 |
| Wagub Kalbar Krisantus Kurniawan dorong sinkronisasi program dan penguatan sentra produksi kebutuhan pokok untuk mencegah inflasi menjelang Ramadan. |
SAMBAS -- Menjelang bulan suci Ramadan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus berupaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui kegiatan pasar murah yang digelar di berbagai daerah untuk membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau.
Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menghadiri langsung kegiatan gelar pasar murah yang diselenggarakan di halaman Kantor Camat Tekarang, Kabupaten Sambas, Rabu (4/3/2026). Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi sekaligus memastikan masyarakat tetap mampu memenuhi kebutuhan pokok menjelang Ramadan.
Dalam kegiatan tersebut, pemerintah menyediakan paket sembako bersubsidi yang dijual di bawah harga pasar. Paket tersebut berisi berbagai kebutuhan dasar seperti beras, gula, dan minyak goreng yang sangat dibutuhkan masyarakat sehari-hari.
Kehadiran pasar murah ini disambut antusias warga yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membeli kebutuhan pokok dengan harga lebih murah dibandingkan harga pasar.
Pasar Murah Sebagai Upaya Jangka Pendek
Dalam sambutannya, Wagub Krisantus Kurniawan menjelaskan bahwa kegiatan pasar murah merupakan salah satu langkah cepat pemerintah untuk meredam potensi lonjakan harga menjelang hari besar keagamaan.
Menurutnya, peningkatan permintaan bahan pokok biasanya terjadi menjelang Ramadan dan Idulfitri. Kondisi tersebut seringkali memicu kenaikan harga di pasar.
“Menjelang hari raya biasanya terjadi inflasi. Hari ini kita siapkan paket sembako dengan harga subsidi, dari Rp90 ribu menjadi Rp50 ribu per paket,” ujarnya di hadapan masyarakat.
Dengan adanya subsidi tersebut, masyarakat diharapkan dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau sehingga tekanan ekonomi menjelang hari besar dapat sedikit berkurang.
Kegiatan pasar murah juga menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam menjaga stabilitas harga di tingkat daerah, khususnya pada komoditas pangan yang menjadi penyumbang inflasi.
Inflasi Menjelang Hari Besar Keagamaan
Krisantus mengakui bahwa inflasi menjelang hari besar keagamaan merupakan fenomena yang hampir selalu terjadi setiap tahun. Lonjakan permintaan masyarakat terhadap berbagai komoditas pangan sering kali tidak diimbangi dengan ketersediaan pasokan yang memadai.
Akibatnya, harga berbagai bahan pokok di pasar mengalami kenaikan yang berdampak langsung pada daya beli masyarakat.
Ia menilai bahwa kondisi tersebut tidak bisa hanya diatasi dengan kebijakan jangka pendek seperti pasar murah. Pemerintah daerah perlu menyusun strategi yang lebih komprehensif untuk menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan.
Karena itu, koordinasi lintas sektor menjadi hal yang sangat penting agar berbagai program pengendalian inflasi dapat berjalan secara efektif.
Sinkronisasi Program Antar Dinas
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Kalimantan Barat menekankan pentingnya sinkronisasi program antar perangkat daerah. Ia meminta agar dinas-dinas terkait di lingkungan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota dapat bekerja secara terintegrasi.
Menurutnya, setiap instansi memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di masyarakat.
“Kita pahami bahwa inflasi selalu terjadi menjelang hari raya karena meningkatnya permintaan dan terbatasnya pasokan. Ke depan, saya minta ada sinkronisasi program dinas terkait untuk membangun sentra-sentra produksi kebutuhan pokok yang selama ini menjadi penyumbang inflasi,” tegasnya.
Dengan adanya koordinasi yang baik, berbagai program pemerintah di bidang pangan dan pertanian diharapkan dapat berjalan lebih efektif serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Penguatan Sentra Produksi Kebutuhan Pokok
Selain memperkuat koordinasi antar instansi, Wagub Krisantus juga mendorong pengembangan sentra-sentra produksi bahan pokok di daerah. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan ketersediaan pasokan pangan secara berkelanjutan.
Jika daerah memiliki sentra produksi yang kuat, ketergantungan terhadap pasokan dari luar wilayah dapat berkurang. Hal ini sekaligus dapat membantu menekan potensi kenaikan harga ketika permintaan meningkat.
Penguatan sentra produksi juga dinilai mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih luas, seperti membuka peluang usaha bagi masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku usaha di sektor pangan.
Dengan demikian, strategi pengendalian inflasi tidak hanya berfokus pada stabilitas harga semata, tetapi juga memperkuat struktur ekonomi daerah.
Kolaborasi Pemerintah Provinsi dan Daerah
Wagub Krisantus berharap pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Barat dapat terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah provinsi dalam mengelola sektor pangan dan kebutuhan pokok.
Kerja sama tersebut penting agar kebijakan yang diambil dapat saling mendukung dan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Ia juga menekankan bahwa perencanaan pembangunan sentra produksi harus disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah. Dengan memanfaatkan sumber daya lokal secara optimal, kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi tanpa harus bergantung pada pasokan dari luar daerah.
Pendekatan ini diyakini dapat meningkatkan ketahanan pangan daerah sekaligus mengurangi risiko inflasi yang sering muncul menjelang hari besar keagamaan.
Menjaga Stabilitas Harga untuk Kesejahteraan Masyarakat
Upaya pengendalian inflasi merupakan bagian penting dari kebijakan ekonomi daerah. Stabilitas harga bahan pokok tidak hanya berdampak pada daya beli masyarakat, tetapi juga berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi secara keseluruhan.
Melalui program pasar murah dan rencana penguatan sentra produksi, pemerintah daerah berupaya menciptakan sistem distribusi dan produksi pangan yang lebih stabil.
Dengan langkah tersebut, diharapkan masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang wajar, terutama pada momentum penting seperti Ramadan dan Idulfitri.
Ke depan, sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta berbagai pihak terkait diharapkan mampu menciptakan solusi jangka panjang dalam mengendalikan inflasi dan menjaga ketahanan pangan di Kalimantan Barat.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Borneotribun.com
