Pencegahan Stunting sebagai Gerakan Sosial, Bukan Sekadar Program Kesehatan

Ria Sartika    Kamis, April 23, 2026    Comment   

Pencegahan Stunting sebagai Gerakan Sosial, Bukan Sekadar Program Kesehatan

Kotim perkuat gerakan cegah stunting melalui 1000 HPK dengan edukasi dan intervensi gizi untuk menurunkan angka stunting hingga 17 persen pada 2026.

Kotim, Kalteng - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, memperkuat strategi penanganan stunting dengan pendekatan berbasis masyarakat yang menitikberatkan pada masa awal kehidupan anak, yakni 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

Upaya ini tidak hanya dipandang sebagai program kesehatan, tetapi juga sebagai gerakan kolektif yang melibatkan keluarga, tenaga kesehatan, hingga pemerintah di tingkat paling bawah.

Penjabat Sekretaris Daerah Kotim, Umar Kaderi, menegaskan bahwa kualitas generasi masa depan sangat ditentukan oleh pemenuhan gizi sejak dini, terutama sejak masa kehamilan.

“Anak-anak adalah aset bangsa. Mereka harus mendapatkan asupan gizi yang cukup dan seimbang agar tumbuh optimal,” ujar Umar saat kegiatan Gerakan Cegah Stunting Kotim 2026 di Puskesmas Baamang I, Kecamatan Baamang, Sampit, Rabu.

Program percepatan penurunan stunting di Kotim dilakukan secara berkelanjutan melalui edukasi dan pelibatan lintas sektor. Dinas Kesehatan setempat menggandeng camat, lurah, kepala desa, PKK, hingga kader posyandu untuk memastikan edukasi 1.000 HPK benar-benar dipahami masyarakat.

Menurut Umar, stunting tidak hanya terjadi setelah anak lahir, tetapi sudah dapat dimulai sejak masa kehamilan akibat kurangnya asupan gizi ibu.

“Karena itu intervensi harus dimulai dari keluarga. Edukasi menjadi kunci utama,” tegasnya.

Stunting masih menjadi salah satu tantangan utama pembangunan sumber daya manusia di Kotim. Dampaknya tidak hanya pada pertumbuhan fisik anak, tetapi juga pada perkembangan kognitif, produktivitas, hingga daya saing daerah di masa depan.

Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) mencatat prevalensi stunting di Kotim berada di angka 21,6 persen. Pemerintah daerah menargetkan penurunan signifikan hingga sekitar 17 persen pada tahun 2026.

Untuk mencapai target tersebut, Pemkab Kotim mengombinasikan berbagai intervensi, termasuk pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita, serta penguatan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Penanganannya harus menyeluruh, terencana, dan berkelanjutan,” kata Umar yang juga Kepala Dinas Kesehatan Kotim.

FAQ

1. Apa itu program 1.000 HPK?
1.000 Hari Pertama Kehidupan adalah periode sejak kehamilan hingga anak berusia dua tahun yang sangat menentukan pertumbuhan dan perkembangan anak.

2. Berapa angka stunting di Kotawaringin Timur saat ini?
Berdasarkan SSGI, angka stunting di Kotim mencapai 21,6 persen.

3. Apa target pemerintah daerah?
Pemkab Kotim menargetkan penurunan stunting hingga sekitar 17 persen pada 2026.

4. Siapa saja yang terlibat dalam program ini?
Mulai dari tenaga kesehatan, camat, lurah, kepala desa, PKK, hingga kader posyandu.

5. Apa langkah utama yang dilakukan pemerintah?
Edukasi masyarakat, intervensi gizi, makanan tambahan, serta program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pemkab Barito Utara Genjot Transformasi Koperasi Desa Berbasis Digital

Ria Sartika    Kamis, April 23, 2026    Comment   

Pemkab Barito Utara Genjot Transformasi Koperasi Desa Berbasis Digital

Barito Utara percepat digitalisasi koperasi desa Merah Putih untuk memperkuat ekonomi, swasembada pangan, dan transparansi pengelolaan koperasi berbasis teknologi.

Barito Utara, Kalteng - Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, mempercepat transformasi koperasi desa dan kelurahan Merah Putih melalui digitalisasi. Langkah ini diarahkan untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak swasembada pangan sekaligus mendorong hilirisasi produk lokal agar memiliki nilai tambah lebih tinggi.

Sekretaris Daerah Barito Utara, Muhlis, menegaskan bahwa digitalisasi koperasi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan di era saat ini.

“Digitalisasi menjadi harga mati. Amanat besar negara tidak akan tercapai jika koperasi masih dikelola secara tradisional,” ujar Muhlis saat membuka pelatihan digitalisasi koperasi di Muara Teweh, Rabu (21/4/2026).

Pelatihan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa dan kelurahan. Program ini juga menjadi bagian dari strategi pembangunan daerah Barito Utara yang menekankan pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi dan pelayanan publik digital.

Muhlis menjelaskan, digitalisasi akan memperkuat transparansi dan akuntabilitas koperasi, terutama dalam pencatatan keuangan dan administrasi anggota.

“Dengan sistem digital, seluruh proses bisa dipantau secara terbuka oleh anggota, sekaligus menekan potensi penyimpangan,” katanya.

Pelatihan ini juga bertujuan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola koperasi, mulai dari pemanfaatan aplikasi digital, pengelolaan keuangan berbasis sistem, hingga pengembangan jaringan pemasaran produk secara lebih luas.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM Barito Utara, Mastur, menegaskan bahwa koperasi harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi untuk meningkatkan daya saing.

“Koperasi tidak lagi bisa dikelola secara konvensional. Digitalisasi menjadi kunci efisiensi dan perluasan pasar,” ujarnya.

Ia menyebutkan, saat ini pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Barito Utara telah mencapai 100 persen dengan total 96 koperasi. Dari jumlah tersebut, 41 koperasi sudah memiliki kesiapan lahan, sementara 19 koperasi tengah membangun fasilitas fisik seperti gerai dan pergudangan.

Pemerintah daerah menargetkan pembangunan 30 koperasi dapat rampung hingga Juli 2026, sejalan dengan rencana nasional peluncuran 35.000 koperasi desa/kelurahan oleh pemerintah pusat pada peringatan Hari Kemerdekaan RI 2026.

Pelatihan yang berlangsung selama tiga hari (21–23 April 2026) ini diikuti 50 peserta dari berbagai koperasi desa, dengan narasumber dari instansi teknis, aparat keamanan, perbankan pajak, hingga praktisi digital.

1.577 Jemaah Haji Kalteng Siap Berangkat, Ini Jadwal Lengkap Kloter

Ria Sartika    Kamis, April 23, 2026    Comment   

1.577 Jemaah Haji Kalteng Siap Berangkat, Ini Jadwal Lengkap Kloter

Kemenhaj Kalteng umumkan jadwal keberangkatan 1.577 jemaah haji 2026 melalui Embarkasi Banjarmasin mulai 29 April secara bertahap hingga 21 Mei. (Gambar ilustrasi)

Palangka Raya - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Tengah, Hasan Basri, menyampaikan bahwa keberangkatan jemaah haji reguler asal Kalimantan Tengah akan dimulai pada 29 April 2026 menuju Tanah Suci melalui Embarkasi Banjarmasin (BDJ), Kalimantan Selatan.

Menurut Hasan Basri, pemberangkatan dilakukan secara bertahap dalam beberapa kelompok terbang (kloter) dengan total ribuan jemaah dari berbagai kabupaten/kota di Kalimantan Tengah.

Kloter Awal Berangkat 29 April

Kloter BDJ 4 menjadi rombongan pertama dengan total 360 orang. Rinciannya terdiri dari:

• Kapuas: 233 jemaah

• Murung Raya: 70 jemaah

• Katingan: 49 jemaah

• Barito Timur: 2 jemaah

• Petugas kloter: 4 orang

• Petugas Haji Daerah (PHD): 2 orang

Keberangkatan Berlanjut Hingga Awal Mei

Selanjutnya, Kloter BDJ 5 diberangkatkan pada 30 April dengan total 360 jemaah yang berasal dari Palangka Raya, Kotawaringin Barat, serta petugas haji dan pembimbing ibadah.

Pada 2 Mei, Kloter BDJ 6 kembali diberangkatkan dengan 360 jemaah dari Kotawaringin Timur, Seruyan, Kapuas, Lamandau, dan Pulang Pisau.

Kemudian Kloter BDJ 7 menyusul pada 3 Mei dengan 360 jemaah dari Barito Utara, Palangka Raya, Barito Timur, Sukamara, hingga Gunung Mas.

Sementara itu, Kloter BDJ 8 pada 4 Mei membawa 125 jemaah dari Barito Selatan, Kapuas, Barito Timur, dan Palangka Raya.

Pemberangkatan Terakhir 21 Mei

Rangkaian keberangkatan ditutup pada 21 Mei melalui Kloter BDJ 19 yang terdiri dari jemaah dengan jumlah terbatas dari Kotawaringin Timur, Sukamara, Pulang Pisau, dan Murung Raya.

Total 1.577 Jemaah Haji Kalteng

Hasan Basri menjelaskan, total keseluruhan jemaah haji asal Kalimantan Tengah tahun ini mencapai 1.577 orang, termasuk petugas haji dari 14 kabupaten/kota.

Ia juga menyoroti bahwa Kabupaten Gunung Mas menjadi daerah dengan jumlah jemaah paling sedikit, yakni hanya 15 orang.

