Pemkot Banjarbaru melakukan sidak ke sejumlah SPBU usai antrean panjang kendaraan. Wali Kota Erna Lisa Halaby memastikan stok BBM aman dan distribusi tetap normal. (Foto ilustrasi)

BANJARBARU - Pemerintah Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah SPBU pada Rabu untuk merespons antrean panjang kendaraan dan memastikan pasokan bahan bakar minyak (BBM) tetap aman.

Wali Kota Banjarbaru Erna Lisa Halaby turun langsung bersama jajaran pemerintah daerah dan kepolisian memantau tiga SPBU yang mengalami kepadatan antrean kendaraan di wilayah Banjarbaru.

Tiga lokasi yang menjadi fokus pemantauan yakni SPBU Jalan Trikora, SPBU Jalan Jurusan Pelaihari Km 21,7 Liang Anggang, serta SPBU Jalan Mistar Cokrokusumo Cempaka.

Sidak dilakukan untuk memastikan antrean kendaraan tidak disebabkan gangguan distribusi maupun kelangkaan BBM yang dapat memicu kepanikan masyarakat dalam membeli bahan bakar.

Selain memantau kondisi di lapangan, wali kota juga berdialog dengan petugas SPBU guna memastikan distribusi dan pelayanan kepada masyarakat berjalan normal.

Pemkot Banjarbaru bersama aparat kepolisian turut menyiagakan personel gabungan di sejumlah titik SPBU yang rawan menimbulkan kemacetan akibat antrean kendaraan.

Petugas dari unsur Polsek, Satlantas, Satpol PP hingga Unit Sabhara diterjunkan untuk mengatur arus lalu lintas agar antrean tetap tertib dan tidak meluber ke badan jalan.

“Kita hari ini bersama jajaran dan Kapolres Banjarbaru turun ke lapangan, dalam rangka memonitoring dan menindaklanjuti adanya keluhan masyarakat terkait apa yang memicu terjadi antrean panjang di SPBU,” ujar Erna Lisa Halaby di Banjarbaru, Rabu.

Lisa memastikan stok BBM untuk wilayah Banjarbaru dalam kondisi aman.

“Kami hadir guna memastikan ketersediaan BBM untuk Banjarbaru, Insya Allah aman, karena pemerintah daerah menjamin stok BBM aman secara nasional,” katanya.

Ia juga meminta masyarakat tetap tenang agar aktivitas di kota tidak terganggu akibat antrean di SPBU.

“Kami ingin masyarakat tetap tenang dan aktivitas kota tidak terganggu hanya karena antrean di SPBU,” ujar Lisa.

Pemerintah Kota Banjarbaru memastikan pengawasan distribusi BBM akan terus dilakukan secara berkala untuk menjaga stabilitas pasokan energi sekaligus mencegah dampak sosial akibat kepanikan pembelian masyarakat.

Koordinasi dengan aparat kepolisian juga terus dilakukan untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas di sekitar SPBU yang mengalami antrean kendaraan.

Polda Kalsel membentuk Satgas Penebalan Pengamanan di SPBU untuk mencegah pelansiran BBM subsidi usai aksi demo sopir truk di Banjarbaru. (Foto Ilustrasi)

BANJARMASIN - Polda Kalimantan Selatan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penebalan Pengamanan untuk mencegah praktik pelansiran BBM bersubsidi di SPBU, Rabu, di Banjarbaru. Langkah itu dilakukan menyusul aksi demo ratusan sopir truk yang memprotes sulitnya mendapatkan solar subsidi.

Karo Ops Polda Kalsel Kombes Pol Eko Irianto mengatakan satgas diterjunkan untuk menjaga keamanan dan kelancaran antrean kendaraan di SPBU sekaligus menindak dugaan pelansiran BBM subsidi.

“Satgas Penebalan ini berjaga di SPBU memastikan keamanan dan kelancaran antrian kendaraan sekaligus menindak praktik pelansiran,” kata Eko saat menemui massa aksi di depan Kantor Gubernur Kalimantan Selatan.

Eko menyebut dirinya turun langsung memimpin satgas bersama unsur pemerintah daerah dan TNI. Ia juga meminta masyarakat, terutama sopir angkutan, melaporkan praktik premanisme maupun dugaan penimbunan BBM subsidi.

Menurutnya, informasi terkait gudang penimbunan solar subsidi akan segera ditindaklanjuti aparat di lapangan.

“Saya perintahkan para Kapolres untuk memastikan di wilayahnya tidak ada permainan di SPBU, jika ada oknum aparat terlibat maka Propam nanti yang turun,” tegasnya.

Eko mewakili Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan yang sedang bertugas di Jakarta untuk menemui para demonstran. Dalam aksinya, massa mendesak pemerintah daerah dan kepolisian turun tangan memastikan distribusi solar subsidi berjalan normal.

Para sopir truk mengeluhkan sulitnya mendapatkan solar subsidi di sejumlah SPBU. Mereka juga meminta aparat memberantas dugaan penyelewengan BBM subsidi yang dinilai mengganggu operasional angkutan barang.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin mengatakan pemerintah daerah akan segera berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan distribusi BBM subsidi.

“Tentu kita semua tidak ingin ada penyelewengan BBM bersubsidi karena ini hak rakyat mendapatkannya,” ujar Syarifuddin.

Pengawasan di SPBU kini diperketat sebagai upaya menjaga distribusi solar subsidi tetap tepat sasaran dan mengurangi antrean panjang kendaraan angkutan.