Pemkab Bulungan melantik lima pejabat eselon II hasil seleksi terbuka 2026. Pelantikan ini diharapkan memperkuat kinerja OPD dan mempercepat program pembangunan daerah.

Pelantikan Lima Pejabat Eselon II Perkuat Kinerja Pemkab Bulungan, Fokus Percepatan Program Pembangunan

BULUNGAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan kembali melakukan penguatan struktur birokrasi melalui pelantikan lima pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon II hasil seleksi terbuka tahun 2026. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mempercepat pelaksanaan program pembangunan di berbagai sektor strategis.

Pelantikan yang dipimpin langsung oleh Bupati Bulungan Syarwani di Aula Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bulungan tersebut menandai dimulainya babak baru bagi lima pejabat yang sebelumnya menduduki posisi eselon III.

Kenaikan jabatan dari eselon III ke eselon II bukan sekadar perubahan posisi struktural. Jabatan pimpinan tinggi pratama memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan, mengoordinasikan program kerja, hingga memastikan target pembangunan daerah dapat berjalan sesuai rencana.

Seleksi Terbuka untuk Mendapatkan Pemimpin OPD Berkualitas

Lima pejabat yang dilantik merupakan hasil dari proses seleksi terbuka (selter) calon pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemkab Bulungan Tahun 2026. Mekanisme ini menjadi bagian dari reformasi birokrasi yang bertujuan menghasilkan aparatur sipil negara yang profesional, kompeten, dan memiliki kemampuan manajerial yang kuat.

Melalui proses seleksi yang kompetitif, pemerintah daerah berupaya menempatkan sumber daya manusia terbaik pada posisi strategis untuk mendukung efektivitas kinerja organisasi perangkat daerah (OPD).

Bupati Bulungan Syarwani menegaskan bahwa jabatan baru yang diemban para pejabat tersebut membawa konsekuensi berupa tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan posisi sebelumnya.

Menurutnya, seorang pejabat eselon II harus memiliki cara pandang yang lebih luas dalam mengelola organisasi, mengembangkan program kerja, serta memastikan seluruh perangkat di bawah koordinasinya dapat bekerja secara optimal.

Pentingnya Konsolidasi dan Akselerasi Program Daerah

Salah satu pesan utama yang disampaikan Bupati Syarwani dalam pelantikan tersebut adalah pentingnya konsolidasi internal di setiap OPD.

Konsolidasi menjadi langkah awal yang harus segera dilakukan agar seluruh unsur organisasi memiliki visi yang sama dalam menjalankan program kerja. Dengan koordinasi yang baik, berbagai target pembangunan daerah dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien.

Selain itu, percepatan pelaksanaan program pembangunan juga menjadi perhatian utama. Pemerintah Kabupaten Bulungan saat ini terus mendorong peningkatan pelayanan publik, pengembangan ekonomi daerah, pemberdayaan masyarakat, hingga pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

Karena itu, para pejabat yang baru dilantik diharapkan mampu mengakselerasi berbagai program yang telah direncanakan agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.

Daftar Pejabat Eselon II yang Dilantik

Pelantikan tersebut menghasilkan sejumlah perubahan penting dalam struktur kepemimpinan OPD di lingkungan Pemkab Bulungan.

Berikut lima pejabat yang resmi menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama:

1. Dyah Astutik

Dyah Astutik dilantik sebagai Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bulungan. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Inspektur Pembantu Investigasi dan Pengaduan Masyarakat pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bulungan.

2. Muhammad Saleh

Muhammad Saleh dipercaya menjadi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulungan. Sebelum promosi tersebut, ia menjabat Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan.

3. Leni Ernalina

Leni Ernalina kini memimpin Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan. Sebelumnya, ia bertugas sebagai Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan.

4. Sayid Abdurahman Saleh

Sayid Abdurahman Saleh dilantik sebagai Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bulungan. Sebelumnya, ia menjabat Kepala Bidang Prasarana dan Sarana pada Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan.

5. M. Fakhruddin

M. Fakhruddin dipercaya memimpin Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulungan setelah sebelumnya menjabat Kepala Bagian Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan.

Penguatan Birokrasi untuk Mendukung Pembangunan Bulungan

Pelantikan lima pejabat eselon II ini menunjukkan komitmen Pemkab Bulungan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Keberadaan pemimpin baru di sejumlah OPD strategis diharapkan mampu menghadirkan inovasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mempercepat pencapaian target pembangunan daerah.

