Krisis BBM di Kalbar Terjawab, Warga Diminta Tenang Stok BBM Dipastikan Aman

Ria Sartika    Sabtu, Februari 21, 2026    Comment   

Krisis BBM di Kalbar Terjawab, Warga Diminta Tenang Stok BBM Dipastikan Aman

Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan memperkuat distribusi BBM Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu lewat jalur darat akibat pendangkalan Sungai Kapuas, guna menjaga stok dan stabilitas pasokan di Kalbar.

Pertamina Perkuat Distribusi BBM Sintang Melawi dan Kapuas Hulu Lewat Jalur Darat

PONTIANAK -- PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan mengambil langkah cepat untuk mengatasi gangguan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di wilayah Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, akibat pendangkalan Sungai Kapuas–Melawi dalam beberapa pekan terakhir. Upaya ini dilakukan dengan memperkuat ketahanan stok dan mengoptimalkan jalur distribusi darat.

Area Manager Communication, Relations & CSR Regional Kalimantan, Edi Mangun, menjelaskan bahwa gangguan terjadi karena kedalaman alur sungai menyusut signifikan. Berdasarkan data pemantauan hidrologis, kedalaman air hanya sekitar 2,25 meter, jauh di bawah batas aman navigasi atau safe draft limit empat meter. Kondisi tersebut membuat kapal tanker belum dapat melanjutkan pelayaran normal menuju Fuel Terminal Sintang.

Saat ini, sejumlah kapal tanker berada dalam posisi siap bongkar dan berlabuh di wilayah Sanggau sambil menunggu kepastian izin lokasi jetty dalam skema penanganan darurat. Meski demikian, Pertamina memastikan stok BBM dalam kondisi aman.

Distribusi Dialihkan ke Jalur Darat

Sebagai langkah antisipasi, distribusi BBM diperkuat melalui jalur darat dari Fuel Terminal Sintang dan Integrated Terminal Pontianak. Strategi ini memang memerlukan waktu tempuh lebih panjang dibanding jalur sungai, namun dinilai sebagai solusi paling efektif agar suplai ke SPBU dan lembaga penyalur tetap berjalan.

Pertamina juga memprioritaskan pengiriman ke SPBU yang berada di jalur strategis dan pusat aktivitas masyarakat. Pengawasan distribusi diperketat untuk memastikan penyaluran tepat sasaran dan sesuai regulasi.

Untuk memperkuat koordinasi, pemerintah Kabupaten Melawi menggelar rapat bersama Pertamina yang dipimpin langsung oleh bupati dan dihadiri unsur DPRD, sekretaris daerah, dinas terkait, serta aparat kepolisian. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah meminta percepatan distribusi, optimalisasi suplai ke seluruh SPBU, serta pengetatan pengawasan agar tidak terjadi pembelian berlebihan.

Digitalisasi dan Monitoring Real Time

Dalam menjaga stabilitas pasokan BBM Kalimantan Barat, Pertamina juga mengoptimalkan sistem digitalisasi untuk memantau pergerakan distribusi secara real time. Koordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum terus dilakukan untuk memastikan distribusi berjalan lancar dan merata.

Masyarakat diimbau tetap tenang dan membeli BBM sesuai kebutuhan. Langkah ini penting agar suplai dapat terdistribusi secara adil dan tidak menimbulkan antrean panjang di SPBU.

Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan menegaskan komitmennya untuk mempercepat solusi logistik sungai sekaligus memastikan jalur darat mampu menopang kebutuhan energi masyarakat hingga kondisi alur Sungai Kapuas kembali normal.

FAQ Seputar Distribusi BBM Sintang Melawi dan Kapuas Hulu

1. Mengapa distribusi BBM terganggu di Sintang dan Melawi?
Gangguan terjadi akibat pendangkalan signifikan alur Sungai Kapuas–Melawi sehingga kapal tanker tidak dapat melintas dengan aman.

2. Apakah stok BBM di Kalimantan Barat aman?
Ya, Pertamina memastikan stok dalam kondisi aman dan distribusi tetap berjalan melalui jalur darat.

3. Mengapa jalur darat dipilih sebagai solusi?
Karena jalur sungai belum memenuhi batas aman navigasi, sehingga distribusi darat menjadi alternatif paling efektif untuk menjaga suplai.

4. Apa imbauan untuk masyarakat?
Masyarakat diminta membeli BBM sesuai kebutuhan agar distribusi berjalan lancar dan merata.