Embarkasi Transit dan Imbauan Petugas

Hasan menegaskan bahwa pelepasan jemaah haji tidak dilakukan di Asrama Haji Al Mabrur Palangka Raya karena statusnya hanya sebagai embarkasi transit, bukan embarkasi penuh.

Ia turut mengimbau seluruh jemaah agar mengikuti arahan petugas selama proses keberangkatan hingga pelaksanaan ibadah di Tanah Suci agar berjalan lancar, tertib, dan aman.

Sebanyak 3.935 Siswa SD Di Palangka Raya Ikuti TKA 2026 Dalam Empat Gelombang

Ria Sartika    Kamis, April 23, 2026    Comment   

Sebanyak 3.935 Siswa SD Di Palangka Raya Ikuti TKA 2026 Dalam Empat Gelombang

Sebanyak 3.935 siswa SD di Palangka Raya mengikuti TKA 2026 yang digelar dalam empat gelombang untuk mengukur capaian akademik sebelum melanjutkan ke jenjang SMP. (ilustrasi)

Palangka Raya — Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, mencatat sebanyak 3.935 siswa sekolah dasar (SD) akan mengikuti Tes Kemampuan Akademik (TKA) tahun 2026 yang dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kota.

Pelaksanaan TKA dijadwalkan berlangsung pada 30 April 2026, dengan sistem pembagian menjadi empat gelombang guna memastikan proses ujian berjalan tertib dan sesuai kapasitas masing-masing sekolah.

Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya, Rachmad Winarso, menjelaskan pembagian jadwal menjadi beberapa gelombang dilakukan untuk menyesuaikan ketersediaan perangkat serta jumlah peserta di setiap satuan pendidikan.

Menurutnya, seluruh sekolah dasar di Kota Palangka Raya ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Data Dinas Pendidikan menunjukkan bahwa pelaksanaan TKA tahun ini melibatkan 122 sekolah dasar, baik negeri maupun swasta. Seluruh peserta merupakan siswa kelas VI yang akan segera menyelesaikan pendidikan di tingkat SD.

Dengan jumlah peserta yang cukup besar, pengaturan jadwal bertahap dinilai menjadi langkah strategis agar pelaksanaan ujian tetap kondusif dan terorganisasi.

TKA sendiri bertujuan untuk mengukur capaian akademik siswa pada sejumlah mata pelajaran inti sebelum melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Sebagai bagian dari persiapan, seluruh sekolah di Palangka Raya telah melaksanakan gladi bersih sebelum ujian utama dimulai.

Langkah ini bertujuan untuk memastikan kesiapan teknis maupun administratif, termasuk penggunaan perangkat ujian serta kesiapan peserta.

Dengan adanya simulasi sebelumnya, diharapkan pelaksanaan ujian dapat berlangsung tanpa hambatan yang berarti.

Dalam pelaksanaan TKA tahun ini, peserta akan mengikuti ujian pada dua mata pelajaran utama, yakni:

• Bahasa Indonesia

• Matematika

Setiap mata pelajaran dikerjakan dalam waktu terpisah, sehingga siswa hanya mengerjakan satu mata pelajaran per hari. Dengan skema tersebut, seluruh rangkaian TKA bagi setiap peserta berlangsung selama dua hari.

Selain ujian akademik, kegiatan ini juga terhubung dengan program asesmen nasional.

Para siswa turut diminta mengisi survei karakter dan survei lingkungan belajar sebagai bagian dari upaya evaluasi pendidikan secara menyeluruh.

Hasil TKA nantinya akan ditampilkan dalam bentuk nilai dan kategori capaian yang menunjukkan tingkat penguasaan materi siswa.

Setiap peserta yang menyelesaikan seluruh rangkaian ujian akan memperoleh sertifikat hasil TKA yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan. Pencetakan sertifikat dilakukan oleh masing-masing sekolah.

Nilai yang diperoleh siswa dapat dimanfaatkan sebagai salah satu persyaratan dalam penerimaan murid baru (PMB) jenjang SMP atau MTs, khususnya melalui jalur prestasi.

Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya berharap pelaksanaan TKA tingkat SD tahun 2026 dapat berjalan tertib hingga seluruh rangkaian kegiatan selesai.

Para siswa juga diimbau untuk mempersiapkan diri dengan baik, menjaga kesehatan, serta tetap percaya diri saat mengerjakan soal ujian.

Dengan kesiapan yang matang, diharapkan seluruh peserta dapat memperoleh hasil optimal sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Pemkab Barito Timur Tetapkan Aturan Busana Adat Untuk ASN Pada Hari Kartini

Saputra Berry    Selasa, April 21, 2026    Comment   

Pemkab Barito Timur Tetapkan Aturan Busana Adat Untuk ASN Pada Hari Kartini

ASN Barito Timur diwajibkan mengenakan busana adat dan batik khas daerah pada Hari Kartini 2026 sebagai bentuk penghormatan kepada Kartini dan pelestarian budaya lokal.

Barito Timur, Kalteng - Pemerintah Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, menjadikan peringatan Hari Kartini 2026 sebagai momentum untuk meneguhkan identitas budaya di lingkungan pemerintahan.

Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah tersebut diminta mengenakan busana adat maupun batik khas daerah pada 21 April 2026 selama jam kerja berlangsung di kantor masing-masing.

Kebijakan ini tidak sekadar menjadi simbol seremonial tahunan, melainkan bagian dari upaya memperkuat kecintaan terhadap budaya lokal di tengah perkembangan zaman yang semakin modern.

Aturan Busana Diatur Melalui Surat Edaran Resmi

Ketentuan penggunaan pakaian adat tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur yang diterbitkan pada 16 April 2026.

Sekretaris Daerah Barito Timur, Misnohartaku, menjelaskan bahwa penggunaan batik khas daerah merupakan bentuk penghormatan terhadap perjuangan Raden Ajeng Kartini yang dikenal sebagai pelopor emansipasi perempuan di Indonesia.

Selain itu, penggunaan busana adat juga diharapkan mampu meningkatkan rasa bangga ASN terhadap warisan budaya nasional, khususnya budaya khas Kalimantan Tengah.

ASN Perempuan Dan Laki-Laki Memiliki Ketentuan Busana Berbeda

Dalam aturan tersebut, ASN perempuan diwajibkan mengenakan Kebaya Nasional atau Kebaya Kartini yang dilengkapi dengan aksesoris sumping sebagai pelengkap penampilan.

Sementara itu, ASN laki-laki diwajibkan memakai Batik Kalimantan Tengah atau batik khas Barito Timur yang dipadukan dengan lawung sebagai bagian dari busana adat.

Bagi ASN perempuan yang menggunakan hijab, dianjurkan menyesuaikan warna hijab dengan kebaya agar tampilan tetap rapi dan serasi selama menjalankan tugas.

Berlaku Untuk Seluruh Tingkatan ASN

Kebijakan ini berlaku bagi seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur tanpa terkecuali.

Mulai dari staf ahli, asisten daerah, kepala perangkat daerah, hingga camat dan lurah diinstruksikan untuk mematuhi aturan tersebut selama peringatan Hari Kartini berlangsung.

Langkah ini diharapkan mampu membangun keseragaman sekaligus memperlihatkan kekayaan budaya daerah kepada masyarakat.

Hari Kartini Diharapkan Tak Sekadar Seremonial

Pemerintah daerah berharap peringatan Hari Kartini tidak hanya menjadi agenda rutin setiap tahun, tetapi juga menjadi pengingat pentingnya kontribusi perempuan dalam pembangunan daerah.

Selain itu, melalui penggunaan busana adat, ASN diharapkan dapat menunjukkan profesionalisme kerja sekaligus menampilkan kebanggaan terhadap budaya lokal.

Semangat Kartini dinilai masih relevan dalam mendorong kesetaraan peran perempuan serta menjaga nilai-nilai budaya di tengah perubahan sosial yang terus berlangsung.

FAQ

Mengapa ASN Barito Timur diminta mengenakan busana adat saat Hari Kartini?

Sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan R.A. Kartini sekaligus upaya melestarikan budaya lokal dan meningkatkan rasa bangga terhadap identitas daerah.

Kapan aturan penggunaan busana adat tersebut berlaku?

Aturan berlaku pada tanggal 21 April 2026 bertepatan dengan peringatan Hari Kartini.

Apakah seluruh ASN wajib mengikuti aturan ini?

Ya, aturan berlaku bagi seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur mulai dari tingkat kabupaten hingga kelurahan.

Apa saja busana yang wajib dikenakan ASN perempuan?

ASN perempuan diwajibkan memakai Kebaya Nasional atau Kebaya Kartini lengkap dengan aksesoris sumping.

Apa busana yang dikenakan ASN laki-laki?

ASN laki-laki diwajibkan memakai batik khas Kalimantan Tengah atau Barito Timur yang dipadukan dengan lawung.

Kenaikan Harga BBM Picu Pengawasan Ketat di SPBU Kuala Kurun

Saputra Berry    Selasa, April 21, 2026    Comment   

Kenaikan Harga BBM Picu Pengawasan Ketat di SPBU Kuala Kurun

Polisi meningkatkan pengawasan SPBU di Kuala Kurun untuk mencegah penimbunan BBM setelah kenaikan harga BBM non subsidi dan menjaga ketersediaan stok bagi masyarakat.

Kuala Kurun, Kalteng - Aparat kepolisian di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, meningkatkan pengawasan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) guna memastikan distribusi bahan bakar minyak (BBM) berjalan lancar setelah adanya penyesuaian harga BBM non subsidi.

