Mulyadi merespons tantangan membangun Kalimantan Barat dengan Rp6 triliun dan menegaskan perbedaan kondisi tiap daerah.

PONTIANAK – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, akhirnya angkat bicara terkait tantangan yang disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, soal pembangunan daerah dengan anggaran Rp6 triliun. 

Pernyataan ini sekaligus merespons polemik perbandingan pembangunan antar daerah yang sempat ramai di media sosial.

Dedi Mulyadi menyampaikan apresiasi atas tantangan tersebut. Dirinya menegaskan bahwa selama ini tidak pernah memiliki niat untuk membandingkan pembangunan Jawa Barat dengan daerah lain.

Menurutnya, setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda. Baik dari sisi luas wilayah, kondisi geografis, hingga kemampuan fiskal daerah yang tidak bisa disamakan.

Dedi mencontohkan Kalimantan Barat yang memiliki wilayah sangat luas dengan tantangan pembangunan yang lebih kompleks. Keterbatasan anggaran juga menjadi faktor utama dalam percepatan pembangunan infrastruktur.

“Kami memahami betapa beratnya daerah dengan luas seperti Kalimantan Barat dan keterbatasan fiskal yang dimiliki,” ujar Dedi atau biasa disebut netizen KDM.

Dedi juga menyampaikan permohonan maaf apabila program pembangunan di Jawa Barat dianggap menyinggung pihak lain. Dedi berharap ke depan tidak ada lagi perbandingan yang memicu polemik.

Dirinya menekankan pentingnya kolaborasi antar daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, sinergi menjadi kunci untuk menghadapi berbagai tantangan pembangunan di Indonesia.

Dedi turut berharap kemampuan fiskal daerah ke depan bisa meningkat. Dengan begitu, dana bagi hasil dari pemerintah pusat dapat lebih optimal diterima oleh daerah penghasil.

“Semoga kita bisa bersama-sama terus melayani masyarakat dengan baik,” kata dia.

Di akhir pernyataannya, Dedi menyampaikan salam kepada masyarakat Kalimantan Barat. Dirinya juga mendoakan kesehatan Wakil Gubernur Kalimantan Barat.

Sementara itu, sebelumnya Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menyoroti kondisi infrastruktur jalan rusak di Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang.

Ruas jalan Bedayan–Nanga Libau menjadi sorotan publik setelah videonya viral di media sosial. Dalam video tersebut, warga, termasuk anak-anak, mengeluhkan kondisi jalan yang rusak parah.

Bahkan, dalam video itu muncul permintaan agar Dedi Mulyadi memimpin Kalimantan Barat selama beberapa bulan.

Menanggapi hal tersebut, Krisantus memberikan pernyataan yang cukup menantang. Ia mengajak Dedi untuk membuktikan kemampuan membangun daerah dengan anggaran terbatas.

“Ada yang mau pinjam Gubernur Jawa Barat tiga bulan, ayo tukar kita. Tapi pakai duit Rp6 triliun bangun Kalimantan Barat,” tegasnya.

Krisantus juga menekankan bahwa masyarakat tidak perlu membandingkan Kalimantan Barat dengan Jawa Barat. Ia menyebut perbedaan luas wilayah dan kapasitas anggaran menjadi faktor utama.

Jawa Barat diketahui memiliki luas sekitar 43 ribu kilometer persegi dengan APBD sekitar Rp31 triliun. Sementara Kalimantan Barat memiliki luas mencapai 171 ribu kilometer persegi dengan APBD lebih dari Rp6 triliun.

Perbedaan tersebut dinilai menjadi tantangan besar dalam pembangunan infrastruktur di masing-masing daerah.

Gubernur Ria Norsan menegaskan percepatan pembangunan jalan Pesaguan–Kendawangan di Ketapang sebagai prioritas utama hingga 2027 untuk mendorong ekonomi daerah.

Ketapang — Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk membenahi infrastruktur di Kabupaten Ketapang sebagai langkah penting dalam mendorong percepatan pembangunan serta meningkatkan konektivitas wilayah.

Penegasan tersebut disampaikan saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Ketapang Tahun 2027 yang digelar di Aula Utama Kantor Bupati Ketapang, Kamis (9/4/2026).

Menurut Norsan, pembangunan infrastruktur jalan, khususnya pada ruas Pesaguan–Kendawangan, menjadi salah satu prioritas utama karena memiliki peran strategis dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

“Kami menyadari pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya pada ruas jalan provinsi Pesaguan–Kendawangan yang memiliki peran strategis bagi aktivitas ekonomi masyarakat,” ujar Norsan.

