Mahfud Md Resmi Mundur, Tito Karnavian Pegang Kendali Menko Polhukam

Redaksi    Senin, Februari 05, 2024    Comment   

Mahfud Md Resmi Mundur, Tito Karnavian Pegang Kendali Menko Polhukam

Presiden Jokowi memberikan keterangan pers di Gedung Bale Rame, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu (03/02/2024). (Foto: BPMI Setpres/Rusman)

JAKARTA - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) menggantikan Mahfud Md yang mengundurkan diri. 

Keputusan ini disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam sebuah konferensi pers di Gedung Bale Rame, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada hari Sabtu (03/02/2024).

"Pak Tito karena juga punya pengalaman dulu di BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme), dulu di Kapolri, sekarang di Mendagri. Saya kira untuk memegang di Menko Polhukam juga tidak ada masalah," ujar Presiden Jokowi, menjelaskan alasan di balik penunjukan Tito Karnavian.

Presiden sebelumnya telah menandatangani surat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 20/P Tahun 2024 yang mengesahkan pemberhentian Mahfud Md sebagai Menko Polhukam dan menunjuk Tito Karnavian sebagai Pelaksana Tugas Menko Polhukam. 

Keppres tersebut ditandatangani di Jakarta pada hari Jumat (02/02).

Lebih lanjut, Presiden Jokowi menegaskan bahwa pengganti definitif untuk jabatan Menko Polhukam belum ditentukan. 

Namun, ia menekankan pentingnya kelancaran organisasi.

"Ya nanti dilihat lah, kita ini yang penting organisasi berjalan dengan baik," tambahnya.

Presiden juga menyatakan bahwa penetapan Menko Polhukam definitif akan dilakukan sesegera mungkin dan akan diisi oleh figur dari nonpartai politik.

"Secepatnya. Dari non-(parpol)," tutupnya.

Peringatan OTDA, Kemendagri Ajak Tingkatkan Dedikasi Dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Robiantinus Hermanto    Sabtu, April 29, 2023    Comment   

Peringatan OTDA, Kemendagri Ajak Tingkatkan Dedikasi Dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Momen peringatan hari otonomi daerah di Anjungan City Of Kota Makassar, Sulsel.

Makassar, Sulsel - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Otonomi Daerah (Otda) menggelar acara puncak peringatan Hari Otda ke XXVII yang mengusung tema "Daerah Maju, Indonesia Unggul" yang diselenggarakan di Anjungan City Of Kota Makassar, Sabtu (29/4/2023).

Kegiatan tersebut turut dihadiri langsung Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M.,M.H., bersama Bupati Mempawah Hj. Erlina S.H., M.H., serta seluruh Kepala Daerah Gubernur, Bupati/Walikota dan Forkopimda Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D. melalui amanatnya mengatakan bahwa, acara yang dihadiri lebih dari 70 persen kepala daerah seluruh provinsi di Indonesia pada hari ini merupakan kegiatan yang sangat luar biasa.

Ini salah satu momentum upacara yang terbesar yang dihadiri oleh kepala daerah, dimana sebelumnya pada bulan Januari lalu diadakan di Sentul secara indoor dan di Makasar inilah acara terbesar yang dilakukan secara outdoor. 

"Peringatan hari Otonomi Daerah ini memperingati perubahan sistem pemerintahan yang dimasa Orde Baru pada sistem sentralistik kewenangan semua besar di tingkat pusat, dan dengan adanya Otonomi Daerah maka sebagian kewenangan diserahkan ke daerah," ungkap Jend Pol. Tito Karnavian.

Dijelaskannya ada tiga urusan pemerintahan yang ada dalam sistem pemerintahan Indonesia, yaitu kewenangan absolut, kewenangan pemerintahan umum, dan kewenangan didelegasikan ke daerah.

Dalam praktek terjadi dinamika yang mana awalnya kita melihat otonomi daerah lebih banyak diberi kewenangan kepada tingkat II. Oleh karena itu, otonomi daerah dalam praktek implementasi yakni dari desentralisasi berubah menjadi sentralistis bukan pemberian sebagian kewenangan terjadi dinamika.