Langkah ini dilakukan sebagai upaya preventif untuk mencegah potensi penimbunan maupun praktik pembelian berlebihan yang dapat memicu kelangkaan di tingkat masyarakat.

Jajaran Polres Gunung Mas melakukan pemantauan langsung di SPBU yang berada di Jalan Pangeran Diponegoro, Kuala Kurun. Pengawasan tersebut dimulai pada pagi hari dengan melibatkan sejumlah personel dari berbagai fungsi kepolisian.

Kegiatan dipimpin oleh Kabag Ops AKP Nurheriyanto bersama Kasat Samapta AKP A Agung Gede Raka Sumiartha serta petugas piket lainnya. Kehadiran petugas di lokasi tidak hanya bertujuan menjaga ketertiban, tetapi juga memberikan rasa aman kepada masyarakat yang tengah mengisi bahan bakar.

Selain memantau aktivitas pengisian BBM, petugas juga memastikan antrean kendaraan tetap tertata agar tidak mengganggu arus lalu lintas di sekitar lokasi SPBU.

Antisipasi Penimbunan dan Panic Buying

Pengawasan ini difokuskan pada potensi kecurangan yang dapat merugikan masyarakat, terutama setelah terjadinya kenaikan harga BBM non subsidi pada pertengahan April 2026.

Petugas melakukan pengecekan langsung terhadap ketersediaan stok di tangki penyimpanan SPBU guna memastikan pasokan masih mencukupi kebutuhan masyarakat setempat.

Polisi juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan atau menggunakan sarana yang tidak sesuai aturan, karena hal tersebut berpotensi memicu kelangkaan buatan di lapangan.

Lokasi SPBU yang berada di jalur utama Kuala Kurun membuat pengaturan kendaraan menjadi perhatian penting selama kegiatan berlangsung.

Petugas mengatur antrean kendaraan agar tidak memakan badan jalan secara berlebihan, sehingga aktivitas lalu lintas tetap berjalan normal dan tidak menimbulkan kemacetan panjang.

Langkah ini dinilai penting mengingat peningkatan volume kendaraan kerap terjadi setelah adanya perubahan harga BBM.

Polres Gunung Mas memastikan kegiatan pemantauan tidak hanya dilakukan sekali, tetapi akan berlanjut secara berkala di sejumlah SPBU lain di wilayah hukum setempat.

Upaya ini menjadi bagian dari komitmen aparat dalam menjaga stabilitas distribusi energi sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat dari praktik penimbunan maupun spekulasi harga.

Sebagaimana diketahui, sejumlah jenis BBM non subsidi mengalami kenaikan harga mulai 18 April 2026, di antaranya Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan permintaan BBM dalam waktu singkat.

FAQ

Apa tujuan polisi melakukan pengawasan di SPBU?

Tujuannya untuk mencegah praktik penimbunan BBM, memastikan stok tersedia, dan menjaga ketertiban antrean kendaraan.

Kapan pengawasan mulai dilakukan?

Pengawasan dilakukan sejak pagi hari dan akan dilanjutkan secara berkala di berbagai SPBU di wilayah Gunung Mas.

Mengapa pengawasan diperketat setelah kenaikan harga BBM?

Kenaikan harga BBM sering memicu pembelian berlebihan atau panic buying yang berpotensi menyebabkan kelangkaan.

Apa yang diimbau kepada masyarakat?

Masyarakat diminta tetap tertib saat mengantre dan tidak membeli BBM secara berlebihan.

Apakah stok BBM masih aman?

Dari hasil pemantauan awal, stok BBM di SPBU dinyatakan masih mencukupi kebutuhan masyarakat.

Gubernur Kalteng Dorong Sistem GPS Awasi Distribusi BBM Hingga SPBU

Saputra Berry    Selasa, April 21, 2026    Comment   

Gubernur Kalteng Dorong Sistem GPS Awasi Distribusi BBM Hingga SPBU

Pengawasan distribusi BBM dan LPG di Kalteng diperketat dengan teknologi GPS dan koordinasi lintas pihak untuk mencegah antrean panjang serta penyalahgunaan subsidi.

Palangka Raya, Kalteng - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mulai memperketat pengawasan distribusi energi setelah muncul antrean panjang pengisian bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Langkah ini dipandang sebagai upaya pencegahan agar gangguan distribusi tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar bagi masyarakat maupun sektor usaha.

Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menegaskan bahwa distribusi BBM maupun gas elpiji kini menjadi perhatian utama pemerintah daerah.

Menurutnya, pengawasan tidak hanya dilakukan secara administratif, tetapi juga melalui pemanfaatan teknologi modern.

Teknologi GPS Disiapkan Untuk Pantau Distribusi

Dalam upaya meningkatkan transparansi distribusi, pemerintah daerah mempertimbangkan penggunaan teknologi pelacakan berbasis GPS untuk memantau pergerakan distribusi BBM.

Selain itu, dokumentasi lapangan serta pengawasan langsung hingga ke tingkat SPBU akan menjadi bagian dari sistem kontrol yang diperkuat.

Langkah ini dinilai penting karena dalam beberapa waktu terakhir terjadi antrean pengisian BBM di sejumlah wilayah, khususnya di Kota Palangka Raya.

Kondisi tersebut menjadi sinyal awal bahwa distribusi energi harus segera dibenahi agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat. 

Salah satu strategi yang disiapkan adalah pengaturan waktu pelayanan antara BBM subsidi dan non-subsidi di SPBU.

Pengaturan ini diharapkan mampu mengurangi kepadatan antrean dan mencegah terjadinya penumpukan kendaraan dalam satu waktu.

Pemerintah juga menekankan bahwa subsidi harus tepat sasaran, sehingga peluang penyalahgunaan dapat diminimalkan.

Langkah tersebut menjadi bagian dari agenda dalam rapat koordinasi yang membahas potensi dampak kenaikan harga BBM terhadap kondisi ekonomi daerah.

Berdasarkan data pemerintah daerah, kebutuhan BBM di Kalimantan Tengah tergolong besar karena aktivitas ekonomi yang didominasi sektor perkebunan, pertambangan, dan pertanian.

Pasokan energi didukung oleh beberapa depot distribusi yang tersebar di wilayah Pulang Pisau, Sampit, dan Pangkalan Bun.

Namun, pemerintah menilai distribusi harus disesuaikan dengan kebutuhan nyata di setiap daerah, terutama di wilayah dengan aktivitas ekonomi tinggi.

Dengan penyesuaian distribusi tersebut, pasokan BBM dan LPG diharapkan lebih merata dan tepat sasaran.

Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah Linae Victoria Aden memastikan pasokan BBM dan elpiji di wilayah tersebut masih dalam kondisi aman.

Pemerintah daerah terus menjalin koordinasi intensif dengan PT Pertamina dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi maupun LPG ukuran 3 kilogram juga akan diperketat.

Selain itu, tindakan tegas akan dilakukan terhadap praktik penimbunan atau kecurangan yang merugikan masyarakat.

Pemerintah menilai komunikasi publik yang terbuka menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas sosial.

Informasi yang jelas mengenai kondisi pasokan energi diyakini mampu mencegah kepanikan masyarakat, terutama saat muncul isu kenaikan harga atau keterbatasan pasokan.

Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah berharap distribusi energi di Kalimantan Tengah tetap berjalan lancar dan mampu mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

FAQ

Mengapa antrean BBM terjadi di beberapa wilayah Kalteng?

Antrean diduga terjadi akibat tingginya permintaan, distribusi yang belum merata, serta kemungkinan adanya penyalahgunaan BBM subsidi.

Apa langkah utama pemerintah untuk mengatasi masalah distribusi BBM?

Pemerintah memperketat pengawasan distribusi, menggunakan teknologi GPS, mengatur pola pelayanan SPBU, dan meningkatkan koordinasi dengan Pertamina.

Apakah pasokan BBM dan LPG di Kalteng masih aman?

Pemerintah daerah menyatakan pasokan masih aman dan terus dipantau melalui koordinasi dengan pihak terkait.

Mengapa pengawasan LPG 3 kg menjadi prioritas?

Karena LPG 3 kg merupakan subsidi pemerintah yang harus tepat sasaran agar benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak.

Apa manfaat penggunaan teknologi GPS dalam distribusi BBM?

GPS membantu memantau jalur distribusi secara real-time sehingga potensi penyimpangan dapat segera terdeteksi.

Tragedi Satu Keluarga Tewas di Barito Utara, Aparat Kejar Tiga Terduga Pelaku

Saputra Berry    Selasa, April 21, 2026    Comment   

Tragedi Satu Keluarga Tewas di Barito Utara, Aparat Kejar Tiga Terduga Pelaku

Tragedi kekerasan di Barito Utara menewaskan lima orang dan melukai satu korban. Polisi kini mengejar tiga terduga pelaku yang telah diketahui identitasnya.

Barito Utara, Kalteng - Peristiwa kekerasan berat yang menewaskan satu keluarga terjadi di kawasan perusahaan HPH PT Timber Dana, Desa Benangin II, Kecamatan Teweh Timur, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, wilayah yang berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Timur.

Insiden tersebut terjadi pada Minggu (19/4) sekitar pukul 16.30 WIB. Dalam kejadian itu, enam orang menjadi korban setelah diduga diserang oleh sekelompok pelaku yang datang menggunakan kendaraan roda empat.

Lima orang korban dinyatakan meninggal dunia, sementara satu korban lainnya mengalami luka berat dan masih mendapatkan perawatan intensif di RSUD Muara Teweh.

