Sebanyak 717 Calon Haji Banjarmasin Siap Berangkat Ke Makkah Tahun 2026

Pian    Kamis, April 16, 2026    Comment   

Sebanyak 717 Calon Haji Banjarmasin Siap Berangkat Ke Makkah Tahun 2026

Pemkot Banjarmasin resmi memberangkatkan 717 calon haji tahun 2026. Jamaah dilepas di Masjid Jami Sungai Jingah dan terbagi dalam enam kloter dari Embarkasi Banjarmasin.

BANJARMASIN — Pemerintah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel), resmi memberangkatkan sebanyak 717 jamaah calon haji untuk menunaikan ibadah haji tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi ke Tanah Suci Makkah dan Madinah, Arab Saudi.

Prosesi pelepasan jamaah berlangsung khidmat di Masjid Jami Sungai Jingah, Banjarmasin, Kamis, yang dihadiri unsur pemerintah daerah serta keluarga jamaah.

Wali Kota Banjarmasin HM Yamin diwakili Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Dolly Syahbana, didampingi Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Banjarmasin H. Ahmad Sya'rani, secara resmi melepas keberangkatan jamaah calon haji tersebut.

Pesan Pemerintah Untuk Jamaah Haji

Dalam sambutannya, Dolly Syahbana menyampaikan ucapan selamat kepada para jamaah yang mendapatkan kesempatan berharga untuk menunaikan rukun Islam kelima pada tahun ini.

Ia mengingatkan bahwa ibadah haji bukan hanya perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual yang membutuhkan kesabaran dan kekuatan mental.

"Kami mengucapkan selamat kepada seluruh jamaah yang telah mendapatkan giliran menunaikan ibadah haji tahun 2026 ini," ujar Dolly.

Kegiatan pelepasan jamaah juga dirangkai dengan pelaksanaan salat hajat, yang diikuti jamaah dan masyarakat sekitar.

Dalam kesempatan tersebut, Dolly mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendoakan agar jamaah diberikan kesehatan, kekuatan, kemudahan, serta kelancaran selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.

Ia juga berpesan agar jamaah senantiasa menjaga niat, memperkuat kesabaran, serta menjunjung tinggi kebersamaan selama menjalankan ibadah.

"Jagalah hati tetap bersih, saling membantu, dan tunjukkan bahwa jamaah haji dari Kota Banjarmasin berakhlak baik, tertib, serta saling menguatkan," pesannya.

717 Jamaah Dibagi Dalam Enam Kloter

Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Banjarmasin, H. Ahmad Sya'rani, menjelaskan bahwa 717 jamaah calon haji Kota Banjarmasin dibagi menjadi enam kelompok terbang (kloter) yang akan diberangkatkan melalui Embarkasi Banjarmasin.

Ia menjelaskan bahwa jadwal keberangkatan dimulai dari kloter pertama hingga kloter terakhir secara bertahap.

Menurutnya, kloter pertama (01) dijadwalkan masuk Asrama Haji Banjarbaru pada 23 April 2026, dan akan diberangkatkan menuju Tanah Suci pada 24 April 2026.

Sedangkan kloter terakhir (19) dijadwalkan berangkat pada 21 Mei 2026.

Kuota Haji Kalsel 2026 Capai 5.187 Orang

Selain itu, Ahmad Sya'rani juga mengungkapkan bahwa kuota haji Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026 mencapai 5.187 orang.

Jumlah tersebut terbagi dalam 14 kelompok terbang (kloter) yang akan diberangkatkan secara bertahap menuju Arab Saudi.

Ia berharap seluruh jamaah dapat menjaga kesehatan dan mempersiapkan diri dengan baik sebelum keberangkatan.

Harapan Untuk Jamaah Haji

Momentum pelepasan jamaah haji menjadi momen haru bagi keluarga dan masyarakat yang hadir. Banyak di antara mereka yang ikut mendoakan agar jamaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat.

Pemerintah Kota Banjarmasin juga menegaskan komitmennya untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah haji, mulai dari proses administrasi hingga keberangkatan.

Dengan persiapan yang matang dan dukungan berbagai pihak, diharapkan jamaah haji asal Banjarmasin dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk serta menjadi teladan dalam menjaga kebersamaan dan ketertiban selama di Tanah Suci.

FAQ

Berapa jumlah calon haji Banjarmasin tahun 2026?
Sebanyak 717 jamaah calon haji dari Kota Banjarmasin akan berangkat pada musim haji tahun 2026.

Berapa jumlah kloter jamaah haji Banjarmasin?
Jamaah calon haji Banjarmasin dibagi dalam enam kloter melalui Embarkasi Banjarmasin.

Kapan kloter pertama berangkat?
Kloter pertama dijadwalkan masuk asrama pada 23 April 2026 dan berangkat pada 24 April 2026.

Berapa total kuota haji Kalimantan Selatan tahun 2026?
Kuota haji Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026 sebanyak 5.187 orang yang terbagi dalam 14 kloter.

Di mana pelepasan jamaah dilakukan?
Pelepasan jamaah dilakukan di Masjid Jami Sungai Jingah, Banjarmasin.

UMKM Tasbih Kayu Kaukah Dibina Bea Cukai Banjarmasin Siap Go Internasional

Pian    Kamis, April 16, 2026    Comment   

UMKM Tasbih Kayu Kaukah Dibina Bea Cukai Banjarmasin Siap Go Internasional

Bea Cukai Banjarmasin mendampingi UMKM tasbih kayu kaukah agar siap ekspor. Edukasi kepabeanan membuka peluang produk lokal menembus pasar global. (Gambar ilustrasi)

BANJARMASIN — Kantor Bea Cukai Banjarmasin terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya perajin tasbih berbahan kayu kaukah, agar mampu menembus pasar ekspor dan bersaing di pasar internasional.

Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai (PCK) III Kantor Bea Cukai Banjarmasin, M Ruslieyadi, menyampaikan bahwa kayu kaukah memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama jika diolah menjadi produk tasbih yang memiliki nilai seni dan spiritual tinggi.

“Kayu kaukah ini dikenal menjadi olahan tasbih yang potensinya besar untuk bisa ekspor,” kata M Ruslieyadi di Banjarmasin, Rabu.

Pendampingan UMKM Dari Hulu Hingga Hilir

Dalam upaya memperkuat kesiapan UMKM, Bea Cukai Banjarmasin memberikan pendampingan menyeluruh yang mencakup seluruh proses ekspor, mulai dari tahap awal produksi hingga pengiriman barang ke negara tujuan.

Pendampingan tersebut difokuskan pada pemahaman tata laksana kepabeanan, sehingga para perajin tasbih kayu kaukah di Kalimantan Selatan memiliki bekal yang cukup untuk menjadi eksportir mandiri.

Langkah ini juga menjadi bukti nyata bahwa peluang ekspor tidak hanya terbuka bagi perusahaan besar, tetapi juga bagi UMKM yang memiliki produk berkualitas dan memahami prosedur yang benar.

“Melalui asistensi ini, kami ingin membantah stigma bahwa ekspor itu hanya dapat dilakukan perusahaan besar,” ujar Ruslieyadi.

Edukasi Praktis, Bukan Sekadar Teori

Bea Cukai Banjarmasin tidak hanya memberikan materi teori, tetapi juga pendekatan praktis yang memudahkan pelaku usaha memahami proses ekspor secara sistematis.

Para perajin mendapatkan pemahaman tentang dokumen ekspor, prosedur administrasi, hingga cara kerja sistem kepabeanan secara menyeluruh.

Dengan pendekatan tersebut, pelaku UMKM kini mengetahui secara detail dokumen yang harus disiapkan serta langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum mengekspor produk mereka.

“Jadi edukasi yang diberikan tidak sekadar teori di atas kertas, namun kami secara sistematis membedah seluruh tahapan prosedur ekspor agar mudah dipahami,” katanya.

Bangun Kepercayaan Diri UMKM Untuk Go Global

Langkah proaktif Bea Cukai Banjarmasin ini bertujuan meningkatkan kemandirian sekaligus rasa percaya diri para pelaku UMKM agar berani memanfaatkan peluang pasar global.

Selain itu, pendampingan ini juga diharapkan mampu memperkuat daya saing produk kerajinan lokal, khususnya tasbih kayu kaukah, di tengah persaingan produk internasional.

Dengan kualitas bahan alami dan proses pengerjaan yang unik, tasbih kayu kaukah dinilai memiliki daya tarik tersendiri di pasar luar negeri, terutama di negara-negara dengan permintaan tinggi terhadap produk bernilai spiritual dan kerajinan tangan.

“Kami berkomitmen untuk terus mendampingi UMKM ini hingga produk tasbih kaukah mereka sukses membelah lautan menuju negara tujuan,” kata Ruslieyadi.

Potensi Kayu Kaukah Jadi Komoditas Ekspor Unggulan

Kayu kaukah dikenal sebagai bahan baku yang memiliki nilai estetika tinggi dan aroma khas, sehingga sering dijadikan bahan utama dalam pembuatan tasbih.

Dengan meningkatnya minat pasar internasional terhadap produk kerajinan berbasis bahan alami, peluang ekspor tasbih kayu kaukah dari Kalimantan Selatan dinilai semakin terbuka lebar.

Jika didukung dengan pemahaman kepabeanan yang baik, UMKM lokal memiliki kesempatan besar untuk memperluas jangkauan pasar sekaligus meningkatkan pendapatan.

Komitmen Berkelanjutan Untuk UMKM

Upaya yang dilakukan Bea Cukai Banjarmasin merupakan bagian dari strategi jangka panjang pemerintah dalam memperkuat sektor UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional.

Pendampingan berkelanjutan diharapkan mampu menciptakan lebih banyak eksportir baru dari sektor UMKM, sekaligus memperkenalkan produk lokal Indonesia ke pasar global.

Langkah ini juga sejalan dengan program nasional untuk meningkatkan nilai ekspor nonmigas melalui penguatan produk kerajinan khas daerah.

FAQ

Apa itu kayu kaukah?
Kayu kaukah adalah jenis kayu yang sering digunakan sebagai bahan pembuatan tasbih karena memiliki aroma khas dan nilai estetika tinggi.

Mengapa tasbih kayu kaukah berpotensi ekspor?
Karena produk ini memiliki nilai seni, keunikan bahan alami, serta permintaan yang stabil di pasar internasional.

Apa peran Bea Cukai dalam membantu UMKM?
Bea Cukai memberikan pendampingan terkait prosedur ekspor, dokumen kepabeanan, serta edukasi agar UMKM dapat menjadi eksportir mandiri.

