Sensus Ekonomi 2026 di Pontianak dimulai 15 Juni–31 Agustus. BPS mendata aktivitas ekonomi warga hingga sektor digital untuk perencanaan pembangunan.

PONTIANAK - Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pontianak mulai melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. 

Kegiatan pendataan ini dilakukan langsung ke lapangan, termasuk mendata Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono yang menerima petugas di rumahnya pada Senin (22/6/2026) pagi.

Pelaksanaan sensus dilakukan dengan mendatangi rumah warga serta pelaku usaha untuk mengumpulkan data aktivitas ekonomi masyarakat. 

Pendataan mencakup jumlah anggota keluarga, pekerjaan, aktivitas usaha, hingga aset yang dimiliki.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono yang didampingi istrinya, Yanieta Arbiastutie, menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. 

Ia menilai data tersebut penting sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah.

“Sensus Ekonomi ini bertujuan untuk mendata kondisi ekonomi masyarakat Kota Pontianak. Nantinya petugas BPS akan mengunjungi rumah-rumah warga untuk mengumpulkan data terkait jumlah penghuni dalam kartu keluarga, pekerjaan, aktivitas ekonomi, hingga aset yang dimiliki,” ujar Edi.

Ia menambahkan, data hasil sensus akan menjadi acuan penting dalam penyusunan program pembangunan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk dalam menarik minat investor.

“Data ini akan menjadi dasar dalam penyusunan berbagai program dan kebijakan. Kondisi ekonomi suatu daerah akan menentukan minat investor,” katanya.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala BPS Kota Pontianak, Amad Badar, mengatakan pelaksanaan sensus berjalan sesuai rencana sejak dimulai pada 15 Juni 2026. 

Petugas telah diterjunkan untuk mendata rumah tangga hingga pelaku usaha di seluruh wilayah kota.

Ia menegaskan, pendataan tidak hanya menyasar usaha konvensional, tetapi juga sektor ekonomi digital yang berkembang pesat.

“Tidak hanya usaha yang tampak secara fisik. Aktivitas ekonomi yang dijalankan dari rumah, seperti jual beli online maupun profesi digital seperti konten kreator dan influencer, juga menjadi bagian dari Sensus Ekonomi,” jelasnya.

BPS menilai data ekonomi kreatif dan digital memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga perlu dihimpun secara akurat. 

Untuk menjaga kualitas data, verifikasi dilakukan dengan berbagai sumber pembanding dari tingkat nasional hingga daerah.

Amad juga mengimbau masyarakat agar menerima petugas sensus dan memberikan jawaban sesuai kondisi sebenarnya. 

Seluruh data dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik.

Oleh: Slamet

QRIS Kaltim 2026 mencatat lonjakan pengguna hingga 859 ribu, didorong pertumbuhan merchant dan transaksi digital yang semakin masif.

SAMARINDA -- Perkembangan transaksi digital di Kalimantan Timur makin menunjukkan tren positif di awal 2026. Bank Indonesia melalui Kantor Perwakilan (KPw) setempat mencatat lonjakan signifikan pada penggunaan QRIS.

Kepala KPw BI Kaltim, Jajang Hermawan, mengungkapkan bahwa hingga Januari 2026 jumlah pengguna QRIS di wilayah Benua Etam telah mencapai 859,2 ribu orang.

“Angka ini meningkat dibandingkan Desember 2025 yang berada di 850,8 ribu pengguna. Ini menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap transaksi digital semakin tinggi,” ujar Jajang di Samarinda.

Merchant QRIS Ikut Melonjak

Tak cuma dari sisi pengguna, pertumbuhan juga terlihat dari jumlah merchant. Data BI menunjukkan merchant QRIS meningkat dari 798,2 ribu pada Desember 2025 menjadi 808,0 ribu unit di Januari 2026.

Menurut Jajang, peningkatan ini bukan sekadar tren, tapi langkah strategis pelaku usaha dalam menghadapi era digital.

“Pelaku usaha kini makin cepat beradaptasi. QRIS membantu efisiensi operasional dan membuat transaksi lebih transparan,” jelasnya.

Penggunaan QRIS sendiri dinilai menjadi tulang punggung dalam memperkuat ekosistem ekonomi digital di daerah.

Peredaran Uang Tetap Stabil

Meski transaksi digital meningkat pesat, peredaran uang tunai di Kaltim tetap menunjukkan kondisi stabil.

Pada periode yang sama, sektor perbankan mencatat net inflow sebesar Rp2,9 triliun. Artinya, jumlah uang yang masuk ke bank lebih besar dibanding yang keluar.

Kondisi ini menjadi sinyal positif bagi kesehatan ekonomi daerah.

“Likuiditas perbankan tetap terjaga dengan baik. Artinya, meskipun digitalisasi meningkat, aktivitas ekonomi konvensional masih berjalan normal,” tambah Jajang.

Digitalisasi Jadi Kunci Ekonomi Kaltim

Lonjakan QRIS di awal 2026 menunjukkan bahwa transformasi digital di Kaltim berjalan cepat dan semakin matang.

Dengan semakin luasnya penggunaan QRIS, masyarakat kini memiliki lebih banyak pilihan transaksi yang praktis, aman, dan efisien.

Ke depan, BI Kaltim optimistis pertumbuhan ini akan terus berlanjut seiring meningkatnya literasi keuangan digital dan dukungan dari pelaku usaha.

FAQ

1. Apa itu QRIS?

QRIS adalah standar kode QR nasional untuk pembayaran digital yang memudahkan transaksi lintas aplikasi pembayaran.

2. Kenapa QRIS di Kaltim meningkat?

Karena semakin banyak masyarakat dan pelaku usaha yang beralih ke transaksi digital yang praktis dan cepat.

3. Berapa jumlah pengguna QRIS di Kaltim 2026?

Per Januari 2026, jumlah pengguna mencapai 859,2 ribu orang.

4. Apa dampak QRIS bagi ekonomi daerah?

QRIS membantu meningkatkan efisiensi transaksi, transparansi, dan memperkuat ekonomi digital daerah.

5. Apakah transaksi tunai masih digunakan?

Ya, meskipun digital meningkat, transaksi tunai tetap berjalan dan stabil.