Ia juga meminta dukungan dari berbagai pihak, termasuk anggota DPR RI dan DPRD, agar pembangunan jalan tersebut dapat diselesaikan sesuai target pada tahun 2027.

Jalan Strategis Jadi Penggerak Ekonomi Daerah

Gubernur menilai Kabupaten Ketapang memiliki posisi penting sebagai salah satu lokomotif pembangunan di Kalimantan Barat. Hal ini didukung oleh luas wilayah yang besar serta potensi sumber daya alam yang melimpah.

Beberapa sektor unggulan yang menopang ekonomi daerah di antaranya:

• Pertambangan bauksit

• Perkebunan kelapa sawit

• Distribusi logistik antarwilayah

• Aktivitas perdagangan dan industri

Namun, menurutnya, optimalisasi potensi tersebut harus diimbangi dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai, terutama akses jalan yang menjadi penghubung utama antarwilayah.

Tanpa dukungan infrastruktur yang kuat, distribusi barang dan mobilitas masyarakat akan terhambat, yang pada akhirnya dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah.

Musrenbang Diminta Tidak Sekadar Formalitas

Selain fokus pada pembangunan infrastruktur, Norsan juga mengingatkan pemerintah daerah untuk menyusun program pembangunan yang adaptif di tengah keterbatasan anggaran.

Penurunan dana transfer dari pemerintah pusat menjadi tantangan tersendiri bagi daerah dalam menjalankan program pembangunan.

Karena itu, ia menegaskan bahwa setiap program prioritas harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

“Musrenbang ini jangan hanya menjadi rutinitas, tetapi harus menghasilkan program prioritas yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, termasuk pembangunan infrastruktur dasar,” tegasnya.

Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya perencanaan pembangunan yang tepat sasaran dan berbasis kebutuhan masyarakat.

Bupati Ketapang Optimistis Pembangunan Bisa Dipercepat

Sementara itu, Bupati Ketapang Alexander Wilyo menyambut baik dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayahnya.

Ia mengungkapkan bahwa luas wilayah Kabupaten Ketapang yang mencapai lebih dari 30 ribu kilometer persegi menjadi tantangan utama dalam pemerataan pembangunan, terutama pembangunan jalan.

Menurutnya, kondisi geografis yang luas membuat rentang kendali pembangunan menjadi panjang dan membutuhkan dukungan lintas sektor.

“Wilayah kami sangat luas, hampir setara dengan Jawa Tengah. Hal ini berdampak pada panjangnya rentang kendali pembangunan, khususnya pada infrastruktur jalan,” kata Alexander.

Meski menghadapi tantangan besar, ia tetap optimistis bahwa sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten mampu mempercepat pembangunan daerah.

Infrastruktur Jadi Fondasi Pembangunan Berkelanjutan

Melalui pelaksanaan Musrenbang RKPD, pemerintah daerah berharap perencanaan pembangunan ke depan dapat lebih fokus pada penguatan infrastruktur sebagai fondasi utama pembangunan berkelanjutan.

Dengan akses jalan yang lebih baik, diharapkan:

• Mobilitas masyarakat semakin lancar

• Distribusi logistik menjadi lebih efisien

• Investasi daerah meningkat

• Pertumbuhan ekonomi semakin cepat

• Kesejahteraan masyarakat meningkat

Langkah percepatan pembangunan infrastruktur ini juga dinilai sebagai strategi jangka panjang dalam meningkatkan daya saing daerah di tingkat regional maupun nasional.

FAQ (Pertanyaan Umum)

Apa fokus utama pembangunan di Kabupaten Ketapang?

Fokus utama adalah pembangunan infrastruktur jalan, khususnya ruas Pesaguan–Kendawangan yang dinilai strategis bagi konektivitas dan ekonomi.

Kapan target pembangunan jalan Pesaguan–Kendawangan selesai?

Pembangunan jalan tersebut ditargetkan rampung pada tahun 2027.

Mengapa Ketapang menjadi prioritas pembangunan di Kalbar?

Karena memiliki wilayah luas serta potensi sumber daya alam besar seperti pertambangan bauksit dan perkebunan kelapa sawit.

Apa tantangan terbesar pembangunan di Ketapang?