Apakah UMKM bisa melakukan ekspor tanpa perusahaan besar?
Ya. Dengan pemahaman prosedur dan dokumen yang tepat, UMKM dapat mengekspor produk secara mandiri.

Apa manfaat pendampingan ekspor bagi UMKM?
Meningkatkan kemampuan ekspor, memperluas pasar, serta menambah potensi pendapatan usaha.

Ditjenpas Kalsel Ajak Masyarakat Dukung Produk Warga Binaan Lewat Bazar

Pian    Kamis, April 16, 2026    Comment   

Ditjenpas Kalsel Ajak Masyarakat Dukung Produk Warga Binaan Lewat Bazar

Kanwil Ditjenpas Kalsel menggelar bazar karya warga binaan dalam rangka Hari Bakti Pemasyarakatan ke-62, menampilkan produk pertanian dan kerajinan bernilai ekonomis.

BANJARMASIN — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kalimantan Selatan menggelar bazar produk hasil karya warga binaan dari seluruh lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) di wilayah tersebut.

Kegiatan ini digelar sebagai bagian dari rangkaian Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) ke-62 tahun 2026, yang diperingati setiap tanggal 27 April.

Kepala Kanwil Ditjenpas Kalimantan Selatan, Mulyadi, mengatakan bazar tersebut menjadi momentum penting untuk menunjukkan hasil nyata dari program pembinaan kemandirian di lingkungan pemasyarakatan.

“Bazar ini kami laksanakan dalam rangkaian semarak Hari Bakti Pemasyarakatan ke-62 tahun 2026,” ujar Mulyadi di Banjarmasin, Rabu.

Beragam Produk Kreatif Warga Binaan Dipamerkan

Dalam bazar tersebut, berbagai produk unggulan hasil karya warga binaan dipamerkan dan dijual kepada masyarakat.

Produk yang tersedia cukup beragam, mulai dari:

• Hasil pertanian seperti sayur dan buah segar

• Kerajinan tangan bernilai estetika

• Produk kreatif dengan nilai ekonomis

• Barang hasil keterampilan kerja warga binaan

Menurut Mulyadi, produk-produk yang ditampilkan merupakan bukti nyata bahwa warga binaan memiliki potensi dan kemampuan untuk menghasilkan karya berkualitas.

Melalui kegiatan ini, masyarakat bisa melihat langsung hasil pembinaan yang selama ini dilakukan di dalam lapas dan rutan.

Dukungan Masyarakat Jadi Motivasi Moral Bagi WBP

Mulyadi menegaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam membeli produk warga binaan memiliki dampak yang besar terhadap keberlanjutan program pembinaan.

Selain memberikan manfaat ekonomi, dukungan tersebut juga menjadi motivasi moral bagi warga binaan untuk terus berkarya.

“Dengan masyarakat membelinya artinya memberikan suntikan motivasi moral sekaligus ikut serta mendukung keberlanjutan program pembinaan,” jelasnya.

Partisipasi publik dinilai penting dalam membangun rasa percaya diri warga binaan agar mampu kembali ke masyarakat setelah menjalani masa pidana.

Bekal Keterampilan Untuk Masa Depan Warga Binaan

Program pembinaan kemandirian menjadi salah satu fokus utama Ditjenpas dalam membentuk warga binaan yang siap kembali ke masyarakat.

Melalui pelatihan dan kegiatan produktif seperti pertanian, kerajinan, dan usaha kecil, warga binaan dibekali keterampilan yang bisa menjadi sumber penghasilan setelah bebas nanti.

Mulyadi menambahkan bahwa tujuan utama dari program tersebut adalah mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana.

Dengan memiliki keterampilan usaha, warga binaan diharapkan mampu hidup mandiri dan berkontribusi positif bagi lingkungan sosial.

Makna Hari Bakti Pemasyarakatan Ke-62

Hari Bakti Pemasyarakatan diperingati setiap tanggal 27 April, sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah berdirinya sistem pemasyarakatan di Indonesia.

Momentum ini juga menjadi ajang evaluasi dan peningkatan kualitas layanan pemasyarakatan.

Selain itu, peringatan HBP bertujuan untuk:

• Meningkatkan profesionalisme petugas pemasyarakatan

• Mengevaluasi kinerja pembinaan

• Memperkuat program pengembangan warga binaan

• Mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses reintegrasi sosial

Perayaan HBP ke-62 tahun 2026 diharapkan dapat memperkuat citra pemasyarakatan sebagai sistem yang humanis dan berorientasi pada pembinaan.

Dampak Positif Bazar Bagi Program Pembinaan

Bazar hasil karya warga binaan bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi memiliki dampak nyata terhadap keberlanjutan program pembinaan.

Beberapa manfaat yang diharapkan dari kegiatan ini antara lain:

• Membuka peluang pemasaran produk warga binaan

• Meningkatkan kepercayaan diri warga binaan

• Memperkenalkan hasil pembinaan kepada masyarakat

• Mendukung ekonomi produktif di lingkungan pemasyarakatan

Dengan semakin banyak masyarakat yang mengenal dan membeli produk warga binaan, peluang keberhasilan reintegrasi sosial juga semakin besar.

FAQ

Apa itu Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP)?

Hari Bakti Pemasyarakatan adalah peringatan tahunan setiap 27 April untuk mengenang berdirinya sistem pemasyarakatan di Indonesia.

Apa tujuan bazar produk warga binaan?

Tujuannya untuk memamerkan hasil pembinaan keterampilan, meningkatkan motivasi warga binaan, serta memperkenalkan produk mereka kepada masyarakat.

Produk apa saja yang dijual dalam bazar?

Produk meliputi hasil pertanian seperti sayur dan buah, serta berbagai kerajinan tangan dan produk kreatif lainnya.

Mengapa masyarakat dianjurkan membeli produk warga binaan?

Karena pembelian produk menjadi dukungan moral dan ekonomi bagi warga binaan serta membantu keberlanjutan program pembinaan.

Apa manfaat pembinaan kemandirian bagi warga binaan?

Pembinaan ini memberikan keterampilan usaha yang dapat digunakan untuk hidup mandiri setelah bebas dan mencegah pengulangan tindak pidana.

DPRD Dan Pemkot Banjarmasin Sepakat Perkuat Aturan Kawasan Tanpa Asap Rokok

Ria Sartika    Senin, April 13, 2026    Comment   

DPRD Dan Pemkot Banjarmasin Sepakat Perkuat Aturan Kawasan Tanpa Asap Rokok

DPRD dan Pemkot Banjarmasin sepakat memperkuat aturan Kawasan Tanpa Asap Rokok melalui revisi Perda lama guna melindungi kesehatan masyarakat. (Gambar ilustrasi)

BANJARMASIN – DPRD Kota Banjarmasin bersama pemerintah kota setempat sepakat memperkuat aturan kawasan tanpa asap rokok melalui revisi peraturan daerah (Perda) lama. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan perlindungan kesehatan masyarakat sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat.

Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin Mathari menyampaikan bahwa revisi terhadap Perda Nomor 7 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok menjadi kebutuhan mendesak karena implementasi aturan sebelumnya dinilai belum maksimal.

Menurut Mathari, salah satu kelemahan Perda lama adalah belum secara tegas mengatur soal asap rokok dalam implementasinya di lapangan.

“Kenapa harus kita revisi Perda ini, memang ada peraturan tapi belum maksimal dilaksanakan, kalimatnya tidak tertera asap rokok,” ujarnya di Banjarmasin, Senin.

Penguatan Aturan Di Lapangan

Mathari menjelaskan, rancangan peraturan daerah (Raperda) yang baru akan memperkuat aturan secara konkret, termasuk kemungkinan kewajiban menyediakan ruang khusus bagi perokok di area publik.

Langkah tersebut dinilai sebagai solusi realistis karena tidak semua aktivitas merokok dapat dilarang sepenuhnya di masyarakat. Namun, pembatasan ruang dianggap mampu meminimalkan dampak negatif asap rokok terhadap masyarakat non-perokok.

“Nanti misalnya harus ada ruang khusus bagi penghisap rokok di setiap tempat publik, ini yang betul-betul bisa diatur,” paparnya.

Ia menambahkan, pengajuan Raperda Kawasan Tanpa Asap Rokok telah disepakati dalam rapat paripurna bersama pemerintah kota.

Pemkot Tekankan Perlindungan Kesehatan

Wakil Wali Kota Banjarmasin, Hj Ananda, yang turut menghadiri rapat paripurna tersebut, menegaskan pentingnya regulasi kawasan tanpa asap rokok sebagai bentuk perlindungan terhadap kesehatan masyarakat.

Menurutnya, kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara yang harus dijamin melalui kebijakan yang tepat dan terukur.

“Kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan kawasan tanpa asap rokok guna melindungi masyarakat, baik perokok aktif maupun pasif, khususnya kelompok rentan,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa regulasi ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pengendalian Produk Tembakau Sebagai Zat Adiktif.

Lokasi Kawasan Tanpa Rokok Bisa Bertambah

Dalam aturan sebelumnya, kawasan tanpa rokok mencakup sejumlah lokasi penting seperti:

• Fasilitas pelayanan kesehatan

• Tempat proses belajar mengajar

• Area bermain anak

• Tempat ibadah

• Angkutan umum

• Tempat kerja

• Tempat umum tertentu

Ke depan, daftar lokasi tersebut berpotensi bertambah seiring pembahasan lanjutan Raperda di DPRD.

Pemerintah kota juga menilai sosialisasi kepada masyarakat menjadi bagian penting dari penerapan aturan ini agar seluruh pihak dapat memahami serta mematuhi kebijakan yang ditetapkan.

Upaya Ciptakan Lingkungan Lebih Sehat

Revisi Perda Kawasan Tanpa Rokok ini menjadi salah satu langkah strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Dengan aturan yang lebih tegas dan pengawasan yang lebih ketat, diharapkan masyarakat bisa merasakan manfaat lingkungan yang lebih sehat, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan lansia.

Selain itu, penguatan regulasi ini juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program kesehatan nasional yang menekankan pentingnya pengendalian produk tembakau.

Experience:
Artikel disusun berdasarkan pernyataan resmi pejabat daerah dalam rapat paripurna DPRD Kota Banjarmasin.

Expertise:
Mengacu pada regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan PP Nomor 28 Tahun 2024 terkait pengendalian produk tembakau.

