Danau Labuan Cermin Berau dijaga ketat oleh Pemprov Kaltim untuk melestarikan geoheritage air dua rasa di kawasan Geopark Sangkulirang Mangkalihat.

Danau Labuan Cermin Berau Dijaga Ketat, Pemprov Kaltim Perkuat Pelestarian Geoheritage Air Dua Rasa

BERAU, Kalimantan Timur – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat upaya pelestarian Danau Labuan Cermin di Kampung Biduk-Biduk, Kabupaten Berau, Sabtu, dengan mengintensifkan pengawasan dan edukasi kepada masyarakat serta wisatawan guna menjaga ekosistem kawasan yang telah ditetapkan sebagai warisan geologi nasional.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Timur, Rusmadi, mengatakan pihaknya terus mengimbau pengunjung agar tidak merusak batuan karst dan tidak membuang sampah sembarangan demi mendukung keberlanjutan ekowisata di kawasan tersebut.

"Kami terus mengimbau pengunjung agar tidak merusak batuan karst dan membuang sampah sembarangan demi mendukung pelestarian pariwisata yang berkelanjutan," ujar Rusmadi di Samarinda.

Danau Labuan Cermin yang berada di Kampung Biduk-Biduk, Kabupaten Berau, memiliki fenomena alam unik berupa lapisan air tawar di bagian atas dan air asin di bagian bawah yang bertemu secara seimbang. Keunikan hidrologi tersebut menjadikan kawasan ini ditetapkan sebagai Geoheritage atau Warisan Geologi pada 2024 melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 187.K/GL.1/MEM.G/2024.

Rusmadi menjelaskan, Danau Labuan Cermin juga menjadi salah satu situs geologi unggulan dalam kawasan Geopark Sangkulirang Mangkalihat yang saat ini menjadi kebanggaan Kalimantan Timur.

"Kawasan perairan ini juga merupakan salah satu komponen geologi unggulan yang berada di bawah naungan Geopark Sangkulirang Mangkalihat," katanya.

Secara geologi, kawasan tersebut terbentuk dari sistem bentang alam karst yang memiliki ekosistem danau air tawar dengan aliran menuju laut di bagian utara. Selain itu, terdapat kontak batu gamping klasik dengan lapisan napal dari Formasi Domaring yang diperkirakan berusia sekitar 12 hingga 15 juta tahun.

Struktur geologi kawasan ini juga dipengaruhi aktivitas Sesar Mangkalihat yang memunculkan mata air dengan arah memanjang dari barat laut ke tenggara.

"Struktur geologinya turut dipengaruhi oleh aktivitas sesar Mangkalihat yang memicu kemunculan mata air dengan arah membentang dari barat laut ke tenggara," ujar Rusmadi.

Untuk menjaga kelestarian kawasan wisata alam tersebut, Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai dari Dinas Kehutanan Kalimantan Timur diterjunkan untuk melakukan pengawasan secara langsung.

Pemerintah daerah juga melarang aktivitas yang berpotensi merusak vegetasi alami maupun mencemari kejernihan air Danau Labuan Cermin. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem sekaligus mempertahankan daya tarik wisata berbasis alam di Kabupaten Berau.

"Sosialisasi kelestarian lingkungan terus kami gencarkan agar masyarakat sekitar maupun pengunjung semakin menyadari pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem di bentang permata karst Kaltim ini," tegas Rusmadi.

Keberadaan Danau Labuan Cermin Berau menjadi salah satu aset geowisata penting di Kalimantan Timur. Selain menawarkan panorama air yang sangat jernih, kawasan ini juga menyimpan nilai ilmiah dan geologi yang menjadikannya sebagai bagian penting dari konservasi alam serta pengembangan pariwisata berkelanjutan di daerah tersebut.

DKP Kaltim memperkuat pengawasan laut dengan empat strategi, termasuk radar laut dan pelibatan masyarakat, guna menekan praktik penangkapan ikan ilegal di perairan Kalimantan Timur. (Ilustrasi)

Samarinda — Upaya menjaga kelestarian laut di Kalimantan Timur semakin ditingkatkan seiring meningkatnya ancaman praktik penangkapan ikan ilegal di sejumlah wilayah perairan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) menyiapkan pendekatan pengawasan terpadu yang menggabungkan keterlibatan masyarakat, teknologi pemantauan, serta koordinasi lintas lembaga.

Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan DKP Kaltim, Raihan Fida Nuzband, menyebut keterbatasan anggaran menjadi tantangan utama dalam menjaga wilayah laut yang luas. Karena itu, pemerintah daerah kini mengandalkan jaringan masyarakat lokal sebagai bagian penting dalam sistem pengawasan.

