[CekFakta] Skandal Gatot Nurmantyo Hebohkan Publik: Foto Viral Ini Ternyata?

Ria Sartika    Senin, Februari 02, 2026    Comment   

[CekFakta] Skandal Gatot Nurmantyo Hebohkan Publik: Foto Viral Ini Ternyata?

Sumber gambar twitter.

JAKARTA -- Belakangan, jagat Twitter kembali ramai membahas Skandal Gatot Nurmantyo setelah akun Vee Kyoshi membagikan statusnya yang menyindir fenomena figur publik:

“Pemberitaan Skandal Gatot Nurmantyo mengingatkan bahwa figur publik bukan tokoh suci. Publik dibuat muak karena yang dijual selama ini adalah moral tinggi, tapi yang tersaji justru kontroversi tanpa tanggung jawab jelas.”

Sumber gambar twitter.

Status ini langsung memicu komentar beragam dari netizen, yang sebagian menyoroti keaslian foto dan narasi yang beredar.

Beberapa komentar netizen yang mencuri perhatian antara lain:

• Arief Yudhawarman (@awarmanf): “Foto-foto ini sebenarnya muncul beberapa tahun lalu jelang Pilpres 2024. Kenapa sekarang muncul lagi? Apa karena efek kasus Epstein?”

• Udin Segera Jadi Pengusaha (@mkarsudin): “Waduh, pola buzzerfood-nya keren. Yang termakan foto ini dapat berapa ya? Takut banget sama Pak Gatot setelah nyenggol yang mau jadi petani.”

• Buluk Bojinov (@TheMasterJamet): “Ini foto lama dan nggak bisa dipertanggungjawabkan keasliannya. Sekarang digoreng lagi dengan narasi itu-itu saja. Buzzer kurang kreatif, cuma muter-muterin foto doang, bayaran mau gede ya wkwkwk.”

• Nendi Desinta (@Nendidesinta): “Skandal Gatot Nurmantyo bikin publik sadar, sosok yang doyan marah dan menunjuk kesalahan orang ternyata menyimpan masalah serius di balik topengnya.”

• R A i S A 🌹 (@raisa_ningrum): “Setiap kata yang lo ucapin itu polusi suara. Skandal Gatot Nurmantyo ngebuktiin kalau lo cuma 'tong kosong nyaring bunyinya'. Lo itu racun bagi demokrasi, dan kita adalah penawarnya.”

• Amdzar Priyatno Ar (@AmdzarAr46542): “HOAX!”

Kebenaran akhirnya terungkap melalui akun Twitter renn (@moonligthmove) yang menegaskan bahwa foto tersebut adalah hasil editan, alias hoaks.

Sumber Gambar twitter.

“Potret yang beredar luas di media sosial membuat publik kembali fokus pada sisi kontroversial seorang tokoh, bukan prestasinya. Namun faktanya, foto itu tidak benar,” tulisnya.

Foto asli.

Kesimpulan:
Masyarakat sebaiknya lebih cermat sebelum menyebarkan kabar sensasional, apalagi terkait tokoh publik. Foto viral yang dikaitkan dengan Skandal Gatot Nurmantyo ternyata tidak asli, dan hanya menjadi contoh bagaimana rumor bisa memanaskan opini publik.

Refensi:

https://x.com/moonligthmove/status/2017961861178957868/photo/1

Penulis: Heri Yakop Kontributor CekFakta

PMmax Technology Limited Disebut Penghasil Uang Cepat Cair, Benarkah Aman atau Sekadar Jebakan? Ini Fakta Lengkapnya

Robert Starling    Jumat, Januari 16, 2026    Comment   

PMmax Technology Limited Disebut Penghasil Uang Cepat Cair, Benarkah Aman atau Sekadar Jebakan? Ini Fakta Lengkapnya

PMmax Technology Limited Disebut Penghasil Uang Cepat Cair, Benarkah Aman atau Sekadar Jebakan? Ini Fakta Lengkapnya.

JAKARTA - Janji cuan instan dari aplikasi baru memang selalu bikin penasaran. Apalagi di situasi ekonomi yang serba menantang, tawaran “nonton video langsung cair saldo DANA” terdengar seperti solusi cepat. Belakangan, nama PMmax Technology Limited ramai diperbincangkan dan diklaim sebagai situs penghasil uang dengan keuntungan menggiurkan.

Tapi jangan buru-buru tergoda. Setelah ditelusuri lebih dalam, klaim tersebut justru menyimpan banyak kejanggalan. Ada indikasi kuat bahwa nama PMmax dicatut oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk menipu pengguna. Supaya kamu tidak ikut jadi korban, yuk kita kupas fakta sebenarnya dengan bahasa yang simpel dan mudah dipahami.

Disclaimer Penting

Hati-hati menggunakan aplikasi penghasil uang. Tidak sedikit yang hanya bermodus penipuan dan tidak benar-benar membayar penggunanya. Selalu pastikan aplikasi yang kamu gunakan memiliki reputasi baik, jelas legalitasnya, dan tidak menjanjikan imbalan yang tidak masuk akal.

Fakta Sebenarnya tentang PMmax Technology Limited

Di media sosial, beredar klaim bahwa dengan mengunduh aplikasi PMmax Technology Limited, pengguna bisa langsung mendapatkan saldo DANA hanya dengan menonton video atau mengisi survei. Faktanya, klaim ini tidak benar alias hoaks.

Berikut penjelasan yang perlu kamu ketahui:

• Perusahaan Asli
  PMmax Technology Limited dikenal secara global dengan nama PayerMax. Ini adalah perusahaan fintech resmi yang berbasis di Hong Kong.

• Bidang Usaha
  PayerMax bergerak di layanan payment gateway dan infrastruktur pembayaran digital untuk perusahaan, game developer, dan platform e-commerce skala global. Fokusnya adalah B2B (Business to Business), bukan membagikan uang ke pengguna umum.

• Pencatutan Nama
  Aplikasi “penghasil uang” yang mengatasnamakan PMmax diduga kuat hanyalah aplikasi palsu yang memanfaatkan nama perusahaan besar agar terlihat meyakinkan.

• Situs Resmi
  Website resmi mereka adalah payermax.com, dan di sana tidak ada fitur penghasil uang, saldo DANA, atau misi berbayar untuk pengguna individu.

Kesimpulannya, PMmax Technology Limited yang asli bukan aplikasi penghasil uang.

Apa Sebenarnya Fungsi PMmax Technology Limited (PayerMax)?

PayerMax menyediakan solusi pembayaran untuk kebutuhan bisnis, bukan untuk cari cuan instan. Tidak ada game PMmax Technology Limited, tidak ada misi nonton video berbayar.

Beberapa layanan utama PayerMax antara lain:

• Multi-scenario payments
  Sistem pembayaran terintegrasi yang bisa digunakan di berbagai perangkat, mulai dari PC hingga smartphone.

• Manajemen dana dan transaksi
  Membantu bisnis mengatur arus kas, memantau transaksi, dan mengelola pembayaran secara efisien.

• Integrasi SDK dan API all-in-one
  Memudahkan perusahaan menghubungkan sistem pembayaran global ke platform mereka.

• Dukungan multi-bahasa dan multi-mata uang
  Mendukung lebih dari 20 bahasa, 30 lebih mata uang, serta ratusan metode pembayaran sesuai kebutuhan pasar global.

• Keamanan transaksi
  Menggunakan teknologi enkripsi modern untuk melindungi data dan transaksi.

• Layanan pelanggan profesional
  Disiapkan untuk membantu klien bisnis, bukan pengguna individu yang mencari saldo gratis.