Dengan pengalaman yang dimiliki masing-masing pejabat, pemerintah daerah optimistis berbagai program prioritas dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi kemajuan Kabupaten Bulungan di masa mendatang.

BPS Kaltara merekrut 661 warga lokal sebagai petugas Sensus Ekonomi 2026 yang akan bertugas di lima kabupaten/kota untuk mendukung pendataan ekonomi yang akurat.

Bulungan - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Utara merekrut 661 warga lokal untuk menjadi petugas Sensus Ekonomi 2026 yang akan bertugas di seluruh wilayah Kaltara. Rekrutmen tersebut disampaikan Kepala BPS Kaltara Mustaqim di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Rabu (10/6).

Menurut Mustaqim, seluruh petugas yang direkrut berasal dari lima kabupaten dan kota di Kalimantan Utara. BPS sengaja melibatkan warga setempat karena dinilai lebih memahami karakteristik wilayah dan masyarakat di daerah masing-masing.

“Kami coba rekrut mereka untuk mendekati dengan wilayah tempat tinggalnya karena mereka mudah beradaptasi, bisa berkomunikasi dengan bahasa sekitar dan paham serta mengenal wilayah,” kata Mustaqim.

Sebelum diterjunkan ke lapangan, para petugas akan mengikuti pelatihan terlebih dahulu. Mereka dijadwalkan melakukan pendataan lapangan selama sekitar 2,5 bulan, mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, sebagai bagian dari pelaksanaan Sensus Ekonomi yang berlangsung pada Mei hingga Agustus.

BPS juga menyiapkan atribut khusus bagi petugas sensus untuk memudahkan identifikasi saat bertugas. Atribut tersebut meliputi rompi, kartu identitas bergambar, serta barcode yang tertera pada tanda pengenal resmi.

“Mereka menggunakan rompi, memakai papan nama (id card) yang ada barcode-nya dan fotonya. Itu tidak bisa ditiru di tempat lain,” ujar Mustaqim.

Dalam kesempatan itu, BPS Kaltara menegaskan bahwa seluruh data yang dihimpun dalam Sensus Ekonomi 2026 dijamin kerahasiaannya. Masyarakat maupun pelaku usaha diminta tidak ragu memberikan informasi yang sebenarnya kepada petugas.

Mustaqim menekankan bahwa pendataan tersebut tidak memiliki kaitan dengan perpajakan. Data yang dikumpulkan semata-mata digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan ekonomi pemerintah agar lebih tepat sasaran.

Menurut dia, data ekonomi yang akurat, lengkap, dan terpercaya menjadi fondasi penting dalam mendukung perencanaan pembangunan serta perumusan kebijakan ekonomi di berbagai sektor.

Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 diharapkan dapat menghasilkan basis data yang lebih komprehensif mengenai aktivitas usaha di Kalimantan Utara, sehingga pemerintah memiliki landasan yang kuat dalam menyusun program pembangunan ekonomi ke depan.

Pemkab Bulungan akan melengkapi Kebun Raya Bundayati dengan tiga rumah adat suku asli, amfiteater, labirin, dan fasilitas publik untuk mendukung ruang edukasi masyarakat.

TANJUNG SELOR - Bupati Bulungan Syarwani mengatakan Pemerintah Kabupaten Bulungan akan melengkapi fasilitas Kebun Raya Bundayati di Tanjung Selor, termasuk membangun tiga rumah adat etnis atau suku asli Bulungan. Program tersebut menjadi bagian dari pengembangan kawasan yang ditargetkan terus berjalan pada 2026.

Syarwani menyampaikan, pada tahun ini pemerintah daerah masih mengalokasikan anggaran untuk sejumlah pembangunan di kawasan kebun raya. Fasilitas yang akan dibangun meliputi labirin, amfiteater, tiga rumah adat suku asli, serta berbagai sarana penunjang lainnya.

Selain itu, pemerintah juga akan menambah fasilitas umum berupa kamar kecil di sepuluh titik untuk mendukung aktivitas masyarakat yang memanfaatkan kawasan tersebut, baik untuk olahraga maupun kegiatan lainnya.

“ Tahun ini kita masih mengalokasikan anggaran untuk pembangunan labirin, amfiteater, tiga rumah adat suku asli di sini,” ujar Syarwani di Tanjung Selor, Senin.