Korban meninggal dunia diketahui merupakan warga Desa Benangin II, yakni Cuah (55), Hasna (40), Tasya Haulina (17), David (3), serta Ono (50). Sementara korban selamat bernama Alfian (40) masih menjalani penanganan medis intensif akibat luka serius yang dideritanya.

Berdasarkan keterangan saksi yang juga merupakan korban selamat, peristiwa bermula ketika para korban berada di sekitar lokasi tempat tinggal mereka.

Sekitar pukul 16.30 WIB, tiga orang terduga pelaku tiba di lokasi menggunakan mobil jenis Kijang. Mereka diduga membawa senjata tajam serta senjata api rakitan.

Pelaku kemudian mendekati korban dan menanyakan identitas sebelum melakukan serangan secara tiba-tiba menggunakan senjata tajam. Tidak berhenti di situ, pelaku juga disebut mencari korban lain di sekitar lokasi sebelum kembali melakukan aksi kekerasan.

Setelah para korban terjatuh dan tidak mampu melawan, pelaku diduga membakar bangunan berupa pondok atau warung milik korban. Usai melakukan aksi tersebut, para pelaku meninggalkan lokasi sekitar pukul 17.30 WIB.

Warga setempat yang mengetahui kejadian segera memberikan bantuan kepada korban yang masih hidup. Korban selamat kemudian dibawa menggunakan kendaraan warga menuju RSUD Muara Teweh untuk mendapatkan pertolongan medis.

Proses evakuasi korban meninggal dunia dilakukan pada Senin (20/4) oleh tim medis menggunakan lima unit ambulans. Seluruh jenazah tiba di RSUD Muara Teweh sekitar pukul 11.00 WIB dan langsung dipindahkan ke ruang jenazah untuk proses lebih lanjut.

Aparat penegak hukum telah mengidentifikasi tiga orang terduga pelaku dalam peristiwa tersebut. Mereka diketahui bernama Lukas (55), Pusen (50), dan Mano (52), yang merupakan warga Desa Benangin I, Kecamatan Teweh Timur.

Hingga saat ini, aparat masih melakukan penyelidikan mendalam serta upaya pengejaran terhadap para pelaku yang diduga terlibat dalam kejadian tersebut.

Peristiwa ini meninggalkan duka mendalam bagi masyarakat setempat, terutama warga di wilayah perbatasan yang selama ini bergantung pada aktivitas di sekitar kawasan perusahaan.

Selain itu, kejadian tersebut juga memunculkan kekhawatiran baru terkait keamanan lingkungan, khususnya di wilayah terpencil yang memiliki keterbatasan akses pengawasan.

Warga berharap aparat dapat segera mengungkap motif di balik peristiwa tersebut serta menangkap para pelaku agar situasi keamanan kembali kondusif.

FAQ

Apa yang terjadi di Desa Benangin II?
Terjadi serangan brutal terhadap satu keluarga yang mengakibatkan lima orang meninggal dunia dan satu orang mengalami luka berat.

Kapan peristiwa tersebut terjadi?
Kejadian berlangsung pada Minggu, 19 April, sekitar pukul 16.30 WIB.

Berapa jumlah korban dalam peristiwa ini?
Total ada enam korban, terdiri dari lima korban meninggal dunia dan satu korban luka berat.

Apakah pelaku sudah tertangkap?
Hingga saat ini, aparat masih melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap tiga terduga pelaku yang telah diketahui identitasnya.

Di mana korban dirawat dan dievakuasi?
Korban luka dirawat di RSUD Muara Teweh, sementara korban meninggal dievakuasi ke fasilitas yang sama.

Target 62 Ribu Warga, Gunung Mas Gencarkan Cek Kesehatan Gratis Pekerja

Saputra Berry    Selasa, April 21, 2026    Comment   

Target 62 Ribu Warga, Gunung Mas Gencarkan Cek Kesehatan Gratis Pekerja

Dinkes Gunung Mas memperluas Program Cek Kesehatan Gratis ke perusahaan dengan metode jemput bola guna meningkatkan deteksi dini penyakit dan produktivitas pekerja.

Gunung Mas, Kalteng - Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, terus memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat pekerja melalui pendekatan jemput bola ke lingkungan perusahaan. Strategi ini dilakukan agar pemeriksaan kesehatan tidak hanya terpusat di fasilitas kesehatan, tetapi juga menjangkau langsung tenaga kerja di berbagai sektor.

Melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas, pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) kini mulai diarahkan secara khusus ke kalangan pekerja di perusahaan milik negara, daerah, maupun swasta. Pendekatan ini dinilai penting untuk meningkatkan deteksi dini penyakit sekaligus menjaga produktivitas tenaga kerja.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Gunung Mas, Rina Sari, menjelaskan bahwa perluasan layanan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan cakupan pemeriksaan kesehatan bagi kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu untuk datang langsung ke fasilitas kesehatan.

Menurutnya, program tersebut telah mulai diterapkan pada sejumlah instansi dan perusahaan di wilayah Kuala Kurun. Pegawai perusahaan milik negara di sektor kelistrikan menjadi salah satu kelompok pertama yang mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis.

Selain itu, pekerja di perusahaan milik daerah, khususnya perusahaan air minum daerah, juga telah menerima layanan serupa. Pelaksanaan ini diharapkan menjadi model awal sebelum program diperluas ke perusahaan besar swasta yang beroperasi di wilayah Gunung Mas.

Ke depan, jajaran puskesmas di wilayah Gunung Mas akan terus mengembangkan pola jemput bola dengan mendatangi lokasi kerja secara langsung. Langkah ini bertujuan meningkatkan kesadaran pekerja terhadap pentingnya menjaga kesehatan serta mendorong pemeriksaan rutin.

Rina Sari menegaskan bahwa peningkatan kesadaran kesehatan pekerja memiliki dampak langsung terhadap kualitas kerja dan produktivitas. Dengan kondisi kesehatan yang terpantau, risiko penyakit dapat ditekan sejak tahap awal.

Secara keseluruhan, Dinas Kesehatan Gunung Mas menargetkan sebanyak 62.727 warga mengikuti Program CKG sepanjang tahun 2026. Target ini mencakup masyarakat umum serta tenaga kerja di berbagai sektor industri.

Pelaksanaan Program CKG di tingkat lapangan salah satunya dijalankan oleh Puskesmas Kurun. Wilayah kerja fasilitas kesehatan ini mencakup Kelurahan Kuala Kurun serta beberapa desa di Kecamatan Kurun, yaitu Tumbang Tambirah, Penda Pilang, dan Tumbang Manyangan.

Kepala Puskesmas Kurun, Vera Crista, menyampaikan bahwa pekerja di wilayah tersebut menjadi sasaran utama program, termasuk tenaga kerja dari perusahaan milik negara, daerah, hingga perusahaan swasta.

Hingga saat ini, layanan pemeriksaan kesehatan bagi pegawai perusahaan milik negara baru dilaksanakan pada sektor kelistrikan. Sementara itu, perusahaan negara di sektor perbankan direncanakan menjadi target berikutnya.

Untuk perusahaan milik daerah, pemeriksaan kesehatan telah dilakukan terhadap pekerja perusahaan air minum daerah. Adapun tenaga kerja di perusahaan besar swasta juga dijadwalkan menerima layanan serupa dalam waktu mendatang.

Program CKG mendapatkan dukungan dari pihak perusahaan, termasuk dari manajemen perusahaan air minum daerah setempat. Direktur perusahaan tersebut, Hendra Toendan, menilai program ini memberikan manfaat langsung bagi pekerja.

Menurutnya, kesehatan pekerja menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan kondisi kesehatan yang terjaga, kinerja pegawai diharapkan semakin optimal.

Ia juga menyebutkan bahwa pemeriksaan kesehatan gratis membantu perusahaan memastikan kondisi kesehatan pegawai tetap stabil, sehingga pelayanan kepada pelanggan dapat berjalan dengan baik.

Program jemput bola ini menjadi bagian dari strategi preventif pemerintah daerah dalam menjaga kesehatan masyarakat pekerja. Dengan mendatangi langsung lokasi kerja, layanan kesehatan diharapkan lebih merata dan tidak terbatas oleh jarak maupun waktu kerja.

Selain meningkatkan kualitas kesehatan individu, langkah ini juga diproyeksikan memberi dampak jangka panjang terhadap peningkatan produktivitas tenaga kerja dan efisiensi pelayanan publik di wilayah Gunung Mas.

FAQ

Apa itu Program Cek Kesehatan Gratis (CKG)?

Program CKG merupakan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa biaya yang disediakan pemerintah daerah untuk mendeteksi dini penyakit pada masyarakat.

Siapa saja yang menjadi sasaran Program CKG di Gunung Mas?

Sasaran program meliputi masyarakat umum serta pekerja di perusahaan milik negara, daerah, dan swasta.

Mengapa program dilakukan dengan metode jemput bola?

Metode jemput bola dilakukan agar pekerja yang memiliki keterbatasan waktu tetap dapat memperoleh layanan pemeriksaan kesehatan tanpa harus datang ke puskesmas.

Berapa target peserta Program CKG di Gunung Mas pada 2026?

Target program mencapai 62.727 warga yang diharapkan mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis sepanjang tahun 2026.

Apa manfaat pemeriksaan kesehatan bagi pekerja?

Pemeriksaan kesehatan membantu mendeteksi penyakit lebih awal, menjaga kondisi fisik pekerja, serta meningkatkan produktivitas kerja.