Review Jujur: Apakah PMmax Technology Limited Penipuan?

PMmax Technology Limited bukan penipuan, tetapi aplikasi penghasil uang yang mengatasnamakan PMmax itulah yang bermasalah.

Berdasarkan penelusuran di situs resmi payermax.com dan berbagai sumber tepercaya, tidak ditemukan program apa pun yang menjanjikan saldo DANA, uang tunai, atau reward instan untuk pengguna biasa.

Artinya:

• Tidak ada fitur daftar PMmax untuk cari uang

• Tidak ada login PMmax untuk misi berbayar

• Tidak ada APK PMmax resmi penghasil saldo

Kamu hanya bisa menghasilkan uang dari layanan PayerMax jika memiliki bisnis dan menggunakan sistem pembayaran mereka secara legal.

Alternatif Aplikasi dan Situs Penghasil Uang yang Terbukti Membayar 2025

Meski PMmax bukan solusi cari uang, masih banyak platform legal yang benar-benar membayar dan bisa menambah saldo e-wallet kamu:

• Upwork
  Platform freelancer global. Rata-rata penghasilan sekitar Rp326.000 per jam, tergantung skill dan proyek.

• Fiverr
  Cocok untuk jasa digital seperti desain, penulisan, dan editing. Harga awal bervariasi, biasanya mulai dari puluhan ribu rupiah per gig.

• 99designs
  Khusus desainer grafis. Beberapa proyek bisa membayar hingga jutaan rupiah per pekerjaan.

• Shutterstock
  Jual foto, video, atau ilustrasi. Royalti per unduhan memang kecil, tapi bisa konsisten dalam jangka panjang.

• Fastwork
  Marketplace freelancer dengan pembayaran aman langsung ke e-wallet.

• JAKPAT
  Aplikasi survei online yang menukar poin menjadi saldo DANA, OVO, GoPay, atau pulsa.

• MetroOpinion, Swagbucks, Toluna, YouGov
  Platform survei dan reward online yang membayar sesuai aktivitas pengguna.

Tips Aman Menggunakan Aplikasi Penghasil Uang

Agar tidak terjebak kasus seperti PMmax palsu, perhatikan tips berikut:

• Pastikan legalitas dan kejelasan pengelola aplikasi

• Baca ulasan pengguna secara objektif

• Hindari aplikasi dengan janji penghasilan tidak masuk akal

• Jangan berikan data pribadi sensitif

• Jangan pernah diminta deposit atau modal awal

• Gunakan koneksi internet yang aman

• Segera laporkan aktivitas mencurigakan

FAQ Seputar PMmax Technology Limited

Apakah PMmax Technology Limited bisa menghasilkan uang?
Tidak. PMmax (PayerMax) adalah layanan pembayaran untuk bisnis, bukan aplikasi penghasil uang bagi individu.

Apakah PMmax Technology Limited aman?
Perusahaan aslinya aman untuk bisnis, tetapi aplikasi PMmax penghasil uang yang beredar tidak jelas keamanannya.

Apakah ada game penghasil uang yang nyata?
Beberapa game populer memang memberi reward, namun hasilnya terbatas dan bukan penghasilan utama.

Apakah ada aplikasi penghasil uang yang terdaftar OJK?
OJK tidak mengeluarkan izin khusus untuk aplikasi penghasil uang. Yang diawasi adalah fintech, perbankan, dan investasi digital.

Kasus pencatutan nama PMmax Technology Limited menjadi pengingat penting agar kita tidak mudah tergiur saldo instan. Aplikasi bodong sering menjual mimpi manis, tapi ujungnya hanya buang waktu dan berisiko rugi.

Daripada mengejar saldo hantu, lebih baik fokus pada peluang nyata dan legal. Freelance, jual karya digital, atau isi survei resmi memang butuh usaha, tapi hasilnya lebih aman dan bermartabat. Pilih penghasilan yang jelas sumbernya, karena cuan terbaik datang dari kerja dan kreativitas sendiri.

Video Viral Klaim Sri Mulyani Sebut Guru Beban Negara Ternyata Hoaks

Ria Sartika    Rabu, Agustus 20, 2025    Comment   

Video Viral Klaim Sri Mulyani Sebut Guru Beban Negara Ternyata Hoaks

Menteri Keuangan Sri Mulyani. [Gambar ai)

Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan video viral yang menampilkan Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut guru sebagai beban negara adalah hoaks. 

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro, menegaskan video itu dipotong dan disunting sehingga menimbulkan informasi keliru. 

Pernyataan ini disampaikan melalui keterangan tertulis pada Selasa, 19 Agustus 2025.

Deni menjelaskan, video asli berasal dari pidato Sri Mulyani dalam Forum Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di ITB, Kamis, 7 Agustus 2025. 

“Potongan video yang menampilkan seolah-olah Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan guru adalah beban negara itu hoaks,” ujar Deni. 

Dalam pidato aslinya, Sri Mulyani membahas tantangan keuangan negara terkait gaji guru dan dosen, tanpa menyebut guru sebagai beban negara.

Sri Mulyani menyebutkan, pembahasan soal gaji guru dan dosen memunculkan pertanyaan mendasar: apakah seluruh pembiayaan harus ditanggung anggaran negara atau bisa ada partisipasi masyarakat. 

“Banyak di media sosial saya selalu mengatakan, menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya nggak besar, ini salah satu tantangan bagi keuangan negara. Apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat,” ucapnya. 

Namun, Sri Mulyani tidak menjelaskan lebih lanjut bentuk partisipasi yang dimaksud.

Kemenkeu mengimbau masyarakat lebih bijak dalam menyaring informasi di media sosial agar tidak terjebak hoaks. 

Dengan klarifikasi ini, diharapkan publik memahami konteks pidato Sri Mulyani sebenarnya dan tidak menyebarkan informasi menyesatkan.

Hoaks! BPN Tanah Gratis Beredar di TikTok, Kementerian ATR/BPN Imbau Masyarakat Waspada

Redaksi    Selasa, Agustus 19, 2025    Comment   

Hoaks! BPN Tanah Gratis Beredar di TikTok, Kementerian ATR/BPN Imbau Masyarakat Waspada

Hoaks! BPN Tanah Gratis Beredar di TikTok, Kementerian ATR/BPN Imbau Masyarakat Waspada.

Jakarta - Belakangan beredar informasi di platform TikTok mengenai akun yang menyebarluaskan hoaks “BPN Tanah Gratis”. Akun tersebut mengunggah video yang mengklaim adanya layanan pembuatan sertipikat tanah dan layanan balik nama tanah secara gratis hanya dengan mengklik tautan “daftarsekarang-v11.infokuresmidotcom” pada bio akun tersebut. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. Tak ada program resmi yang menawarkan sertipikasi maupun balik nama tanah secara gratis, seperti yang disampaikan akun tidak resmi tersebut.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol, Harison Mocodompis, menyampaikan agar masyarakat berhati-hati terhadap akun media sosial yang tidak jelas sumbernya. “Kami melihat banyak sekali akun TikTok @bpn_tanahgratis beredar. Untuk itu, masyarakat diimbau untuk tidak terpengaruh dengan akun media sosial tidak resmi yang menyebarkan klaim seperti ‘BPN Tanah Gratis’. Informasi dan layanan resmi hanya dapat diperoleh melalui kanal resmi Kementerian, yakni situs atrbpn.go.id dan akun media sosial resmi kami,” tegasnya saat ditemui di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (19/08/2025).