Authoritativeness:
Memuat pernyataan langsung dari Wakil Ketua DPRD dan Wakil Wali Kota sebagai sumber resmi.

Trustworthiness:
Informasi disajikan objektif, faktual, dan sesuai konteks kebijakan publik tanpa opini pribadi.

FAQ

Apa itu Kawasan Tanpa Rokok (KTR)?

Kawasan Tanpa Rokok adalah area tertentu yang dilarang untuk kegiatan merokok guna melindungi masyarakat dari paparan asap rokok.

Kenapa Perda Kawasan Tanpa Rokok di Banjarmasin perlu direvisi?

Karena aturan lama dinilai belum maksimal diterapkan dan belum mengatur secara tegas terkait asap rokok di ruang publik.

Apakah perokok akan dilarang total?

Tidak. Raperda baru justru mengatur penyediaan ruang khusus bagi perokok agar aktivitas merokok tidak mengganggu masyarakat lain.

Lokasi mana saja yang termasuk Kawasan Tanpa Rokok?

Antara lain fasilitas kesehatan, sekolah, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, serta ruang publik lainnya.

Kapan aturan baru ini mulai berlaku?

Saat ini masih dalam tahap pembahasan Raperda di DPRD sebelum disahkan menjadi Perda.

Wali Kota Muhammad Yamin Siapkan Langkah Terpadu Atasi Banjir Banjarmasin

Ria Sartika    Senin, April 13, 2026    Comment   

Wali Kota Muhammad Yamin Siapkan Langkah Terpadu Atasi Banjir Banjarmasin

Pemkot Banjarmasin bersama Wali Kota Muhammad Yamin membahas solusi terpadu atasi banjir dan banjir rob usai somasi warga di sejumlah wilayah rawan.

BANJARMASIN – Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarmasin, Kalimantan Selatan, mulai memperdalam pembahasan terkait tata kelola limpahan air sebagai langkah strategis mengatasi banjir dan banjir rob yang masih kerap terjadi di sejumlah wilayah kota.

Langkah ini dilakukan setelah muncul notifikasi somasi warga atau Citizen Lawsuit Notice yang menyoroti persoalan banjir yang belum terselesaikan secara optimal.

Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin, menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah diminta menyiapkan data serta langkah teknis sesuai kewenangan masing-masing. Pendekatan berbasis data ini diharapkan mampu membuat penanganan banjir berjalan lebih terpadu dan menyasar titik-titik rawan secara langsung.

“Pendalaman tata kelola limpahan air ini penting agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai kondisi riil masyarakat,” ujar Yamin di Banjarmasin, Sabtu.

Pendekatan Terpadu Berbasis Data Jadi Kunci

Menurut Yamin, pembahasan lintas perangkat daerah menjadi bagian dari upaya percepatan penyusunan kebijakan yang lebih responsif terhadap kondisi lapangan, terutama dalam mengurangi genangan air serta risiko banjir rob.

Sejumlah wilayah yang selama ini menjadi langganan banjir kembali menjadi perhatian serius pemerintah kota. Salah satu di antaranya adalah kawasan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan.

Wilayah ini dinilai memiliki tantangan besar dalam hal aliran air, sedimentasi, serta kondisi drainase yang membutuhkan penanganan berkelanjutan.

Pendekatan terpadu dinilai penting karena permasalahan banjir tidak hanya terkait drainase, tetapi juga berkaitan dengan tata ruang, pengelolaan sungai, hingga aktivitas masyarakat di sekitar kawasan rawan.

Pemurus Dalam Jadi Fokus Normalisasi Sungai

Dalam beberapa hari terakhir, Wali Kota Muhammad Yamin turut melakukan kegiatan kerja bakti lingkungan atau korve bersama warga dan tokoh masyarakat di wilayah yang berdekatan dengan Kompleks TNI Angkatan Darat.

Dari hasil pantauan langsung di lapangan, Yamin menilai normalisasi sungai di kawasan tersebut menjadi kebutuhan mendesak.

“Di situ harus dinormalisasi dan dibersihkan ya, karena memang ini jadi pusat perhatian kita sering terjadi banjir,” ujarnya.

Normalisasi sungai tidak hanya bertujuan memperlancar aliran air, tetapi juga mengurangi sedimentasi yang selama ini menjadi salah satu penyebab utama terjadinya genangan saat curah hujan tinggi.

Potensi Ekonomi Lokal Ikut Jadi Pertimbangan

Selain fokus pada penanganan banjir, Pemkot Banjarmasin juga melihat adanya potensi pengembangan ekonomi lokal di kawasan rawan banjir.

Menurut Yamin, wilayah Pemurus Dalam memiliki peluang cukup besar untuk pengembangan sektor perkebunan dan perikanan warga apabila dikelola secara kolektif.

Ke depan, pemerintah merencanakan penataan lahan agar lebih produktif, tertata rapi, serta mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Langkah ini diharapkan bisa menjadi solusi jangka panjang, bukan hanya mengurangi risiko banjir, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan warga.

Korve Lingkungan Diminta Berjalan Konsisten

Wali Kota Banjarmasin juga menegaskan pentingnya menjaga konsistensi kegiatan kerja bakti lingkungan sebagai bagian dari budaya bersama dalam menjaga kebersihan sungai dan drainase.

Menurutnya, upaya penanganan banjir tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat hingga tingkat kelurahan.

“Jadi saya kira potensi-potensi pengembangan itu perlu dipikirkan ke depan, camat dan lurah bisa dikoordinasikan,” kata Yamin.

Koordinasi lintas wilayah dinilai menjadi faktor penting agar setiap langkah yang diambil tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan menjadi satu sistem penanganan yang saling terhubung.

Somasi Warga Jadi Alarm Percepatan Kebijakan

Munculnya somasi warga dinilai menjadi sinyal kuat bagi pemerintah untuk mempercepat penyusunan kebijakan yang lebih efektif dan terukur.

Dalam konteks tata kelola perkotaan modern, pendekatan berbasis data dan partisipasi masyarakat menjadi faktor utama dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan.

Pengamat tata kota menilai, langkah responsif pemerintah terhadap aspirasi warga menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik serta memastikan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

FAQ

1. Mengapa Banjarmasin Sering Mengalami Banjir?
Karena kondisi geografis yang didominasi sungai, drainase terbatas, sedimentasi sungai, serta pengaruh pasang air laut yang memicu banjir rob.

2. Apa Itu Citizen Lawsuit Notice atau Somasi Warga?
Citizen Lawsuit Notice adalah bentuk pemberitahuan resmi dari warga kepada pemerintah terkait tuntutan atau keluhan atas layanan publik, termasuk penanganan banjir.

3. Wilayah Mana Yang Paling Rawan Banjir Di Banjarmasin?
Salah satu wilayah yang sering disebut rawan banjir adalah kawasan Pemurus Dalam, Banjarmasin Selatan.

4. Apa Solusi Yang Disiapkan Pemkot Banjarmasin?
Solusi utama meliputi normalisasi sungai, penataan lahan, peningkatan drainase, serta penguatan koordinasi antar perangkat daerah.

5. Apakah Masyarakat Juga Punya Peran Dalam Mengatasi Banjir?
Ya. Masyarakat berperan menjaga kebersihan sungai, mengikuti kegiatan korve, serta tidak membuang sampah sembarangan.

Polresta Banjarmasin Sita Lebih 2 Kg Sabu dan 1.670 Ekstasi Dari Jaringan Besar

Ria Sartika    Rabu, April 08, 2026    Comment   

Polresta Banjarmasin Sita Lebih 2 Kg Sabu dan 1.670 Ekstasi Dari Jaringan Besar

Polairud Polresta Banjarmasin membongkar jaringan sabu dan ekstasi di jalur pesisir. Lebih 2 kg sabu dan 1.670 pil ekstasi diamankan dengan nilai miliaran rupiah. (Gambar ilustrasi)

BANJARMASIN — Satuan Polisi Air dan Udara (Polairud) Polresta Banjarmasin kembali menunjukkan keseriusannya dalam memberantas peredaran narkotika di wilayah pesisir. Dalam operasi penyamaran yang berlangsung selama beberapa hari, petugas berhasil membongkar jaringan peredaran sabu dan ekstasi dengan nilai barang bukti diperkirakan mencapai miliaran rupiah.

Pelaksana Harian Kapolresta Banjarmasin, Kombes Pol Timbul Rein Krisman Siregar, mengungkapkan bahwa pengungkapan kasus ini merupakan hasil dari penyelidikan intensif dan pengembangan berlapis hingga ke pelaku utama.

“Kasus ini berhasil kami ungkap melalui rangkaian penyelidikan dan pengembangan hingga ke pelaku utama,” ujarnya di Banjarmasin, Selasa, didampingi Kasat Polairud Kompol Dading Kalbu Adie.

Barang Bukti Sabu Dan Ekstasi Bernilai Miliaran

Dalam operasi tersebut, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa sabu dengan total berat lebih dari 2 kilogram serta 1.670 butir pil ekstasi.

Menurut pihak kepolisian, jika barang haram tersebut berhasil diedarkan, potensi kerugian sosial yang ditimbulkan sangat besar karena dapat merusak ribuan jiwa, terutama di kalangan generasi muda.

“Nilai ekonomisnya sangat besar dan berpotensi merusak ribuan jiwa jika beredar di masyarakat,” kata Timbul.

Estimasi nilai barang bukti narkotika tersebut diperkirakan mencapai miliaran rupiah, mengingat harga pasar narkotika jenis sabu dan ekstasi yang relatif tinggi di wilayah Kalimantan Selatan.

Berawal Dari Penyamaran Di Wilayah Banjarmasin

Kasus ini bermula pada 12 Maret 2026, ketika petugas melakukan operasi penyamaran terhadap pelaku awal yang diduga melakukan transaksi narkoba di wilayah Banjarmasin.

Saat penangkapan pertama dilakukan, petugas menemukan sabu yang disembunyikan secara rapi di dalam kotak rokok guna mengelabui petugas.

Tidak berhenti di situ, penyelidikan kemudian dikembangkan hingga mengarah kepada tersangka berinisial AD, yang berhasil diamankan pada 17 Maret 2026 di kawasan Banjarmasin Tengah.

Dari tangan tersangka AD, polisi menemukan puluhan paket sabu yang disamarkan dalam bungkus permen, sebuah metode yang kerap digunakan pelaku untuk menghindari kecurigaan.

Pemasok Utama Berhasil Diamankan

Hasil interogasi terhadap tersangka AD kemudian membawa petugas kepada pelaku lain berinisial DW, yang diduga sebagai pemasok utama dalam jaringan tersebut.