Luas wilayah yang sangat besar menjadi tantangan utama dalam pemerataan pembangunan, terutama infrastruktur jalan.

Apa harapan dari pelaksanaan Musrenbang RKPD 2027?

Agar program pembangunan yang dirancang benar-benar menjadi prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Sekda Kalbar Harisson menegaskan retret ASN wajib sesuai UU ASN. Anggaran pengembangan kompetensi 2026 masih di bawah standar nasional.

Pontianak — Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, Harisson, menegaskan bahwa program retret atau peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat merupakan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Harisson, pelaksanaan retret ASN bukan sekadar kegiatan tambahan, melainkan bagian dari tanggung jawab pengembangan kapasitas aparatur agar tetap relevan dengan kebutuhan organisasi.

"Pelaksanaan retret ASN ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, khususnya Pasal 49 ayat (1), yang mewajibkan setiap ASN untuk terus mengembangkan kompetensinya melalui pembelajaran berkelanjutan," ujar Harisson di Pontianak, Senin.

Retret ASN Diperkuat Aturan Nasional

Harisson menjelaskan, ketentuan pengembangan kompetensi ASN juga diperkuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Dalam aturan tersebut, setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki hak yang sama untuk mengikuti pengembangan kompetensi dengan alokasi minimal 20 jam pelajaran setiap tahun.

Hal ini bertujuan agar ASN mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, perubahan sistem kerja, serta tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks.

Anggaran Pengembangan Kompetensi Masih Rendah

Meski program retret wajib dilaksanakan, Harisson mengakui bahwa alokasi anggaran pengembangan kompetensi ASN di Kalimantan Barat masih tergolong terbatas.

Pada APBD 2026, anggaran pengembangan kompetensi ASN hanya mencapai sekitar 0,11 persen dari total belanja daerah.

Angka tersebut masih berada di bawah ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025, yang mengamanatkan alokasi sebesar 0,34 persen.

Secara rinci, anggaran yang tersedia meliputi:

• Rp1,558 miliar untuk pengembangan kompetensi teknis, umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi

• Rp1,938 miliar untuk pengembangan kompetensi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional kepemimpinan, serta prajabatan

Kondisi ini menunjukkan masih adanya tantangan dalam pemenuhan standar nasional pengembangan kompetensi ASN.

Perangkat Daerah Diminta Lakukan Pergeseran Anggaran

Harisson menyebutkan bahwa kegiatan retret atau peningkatan kompetensi bagi pimpinan tinggi pratama dan kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) telah dianggarkan oleh 25 badan dan dinas serta 11 UPT dalam APBD 2026.

Namun, bagi perangkat daerah yang belum menganggarkan kegiatan tersebut, diminta segera melakukan penyesuaian melalui mekanisme pergeseran anggaran.

"Dalam surat yang saya keluarkan tanggal 6 Maret 2026, perangkat daerah yang belum menganggarkan diminta melakukan pergeseran anggaran untuk pembiayaan peningkatan kompetensi," jelasnya.

Pergeseran anggaran tersebut harus mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Harisson menegaskan, pergeseran hanya diperbolehkan pada mata anggaran yang sejenis, seperti perjalanan dinas atau administrasi pendidikan dan pelatihan.

Ia juga mengingatkan bahwa anggaran untuk masyarakat, hibah, maupun pembangunan infrastruktur tidak boleh digeser.

Retret ASN Akan Ditata Ulang Seiring Efisiensi Anggaran

Setelah terbit Surat Edaran Menteri Dalam Negeri pada 31 Maret 2026 terkait transformasi budaya kerja ASN, pemerintah daerah berencana menata ulang pelaksanaan retret ASN.

Salah satu poin penting dalam surat edaran tersebut adalah efisiensi perjalanan dinas.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan efisiensi perjalanan dinas sebesar 50 persen serta efisiensi kegiatan perangkat daerah sebesar 50 persen dalam APBD 2026.

Dengan adanya kebijakan terbaru, efisiensi perjalanan dinas dipastikan akan semakin diperketat.

"Dengan adanya surat edaran terbaru tersebut, tentunya kegiatan retret akan ditata ulang," kata Harisson.

Makna Retret ASN Bagi Kualitas Pelayanan Publik

Program retret ASN dinilai memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan.

Melalui pelatihan berkelanjutan, ASN diharapkan mampu:

• meningkatkan kompetensi teknis

• memperkuat kepemimpinan

• memperbaiki pelayanan publik

• beradaptasi dengan perubahan sistem birokrasi modern

Dengan demikian, keberadaan retret ASN tidak hanya berdampak pada internal organisasi, tetapi juga pada kualitas layanan kepada masyarakat.