Ia menegaskan, konten menyesatkan yang beredar bukan hanya menimbulkan kebingungan, tetapi berpotensi disalahgunakan untuk tujuan penipuan. “Akun-akun palsu yang mengatasnamakan ATR/BPN bisa merugikan masyarakat sekaligus mencederai kepercayaan publik kepada lembaga. Karena itu, kami mengimbau agar masyarakat selalu memverifikasi informasi melalui kanal resmi,” ujar Harison Mocodompis.

Harison Mocodompis menjelaskan, pemerintah saat ini tengah menggencarkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai upaya memberikan kepastian hukum atas tanah masyarakat di seluruh Indonesia. Melalui PTSL, masyarakat dapat memperoleh sertipikat tanah dengan proses yang mudah, cepat, dan biaya terjangkau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. PTSL menjadi salah satu Program Prioritas Nasional yang terus dikerjakan Kementerian ATR/BPN.

“Jika masyarakat ingin mengetahui informasi resmi mengenai pendaftaran tanah, silakan menghubungi Kantor Pertanahan setempat atau memantau informasi melalui kanal resmi ATR/BPN. Saat ini, pemerintah memang sedang mempercepat penerbitan sertipikat tanah melalui program PTSL, tetapi prosedurnya jelas dan tidak melalui akun-akun pribadi di media sosial,” tutur Harison Mocodompis.

Kementerian ATR/BPN meminta masyarakat untuk aktif melaporkan jika menemukan akun media sosial mencurigakan yang menggunakan nama instansi. Hal ini merupakan langkah penting untuk mencegah penyebaran hoaks yang dapat merugikan publik.

Untuk mendapatkan informasi pertanahan dan tata ruang yang benar, masyarakat dapat mengakses kanal resmi Kementerian ATR/BPN, yaitu melalui X (x.com/kem_atrbpn), Instagram (instagram.com/kementerian.atrbpn/), Fanpage Facebook (facebook.com/kementerianATRBPN), YouTube (youtube.com/KementerianATRBPN), TikTok (tiktok.com/@kementerian.atrbpn), serta situs web atrbpn.go.id dan ppid.atrbpn.go.id. Selain itu, masyarakat juga dapat menyampaikan pengaduan melalui WhatsApp Pengaduan di nomor 0811-1068-0000.

Masyarakat diharapkan semakin waspada terhadap penyebaran hoaks, serta hanya mempercayai informasi yang bersumber dari kanal resmi Kementerian ATR/BPN. (LS/RT)

Fakta Sebenarnya di Balik Video Serangan Orca pada Jessica Radcliffe yang Viral di TikTok

Ria Sartika    Selasa, Agustus 12, 2025    Comment   

Fakta Sebenarnya di Balik Video Serangan Orca pada Jessica Radcliffe yang Viral di TikTok

JAKARTA - Sebuah video yang mengklaim pelatih lumba-lumba atau paus pembunuh (orca) bernama Jessica Radcliffe tewas diserang saat pertunjukan tengah viral di TikTok dan Facebook. 

Klaim ini ramai dibicarakan sejak awal Agustus 2025, namun hasil penelusuran menunjukkan bahwa video tersebut adalah palsu dan sosok Jessica Radcliffe kemungkinan besar tidak pernah ada.

Video yang beredar menampilkan narasi bahwa Radcliffe, 23 tahun, diserang orca saat tampil di sebuah taman laut. 

Disebutkan pula bahwa ia meninggal 10 menit setelah diselamatkan staf, bahkan ada klaim serangan dipicu oleh darah menstruasi yang bercampur di kolam. 

Meski terdengar dramatis, tidak ada satu pun media arus utama atau pernyataan resmi yang mengonfirmasi kejadian ini.

Ilustrasi orca di taman laut, bukan terkait insiden Jessica Radcliffe.

Media Vocal dan The Star dari Kenya melaporkan tidak ditemukan bukti kredibel seperti berita duka, pernyataan dari taman laut, atau laporan OSHA (Occupational Safety and Health Administration). 

Suara dalam video juga diduga hasil rekayasa AI. Penelusuran HT.com pun gagal menemukan pelatih laut dengan nama Jessica Radcliffe. Ini memperkuat dugaan bahwa identitas tersebut fiktif.

Meski klaim ini terbukti palsu, sejarah mencatat orca memang pernah menyerang pelatih. Kasus paling terkenal adalah kematian Dawn Brancheau pada 2010 oleh orca bernama Tilikum di SeaWorld Orlando, yang kemudian diangkat dalam dokumenter Blackfish. 

Hoaks seperti ini berpotensi memicu kepanikan publik dan merusak reputasi industri hiburan laut. 

Pengguna media sosial disarankan memeriksa fakta sebelum membagikan konten viral untuk mencegah penyebaran informasi menyesatkan.

Waspada! Penipuan CPNS Kemenhub 2025 Marak di Medsos, Jangan Sampai Jadi Korban!

Redaksi    Senin, Juli 21, 2025    Comment   

Waspada! Penipuan CPNS Kemenhub 2025 Marak di Medsos, Jangan Sampai Jadi Korban!

Waspada! Penipuan CPNS Kemenhub 2025 Marak di Medsos, Jangan Sampai Jadi Korban!.

JAKARTA - Hati-hati ya, Sobat! Lagi-lagi, ada penipuan yang mengatasnamakan CPNS Kementerian Perhubungan (Kemenhub) 2025. Kali ini modusnya lewat tautan palsu yang beredar di media sosial. Jangan langsung percaya, apalagi kalau sumbernya nggak resmi!

Belum lama ini, sebuah akun Facebook bernama Rudy Ahmad membagikan link pendaftaran CPNS Kemenhub. Dalam unggahan tersebut, ia mencantumkan sejumlah persyaratan mulai dari lulusan SMA sampai S3, usia 18–45 tahun, serta penempatan di wilayah domisili masing-masing. Yang bikin miris, ia juga menulis bahwa pendaftaran GRATIS dan mengarahkan netizen untuk mengklik tautan yang ada di bio.

Unggahan tersebut cukup ramai, lho! Hingga tanggal 19 Juli 2025, sudah ada 168 orang yang menyukai, 30 komentar, dan 16 kali dibagikan ulang. Bisa dibayangkan berapa banyak orang yang mungkin sudah terkecoh?

Faktanya? Itu TIDAK BENAR!
Tim pemeriksa fakta dari Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri tautan tersebut. Hasilnya? Link itu mengarah ke formulir yang mencurigakan. Pelamar diminta untuk mengisi nama lengkap sesuai KTP dan juga nomor Telegram aktif. Setelah itu, pelamar diarahkan untuk memasukkan kode verifikasi Telegram. Sangat mencurigakan dan berpotensi menyalahgunakan data pribadi!

Sumber Resmi Cuma Satu!
Berdasarkan info dari akun Instagram resmi Kemenhub (@kemenhub151), satu-satunya tempat resmi untuk pendaftaran CPNS dan PPPK Kemenhub adalah melalui laman: https://casn.dephub.go.id
Bukan lewat link di bio akun medsos abal-abal ya, guys!

Kesimpulan:
Tautan CPNS Kemenhub yang beredar dan bukan berasal dari situs resmi atau media sosial resmi Kemenhub adalah palsu alias hoaks. Jangan sampai kamu jadi korban penipuan. Bagikan informasi ini ke teman-teman kamu supaya makin banyak yang tahu dan terhindar dari jebakan penipuan online.

Tips Aman Daftar CPNS 2025:

• Selalu cek situs resmi: https://casn.dephub.go.id

• Ikuti media sosial resmi: @kemenhub151

• Jangan pernah isi data pribadi di link mencurigakan

• Waspadai janji pendaftaran cepat atau jaminan lolos

• Laporkan konten mencurigakan ke pihak berwenang

Ingat, pendaftaran CPNS itu GRATIS! Jangan mau kalau disuruh bayar atau isi data pribadi di situs yang nggak jelas. Lebih baik telat daftar, daripada data kamu dimanfaatkan untuk hal yang merugikan.

