Iklan Tutup X
Tampilkan postingan dengan label DPD RI. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label DPD RI. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 25 April 2026

IKN Akan Miliki Dapil Sendiri Pada Pemilu 2029, KPU Fokus Data Pemilih

KPU mulai menyiapkan dapil khusus IKN untuk Pemilu 2029 dengan pemutakhiran data pemilih dan koordinasi bersama Otorita IKN. (Gambar ilustrasi)
KPU mulai menyiapkan dapil khusus IKN untuk Pemilu 2029 dengan pemutakhiran data pemilih dan koordinasi bersama Otorita IKN. (Gambar ilustrasi)

IKN, Kaltim - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia mulai melakukan langkah awal dalam menyiapkan pelaksanaan Pemilu 2029 di Ibu Kota Nusantara (IKN). Salah satu fokus utama yang kini dilakukan adalah merancang daerah pemilihan (dapil) khusus bagi wilayah tersebut.

Langkah ini dilakukan seiring rencana IKN yang akan menjadi pusat pemerintahan baru Indonesia. Dengan bertambahnya populasi di kawasan tersebut, kebutuhan akan sistem pemilu yang terstruktur dinilai harus dipersiapkan jauh sebelum tahapan resmi dimulai.

Komisioner KPU RI, Iffa Rosita, menyampaikan bahwa pembentukan dapil khusus di IKN merupakan bagian penting dari perencanaan Pemilu 2029.

Menurutnya, persiapan awal seperti pemutakhiran data pemilih menjadi fondasi utama agar pelaksanaan pemilu berjalan lancar saat waktunya tiba.

KPU menilai tahun 2027 akan menjadi periode krusial karena merupakan awal tahapan Pemilu 2029. Pada fase ini, intensitas koordinasi antara KPU dan Otorita IKN diperkirakan akan meningkat.

Koordinasi tersebut mencakup penataan wilayah dapil serta sinkronisasi data kependudukan, khususnya bagi warga yang akan berdomisili di kawasan IKN.

Selain menyiapkan dapil, KPU juga merencanakan pembangunan kantor atau gedung KPU di wilayah IKN apabila kesiapan administratif dan kebutuhan operasional telah terpenuhi.

Langkah ini diharapkan mampu memperkuat sistem pelayanan pemilu di wilayah ibu kota baru tersebut.

Dalam rangka memastikan kesiapan wilayah, rombongan KPU melakukan kunjungan langsung ke sejumlah titik pembangunan di kawasan IKN.

Beberapa lokasi yang ditinjau antara lain kawasan ruang terbuka publik, area hunian aparatur sipil negara, fasilitas olahraga, hingga kawasan pendukung lainnya.

Selain kegiatan pemantauan, rombongan juga mengikuti agenda penanaman pohon sebagai simbol keterlibatan lembaga negara dalam mendukung pembangunan IKN secara berkelanjutan.

Kunjungan ini dinilai sebagai bagian dari konsolidasi awal guna memahami kondisi riil di lapangan sebelum penyusunan teknis pemilu dilakukan secara lebih detail.

Dalam kesempatan yang sama, pihak Otorita IKN memaparkan perkembangan pembangunan kawasan ibu kota baru yang saat ini telah memasuki tahap kedua.

Tahap tersebut berfokus pada pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif sebagai bagian dari struktur pemerintahan nasional di masa depan.

Sekretaris Otorita IKN, Bimo Adi Nursanthyasto, menegaskan pentingnya dukungan lintas lembaga dalam memastikan pembangunan berjalan sesuai arah yang telah ditetapkan.

Ia juga menekankan perlunya penyampaian informasi yang akurat kepada masyarakat agar publik mendapatkan gambaran yang jelas mengenai progres pembangunan IKN.

Menurutnya, kolaborasi antar lembaga menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proyek strategis nasional tersebut.

Keberadaan dapil khusus di IKN akan menjadi pengalaman baru dalam sistem pemilu nasional. Hal ini karena wilayah ibu kota baru memiliki karakteristik berbeda dibanding daerah lainnya, terutama dari sisi pertumbuhan penduduk yang relatif cepat.

Dengan persiapan sejak dini, KPU berharap seluruh proses pemilu di IKN dapat berjalan transparan, akurat, dan sesuai regulasi yang berlaku.

Persiapan ini sekaligus menunjukkan bahwa pembangunan fisik ibu kota baru juga harus diikuti dengan kesiapan sistem demokrasi yang matang.

FAQ

1. Apakah IKN akan memiliki daerah pemilihan sendiri?
Ya, KPU merencanakan pembentukan dapil khusus IKN untuk Pemilu 2029.

2. Kapan tahapan Pemilu 2029 mulai berjalan?
Tahapan awal diperkirakan mulai pada tahun 2027.

3. Apa yang sedang dipersiapkan KPU saat ini?
Fokus utama adalah pemutakhiran data pemilih dan penataan wilayah dapil khusus IKN.