Masyarakat Jadi Garda Terdepan Pengawasan Laut

Salah satu fokus utama pengawasan adalah memperkuat peran kelompok masyarakat pengawas atau pokmaswas yang tersebar di kawasan pesisir.

Saat ini, sekitar 40 kelompok aktif beroperasi di berbagai daerah pesisir di Kalimantan Timur, dengan jumlah terbanyak berada di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Melalui skema ini, laporan dari masyarakat menjadi sumber informasi awal untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. Untuk kasus yang dinilai mendesak, tim provinsi langsung diturunkan ke lokasi. Sementara pelanggaran ringan biasanya ditangani melalui pembinaan oleh kelompok setempat.

Pendekatan berbasis masyarakat dinilai efektif untuk menjangkau wilayah yang sulit dipantau secara langsung oleh aparat pemerintah.

Kolaborasi Dengan Mitra Lingkungan Perkuat Pengawasan

Selain mengandalkan masyarakat, DKP Kaltim juga menggandeng lembaga mitra untuk memperkuat pengawasan laut, khususnya di wilayah Kabupaten Berau.

Kolaborasi ini dilakukan bersama organisasi lingkungan seperti Yayasan Laut Biru dan Global Conservation. Dukungan yang diberikan mencakup bantuan pendanaan hingga penguatan kapasitas pengawasan di wilayah konservasi.

Kerja sama lintas sektor tersebut diharapkan mampu menutup celah pengawasan yang selama ini menjadi kendala utama dalam menjaga kawasan laut yang luas.

Teknologi Radar Laut Mulai Digunakan

Dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan, DKP Kaltim juga memanfaatkan teknologi pemantauan kapal berbasis radar.

Sistem Marine Monitor (M2) telah dipasang di kawasan Tanjung Batu, Berau. Perangkat ini berfungsi mendeteksi pergerakan kapal yang memasuki zona konservasi laut.

Selain radar, perangkat ini dilengkapi kamera pengintai yang mampu menangkap bentuk fisik kapal. Informasi yang dihasilkan dapat dipantau secara langsung melalui pusat pengawasan di kantor DKP Kaltim di Samarinda.

Keberadaan teknologi tersebut membuat Kalimantan Timur menjadi salah satu daerah yang aktif memanfaatkan sistem pemantauan kapal di kawasan konservasi laut.

Tim Reaksi Cepat Disiagakan Untuk Tindak Lanjut

Langkah lain yang dilakukan adalah mengoptimalkan Tim Reaksi Cepat yang terdiri dari unsur kepolisian perairan hingga petugas pengawasan sumber daya kelautan.

Tim ini bertugas merespons laporan masyarakat secara cepat, terutama jika ditemukan indikasi pelanggaran serius di wilayah laut.

Keberadaan tim ini menjadi bagian penting dalam memastikan setiap laporan dapat ditindaklanjuti secara efektif dan tepat waktu.

Kasus Penyetruman Dan Pengeboman Ikan Masih Dominan

Berdasarkan laporan yang diterima sepanjang tahun 2026, praktik penyetruman ikan menjadi salah satu pelanggaran yang paling sering dilaporkan di wilayah perairan Kalimantan Timur.

Sementara itu, di kawasan Berau, masyarakat masih kerap melaporkan praktik pengeboman ikan yang berpotensi merusak ekosistem laut secara permanen.

Aktivitas tersebut tidak hanya mengancam kelestarian lingkungan, tetapi juga berdampak langsung pada keberlanjutan mata pencaharian nelayan tradisional.

Pendekatan Terpadu Dinilai Kunci Menjaga Laut

Upaya pengawasan yang menggabungkan masyarakat, teknologi, dan aparat penegak hukum dinilai menjadi strategi penting untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut.

Dengan luasnya wilayah laut yang harus diawasi, pendekatan terpadu menjadi solusi realistis dalam menghadapi keterbatasan sumber daya dan anggaran.

Pemerintah daerah berharap keterlibatan masyarakat tetap menjadi elemen utama dalam menjaga keamanan dan kelestarian perairan di Kalimantan Timur.

FAQ

1. Apa saja strategi DKP Kaltim dalam mencegah penangkapan ikan ilegal?

Ada empat strategi utama, yaitu memperkuat peran masyarakat pengawas, bekerja sama dengan lembaga mitra, memanfaatkan teknologi radar laut, dan menyiagakan Tim Reaksi Cepat.

2. Apa itu pokmaswas?

Pokmaswas adalah kelompok masyarakat pengawas yang bertugas memantau aktivitas di wilayah pesisir dan melaporkan dugaan pelanggaran kepada pemerintah.