Koalisi Cek Fakta Kritik Kantor Komunikasi Presiden yang Melabeli Konten Berita sebagai ‘Click-Bait’ dan Mengklaim Propaganda sebagai Cek Fakta

Redaksi    Kamis, Juni 12, 2025    Comment   

Koalisi Cek Fakta Kritik Kantor Komunikasi Presiden yang Melabeli Konten Berita sebagai ‘Click-Bait’ dan Mengklaim Propaganda sebagai Cek Fakta

Koalisi Cek Fakta Kritik Kantor Komunikasi Presiden yang Melabeli Konten Berita sebagai ‘Click-Bait’ dan Mengklaim Propaganda sebagai Cek Fakta.

JAKARTA, 12 JUNI 2025–Koalisi Cek Fakta mengecam narasi yang dipublikasikan Kantor Komunikasi Kepresidenan RI atau Presidential Communication Office (PCO) melalui sejumlah konten media sosial Instagram @cekfakta.ri milik pemerintah.

Pertama, Koalisi menilai pelabelan stigma ‘click-bait’ pada konten berita media arus utama yang disertai tangkapan layar pemberitaan Kompas.com, Kompas TV, dan Tirto ID pada Rabu, 4 Juni 2025 adalah serangan tak berdasar pada kredibilitas jurnalisme dan kualitas media arus utama. 

Akun yang dikelola Kantor Komunikasi Kepresidenan RI tersebut menyatakan pemberitaan oleh sejumlah media tersebut menampilkan potongan tidak utuh dari konferensi pers Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi terkait situasi lapangan kerja di Indonesia. "Sehingga menimbulkan kesan keliru seolah-olah beliau, atas nama lembaganya, membantah kenyataan di lapangan dan menyepelekan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK)," tulis akun tersebut. 

Pernyataan Hasan itu disampaikan saat dia memberi keterangan resmi di Kantor Komunikasi Kepresidenan, Jakarta pada Selasa, 3 Juni 2025. 

Tak hanya menyerang kredibilitas media, tindakan PCO memberikan label ‘click-bait’ pada konten pemberitaan di media mencirikan kurangnya pemahaman Kantor Komunikasi Kepresidenan RI atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Undang-undang ini jelas mengatur mekanisme bagi  semua pihak yang merasa keberatan dengan pemberitaan media melalui  hak koreksi dan hak jawab. 

Mekanisme ini memang berfungsi sebagai pengingat atau koreksi pada media agar selalu berhati-hati dalam rantai produksi berita. Apabila ditemukan kesalahan, media harus mengumumkan kesalahan dan memuat hak koreksi serta hak jawab yang diterimanya. Jika media abai terhadap hak koreksi dan hak jawab, pihak yang merasa keberatan dapat mengajukan kasusnya kepada Dewan Pers. 

Kedua, Koalisi Cek Fakta juga mempertanyakan mekanisme dan prosedur pemeriksaan fakta pada akun @cekfakta.ri yang pertama kali mengunggah kontennya pada 21 Mei 2025 lalu. Pada konten awalnya, PCO menjelaskan akun tersebut adalah kanal untuk melakukan pelurusan informasi yang terpapar disinformasi, fitnah, dan kebencian. 

Konten kedua akun tersebut berisi informasi yang bermaksud meluruskan disinformasi soal Sekolah Garuda dan sekolah rakyat. Takarir konten yang diunggah pada 23 Mei 2025 menyatakan, “Dalam pekan ini, beredar disinformasi bahwa Sekolah Garuda dan Sekolah Rakyat dianggap bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945. Simak penjelasan berikut untuk mengetahui lebih lanjut terkait program Kemendiktisaintek dan Kemensos ini!”.

Masalahnya, konten tersebut sama sekali tidak menampilkan apa disinformasi yang dimaksud serta bagaimana metode pemeriksaan fakta atas hal tersebut. Alih-alih menjadi konten pemeriksaan fakta, unggahan tersebut lebih mendekati propaganda.

Panduan International Fact Checking Network (IFCN) dan berbagai referensi akademik menegaskan pentingnya sikap non partisan dari lembaga pemeriksa fakta.  Bersikap netral terhadap kebijakan pemerintah merupakan nilai penting yang dipegang semua lembaga pemeriksa fakta yang terverifikasi secara global. 

Jika konten cek fakta PCO ingin dianggap kredibel, maka Kantor Komunikasi Kepresidenan harus menerapkan prinsip-prinsip cek fakta internasional yakni independen, transparan, menggunakan metodologi yang terukur serta dapat dipertanggungjawabkan, terbuka atas kritik, dan imparsial dalam produksi konten cek fakta mereka.

Berangkat dari dua kritik tersebut,  kami menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Mengecam pelabelan konten berita pada media dengan stigma 'click-bait' oleh Kantor Komunikasi Kepresidenan.

2. Mendorong Kantor Komunikasi Kepresidenan untuk memanfaatkan hak koreksi dan hak jawab apabila merasa ada konten berita yang dianggap tidak sesuai fakta dan melanggar kode etik jurnalistik.

3. Mendorong Kantor Komunikasi Kepresidenan menempuh prosedur dan mekanisme keberatan kepada Dewan Pers atas konten berita yang tayang di media massa.

4. Menuntut Kantor Komunikasi Kepresidenan membuka metodologi pemeriksaan fakta atas klaim-klaim yang diunggah ke media sosial.

5. Mendesak Kantor Komunikasi Kepresidenan mengganti nama akun @cekfakta.ri dengan nama lain karena narasi dan kontennya tidak sesuai dengan prinsip dan standar IFCN.

Tentang CekFakta.com:

Merupakan upaya kolaboratif pengecekan fakta yang diinisiasi Mafindo (Masyarakat Antifitnah Indonesia), AJI (Aliansi Jurnalis Independen) dan AMSI (Asosiasi Media Siber Indonesia).

Kolaborasi ini diluncurkan di ‘Trusted Media Summit 2018’ pada Sabtu, 5 Mei 2018 di Jakarta dengan melibatkan puluhan media online di Indonesia serta jejaring ratusan pemeriksa fakta di seluruh Indonesia. Saat ini kolaborasi ini melibatkan setidaknya 100 media yang ada di Indonesia. 

Koalisi Cek Fakta:

Aliansi Jurnalis Independen: Nany Afrida

Asosiasi Media Siber Indonesia: Wahyu Dhyatmika

Masyarakat Antifitnah Indonesia: Septiaji Eko Nugroho 

Untuk info lebih lanjut, silakan hubungi email: info@cekfakta.com 

Cek Fakta: Benarkah Ada Aktivitas Tambang Emas Ilegal Dekat Wisata Lawang Kuari Sekadau?

Redaksi    Kamis, April 17, 2025    Comment   

Cek Fakta: Benarkah Ada Aktivitas Tambang Emas Ilegal Dekat Wisata Lawang Kuari Sekadau?

Aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) dekat wisata lawang kuari sekadau, Kamis (16/4/2025).

SEKADAU - Baru-baru ini, beredar sebuah video di media sosial yang memperlihatkan aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) yang diduga terjadi di sekitar kawasan wisata Lawang Kuari, Sekadau, Kalimantan Barat. 

Video tersebut menunjukkan beberapa lanting (rakit) sedang beroperasi di Sungai Kapuas, tidak jauh dari lokasi wisata yang cukup dikenal di daerah tersebut.