Pemerintah Kabupaten Bulungan juga menargetkan pembangunan pintu gerbang utama selesai tahun ini. Menurut Syarwani, penyelesaian berbagai fasilitas tersebut menjadi bagian dari persiapan sebelum Kebun Raya Bundayati resmi dibuka oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

“Demikian juga dengan pintu gerbangnya kita bangun di tahun ini. Ini menjadi bagian target yang akan diselesaikan di tahun ini, supaya benar-benar bisa resmi dibuka nanti oleh lembaga dalam hal ini melalui Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN),” katanya.

Syarwani menegaskan Kebun Raya Bundayati tidak hanya menjadi aset pemerintah daerah, tetapi juga ruang terbuka yang diperuntukkan bagi seluruh masyarakat Bulungan. Kawasan itu diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai tempat bersilaturahmi, beraktivitas, sekaligus sarana edukasi bagi anak dan keluarga.

Meski demikian, ia meminta pengertian masyarakat karena proses pembangunan lanjutan berpotensi mengganggu aktivitas olahraga yang selama ini dilakukan di kawasan tersebut. Pemerintah memastikan area kebun raya tetap dibuka selama pekerjaan berlangsung.

“Memang di tahun ini masih ada beberapa aktivitas kegiatan dan insya Allah kita tidak akan menutup kawasan ini. Cuman nanti mungkin perlu kerja sama dari masyarakat,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bulungan Riyanto menyatakan dukungan penuh terhadap pengembangan Kebun Raya Bundayati sebagai ruang publik masyarakat. DPRD juga akan melakukan pengawasan agar pembangunan berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat bagi warga.

“DPRD Kabupaten Bulungan sangat mendukung kegiatan atau pembangunan yang ada di Kebun Raya Bundayati ini,” ujar Riyanto.

Dengan penambahan berbagai fasilitas tersebut, Kebun Raya Bundayati diharapkan semakin siap menjadi pusat aktivitas publik dan edukasi bagi masyarakat Kabupaten Bulungan setelah resmi beroperasi.

SPPG Polda Kaltara menyiapkan 1.024 porsi Makanan Bergizi Gratis setiap hari untuk siswa dan guru di empat sekolah di Tanjung Selor, Bulungan. (Foto ilustrasi)

TANJUNG SELOR - Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Kalimantan Utara menyiapkan 1.024 porsi Makanan Bergizi Gratis (MBG) setiap hari bagi siswa dan tenaga pendidik di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Rabu. Program tersebut melayani empat sekolah di wilayah tersebut.

Kapolda Kaltara Irjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy mengatakan total penerima manfaat terdiri dari 957 siswa serta 67 guru dan tenaga pendidik.

“Total penerima manfaat mencapai 1.024 porsi, terdiri dari 957 siswa dan 67 guru serta tenaga pendidik dari empat sekolah,” ujar Djati saat meninjau SPPG Polda Kaltara di Jalan Bhayangkara, Tanjung Selor.

Empat sekolah yang menerima layanan MBG tersebut yakni TK Bhayangkari, TK Agape, SDN 10 Tanjung Selor, dan SMPN 07 Tanjung Selor.

Menurut Djati, menu makanan yang disiapkan telah disesuaikan dengan kebutuhan gizi anak sekolah dan berada dalam pengawasan tenaga ahli gizi SPPG Polda Kaltara.

Selain melibatkan pimpinan SPPG, program tersebut juga didukung ahli gizi, akuntan, serta 30 relawan yang membantu operasional harian.

Distribusi makanan dilakukan menggunakan kendaraan operasional SPPG Polda Kaltara untuk memastikan penyaluran berjalan aman dan terorganisir.

“SPPG Polda Kaltara merupakan upaya kami dan komitmen kami untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah dan mendukung terwujudnya generasi sehat serta unggul di Kaltara,” kata Djati.

Sebelumnya, Polda Kaltara juga membangun fasilitas SPPG di markas Polresta Bulungan pada 14 Mei 2025 guna mendukung implementasi Program MBG di daerah tersebut.

Fasilitas itu dibangun di atas lahan seluas 600 meter persegi dengan luas bangunan mencapai 400 meter persegi. SPPG tersebut ditargetkan mampu melayani kebutuhan MBG bagi 3.500 siswa dan dikelola oleh Yayasan Kemala Bhayangkari Polda Kaltara.

