Gubernur Kalbar Ungkap Ancaman Kenaikan Harga, Ada Solusi?

Redaksi    Selasa, Februari 13, 2024    Comment   

Gubernur Kalbar Ungkap Ancaman Kenaikan Harga, Ada Solusi?

Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)

PONTIANAK - Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., bersama Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kalbar, Drs. Ignasius IK, S.H., M.Si., serta Kepala Biro Perekonomian Setda Kalbar, Harry Ronaldi Mahaputrawan, S.E., M.M., turut serta dalam Rapat Koordinasi (Rakor) mingguan terkait Pengendalian Inflasi yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri), Jend. Pol. (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D., melalui zoom meeting di Ruang Data Analisis Kantor Gubernur Kalbar, pada Senin (12/2/2024).

Setelah Rakor melalui zoom meeting, PJ Gubernur Kalbar mengungkapkan bahwa Mendagri menekankan pentingnya menjaga kestabilan harga bahan pokok agar tidak mengalami kenaikan yang signifikan di pasaran.

Rapat Koordinasi (Rakor) mingguan terkait Pengendalian Inflasi yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri), Jend. Pol. (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)

"Dampak dari cuaca ekstrem seperti El Niño dan faktor lainnya dapat memengaruhi masa tanam atau panen, yang mengakibatkan gagal panen di beberapa wilayah. Oleh karena itu, kita harus terus memastikan ketersediaan stok bahan pokok," ungkapnya.

Diketahui, saat ini terdapat peningkatan harga bahan pokok di sejumlah wilayah Kalimantan Barat, khususnya harga beras premium dan bawang merah.

"Kami akan melakukan inspeksi mendadak ke distributor-distributor untuk mencegah penimbunan bahan pokok di gudang mereka," tegas PJ. Gubernur.

Selain inspeksi mendadak, Harisson juga mengumumkan bahwa pemerintah provinsi Kalimantan Barat akan terus menggelar Operasi Pasar Pangan Murah.

“Kami akan tetap melaksanakan operasi pasar. Pemerintah mensubsidi harga bahan pokok sehingga harganya lebih terjangkau. Meskipun program bantuan sosial (Bansos) akan dihentikan menjelang pemilu, namun operasi pasar akan terus berlanjut. Dengan subsidi pemerintah, harga bahan pokok akan tetap terjaga agar tidak melonjak tinggi," terangnya.

Harisson berharap dengan langkah-langkah tersebut, harga bahan pokok di Kalimantan Barat dapat segera stabil dan mudah dijangkau oleh masyarakat.

550 Paket Sembako Disalurkan ke Masyarakat Singkawang

Redaksi    Kamis, Februari 01, 2024    Comment   

550 Paket Sembako Disalurkan ke Masyarakat Singkawang

Penyaluran bantuan sosial berupa sembako kepada masyarakat di SMK N 2 Kota Singkawang. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)

SINGKAWANG - Dalam rangka penekanan angka inflasi, setelah memberikan sosialisasi tentang pemilih pemula kepada siswa SMKN 2 Singkawang, Penjabat Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes. menggerakkan aksi nyata dengan menyalurkan bantuan sosial berupa sembako kepada masyarakat di SMK N 2 Kota Singkawang pada Rabu (31/1/2024).

Bersama Pj Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Barat, Windy Prihastari, ia menyerahkan bantuan yang berasal dari Kementerian Sosial melalui Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat. 

Penyaluran bantuan sosial berupa sembako kepada masyarakat di SMK N 2 Kota Singkawang. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)

Tak hanya itu, dalam semangat kolaborasi yang baik, Bank Kalbar serta PT. Jamkrida Kalbar juga ikut memberikan kontribusi dengan menambah jumlah sembako yang disalurkan.

Bantuan sembako ini diharapkan dapat meringankan beban bagi masyarakat yang membutuhkan, yang dikaitkan dengan beberapa faktor seperti konflik internasional dan cuaca ekstrem.

“Perang di berbagai negara seperti Rusia-Ukraina, konflik Israel-Palestina, dan pertempuran antara Houthi melawan Amerika Serikat dan Inggris, meskipun geografisnya jauh, namun berdampak pada kenaikan harga barang pokok dan BBM di wilayah kita. 

Penyaluran bantuan sosial berupa sembako kepada masyarakat di SMK N 2 Kota Singkawang. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)

Ditambah lagi dengan ketidakpastian iklim yang menyebabkan proses pertanian terganggu, dari penanaman hingga panen, mengakibatkan stok beras dan kebutuhan pangan menipis. 

Hal ini mengakibatkan kenaikan harga barang kebutuhan pokok kita,” ujar Harisson.

Ia juga menegaskan bahwa langkah ini sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo kepada seluruh Kepala Daerah di Indonesia untuk hadir di setiap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

Penyaluran bantuan sosial berupa sembako kepada masyarakat di SMK N 2 Kota Singkawang. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)

“Presiden berpesan kepada kita untuk membantu masyarakat dalam kesulitan mereka. Oleh karena itu, kita diminta untuk turun ke lapangan secara rutin, melihat langsung kondisi masyarakat, dan memberikan bantuan untuk meringankan beban mereka,” tambahnya.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada para pemangku kepentingan yang telah ikut serta bersama Pemprov Kalbar dalam memberikan bantuan sembako kepada masyarakat.

“Kami menerima 200 paket sembako dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalbar melalui Pemerintah Pusat. Selain itu, ada juga bantuan sebanyak 50 paket dari Jamkrida dan 300 paket dari Bank Kalbar. Sehingga total keseluruhan bantuan yang disalurkan mencapai 550 paket. Kami juga menyerahkan bantuan KUR dan KUM Peduli dari Bank Kalbar,” terang Harisson.

