Pemprov Kaltim melalui Bapenda memperketat penertiban pajak kendaraan tambang dan perkebunan guna mengejar potensi penerimaan daerah hingga triliunan rupiah.

SAMARINDA - Pemerintah Pro|vinsi Kalimantan Timur memperkuat langkah penertiban pajak terhadap aset operasional milik perusahaan tambang dan perkebunan. Upaya ini diproyeksikan mampu mendorong tambahan penerimaan daerah hingga mencapai nilai triliunan rupiah pada tahun 2026.

Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi optimalisasi pendapatan daerah yang selama ini dinilai masih memiliki potensi besar, terutama dari sektor pertambangan dan perkebunan kelapa sawit.

Kepala Bidang Pajak Daerah Bapenda Kalimantan Timur, Lora Sari, menyampaikan bahwa fokus utama pemerintah adalah memastikan seluruh potensi pajak dapat ditarik secara maksimal tanpa ada kebocoran.

Menurut Lora Sari, optimalisasi pemungutan pajak daerah dilakukan untuk menghindari potensi kehilangan pendapatan yang seharusnya dapat masuk ke kas daerah.

Gubernur Rudy Mas’ud Bentuk Tim Terpadu Bersama Forkopimda

Kebijakan penertiban pajak diperkuat melalui pembentukan tim terpadu yang diinisiasi oleh Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud. Tim tersebut melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) guna meningkatkan efektivitas pengawasan di lapangan.

Tim terpadu bertugas melakukan pendataan sekaligus pemungutan sejumlah jenis pajak yang berada di wilayah konsesi perusahaan. Fokus utama meliputi pajak kendaraan bermotor serta pajak alat berat yang digunakan dalam aktivitas operasional perusahaan.

Selain sektor pertambangan, pemeriksaan kepatuhan pajak juga diperluas ke sektor perkebunan kelapa sawit yang dinilai memiliki kontribusi signifikan terhadap ekonomi daerah.

Ribuan Kendaraan Dan Alat Berat Tambang Terdata

Hasil pemeriksaan awal pada sektor pertambangan menunjukkan jumlah aset operasional yang sangat besar.

Pada kawasan operasional PT Kaltim Prima Coal (KPC) di Kutai Timur, tim mencatat keberadaan:

• 16.743 unit kendaraan bermotor

• 1.645 unit alat berat

• 162 unit dump truck aktif

Data tersebut menjadi dasar untuk menghitung potensi pajak yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan.

Menurut catatan Bapenda Kalimantan Timur, penerimaan pajak bahan bakar dari operasional PT Kaltim Prima Coal (KPC) pada tahun 2025 mencapai sekitar Rp1,04 triliun.

Pendataan Juga Menyasar Perusahaan Tambang Lain

Selain KPC, tim terpadu juga melakukan pendataan pada PT Kideco Jaya Agung di Kabupaten Paser.

Dalam proses pendataan, tercatat:

• 4.099 unit kendaraan bermotor

• 937 unit alat berat

• 662 unit dump truck

Setoran pajak bahan bakar dari PT Kideco Jaya Agung pada tahun 2025 mencapai sekitar Rp326 miliar.

Memasuki triwulan pertama tahun 2026, kontribusi pajak dari perusahaan tersebut kembali meningkat dengan tambahan sekitar Rp137 miliar.

Selanjutnya, pemeriksaan kepatuhan pajak juga diarahkan kepada PT Berau Coal, setelah analisis potensi penerimaan dari perusahaan sebelumnya selesai dilakukan.

Sektor Sawit Tak Luput Dari Pemeriksaan

Selain sektor tambang, tim terpadu juga memeriksa kepatuhan pajak perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Sebanyak 67 perusahaan pengelola pabrik kelapa sawit di Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi target pemeriksaan.

Hingga triwulan pertama 2026, tercatat 35 perusahaan perkebunan telah menyelesaikan proses pemeriksaan kepatuhan pajak.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh aktivitas produksi yang memiliki kewajiban pajak dapat tercatat secara akurat.