FAQ

Apa itu retret ASN?

Retret ASN adalah kegiatan peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur sipil negara melalui pelatihan, pembelajaran, dan pengembangan kepemimpinan.

Apakah retret ASN wajib dilaksanakan?

Ya. Retret ASN merupakan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.

Berapa minimal jam pengembangan kompetensi ASN setiap tahun?

Minimal 20 jam pelajaran per tahun sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020.

Berapa anggaran pengembangan kompetensi ASN Kalbar tahun 2026?

Sekitar 0,11 persen dari total belanja daerah, masih di bawah standar nasional 0,34 persen.

Apakah anggaran masyarakat bisa digeser untuk retret ASN?

Tidak. Anggaran untuk masyarakat, hibah, dan pembangunan infrastruktur tidak boleh digeser.

Bupati Kubu Raya Sujiwo minta polisi tangkap pelaku karhutla. Dampaknya ancam kesehatan, pendidikan, hingga ekonomi di musim kemarau panjang. (Gambar ilustrasi)

KUBU RAYA – Bupati Kubu Raya, Sujiwo, menegaskan bahwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bukan sekadar persoalan lingkungan, tetapi juga ancaman serius bagi berbagai sektor strategis. Memasuki masa peralihan menuju musim kemarau panjang, risiko karhutla diprediksi meningkat signifikan.

Dalam keterangannya di Sungai Raya, Senin, Sujiwo secara tegas meminta aparat kepolisian bertindak cepat dan tegas terhadap pelaku pembakaran lahan.

“Dampak karhutla ini sangat luas. Bukan hanya soal lahan terbakar dan kabut asap, tetapi bisa melumpuhkan banyak sektor. Makanya saya sudah minta kepada pak Kapolres untuk menangkap pelaku pembakaran lahan,” ujar Sujiwo.

Karhutla Ancam Pendidikan dan Kesehatan

Sujiwo menjelaskan, kabut asap akibat karhutla berpotensi besar mengganggu aktivitas pendidikan. Dalam kondisi udara yang tidak sehat, kegiatan belajar mengajar bisa terpaksa dihentikan demi keselamatan siswa dan tenaga pendidik.

Tak hanya itu, sektor kesehatan juga terdampak langsung. Peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) menjadi ancaman serius yang kerap terjadi saat musim asap.

Situasi ini, menurutnya, harus menjadi perhatian bersama agar tidak terulang seperti tahun-tahun sebelumnya.

Ganggu Transportasi Hingga Investasi

Dampak karhutla juga merembet ke sektor ekonomi. Salah satu yang paling terasa adalah terganggunya transportasi udara akibat kabut asap yang mengurangi jarak pandang.

“Jika penerbangan terganggu, maka pergerakan ekonomi ikut terhambat, termasuk aktivitas investasi di daerah,” jelasnya.

Gangguan distribusi barang dan mobilitas masyarakat dinilai bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah, bahkan berpotensi menurunkan minat investor.

Pencegahan Jadi Kunci Utama

Menghadapi potensi tersebut, Sujiwo menekankan pentingnya langkah pencegahan. Ia mengingatkan masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar dalam kondisi apa pun.

Pemerintah daerah bersama Forkopimda terus mengintensifkan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih sadar akan dampak besar karhutla.

“Atas nama pemerintah bersama Forkopimda, kami mengajak masyarakat untuk menahan diri. Jangan melakukan pembakaran lahan karena dampaknya sangat besar bagi kita semua,” tegasnya.

Tanggung Jawab Bersama

Menurut Sujiwo, penanganan karhutla tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah dan aparat penegak hukum. Peran aktif masyarakat menjadi faktor kunci dalam mencegah bencana ini.

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut menjaga lingkungan dengan cara sederhana, yakni tidak melakukan pembakaran lahan.

“Karhutla adalah tanggung jawab bersama. Masyarakat tidak perlu ikut memadamkan, cukup dengan tidak membakar lahan, itu sudah sangat membantu,” pungkasnya.

FAQ

1. Apa dampak utama karhutla di Kubu Raya?
Karhutla berdampak pada kesehatan (ISPA), pendidikan (sekolah diliburkan), dan ekonomi (transportasi dan investasi terganggu).

