Sensus Ekonomi 2026 di Pontianak dimulai 15 Juni–31 Agustus. BPS mendata aktivitas ekonomi warga hingga sektor digital untuk perencanaan pembangunan.

PONTIANAK - Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pontianak mulai melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. 

Kegiatan pendataan ini dilakukan langsung ke lapangan, termasuk mendata Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono yang menerima petugas di rumahnya pada Senin (22/6/2026) pagi.

Pelaksanaan sensus dilakukan dengan mendatangi rumah warga serta pelaku usaha untuk mengumpulkan data aktivitas ekonomi masyarakat. 

Pendataan mencakup jumlah anggota keluarga, pekerjaan, aktivitas usaha, hingga aset yang dimiliki.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono yang didampingi istrinya, Yanieta Arbiastutie, menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. 

Ia menilai data tersebut penting sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah.

“Sensus Ekonomi ini bertujuan untuk mendata kondisi ekonomi masyarakat Kota Pontianak. Nantinya petugas BPS akan mengunjungi rumah-rumah warga untuk mengumpulkan data terkait jumlah penghuni dalam kartu keluarga, pekerjaan, aktivitas ekonomi, hingga aset yang dimiliki,” ujar Edi.

Ia menambahkan, data hasil sensus akan menjadi acuan penting dalam penyusunan program pembangunan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk dalam menarik minat investor.

“Data ini akan menjadi dasar dalam penyusunan berbagai program dan kebijakan. Kondisi ekonomi suatu daerah akan menentukan minat investor,” katanya.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala BPS Kota Pontianak, Amad Badar, mengatakan pelaksanaan sensus berjalan sesuai rencana sejak dimulai pada 15 Juni 2026. 

Petugas telah diterjunkan untuk mendata rumah tangga hingga pelaku usaha di seluruh wilayah kota.

Ia menegaskan, pendataan tidak hanya menyasar usaha konvensional, tetapi juga sektor ekonomi digital yang berkembang pesat.

“Tidak hanya usaha yang tampak secara fisik. Aktivitas ekonomi yang dijalankan dari rumah, seperti jual beli online maupun profesi digital seperti konten kreator dan influencer, juga menjadi bagian dari Sensus Ekonomi,” jelasnya.

BPS menilai data ekonomi kreatif dan digital memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga perlu dihimpun secara akurat. 

Untuk menjaga kualitas data, verifikasi dilakukan dengan berbagai sumber pembanding dari tingkat nasional hingga daerah.

Amad juga mengimbau masyarakat agar menerima petugas sensus dan memberikan jawaban sesuai kondisi sebenarnya. 

Seluruh data dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik.

Oleh: Slamet

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono ajak warga berikan data jujur Sensus Ekonomi 2026 untuk mendukung pembangunan dan kebijakan ekonomi daerah.

PONTIANAK - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengajak masyarakat dan pelaku usaha memberikan data yang benar, lengkap, dan jujur dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di kawasan Car Free Day Ayani Megamall Pontianak, Minggu (21/6/2026).

Ajakan itu disampaikan saat kegiatan zumba massal yang menjadi bagian dari pencanangan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik. Menurut Edi, sensus yang dilakukan setiap 10 tahun sekali ini sangat penting untuk menghasilkan data ekonomi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ia menegaskan, sebagai kota perdagangan dan jasa, Pontianak membutuhkan data yang tepat untuk mendukung perumusan kebijakan pembangunan, mulai dari penguatan UMKM, peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Bagi Kota Pontianak yang dikenal sebagai kota perdagangan dan jasa, data ekonomi yang akurat sangat diperlukan untuk merumuskan kebijakan yang tepat sasaran,” ujarnya.

Edi juga menjelaskan, petugas sensus akan turun langsung ke lapangan secara door-to-door pada Juni hingga Agustus 2026 dengan identitas resmi BPS berupa rompi dan kartu tanda pengenal. Ia meminta masyarakat untuk menerima petugas dengan baik serta memberikan informasi secara jujur dan lengkap.

“Sensus Ekonomi 2026 ini banyak manfaatnya untuk kita mendapatkan data yang paling akurat, untuk mendukung pembangunan,” kata Edi.

Ia juga menegaskan, seluruh data masyarakat akan dijaga kerahasiaannya. “Perlu saya tegaskan bahwa seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya. Jadi masyarakat tidak perlu takut. Data ini hanya untuk kepentingan statistik,” ujarnya.

Edi menilai kualitas data akan sangat menentukan arah kebijakan pembangunan. Data yang tidak akurat berisiko membuat program tidak tepat sasaran, sementara data yang valid akan membantu pemerintah memahami kondisi ekonomi secara menyeluruh.