5. Apakah ada percepatan operasional SPBU?
Pemerintah daerah dan Pertamina sedang mengupayakan optimalisasi jam operasional dan pengawasan distribusi di SPBU.

Modus Baru Penyelewengan BBM Subsidi Terbongkar di Klungkung Polda Bali Sita Ribuan Liter Bio Solar

Redaksi    Selasa, Maret 25, 2025    Comment   

Modus Baru Penyelewengan BBM Subsidi Terbongkar di Klungkung Polda Bali Sita Ribuan Liter Bio Solar

Modus Baru Penyelewengan BBM Subsidi Terbongkar di Klungkung Polda Bali Sita Ribuan Liter Bio Solar. (Gambar ilustrasi)

BALI - Polda Bali melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi di Desa Gunaksa, Kabupaten Klungkung, Bali. 

Dalam pengungkapan ini, penyidik menyita 1.400 liter Bio Solar yang diduga disalahgunakan dengan modus penggunaan barcode di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Modus Operasi: Mobil Boks Dimodifikasi dengan Tandon Air

Dirreskrimsus Polda Bali, Kombes Pol. Roy H.M Sihombing, mengungkapkan bahwa dalam kasus ini, penyidik menetapkan seorang pria berinisial KA sebagai tersangka. 

KA diketahui memodifikasi sebuah mobil boks merek Mitsubishi Colt L-300 warna hitam agar bisa menampung BBM subsidi dalam jumlah besar.

“Modus operandi tersangka KA adalah membeli BBM jenis Bio Solar yang disubsidi pemerintah di SPBU dengan menggunakan mobil boks yang telah dimodifikasi. Di dalam mobil tersebut, tersangka memasang pompa penyedot yang menghubungkan tangki kendaraan dengan dua tandon air berkapasitas lebih dari 1.000 liter,” jelas Kombes Pol. Roy, dikutip dari Antara, Senin (24/3/2025).

BBM yang sudah disedot dan disimpan dalam tandon tersebut kemudian dijual kembali dengan keuntungan sebesar Rp1.000 per liter. 

Dalam menjalankan aksinya, KA diduga bekerja sama dengan pegawai SPBU berinisial W dan AS, yang dibayar antara Rp10.000 hingga Rp15.000 setiap kali pengisian BBM.

Baru Beroperasi Dua Hari, Langsung Tertangkap

Polda Bali Berhasil Ungkap Kasus Penyelewengan BBM Subsidi di Klungkung dengan Modus Mobil Boks Modifikasi.

Kepada penyidik, KA mengaku baru dua hari menjalankan aksi penyelewengan BBM subsidi ini. 

Namun, dalam waktu singkat tersebut, ia sudah berhasil mengumpulkan 1.400 liter Bio Solar untuk dijual kembali secara ilegal.

“Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengaku baru memulai aksinya selama dua hari. 

Namun, jumlah BBM yang berhasil dikumpulkan cukup besar, sehingga kami langsung melakukan penindakan,” tambah Kombes Pol. Roy.

Ancaman Hukuman Berat

Atas perbuatannya, KA dijerat dengan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. 

Ancaman hukuman bagi pelaku adalah pidana penjara paling lama enam tahun dan denda maksimal Rp60 miliar.

Kasus ini menjadi perhatian khusus aparat kepolisian, mengingat penyalahgunaan BBM subsidi merugikan masyarakat yang seharusnya mendapatkan bahan bakar dengan harga lebih terjangkau. 

Polda Bali juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan jika mengetahui adanya praktik serupa agar bisa segera ditindaklanjuti.

Pengungkapan kasus ini menunjukkan keseriusan aparat dalam memberantas penyelewengan BBM subsidi. 

Kejahatan semacam ini tidak hanya merugikan negara tetapi juga masyarakat luas yang seharusnya mendapatkan hak atas BBM subsidi dengan harga yang telah ditentukan pemerintah. 

Dengan adanya tindakan tegas dari kepolisian, diharapkan kasus serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang.

