Syarwani Minta Transaksi Koperasi Merah Putih Gunakan QRIS

Reza Aditiya g    Minggu, April 26, 2026    Comment   

Syarwani Minta Transaksi Koperasi Merah Putih Gunakan QRIS

Bupati Bulungan Syarwani mendorong koperasi Merah Putih beralih ke transaksi digital menggunakan QRIS guna meningkatkan transparansi dan keamanan keuangan.

Bulungan, Kaltara - Pemerintah Kabupaten Bulungan menegaskan komitmen mendukung penguatan tata kelola koperasi desa melalui pemanfaatan sistem transaksi digital. Langkah tersebut dipandang penting untuk menjaga transparansi sekaligus meminimalkan potensi kesalahan administrasi yang berujung persoalan hukum.

Bupati Bulungan Syarwani menyampaikan bahwa keberhasilan program nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sangat berkaitan dengan penggunaan teknologi dalam pengelolaan keuangan. Penggunaan metode pembayaran digital dinilai mampu mempermudah pencatatan transaksi sekaligus meningkatkan akuntabilitas.

Menurut Syarwani, penggunaan sistem digital seperti QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) memungkinkan transaksi dilakukan secara praktis tanpa bergantung pada uang tunai. Sistem tersebut dinilai mampu menekan risiko selisih perhitungan kecil yang berpotensi menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Dorongan digitalisasi tersebut telah disampaikan sejak peluncuran program Koperasi Merah Putih yang sebelumnya digelar di Desa Apung, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Dalam kegiatan tersebut, Syarwani meminta dukungan sektor perbankan agar seluruh gerai koperasi memprioritaskan sistem pembayaran nontunai.

Pemanfaatan transaksi digital, lanjut Syarwani, bukan sekadar mengikuti tren teknologi, tetapi menjadi bagian penting dalam memastikan pengelolaan keuangan koperasi berjalan secara transparan dan aman. Sistem berbasis digital dinilai mampu membantu pengurus koperasi dalam menyusun laporan keuangan yang lebih rapi dan mudah diaudit.

Syarwani juga menekankan bahwa nominal kecil seperti selisih uang kembalian dapat menjadi persoalan apabila terakumulasi dalam jumlah besar. Karena itu, penggunaan transaksi digital dipandang sebagai langkah preventif untuk melindungi pengurus koperasi dari potensi risiko hukum sekaligus menjaga kepercayaan anggota.

Selain memperkuat tata kelola keuangan, digitalisasi koperasi juga diharapkan mendukung keberlanjutan program nasional di tingkat daerah. Pemerintah Kabupaten Bulungan menilai integrasi teknologi dalam operasional koperasi menjadi kunci agar layanan kepada masyarakat berjalan lebih cepat, efisien, dan transparan.

FAQ

Apa tujuan Pemkab Bulungan mendorong transaksi digital di koperasi?
Tujuannya untuk meningkatkan transparansi, mempermudah pencatatan transaksi, serta mengurangi risiko kesalahan administrasi yang berpotensi menimbulkan masalah hukum.

Apa itu QRIS dalam transaksi koperasi?
QRIS adalah sistem pembayaran digital berbasis kode QR yang memudahkan transaksi nontunai menggunakan ponsel.

Mengapa transaksi tunai dianggap berisiko?
Selisih kecil dalam transaksi tunai, seperti uang kembalian, bisa terakumulasi dan menimbulkan persoalan laporan keuangan jika tidak tercatat dengan baik.

Apa manfaat digitalisasi bagi pengurus koperasi?
Digitalisasi membantu pengurus membuat laporan keuangan yang lebih rapi, akurat, dan mudah diaudit.

Apakah program ini bagian dari kebijakan nasional?
Ya, digitalisasi koperasi mendukung pelaksanaan program nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Tanah Laut Jadi Pusat Gerakan Tanam Serempak Nasional 10 Ribu Hektare

Reza Aditiya g    Sabtu, April 11, 2026    Comment   

Tanah Laut Jadi Pusat Gerakan Tanam Serempak Nasional 10 Ribu Hektare

Gerakan tanam serempak 10 ribu hektare di Tanah Laut bersama 17 provinsi dorong ketahanan pangan dan peningkatan produksi nasional. (Sumber ANTARA)

Tala, Kalsel – Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Pemkab Tala), Kalimantan Selatan, menggelar gerakan tanam serempak 10 ribu hektare bersama 17 provinsi se-Indonesia di lokasi cetak sawah rakyat (CSR) Kecamatan Panyipatan, Kamis. Kegiatan ini menjadi bagian dari percepatan tanam nasional guna meningkatkan produksi pangan dan memperkuat ketahanan pangan daerah.

