Basuki Ungkap 50 Staf Wapres Mulai Ngantor Di IKN, Persiapan Pemerintahan Digeber
 |
| Basuki Hadimuljono menyebut 50 staf Wapres sudah mulai berkantor di IKN. Persiapan Istana Wapres dan pembangunan kawasan pemerintahan terus dipercepat. |
NUSANTARA - Persiapan operasional pemerintahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) makin terasa nyata. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, mengungkapkan sekitar 50 staf Wakil Presiden Republik Indonesia sudah mulai bertugas di IKN.
Langkah ini jadi sinyal kuat bahwa fasilitas pemerintahan tingkat tinggi di kawasan tersebut semakin siap digunakan.
"Sudah dipersiapkan, bahkan sekitar 50 staf beliau juga sudah ditugaskan ke sini untuk mempersiapkan perkantoran Istana Wapres," ujar Basuki saat bersilaturahmi di Kantor Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda, Senin.
Fasilitas Kantor Dipastikan Siap Digunakan
Basuki memastikan bahwa fasilitas perkantoran untuk pimpinan negara di IKN sudah dalam kondisi siap. Artinya, ketika dibutuhkan sewaktu-waktu, aktivitas pemerintahan bisa langsung berjalan tanpa kendala berarti.
Kesiapan ini menjadi bagian penting dari tahap awal pemindahan aktivitas pemerintahan ke ibu kota baru, yang dirancang untuk mendukung tata kelola pemerintahan modern dan terintegrasi.
Silaturahmi Sekaligus Bahas Progres Pembangunan
Kunjungan Basuki bersama istrinya ke Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, tidak hanya sekadar agenda resmi. Momen tersebut juga diisi dengan silaturahmi halal bihalal yang berlangsung dalam suasana santai.
Dalam kesempatan itu, Basuki sempat melontarkan candaan kepada awak media terkait penampilannya yang mengenakan batik.
"Halal bihalal. Makanya dengan istri saya. Anda pernah lihat saya pakai batik? Tidak pernah kan. Jadi saya menyempatkan silaturahim sebagai warganya Pak Gubernur Rudy Mas'ud," ujarnya sambil tersenyum.
Di balik suasana santai tersebut, pembahasan serius tetap berlangsung, terutama terkait perkembangan terbaru pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.
Pembangunan DPR Dan Lembaga Peradilan Terus Berjalan
OIKN menegaskan bahwa fokus pembangunan di IKN tidak hanya pada kawasan eksekutif saja. Saat ini, pembangunan juga sudah merambah ke kompleks legislatif dan yudikatif.
Basuki menjelaskan bahwa pekerjaan fisik untuk gedung DPR dan lembaga peradilan sudah berjalan sesuai peta jalan yang dimulai sejak 2022.
Langkah ini dinilai penting untuk menciptakan keseimbangan fungsi pemerintahan di IKN, sehingga nantinya seluruh unsur pemerintahan dapat beroperasi dalam satu kawasan terpadu.
Hunian ASN Jadi Prioritas Berikutnya
Selain kantor pemerintahan, penyediaan hunian bagi aparatur sipil negara (ASN) juga menjadi perhatian utama.
OIKN saat ini tengah mengejar penyelesaian blok hunian bagi ASN yang akan dipindahkan ke IKN. Namun, proses tersebut masih menunggu rekomendasi teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum.
Hunian ini dirancang agar mendukung kenyamanan ASN sekaligus memastikan kelancaran operasional pemerintahan di ibu kota baru.
Target Lengkapi Fungsi Kota Pemerintahan
Seluruh fasilitas di kawasan legislatif dan yudikatif ditargetkan rampung sesuai rencana, guna melengkapi fungsi tata kota pemerintahan di IKN.
Dengan semakin banyaknya staf pemerintah yang mulai bertugas di IKN, proses transisi menuju ibu kota baru terlihat semakin matang.
Langkah-langkah ini juga memperlihatkan bahwa pembangunan IKN tidak hanya fokus pada fisik bangunan, tetapi juga kesiapan operasional pemerintahan secara menyeluruh.
FAQ (Frequently Asked Questions)
1. Berapa jumlah staf Wapres yang sudah bertugas di IKN?
Sekitar 50 staf Wakil Presiden telah mulai berkantor di IKN untuk mempersiapkan operasional Istana Wapres.
2. Apa saja yang sedang dibangun di IKN saat ini?
Selain kawasan eksekutif, pembangunan juga mencakup kompleks legislatif seperti DPR dan lembaga yudikatif.
3. Apakah kantor pimpinan negara di IKN sudah siap?
Ya, OIKN memastikan fasilitas perkantoran pimpinan negara sudah siap digunakan saat diperlukan.
4. Apakah hunian ASN sudah tersedia di IKN?
Sebagian hunian sedang dalam proses penyelesaian dan masih menunggu rekomendasi teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum.
5. Apa tujuan utama percepatan pembangunan di IKN?
Untuk memastikan seluruh fungsi pemerintahan—eksekutif, legislatif, dan yudikatif—dapat berjalan terintegrasi di ibu kota baru.