Anies Baswedan Soroti Sulitnya Akses BBM di Kalimantan Timur

Redaksi    Kamis, Februari 08, 2024    Comment   

Anies Baswedan Soroti Sulitnya Akses BBM di Kalimantan Timur

Kampanye Akbar Anies Baswedan disambut ribuan warga di halaman GOR Kadrie Oening Sempaja, Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu (7/2/2024). (ANTARA/Ahmad Rifandi)

SAMARINDA - Calon presiden nomor urut 1, Anies Rasyid Baswedan, menyerukan pesan perubahan kepada ribuan pendukungnya yang berkumpul di GOR Kadrie Oening Sempaja, Samarinda, Kalimantan Timur, pada Rabu. 

Dalam kampanye akbarnya di Samarinda, Anies menyoroti sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) di daerah penghasil migas tersebut dengan mengatakan, "Bagaimana mungkin kalau sumbernya di Kalimantan Timur orang kesulitan dapat BBM? Jangan sampai warga Kaltim tidak merasakan kemakmuran di tanah sendiri. Betul tidak?"

Ia mengajak para pendukungnya, terutama kaum ibu-ibu, untuk menjadi agen perubahan dengan merekam pidatonya menggunakan ponsel dan menyebarkannya kepada keluarga dan teman-teman mereka. 

"Kita ingin kebutuhan pokok harganya terjangkau, lapangan pekerjaan terbuka luas, dan mereka yang tinggal di pelosok tidak lagi tertinggal kesehatannya, tidak lagi tertinggal pendidikannya. Mereka harus mendapatkan kesetaraan kesempatan. Amin," ujar Anies.

Selain itu, Anies menekankan pentingnya persatuan dan solidaritas dalam perjuangan untuk perubahan, menyatakan bahwa ini bukanlah perjuangan untuk diri sendiri, tetapi juga untuk jutaan saudara yang memiliki harapan yang sama. 

"Kita berkumpul bukan sekadar untuk memenuhi lapangan. Kita berkumpul karena kita merapatkan barisan untuk perubahan. Kita menginginkan Indonesia yang adil, tidak lagi Indonesia yang penuh dengan ketimpangan, dengan ketidaksetaraan," tegasnya.

Anies juga mengungkapkan rasa syukurnya karena bisa berkunjung ke Kalimantan Timur bersama istri dan anaknya, serta merasa senang melihat antusiasme dan semangat dari masyarakat Samarinda. 

"Rekaman ini jadi bukti. Simpan rekaman ini. Dan itu jadi catatan. Jangan pernah anggap enteng ibu bapak datang ke sini. Bukan karena pembagian makanan, bukan karena pembagian baju, tapi karena ada semangat untuk Indonesia yang lebih baik," pungkas Anies.

Anies dan pasangannya, Muhaimin Iskandar, akan bersaing dengan dua pasangan calon lainnya, yakni Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, dalam pemilihan presiden yang dijadwalkan pada 14 Februari 2024.

Oleh: Antara/Ahmad Rifandi

Editor: Yakop

Polda Kalteng Tangkap Pelaku Penyalahgunaan BBM dan Elpiji di Katingan dan Palangka Raya

Redaksi    Kamis, Februari 01, 2024    Comment   

Polda Kalteng Tangkap Pelaku Penyalahgunaan BBM dan Elpiji di Katingan dan Palangka Raya

Kabid Humas Polda Kalteng Kombes Pol Erlan Munaji (dua dari kiri) menjelaskan didampingi Wadir Krimsus AKBP Bayu Wicaksono menjelaskan terkait penangkapan kedua penyalahgunaan angkutan BBM dan elpiji subsidi di Palangka Raya.

KALTENG - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Tengah telah mengungkap dua kasus tindak pidana terkait penyalahgunaan angkutan bahan bakar minyak (BBM) bio solar di Kabupaten Katingan dan gas elpiji bersubsidi di Kota Palangka Raya.

Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Tengah, AKBP Bayu Wicaksono, menyampaikan bahwa pelaku dalam kasus penyalahgunaan angkutan BBM bio solar yang diamankan di Jalan Tjilik Riwut Km 30 simpang Tumbang Samba, Kelurahan Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, berinisial E. Bayu mengatakan, "Sedangkan untuk penyalahgunaan angkutan gas elpiji subsidi atau elpiji 3 kg yang ditangkap di Jalan Kenanga, Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, berinisial A."

Lebih lanjut, Bayu menjelaskan bahwa pelaku berinisial E melakukan kegiatan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM solar bersubsidi dari pemerintah. 

Barang bukti yang disita dari tangan E meliputi satu unit mobil merk Suzuki model pikap warna hitam dengan nomor polisi KH 8314 FQ, dokumen resmi kendaraan, dan 26 jerigen berisi BBM jenis bio solar.