Pemeriksaan Pajak Mengadopsi Pola Audit BPK

Untuk menjaga akurasi dan transparansi, proses pemeriksaan pajak daerah dilakukan dengan pendekatan audit yang mengacu pada standar pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

Pendekatan tersebut diadopsi guna memastikan setiap perusahaan memenuhi kewajiban pajak secara benar dan sesuai aturan yang berlaku.

Metode audit ini juga diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem pengawasan pajak daerah.

Potensi Pendapatan Daerah Masih Sangat Besar

Langkah intensif yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan bahwa sektor pertambangan dan perkebunan masih menjadi tulang punggung penerimaan daerah.

Dengan jumlah kendaraan operasional dan alat berat yang mencapai puluhan ribu unit, potensi pajak yang dapat dihimpun diperkirakan masih akan terus meningkat dalam beberapa tahun mendatang.

Optimalisasi pajak dari sektor strategis ini diharapkan mampu memperkuat kemampuan fiskal daerah dalam mendukung pembangunan infrastruktur serta pelayanan publik.

FAQ

1. Mengapa Pemprov Kaltim menertibkan pajak perusahaan tambang?
Penertiban dilakukan untuk memastikan seluruh potensi pajak dari kendaraan dan alat berat perusahaan dapat dipungut secara optimal tanpa kebocoran.

2. Siapa yang memimpin kebijakan ini?
Kebijakan penertiban pajak diprakarsai oleh Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, melalui pembentukan tim terpadu.

3. Perusahaan tambang mana saja yang telah diperiksa?
Beberapa perusahaan yang telah didata antara lain PT Kaltim Prima Coal (KPC), PT Kideco Jaya Agung, dan PT Berau Coal.

4. Selain tambang, sektor apa yang juga diperiksa?
Sektor perkebunan kelapa sawit juga menjadi target pemeriksaan kepatuhan pajak.

5. Berapa potensi penerimaan pajak yang ditargetkan?
Potensi penerimaan pajak diperkirakan dapat mencapai nilai triliunan rupiah pada tahun 2026.

Bupati Bulungan Syarwani memperkuat sinergi Forkopimda untuk mengendalikan harga dan memastikan ketersediaan sembako di Tanjung Selor, termasuk mendorong produksi cabai lokal. (Ilustrasi)

TANJUNG SELOR — Pemerintah Kabupaten Bulungan terus memperkuat koordinasi lintas instansi guna menjaga stabilitas harga serta memastikan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat. Bupati Bulungan, Syarwani, menegaskan komitmennya untuk menggandeng Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam upaya pengendalian harga pangan.

Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat terkait stabilitas harga dan ketahanan pangan daerah.

“Tentu nanti saya akan follow up arahan tersebut, terutama mungkin langkah yang kita lakukan akan mengundang Forkopimda entah itu dalam konsep coffee morning,” ujar Syarwani di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, Sabtu.

Menurut Syarwani, pertemuan bersama Forkopimda bertujuan menyamakan langkah dalam memantau harga serta memastikan ketersediaan komoditas penting, khususnya sembilan bahan pokok (sembako).

Ia menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor menjadi kunci dalam menjaga stabilitas pasar sekaligus mencegah terjadinya kelangkaan bahan pangan.

“Nanti mungkin kita akan berbicara dengan para distributor, khususnya terkait sembako. Bersama Forkopimda kita akan memastikan dan memantau kondisi harga, sekaligus juga memastikan tidak ada terjadinya kelangkaan,” katanya.

Pendekatan ini dinilai penting karena distribusi barang dari distributor hingga pedagang memiliki pengaruh besar terhadap kestabilan harga di tingkat konsumen.

Pemkab Pastikan Tidak Ada Kelangkaan Sembako

Bupati Syarwani memastikan bahwa hingga saat ini tidak ditemukan kelangkaan komoditas di wilayah Kabupaten Bulungan. Kepastian tersebut didapat setelah pihaknya berkoordinasi langsung dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Bulungan.

“Insya-Allah kondisi hari ini kami memastikan tidak terjadinya kelangkaan ya. Nah terutama sembilan bahan pokok yang ada di wilayah Kabupaten Bulungan, terutama di wilayah Kota Tanjung Selor di Pasar Induk,” jelasnya.