Petugas kemudian melakukan penggeledahan di rumah tersangka dan menemukan tiga paket sabu serta puluhan paket lainnya dengan total berat lebih dari 2 kilogram.

Selain itu, petugas juga menemukan 1.670 butir pil ekstasi berlogo tertentu yang diduga siap diedarkan di wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.

Pengungkapan ini menunjukkan bahwa jalur perairan masih menjadi salah satu titik rawan yang kerap dimanfaatkan oleh pelaku untuk mendistribusikan narkotika.

Komitmen Polisi Amankan Jalur Perairan

Kapolresta menegaskan bahwa pihaknya terus meningkatkan pengawasan di jalur perairan yang dinilai memiliki potensi besar digunakan sebagai jalur distribusi narkotika.

“Pengungkapan ini menjadi bukti keseriusan kami dalam memberantas peredaran narkotika, khususnya di jalur perairan yang rawan dimanfaatkan pelaku,” ujarnya.

Langkah preventif dan represif akan terus dilakukan, termasuk peningkatan patroli dan operasi intelijen di wilayah pesisir.

Ancaman Hukuman Berat Bagi Pelaku

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam aturan tersebut, pelaku terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara hingga seumur hidup, tergantung pada peran dan keterlibatan masing-masing tersangka dalam jaringan tersebut.

Saat ini, para tersangka masih menjalani proses hukum lebih lanjut di Polresta Banjarmasin.

Sumber Informasi:
Keterangan resmi dari Pelaksana Harian Kapolresta Banjarmasin dan Kasat Polairud Polresta Banjarmasin dalam konferensi pers di Banjarmasin.

Validasi Fakta:
Informasi berdasarkan rilis kepolisian terkait pengungkapan kasus narkotika di wilayah Kalimantan Selatan pada Maret 2026.

Konteks Keamanan Publik:
Kasus ini menegaskan pentingnya pengawasan jalur perairan sebagai salah satu titik rawan distribusi narkotika di wilayah pesisir.

FAQ (PERTANYAAN YANG SERING DICARI)

1. Berapa jumlah sabu yang diamankan polisi?
Lebih dari 2 kilogram sabu berhasil diamankan dalam operasi tersebut.

2. Berapa jumlah pil ekstasi yang disita?
Sebanyak 1.670 butir pil ekstasi ditemukan dalam penggeledahan.

3. Kapan penangkapan pertama dilakukan?
Penangkapan awal dilakukan pada 12 Maret 2026 melalui operasi penyamaran.

4. Apa modus yang digunakan pelaku?
Pelaku menyamarkan sabu dalam kotak rokok dan bungkus permen untuk menghindari kecurigaan.

5. Apa ancaman hukuman bagi pelaku?
Pelaku dijerat Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika dengan ancaman 20 tahun penjara hingga seumur hidup.

232 Pelajar Ikut Seleksi Paskibraka 2026, Wali Kota Banjarmasin Soroti Disiplin

Ria Sartika    Rabu, April 08, 2026    Comment   

232 Pelajar Ikut Seleksi Paskibraka 2026, Wali Kota Banjarmasin Soroti Disiplin

Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR resmi membuka seleksi Paskibraka 2026 dan menegaskan pentingnya disiplin, integritas, serta seleksi tanpa titipan.

BANJARMASIN — Wali Kota Banjarmasin, H Muhammad Yamin HR, menegaskan pentingnya sikap disiplin tinggi bagi seluruh pelajar yang mengikuti seleksi calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tahun 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan saat pembukaan resmi seleksi calon Paskibraka tingkat Kota Banjarmasin yang digelar pada Selasa. Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam persiapan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 pada 17 Agustus 2026.

Seleksi tersebut dilaksanakan di bawah koordinasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai lembaga yang membina nilai-nilai kebangsaan di kalangan generasi muda.

Paskibraka Bukan Sekadar Pengibar Bendera

Dalam sambutannya, Wali Kota Yamin menegaskan bahwa Paskibraka bukan hanya bertugas mengibarkan bendera merah putih saat upacara kemerdekaan.

Lebih dari itu, menurutnya, Paskibraka adalah simbol generasi muda yang memiliki jiwa nasionalisme, tanggung jawab, kedisiplinan, serta kepemimpinan yang kuat.

“Para peserta adalah putra-putri terbaik daerah yang diharapkan mampu menjadi teladan di tengah masyarakat,” ujar Yamin.

Ia menilai bahwa menjadi anggota Paskibraka merupakan kehormatan besar yang juga diiringi tanggung jawab tinggi, terutama dalam menjaga nama baik daerah dan bangsa.

232 Pelajar Antusias Ikuti Seleksi

Minat pelajar untuk mengikuti seleksi Paskibraka tahun 2026 terbilang tinggi. Tercatat sebanyak 232 pelajar tingkat SMA/sederajat mendaftarkan diri untuk mengikuti proses seleksi tingkat Kota Banjarmasin.

Menurut Yamin, angka tersebut menunjukkan tingginya semangat generasi muda untuk berkontribusi dalam kegiatan nasional yang sarat nilai kebangsaan.

Ia menyebut, kesempatan menjadi anggota Paskibraka merupakan peluang emas bagi pelajar untuk mencatatkan prestasi sekaligus membangun karakter diri.

“Ini kesempatan emas bagi para pelajar untuk menorehkan prestasi hingga ke tingkat provinsi bahkan nasional,” jelasnya.

Seleksi Ketat: Fisik, Wawasan, dan Mental

Wali Kota Yamin menegaskan bahwa proses seleksi tidak hanya menilai kondisi fisik, tetapi juga wawasan kebangsaan serta kekuatan mental para peserta.

Menurutnya, disiplin tetap menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan peserta dalam mengikuti seluruh tahapan seleksi.

Ia juga meminta panitia untuk menjalankan seleksi secara profesional dan transparan.

“Saya tidak ingin ada titip-titipan dalam seleksi ini. Yang terpilih harus murni karena kemampuan dan kedisiplinan mereka,” tegas Yamin.

Pesan tersebut disampaikan sebagai komitmen pemerintah daerah dalam menjaga integritas dan keadilan selama proses seleksi berlangsung.

Harapan Lahir Generasi Berkarakter

Melalui kegiatan seleksi Paskibraka ini, Pemerintah Kota Banjarmasin berharap dapat melahirkan generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter kuat.

Nilai-nilai yang ingin ditanamkan meliputi:

• Semangat cinta tanah air

• Jiwa kepemimpinan

• Disiplin tinggi

• Integritas dan tanggung jawab

• Persatuan dan kesatuan bangsa

Menurut Yamin, peserta Paskibraka merupakan calon pemimpin masa depan yang diharapkan mampu membawa nama baik Kota Banjarmasin di tingkat nasional.

“Menjadi Paskibraka adalah kehormatan sekaligus tanggung jawab besar. Kalian adalah calon pemimpin masa depan,” pesannya kepada peserta.

Komitmen Transparansi dan Sportivitas

Selain menekankan disiplin, Wali Kota Yamin juga memberikan apresiasi kepada panitia dan seluruh pihak yang telah mempersiapkan kegiatan seleksi secara maksimal.

Ia berharap seluruh proses berlangsung secara sportif dan objektif tanpa intervensi pihak mana pun.

Langkah ini dinilai penting untuk memastikan bahwa peserta yang lolos benar-benar memiliki kemampuan terbaik.

FAQ (Frequently Asked Questions)

Apa itu Paskibraka?

Paskibraka adalah Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang bertugas mengibarkan bendera merah putih pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

Berapa jumlah peserta seleksi Paskibraka Banjarmasin 2026?

Sebanyak 232 pelajar SMA/sederajat mengikuti seleksi tingkat Kota Banjarmasin tahun 2026.

Apa saja syarat utama menjadi Paskibraka?

Beberapa syarat utama meliputi kondisi fisik sehat, wawasan kebangsaan yang baik, disiplin tinggi, serta mental yang kuat.

Mengapa disiplin penting bagi calon Paskibraka?

Disiplin menjadi faktor utama karena anggota Paskibraka harus menjalankan tugas dengan ketepatan, tanggung jawab, dan profesionalisme tinggi.

Siapa yang mengoordinasikan seleksi Paskibraka?

Seleksi Paskibraka dilakukan di bawah koordinasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Pilot Project Nasional, DPRD Banjarmasin Dukung Waste To Energy Tiga Wilayah

Saputra Berry    Selasa, April 07, 2026    Comment   

Pilot Project Nasional, DPRD Banjarmasin Dukung Waste To Energy Tiga Wilayah

Harry Wijaya mendukung program sampah jadi listrik di Banjarmasin bersama Banjar dan Barito Kuala sebagai solusi darurat sampah dan pilot project nasional waste to energy. (Gambar ilustrasi)

BANJARMASIN — Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Harry Wijaya, menyatakan dukungan penuh terhadap program pengolahan sampah menjadi energi listrik yang mulai dirintis Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarmasin bersama dua daerah tetangga, yakni Kabupaten Banjar dan Barito Kuala.

Program ini dinilai sebagai langkah strategis untuk menjawab persoalan darurat sampah yang saat ini dihadapi Kota Banjarmasin, sekaligus mendukung program nasional transformasi sampah menjadi energi listrik atau waste to energy.

Sinergi Tiga Daerah Jadi Kunci Sukses Program

Harry Wijaya menyambut positif pertemuan tiga kepala daerah yang bertujuan memperkuat koordinasi dan sinergi dalam mewujudkan program pengolahan sampah menjadi energi listrik.

“Kami menyambut baik pertemuan tiga kepala daerah untuk koordinasi dan sinergi mewujudkan bersama program dari pemerintah pusat tersebut,” ujar Harry di Banjarmasin, Senin.

Ia menjelaskan, Kota Banjarmasin bersama Kabupaten Banjar dan Barito Kuala telah ditetapkan sebagai salah satu lokasi pilot project nasional untuk program waste to energy.

Program tersebut digagas oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan bersama Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq sebagai bagian dari upaya nasional dalam menangani persoalan sampah secara berkelanjutan.

Volume Sampah Capai Ratusan Ton per Hari

Menurut data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Banjarmasin, produksi sampah di wilayah tersebut mencapai lebih dari 400 ton per hari. Jika digabung dengan dua daerah tetangga, total timbulan sampah diperkirakan mendekati 678 ton per hari.

Jumlah tersebut dinilai sangat potensial untuk diolah menggunakan teknologi modern sehingga menghasilkan energi listrik.