Video ini tentu saja mengundang perhatian dan kekhawatiran masyarakat, terutama karena lokasi kegiatan tersebut berdekatan dengan tempat wisata yang seharusnya dilindungi dan dijaga kelestariannya. 

Apakah benar aktivitas tambang emas ilegal ini memang terjadi di dekat Lawang Kuari? Mari kita cek faktanya.

Tim Cek Fakta Langsung Terjun ke Lokasi

Menanggapi video yang viral tersebut, tim cek fakta langsung bergerak cepat dan melakukan penelusuran ke lokasi pada Kamis, 17 April 2025, sore hari. 

Tim menyusuri tepian Sungai Kapuas di sekitar kawasan Lawang Kuari untuk memastikan kebenaran informasi tersebut.

Hasil dari peninjauan langsung memang cukup mengejutkan. Tim mendapati adanya beberapa lanting yang sedang beroperasi, dan kuat dugaan bahwa aktivitas tersebut merupakan penambangan emas tanpa izin. 

Hal ini diperkuat oleh keberadaan alat-alat tambang yang digunakan di atas lanting serta sisa-sisa lumpur di sekitar area sungai.

Warga Setempat Membenarkan

Salah seorang warga setempat yang tidak ingin disebutkan namanya juga membenarkan adanya aktivitas tambang emas ilegal di lokasi tersebut. 

Ia mengungkapkan bahwa kegiatan seperti ini sebenarnya sudah berlangsung cukup lama, namun baru ramai diperbincangkan setelah video tersebut tersebar luas.

“Memang ada beberapa lanting yang biasa beroperasi di sekitar sini,” ujarnya.

Bukti Foto dan Video Diperoleh

Untuk memastikan keabsahan informasi, tim cek fakta juga mengabadikan situasi di lapangan melalui foto dan video. 

Dari dokumentasi tersebut, terlihat jelas aktivitas penambangan menggunakan lanting yang mencemari air sungai dan berpotensi merusak lingkungan di sekitar kawasan wisata.

Temuan ini menjadi bukti nyata bahwa penambangan emas tanpa izin memang benar-benar terjadi dan bukan sekadar hoaks atau rekayasa.

Dampak Terhadap Wisata dan Lingkungan

Penambangan emas tanpa izin, apalagi yang berada dekat dengan kawasan wisata seperti Lawang Kuari, tentu menimbulkan dampak yang merugikan. 

Selain merusak ekosistem sungai, kegiatan ini juga bisa mencoreng citra pariwisata daerah yang sedang dikembangkan oleh pemerintah daerah.

Jika dibiarkan, bukan tidak mungkin Lawang Kuari akan kehilangan daya tariknya karena tercemar limbah tambang dan berkurangnya keasrian alam di sekitarnya.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa aktivitas penambangan emas tanpa izin memang benar terjadi di dekat kawasan wisata Lawang Kuari, Sekadau. 

Bukti berupa foto dan video telah dikumpulkan oleh tim cek fakta, dan warga setempat pun turut membenarkan hal tersebut.

Diharapkan pihak berwenang segera mengambil tindakan tegas untuk menghentikan aktivitas ini demi menjaga lingkungan dan kelestarian wisata Lawang Kuari. 

Sebagai masyarakat, kita juga punya peran untuk menjaga alam dan tidak menutup mata terhadap kegiatan yang merusaknya.

Tim Cek Fakta: Yakop

Fakta di Balik Foto Cristiano Ronaldo di Kupang, NTT: Benarkah Sang Mega Bintang Berkunjung?

Redaksi    Jumat, Februari 21, 2025    Comment   

Fakta di Balik Foto Cristiano Ronaldo di Kupang, NTT: Benarkah Sang Mega Bintang Berkunjung?

Sumber gambar: CekFakta

JAKARTA - Jagat media sosial dihebohkan dengan unggahan yang menampilkan foto Cristiano Ronaldo bersama masyarakat di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Dalam unggahan tersebut, disebutkan bahwa Ronaldo telah tiba di Kupang dan menyambut warga dengan hangat.

Unggahan ini semakin viral karena sebelumnya beredar informasi bahwa Ronaldo akan berkunjung ke Kupang untuk memberikan bantuan bagi penderita kanker serta bekerja sama dengan Yayasan Graha Kasih Indonesia untuk membangun rumah sakit kanker di wilayah tersebut.

Namun, benarkah Cristiano Ronaldo benar-benar berada di Kupang?

Hasil Cek Fakta

Berdasarkan pemeriksaan menggunakan Artificial Intelligence (AI) detector Hive Moderation oleh tim cek fakta ANTARA, foto yang beredar ternyata memiliki kemungkinan sebesar 99,9 persen merupakan hasil rekayasa AI atau deepfake. Dengan kata lain, foto tersebut bukan gambar asli, melainkan hasil manipulasi teknologi kecerdasan buatan.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) juga memberikan klarifikasi mengenai kabar kedatangan Cristiano Ronaldo. Menurut hasil koordinasi terbaru dengan Yayasan Graha Kasih Indonesia, hingga saat ini belum ada kepastian bahwa Ronaldo akan benar-benar datang ke Kupang.

"Tetapi tadi sebelum bertemu teman-teman, saya sempat telepon dengan Ibu Doktor Susi Maria Katipana, ternyata Ronaldo juga belum bisa datang ke Indonesia hari ini. Katanya besok lagi dan itu pun belum ada kepastian," ujar Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi NTT, Rita Wuisan, seperti dikutip dari ANTARA.

Ronaldo Masih Berada di Arab Saudi

Lebih lanjut, berdasarkan unggahan terbaru di akun resmi Instagram klub Al Nassr, terlihat bahwa Cristiano Ronaldo masih berada di Arab Saudi dan tengah menjalani latihan bersama rekan-rekannya di klub asal Riyadh tersebut.

Dengan demikian, foto yang memperlihatkan Ronaldo bersama masyarakat Kupang dipastikan bukan foto asli dan hanya hasil manipulasi AI. Hingga saat ini, belum ada informasi resmi yang mengonfirmasi rencana kunjungan Ronaldo ke Indonesia, khususnya ke Kupang, NTT.

Kesimpulan

Berita mengenai kedatangan Cristiano Ronaldo ke Kupang masih belum memiliki kepastian. Foto yang beredar di media sosial merupakan hasil editan AI dan bukan foto asli. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan lebih berhati-hati dalam menyebarkan informasi yang belum terverifikasi agar tidak terjebak dalam berita hoaks.

Tetap ikuti sumber berita terpercaya untuk mendapatkan informasi akurat dan terkini!

Pewarta: Tim JACX/Editor: Indriani/Copyright © ANTARA 2025

Sumber: https://cekfakta.com/focus/25792

Editor: Yakop

PLN Tegaskan: Hoaks! Penipuan Tautan Daftar “Listrik Gratis untuk Masyarakat Tidak Mampu”

Redaksi    Jumat, Februari 21, 2025    Comment   

PLN Tegaskan: Hoaks! Penipuan Tautan Daftar “Listrik Gratis untuk Masyarakat Tidak Mampu”

Sumber gambar: turnbackhoax.id

JAKARTA - Belakangan ini, beredar unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa masyarakat tidak mampu bisa mendapatkan token listrik gratis melalui tautan tertentu. Namun, PT PLN (Persero) dengan tegas menyatakan bahwa informasi tersebut adalah hoaks!