Pemantauan rutin di pasar induk menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah untuk menjaga kestabilan pasokan sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat.

Harga Cabai Jadi Perhatian Serius

Salah satu komoditas yang menjadi perhatian khusus adalah cabai, yang di sejumlah daerah kerap memicu inflasi karena fluktuasi harga yang cukup tajam.

Syarwani menilai kondisi ini bisa menjadi momentum positif untuk mendorong peningkatan produksi lokal, terutama dari sektor pertanian dan masyarakat rumah tangga.

Ia mendorong petani serta warga untuk memanfaatkan lahan pekarangan sebagai sumber produksi cabai mandiri.

“Ini bisa jadi momentum untuk meningkatkan ekonomi petani dan juga masyarakat. Jadi kita ambil juga sisi positifnya,” ujarnya.

Upaya ini diharapkan tidak hanya menjaga stabilitas harga, tetapi juga meningkatkan pendapatan masyarakat dari sektor pertanian skala kecil.

Langkah Preventif Hadapi Potensi Inflasi

Penguatan sinergi dengan Forkopimda dinilai sebagai langkah preventif untuk menghadapi potensi inflasi daerah. Stabilitas harga pangan memiliki peran penting dalam menjaga daya beli masyarakat serta menjaga stabilitas ekonomi lokal.

Selain pemantauan harga, pemerintah daerah juga terus mendorong peningkatan produksi pangan lokal dan penguatan distribusi.

Dengan koordinasi yang solid antara pemerintah, distributor, dan petani, stabilitas pasokan pangan di Kabupaten Bulungan diharapkan tetap terjaga dalam jangka panjang.

FAQ

1. Apa tujuan Bupati Bulungan menggandeng Forkopimda?
Tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas harga pangan dan memastikan ketersediaan sembako bagi masyarakat.

2. Apakah saat ini terjadi kelangkaan sembako di Bulungan?
Tidak. Pemerintah Kabupaten Bulungan memastikan hingga saat ini tidak terjadi kelangkaan bahan pokok.

3. Komoditas apa yang menjadi perhatian utama?
Cabai menjadi salah satu komoditas yang mendapat perhatian karena sering memicu kenaikan inflasi.

4. Apa solusi yang disiapkan untuk menekan harga cabai?
Pemerintah mendorong petani dan masyarakat memanfaatkan lahan pekarangan untuk meningkatkan produksi cabai.

5. Mengapa sinergi Forkopimda penting dalam pengendalian harga?
Karena Forkopimda memiliki peran strategis dalam pengawasan distribusi, stabilitas keamanan, dan pengendalian ekonomi daerah.

Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin mengapresiasi warga atas suasana kondusif selama Paskah, menegaskan pentingnya toleransi dan persatuan di tengah keberagaman.

Palangka Raya – Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang telah menjaga suasana harmonis dan kondusif selama perayaan Paskah. Kondisi tersebut dinilai menjadi bukti nyata kuatnya toleransi antarumat beragama di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

Menurut Fairid, perayaan Paskah bukan hanya menjadi momentum keagamaan bagi umat Kristiani, tetapi juga menjadi ajang mempererat persaudaraan di tengah masyarakat yang beragam.

“Paskah bukan hanya momentum keagamaan bagi umat Kristiani, tetapi juga menjadi ajang mempererat persaudaraan dan kebersamaan di tengah keberagaman masyarakat,” ujar Fairid di Palangka Raya, Senin.

Sebagai Wali Kota yang kini memasuki periode kedua kepemimpinannya, Fairid menilai sikap saling menghormati yang ditunjukkan masyarakat menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas daerah. Ia menegaskan, sikap tersebut merupakan bentuk nyata pengamalan nilai-nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, serta falsafah lokal Huma Betang yang telah lama dipegang masyarakat Kalimantan Tengah.

Sinergi Warga, Tokoh Agama, Dan Aparat Jadi Kunci

Fairid menyebut terciptanya suasana aman dan damai selama perayaan Paskah tidak terlepas dari kerja sama berbagai pihak. Mulai dari masyarakat, tokoh agama, hingga aparat keamanan yang terus memastikan seluruh rangkaian ibadah berjalan lancar.