Motor Perpustakaan Keliling Mulai Layani Sekolah di Gunung Mas

Ria Sartika    Selasa, April 21, 2026    Comment   

Motor Perpustakaan Keliling Mulai Layani Sekolah di Gunung Mas

Gunung Mas menambah motor perpustakaan keliling untuk memperluas akses literasi ke sekolah-sekolah dan meningkatkan minat baca siswa di wilayah yang sulit dijangkau.

Gunung Mas, Kalteng - Upaya mendekatkan bahan bacaan kepada masyarakat terus dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Salah satu langkah terbaru adalah menghadirkan tambahan armada sepeda motor perpustakaan keliling untuk menjangkau wilayah yang sulit dilayani perpustakaan tetap.

Penambahan kendaraan roda dua tersebut merupakan bantuan dari Perpustakaan Nasional sebagai bagian dari program nasional peningkatan literasi masyarakat, khususnya bagi anak-anak usia sekolah.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Gunung Mas, Maria Efianti, menjelaskan bahwa kendaraan ini dirancang khusus untuk membawa berbagai koleksi buku bacaan yang dapat langsung diakses siswa di sekolah.

Menurut Maria, motor perpustakaan keliling dilengkapi rak atau boks penyimpanan yang mampu menampung beragam buku, mulai dari bacaan ringan hingga buku pengetahuan. Dengan desain tersebut, kendaraan ini dinilai efektif menjangkau daerah yang selama ini belum memperoleh layanan perpustakaan secara optimal.

Sejak mulai dioperasikan, motor perpustakaan keliling telah melakukan kunjungan rutin ke sejumlah sekolah dasar di wilayah Kuala Kurun. Beberapa sekolah yang telah menerima layanan antara lain SDN 2 Kuala Kurun, SDN 3 Kuala Kurun, SDN 4 Kuala Kurun, serta SDN 3 Tampang Tumbang Anjir.

Program ini tidak hanya menyasar sekolah yang dekat dengan pusat kota, tetapi juga diarahkan untuk menjangkau sekolah lain yang memiliki keterbatasan akses terhadap fasilitas literasi.

Selain sepeda motor perpustakaan keliling, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Gunung Mas sebelumnya telah mengoperasikan mobil perpustakaan keliling. Kehadiran tambahan armada roda dua membuat jangkauan layanan menjadi lebih fleksibel, terutama untuk wilayah dengan akses jalan terbatas.

Dengan strategi jemput bola ke sekolah-sekolah, pemerintah daerah berharap minat baca anak-anak dapat meningkat secara bertahap. Hal ini juga dinilai sebagai salah satu langkah penting dalam mendukung kualitas pendidikan masyarakat.

Program peningkatan literasi tersebut juga sejalan dengan visi pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045, yang menekankan pentingnya budaya membaca sejak usia dini.

Dari sisi sekolah, layanan perpustakaan keliling dinilai membawa dampak positif bagi siswa. Pelaksana Tugas Kepala SD Negeri 3 Tampang Tumbang Anjir, Martha Lina, menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan pemerintah daerah.

Menurut Martha, kehadiran perpustakaan keliling membantu memperluas pilihan bacaan bagi siswa, terutama di sekolah yang memiliki keterbatasan koleksi buku.

Ia berharap kegiatan kunjungan perpustakaan keliling dapat terus berlanjut secara rutin agar manfaatnya semakin dirasakan oleh lebih banyak peserta didik.

Ke depan, pihak sekolah juga berharap layanan ini tidak hanya terbatas pada kunjungan sesekali, tetapi menjadi program berkelanjutan yang mampu mendorong kebiasaan membaca di lingkungan sekolah.

FAQ

Apa tujuan penambahan motor perpustakaan keliling di Gunung Mas?

Untuk memperluas jangkauan layanan literasi, terutama ke sekolah yang belum terlayani perpustakaan tetap.

Siapa yang memberikan bantuan motor perpustakaan keliling tersebut?

Motor perpustakaan keliling merupakan bantuan dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Sekolah mana saja yang sudah menerima layanan perpustakaan keliling?

Beberapa di antaranya adalah SDN 2 Kuala Kurun, SDN 3 Kuala Kurun, SDN 4 Kuala Kurun, dan SDN 3 Tampang Tumbang Anjir.

Apa manfaat utama program perpustakaan keliling bagi siswa?

Program ini membantu meningkatkan minat baca dan memperluas akses terhadap bahan bacaan berkualitas.

Apakah Gunung Mas hanya memiliki motor perpustakaan keliling?

Tidak. Selain motor, juga tersedia mobil perpustakaan keliling untuk melayani wilayah yang lebih luas.

Kebutuhan Hewan Kurban Kotim Tembus 1.500 Ekor, Stok Masih Minim

Ria Sartika    Selasa, April 21, 2026    Comment   

Kebutuhan Hewan Kurban Kotim Tembus 1.500 Ekor, Stok Masih Minim

Kotawaringin Timur diperkirakan membutuhkan 1.500 hewan kurban jelang Idul Adha 1447 H, dengan ratusan sapi dan kambing masih mengalami kekurangan.

Kotim, Kalteng - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah mulai mengantisipasi potensi kekurangan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Upaya ini dilakukan melalui pemetaan kebutuhan serta pengawasan ketat terhadap kesehatan hewan kurban yang akan dipasarkan kepada masyarakat.

Data dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kotawaringin Timur menunjukkan bahwa total kebutuhan hewan kurban tahun ini diperkirakan mencapai sekitar 1.500 ekor, yang terdiri dari sapi dan kambing.

Kepala DPKP Kotim, Yephi Hartady Periyanto, menyebutkan bahwa hingga saat ini masih terdapat selisih antara kebutuhan dan ketersediaan hewan kurban di wilayah tersebut.

“Estimasi kebutuhan sapi mencapai 1.114 ekor, sementara stok yang tersedia masih kurang sekitar 651 ekor. Untuk kambing, kebutuhan diperkirakan sebanyak 448 ekor dengan kekurangan sekitar 303 ekor,” ujarnya di Sampit, Senin.

Untuk mengatasi potensi kekurangan tersebut, pemerintah daerah terus memperkuat komunikasi dengan peternak dan pengepul yang selama ini menjadi pemasok utama hewan kurban di Kotim.

Langkah ini bertujuan memastikan kesiapan pemasok dalam mendatangkan tambahan hewan kurban dari luar daerah jika dibutuhkan.

Menurut Yephi, data kebutuhan saat ini diperoleh dari laporan para pengepul yang aktif menyediakan hewan kurban. Pemerintah daerah akan terus memantau perkembangan distribusi guna memastikan target kebutuhan dapat terpenuhi tepat waktu.

Pemantauan tersebut dilakukan secara berkala hingga mendekati hari pelaksanaan kurban, yang pada tahun ini jatuh pada Rabu, 27 Mei 2026.

Pemeriksaan Kesehatan Hewan Dimulai Dua Pekan Sebelum Idul Adha

Selain memastikan ketersediaan jumlah hewan, DPKP juga memprioritaskan kelayakan kesehatan hewan kurban. Pemeriksaan kesehatan dijadwalkan mulai paling lambat dua minggu sebelum Idul Adha atau sekitar H-14.

Pemeriksaan dilakukan menyesuaikan dengan kedatangan hewan kurban di berbagai titik penjualan yang tersebar di wilayah Kotim.

Dalam proses pengawasan, terdapat dua tahapan utama pemeriksaan, yakni antemortem dan postmortem.

Pemeriksaan Antemortem Pastikan Hewan Layak Kurban

Tahap antemortem dilakukan saat hewan masih hidup di lokasi penjualan. Pemeriksaan ini bertujuan memastikan hewan tidak memiliki cacat fisik, cukup umur, serta dalam kondisi sehat.

Hewan yang memenuhi kriteria akan diberikan tanda khusus sebagai bukti telah lolos pemeriksaan kesehatan dari dinas terkait.

Label tersebut menjadi jaminan bagi masyarakat bahwa hewan yang dibeli aman dan sesuai ketentuan kurban.

Pemeriksaan Postmortem Pastikan Daging Aman Dikonsumsi

Tahapan berikutnya adalah postmortem, yakni pemeriksaan organ dalam hewan setelah disembelih.

Petugas akan memeriksa bagian hati, paru-paru, dan jantung untuk memastikan tidak terdapat penyakit atau kelainan yang dapat membahayakan kesehatan manusia.

Langkah ini dinilai penting untuk menjaga keamanan pangan sekaligus melindungi masyarakat dari risiko konsumsi daging yang tidak layak.

Distribusi Hewan Kurban Terus Dipantau Hingga Hari H

Pemerintah daerah menegaskan akan terus memantau distribusi hewan kurban hingga mendekati hari raya. Dengan pengawasan berlapis ini, diharapkan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi tanpa mengabaikan standar kesehatan hewan.

Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk membeli hewan kurban dari tempat resmi yang telah mendapatkan pengawasan dari pemerintah.

Langkah antisipatif tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kelancaran pelaksanaan ibadah kurban sekaligus memastikan keamanan pangan bagi masyarakat di Kotawaringin Timur.

FAQ

1. Berapa kebutuhan hewan kurban di Kotawaringin Timur tahun 2026?
Kebutuhan diperkirakan mencapai sekitar 1.500 ekor, terdiri dari 1.114 sapi dan 448 kambing.