Peletakan batu pertama pembangunan SPPG turut dihadiri Kajati Kaltara Amiel Mulandari, perwakilan Danrem 092/Maharajalila, Sekprov Kaltara Bustan, jajaran Bhayangkari, serta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kaltara.

Wakil Dubes Australia Gita Kamath mengunjungi SDN 015 dan Samsat Bulungan di Kaltara untuk meninjau program pendidikan inklusif dan layanan publik.

TANJUNG SELOR – Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Gita Kamath, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, dengan meninjau langsung SDN 015 Tanjung Selor serta Kantor Samsat Bulungan.

Kunjungan tersebut menjadi agenda pertama Gita Kamath ke Kalimantan Utara sejak menjabat sebagai Wakil Dubes Australia di Indonesia. Kehadiran perwakilan Pemerintah Australia itu menjadi bagian dari penguatan kerja sama bilateral antara Australia dan Indonesia di sektor pelayanan dasar dan pendidikan inklusif.

Dalam pertemuan di Kantor Gubernur Kalimantan Utara, Gita Kamath menyampaikan bahwa Australia selama ini memiliki hubungan kemitraan yang cukup erat dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui sejumlah program strategis.

Program tersebut di antaranya Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) serta program Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (INOVASI).

Menurut Gita Kamath, kolaborasi tersebut difokuskan untuk mempercepat pelayanan dasar yang lebih inklusif sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak-anak sekolah.

“Kunjungan ini menjadi kesempatan penting untuk melihat secara langsung implementasi program kerja sama Australia dan Indonesia di Kalimantan Utara,” ujar Gita Kamath.

Dalam agenda kunjungan, Gita Kamath mendatangi SDN 015 Tanjung Selor guna memantau penerapan program pendidikan melalui INOVASI. Selain itu, rombongan juga melihat langsung sistem pelayanan publik di Kantor Samsat Bulungan.

Perhatian khusus diberikan pada fasilitas layanan untuk penyandang disabilitas yang dinilai sudah berjalan cukup baik.

Gita Kamath mengaku terkesan dengan kualitas pelayanan yang tersedia, terutama akses dan fasilitas yang mendukung masyarakat berkebutuhan khusus.

Kunjungan tersebut sekaligus menjadi bagian dari evaluasi terhadap efektivitas program kerja sama yang telah berjalan antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Utara Zainal A. Paliwang menyambut langsung kunjungan Wakil Dubes Australia tersebut dalam agenda makan siang bersama di Kantor Gubernur Kaltara.

Pertemuan itu juga membahas peluang penguatan kolaborasi di bidang pendidikan, tata kelola pelayanan dasar, serta peningkatan kualitas layanan publik di Kalimantan Utara.

Australia berharap kerja sama melalui program SKALA dan INOVASI dapat terus berlanjut dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam sektor pendidikan dan pelayanan publik yang inklusif.

BMKG memprediksi puncak musim kemarau Kaltara terjadi Juli–Agustus 2026. Suhu meningkat dan risiko karhutla tinggi, masyarakat diminta waspada. (foto ilustrasi)

Tanjung Selor — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan Provinsi Kalimantan Utara akan menghadapi puncak musim kemarau pada pertengahan tahun 2026. Kondisi ini diprediksi berlangsung pada periode Juli hingga Agustus, dengan peningkatan suhu udara yang signifikan.

Prakirawan BMKG Tanjung Harapan, Sylvi Yulianti, menyampaikan bahwa fase peralihan menuju musim kering sudah mulai terasa sejak Mei. Meski cuaca didominasi cerah, potensi hujan masih terjadi secara lokal.

Sylvi Yulianti menjelaskan, cuaca panas pada siang hari saat ini belum sepenuhnya menandakan kemarau kering total. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang masih berpeluang turun pada sore hingga malam hari di sejumlah wilayah di Kalimantan Utara.

Data BMKG pada awal Mei 2026 menunjukkan suhu udara cukup tinggi telah terjadi di beberapa daerah. Kabupaten Bulungan tercatat sebagai wilayah dengan suhu maksimum tertinggi, mencapai 35,9 derajat Celsius pada 2–3 Mei 2026.