“Kalau bisa dimanfaatkan menjadi tenaga listrik dengan teknologi saat ini, tentu ini luar biasa dan bisa menjadi solusi penanganan darurat sampah di Kota Banjarmasin,” jelas Harry.

Ia menilai, program ini tidak hanya menyelesaikan persoalan sampah, tetapi juga berpotensi menghadirkan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan.

TPAS Basirih Ditutup, Perlu Inovasi Baru

Saat ini, Pemkot Banjarmasin tengah menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sampah, terutama setelah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) Basirih ditutup.

Penutupan TPAS tersebut membuat pemerintah daerah harus mencari solusi inovatif dan berkelanjutan untuk mengatasi krisis pengelolaan sampah.

Menurut Harry, program pengolahan sampah menjadi energi listrik merupakan salah satu inovasi penting, meskipun pelaksanaannya membutuhkan kesiapan lahan dan biaya yang tidak sedikit.

“Program ini salah satu inovasinya. Memang tidak mudah mewujudkannya, karena perlu tempat representatif dan biaya cukup besar. Tapi kalau tiga daerah komitmen bersatu, tentu bisa lebih cepat terwujud,” tambahnya.

Pemkot Banjarmasin Siap Jadi Percontohan Nasional

Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin HR, sebelumnya menyampaikan kesiapan pemerintah kota untuk menjadi daerah percontohan dalam program nasional pengolahan sampah menjadi energi listrik.

Ia menegaskan pentingnya kolaborasi lintas daerah, mengingat masing-masing wilayah memiliki karakteristik dan dinamika pengelolaan sampah yang berbeda.

Langkah ini dinilai sebagai strategi taktis untuk mempercepat penyelesaian persoalan sampah yang terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk.

Empat Opsi Lokasi Disiapkan

Dalam upaya mendukung implementasi proyek ini, pemerintah daerah telah mengusulkan empat opsi lokasi kepada Kementerian Lingkungan Hidup sebagai lokasi pengolahan sampah terpadu.

Empat lokasi tersebut meliputi:

• TPAS Tabing Rimbah, Kabupaten Barito Kuala

• TPAS Basirih, Kota Banjarmasin

• Sekitar Terminal Gambut Barakat (TGB), Kabupaten Banjar

• Belakang RSJ Sambang Lihum, Kabupaten Banjar

Seluruh lokasi tersebut nantinya akan melalui tahap kajian teknis oleh tim kementerian sebelum dipilih lokasi paling layak untuk pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik.

Solusi Jangka Panjang untuk Lingkungan

Pengolahan sampah menjadi energi listrik dinilai sebagai solusi jangka panjang yang mampu mengurangi beban tempat pembuangan akhir sekaligus mendukung ketahanan energi daerah.

Selain itu, pendekatan ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat dalam meningkatkan pengelolaan lingkungan secara modern dan berkelanjutan.

Dengan dukungan dari DPRD, pemerintah daerah, dan kementerian terkait, program ini diharapkan dapat segera direalisasikan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

FAQ

1. Apa itu program waste to energy?
Program waste to energy adalah teknologi pengolahan sampah yang mengubah sampah menjadi energi listrik atau energi lain yang bermanfaat.

2. Mengapa Banjarmasin dipilih sebagai pilot project?
Karena volume sampah di wilayah Banjarmasin dan sekitarnya cukup besar sehingga dinilai potensial untuk pengembangan teknologi pengolahan sampah modern.

3. Berapa jumlah sampah di Banjarmasin setiap hari?
Produksi sampah di Kota Banjarmasin mencapai lebih dari 400 ton per hari, sedangkan total tiga daerah mendekati 678 ton per hari.

4. Di mana lokasi rencana pengolahan sampah?
Ada empat opsi lokasi, yakni TPAS Tabing Rimbah, TPAS Basirih, sekitar Terminal Gambut Barakat, dan belakang RSJ Sambang Lihum.

5. Apa manfaat pengolahan sampah menjadi listrik?
Selain mengurangi volume sampah, program ini dapat menghasilkan energi listrik dan membantu mengatasi krisis lingkungan.

Deddy Sophian Perjuangkan 300 Unit Bedah Rumah Di Banjarmasin Barat 2026

Ria Sartika    Senin, April 06, 2026    Comment   

Deddy Sophian Perjuangkan 300 Unit Bedah Rumah Di Banjarmasin Barat 2026

Deddy Sophian dorong 300 unit program bedah rumah di Banjarmasin Barat 2026 bersama DPRD Kalsel untuk wujudkan hunian layak dan sehat. (Ilustrasi)

BANJARMASIN – Komitmen meningkatkan kualitas hunian warga terus diperjuangkan Anggota DPRD Kota Banjarmasin, Deddy Sophian. Ia menargetkan program bedah rumah atau perbaikan rumah tidak layak huni bisa mencapai ratusan unit pada 2026.

Hal ini disampaikan saat kegiatan reses bersama warga di kawasan Kuin Selatan, Banjarmasin Barat. Dalam pertemuan tersebut, Deddy menegaskan bahwa upaya perbaikan rumah tidak hanya mengandalkan program dari pemerintah kota, tetapi juga didorong melalui pemerintah provinsi.

“Tidak hanya program bedah rumah dari pemerintah kota, tapi juga dari pemerintah provinsi,” ujarnya.

Target 300 Unit Untuk Banjarmasin Barat

Khusus wilayah Banjarmasin Barat, Deddy mengusulkan sebanyak 300 unit rumah untuk diperbaiki melalui program pemerintah provinsi Kalimantan Selatan.

Untuk merealisasikan target tersebut, ia menjalin kolaborasi dengan anggota DPRD Kalimantan Selatan dari partai yang sama, yakni PKB, yang berasal dari daerah pemilihan Kota Banjarmasin.

“Semoga bisa terwujud dengan kita berjuang bersama,” katanya.

Realisasi 2025 Jadi Modal Optimisme

Deddy mengungkapkan, pada 2025 program serupa telah berhasil direalisasikan dengan capaian sekitar 100 unit rumah di Kecamatan Banjarmasin Barat.

Jumlah tersebut bahkan bertambah dengan dukungan dari program pemerintah kota, yang turut memberikan bantuan tambahan bagi warga.

Menurutnya, kondisi permukiman di Banjarmasin Barat yang padat dan banyak kawasan perkampungan lama membuat program bedah rumah menjadi kebutuhan mendesak.

Dorongan Di Musrenbang Provinsi

Deddy berharap usulan tersebut dapat disetujui dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat provinsi.

Target minimal yang diharapkan bisa terealisasi adalah sekitar 250 unit rumah.

“Mudah-mudahan usulan ini disetujui, setidaknya 250 unit bisa terealisasi,” harapnya.

Dukungan DPRD Kalsel Dan Kenaikan Anggaran

Anggota DPRD Kalimantan Selatan, Suripno Sumas, turut membenarkan adanya kolaborasi lintas tingkat pemerintahan untuk mendorong program ini.

Ia menyebutkan bahwa usulan 300 unit bedah rumah untuk Banjarmasin Barat pada 2026 telah diajukan secara resmi.

“Alhamdulillah pada 2025 sudah terealisasi, dan untuk 2026 usulan 300 unit sudah masuk,” jelasnya.

Suripno juga mengungkapkan adanya peningkatan anggaran per unit rumah.

Jika pada tahun sebelumnya biaya per unit sebesar Rp20 juta, maka pada 2026 direncanakan naik menjadi Rp25 juta per unit.

Program ini mencakup perbaikan struktur utama rumah seperti lantai, atap, dan dinding agar memenuhi standar kelayakan dan kesehatan.

Harapan: Tidak Ada Lagi Rumah Tidak Layak Huni

Dengan adanya peningkatan jumlah unit dan anggaran, pemerintah diharapkan mampu mempercepat pengurangan jumlah rumah tidak layak huni di Banjarmasin.

Program ini juga menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya di kawasan padat penduduk.

“Harapannya tidak ada lagi rumah yang tidak layak huni dan tidak memenuhi standar kesehatan,” tutupnya.

FAQ

1. Apa itu program bedah rumah?
Program bedah rumah adalah bantuan pemerintah untuk memperbaiki rumah tidak layak huni agar menjadi aman dan sehat.

2. Berapa target bedah rumah di Banjarmasin Barat 2026?
Targetnya mencapai 300 unit rumah yang diusulkan ke pemerintah provinsi.

3. Berapa anggaran per unit rumah pada 2026?
Anggaran direncanakan sebesar Rp25 juta per unit, naik dari Rp20 juta pada 2025.

4. Siapa yang memperjuangkan program ini?
Program ini diperjuangkan oleh Deddy Sophian bersama DPRD Kalimantan Selatan.

5. Apa saja yang diperbaiki dalam program ini?
Perbaikan meliputi lantai, atap, dan dinding rumah agar layak huni.

Kanwil Kemenag Kalsel Tingkatkan Layanan Inklusi Di Lebih 500 Madrasah

Ria Sartika    Kamis, April 02, 2026    Comment   

Kanwil Kemenag Kalsel Tingkatkan Layanan Inklusi Di Lebih 500 Madrasah

Kemenag Kalsel perkuat pendidikan inklusi di madrasah untuk siswa berkebutuhan khusus dengan kolaborasi lintas sektor dan peningkatan layanan.

BANJARMASIN – Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat implementasi pendidikan inklusi di lingkungan madrasah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh peserta didik, termasuk siswa berkebutuhan khusus, mendapatkan layanan pendidikan yang adil dan berkualitas.

Kepala Kanwil Kemenag Kalsel, H Muhammad Tambrin, menegaskan bahwa penguatan pendidikan inklusi menjadi prioritas penting, mengingat jumlah satuan pendidikan madrasah di wilayah tersebut mencapai lebih dari 500 unit dari berbagai jenjang.

Menurutnya, upaya ini telah diawali melalui rapat koordinasi yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari Bunda Inklusi kabupaten/kota, kepala seksi pendidikan madrasah, hingga kelompok kerja madrasah.

“Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan madrasah mampu memberikan layanan pendidikan yang berkualitas, adil, dan terbuka bagi seluruh peserta didik tanpa terkecuali,” ujarnya di Banjarmasin, Rabu.

Tambrin menekankan bahwa pendidikan inklusi tidak bisa berjalan secara parsial. Diperlukan sinergi lintas sektor guna menciptakan lingkungan belajar yang aman dan ramah bagi anak berkebutuhan khusus.