Menurutnya, kolaborasi ini menjadi faktor utama dalam menciptakan rasa aman bagi umat Kristiani yang menjalankan ibadah Paskah.

“Pemerintah daerah sangat mengapresiasi peran aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keharmonisan selama perayaan Paskah. Ini menunjukkan bahwa nilai toleransi dan gotong royong masih terjaga dengan baik,” ungkapnya.

Ia juga berharap semangat kebersamaan yang terlihat selama Paskah dapat terus dijaga dalam kehidupan sehari-hari. Baginya, persatuan di tengah perbedaan merupakan bagian penting dari identitas bangsa Indonesia.

“Keberagaman adalah kekuatan kita. Dengan saling menghargai dan menjaga toleransi, kita bisa membangun Kota Palangka Raya semakin maju, aman, dan sejahtera,” tambah Fairid.

Forkopimda Pantau Langsung Malam Paskah

Dalam upaya memastikan perayaan berjalan kondusif, Wali Kota Palangka Raya bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) melakukan pemantauan langsung pada malam akhir pekan lalu.

Pemantauan tersebut dilakukan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Jalan Tjilik Riwut Km 12 Palangka Raya, salah satu lokasi yang menjadi pusat kegiatan malam Paskah.

Dalam kegiatan itu, Fairid didampingi sejumlah unsur pimpinan daerah, termasuk Kapolda Kalimantan Tengah dan Kapolresta Palangka Raya, untuk memastikan seluruh rangkaian ibadah berlangsung aman dan tertib.

Fairid menegaskan, kehadiran pemerintah bersama aparat keamanan bukan hanya bentuk pengawasan, tetapi juga simbol kebersamaan dengan masyarakat.

“Secara pribadi dan atas nama Pemerintah Kota Palangka Raya, saya mengucapkan selamat Paskah bagi seluruh masyarakat yang merayakan,” ucapnya.

Ia menambahkan, pemantauan tersebut juga menjadi sarana mempererat silaturahmi dengan warga sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga toleransi antarumat beragama.

“Pemantauan kemarin lebih dari sekadar pemantauan, tetapi juga silaturahmi sebagai bukti komitmen kita menjaga keberagaman bersama seluruh warga,” katanya.

Toleransi Jadi Fondasi Pembangunan Daerah

Pengamat sosial dan pemerhati kebijakan publik menilai, stabilitas sosial yang tercipta dari kerukunan masyarakat menjadi fondasi penting dalam pembangunan daerah. Ketika masyarakat hidup rukun dan saling menghormati, berbagai program pembangunan dapat berjalan dengan lebih efektif.

Palangka Raya sendiri dikenal sebagai kota dengan tingkat keberagaman tinggi, di mana berbagai agama dan latar belakang budaya hidup berdampingan. Kondisi ini membuat nilai toleransi menjadi salah satu kekuatan utama dalam menjaga persatuan masyarakat.

Dengan keberhasilan menjaga suasana kondusif selama perayaan Paskah, pemerintah daerah berharap semangat toleransi tidak hanya hadir pada momen keagamaan, tetapi menjadi budaya dalam kehidupan sehari-hari.

FAQ

1. Siapa Wali Kota Palangka Raya saat ini?
Wali Kota Palangka Raya saat ini adalah Fairid Naparin yang sedang menjalani periode kedua kepemimpinannya.

2. Apa yang disampaikan Wali Kota terkait perayaan Paskah?
Ia menyampaikan apresiasi kepada masyarakat karena berhasil menjaga suasana harmonis dan kondusif selama perayaan Paskah.

3. Mengapa toleransi antarumat penting di Palangka Raya?
Karena masyarakatnya beragam, toleransi menjadi kunci menjaga stabilitas sosial dan keamanan daerah.

4. Di mana pemantauan malam Paskah dilakukan?
Pemantauan dilakukan di TPU Jalan Tjilik Riwut Km 12 Palangka Raya.

5. Apa harapan pemerintah setelah perayaan Paskah?
Pemerintah berharap semangat kebersamaan dan toleransi terus dijaga dalam kehidupan sehari-hari.