Kondisi tersebut menjadi sinyal awal meningkatnya risiko kekeringan dan potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Menanggapi hal ini, Gubernur Kalimantan Utara, Zainal A. Paliwang, mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap ancaman karhutla, terutama di wilayah yang memiliki lahan gambut dan kawasan hutan.

Zainal A. Paliwang menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga lingkungan, termasuk menghindari aktivitas pembakaran sampah maupun lahan yang berpotensi memicu kebakaran besar.

Zainal A. Paliwang juga mendorong masyarakat untuk saling mengingatkan jika menemukan aktivitas berisiko, guna mencegah meluasnya kebakaran di tengah cuaca yang semakin panas.

Pemerintah daerah bersama BMKG terus memantau perkembangan kondisi cuaca dan mengimbau masyarakat untuk mengikuti informasi resmi sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau 2026.

FAQ

1. Kapan puncak musim kemarau di Kalimantan Utara 2026?
Puncak musim kemarau diprediksi terjadi pada Juli hingga Agustus 2026.

2. Apakah Mei sudah masuk musim kemarau?
Belum sepenuhnya. Mei masih merupakan masa peralihan dengan cuaca panas dan potensi hujan lokal.

3. Wilayah mana yang mengalami suhu tertinggi?
Kabupaten Bulungan mencatat suhu tertinggi mencapai 35,9 derajat Celsius.

4. Apa risiko utama saat musim kemarau?
Risiko utama adalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan.

5. Apa imbauan pemerintah kepada masyarakat?
Masyarakat diminta tidak membakar lahan atau sampah serta menjaga lingkungan sekitar.

Hibah lahan 10 hektare dari Kesultanan Bulungan dorong percepatan pembangunan lapas baru untuk mengatasi over kapasitas di Kaltara.

TANJUNG SELOR – Kebutuhan mendesak pembangunan lembaga pemasyarakatan (lapas) baru di Kalimantan Utara mulai menemukan titik terang. Lembaga Adat Kesultanan Bulungan menyatakan komitmen konkret dengan menyiapkan hibah lahan seluas 10 hektare di Kabupaten Bulungan.

Ketua Adat Kesultanan Bulungan, Datu Buyung Perkasa, menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan respons atas kondisi lapas di wilayah Kaltara yang sudah tidak lagi ideal. Lapas Tarakan dan Lapas Nunukan saat ini mengalami kelebihan kapasitas yang cukup serius.

Datu Buyung Perkasa menyampaikan kesiapan tersebut dalam forum Diskusi Publik May Day 2026 di Tanjung Selor. Menurut Datu Buyung Perkasa, ketiadaan lapas di Kabupaten Bulungan sebagai daerah induk menjadi persoalan mendasar yang harus segera diatasi.

Kabupaten Bulungan hingga kini belum memiliki fasilitas pemasyarakatan sendiri, sementara daerah lain seperti Tarakan dan Nunukan sudah memiliki lapas meski dalam kondisi penuh sesak. Ketimpangan ini dinilai memperburuk distribusi penghuni lapas di Kaltara.

Datu Buyung Perkasa menegaskan bahwa lahan hibah tersebut siap digunakan kapan saja apabila pemerintah membutuhkan. Komitmen ini diharapkan mampu mempercepat proses pembangunan yang selama ini terkendala.

Gubernur Kalimantan Utara, Zainal A. Paliwang, menyambut positif tawaran tersebut. Zainal A. Paliwang menilai ketersediaan lahan yang memenuhi syarat menjadi kunci percepatan realisasi pembangunan lapas baru.

Zainal A. Paliwang mengungkapkan bahwa pemerintah daerah sebelumnya telah menyiapkan lahan, namun belum sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kondisi tersebut membuat rencana pembangunan belum bisa dijalankan.

Koordinasi dengan pemerintah pusat terus dilakukan untuk mendorong percepatan proyek ini. Zainal A. Paliwang menegaskan bahwa persoalan over kapasitas di lapas Kaltara sudah berada pada tahap mendesak.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara akan membantu seluruh proses administrasi, termasuk sertifikasi lahan hibah sebelum diserahkan ke kementerian terkait.

Langkah ini diharapkan menjadi solusi nyata dalam mengatasi persoalan klasik kelebihan kapasitas lapas sekaligus memperkuat sistem pemasyarakatan di wilayah perbatasan Indonesia.