E berhasil ditangkap pada Kamis, 11 Januari 2024, tanpa perlawanan dari pihak yang bersangkutan. 

Pada hari yang sama, anggota Ditreskrimsus Polda Kalimantan Tengah juga berhasil menangkap seorang pria berinisial A yang terlibat dalam penyalahgunaan angkutan gas elpiji subsidi di Kota Palangka Raya. 

Dari tangan A, polisi menyita 100 tabung gas elpiji subsidi, satu unit mobil merk Daihatsu Gran Max model pick-up warna hitam dengan nomor polisi KH 8849 AS, dan dokumen kendaraan yang sesuai.

Kedua pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan dikenakan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi yang telah mengalami perubahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang, khususnya pada paragraf 5 tentang energi dan sumber daya mineral Pasal 40 yang mengubah ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi.

Bayu menambahkan, "Kedua pelaku telah ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Polda Kalimantan Tengah untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka yang telah meresahkan masyarakat."

Polisi Tangkap Pelaku Penyalahgunaan BBM Subsidi di Tangerang

Redaksi    Kamis, Februari 01, 2024    Comment   

Polisi Tangkap Pelaku Penyalahgunaan BBM Subsidi di Tangerang

Polisi berhasil mengungkap kasus penyelundupan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis pertalite (HO/Polresta Tangerang)

TANGGERANG - Jajaran Kepolisian Resor Kota (Polresta) Tangerang, Polda Banten, telah berhasil mengungkap kasus penyelundupan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite. Dalam pengungkapan ini, satu orang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Kompol Arief Nazarudin Yusuf, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Tangerang, mengungkapkan bahwa tersangka yang ditahan adalah seorang pria berinisial AH. AH dijerat dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun.

Informasi tentang praktik penyalahgunaan BBM ini pertama kali diterima dari masyarakat. Petugas kemudian melakukan observasi dan monitoring di beberapa SPBU di wilayah Kabupaten Tangerang pada Kamis (18/1).

"Kami mendapati beberapa orang membeli BBM jenis Pertalite menggunakan mobil yang tangkinya sudah dimodifikasi di SPBU di Desa Sukamanah, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang," kata Arief.

Ketika dilakukan pemeriksaan, AH tertangkap sedang memompa BBM jenis Pertalite dari tangki kendaraan yang dialirkan ke galon bekas air mineral yang diletakkan di bagian bangku depan mobil.

"Modus operandi penyalahgunaan BBM ini adalah dengan membeli BBM bersubsidi menggunakan kendaraan roda empat yang sudah dimodifikasi," jelasnya.

Interogasi terhadap AH mengungkap bahwa ia rutin membeli BBM dengan menggunakan mobil tangki yang sudah dimodifikasi, dengan kapasitas sekitar 200 liter, setiap hari selama kurang lebih 6 bulan terakhir. BBM ini kemudian dijual kembali.

Arief mengimbau masyarakat untuk tidak terlibat dalam praktik ilegal penyalahgunaan BBM bersubsidi karena tindakan tersebut melanggar hukum. Masyarakat diminta untuk melapor ke kantor polisi terdekat atau menghubungi hotline "Hallo Pak Kapolresta" di nomor 081112301110 apabila menemukan kegiatan yang mencurigakan.

Sumber: Antara/Azmi Syamsul Ma'arif

Editor: Yakop

Massa Sampaikan Keluhan terhadap Tambang Emas dan Ketersediaan BBM di Sekadau

Redaksi    Kamis, Mei 25, 2023    Comment   

Massa Sampaikan Keluhan terhadap Tambang Emas dan Ketersediaan BBM di Sekadau

Massa Sampaikan Keluhan terhadap Tambang Emas dan Ketersediaan BBM di Sekadau. Foto Seorang anggota Polres Sekadau alami luka akibat lempar dari massa.

Sekadau, Kalbar – Ratusan Masyarakat Perwakilan Kecamatan Belitang Hilir dan Kecamatan Sekadau Hilir mendatangi Kantor Bupati serta Kantor DPRD Kabupaten Sekadau, Kamis 25 Mei 2023.

Kedatangan ratusan massa ini dalam rangka menyampaikan keluhan terhadap kondisi yang dialami oleh masyarakat di beberapa daerah di wilayah pedesaan maupun Kecamatan Sekadau Hilir maupun Sekadau Hilir.