Kolaborasi tersebut mencakup kerja sama dengan kepolisian, lembaga perlindungan anak, serta instansi terkait lainnya. Fokusnya tidak hanya pada pendidikan, tetapi juga aspek perlindungan, kesehatan, dan pencegahan kekerasan di lingkungan sekolah.

“Kolaborasi lintas sektor ini penting untuk memastikan siswa mendapatkan perlindungan maksimal serta hak-haknya terpenuhi,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan seluruh kepala madrasah agar memberikan perhatian khusus terhadap siswa berkebutuhan khusus. Pengawasan akan terus dilakukan guna memastikan implementasi berjalan optimal di lapangan.

“Saya tegaskan seluruh pihak harus memberikan atensi khusus. Ini akan terus kami pantau,” tegas Tambrin.

Selain itu, setiap satuan kerja diminta untuk menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Fasilitas tersebut diharapkan mampu menunjang aksesibilitas dan kenyamanan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran.

Langkah ini sejalan dengan prinsip pendidikan inklusi yang menekankan kesetaraan akses dan kesempatan belajar bagi semua anak, tanpa diskriminasi.

Dengan penguatan ini, Kemenag Kalsel berharap madrasah dapat menjadi lingkungan pendidikan yang lebih terbuka, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan seluruh peserta didik.

FAQ

1. Apa itu pendidikan inklusi di madrasah?
Pendidikan inklusi adalah sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua siswa, termasuk yang berkebutuhan khusus, untuk belajar bersama dalam lingkungan yang sama.

2. Mengapa pendidikan inklusi penting?
Karena memastikan setiap anak mendapatkan hak pendidikan yang setara tanpa diskriminasi, serta membangun lingkungan yang lebih toleran.

3. Apa langkah Kemenag Kalsel dalam mendukung inklusi?
Melalui koordinasi lintas sektor, peningkatan fasilitas, serta pengawasan terhadap layanan pendidikan di madrasah.

4. Siapa saja yang terlibat dalam program ini?
Kemenag, pemerintah daerah, kepolisian, lembaga perlindungan anak, serta pihak sekolah.

5. Apa manfaat pendidikan inklusi bagi siswa?
Meningkatkan kepercayaan diri, akses pendidikan, serta kesempatan berkembang bagi siswa berkebutuhan khusus.

6.746 Jamaah Haji Berangkat Dari Embarkasi Banjarmasin, Jadwal Haji 2026 Banjarmasin Dimulai 24 April Hingga 21 Mei

Ria Sartika    Kamis, April 02, 2026    Comment   

6.746 Jamaah Haji Berangkat Dari Embarkasi Banjarmasin, Jadwal Haji 2026 Banjarmasin Dimulai 24 April Hingga 21 Mei

Keberangkatan Haji 2026 dari Embarkasi Banjarmasin dibagi 19 kloter. Simak jadwal lengkap dan jumlah jamaah dari Kalsel dan Kalteng.

Banjarmasin – Kabar terbaru buat calon jamaah haji di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Pemerintah memastikan seluruh persiapan keberangkatan ibadah haji tahun 2026 sudah hampir rampung.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Kalimantan Selatan, Eddy Khairani, menyampaikan bahwa keberangkatan jamaah haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi melalui Embarkasi Banjarmasin akan dibagi dalam 19 kelompok terbang (kloter).

“Embarkasi Banjarmasin melayani dua provinsi, yaitu Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah,” ujar Eddy di Banjarmasin, Rabu.

Ribuan Jamaah Siap Berangkat

Total jamaah calon haji yang akan diberangkatkan mencapai 6.746 orang. Rinciannya:

• Kalimantan Selatan: 5.187 jamaah (14 kloter)

• Kalimantan Tengah: 1.559 jamaah (5 kloter)

Jumlah ini menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat untuk menunaikan rukun Islam kelima setelah sempat mengalami pembatasan beberapa tahun terakhir.

Jadwal Keberangkatan Haji 2026

Untuk jadwal, kloter pertama dijadwalkan mulai masuk Asrama Haji di Banjarbaru pada 23 April 2026 dan akan diberangkatkan ke Tanah Suci pada 24 April 2026.

Sementara itu, kloter terakhir atau kloter 19 dijadwalkan berangkat pada 21 Mei 2026.

Artinya, proses pemberangkatan jamaah akan berlangsung hampir satu bulan penuh.

Persiapan Sudah Masuk Tahap Akhir

Eddy memastikan seluruh tahapan persiapan berjalan lancar dan kini memasuki tahap final.

“Alhamdulillah seluruh proses dapat berjalan dengan baik. Kami berkomitmen menjaga kelancaran operasional, baik saat pemberangkatan maupun pemulangan jamaah nantinya,” jelasnya.

Berbagai aspek penting telah dipersiapkan, mulai dari:

• Kesiapan administrasi dan dokumen

• Akomodasi dan transportasi

• Layanan kesehatan dan pendukung lainnya

Manasik Jadi Bekal Penting Jamaah

Dari sisi jamaah, seluruh calon haji telah mengikuti manasik haji sebanyak empat kali di kabupaten/kota masing-masing.

Kegiatan ini menjadi bekal penting agar jamaah memahami tata cara ibadah haji secara benar, mulai dari rukun hingga wajib haji.

Manasik tersebut telah selesai dilaksanakan pada Februari 2026.

Asrama Haji Kini Lebih Modern

Kesiapan fasilitas juga menjadi perhatian serius. Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin kini memiliki dua gedung utama dengan fasilitas setara hotel.

Pembangunan gedung baru yang telah rampung membuat kapasitas asrama meningkat signifikan.

Saat ini, total daya tampung mencapai sekitar 750 orang atau setara dua kloter.

Selain gedung baru, beberapa bangunan lama juga masih difungsikan untuk menunjang pelayanan jamaah.

Harapan Kelancaran Ibadah Haji

Pemerintah berharap seluruh rangkaian ibadah haji tahun ini dapat berjalan lancar tanpa kendala berarti.

“Kami mohon doa dan dukungan masyarakat agar penyelenggaraan ibadah haji berjalan sukses,” tutup Eddy.

FAQ

1. Berapa jumlah kloter haji Embarkasi Banjarmasin 2026?
Sebanyak 19 kloter.

2. Kapan jadwal keberangkatan pertama haji 2026?
Mulai 24 April 2026.

3. Berapa total jamaah haji dari Kalsel dan Kalteng?
Sebanyak 6.746 jamaah.

4. Kapan kloter terakhir berangkat?
Pada 21 Mei 2026.

5. Berapa kapasitas Asrama Haji Banjarmasin?
Sekitar 750 orang atau dua kloter.

BBM Tidak Naik, Pertamina Fokus Jaga Pasokan Di Tengah Lonjakan Permintaan

Ria Sartika    Kamis, April 02, 2026    Comment   

BBM Tidak Naik, Pertamina Fokus Jaga Pasokan Di Tengah Lonjakan Permintaan

Pertamina memastikan harga BBM tetap stabil tanpa kenaikan dan memperkuat distribusi untuk menjaga pasokan energi di tengah meningkatnya permintaan masyarakat.

BANJARMASIN – Pertamina Patra Niaga memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) tetap stabil tanpa perubahan di tengah meningkatnya permintaan masyarakat. Fokus utama perusahaan saat ini adalah memperkuat distribusi energi agar pasokan tetap aman di berbagai wilayah.

Langkah tersebut dijalankan seiring arahan pemerintah, sekaligus diikuti strategi operasional seperti optimalisasi rantai pasok dan koordinasi intensif dengan pemasok energi.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menegaskan bahwa perusahaan tidak hanya menjalankan kebijakan harga, tetapi juga memastikan distribusi berjalan optimal di lapangan.

“Kami senantiasa melaksanakan kebijakan Pemerintah, termasuk dalam penetapan harga BBM, serta melakukan langkah strategis seperti negosiasi dengan supplier dan optimalisasi distribusi,” ujarnya, Rabu.

Fokus Jaga Pasokan di Tengah Isu Kenaikan Harga

Roberth menjelaskan, stabilitas pasokan menjadi prioritas utama di tengah dinamika informasi yang beredar di masyarakat. Isu kenaikan harga BBM sebelumnya sempat memicu lonjakan konsumsi di sejumlah daerah.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pertamina memperkuat distribusi agar tidak terjadi kekosongan pasokan akibat peningkatan pembelian dalam waktu singkat.

Sementara itu, Area Manager Communication, Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Edi Mangun, menyebut antrean di sejumlah SPBU dipicu kekhawatiran masyarakat terhadap isu kenaikan harga BBM, khususnya BBM subsidi.

“Memang terdapat kekhawatiran dari masyarakat sejak beredarnya isu kenaikan harga BBM, yang berdampak pada antrean. Namun, Pemerintah telah menegaskan tidak ada kenaikan harga BBM,” jelasnya.

Imbauan Hindari Panic Buying

Pertamina juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh informasi yang belum tentu benar.

“Kami mengajak masyarakat menggunakan energi secara bijak sesuai kebutuhan dan tidak melakukan panic buying,” tambah Edi.

Perusahaan menilai, pola konsumsi masyarakat yang wajar sangat berperan dalam menjaga kelancaran distribusi energi nasional. Hal ini penting untuk memastikan aktivitas ekonomi tetap berjalan lancar.

Komitmen Jaga Ketahanan Energi Nasional

Sebagai operator distribusi energi, Pertamina menegaskan komitmennya untuk terus patuh pada regulasi pemerintah sekaligus menjaga keandalan layanan.

Penguatan distribusi dan stabilitas harga diharapkan mampu menjaga ketahanan energi nasional, terutama di tengah meningkatnya mobilitas dan aktivitas masyarakat.

FAQ

1. Apakah harga BBM naik saat ini?
Tidak. Pemerintah dan Pertamina memastikan tidak ada kenaikan harga BBM.

2. Kenapa sempat terjadi antrean di SPBU?
Antrean terjadi karena kekhawatiran masyarakat terhadap isu kenaikan harga, bukan karena kelangkaan pasokan.

3. Apakah stok BBM aman?
Ya, Pertamina memastikan pasokan BBM tetap aman dan distribusi berjalan optimal.

4. Apa imbauan dari Pertamina ke masyarakat?
Masyarakat diminta membeli BBM sesuai kebutuhan dan tidak melakukan panic buying.

5. Apa langkah Pertamina menjaga distribusi?
Optimalisasi rantai pasok, koordinasi dengan supplier, dan penguatan distribusi di lapangan.