Gerakan tanam serempak tersebut menandai komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program nasional sektor pertanian. 

Selain meningkatkan luas tanam, kegiatan ini juga diharapkan mampu mengoptimalkan lahan pertanian yang ada, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan.

Wakil Bupati Tanah Laut M Zazuli menyampaikan bahwa daerahnya merasa bangga dipercaya menjadi pusat pelaksanaan gerakan tanam pangan skala besar tersebut.

Ia menilai momentum ini dapat mendorong peningkatan produktivitas pertanian sekaligus kesejahteraan petani di daerah.

“Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan produktivitas pertanian, memperkuat ketahanan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan para petani,” ujarnya di Pelaihari.

Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan Menteri Pertanian Republik Indonesia serta Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Idha Widi Arsatty. Hadir pula jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) tingkat provinsi dan kabupaten.

Zazuli menegaskan, gerakan tanam serempak merupakan langkah strategis dalam mendukung program nasional di bidang pertanian, khususnya dalam optimalisasi lahan dan peningkatan produksi pangan. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, penyuluh, hingga petani dinilai menjadi kunci keberhasilan program ini.

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut juga menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program cetak sawah rakyat (CSR) serta pengembangan sektor pertanian secara berkelanjutan. Upaya tersebut diharapkan mampu menjadikan Tanah Laut sebagai salah satu lumbung pangan andal di Kalimantan Selatan.

Selain aspek produksi, gerakan ini juga menjadi simbol penguatan semangat gotong royong dalam pembangunan sektor pertanian. Pemerintah daerah mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menyukseskan program ini.

“Semoga setiap benih yang ditanam hari ini dapat menghasilkan panen yang melimpah dan membawa manfaat bagi masyarakat,” ujar Zazuli.

Gerakan tanam serempak 10 ribu hektare ini diharapkan mampu mempercepat musim tanam serta mendorong peningkatan produksi pangan nasional, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan.

Sumber: Antara/Gunawan Wibisono

Penguatan Ekonomi Daerah, Kalsel Fokus Kembangkan Koperasi Merah Putih

Ria Sartika    Rabu, Maret 18, 2026    Comment   

Penguatan Ekonomi Daerah, Kalsel Fokus Kembangkan Koperasi Merah Putih

Kalsel perkuat ekonomi daerah melalui koperasi Merah Putih. Lebih dari 2.000 koperasi telah terbentuk untuk dorong ekonomi syariah dan pemberdayaan desa.

BANJARBARU – Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya dalam memperkuat struktur ekonomi daerah melalui pembinaan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Selatan, Rahmaddin, menyampaikan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari penyelarasan program prioritas nasional dengan visi pembangunan daerah yang diusung Gubernur H. Muhidin dan Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman, yakni “Kalsel Bekerja” (Berkelanjutan, Berbudaya, Religi, dan Sejahtera).

Menurut Rahmaddin, koperasi memiliki peran strategis sebagai penggerak utama perekonomian daerah, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis syariah.

“Program nasional ini selaras dengan misi pemerintah daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi syariah. Koperasi menjadi urat nadi pembangunan sekaligus penopang ekonomi masyarakat,” ujarnya di Banjarbaru, Selasa.

Ia menambahkan, keberadaan koperasi yang sehat dan berdaya saing akan memperkuat posisi Kalimantan Selatan sebagai pintu gerbang logistik di wilayah Kalimantan.

Untuk mendukung keberhasilan program tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menerapkan strategi kolaboratif yang mencakup pendampingan berkelanjutan bagi pengurus koperasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta penguatan kualitas sumber daya manusia di tingkat desa dan kelurahan.

Rahmaddin juga menekankan bahwa capaian ini menjadi fondasi penting dalam mendukung Program Strategis Nasional (PSN) yang dicanangkan Presiden Prabowo.

Sementara itu, Kepala Bidang Kelembagaan Dinas Koperasi UKM Kalsel, Bambang Dedi Mulyadi, menjelaskan bahwa pembentukan Koperasi Merah Putih memiliki dasar hukum yang kuat, yakni Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025.

Di tingkat daerah, kebijakan tersebut diperkuat melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 024 Tahun 2025.

Berdasarkan data terbaru, perkembangan koperasi di Kalimantan Selatan menunjukkan tren yang signifikan. Hingga saat ini, telah terbentuk sebanyak 2.013 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang telah berbadan hukum.

Jumlah tersebut terdiri dari 1.869 Koperasi Desa Merah Putih dan 144 Koperasi Kelurahan Merah Putih yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan.

Dengan masifnya pembentukan koperasi ini, pemerintah berharap masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan, dapat merasakan langsung dampak positifnya, baik melalui kemudahan akses logistik maupun peningkatan pemberdayaan usaha lokal.