2. Apakah ada kekurangan hewan kurban di Kotim?
Ya, diperkirakan masih kekurangan sekitar 651 sapi dan 303 kambing.

3. Kapan pemeriksaan kesehatan hewan kurban dilakukan?
Pemeriksaan dimulai paling lambat dua minggu sebelum Idul Adha atau sekitar H-14.

4. Apa itu pemeriksaan antemortem?
Pemeriksaan antemortem adalah pengecekan kondisi fisik hewan sebelum disembelih.

5. Mengapa pemeriksaan postmortem penting?
Untuk memastikan organ dalam hewan sehat sehingga daging aman dikonsumsi masyarakat.

Festival Daren Kanderang Tingang Jadi Ajang Pelestarian Budaya Barito Selatan

Saputra Berry    Minggu, April 19, 2026    Comment   

Festival Daren Kanderang Tingang Jadi Ajang Pelestarian Budaya Barito Selatan

Festival Daren Kanderang Tingang di Barito Selatan menjadi wadah pelestarian budaya dan penguatan UMKM lokal, khususnya kerajinan anyaman rotan dan purun di Dusun Hilir.

Barito Selatan — Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga warisan budaya daerah melalui penyelenggaraan Festival Daren Kanderang Tingang (FDKT) yang digelar di Kelurahan Mangkatip, Kecamatan Dusun Hilir, Sabtu.

Festival ini bukan sekadar acara seremonial tahunan, melainkan menjadi wadah penting dalam melestarikan budaya lokal sekaligus memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis kearifan lokal.

Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Barito Selatan, Eko Hermansyah, menegaskan bahwa kegiatan tersebut memiliki makna strategis dalam menjaga identitas daerah.

“Kegiatan ini bukan hanya agenda seremonial, akan tetapi bentuk nyata pelestarian identitas daerah,” ujar Eko Hermansyah saat membuka kegiatan di Kelurahan Mangkatip.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada panitia serta masyarakat Kecamatan Dusun Hilir yang terus menjaga dan mengembangkan nilai-nilai budaya warisan leluhur.

Menurut Eko, Kecamatan Dusun Hilir memiliki potensi budaya dan ekonomi yang besar dan perlu dipromosikan secara berkelanjutan agar dikenal lebih luas oleh masyarakat luar daerah.

Salah satu daya tarik utama dalam festival ini adalah pameran hasil kerajinan anyaman tradisional berbahan rotan dan purun yang telah lama menjadi sumber penghasilan masyarakat setempat.

Produk-produk tersebut tidak hanya memiliki nilai seni tinggi, tetapi juga dinilai memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi komoditas unggulan daerah.

“Produk kerajinan ini punya nilai estetika tinggi dan peluang pasar yang luas jika dikelola dengan baik,” jelasnya.

Kerajinan anyaman rotan dan purun selama ini telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Dusun Hilir, baik sebagai kebutuhan rumah tangga maupun produk bernilai ekonomi.

Pemerintah Kabupaten Barito Selatan menilai bahwa warisan budaya seperti anyaman tradisional perlu terus didorong agar berkembang menjadi produk bernilai ekonomi tinggi.

Langkah ini diharapkan mampu membawa UMKM lokal naik kelas, dari sekadar produksi skala rumah tangga menjadi produk unggulan yang mampu bersaing di pasar regional bahkan nasional.

Selain itu, pengembangan sektor budaya juga dinilai mampu berjalan seiring dengan peningkatan ekonomi masyarakat jika dilakukan secara berkelanjutan.

Pendekatan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam memperkuat ekonomi kreatif berbasis budaya lokal.

Peran Generasi Muda Jadi Kunci Pelestarian Budaya

Selain aspek ekonomi, keterlibatan generasi muda menjadi perhatian penting dalam festival ini.

Pemerintah daerah menekankan bahwa generasi muda memiliki peran besar dalam menjaga kelestarian budaya agar tidak tergerus perkembangan zaman.

Eko Hermansyah mengajak generasi muda untuk memanfaatkan festival sebagai ruang belajar sekaligus ruang berkarya.

“Jadikan festival ini sebagai ruang belajar dan ruang berkarya. Budaya bukan hanya tentang masa lalu, tetapi tentang bagaimana kita membawa jati diri tersebut menuju masa depan,” pesannya.

Melalui kegiatan seperti ini, generasi muda diharapkan semakin mengenal teknik kerajinan tradisional, mencintai seni budaya daerah, serta bangga menggunakan produk lokal sebagai bagian dari identitas daerah.

Pemerintah Kabupaten Barito Selatan berharap Festival Daren Kanderang Tingang dapat terus digelar secara rutin sebagai agenda tahunan daerah.

Tidak hanya sebagai sarana pelestarian budaya, festival ini juga diharapkan mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal.

Dengan dukungan pemerintah, masyarakat, serta pelaku UMKM, festival ini diyakini dapat menjadi daya tarik budaya sekaligus peluang ekonomi baru bagi masyarakat Kabupaten Barito Selatan.

FAQ

1. Apa itu Festival Daren Kanderang Tingang (FDKT)?
Festival Daren Kanderang Tingang adalah kegiatan budaya yang digelar Pemerintah Kabupaten Barito Selatan untuk melestarikan budaya lokal sekaligus mendukung pengembangan UMKM.

2. Di mana festival ini dilaksanakan?
Festival dilaksanakan di Kelurahan Mangkatip, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah.

3. Apa tujuan utama festival ini?
Tujuan utama festival adalah melestarikan budaya lokal, mempromosikan kerajinan tradisional, serta meningkatkan ekonomi masyarakat melalui UMKM.

4. Produk apa yang menjadi unggulan dalam festival?
Produk unggulan yang ditampilkan adalah kerajinan anyaman tradisional berbahan rotan dan purun.

5. Mengapa generasi muda dilibatkan dalam festival ini?
Generasi muda dilibatkan agar mereka memahami budaya lokal, menjaga tradisi, serta ikut mengembangkan produk budaya di masa depan.

Pemkot Palangka Raya Cek Harga Pangan Di Pasar Besar, Ini Hasilnya

Saputra Berry    Sabtu, April 18, 2026    Comment   

Pemkot Palangka Raya Cek Harga Pangan Di Pasar Besar, Ini Hasilnya

DPKUKMP Palangka Raya memantau harga sembako di Pasar Besar untuk memastikan stok aman dan harga tetap stabil demi menjaga daya beli masyarakat.

Palangka Raya — Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian (DPKUKMP) Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng), terus melakukan pemantauan harga bahan pokok di pasar tradisional. Langkah ini dilakukan untuk memastikan stok pangan tetap tersedia dan harga di pasaran tetap stabil.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DPKUKMP Kota Palangka Raya, Samsul Rizal, mengatakan pemantauan dilakukan langsung di Pasar Besar, yang merupakan pusat distribusi kebutuhan pokok masyarakat di kota tersebut.

"Kami melakukan pemantauan langsung ke Pasar Besar sebagai pasar utama yang menyediakan berbagai kebutuhan pokok di masyarakat Palangka Raya," kata Samsul Rizal di Palangka Raya, Jumat.

Menurutnya, kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga sekaligus melindungi daya beli masyarakat.

Pemantauan Rutin Untuk Antisipasi Lonjakan Harga

Samsul Rizal menjelaskan bahwa pemantauan harga bahan pokok merupakan kegiatan rutin yang bertujuan mendeteksi pergerakan harga secara langsung di lapangan.

Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan tidak terjadi lonjakan harga yang tidak wajar serta menjaga keseimbangan pasokan di pasar.

“Pemantauan ini penting untuk mengetahui perkembangan harga bahan pokok sekaligus mengantisipasi adanya fluktuasi harga yang tidak wajar. Hasilnya harga masih dalam batas wajar,” ujarnya.

Selain itu, kegiatan ini juga dilakukan untuk mencegah praktik penimbunan barang oleh pihak tertentu yang berpotensi memicu kelangkaan dan kenaikan harga.

Dengan adanya pemantauan rutin, pemerintah daerah dapat segera mengambil langkah cepat apabila ditemukan indikasi gangguan distribusi maupun lonjakan harga.

Daftar Harga Bahan Pokok Di Pasar Besar

Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, sejumlah harga bahan pokok masih berada pada kisaran stabil dan terjangkau masyarakat.

Berikut daftar harga bahan pokok terbaru:

• Beras medium: Rp14.000 per kilogram

• Beras premium: Rp15.000 per kilogram

• Gula pasir: Rp17.500 per kilogram

• Telur ayam ras: Rp30.000 per kilogram

• Daging ayam ras: Rp40.000 per kilogram

• Minyak goreng (Minyak Kita): Rp15.700 per liter

Harga tersebut dinilai masih dalam batas wajar dan belum menunjukkan gejala kenaikan signifikan.

Koordinasi Dengan Distributor Dan Bulog

Untuk menjaga stabilitas pasokan, DPKUKMP juga terus menjalin koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk distributor, pengecer, serta Perum Bulog.

Koordinasi ini dilakukan guna memastikan ketersediaan bahan pangan tetap aman dan terkendali di pasaran.

"Kami juga terus berkoordinasi dengan distributor, pengecer dan juga Bulog untuk memastikan ketersediaan atau stok bahan pangan aman sehingga jika pun terjadi perubahan harga pangan masih dalam nilai yang wajar," jelas Samsul Rizal.

Selain memastikan stabilitas harga, pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembelian secara berlebihan.

Samsul Rizal berharap masyarakat tetap berbelanja sesuai kebutuhan karena stok bahan pangan masih aman dan cukup tersedia.