Penyaluran bantuan sosial berupa sembako kepada masyarakat di SMK N 2 Kota Singkawang. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)

Bantuan yang berisi bahan pokok tersebut diharapkan dapat menjadi penopang bagi masyarakat yang membutuhkan dalam beberapa hari ke depan.

“Semoga permasalahan ini dapat teratasi, dan kami berkomitmen untuk terus melakukan gerakan-gerakan positif seperti ini bersama para pemangku kepentingan,” pungkasnya.

Kalbar Siapkan 26 Kali GPM untuk Kendalikan Inflasi

Redaksi    Selasa, Januari 30, 2024    Comment   

Kalbar Siapkan 26 Kali GPM untuk Kendalikan Inflasi

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) Herti Herawati (ANTARA/Dedi)

PONTIANAK - Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Herti Herawati, menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan sebanyak 26 kali kegiatan Gelar Pangan Murah (GPM) selama tahun 2024 dengan tujuan mengendalikan inflasi daerah.

"Sebanyak 26 kali GPM telah diselenggarakan. Sumber dana untuk GPM berasal dari APBN dan APBD Provinsi Kalbar. Hal ini dilakukan untuk mengendalikan inflasi daerah," ujarnya di Pontianak, pada hari Selasa.

Herawati menjelaskan bahwa terdapat 14 titik GPM yang belum melibatkan pemerintah kabupaten atau kota di Kalbar. 

Dengan demikian, total GPM yang telah dijadwalkan selama tahun 2024 mencapai 40 kali.

"Dengan adanya GPM ini, pengalaman dari tahun sebelumnya menunjukkan dampak yang signifikan dalam pengendalian inflasi. Oleh karena itu, kegiatan ini terus dilakukan," katanya.

Menurutnya, melalui GPM, selain mengendalikan inflasi, juga memberikan akses pasar dan harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat. Ini terjadi karena adanya subsidi dan pasokan barang langsung dari agen.

"Sebagaimana yang tercantum dalam nama kegiatan GPM, harga pangan strategis yang disediakan berada di bawah harga pasar. Hal ini mendekatkan pasar kepada masyarakat dan menawarkan harga yang lebih murah. Dengan demikian, daya beli dapat meningkat dan inflasi daerah dapat terkendali," ujarnya.

Berdasarkan catatan inflasi di Kalbar pada tahun 2023, dengan adanya GPM dan kerja sama lintas sektor antara instansi atau pihak-pihak terkait lainnya, baik dalam TPID maupun inisiatif lainnya, mampu menjaga inflasi tetap rendah, hanya sebesar 2,02 persen (year on year/yoy), dan angka tersebut merupakan yang terendah di Kalimantan dengan Kalbar masuk dalam empat provinsi terendah secara nasional.

"Mulai dari sebelumnya, saat ini, dan di masa mendatang, semua pihak bergerak bersama untuk memantau perkembangan harga, stok barang, distribusi, serta berbagai tindakan nyata lainnya. Upaya ini terus ditingkatkan melalui sinergi dan kolaborasi," paparnya.

Sumber: Antara/Dedi

Editor: Yakop

Mendagri Sarankan Pengendalian Inflasi Dengan Gerakan Tanam Cepat Panen

Robiantinus Hermanto    Senin, Februari 20, 2023    Comment   

Mendagri Sarankan Pengendalian Inflasi Dengan Gerakan Tanam Cepat Panen

Zoom Meeting Pengendalian Inflasi seluruh Indonesia bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Pontianak, Kalbar - Rapat Koordinasi ini dilakukan secara rutin setiap minggunya dalam rangka Pengendalian Inflasi di seluruh Indonesia,  yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri), Jend. Pol. (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D., melalui zoom meeting.

Mewakili Gubernur Kalbar, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Asisten II Sekda Provinsi Kalbar), Drs. Ignasius IK, S.H., M.Si., dengan didampingi beberapa Kepala Perangkat Daerah Kalbar turut mengikuti rakor pengendalian inflasi secara daring di Ruang Data Analisis Kantor Gubernur Kalbar, Senin (20/2/2023).

Melalui arahannya, Mendagri menyampaikan bahwa inflasi di bulan januari turun (0,34%) pada angka 5,28%. Dimana angka ini sangat signifikan dimana bulan desember angka inflasi sebesar 5,51%.

"Trend ini sangat baik dan juga disampaikan oleh Bapak Presiden ucapan terima kasih sebagai bentuk apresiasi kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah," ucap Mendagri.

Mendagri mengingatkan kepada seluruh Kepala Daerah bagi daerah yang mengalami masalah pada tanaman yang cepat panen seperti bawang merah atau cabe merah dapat bekerjasama dengan menggandeng TNI.

"Ini sebetulnya bisa diatasi dengan gerakan tanam dan teman-teman TNI sangat siap sekali, tinggal Kepala Daerah dengan menggunakan anggaran daerah dapat melakukan kerjasama bersama TNI melakukan gerakan tanam," ungkap Mendagri.

Mengakhiri arahannya, Mendagri kembali mengingatkan bahwa ada empat produk untuk menjaga kestabilan harga secara nasional yakni beras, minyak goreng, bawang merah dan cabai merah.

"Kita sampaikan beberapa solusi antara lain dengan gerakan tanam, kerjasama antar daerah dan inisiatif dari daerah itu sendiri. Selain itu Pemerintah Pusat juga melakukan intervensi untuk membantu daerah-daerah yang terjadi kenaikan harga yang berakibat inflasi menjadi naik," tutup Mendagri. (Tim)