Modus Penipuan Berkedok “Listrik Gratis”

Salah satu contoh unggahan yang menyesatkan berasal dari akun Facebook bernama "Token PLN" pada Senin (10/2/2025). Akun tersebut membagikan tautan [arsip] dengan narasi sebagai berikut:

Mendukung Kebijakan Pemerintah terkait pembebasan biaya tarif listrik bagi konsumen rumah tangga dan pemberian keringanan tagihan kepada konsumen rumah tangga, Perusahaan Listrik Negara (PLN) telah menyiapkan cara mendapatkan program PLN Peduli tersebut.

Pendaftaran bisa melalui link: https://daftar2024[dot]live/pln[dot]id/

Sesuai dengan janji pemerintah, PLN Peduli akan melakukan pengisian Voucher Gratis kepada para pelanggan setia PLN.

Per Rabu (19/2/2025), unggahan ini telah disukai hampir 200 kali dan menarik perhatian banyak warganet.

Fakta Sebenarnya: PLN Pastikan Ini Hoaks!

Berdasarkan pemeriksaan fakta yang dilakukan oleh Liputan6.com, Executive Vice President Komunikasi Korporat & TJSL PT PLN (Persero), Gregorius Adi Trianto, menegaskan bahwa informasi yang beredar tersebut tidak benar.

“PLN mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan PLN, terutama terkait pendaftaran promo token listrik gratis yang beredar di media sosial,” ujar Gregorius saat berbincang dengan Liputan6.com, dikutip Jumat (31/1/2025).

Gregorius menjelaskan bahwa PLN tidak pernah memberikan token listrik gratis melalui tautan tidak resmi. Saat ini, PLN hanya menyediakan diskon 50 persen untuk pelanggan pascabayar dan prabayar dengan daya 2.200 volt ampere (VA) ke bawah, berlaku untuk periode Januari hingga Februari 2025.

Waspada! Jangan Berikan Data Pribadi

Salah satu ciri utama penipuan ini adalah adanya formulir digital yang meminta data pribadi pengguna, seperti:

• Nama lengkap
• Nomor identitas pelanggan PLN
• Golongan daya
• Nomor Telegram aktif

Jika Anda menemukan tautan mencurigakan yang meminta informasi pribadi, jangan pernah mengisi atau menyebarkannya! Hal ini berpotensi membahayakan data pribadi Anda dan dapat digunakan untuk tindakan penipuan lainnya.

Kesimpulan

Tautan dan unggahan yang mengklaim adanya “listrik gratis untuk masyarakat tidak mampu” merupakan konten tiruan (impostor content) dan tidak benar. Pastikan selalu mendapatkan informasi resmi hanya dari kanal komunikasi resmi PLN, seperti:

• Website resmi PLN (www.pln.co.id)
• Aplikasi PLN Mobile
• Media sosial resmi PLN
• Call Center PLN 123

Tetap waspada dan jangan mudah percaya dengan informasi yang tidak jelas sumbernya! Jika menemukan informasi yang mencurigakan, segera laporkan agar tidak semakin banyak masyarakat yang menjadi korban.

Referensi:  

Liputan6.com – Awas Tipuan Lewat Hoaks Pendaftaran Token Listrik Gratis, Simak Penjelasan PLN.

[SALAH] Performa Buruk Patrick Kluivert Memimpin Timnas, Kantor PSSI Didemo

Redaksi    Jumat, Februari 21, 2025    Comment   

[SALAH] Performa Buruk Patrick Kluivert Memimpin Timnas, Kantor PSSI Didemo

Sumber foto: turnbackhoax.id

JAKARTA - Belakangan ini, beredar informasi di media sosial yang menyebutkan bahwa performa buruk Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia telah memicu demo di kantor PSSI. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, klaim tersebut ternyata tidak benar.

Fakta yang Sebenarnya

Setelah dilakukan pemeriksaan fakta oleh Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax), tidak ditemukan keterangan resmi maupun pemberitaan dari sumber kredibel yang membenarkan adanya aksi demo di kantor PSSI terkait pemecatan Patrick Kluivert.

Salah satu unggahan yang menyebarkan narasi tersebut berasal dari kanal YouTube bernama "Sport news" yang mengunggah video berjudul:  

"EMOSI SUPORTER MEMBLUDAK MINTA PATRICK KLUIVERT UNTUK SEGERA DIPECAT DARI PSSI"

Per 19 Februari 2025, video tersebut telah ditonton sebanyak 700 kali dan mendapat 16 tanda suka. Namun, setelah diperiksa, isi video tersebut hanya berupa opini dari narator tanpa dasar fakta yang valid. Dalam video tersebut juga terdapat informasi keliru, seperti pernyataan di menit ke-3:11 yang menyebutkan bahwa "Timnas mengalami pasang surut di bawah asuhan Kluivert".

Faktanya, Patrick Kluivert baru dilantik sebagai pelatih Timnas Indonesia pada 12 Januari 2025, dan pertandingan pertamanya bersama timnas dijadwalkan pada 20 Maret 2025. Dengan kata lain, belum ada pertandingan yang dipimpin Kluivert hingga saat ini, sehingga tidak mungkin ada evaluasi performa yang objektif.

Kesimpulan

Berdasarkan pemeriksaan fakta, klaim bahwa "performa buruk Patrick Kluivert memimpin Timnas membuat kantor PSSI didemo" adalah konten palsu (fabricated content). Informasi ini tidak memiliki dasar yang valid dan hanya bersumber dari opini tanpa bukti konkret.

Masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati dalam menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah publik.

Sumber:

• TurnBackHoax (Mafindo)
• RRI.co.id

(Ditulis oleh Vendra Panji)

[HOAKS] Polri Meresmikan SIM dan STNK Berlaku Seumur Hidup

Redaksi    Jumat, Februari 21, 2025    Comment   

[HOAKS] Polri Meresmikan SIM dan STNK Berlaku Seumur Hidup

Sumber gambar TurnBackHoax

JAKARTA - Belakangan ini, beredar informasi di media sosial yang menyebutkan bahwa Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) telah resmi berlaku seumur hidup. Informasi ini diklaim sebagai hasil keputusan rapat antara Komisi III DPR RI dan Korlantas Polri. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan fakta, informasi tersebut ternyata tidak benar alias hoaks.

Klarifikasi dari Korlantas Polri

Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Aan Suhanan, menegaskan bahwa SIM tidak bisa berlaku seumur hidup. Menurutnya, pemilik SIM harus memiliki keterampilan mengemudi yang harus diuji setiap lima tahun sekali. Selain itu, dalam kurun waktu lima tahun, seseorang bisa saja mengalami perubahan identitas atau alamat yang perlu diperbarui.

"Masa berlaku SIM tetap lima tahun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal ini juga untuk memastikan bahwa pemegang SIM masih memenuhi syarat berkendara dengan aman," jelas Irjen Aan.

Unggahan Hoaks di Media Sosial

Sebuah unggahan dari akun TikTok bernama "sim.online.2025" pada Selasa (19/02/2025) menampilkan foto Presiden Prabowo Subianto beserta pejabat tinggi negara lainnya. Unggahan tersebut mengklaim bahwa pemerintah telah meresmikan kebijakan SIM dan STNK seumur hidup. Dalam keterangan unggahan itu, masyarakat yang ingin mendaftar diarahkan ke tautan Telegram di bio akun tersebut.

Hingga Kamis (20/02/2025), unggahan tersebut telah ditonton lebih dari 400 ribu kali dan mendapatkan lebih dari 290 komentar. Sayangnya, banyak masyarakat yang mempercayai informasi ini tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu.

Fakta yang Sebenarnya

Tim pemeriksa fakta Mafindo (TurnBackHoax) telah menelusuri informasi ini dan menemukan bahwa klaim tersebut adalah palsu. Mereka sebelumnya juga telah mengulas hoaks serupa dalam artikel berjudul "[PENIPUAN] DPR RI dan Polri Resmikan SIM dan STNK Seumur Hidup" yang tayang pada Kamis (26/12/2024).