3. Teknologi apa yang digunakan untuk memantau kapal di laut?

DKP Kaltim menggunakan sistem radar Marine Monitor (M2) yang dilengkapi kamera untuk mendeteksi pergerakan kapal di zona konservasi laut.

4. Pelanggaran apa yang paling sering terjadi di perairan Kaltim?

Kasus yang paling sering dilaporkan adalah penyetruman ikan dan pengeboman ikan.

5. Mengapa masyarakat dilibatkan dalam pengawasan laut?

Karena wilayah laut yang luas dan keterbatasan anggaran, keterlibatan masyarakat membantu mempercepat pelaporan aktivitas mencurigakan.

Inflasi Kaltim Maret 2026 mencapai 3,31 persen menurut BPS. Samarinda jadi penyumbang tertinggi, dengan lonjakan terbesar pada sektor jasa pribadi. (Gambar ilustrasi)

Samarinda, Kaltim - Kenaikan harga kembali terjadi di Kalimantan Timur. Berdasarkan laporan resmi dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, inflasi tahunan (year-on-year/y-on-y) pada Maret 2026 tercatat mencapai 3,31 persen.

Angka ini menunjukkan peningkatan dari Indeks Harga Konsumen (IHK) yang sebelumnya berada di level 107,73 menjadi 111,30. Meski demikian, inflasi di Kaltim masih tergolong lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 3,48 persen.

Kepala BPS Kaltim, Mas'ud Rifai, menjelaskan bahwa kenaikan harga terjadi secara merata di sejumlah wilayah utama.

Samarinda Jadi Penyumbang Inflasi Tertinggi

Dari empat daerah pantauan, Samarinda mencatat inflasi tertinggi sebesar 3,92 persen dengan IHK 111,38.

Di posisi berikutnya:

• Penajam Paser Utara: 3,02 persen

• Balikpapan: 2,95 persen

• Berau: 2,38 persen (terendah)

Kondisi ini menunjukkan tekanan harga paling kuat terjadi di pusat aktivitas ekonomi seperti Samarinda.

Sektor Jasa Pribadi Melonjak Tajam

Lonjakan inflasi kali ini dipicu oleh kenaikan hampir di semua kelompok pengeluaran. Namun, yang paling mencolok adalah:

• Perawatan pribadi dan jasa lainnya: naik drastis hingga 15,65 persen

Angka ini jauh melampaui sektor lain dan mengindikasikan adanya kenaikan signifikan pada kebutuhan gaya hidup serta layanan personal.

Selain itu, sektor lain juga mengalami kenaikan:

• Perumahan, air, listrik, dan bahan bakar: 5,25 persen

• Makanan, minuman, dan tembakau: 3,35 persen

• Pendidikan: 2,44 persen

• Restoran dan penyediaan makanan: 1,71 persen

Menariknya, ada satu sektor yang justru mengalami penurunan, yakni perlengkapan dan pemeliharaan rumah tangga yang mengalami deflasi sebesar 1,06 persen.

Inflasi Bulanan dan Tahun Berjalan

Secara bulanan (month-to-month), inflasi Maret 2026 tercatat sebesar 0,72 persen. Sementara itu, secara kumulatif sejak awal tahun (year-to-date), inflasi Kaltim sudah mencapai 1,37 persen.

Daya Beli Jadi Sorotan

Menurut Mas’ud Rifai, tingginya inflasi di Samarinda yang hampir menyentuh 4 persen perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

Apalagi menjelang periode hari besar atau saat terjadi fluktuasi harga energi, kondisi ini berpotensi menekan daya beli masyarakat.

Kenaikan pada sektor perumahan dan utilitas juga menjadi sinyal penting, karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah.

FAQ

1. Berapa inflasi Kaltim Maret 2026?
Inflasi Kaltim tercatat sebesar 3,31 persen secara tahunan (y-on-y).

2. Daerah mana dengan inflasi tertinggi di Kaltim?
Samarinda menjadi wilayah dengan inflasi tertinggi, yaitu 3,92 persen.

3. Apa penyebab utama inflasi di Kaltim?
Kenaikan terbesar berasal dari sektor perawatan pribadi dan jasa lainnya yang naik hingga 15,65 persen.

4. Apakah inflasi Kaltim lebih tinggi dari nasional?
Tidak, inflasi Kaltim masih di bawah nasional yang mencapai 3,48 persen.

5. Apa dampak inflasi bagi masyarakat?
Inflasi dapat menurunkan daya beli, terutama karena kenaikan biaya kebutuhan dasar seperti perumahan dan listrik.