Kantor Gatot Banjarmasin Jadi Etalase Produk Hutan Unggulan Kalsel

Ria Sartika    Selasa, Maret 31, 2026    Comment   

Kantor Gatot Banjarmasin Jadi Etalase Produk Hutan Unggulan Kalsel

Dishut Kalsel kembangkan Kantor Gatot jadi galeri produk hasil hutan untuk dorong PAD dan layanan publik di Banjarmasin.

BANJARBARU — Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mulai melakukan langkah strategis dengan mengembangkan Kantor Gatot di Banjarmasin menjadi galeri produk hasil hutan dari seluruh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) se-Kalsel.

Kepala Dishut Kalsel, Fathimatuzzahra, mengatakan pengembangan ini bertujuan untuk memperkuat layanan publik sekaligus meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurutnya, Kantor Gatot nantinya tidak hanya menjadi tempat administrasi, tapi juga berfungsi sebagai etalase terpadu yang menampilkan berbagai produk unggulan hasil hutan, baik hasil hutan kayu (HHK) maupun hasil hutan bukan kayu (HHBK).

“Sekarang Kantor Gatot kita dorong jadi pusat pemasaran hasil hutan sekaligus galeri produk unggulan dari KPH di Kalimantan Selatan,” ujarnya, Senin.

Galeri Produk Hutan Jadi Daya Tarik Baru

Pengembangan ini menghadirkan konsep galeri interaktif, di mana pengunjung bisa melihat langsung beragam produk kehutanan. Mulai dari olahan kayu hingga produk non-kayu seperti madu hutan, rotan, hingga hasil olahan lainnya.

Menariknya, lokasi ini juga terintegrasi dengan fasilitas pendukung seperti area kafe, sehingga memberikan pengalaman yang lebih santai dan modern bagi pengunjung.

Dengan konsep ini, Dishut Kalsel berharap Kantor Gatot bisa menjadi ruang publik yang hidup, bukan sekadar kantor pemerintahan biasa.

Penataan dan Rehabilitasi Fasilitas

Untuk mendukung transformasi tersebut, Dishut Kalsel telah melakukan pembersihan menyeluruh yang melibatkan seluruh pegawai dan pejabat. Langkah ini menjadi bagian dari optimalisasi aset daerah sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan kerja.

Tak berhenti di situ, rencana rehabilitasi ringan juga tengah disiapkan. Fokusnya pada peningkatan kenyamanan, kelayakan, serta daya tarik ruang layanan dan pemasaran.

Rehabilitasi ini ditargetkan bisa direalisasikan melalui perubahan APBD mendatang.

Dorong PAD Lewat Sewa Fasilitas

Selain sebagai galeri, Kantor Gatot juga akan difungsikan sebagai sumber retribusi daerah. Dishut Kalsel menyediakan fasilitas ruang rapat kecil hingga besar yang bisa disewa oleh SKPD, masyarakat, hingga instansi lainnya.

Langkah ini dinilai sebagai strategi cerdas untuk memaksimalkan aset daerah sekaligus membuka sumber pendapatan baru dari sektor jasa layanan.

“Kita harap fasilitas ini bisa meningkatkan pemanfaatan aset dan tentunya berdampak pada peningkatan PAD,” tambah Fathimatuzzahra.

Komitmen Tingkatkan Layanan Publik

Transformasi Kantor Gatot menjadi galeri produk hasil hutan mencerminkan komitmen Dishut Kalsel dalam meningkatkan kualitas layanan publik berbasis potensi daerah.

Selain memperluas akses pasar bagi produk KPH, kebijakan ini juga memperkuat posisi sektor kehutanan sebagai salah satu pilar ekonomi daerah.

Dengan pendekatan yang lebih modern dan terbuka, masyarakat kini bisa lebih dekat mengenal kekayaan hasil hutan Kalimantan Selatan.

FAQ

1. Apa fungsi baru Kantor Gatot di Banjarmasin?
Sebagai galeri produk hasil hutan sekaligus pusat pemasaran dan ruang publik multifungsi.

2. Produk apa saja yang ditampilkan?
Produk hasil hutan kayu (HHK) dan non-kayu (HHBK) seperti rotan, madu, dan olahan lainnya.

3. Apakah masyarakat bisa menggunakan fasilitas di sana?
Bisa, termasuk menyewa ruang rapat untuk kegiatan dengan biaya terjangkau.

4. Apa tujuan utama pengembangan ini?
Meningkatkan layanan publik dan mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD).

5. Kapan rehabilitasi fasilitas dilakukan?
Ditargetkan melalui perubahan APBD mendatang.

KUR Kalsel 2026 Tumbuh Positif, BRI Jadi Penyalur Terbesar

Ria Sartika    Selasa, Maret 31, 2026    Comment   

KUR Kalsel 2026 Tumbuh Positif, BRI Jadi Penyalur Terbesar

Realisasi KUR Kalsel 2026 capai Rp863,99 miliar. Sektor pertanian dominan, BRI jadi penyalur terbesar, dorong pertumbuhan UMKM daerah.

BANJARMASIN — Realisasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kalimantan Selatan menunjukkan tren positif di awal 2026. Hingga periode terbaru, total penyaluran mencapai Rp863,99 miliar atau 16,76 persen dari target Rp5,15 triliun, dengan jumlah debitur mencapai 12.546 pelaku UMKM.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalsel, Catur Ariyanto Widodo, menyebut capaian ini menjadi sinyal kuat bahwa akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah semakin terbuka.

“Penyaluran KUR di Kalimantan Selatan menunjukkan perkembangan yang cukup baik pada awal tahun ini,” ujarnya di Banjarmasin.

Dominasi KUR Konvensional dan Sektor Pertanian

Dari total penyaluran, KUR konvensional masih mendominasi dengan nilai Rp836,63 miliar atau 96,83 persen. Sementara KUR syariah tercatat sebesar Rp27,35 miliar atau 3,17 persen.

Menariknya, sektor pertanian menjadi penyerap terbesar dengan nilai Rp307,28 miliar atau 35,57 persen, menjangkau 5.609 debitur. Ini menunjukkan bahwa sektor primer masih menjadi tulang punggung ekonomi daerah.

Selain itu, skema mikro mendominasi dengan nilai Rp572,29 miliar atau 66,24 persen kepada 11.436 debitur, menandakan mayoritas pelaku usaha berada di level usaha kecil.

Sebaran Wilayah dan Penyalur KUR

Dari sisi wilayah, Kota Banjarmasin menjadi daerah dengan penyaluran tertinggi sebesar Rp151,27 miliar kepada 1.833 debitur.

Disusul:

• Kabupaten Tanah Bumbu: Rp117,28 miliar (1.180 debitur)

• Kabupaten Banjar: Rp91,87 miliar (1.469 debitur)

Untuk lembaga penyalur, Bank Rakyat Indonesia (BRI) menjadi yang terbesar dengan penyaluran Rp571,57 miliar kepada 10.844 debitur.

Kemudian diikuti:

• Bank Mandiri: Rp104,05 miliar

• Bank Negara Indonesia (BNI): Rp92,48 miliar

Secara nasional, Kalsel berada di peringkat ke-17 dalam penyaluran KUR dan posisi ke-5 di regional Kalimantan.

UMi Jadi Pelengkap Pembiayaan Ultra Mikro

Selain KUR, pembiayaan Ultra Mikro (UMi) juga terus berjalan. Hingga Februari 2026, total penyaluran mencapai Rp5,38 miliar kepada 997 debitur.

Skema syariah mendominasi sebesar Rp3,35 miliar (62,27 persen), sementara konvensional Rp2,03 miliar (37,73 persen).

Penyaluran ini dilakukan oleh beberapa Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), dengan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) sebagai penyalur terbesar.

“Pembiayaan UMi menjadi pelengkap penting bagi pelaku usaha ultra mikro yang belum terjangkau KUR,” kata Catur.

Wilayah dengan penyaluran UMi tertinggi kembali ditempati Banjarmasin sebesar Rp0,95 miliar, disusul Kabupaten Banjar dan Hulu Sungai Tengah.

Dari sisi sektor, perdagangan mendominasi hingga 94 persen, sementara skema kelompok menyumbang 93,34 persen.

Strategi Penguatan dan Outlook 2026

Untuk menjaga tren positif ini, DJPb Kalsel telah melakukan monitoring dan evaluasi (monev) bersama seluruh lembaga penyalur.

Catur menegaskan pihaknya akan terus memperkuat sinergi lintas sektor agar penyaluran lebih merata di seluruh kabupaten/kota.

“Harapannya, tren positif ini tidak hanya terpusat di wilayah tertentu, tetapi merata dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” tegasnya.

Langkah ini dinilai penting agar pembiayaan UMKM semakin optimal dan mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah secara berkelanjutan.

FAQ

1. Apa itu KUR?
KUR adalah program pembiayaan dari pemerintah untuk membantu UMKM mendapatkan akses modal dengan bunga ringan.

2. Berapa total KUR Kalsel 2026 saat ini?
Sebesar Rp863,99 miliar atau 16,76 persen dari target Rp5,15 triliun.

3. Sektor apa yang paling banyak menerima KUR?
Sektor pertanian dengan porsi 35,57 persen.

4. Bank apa yang paling banyak menyalurkan KUR?
BRI menjadi penyalur terbesar di Kalsel.

5. Apa itu pembiayaan UMi?
UMi adalah pembiayaan untuk usaha ultra mikro yang belum bisa mengakses KUR.

Arus Mudik dan Balik Laut Banjarmasin 2026 Meningkat Hingga 20 Persen

Ria Sartika    Selasa, Maret 31, 2026    Comment   

Arus Mudik dan Balik Laut Banjarmasin 2026 Meningkat Hingga 20 Persen

Arus penumpang Lebaran 2026 di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin naik 20 persen. KSOP mencatat total 23.897 penumpang selama periode angkutan laut.

BANJARMASIN - Lonjakan arus penumpang angkutan laut saat Lebaran 2026 di Pelabuhan Trisakti jadi sorotan. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Banjarmasin mencatat peningkatan signifikan dibanding tahun sebelumnya.

Kepala KSOP, Heri Purwanto, mengungkapkan total pergerakan penumpang selama Posko Angkutan Laut Lebaran 2026 mencapai 23.897 orang. Angka ini naik sekitar 20 persen dibanding periode Lebaran 2025 yang berada di kisaran 19.914 penumpang.

“Terjadi peningkatan sekitar 3.983 penumpang dibanding tahun lalu,” ujar Heri saat penutupan posko terpadu di Banjarmasin, Selasa.

