MBG Kalbar Diawasi Ketat BPKP

Reza Aditiya g    Kamis, Maret 12, 2026    Comment   

MBG Kalbar Diawasi Ketat BPKP

BPKP mengawal Program Makan Bergizi Gratis di Kalbar untuk memastikan penggunaan anggaran tepat sasaran serta meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

Pontianak – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyatakan terus mengawal akuntabilitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Barat agar penggunaan anggaran negara tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat penerima manfaat.

Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Barat, Rudy M. Harahap, di Pontianak, Rabu, mengatakan pengawasan dilakukan untuk memastikan setiap anggaran yang dialokasikan pemerintah benar-benar berkonversi menjadi asupan gizi yang diterima langsung oleh masyarakat.

Menurut Rudy, pihaknya telah menurunkan tim untuk melakukan pemantauan, evaluasi, sekaligus mitigasi risiko pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah tersebut dilakukan untuk menjamin mutu makanan, kecukupan gizi, keamanan pangan, serta efektivitas penggunaan anggaran dalam program tersebut.

Pengawasan yang dilakukan BPKP tidak hanya sebatas pemeriksaan administratif. Lembaga tersebut juga menguji efektivitas sistem pengendalian intern di dapur-dapur SPPG agar tidak terjadi celah penyimpangan dalam pelaksanaan program.

Jika ditemukan ketidaksesuaian data maupun kualitas layanan, BPKP mendorong perbaikan dilakukan secara langsung oleh pihak terkait. Pendekatan ini dilakukan agar Program Makan Bergizi Gratis berjalan transparan dan akuntabel.

Selama bulan Ramadhan, pengawasan difokuskan pada penyesuaian mekanisme distribusi makanan yang mengalami perubahan pola penyaluran kepada masyarakat penerima manfaat.

Di Kabupaten Kubu Raya, sistem distribusi makanan disesuaikan menjadi paket bahan makanan kering. Kebijakan tersebut diterapkan sebagai solusi menghadapi tantangan logistik sekaligus menjaga kualitas gizi dan higienitas pangan hingga waktu berbuka puasa.

Menurut Rudy, program tersebut harus adaptif terhadap kondisi sosial dan keagamaan masyarakat. Skema paket kering selama Ramadhan dinilai menjadi langkah tepat untuk menjaga kualitas nutrisi agar tidak menurun akibat jeda distribusi yang panjang.

Selain memastikan kualitas nutrisi, BPKP juga menilai Program Makan Bergizi Gratis memiliki dampak strategis terhadap penguatan ekonomi daerah, khususnya di wilayah pedesaan dan perbatasan.

Di Kabupaten Sambas, setiap unit SPPG rata-rata mampu menyerap sekitar 15 tenaga kerja lokal. Selain itu, sekitar 70 persen alokasi anggaran program turut menggerakkan perputaran ekonomi di sekitar wilayah operasional dapur layanan gizi tersebut.

Dengan rencana pengembangan puluhan unit SPPG di setiap kabupaten dan kota di Kalimantan Barat, program ini dinilai tidak hanya sebagai intervensi pemenuhan pangan, tetapi juga instrumen baru dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

BPKP menegaskan pengawasan terhadap Program Makan Bergizi Gratis akan terus dilakukan agar pelaksanaannya tetap transparan, akuntabel, serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas gizi masyarakat.

Kata kunci: Program Makan Bergizi Gratis, BPKP Kalbar, Pengawasan Anggaran.

Efisiensi Pengeluaran Negara Capai Rp4,601 Triliun di Kalbar

Redaksi    Kamis, Februari 01, 2024    Comment   

Efisiensi Pengeluaran Negara Capai Rp4,601 Triliun di Kalbar

Kepala Perwakilan BPKP Kalbar Rudy M. Harahap. ANTARA/Dedi

PONTIANAK - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) telah berhasil menjalankan tugasnya dalam mengawasi dan memastikan akuntabilitas keuangan dan pembangunan di seluruh daerah Kalbar pada tahun 2023. 

Hasilnya, kontribusi positif terhadap efisiensi pengeluaran keuangan negara mencapai Rp4,601 triliun.

"Kami di BPKP senantiasa berupaya untuk beradaptasi dengan perkembangan lingkungan strategis," kata Kepala Perwakilan BPKP Kalbar, Rudy M Harahap, di Pontianak, pada hari Rabu.

Rudy menjelaskan bahwa secara keseluruhan, BPKP Provinsi Kalbar telah memberikan kontribusi positif terhadap keuangan negara/daerah sebesar Rp4,657 triliun. 

Angka tersebut terdiri dari optimalisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp2,461 miliar, efisiensi pengeluaran negara/daerah sebesar Rp4,601 triliun, dan penyelamatan keuangan negara/daerah sebesar Rp53,56 miliar.

"Selain itu, evaluasi BPKP terhadap perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah di Kalbar berhasil mengungkap potensi program/kegiatan yang tidak efektif dan tidak efisien senilai Rp4,601 triliun atau 77,02 persen dari total anggaran pada lima sektor, yaitu ketahanan pangan, kemiskinan, UMKM, stunting, dan pariwisata," tambahnya.

Rudy meminta agar semua pemerintah daerah di Kalbar terus meningkatkan komitmennya dalam mewujudkan good governance atau pemerintahan yang baik.

"Pemerintahan yang baik dapat diwujudkan melalui implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), manajemen risiko, dan pengendalian korupsi," ujarnya.

Sementara itu, Penjabat Gubernur Kalbar, Harisson, mengajak BPKP untuk terus bersinergi dan membimbing pemerintah daerah dalam perencanaan yang berbasis risiko dan berorientasi pada hasil.

"Kerja sama, sinergi, dan kolaborasi yang telah terjalin dengan baik selama ini akan terus dipertahankan dan ditingkatkan, demi memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat Kalimantan Barat," tambahnya.

Sumber: Antara/Dedi

Editor: Yakop