"Maka dari itu, jika kewenangan itu diberikan ke tingkat II ada masalah, dinaikan ke Gubernur juga ada masalah, kemudian ditarik sebagian di tingkat pusat ada lagi masalah. Namun disisi lain otonomi daerah ini apapun juga dinamikanya harus memberikan hasil yang baik", tutur Tito Karnavian.

Dirinya juga mengapresiasi kepada penerima penghargaan Penyelenggara pemerintahan terbaik, yaitu tiga Provinsi, 10 Kabupaten, dan 10 Kota. Ia berharap hal ini dapat memotivasi semangat daerah untuk terus melaksanakan tugas sesuai sistem pemerintahan otonomi daerah yang ada.

Ia menambahkan, bahwasanya daerah yang kuat secara fiskal skala besar tidak akan gampang menerima guncangan ketika terjadi permasalahan keuangan di Tingkat Pusat.

Pada kesempatan yang sama, Wagub Ria Norsan berharap di hari jadi Otonomi Daerah yang ke - 27 ini semakin jaya dan mengabdi untuk masyarakat.

"Saya Wakil Gubernur Kalbar mengucapkan selamat hari Otonomi Daerah semoga semakin jaya dan dapat mensejahterakan masyarakat Indonesia khususnya Kalimantan Barat dan mengabdi pada masyarakat," ujarnya.

Menutup kegiatan tersebut, dalam rangkaian Puncak Hari Otonomi Daerah XXVII semakin meriah dengan diberikannya penghargaan kepada Kepala Daerah yang meraih prestasi dan pertunjukan tarian kolosal Pakarena diatas 200 perahu nelayan.

(Rfa/RH)

Pemprov Kalbar Ikuti Rapat Pengendalian Inflasi Daerah Bersama Mendagri Secara Daring

Robiantinus Hermanto    Senin, Maret 27, 2023    Comment   

Pemprov Kalbar Ikuti Rapat Pengendalian Inflasi Daerah Bersama Mendagri Secara Daring

Pemprov Kalbar Ikuti Rapat Pengendalian Inflasi Daerah Bersama Mendagri Secara Daring.

Pontianak, Kalbar – Permintaan pasar terhadap berbagai komoditas bahan pokok di Bulan Suci Ramadhan semakin meningkat di seluruh wilayah negeri. 

Untuk mengantisipasi lonjakan harga dan menjaga ketersediaan stok bahan pokok di daerah, dr. Harisson, M.Kes., Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat mengikuti Rapat Pengendalian Inflasi Daerah yang rutin diselenggarakan secara daring di Data Analytic Room Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Senin (27/3/2023).

Dalam arahannya, Mendagri menegaskan agar Pejabat Pemerintah dan ASN dilarang untuk melaksanakan kegiatan buka puasa bersama di Bulan Suci Ramadhan 1444 H/Tahun 2023.

"Saya tegaskan, kami larang kegiatan Buka Puasa Bersama pejabat dengan ASN staf-stafnya. Tetapi, saya anjurkan para pejabat pemerintah untuk mengadakan kegiatan Buka Puasa Bersama dengan masyarakat yang tidak mampu, seperti anak yatim piatu dan kaum dhuafa. Jadi, para pejabat mendatangi masyarakat yang kurang mampu dan mengadakan kegiatan di permukiman warga," tegas Mendagri.

Tak hanya itu, penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) dalam berbagai bentuk juga harus diperbanyak oleh pemerintah daerah selama Bulan Suci Ramadhan, mulai dari tingkat provinsi hingga tingkat desa. 

"Jadi, genjot di bulan ini. Manfaatnya sangat penting untuk membantu. Kalau diberikan uang tunai, otomatis daya belinya akan tinggi. Diberikan sembako, ketahanan pangannya akan kuat. Ini juga akan berdampak kepada pengendalian inflasi," tutup H. Tito Karnavian.

Turut menghadiri Rapat Pengendalian Inflasi Daerah antara lain Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Prov Kalbar, Drs. Ignasius IK, S.H., M.Si., dan Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Frans Zeno, S.STP.

(Irf/R. Hermanto)