AKPSI Optimistis One Gate Policy CPO Perbaiki Tata Kelola Sawit Nasional di Penajam Paser Utara, dorong stabilitas harga dan peningkatan DBH daerah.

Penajam Paser Utara, Kaltim — Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) menyatakan optimisme terhadap kebijakan sistem ekspor satu pintu (one gate policy) komoditas sumber daya alam, khususnya crude palm oil (CPO), pada Minggu (21/6/2026), di Penajam Paser Utara.

Ketua AKPSI Mudyat Noor mengatakan kebijakan tersebut berpotensi memperbaiki tata kelola niaga sawit nasional yang selama ini dinilai masih memiliki sejumlah persoalan, terutama terkait harga.

Ia menyoroti praktik penentuan harga di bawah pasar (underpricing) serta penetapan harga transaksi antar entitas (transfer pricing) yang dinilai berdampak pada penerimaan negara dan daerah.

Menurutnya, jika sistem ekspor satu pintu berjalan efektif, maka harga sawit domestik bisa lebih stabil dan seragam. Kondisi itu juga diharapkan menguntungkan petani sawit serta menekan praktik yang merugikan pendapatan negara.

Mudyat juga menilai peningkatan pendapatan negara dari sektor sawit akan berdampak langsung pada daerah melalui dana bagi hasil (DBH).

“Sistem ekspor satu pintu bisa menjadi peluang memperbaiki tata kelola niaga sawit nasional,” ujar Mudyat Noor.

Ia menambahkan, pembenahan tata kelola terutama pada aspek harga sangat penting untuk mencegah distorsi pasar.
“Dengan meningkatnya pendapatan negara, diharapkan berdampak pada kenaikan dana bagi hasil (DBH) sawit bagi daerah penghasil,” katanya.

AKPSI saat ini menaungi 164 kabupaten/kota di Indonesia dan juga mendorong kenaikan DBH sawit dari 8 persen menjadi minimal 15 persen bagi daerah penghasil.

AKPSI menilai implementasi kebijakan one gate policy melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia berpotensi membuka ruang peningkatan pendapatan negara sekaligus memperbesar penerimaan daerah. Jika berjalan sesuai harapan, kebijakan ini diproyeksikan memperkuat stabilitas harga sawit dan memperbaiki distribusi manfaat bagi daerah penghasil.