2. Mengapa pembakaran lahan dilarang?
Karena dapat memicu kebakaran besar yang sulit dikendalikan serta menimbulkan kabut asap berbahaya.

3. Apa langkah pemerintah dalam mengatasi karhutla?
Pemerintah mendorong pencegahan, sosialisasi, dan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan.

4. Bagaimana peran masyarakat dalam mencegah karhutla?
Dengan tidak membuka lahan menggunakan api serta melaporkan aktivitas mencurigakan.

5. Apa risiko kesehatan akibat kabut asap?
Risiko utama adalah penyakit pernapasan seperti ISPA, terutama pada anak-anak dan lansia.

Pemprov Kalbar prioritaskan perbaikan jalan rusak berat demi menjaga konektivitas wilayah dan distribusi ekonomi di tengah keterbatasan anggaran daerah.

Pontianak – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) menegaskan bahwa perbaikan infrastruktur jalan provinsi tetap menjadi prioritas utama, meski di tengah keterbatasan anggaran daerah.

Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menyampaikan bahwa fokus utama saat ini adalah penanganan ruas jalan dengan tingkat kerusakan berat agar tetap dapat difungsikan.

“Penanganan jalan provinsi tetap menjadi fokus. Kami memprioritaskan ruas jalan yang rusak berat agar tetap dapat difungsikan dan konektivitas wilayah tetap terjaga,” ujar Norsan di Pontianak, Minggu.

Fokus Jaga Mobilitas Dan Distribusi Ekonomi

Kebijakan ini diambil sebagai langkah strategis untuk menjaga kelancaran mobilitas masyarakat serta distribusi barang antarwilayah. Dalam kondisi fiskal yang masih dalam kebijakan efisiensi, Pemprov Kalbar menerapkan perbaikan secara bertahap dan terencana.

Pendekatan yang digunakan saat ini lebih menitikberatkan pada perbaikan fungsional, bukan langsung perbaikan permanen.

“Kami memahami keinginan masyarakat untuk perbaikan permanen. Namun dalam kondisi efisiensi, penanganan dilakukan bertahap. Yang penting jalan tetap bisa digunakan,” jelasnya.

Realisasi Program Infrastruktur 2025

Sebagai bentuk komitmen nyata, Pemprov Kalbar telah:

• Mengaktifkan kembali unit pemeliharaan jalan dan jembatan

• Meningkatkan konstruksi jalan sepanjang 40,30 kilometer

• Menangani 22 ruas jalan di berbagai kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2025

Selain itu, pemerintah juga memperkuat sektor pendukung melalui:

• Jaringan irigasi seluas 9.172 hektare

• Normalisasi saluran sepanjang 1.035 kilometer

Langkah ini bertujuan untuk menjaga produktivitas sektor pertanian serta mendukung ketahanan pangan daerah.

Tantangan Infrastruktur: Cuaca Hingga Beban Kendaraan

Norsan mengakui bahwa pembangunan infrastruktur di Kalbar menghadapi berbagai kendala, seperti:

• Curah hujan tinggi

• Kondisi geografis yang menantang

• Tingginya beban kendaraan berat

Faktor-faktor tersebut mempercepat kerusakan jalan, sehingga membutuhkan strategi penanganan yang adaptif dan berkelanjutan.

Komitmen Bertahap dan Peran Masyarakat

Meski menghadapi keterbatasan, Pemprov Kalbar tetap berkomitmen meningkatkan kualitas jalan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pemerintah juga membuka ruang partisipasi masyarakat sebagai bentuk pengawasan publik. “Kami mengapresiasi masukan masyarakat. Dukungan publik sangat penting agar pembangunan berjalan optimal,” kata Norsan.

Ke depan, pemerintah berharap peningkatan infrastruktur dapat berdampak pada:

• Keselamatan pengguna jalan

• Kenyamanan mobilitas

• Konektivitas antarwilayah

FAQ

1. Kenapa perbaikan jalan belum permanen?
Karena keterbatasan anggaran, Pemprov Kalbar memprioritaskan perbaikan fungsional agar jalan tetap bisa dilalui.

2. Berapa panjang jalan yang diperbaiki tahun 2025?
Sekitar 40,30 kilometer di 22 ruas jalan.

3. Apa fokus utama kebijakan infrastruktur saat ini?
Menjaga konektivitas wilayah dan kelancaran distribusi ekonomi.

4. Apa saja tantangan pembangunan jalan di Kalbar?
Curah hujan tinggi, kondisi geografis, dan beban kendaraan berat.

5. Apakah masyarakat bisa ikut mengawasi pembangunan?
Ya, pemerintah membuka partisipasi publik untuk memberikan masukan.

