PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, MM., MH., bersama Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan, S.IP., M.Si., resmi membuka Sosialisasi Antikorupsi Terintegrasi 2025 di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (13/8/2025). 

Kegiatan ini digelar untuk mendorong pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan daerah, khususnya di Kalbar, sekaligus memperkuat budaya integritas di kalangan ASN.

Dalam sambutannya, Ria Norsan menekankan bahwa integritas adalah benteng utama dalam mencegah praktik korupsi. Ia mengingatkan seluruh aparatur agar selalu bersyukur atas amanah dan fasilitas yang diberikan negara, serta tidak tergoda menyalahgunakan wewenang.

“Masalah korupsi itu tergantung pada niat. Kalau niat kita memang mau mencegah, insya Allah bisa kita lakukan bersama. Kita sudah dipercaya oleh masyarakat, digaji, bahkan mendapat insentif. Maka, jangan neko-neko. Jaga integritas,” tegasnya.

Gubernur Kalbar Ria Norsan membuka Sosialisasi Antikorupsi Terintegrasi 2025 di Balai Petitih.

Data KPK menunjukkan, pada 2024 terdapat 854 perkara atau 51% dari total 1.666 kasus korupsi berasal dari pemerintah daerah. Untuk menekan angka tersebut, KPK meluncurkan sistem Monitoring Controlling Superlines for Prevention (MCSP) sebagai penyempurnaan dari MCP. 

Dalam acara ini, dua indikator utama MCSP dijalankan: Area Manajemen ASN dengan fokus akuntabilitas dan budaya antikorupsi, serta Area Penguatan APIP dengan penekanan pada independensi dan objektivitas.

Pemerintah Provinsi Kalbar sendiri mencatat capaian positif. Tahun 2024, Kalbar meraih nilai 91,82 pada delapan area intervensi MCSP dan peringkat ketiga Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) wilayah koordinasi KPK Wilayah 3. 

Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) juga menempatkan Kalbar di peringkat ketiga dari 12 provinsi untuk kategori anggaran dan jumlah pegawai sedang dengan skor 72,37. Ria Norsan berharap prestasi ini meningkat di 2025 lewat sinergi eksekutif, legislatif, dan aparat hukum.

“Semoga yang disampaikan para narasumber dari KPK bisa memperluas wawasan dan meningkatkan integritas seluruh ASN serta pemangku kepentingan di Kalbar. Mari kita jaga semangat antikorupsi demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” pungkas Ria Norsan.

PONTIANAK - Aldi Sabarna, korban dugaan penggelapan mobil, mendatangi Kantor Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat pada Senin (11/8/2025) di Pontianak. Ia datang bersama kuasa hukumnya, Ully Urmilawati, S.H., M.H.Cpt dari Alethea Law Firm and Partners, untuk mendesak polisi segera menindaklanjuti laporannya yang telah dibuat sejak 13 Mei 2025. 

Menurut Aldi, seluruh saksi dan bukti terkait dugaan penggelapan oleh dua terlapor, Andi dan Fredi Santoso, sudah diserahkan lengkap kepada penyidik.

“Kami sudah penuhi semua prosedur dan menyerahkan bukti. Tinggal menunggu tindakan tegas dari kepolisian,” ujar Aldi saat ditemui di Polda Kalbar. 

Aldi mengaku khawatir jika pelaku tidak segera diamankan, akan ada korban lain yang mengalami nasib serupa.

Korban penggelapan mobil bersama kuasa hukum mendatangi Polda Kalimantan Barat untuk mendesak penangkapan pelaku.

Kuasa hukum Aldi, Ully Urmilawati, juga menegaskan pentingnya penegakan hukum yang cepat dan transparan. 

“Kami berharap kepolisian memegang teguh prinsip Presisi: Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan. Jangan beri ruang kepada pelaku untuk menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatannya,” tegas Ully. 

Ia menambahkan, kasus ini sudah berjalan empat bulan tanpa perkembangan signifikan, sehingga pihaknya menuntut adanya percepatan proses hukum.

Kasus ini kini menjadi sorotan karena dianggap sebagai ujian konsistensi kepolisian dalam menangani laporan masyarakat. 

Jika penanganan berlarut, dikhawatirkan dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap proses hukum. 

Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait rencana penangkapan atau perkembangan terbaru kasus tersebut.