FAQ

1. Mengapa perlu membangun lapas baru di Bulungan?
Karena Lapas Tarakan dan Nunukan sudah mengalami over kapasitas, sementara Bulungan belum memiliki lapas.

2. Siapa yang menghibahkan lahan?
Lembaga Adat Kesultanan Bulungan melalui Ketua Adat Datu Buyung Perkasa.

3. Berapa luas lahan yang dihibahkan?
Seluas 10 hektare.

4. Apa kendala pembangunan sebelumnya?
Lahan yang disiapkan pemerintah belum memenuhi syarat dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

5. Apa langkah selanjutnya?
Pemprov Kaltara akan mengurus sertifikasi dan administrasi sebelum diserahkan ke pemerintah pusat.

Bupati Bulungan Syarwani mendorong koperasi Merah Putih beralih ke transaksi digital menggunakan QRIS guna meningkatkan transparansi dan keamanan keuangan.

Bulungan, Kaltara - Pemerintah Kabupaten Bulungan menegaskan komitmen mendukung penguatan tata kelola koperasi desa melalui pemanfaatan sistem transaksi digital. Langkah tersebut dipandang penting untuk menjaga transparansi sekaligus meminimalkan potensi kesalahan administrasi yang berujung persoalan hukum.

Bupati Bulungan Syarwani menyampaikan bahwa keberhasilan program nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sangat berkaitan dengan penggunaan teknologi dalam pengelolaan keuangan. Penggunaan metode pembayaran digital dinilai mampu mempermudah pencatatan transaksi sekaligus meningkatkan akuntabilitas.

Menurut Syarwani, penggunaan sistem digital seperti QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) memungkinkan transaksi dilakukan secara praktis tanpa bergantung pada uang tunai. Sistem tersebut dinilai mampu menekan risiko selisih perhitungan kecil yang berpotensi menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Dorongan digitalisasi tersebut telah disampaikan sejak peluncuran program Koperasi Merah Putih yang sebelumnya digelar di Desa Apung, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Dalam kegiatan tersebut, Syarwani meminta dukungan sektor perbankan agar seluruh gerai koperasi memprioritaskan sistem pembayaran nontunai.

Pemanfaatan transaksi digital, lanjut Syarwani, bukan sekadar mengikuti tren teknologi, tetapi menjadi bagian penting dalam memastikan pengelolaan keuangan koperasi berjalan secara transparan dan aman. Sistem berbasis digital dinilai mampu membantu pengurus koperasi dalam menyusun laporan keuangan yang lebih rapi dan mudah diaudit.

Syarwani juga menekankan bahwa nominal kecil seperti selisih uang kembalian dapat menjadi persoalan apabila terakumulasi dalam jumlah besar. Karena itu, penggunaan transaksi digital dipandang sebagai langkah preventif untuk melindungi pengurus koperasi dari potensi risiko hukum sekaligus menjaga kepercayaan anggota.

Selain memperkuat tata kelola keuangan, digitalisasi koperasi juga diharapkan mendukung keberlanjutan program nasional di tingkat daerah. Pemerintah Kabupaten Bulungan menilai integrasi teknologi dalam operasional koperasi menjadi kunci agar layanan kepada masyarakat berjalan lebih cepat, efisien, dan transparan.

FAQ

Apa tujuan Pemkab Bulungan mendorong transaksi digital di koperasi?
Tujuannya untuk meningkatkan transparansi, mempermudah pencatatan transaksi, serta mengurangi risiko kesalahan administrasi yang berpotensi menimbulkan masalah hukum.

Apa itu QRIS dalam transaksi koperasi?
QRIS adalah sistem pembayaran digital berbasis kode QR yang memudahkan transaksi nontunai menggunakan ponsel.

Mengapa transaksi tunai dianggap berisiko?
Selisih kecil dalam transaksi tunai, seperti uang kembalian, bisa terakumulasi dan menimbulkan persoalan laporan keuangan jika tidak tercatat dengan baik.

Apa manfaat digitalisasi bagi pengurus koperasi?
Digitalisasi membantu pengurus membuat laporan keuangan yang lebih rapi, akurat, dan mudah diaudit.

