Bupati Bulungan Syarwani mendorong koperasi Merah Putih beralih ke transaksi digital menggunakan QRIS guna meningkatkan transparansi dan keamanan keuangan.

Bulungan, Kaltara - Pemerintah Kabupaten Bulungan menegaskan komitmen mendukung penguatan tata kelola koperasi desa melalui pemanfaatan sistem transaksi digital. Langkah tersebut dipandang penting untuk menjaga transparansi sekaligus meminimalkan potensi kesalahan administrasi yang berujung persoalan hukum.

Bupati Bulungan Syarwani menyampaikan bahwa keberhasilan program nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sangat berkaitan dengan penggunaan teknologi dalam pengelolaan keuangan. Penggunaan metode pembayaran digital dinilai mampu mempermudah pencatatan transaksi sekaligus meningkatkan akuntabilitas.

Menurut Syarwani, penggunaan sistem digital seperti QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) memungkinkan transaksi dilakukan secara praktis tanpa bergantung pada uang tunai. Sistem tersebut dinilai mampu menekan risiko selisih perhitungan kecil yang berpotensi menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Dorongan digitalisasi tersebut telah disampaikan sejak peluncuran program Koperasi Merah Putih yang sebelumnya digelar di Desa Apung, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Dalam kegiatan tersebut, Syarwani meminta dukungan sektor perbankan agar seluruh gerai koperasi memprioritaskan sistem pembayaran nontunai.

Pemanfaatan transaksi digital, lanjut Syarwani, bukan sekadar mengikuti tren teknologi, tetapi menjadi bagian penting dalam memastikan pengelolaan keuangan koperasi berjalan secara transparan dan aman. Sistem berbasis digital dinilai mampu membantu pengurus koperasi dalam menyusun laporan keuangan yang lebih rapi dan mudah diaudit.

Syarwani juga menekankan bahwa nominal kecil seperti selisih uang kembalian dapat menjadi persoalan apabila terakumulasi dalam jumlah besar. Karena itu, penggunaan transaksi digital dipandang sebagai langkah preventif untuk melindungi pengurus koperasi dari potensi risiko hukum sekaligus menjaga kepercayaan anggota.

Selain memperkuat tata kelola keuangan, digitalisasi koperasi juga diharapkan mendukung keberlanjutan program nasional di tingkat daerah. Pemerintah Kabupaten Bulungan menilai integrasi teknologi dalam operasional koperasi menjadi kunci agar layanan kepada masyarakat berjalan lebih cepat, efisien, dan transparan.

FAQ

Apa tujuan Pemkab Bulungan mendorong transaksi digital di koperasi?
Tujuannya untuk meningkatkan transparansi, mempermudah pencatatan transaksi, serta mengurangi risiko kesalahan administrasi yang berpotensi menimbulkan masalah hukum.

Apa itu QRIS dalam transaksi koperasi?
QRIS adalah sistem pembayaran digital berbasis kode QR yang memudahkan transaksi nontunai menggunakan ponsel.

Mengapa transaksi tunai dianggap berisiko?
Selisih kecil dalam transaksi tunai, seperti uang kembalian, bisa terakumulasi dan menimbulkan persoalan laporan keuangan jika tidak tercatat dengan baik.

Apa manfaat digitalisasi bagi pengurus koperasi?
Digitalisasi membantu pengurus membuat laporan keuangan yang lebih rapi, akurat, dan mudah diaudit.

Apakah program ini bagian dari kebijakan nasional?
Ya, digitalisasi koperasi mendukung pelaksanaan program nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Barito Utara percepat digitalisasi koperasi desa Merah Putih untuk memperkuat ekonomi, swasembada pangan, dan transparansi pengelolaan koperasi berbasis teknologi.

Barito Utara, Kalteng - Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, mempercepat transformasi koperasi desa dan kelurahan Merah Putih melalui digitalisasi. Langkah ini diarahkan untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak swasembada pangan sekaligus mendorong hilirisasi produk lokal agar memiliki nilai tambah lebih tinggi.

Sekretaris Daerah Barito Utara, Muhlis, menegaskan bahwa digitalisasi koperasi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan di era saat ini.

“Digitalisasi menjadi harga mati. Amanat besar negara tidak akan tercapai jika koperasi masih dikelola secara tradisional,” ujar Muhlis saat membuka pelatihan digitalisasi koperasi di Muara Teweh, Rabu (21/4/2026).

Pelatihan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa dan kelurahan. Program ini juga menjadi bagian dari strategi pembangunan daerah Barito Utara yang menekankan pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi dan pelayanan publik digital.

Muhlis menjelaskan, digitalisasi akan memperkuat transparansi dan akuntabilitas koperasi, terutama dalam pencatatan keuangan dan administrasi anggota.

“Dengan sistem digital, seluruh proses bisa dipantau secara terbuka oleh anggota, sekaligus menekan potensi penyimpangan,” katanya.

Pelatihan ini juga bertujuan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola koperasi, mulai dari pemanfaatan aplikasi digital, pengelolaan keuangan berbasis sistem, hingga pengembangan jaringan pemasaran produk secara lebih luas.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM Barito Utara, Mastur, menegaskan bahwa koperasi harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi untuk meningkatkan daya saing.