Ribuan umat Muslim Bengkayang melaksanakan shalat Idul Fitri 1447 H dengan khidmat, dihadiri pejabat daerah dan berlangsung lancar serta penuh kebersamaan. (gambar ilustrasi)

Bengkayang -- Ribuan umat Muslim di Kabupaten Bengkayang melaksanakan ibadah shalat Idul Fitri 1447 Hijriah dengan penuh khidmat di Lapangan Kompi Senapan C, Kelurahan Bumi Emas, Sabtu pagi.

Sejak pukul 06.00 WIB, jamaah mulai memadati area yang berada di lingkungan Batalyon Infanteri 645/Gardatama Yudha tersebut. Antusiasme warga terlihat tinggi, dengan saf-saf shalat terisi rapat hingga ke tepi lapangan.

Suasana Khusyuk Diiringi Gema Takbir

Gema takbir berkumandang di seluruh kawasan, menciptakan suasana religius yang begitu terasa. Momen ini menjadi simbol kemenangan bagi umat Muslim setelah menjalani ibadah puasa Ramadhan selama satu bulan penuh.

Pelaksanaan shalat Id juga dihadiri sejumlah pejabat daerah, di antaranya Wakil Bupati Bengkayang Syamsul Riza dan Kapolres Bengkayang AKBP Syahirul Awab, serta tokoh agama dan masyarakat setempat.

Pesan Khutbah: Jaga Silaturahmi Dan Hapus Ego Sektoral

Dalam khutbahnya, khatib Syamsul Bahri menekankan pentingnya menjaga hubungan baik, baik dalam lingkup keluarga maupun masyarakat luas.

Ia juga mengajak jamaah untuk menghapus ego sektoral demi memperkuat kerukunan, khususnya di tengah keberagaman masyarakat Bengkayang.

“Idul Fitri adalah momentum untuk kembali ke fitrah, memperbaiki hubungan sosial, dan memperkuat persaudaraan,” pesannya.

Panitia Pastikan Pelaksanaan Berjalan Lancar

Pengurus PHBI Kabupaten Bengkayang, Aris, menyampaikan bahwa seluruh persiapan telah dilakukan secara maksimal, termasuk fasilitas pendukung bagi jamaah.

“Alhamdulillah, pelaksanaan shalat Idul Fitri berjalan lancar. Kapasitas jemaah di lokasi ini mencapai sekitar 2.000 orang,” ujarnya.

Ia berharap momentum Idul Fitri bisa dimanfaatkan untuk mempererat silaturahmi antarwarga setelah menjalani Ramadhan.

Ajakan Perkuat Toleransi Sosial

Sementara itu, pengurus Masjid Agung Syuhada Bengkayang, Suandi, mengajak masyarakat untuk menjadikan Idul Fitri sebagai ajang saling memaafkan dan memperkuat toleransi sosial.

Menurutnya, nilai kebersamaan dan saling menghormati perlu terus dijaga demi menciptakan masyarakat yang harmonis dan maju.

Pengamanan Ketat, Pelaksanaan Tertib

Pelaksanaan shalat Id berlangsung aman dan tertib dengan dukungan pengamanan dari personel gabungan TNI, Polri, Dinas Perhubungan, serta Satpol PP.

Usai shalat, suasana haru dan bahagia terlihat saat para jamaah saling berjabat tangan dan bermaaf-maafan sebelum meninggalkan lokasi dengan tertib.

FAQ (Frequently Asked Questions)

1. Di mana lokasi shalat Idul Fitri di Bengkayang?
Dilaksanakan di Lapangan Kompi Senapan C, Kelurahan Bumi Emas.

2. Berapa jumlah jamaah yang hadir?
Diperkirakan mencapai sekitar 2.000 orang.

3. Siapa saja yang hadir dalam kegiatan tersebut?
Wakil Bupati Bengkayang, Kapolres, tokoh agama, dan masyarakat.

4. Apa pesan utama dalam khutbah Idul Fitri?
Menjaga silaturahmi, menghapus ego sektoral, dan memperkuat kerukunan.

5. Bagaimana pelaksanaan kegiatan?
Berjalan lancar, aman, dan tertib dengan pengamanan gabungan.