Selain itu, CNN Indonesia melaporkan bahwa memang ada usulan dari beberapa anggota Komisi III DPR RI untuk menyamakan masa berlaku SIM dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), yaitu seumur hidup. Salah satu pengusul adalah anggota DPR Sarifuddin Sudding yang berpendapat bahwa perpanjangan SIM setiap lima tahun memberatkan masyarakat. Anggota DPR lainnya, Benny K. Harman, juga menyoroti bahwa proses perpanjangan SIM di beberapa daerah masih sulit dan memakan biaya tinggi.

Namun, usulan tersebut ditolak oleh Polri dengan alasan keselamatan berkendara. Polri menegaskan bahwa aturan masa berlaku SIM lima tahun tetap diberlakukan untuk memastikan pengemudi tetap memiliki keterampilan dan kondisi fisik yang layak untuk berkendara.

Kesimpulan

Informasi yang menyebutkan bahwa SIM dan STNK telah resmi berlaku seumur hidup adalah hoaks. Polri tidak pernah mengeluarkan kebijakan tersebut, dan aturan masa berlaku SIM tetap lima tahun sesuai undang-undang yang berlaku. Masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati dalam menerima informasi dan selalu melakukan verifikasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya.

Jika menemukan informasi yang mencurigakan, pastikan untuk memeriksa kebenarannya melalui sumber resmi seperti situs web Polri atau lembaga pemeriksa fakta terpercaya.

Ditulis oleh Arief Putra Ramadhan.

Editor: Yakop

Sumber: https://turnbackhoax.id/2025/02/20/penipuan-polri-meresmikan-sim-dan-stnk-berlaku-seumur-hidup/

Modus Penipuan Melalui WhatsApp Terus Berkembang: Hati-Hati dengan Pesan Tak Dikenal

Redaksi    Minggu, Juli 21, 2024    Comment   

Modus Penipuan Melalui WhatsApp Terus Berkembang: Hati-Hati dengan Pesan Tak Dikenal

Modus Penipuan Melalui WhatsApp Terus Berkembang: Hati-Hati dengan Pesan Tak Dikenal. (Gambar ilustrasi)

JAKARTA – Modus penipuan melalui aplikasi WhatsApp terus berkembang dan semakin canggih. Pengguna perlu berhati-hati terhadap pesan singkat dari nomor tak dikenal yang berisi file mencurigakan. 

Banyak di antaranya bisa menipu pengguna untuk mengunduh dan menginstal aplikasi berbahaya yang dapat mencuri data tanpa disadari.

Sebagian besar penipuan di WhatsApp memanfaatkan file APK yang dikirim secara acak ke nomor ponsel.

Tujuan utama penipu adalah agar penerima pesan mengklik dan mendownload file tersebut, lalu tanpa sadar menginstal aplikasi jahat di ponselnya. 

Penipuan ini sering disebut dengan istilah phishing, mirip dengan kejahatan mengirim link penipuan melalui email. 

Penipu berharap penerima memberikan akses tanpa sadar ke ponselnya sehingga data atau akun finansial bisa dibajak.

Beberapa Modus Penipuan di WhatsApp yang Perlu Diwaspadai:

1. Undangan VCS

Penipu mengirim undangan video call sex (VCS) dari nomor tidak dikenal dan kemudian memeras korbannya. 

Pakar keamanan siber Alfons Tanujaya menyebut modus ini memanfaatkan ketidaktahuan korban tentang teknologi. 

Dia menyarankan untuk berkonsultasi dengan teman yang mengerti teknologi jika menghadapi ancaman semacam ini.

2. Catut MyTelkomsel

Penipuan lain melibatkan penggunaan nama MyTelkomsel, aplikasi milik operator Telkomsel. 

Korban diminta mengklik file APK yang dikirim, kemudian memberikan izin akses ke sejumlah aplikasi, termasuk foto, video, SMS, dan akun layanan perbankan digital atau fintech.

3. Surat Tilang Palsu

Banyak warganet menerima surat tilang palsu melalui WhatsApp. Pesan ini berisi file APK berjudul 'Surat Tilang-1.0.apk'. 

Jangan pernah mengklik atau mendownload file berformat .apk dari orang tak dikenal.

4. File Undangan Nikah

Penipuan ini mengirimkan file undangan pernikahan berformat APK. Korban diminta membuka file tersebut untuk memeriksa isinya, yang ternyata adalah aplikasi berbahaya.

5. Pengumuman dari Bank

Penipuan yang berpura-pura sebagai pengumuman dari bank, menginformasikan perubahan tarif transaksi yang tidak masuk akal. 

Korban diminta mengisi formulir melalui link yang diberikan, yang kemudian mencuri data mereka.

6. Modus Kurir

Penipuan ini melibatkan chat dari seseorang yang mengaku sebagai kurir jasa pengiriman. Penipu mengirim file APK dengan nama 'LIHAT Foto Paket'. Mereka yang mengunduh file ini akan kehilangan data keuangan mereka.

7. Kuras Rekening Pakai Kode QR (Quishing)

Penipuan dengan menggunakan kode QR (quishing) juga semakin marak. Korban dipancing untuk memindai QR Code yang membawa mereka ke situs tertentu.

 Situs ini bisa melacak data pribadi korban atau mengarahkan mereka ke web palsu yang meminta kredensial login.

Cara Menghindari Penipuan di WhatsApp

Untuk menghindari penipuan ini, pengguna disarankan untuk tidak mempercayai file atau link yang dikirim dari sumber yang tidak dikenal. 

Jangan pernah mengklik atau mendownload file berformat APK dari orang tak dikenal. Selain itu, waspadai pesan yang mengandung rasa urgensi atau ancaman.

Mengaktifkan autentikasi dua faktor pada setiap akun juga sangat dianjurkan untuk menambah lapisan keamanan. 

Jangan lupa untuk keluar dari perangkat yang tidak digunakan dan selalu berkonsultasi dengan ahli atau teman yang mengerti teknologi jika menghadapi ancaman atau pesan mencurigakan. 

Tetap waspada dan berhati-hati adalah kunci untuk melindungi diri dari penipuan yang terus berkembang di aplikasi WhatsApp. (yk)

Mencegah Informasi Hoaks Menjelang Pilkada di Indonesia

Redaksi    Sabtu, Mei 18, 2024    Comment   

Mencegah Informasi Hoaks Menjelang Pilkada di Indonesia

Mencegah Informasi Hoaks Menjelang Pilkada di Indonesia. (Gambar ilustrasi)

JAKARTA – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), fenomena penyebaran informasi hoaks menjadi tantangan yang signifikan. 

Hoaks atau berita palsu dapat merusak integritas proses demokrasi, mempengaruhi persepsi publik, dan menciptakan ketidakpercayaan terhadap calon dan institusi pemilu. 

Oleh karena itu, langkah-langkah preventif sangat penting untuk menjaga kelancaran dan kejujuran Pilkada. 

Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencegah penyebaran informasi hoaks:

1. Edukasi Publik tentang Literasi Media

Peningkatan literasi media di kalangan masyarakat merupakan langkah fundamental. Literasi media membantu masyarakat untuk lebih kritis dalam mengonsumsi informasi. 

Pemerintah dan organisasi masyarakat sipil bisa mengadakan seminar, workshop, dan kampanye media sosial untuk mengedukasi publik tentang cara mengenali berita palsu, memverifikasi sumber informasi, dan melaporkan konten yang mencurigakan.