Rincian Arus Penumpang

Dari total tersebut, jumlah penumpang datang tercatat 8.784 orang, meningkat 24 persen. Sementara penumpang berangkat mencapai 15.113 orang, naik 18 persen.

Puncak arus mudik terjadi pada 17 Maret 2026 dengan 2.868 penumpang berangkat. Sedangkan puncak arus balik tercatat pada 29 Maret 2026, dengan 1.332 penumpang datang.

Pergerakan Kendaraan Ikut Meningkat

Tak hanya penumpang, arus kendaraan juga mengalami kenaikan selama periode 13–30 Maret 2026.

• Kendaraan datang: 2.278 unit (naik 30 persen)

• Kendaraan berangkat: 3.129 unit (naik 9 persen)

• Total kendaraan: 5.407 unit (naik 17 persen)

Jumlah kunjungan kapal penumpang selama periode ini tercatat sebanyak 22 call.

Aktivitas Dermaga Pendukung

KSOP juga memantau aktivitas di beberapa dermaga penyeberangan:

Dermaga Banjar Raya

• Penumpang: 11.976 orang

• Kendaraan roda dua: 6.075 unit

• Kunjungan kapal: 332

Dermaga Aranio

• Penumpang: 10.882 orang

• Kendaraan roda dua: 277 unit

• Kunjungan kapal: 646

Koordinasi Jadi Kunci Kelancaran

Menurut Heri, peningkatan arus ini bisa diantisipasi dengan baik berkat optimalisasi fasilitas serta koordinasi lintas instansi.

“Penyelenggaraan angkutan laut Lebaran 2026 berjalan aman, tertib, dan lancar,” tegasnya.

Analisis Singkat (E-E-A-T)

Dari sisi pengalaman dan keahlian, data resmi KSOP menunjukkan tren peningkatan mobilitas masyarakat via jalur laut. Hal ini memperkuat peran pelabuhan sebagai simpul transportasi penting di Kalimantan Selatan.

Secara otoritatif, KSOP sebagai lembaga resmi pemerintah memiliki kredibilitas tinggi dalam penyajian data transportasi laut. Transparansi data juga meningkatkan kepercayaan publik.

FAQ

1. Berapa total penumpang Lebaran 2026 di Pelabuhan Trisakti?
Sebanyak 23.897 penumpang selama periode 13–30 Maret 2026.

2. Apakah terjadi peningkatan dibanding tahun lalu?
Ya, terjadi kenaikan sekitar 20 persen atau 3.983 penumpang.

3. Kapan puncak arus mudik dan balik?
Mudik: 17 Maret 2026
Balik: 29 Maret 2026

4. Bagaimana dengan kendaraan?
Total kendaraan mencapai 5.407 unit, naik 17 persen.

5. Apa faktor kelancaran arus Lebaran tahun ini?
Koordinasi lintas instansi dan optimalisasi sarana prasarana.

Yamin HR Targetkan Kopdes Merah Putih Hadir Di 52 Kelurahan Banjarmasin

Saputra Berry    Minggu, Maret 29, 2026    Comment   

Yamin HR Targetkan Kopdes Merah Putih Hadir Di 52 Kelurahan Banjarmasin

Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR pantau pembangunan Kopdes Merah Putih bersama Dandim, dorong ekonomi warga dan targetkan hadir di 52 kelurahan.

Banjarmasin -- Pemerintah Kota Banjarmasin terus mempercepat pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan. Salah satu langkah nyatanya terlihat saat Wali Kota Banjarmasin, H Muhammad Yamin HR, bersama Dandim 1007/Banjarmasin, Letkol Czi Slamet Riyadi, turun langsung memantau progres pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih di sejumlah wilayah.

“Ada dua Kopdes yang kita pantau pembangunannya, yakni di Kelurahan Tanjung Pagar, Banjarmasin Selatan, dan Kelurahan Pemurus Luar, Banjarmasin Timur,” ujar Yamin, Jumat.

Dari hasil peninjauan di lapangan, pembangunan fisik Kopdes Merah Putih sudah menunjukkan perkembangan signifikan. Struktur tiang-tiang beton bahkan mulai berdiri, menandakan proyek berjalan sesuai rencana.

Yamin menegaskan, pembangunan ini merupakan bentuk kolaborasi strategis antara Pemerintah Kota Banjarmasin dan TNI dalam memperkuat fondasi ekonomi masyarakat.

Kolaborasi Pemkot Dan TNI Untuk Ekonomi Kerakyatan

Menurut Yamin, kehadiran Kopdes Merah Putih bukan sekadar proyek pembangunan fisik, tetapi menjadi bagian penting dalam mendorong pemerataan ekonomi.

“Sejalan dengan arahan pusat, Kopdes Merah Putih kita siapkan sebagai motor penggerak ekonomi warga dan pelaku usaha. Kita ingin manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan agar proses pembangunan tetap menjaga kualitas, meski dikejar target waktu. Tujuannya agar bangunan dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang.

Tidak Hanya Simpan Pinjam, Jadi Pusat Distribusi Murah

Ke depan, Kopdes Merah Putih di Banjarmasin dirancang memiliki fungsi lebih luas. Tidak hanya sebagai unit simpan pinjam, koperasi ini juga akan menjadi pusat distribusi bahan pokok murah.

Selain itu, Kopdes juga akan menjadi wadah pemasaran produk unggulan warga lokal, sehingga pelaku UMKM bisa berkembang lebih cepat.

Target 52 Kelurahan, Dukung Indonesia Emas 2045

Pemkot Banjarmasin menargetkan pembangunan Kopdes Merah Putih tersebar merata di 52 kelurahan. Program ini selaras dengan visi besar pemerintah pusat dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

“Koperasi adalah instrumen penting pemberdayaan masyarakat. Di sinilah warga menjadi pelaku utama ekonomi,” tegas Yamin.

Program ini juga mendukung visi pembangunan daerah menuju Banjarmasin Maju Sejahtera, sekaligus memperkuat ekonomi dari level paling bawah, yakni desa dan kelurahan.

FAQ

1. Apa itu Kopdes Merah Putih?
Kopdes Merah Putih adalah koperasi desa/kelurahan yang bertujuan memperkuat ekonomi masyarakat melalui simpan pinjam, distribusi bahan pokok, dan pemasaran produk lokal.

2. Di mana saja pembangunan Kopdes yang dipantau?
Saat ini dipantau di Kelurahan Tanjung Pagar (Banjarmasin Selatan) dan Pemurus Luar (Banjarmasin Timur).

3. Apa tujuan utama program ini?
Untuk pemerataan ekonomi masyarakat dan memperkuat pelaku usaha kecil di tingkat lokal.

4. Berapa target Kopdes di Banjarmasin?
Pemkot menargetkan pembangunan Kopdes Merah Putih di 52 kelurahan.

5. Siapa saja yang terlibat dalam program ini?
Program ini merupakan kolaborasi antara Pemerintah Kota Banjarmasin dan TNI.

Pelaporan SPT Turun 14,26 Persen, DJP Kalselteng Catat 304.959 Laporan

Saputra Berry    Minggu, Maret 29, 2026    Comment   

Pelaporan SPT Turun 14,26 Persen, DJP Kalselteng Catat 304.959 Laporan

Pelaporan SPT di DJP Kalselteng hingga Maret 2026 turun 14,26 persen jadi 304.959 laporan. Wajib pajak diimbau segera lapor sebelum 30 April tanpa sanksi.

Banjarmasin — Kanwil DJP Kalselteng mencatat jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan mencapai 304.959 SPT hingga Maret 2026. Angka ini menunjukkan adanya penurunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2 Humas) Moch Luqman Hakim menyebutkan bahwa total pelaporan tersebut mengalami kontraksi sebesar 14,26 persen secara tahunan.

“Jumlah ini mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu, terutama pada wajib pajak orang pribadi,” ujar Luqman di Banjarmasin, Jumat.

Penurunan Terjadi di Dua Kategori Wajib Pajak

Secara rinci, pelaporan SPT Tahunan untuk wajib pajak orang pribadi tercatat sebanyak 298.111 SPT atau turun 13,72 persen. Sementara itu, pelaporan dari wajib pajak badan mencapai 6.848 SPT, mengalami penurunan lebih signifikan sebesar 32,44 persen.

Mayoritas unit kerja di lingkungan DJP Kalselteng juga menunjukkan tren penurunan, khususnya di segmen wajib pajak individu.

Namun, di tengah penurunan tersebut, terdapat beberapa unit kerja yang justru mencatatkan kinerja positif. Hal ini menjadi sinyal bahwa peluang peningkatan kepatuhan pajak masih terbuka, terutama melalui edukasi dan pelayanan yang lebih optimal.

Libur Panjang Jadi Salah Satu Faktor

Menurut Luqman, salah satu faktor utama penurunan pelaporan SPT tahun ini adalah bertepatan dengan libur panjang cuti bersama Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri.

Kondisi ini dinilai berdampak pada keterlambatan pelaporan oleh wajib pajak, meskipun secara umum tingkat kesadaran masyarakat masih cukup baik.

DJP Beri Relaksasi dan Ajak Wajib Pajak Segera Lapor

Sebagai upaya mendorong kepatuhan, DJP memberikan kebijakan penghapusan sanksi administratif bagi wajib pajak yang melaporkan SPT hingga 30 April 2026.

“Ini jadi kesempatan bagi wajib pajak untuk segera melaporkan SPT tanpa khawatir dikenai sanksi,” jelas Luqman.

Selain itu, seluruh kantor pelayanan pajak di wilayah Kalselteng dipastikan siap memberikan pendampingan, baik secara langsung maupun melalui layanan daring.

DJP juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, serta memanfaatkan fasilitas digital yang telah disediakan pemerintah.

FAQ

1. Kenapa pelaporan SPT tahun ini menurun?
Karena bertepatan dengan libur panjang Nyepi dan Idul Fitri, sehingga banyak wajib pajak menunda pelaporan.

2. Apakah masih bisa lapor SPT tanpa sanksi?
Bisa. Pemerintah memberikan penghapusan sanksi administratif hingga 30 April 2026.

3. Bagaimana cara lapor SPT?
Bisa dilakukan secara online melalui e-Filing atau datang langsung ke kantor pajak terdekat.

4. Siapa saja yang wajib lapor SPT?
Wajib pajak orang pribadi dan badan yang sudah memiliki NPWP.

5. Apakah DJP menyediakan bantuan?
Ya, DJP menyediakan layanan asistensi baik offline maupun online.