“Koperasi tidak lagi bisa dikelola secara konvensional. Digitalisasi menjadi kunci efisiensi dan perluasan pasar,” ujarnya.

Ia menyebutkan, saat ini pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Barito Utara telah mencapai 100 persen dengan total 96 koperasi. Dari jumlah tersebut, 41 koperasi sudah memiliki kesiapan lahan, sementara 19 koperasi tengah membangun fasilitas fisik seperti gerai dan pergudangan.

Pemerintah daerah menargetkan pembangunan 30 koperasi dapat rampung hingga Juli 2026, sejalan dengan rencana nasional peluncuran 35.000 koperasi desa/kelurahan oleh pemerintah pusat pada peringatan Hari Kemerdekaan RI 2026.

Pelatihan yang berlangsung selama tiga hari (21–23 April 2026) ini diikuti 50 peserta dari berbagai koperasi desa, dengan narasumber dari instansi teknis, aparat keamanan, perbankan pajak, hingga praktisi digital.

CU Jadi Andalan Ekonomi Rakyat, Pemprov Kalbar Tegas Dukung Digitalisasi dan Transformasi Koperasi.

PONTIANAK -- Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat ekonomi kerakyatan dengan mendukung pengembangan koperasi simpan pinjam berbasis anggota atau credit union (CU). Dukungan ini tidak hanya sebatas kebijakan, tetapi juga mendorong transformasi kelembagaan dan digitalisasi layanan agar koperasi semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini.

Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menegaskan bahwa koperasi yang benar-benar berpihak kepada rakyat harus mendapat perhatian serius dari pemerintah. Hal itu disampaikannya saat menghadiri kegiatan CU Lantang Tipo di Kabupaten Sanggau, Selasa.

“Saya memilih hadir bersama rakyat Kalbar dan bersama CU Lantang Tipo, karena koperasi seperti inilah yang nyata bekerja untuk masyarakat,” ujarnya.

Menurut Krisantus, koperasi memiliki peran strategis, terutama di wilayah pedesaan yang belum sepenuhnya terjangkau layanan perbankan. Selama ini, CU terbukti membuka akses keuangan bagi masyarakat kecil sekaligus menjadi sarana pemberdayaan ekonomi keluarga.

Ia menekankan bahwa peran CU jauh melampaui fungsi simpan pinjam. Banyak keluarga yang terbantu dalam membiayai pendidikan anak, memulai usaha, hingga meningkatkan taraf hidup berkat kehadiran koperasi.

“CU bukan sekadar tempat menabung dan meminjam. Di sinilah masyarakat membangun masa depan keluarganya. Dampaknya langsung dirasakan,” kata Krisantus.

Pemprov Kalbar, lanjutnya, terus mendorong seluruh CU agar memperkuat tata kelola organisasi, meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia, serta memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas layanan kepada anggota.

“Di usia emas, CU tidak boleh berjalan di tempat. Digitalisasi adalah kunci agar pelayanan semakin cepat, mudah, dan transparan,” tegasnya.

Ia juga menyoroti keberhasilan CU Lantang Tipo yang mampu bertahan hingga 50 tahun dengan pengelolaan aset mencapai triliunan rupiah. Capaian tersebut dinilai sebagai bukti nyata tingginya kepercayaan anggota terhadap koperasi.

“Tidak semua lembaga keuangan mampu bertahan selama setengah abad. Ini menandakan pengelolaan yang sehat dan profesional. Aset itu tumbuh dari kepercayaan anggota,” ujarnya.

Krisantus menambahkan, koperasi dan perbankan tidak perlu dipertentangkan. Keduanya justru saling melengkapi dalam memperkuat perekonomian daerah.

“CU dan bank bukan pesaing, melainkan mitra. Keduanya memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kalbar,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Pengurus KSP CU Lantang Tipo, Sabinus, menyebut perayaan HUT ke-50 sebagai momentum refleksi sekaligus penguatan jati diri koperasi yang dibangun atas semangat gotong royong sejak berdiri pada 1976.

Ia memastikan bahwa inovasi dan digitalisasi akan terus menjadi fokus utama agar layanan CU semakin relevan, khususnya bagi generasi muda.

“Kami ingin pelayanan terus berkembang dan mampu menjawab kebutuhan anggota di era digital,” ungkapnya.

Sabinus juga menegaskan komitmen pengurus dalam memperkuat kelembagaan serta meningkatkan kualitas layanan agar CU tetap menjadi pilihan utama anggota dalam mengelola keuangan secara aman dan berkelanjutan.

Perayaan 50 tahun CU Lantang Tipo dihadiri ribuan anggota, pengurus, pengawas, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta perwakilan pemerintah daerah. Acara ini juga dirangkaikan dengan pemberian apresiasi kepada para pendiri, karyawan, dan anggota yang selama ini berkontribusi menjaga keberlanjutan koperasi.

Sebagai lembaga keuangan mikro berbasis anggota, CU Lantang Tipo konsisten mengedepankan pendidikan, pelatihan, serta layanan keuangan berkelanjutan. Tak heran jika koperasi ini dinilai menjadi salah satu motor penggerak utama ekonomi kerakyatan di wilayah pedalaman Kalimantan Barat.