Para massa tersebut datang menggunakan berbagai jenis kendaraan, termasuk Dum Truck, Pick Up, mobil pribadi, dan kendaraan roda dua.

Salah satu perwakilan masyarakat dari Kecamatan Belitang Hilir, Sukardi, mengungkapkan bahwa kedatangan mereka ini merupakan spontanitas untuk menyampaikan keluh kesah terkait pekerjaan tambang emas dan ketersediaan BBM yang sulit di daerah mereka.

"Masalah ini berdampak pada banyak orang, ini masalah kebutuhan pokok. Kami berharap Pemerintah Daerah Sekadau dan Anggota DPRD dapat memperhatikan kami, terutama di wilayah Kecamatan Belitang Hilir," ujar Sukardi.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Sekadau, Aron, menyambut baik kehadiran massa dan menyampaikan terima kasih atas kesempatan untuk mendengarkan kondisi dan situasi yang dihadapi oleh masyarakat.

"Pemerintah Daerah selalu menghargai aspirasi masyarakat karena pada akhirnya semua berhubungan dengan pemerintah," kata Aron.

Ini merupakan kali pertama masyarakat menyampaikan aspirasi terkait dengan kerja tambang emas. Namun, terkait dengan WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat), hal ini menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Pemerintah Daerah mendorong masyarakat untuk membentuk kelompok atau koperasi. Pemerintah Daerah akan memfasilitasi terkait dengan pembentukan WPR karena hal ini berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sekadau. Selain itu, terkait sulitnya akses BBM, Pemerintah Daerah akan mengundang pengusaha kios untuk memberikan sosialisasi mengenai aturan yang berlaku.

Kapolres Sekadau, AKBP Suyono, menjelaskan bahwa dalam pertemuan dengan perwakilan masyarakat dan instansi terkait, disepakati bahwa pertambangan ilegal dapat diubah menjadi legal melalui upaya Pemerintah Daerah. "Kami mendukung kegiatan tersebut," papar Suyono.

Dandim 1204/Sanggau Sekadau, Letkol Inf Bayu Yudha Pratama, menjelaskan bahwa perizinan resmi untuk kegiatan pertambangan akan dibuat oleh Pemerintah Daerah dan Kepolisian setelah melalui pembahasan dan koordinasi dengan Polda Kalimantan Barat. Diharapkan dengan adanya perizinan resmi ini, kegiatan pertambangan di wilayah tersebut dapat berjalan secara legal.

Pemerintah Daerah akan membentuk Tim Supervisi yang bertugas untuk memeriksa wilayah-wilayah tempat kegiatan pertambangan berlangsung dan akan mengurus perizinan kegiatan tersebut ke tingkat Provinsi. Hal ini bertujuan agar semua kegiatan pertambangan dapat berjalan secara legal dan masyarakat tidak perlu lagi merasa khawatir.

Dalam kesempatan yang sama, Dandim 1204/Sanggau Sekadau, Letkol Inf Bayu Yudha Pratama, juga menjelaskan bahwa telah dilakukan pembahasan dan koordinasi dengan Polda Kalimantan Barat terkait masalah pertambangan. Dalam upaya menjadikan kegiatan pertambangan menjadi legal, akan dibentuk Tim Supervisi yang akan melakukan pengecekan terhadap wilayah-wilayah tempat pertambangan dilakukan. Hasil dari pengecekan ini akan digunakan untuk mengurus perizinan resmi ke tingkat Provinsi.

Selain itu, Dandim Bayu Yudha Pratama juga mengungkapkan harapannya agar suplai BBM dapat terjamin. Pemerintah Daerah akan mengundang pemilik kios dan pihak Pertamina untuk melakukan sosialisasi mengenai aturan-aturan yang berlaku. Pemerintah Daerah juga akan mendorong agar distribusi BBM dapat berjalan lancar hingga ke wilayah Belitang dan Nanga Mahap.

Dengan demikian, melalui pertemuan ini diharapkan keluhan masyarakat terkait kondisi pertambangan dan ketersediaan BBM dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dan instansi terkait. Upaya untuk mengubah kegiatan pertambangan ilegal menjadi legal akan dilakukan, serta langkah-langkah akan diambil untuk memastikan akses dan distribusi BBM dapat berjalan dengan lancar ke seluruh wilayah terdampak.