2. Kolaborasi dengan Platform Media Sosial

Platform media sosial sering menjadi saluran utama penyebaran hoaks. 

Kerjasama antara pemerintah, KPU, dan perusahaan media sosial seperti Facebook, Twitter, dan WhatsApp sangat penting. 

Langkah-langkah konkret termasuk memperketat kebijakan moderasi konten, mempercepat respon terhadap laporan pengguna, dan menyediakan label verifikasi untuk konten yang telah terbukti benar atau salah.

3. Penguatan Regulasi dan Penegakan Hukum

Pemerintah perlu mengimplementasikan regulasi yang tegas terkait penyebaran informasi palsu. 

Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sudah mengatur sanksi bagi penyebar hoaks, namun penerapannya perlu lebih dioptimalkan. 

Penegakan hukum yang efektif akan memberikan efek jera bagi pelaku dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

4. Pendirian Tim Fact-Checker Independen

Tim fact-checker independen bisa menjadi ujung tombak dalam memerangi hoaks. Tim ini bertugas memeriksa kebenaran dari berbagai informasi yang beredar di masyarakat. 

Kolaborasi dengan media massa, akademisi, dan organisasi non-pemerintah dapat meningkatkan kredibilitas dan jangkauan mereka.

Informasi yang telah diverifikasi kemudian disebarluaskan melalui berbagai kanal komunikasi, termasuk media sosial dan situs resmi.

5. Kampanye Positif oleh Calon dan Partai Politik

Calon kepala daerah dan partai politik harus berkomitmen untuk berkampanye secara positif dan transparan. 

Mereka perlu mengedukasi tim kampanye dan pendukung mereka tentang bahaya hoaks serta memastikan bahwa seluruh materi kampanye yang disebarkan telah terverifikasi. 

Komitmen ini akan membangun iklim kompetisi yang sehat dan demokratis.

6. Partisipasi Aktif dari Masyarakat

Partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan hoaks sangat penting. Publik bisa memanfaatkan layanan pelaporan hoaks yang disediakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) atau lembaga lainnya. 

Kesadaran dan tanggung jawab bersama dalam memerangi hoaks akan memperkuat upaya preventif dari tingkat akar rumput.

7. Pengawasan dan Transparansi oleh KPU

Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus meningkatkan transparansi dan pengawasan terhadap proses Pilkada. 

Penyediaan informasi yang akurat dan mudah diakses mengenai tahapan pemilu, daftar pemilih, dan hasil penghitungan suara akan mengurangi ruang bagi penyebaran hoaks. 

Selain itu, KPU dapat bekerja sama dengan berbagai pihak untuk melakukan kampanye edukasi tentang pentingnya informasi yang benar dalam pemilu.

Penutup

Menghadapi tantangan penyebaran informasi hoaks menjelang Pilkada memerlukan kerjasama dari semua pihak, baik pemerintah, platform media sosial, media massa, calon kepala daerah, maupun masyarakat umum. 

Dengan langkah-langkah preventif yang tepat dan komitmen bersama, kita dapat menjaga integritas dan kualitas demokrasi dalam proses Pilkada. 

Edukasi, regulasi, dan kolaborasi menjadi kunci utama dalam upaya mencegah penyebaran hoaks dan memastikan Pilkada yang jujur, adil, dan damai.

Cek Fakta Pilkada Serentak Jadi Perhatian Peserta Workshop Fact Checking Ecosystem in Local Media di Palembang

Redaksi    Sabtu, Mei 04, 2024    Comment   

Cek Fakta Pilkada Serentak Jadi Perhatian Peserta Workshop Fact Checking Ecosystem in Local Media di Palembang

Cek Fakta Pilkada Serentak Jadi Perhatian Peserta Workshop Fact Checking Ecosystem in Local Media di Palembang.

PALEMBANG - Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) memberikan pemahaman bagaimana membangun ekosistem digital Fact Checking di ruang industri media lokal daerah di Indonesia.

Hal ini terungkap dalam Workshop Building Fact Checking Ecosystem in Local Area dalam rangkaian kegiatan Kongres XII Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yang diselenggarakan di Kota Palembang, Sumatera Selatan 2 - 5 Mei 2024.

Tiga pembicara dan moderator yang hadir dalam workshop itu ada Wakil Ketua Umum AMSI Upi Asmaradhana, Bendum AMSI Gaib Maruto Sigit dan Wakil Sekjen AMSI Yulis Sulistyawan.

Cek Fakta Pilkada Serentak Jadi Perhatian Peserta Workshop Fact Checking Ecosystem in Local Media di Palembang.

Peserta Kongres AJI yang berasal dari perwakilan 40 kota besar di Indonesia hadir bersama sejumlah mahasiswa dan tamu undangan yang hadir dalam rangkaian kegiatan yakni Indonesia Fact Checking Summit (IFCS).

Waketum AMSI Upi Asmaradhana dalam workshop itu menyampaikan bahwa rubrik Cek Fakta itu belum menghasilkan revenue dalam pengembangan bisnis media lokal.

"Cek Fakta ini kami perkenalkan di Sulawesi sejak tahun 2018. Kanal cek fakta itu masih belum terlalu dikenal. KabarMakassar.com kala itu hanya bermodalkan tenaga trainer google cek fakta," kata Upi yang juga CEO Kabar Grup Indonesia.

Namun sejak Cek Fakta diperkenalkan di Sulawesi Selatan, lanjut Upi sejumlah pemangku kebijakan pemerintah daerah akhirnya sadar jika verifikasi informasi melalui program cek fakta yang diperkenalkan kabar makassar ini penting untuk meredam ancaman misinfomrasi dan disinformasi yang tumbuh semakin besar di daerah-daerah.

"Butuh kesabaran kami memberikan edukasi tentang pendidikan cek fakta. Setelah beberapa tahun, akhirnya KabarMakassar menjadi pilar pemerintah kota Makassar untuk bermitra dengan Kabar Makassar sebagai penggagas cek fakta di timur Indonesia," ucapnya

Wasekjen AMSI Yulis Sulistyawan juga mengupas strategi pelaku industri media lokal dalam melakukan produksi cek fakta di redaksi media arus utama. 

"Produksi konten cek fakta sangat penting untuk didistribusikan secara luas. Karena outreach atau saluran-saluran cek fakta ini bisa dioptimalkan," ungkap Yulis yang juga adalah Wakil Direktur Tribunews.com.

Hal sama juga disampaikan CEO The Conversation Indonesia Prodita Sabarini mengatakan media yang dikelolanya ini tidak fokus ke cek fakta karena konten ini membutuhkan tenaga pemeriksa fakta yang tidak sedikit.

"The Conversation pada masa pemilu. Memilih cek fakta dengan melibatkan akademisi. Ternyata animo mereka untuk terlibat dalam fact checker cukup tinggi dari kalangan akademisi," ucap perempuan yang disapa Odita ini.

Cek Fakta Pilkada Serentak Jadi Perhatian Peserta Workshop Fact Checking Ecosystem in Local Media di Palembang.

Bendum AMSI Gaib Maruto Sigit yang memandu workshop ini juga tampak kewalahan membendung animo peserta workshop yang menanyakan tantangan dan peluang fact checker lokal di daerah-daerah jelang pilkada serentak mendatang.

Indonesia Fact Checking Summit merupakan forum nasional yang akan mengulas tentang tren gangguan informasi, penggunaan kecerdasan buatan (artificial intelligence), dan dinamika ekosistem media selama Pemilu 2024. (*)

Tips Panduan Mencari Kebenaran Informasi Di Era Digital

Heri Yakop    Rabu, Mei 01, 2024    Comment   

Tips Panduan Mencari Kebenaran Informasi Di Era Digital