4. Apakah akan ada kantor KPU di IKN?
Rencana pembangunan gedung KPU di IKN akan dilakukan jika kesiapan wilayah telah terpenuhi.

5. Mengapa IKN perlu dapil khusus?
Karena IKN akan menjadi pusat pemerintahan dan memiliki jumlah penduduk yang terus bertambah.

Sabtu, 01 Mei 2021

THR ASN Jadi Polemik, Wakil Ketua DPD RI Bela Sri Mulyani

THR ASN Jadi Polemik, Wakil Ketua DPD RI Bela Sri Mulyani
THR ASN Jadi Polemik, Wakil Ketua DPD RI Bela Sri Mulyani.

Borneotribun Jakarta - Gelombang protes dilayangkan terkait dengan kebijakan Kementerian Keuangan yang hanya mencairkan tunjangan hari raya (THR) PNS tahun ini hanya sebesar gaji pokok dan tunjangan melekat. Gelombang protes tersebut ramai di situs petisi daring, change.org. Salah satu petisi yang ramai direspons yakni berjudul "THR & Gaji-13 ASN 2021 Lebih Kecil dari UMR Jakarta: Kembalikan Full Seperti Tahun 2019". Petisi yang belum genap 24 jam dibuat ini sudah ditandatangani lebih dari 4.470 orang. Atas hal tersebut menimbulkan reaksi dari Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin.

Melalui keterangan resminya Sabtu (01/05/2021) ia meminta seluruh pihak, khususnya ASN dapat berbesar hati menerima Tunjangan Hari Raya tersebut 

"Saya yakin kebijakan Menteri Keuangan, Sri Mulyani terhadap besaran THR tersebut tidak dapat memuaskan kita semua. Tapi saya harap kita bisa mengerti kondisi keuangan negara dalam situasi tertekan oleh Pandemi Covid-19 saat ini. Saat ini pemerintah sedang membutuhkan dukungan kita semua. Menerima dengan lapang terhadap tunjangan yang diberikan oleh pemerintah merupakan salah satu cara kita ambil bagian dalam melawan virus Corona" ujarnya.

Adapun Menkeu Sri Mulyani sebelumnya mengumumkan bahwa THR 2021 untuk PNS tidak diberikan secara penuh seperti pada tahun-tahun sebelumnya sebelum pandemi. Ia beralasan, kebijakan tersebut dikeluarkan karena alasan pandemi Covid-19, di mana penanganan corona membutuhkan banyak anggaran dari APBN (29/04).

Sultan yang merupakan senator muda asal Bengkulu tersebut membela Menkeu Sri Mulyani, menurutnya kebijakan ini diambil dalam posisi sulit, di saat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat dibutuhkan untuk menangani pandemi covid-19.

"Saya coba memahami situasi kebatinan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan ini. Bagaimanapun yang patut kita syukuri adalah pemerintah selalu memberikan wujud empati dan solidaritas kepada ASN. Ini adalah komitmen moral yang luar biasa dari pemerintah kepada rakyatnya", tambah Sultan.

Pemerintah memastikan THR bagi PNS dan anggota TNI/Polri akan disalurkan mulai H-10 sampai H-5 lebaran secara bertahap dengan total dana yang dialokasikan untuk THR PNS dan anggota TNI/Polri tahun 2021 adalah Rp 30,6 triliun dengan rincian Rp 15,8 triliun untuk pusat dan Rp 14,8 triliun untuk daerah. Pemberian THR PNS dan anggota TNI/Polri 2021 ini diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk belanja, sehingga memberikan dampak positif bagi perekonomian.

Sultan yang juga Mantan wakil Gubernur Bengkulu tersebut menyampaikan harapannya terhadap stimulus bantuan THR ini dapat mendongkrak kinerja ekonomi melalui peningkatan daya beli masyarakat.

Kita sepakat sektor ekonomi Indonesia akan membaik jika ditopang oleh daya beli masyarakat, lanjutnya. Jadi jangan melihat masalah THR ini secara parsial. Kita bisa lihat bagaimana pemerintah saat ini sangat concern pula terhadap skema stimulus dalam misi penyelamatan ekonomi kepada pengusaha korporasi, sektor mikro UMKM, dan meningkatkan daya beli masyarakat. Jadi semua yang dibangun dalam kebijakan saat ini adalah dalam kepentingan menjaga keseimbangan neraca keuangan.

"Maka saya menghimbau kepada seluruh anak bangsa untuk dapat bergandeng tangan bersama pemerintah dalam melawan Covid-19. Dan ini bisa dimulai pada diri kita dengan menanamkan sikap positif terhadap kebijakan yang dihasilkan (masalah THR). Dan saya yakin negara saat ini sangat membutuhkan dukungan semua pihak. Maka sudah waktunya kita mengambil peran masing-masing", tutupnya.(Adbravo)