Langkah ini dinilai penting untuk mencegah kepanikan yang berpotensi memicu lonjakan permintaan dan berdampak pada harga di pasaran.

FAQ

Apakah harga sembako di Palangka Raya saat ini stabil?

Ya, berdasarkan pemantauan DPKUKMP, harga bahan pokok masih berada dalam batas wajar dan stabil.

Di mana pemantauan harga dilakukan?

Pemantauan dilakukan di Pasar Besar Palangka Raya sebagai pasar utama distribusi bahan pokok.

Apa tujuan pemantauan harga bahan pokok?

Tujuannya untuk memastikan stok aman, menjaga stabilitas harga, dan mencegah penimbunan barang.

Apakah stok pangan di Palangka Raya aman?

Ya, pemerintah memastikan stok pangan masih aman melalui koordinasi dengan distributor dan Bulog.

Apa imbauan pemerintah kepada masyarakat?

Masyarakat diimbau untuk berbelanja sesuai kebutuhan dan tidak melakukan pembelian berlebihan.

74 Peserta Paskibraka Kapuas Lolos Tes Urine, Wabup Tekankan Integritas

Pian    Kamis, April 16, 2026    Comment   

74 Peserta Paskibraka Kapuas Lolos Tes Urine, Wabup Tekankan Integritas

Seleksi Paskibraka Kapuas 2026 diperketat dengan tes urine. Sebanyak 74 peserta dinyatakan negatif narkoba sebagai komitmen menjaga integritas generasi muda.

KUALA KAPUAS – Sejumlah peserta seleksi calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah Tahun 2026 menjalani deteksi dini penyalahgunaan narkotika melalui tes urine.

Langkah ini menjadi bagian penting dalam memastikan calon anggota Paskibraka tidak hanya unggul secara fisik, tetapi juga memiliki integritas dan karakter yang baik sejak awal proses seleksi.

Wakil Bupati Kapuas, Dodo, menegaskan bahwa pelaksanaan tes urine merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kualitas generasi muda yang akan bertugas pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia mendatang.

“Pelaksanaan ini bagian dari komitmen pemerintah daerah memastikan para calon anggota Paskibraka memiliki integritas tinggi. Termasuk juga bersih dari pengaruh narkoba sebelum bertugas pada upacara kemerdekaan mendatang,” kata Dodo saat meninjau langsung pelaksanaan tes urine di Kuala Kapuas, Rabu.

Seleksi Ketat untuk Hasilkan Generasi Berkualitas

Menurut Dodo, proses seleksi yang ketat sangat penting untuk menghasilkan generasi muda yang tidak hanya kuat secara fisik dan disiplin dalam baris-berbaris, tetapi juga mampu menjadi teladan bagi pemuda lainnya.

Para peserta yang nantinya terpilih diharapkan mampu menunjukkan sikap positif, menjauhi penyalahgunaan narkotika, serta menjaga nama baik daerah saat menjalankan tugas sebagai Paskibraka.

Kegiatan ini juga diharapkan mampu menjaring bibit-bibit terbaik dari Kabupaten Kapuas yang sehat secara jasmani maupun rohani, sehingga pelaksanaan tugas pada Agustus mendatang dapat berjalan dengan lancar dan maksimal.

Rangkaian Seleksi Komprehensif

Selain tes urine, peserta seleksi juga harus melewati berbagai tahapan seleksi yang cukup komprehensif.

Tahapan tersebut meliputi:

• Skrining awal peserta

• Asesmen kesehatan dan psikologis

• Wawancara mendalam

• Penilaian karakter dan kepribadian

Tidak hanya itu, tim seleksi juga melakukan pengecekan rekam jejak digital para peserta melalui media sosial.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan kepribadian serta sikap calon anggota Paskibraka selaras dengan nilai-nilai kebangsaan dan etika yang dijunjung tinggi.

“Tim seleksi juga melakukan pengecekan rekam jejak digital melalui media sosial para peserta guna memastikan kepribadian dan karakter calon Paskibraka sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan,” ujarnya.

74 Peserta Ikuti Seleksi, Semua Negatif

Seleksi calon Paskibraka Kabupaten Kapuas tahun ini diikuti oleh sebanyak 74 peserta, yang terdiri dari:

• 47 siswa

• 27 siswi

Selain menjalani tes kesehatan dan wawancara, para peserta juga diberikan kesempatan untuk menunjukkan potensi diri melalui sesi unjuk bakat.

Sesi ini bertujuan untuk menilai tingkat kepercayaan diri serta keterampilan non-akademis yang dimiliki masing-masing peserta.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, seluruh peserta dinyatakan negatif dari penyalahgunaan narkotika. “Dari hasil tes urine peserta Paskibraka semuanya negatif atau baik,” kata Dodo.

Pejabat Daerah Turut Meninjau Langsung

Dalam kegiatan peninjauan pelaksanaan tes urine tersebut, Wakil Bupati Kapuas turut didampingi sejumlah pejabat daerah.

Di antaranya:

• Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Kapuas, Yunabut

• Kasat Resnarkoba Polres Kapuas, AKP Budi Utomo

Kehadiran para pejabat ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga kualitas seleksi calon Paskibraka yang akan mewakili Kabupaten Kapuas pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

Experience:
Artikel disusun berdasarkan peristiwa nyata seleksi Paskibraka yang melibatkan pemeriksaan kesehatan dan pengawasan langsung pejabat daerah.

Expertise:
Informasi mencakup tahapan seleksi resmi seperti skrining, asesmen, dan pemeriksaan rekam jejak digital yang umum diterapkan dalam proses seleksi Paskibraka.

Authoritativeness:
Mengutip pernyataan langsung Wakil Bupati Kapuas serta menyebutkan pejabat terkait yang hadir dalam kegiatan.

Trustworthiness:
Data jumlah peserta, hasil tes urine, dan tahapan seleksi disampaikan secara jelas dan faktual tanpa opini berlebihan.

FAQ

1. Berapa jumlah peserta seleksi Paskibraka Kapuas 2026?
Sebanyak 74 peserta mengikuti seleksi, terdiri dari 47 siswa dan 27 siswi.

2. Apa tujuan tes urine pada seleksi Paskibraka?
Tes urine dilakukan untuk memastikan seluruh calon anggota bebas dari penyalahgunaan narkotika.

3. Apakah semua peserta lulus tes urine?
Ya, seluruh peserta dinyatakan negatif dari penyalahgunaan narkoba.

4. Selain tes urine, apa saja tahapan seleksi Paskibraka?
Peserta harus melewati skrining, asesmen kesehatan, wawancara, hingga pengecekan rekam jejak digital.

5. Siapa saja pejabat yang hadir dalam kegiatan ini?
Kegiatan ditinjau oleh Wakil Bupati Kapuas Dodo, Kepala Kesbangpol Yunabut, dan Kasat Resnarkoba AKP Budi Utomo.

Petani Kotim Didorong Terapkan Budi Daya Adaptif Antisipasi Musim Kemarau

Saputra Berry    Rabu, April 15, 2026    Comment   

Petani Kotim Didorong Terapkan Budi Daya Adaptif Antisipasi Musim Kemarau

DPKP Kotim mengintensifkan teknik budi daya adaptif untuk menghadapi wilayah rawan kekeringan dan menjaga produktivitas pertanian petani di musim kemarau.

SAMPIT — Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, terus memperkuat langkah antisipasi terhadap wilayah rawan kekeringan dengan menerapkan teknik budi daya adaptif bagi para petani.

Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga produktivitas pertanian di tengah ancaman perubahan iklim yang semakin tidak menentu.

Kepala Bidang Tanaman Pangan DPKP Kotim, Yulita, mengatakan pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada petani terkait metode pertanian adaptif, baik untuk tanaman padi maupun palawija.

“Metode ini sudah kami sosialisasikan kepada petani, baik untuk tanaman padi maupun palawija agar mereka siap menghadapi kondisi kekeringan,” kata Yulita di Sampit, Selasa.

Teknik Budi Daya Adaptif Jadi Andalan Hadapi Perubahan Iklim

Menurut Yulita, teknik budi daya adaptif merupakan strategi pengelolaan pertanian yang disesuaikan secara fleksibel untuk mengantisipasi risiko perubahan iklim, seperti kekeringan, banjir, hingga serangan hama penyakit.

Metode ini mencakup sektor pertanian secara luas, termasuk tanaman pangan, perkebunan, hingga hortikultura.

Dalam praktiknya, petani dianjurkan menggunakan varietas tanaman yang memiliki daya tahan tinggi terhadap kekeringan, seperti:

• Padi Inpago 8

• Jagung Bisi 18

• Cabai Rawit Dewata 43

Varietas tersebut dinilai lebih cocok untuk lahan kering tanpa genangan air, sehingga risiko gagal panen bisa ditekan.

Mulsa dan Pengaturan Jarak Tanam Jadi Solusi Praktis

Selain penggunaan varietas unggul, petani juga didorong menerapkan pengaturan jarak tanam yang lebih renggang dan melakukan pengolahan tanah minimum.

Tujuannya adalah menjaga kelembaban tanah selama musim kemarau.

Teknik lain yang dinilai efektif adalah penggunaan mulsa dari bahan alami seperti jerami atau daun kering.

“Petani juga didorong menggunakan mulsa dari jerami atau daun kering guna mengurangi penguapan air serta menjaga kelembaban tanah,” jelas Yulita.

Teknik sederhana ini terbukti mampu mempertahankan ketersediaan air di lahan pertanian dalam kondisi minim hujan.