Ia berharap Sensus Ekonomi 2026 dapat berjalan lancar dengan dukungan masyarakat. Pemkot Pontianak juga menegaskan komitmen melanjutkan pembangunan prioritas seperti trotoar, waterfront, drainase, ruang terbuka hijau, serta penguatan ruang usaha UMKM.

“Marilah bersama-sama berkolaborasi dan bersinergi membangun kota ini,” ujarnya.

Oleh: Slamet Ardiansyah

Grafik pertumbuhan ekspor Indonesia kuartal II-2025 berdasarkan data BPS. (Gambar ilustrasi)

JAKARTA - Nilai ekspor Indonesia menunjukkan kinerja positif pada kuartal II-2025. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat total ekspor mencapai US$68,69 miliar selama periode April–Juni 2025, naik 9,56% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kenaikan ini menjadi salah satu titik terang di tengah tekanan pertumbuhan ekonomi yang masih lesu.

Peningkatan ekspor ini sebagian besar didorong oleh lonjakan permintaan global terhadap komoditas unggulan Indonesia seperti batu bara, CPO (Crude Palm Oil), dan logam dasar. Selain itu, pelaku usaha juga mempercepat pengiriman barang atau melakukan front-loading sebelum rencana kenaikan tarif impor oleh Amerika Serikat diberlakukan, terutama untuk sektor produk olahan industri dan manufaktur.

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan bahwa strategi percepatan ekspor oleh eksportir cukup berhasil mengangkat nilai ekspor dalam jangka pendek. “Kita melihat adanya kecenderungan pengusaha untuk mempercepat pengiriman, terutama ke pasar-pasar besar seperti AS dan Tiongkok. Ini memberi dampak langsung terhadap nilai ekspor kuartal ini,” ujarnya dalam konferensi pers, Senin (4/8/2025).

Kementerian Perdagangan juga menyebut bahwa perbaikan permintaan dari negara mitra dagang utama turut menjadi faktor pendorong. "Permintaan dari India, Jepang, dan kawasan ASEAN juga mulai pulih, sehingga menopang ekspor non-migas," ujar Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Budi Santoso. Ia menambahkan, pemerintah terus mendorong diversifikasi pasar dan komoditas agar ekspor tetap resilien.

Kenaikan ekspor ini diharapkan mampu menyeimbangkan pelemahan di sektor konsumsi domestik dan investasi. Namun, analis ekonomi mengingatkan bahwa efek front-loading bersifat sementara dan ekspor pada kuartal III bisa kembali menurun jika situasi global memburuk atau tarif AS resmi diberlakukan. Pemerintah pun diminta segera merespons dengan langkah jangka panjang untuk menjaga momentum positif ini.

Grafik pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 kuartal I dan II. (Gambar ilustrasi)

JAKARTA — Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan mengalami perlambatan pada kuartal II 2025 dan diproyeksikan berada di bawah 5% secara tahunan (year-on-year/yoy). 

Prediksi ini muncul menjelang rilis resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dijadwalkan pada Selasa, 5 Agustus 2025. 

Pelemahan konsumsi rumah tangga disebut-sebut menjadi penyebab utama melambatnya laju pertumbuhan.

Dari konsensus pasar yang dihimpun CNBC Indonesia terhadap 13 institusi keuangan dan riset, pertumbuhan ekonomi kuartal II 2025 diperkirakan hanya mencapai 4,78% (yoy). 

Jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya (quarter to quarter/qtq), ekonomi nasional diprediksi tumbuh 3,69%. 

Ini menunjukkan tren melambat dibanding kuartal I 2025 yang tercatat tumbuh 4,87% (yoy), namun justru terkontraksi 0,98% (qtq).

"Tekanan terbesar datang dari sisi konsumsi domestik yang belum sepenuhnya pulih, terutama dari kelompok menengah ke bawah," ungkap Ekonom Bank Mandiri, Andri Rachman, Senin (4/8/2025). 

Ia menambahkan, pertumbuhan belanja masyarakat cenderung stagnan meski sudah memasuki semester kedua tahun ini.

Faktor lain yang turut memengaruhi adalah masih lemahnya penyerapan anggaran pemerintah serta ekspor yang belum maksimal karena perlambatan ekonomi global. 

Sementara itu, investasi swasta juga dinilai belum terlalu agresif akibat kondisi ketidakpastian politik menjelang pelantikan presiden baru.

Jika prediksi pasar ini terbukti benar saat data resmi dirilis, maka ekonomi Indonesia mencatat pertumbuhan di bawah 5% selama dua kuartal berturut-turut. 

Kondisi ini dapat menjadi sinyal perlunya dorongan tambahan dari pemerintah, baik lewat stimulus fiskal maupun insentif untuk mendorong daya beli masyarakat.