Apakah program ini bagian dari kebijakan nasional?
Ya, digitalisasi koperasi mendukung pelaksanaan program nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Bupati Bulungan menyiapkan pembangunan pelabuhan Tanah Kuning untuk mendukung kawasan industri PSN dan meningkatkan konektivitas laut Tarakan. (Gambar ilustrasi)

Bulungan, Kaltara - Rencana pembangunan pelabuhan di kawasan Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, mulai dimatangkan Pemerintah Kabupaten Bulungan. Bupati Bulungan, Syarwani, menegaskan kesiapan pemerintah daerah untuk membangun infrastruktur kepelabuhanan guna mendukung aktivitas transportasi laut yang terus meningkat.

Tanah Kuning yang telah ditetapkan sebagai kawasan industri berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN) menjadi salah satu titik pertumbuhan ekonomi baru di wilayah Kalimantan Utara. Lonjakan mobilitas penumpang speedboat dari Tanah Kuning menuju Tarakan dan sebaliknya dinilai menjadi indikator kebutuhan fasilitas pelabuhan yang memadai.

Syarwani menyampaikan bahwa kesiapan pembangunan pelabuhan secara fisik telah menjadi komitmen pemerintah daerah, seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat dan pelaku usaha di kawasan tersebut.

Selain pembangunan fisik pelabuhan, Pemerintah Kabupaten Bulungan juga mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Dinas Perhubungan untuk memastikan akses transportasi laut antara Tarakan dan Tanah Kuning berjalan sesuai regulasi pelayaran.

Menurut Syarwani, kewenangan pengaturan jalur pelayaran berada di tingkat provinsi, sehingga koordinasi lintas pemerintah menjadi kunci untuk mempercepat legalitas operasional transportasi laut di kawasan tersebut.

Regulasi yang jelas dinilai penting untuk memastikan keamanan pelayaran serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pelaku transportasi laut yang beroperasi di jalur tersebut.

Dalam pengembangan rute baru Tanah Kuning–Tarakan, Syarwani juga berharap pemerintah provinsi dapat memberikan prioritas kepada pemilik armada speedboat yang berasal dari Kabupaten Bulungan.

Langkah tersebut dinilai dapat memperkuat posisi pelaku usaha lokal dalam memanfaatkan peluang ekonomi yang muncul dari berkembangnya kawasan industri Tanah Kuning.

Dukungan terhadap pelaku usaha daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing transportasi laut lokal sekaligus memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat setempat.

Potensi PAD dari Jalur Baru Tanah Kuning–Tarakan

Pemerintah Kabupaten Bulungan melihat peluang peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari operasional jalur pelayaran Tanah Kuning–Tarakan. Selama ini, aktivitas transportasi laut di kawasan tersebut telah berlangsung cukup ramai, namun belum memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah.

Dengan adanya legalitas operasional serta pembangunan pelabuhan yang sesuai standar, seluruh aktivitas ekonomi di kawasan Tanah Kuning diharapkan dapat tercatat secara resmi dan terlindungi oleh regulasi.

Syarwani menilai langkah tersebut tidak hanya meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga memastikan keamanan dan kepastian hukum bagi seluruh transaksi transportasi yang berlangsung di wilayah tersebut.

FAQ

1. Mengapa pelabuhan Tanah Kuning perlu dibangun?
Pelabuhan diperlukan karena aktivitas penumpang speedboat antara Tanah Kuning dan Tarakan meningkat seiring berkembangnya kawasan industri PSN.

2. Siapa yang akan membangun pelabuhan Tanah Kuning?
Pembangunan pelabuhan direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan dengan dukungan pemerintah provinsi.

3. Apa manfaat pelabuhan bagi ekonomi daerah?
Pelabuhan berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), membuka peluang usaha, dan memperkuat ekonomi lokal.

4. Apakah rute Tanah Kuning–Tarakan sudah resmi?
Rute tersebut sedang didorong agar memiliki legalitas resmi sesuai regulasi pelayaran.

5. Siapa yang diharapkan mendapat prioritas dalam rute baru?
Pemilik armada speedboat dari Kabupaten Bulungan diharapkan menjadi prioritas dalam pengembangan rute.

Bupati Bulungan Syarwani memperkuat sinergi Forkopimda untuk mengendalikan harga dan memastikan ketersediaan sembako di Tanjung Selor, termasuk mendorong produksi cabai lokal. (Ilustrasi)

TANJUNG SELOR — Pemerintah Kabupaten Bulungan terus memperkuat koordinasi lintas instansi guna menjaga stabilitas harga serta memastikan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat. Bupati Bulungan, Syarwani, menegaskan komitmennya untuk menggandeng Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam upaya pengendalian harga pangan.

Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat terkait stabilitas harga dan ketahanan pangan daerah.

“Tentu nanti saya akan follow up arahan tersebut, terutama mungkin langkah yang kita lakukan akan mengundang Forkopimda entah itu dalam konsep coffee morning,” ujar Syarwani di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, Sabtu.

Menurut Syarwani, pertemuan bersama Forkopimda bertujuan menyamakan langkah dalam memantau harga serta memastikan ketersediaan komoditas penting, khususnya sembilan bahan pokok (sembako).

Ia menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor menjadi kunci dalam menjaga stabilitas pasar sekaligus mencegah terjadinya kelangkaan bahan pangan.

“Nanti mungkin kita akan berbicara dengan para distributor, khususnya terkait sembako. Bersama Forkopimda kita akan memastikan dan memantau kondisi harga, sekaligus juga memastikan tidak ada terjadinya kelangkaan,” katanya.

Pendekatan ini dinilai penting karena distribusi barang dari distributor hingga pedagang memiliki pengaruh besar terhadap kestabilan harga di tingkat konsumen.

Pemkab Pastikan Tidak Ada Kelangkaan Sembako

Bupati Syarwani memastikan bahwa hingga saat ini tidak ditemukan kelangkaan komoditas di wilayah Kabupaten Bulungan. Kepastian tersebut didapat setelah pihaknya berkoordinasi langsung dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Bulungan.

“Insya-Allah kondisi hari ini kami memastikan tidak terjadinya kelangkaan ya. Nah terutama sembilan bahan pokok yang ada di wilayah Kabupaten Bulungan, terutama di wilayah Kota Tanjung Selor di Pasar Induk,” jelasnya.

Pemantauan rutin di pasar induk menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah untuk menjaga kestabilan pasokan sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat.

Harga Cabai Jadi Perhatian Serius

Salah satu komoditas yang menjadi perhatian khusus adalah cabai, yang di sejumlah daerah kerap memicu inflasi karena fluktuasi harga yang cukup tajam.

Syarwani menilai kondisi ini bisa menjadi momentum positif untuk mendorong peningkatan produksi lokal, terutama dari sektor pertanian dan masyarakat rumah tangga.

Ia mendorong petani serta warga untuk memanfaatkan lahan pekarangan sebagai sumber produksi cabai mandiri.

“Ini bisa jadi momentum untuk meningkatkan ekonomi petani dan juga masyarakat. Jadi kita ambil juga sisi positifnya,” ujarnya.

Upaya ini diharapkan tidak hanya menjaga stabilitas harga, tetapi juga meningkatkan pendapatan masyarakat dari sektor pertanian skala kecil.

Langkah Preventif Hadapi Potensi Inflasi

Penguatan sinergi dengan Forkopimda dinilai sebagai langkah preventif untuk menghadapi potensi inflasi daerah. Stabilitas harga pangan memiliki peran penting dalam menjaga daya beli masyarakat serta menjaga stabilitas ekonomi lokal.

Selain pemantauan harga, pemerintah daerah juga terus mendorong peningkatan produksi pangan lokal dan penguatan distribusi.

Dengan koordinasi yang solid antara pemerintah, distributor, dan petani, stabilitas pasokan pangan di Kabupaten Bulungan diharapkan tetap terjaga dalam jangka panjang.

FAQ

1. Apa tujuan Bupati Bulungan menggandeng Forkopimda?
Tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas harga pangan dan memastikan ketersediaan sembako bagi masyarakat.

2. Apakah saat ini terjadi kelangkaan sembako di Bulungan?
Tidak. Pemerintah Kabupaten Bulungan memastikan hingga saat ini tidak terjadi kelangkaan bahan pokok.

3. Komoditas apa yang menjadi perhatian utama?
Cabai menjadi salah satu komoditas yang mendapat perhatian karena sering memicu kenaikan inflasi.

4. Apa solusi yang disiapkan untuk menekan harga cabai?
Pemerintah mendorong petani dan masyarakat memanfaatkan lahan pekarangan untuk meningkatkan produksi cabai.

5. Mengapa sinergi Forkopimda penting dalam pengendalian harga?
Karena Forkopimda memiliki peran strategis dalam pengawasan distribusi, stabilitas keamanan, dan pengendalian ekonomi daerah.