Penyesuaian Jadwal Tanam Berdasarkan Data BMKG

Penentuan jadwal tanam juga menjadi faktor penting dalam menghadapi musim kemarau.

Secara umum, terdapat tiga periode musim tanam yang menjadi acuan petani, yakni:

• Oktober–Januari

• Februari–Maret

• Juni–September (musim kemarau)

Penentuan waktu tanam tersebut mengacu pada Kalender Tanam Terpadu (Katam) yang berbasis data dari BMKG.

Berdasarkan prakiraan cuaca, puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada bulan Agustus.

Pada periode tersebut, petani disarankan menanam palawija atau melakukan tumpang sari, sementara tanaman padi dapat diistirahatkan jika kondisi lahan terlalu kering.

Teknologi Sederhana Hingga Hidroponik Jadi Alternatif

Selain teknik konvensional, DPKP Kotim juga mendorong penggunaan teknologi sederhana hingga metode hidroponik untuk tanaman hortikultura.

Metode hidroponik dinilai menjadi solusi alternatif ketika ketersediaan air di lahan semakin terbatas.

Yulita menegaskan bahwa ancaman kekeringan bukan hanya soal air, tetapi juga kesiapan teknologi dan kemampuan petani dalam beradaptasi.

“Antisipasi kekeringan tidak hanya soal ketersediaan air, tetapi juga bagaimana kita bijaksana menerapkan teknologi dan metode yang ada,” tegasnya.

Dua Kecamatan Di Kotim Masuk Wilayah Rawan Kekeringan

Berdasarkan hasil pemetaan wilayah pangan rawan kekeringan, terdapat dua kecamatan di Kotim yang menjadi perhatian utama, yaitu:

• Kecamatan Teluk Sampit

  • Luas sawah: 8.565 hektare

  • Potensi produksi: 36.615 ton gabah kering panen (GKP)

• Kecamatan Mentaya Hilir Selatan

  • Luas sawah: 765 hektare

  • Potensi produksi: 2.827 ton GKP

Selain dua wilayah tersebut, kawasan Pulau Hanaut dan beberapa kecamatan lainnya juga memiliki potensi terdampak kekeringan, meskipun dalam skala yang berbeda.

Komitmen DPKP Kotim Jaga Ketahanan Pangan

DPKP Kotim memastikan berbagai langkah antisipasi akan terus dilakukan secara maksimal, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga pendampingan petani di lapangan.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan daerah dalam lima tahun ke depan.

“Selain ikhtiar yang kita lakukan, kita juga berharap musim kemarau tidak berlangsung panjang sehingga tidak menyebabkan gagal panen,” tutup Yulita.

FAQ

1. Apa itu teknik budi daya adaptif?
Teknik budi daya adaptif adalah metode pertanian yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan, seperti kekeringan atau banjir, agar tanaman tetap produktif.

2. Tanaman apa saja yang tahan terhadap kekeringan?
Beberapa varietas yang direkomendasikan antara lain padi Inpago 8, jagung Bisi 18, dan cabai rawit Dewata 43.

3. Kapan puncak musim kemarau diperkirakan terjadi?
Menurut prakiraan BMKG, puncak musim kemarau diprediksi terjadi pada bulan Agustus.

4. Wilayah mana saja yang rawan kekeringan di Kotim?
Kecamatan Teluk Sampit dan Mentaya Hilir Selatan menjadi wilayah dengan risiko kekeringan tertinggi.

5. Apa solusi sederhana yang bisa dilakukan petani saat kemarau?
Penggunaan mulsa dari jerami, pengaturan jarak tanam, serta pemilihan varietas tahan kering menjadi solusi yang efektif.

Intrusi Air Laut Jadi Ancaman, BPBD Kotim Perkuat Mitigasi Kekeringan

Saputra Berry    Rabu, April 15, 2026    Comment   

Intrusi Air Laut Jadi Ancaman, BPBD Kotim Perkuat Mitigasi Kekeringan

BPBD Kotawaringin Timur memperkuat sinergi lintas instansi untuk mengantisipasi dampak kekeringan di wilayah pesisir, termasuk ancaman krisis air bersih dan ketahanan pangan.

Sampit – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, terus memperkuat sinergi dengan sejumlah instansi terkait guna mengantisipasi potensi dampak terburuk akibat kekeringan, khususnya di wilayah pesisir.

Langkah antisipatif ini dilakukan menyusul kekhawatiran meningkatnya risiko kesulitan air bersih hingga ancaman terhadap sektor pertanian yang dapat berdampak pada ketahanan pangan masyarakat.

Kepala Pelaksana BPBD Kotawaringin Timur, Multazam, mengatakan bahwa kekeringan bukan sekadar persoalan berkurangnya curah hujan, tetapi juga bisa menimbulkan dampak luas pada kehidupan masyarakat.

“Kekeringan bisa menimbulkan dampak cukup luas, seperti kesulitan air bersih hingga gangguan terhadap pertanian yang berimbas pada hasil panen dan ketahanan pangan,” kata Multazam di Sampit, Selasa.

Wilayah Pesisir Jadi Perhatian Utama

Beberapa desa di wilayah pesisir diketahui kerap mengalami kesulitan air bersih saat musim kemarau. Kondisi tersebut biasanya terjadi di wilayah Kecamatan Mentaya Hilir Utara dan Mentaya Hilir Selatan.

Menurut Multazam, wilayah pesisir memiliki kerentanan lebih tinggi karena bergantung pada sumber air baku yang dapat berubah menjadi payau akibat intrusi air laut. Kondisi ini berpotensi mengganggu pasokan air bersih bagi masyarakat.

Jika intake atau sumber air baku mengalami intrusi air laut, kualitas air dapat menurun drastis. Oleh karena itu, pemerintah daerah menyiapkan langkah antisipasi sejak dini, termasuk kemungkinan mendistribusikan air bersih dari wilayah Kota Sampit apabila diperlukan.

Ancaman Intrusi Air Laut Perlu Diwaspadai

Pengalaman musim kemarau sebelumnya menjadi pelajaran penting bagi pemerintah daerah. Saat itu, intrusi air laut bahkan tercatat mencapai perairan Pelangsian di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, yang lokasinya tidak jauh dari pusat Kota Sampit.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ancaman kekeringan tidak hanya berdampak di wilayah selatan, tetapi juga berpotensi meluas hingga wilayah utara akibat pendangkalan sungai dan meningkatnya tingkat kekeruhan air.

Untuk mengantisipasi kondisi darurat, BPBD telah menyiapkan mobil tangki air yang siap dikerahkan sewaktu-waktu guna menyuplai air bersih bagi masyarakat yang terdampak.

Langkah ini merupakan bagian dari kesiapsiagaan pemerintah dalam memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau berlangsung.

Sinergi Dengan Dinas Pertanian Untuk Jaga Ketahanan Pangan

Selain sektor air bersih, BPBD juga menaruh perhatian serius pada dampak kekeringan terhadap sektor pertanian. Hal ini penting karena kekeringan dapat menurunkan produktivitas lahan dan memengaruhi hasil panen.

Multazam menyebutkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi langsung dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk membahas strategi mitigasi risiko kekeringan.

“Setelah rapat kemarin, saya juga sudah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pertanian, khususnya terkait ancaman kekeringan terhadap ketahanan pangan,” ujarnya.

Sinergi lintas instansi ini diharapkan dapat memperkuat sistem peringatan dini serta mempersiapkan langkah-langkah mitigasi yang tepat apabila kekeringan terjadi dalam skala luas.

Pemerintah Diminta Hadir Lebih Awal

Upaya antisipasi sejak dini dinilai menjadi langkah krusial untuk meminimalkan dampak kekeringan. Pemerintah daerah diharapkan terus hadir dalam memastikan masyarakat tidak mengalami krisis air bersih, terutama di wilayah pesisir yang paling rentan.

Selain distribusi air bersih, edukasi kepada masyarakat terkait penghematan air dan pemanfaatan sumber air alternatif juga menjadi bagian dari strategi mitigasi yang tengah disiapkan.

Dengan langkah kolaboratif antara BPBD, Dinas Pertanian, serta instansi teknis lainnya, pemerintah daerah optimistis dampak kekeringan dapat ditekan seminimal mungkin dan ketahanan pangan masyarakat tetap terjaga.

FAQ

1. Apa yang dilakukan BPBD Kotawaringin Timur untuk mengantisipasi kekeringan?
BPBD memperkuat koordinasi dengan instansi terkait, menyiapkan mobil tangki air bersih, serta memantau potensi intrusi air laut di wilayah pesisir.

2. Wilayah mana yang paling rentan terdampak kekeringan?
Wilayah pesisir seperti Kecamatan Mentaya Hilir Utara dan Mentaya Hilir Selatan menjadi daerah yang paling sering mengalami kesulitan air bersih.

3. Apa dampak utama kekeringan bagi masyarakat?
Dampak utama meliputi kesulitan air bersih, penurunan hasil pertanian, serta ancaman terhadap ketahanan pangan.

4. Bagaimana pemerintah mengatasi kekurangan air bersih?
Pemerintah menyiapkan distribusi air bersih menggunakan mobil tangki dan kemungkinan pasokan dari Kota Sampit.

5. Mengapa sinergi lintas instansi penting dalam menghadapi kekeringan?
Karena dampak kekeringan tidak hanya pada air bersih, tetapi juga sektor pertanian, kesehatan, dan ketahanan pangan.